PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU · penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Pemetaan Mutu dilakukan dengan cara: 1. Mengacu pada Standar

PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU TINGKAT SD WILAYAH JAKARTA PUSAT

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa pendidikan merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan pendidikan ini, dalam lampiran undang-undang tersebut tertera pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, ditegaskan bahwa satuan pendidikan harus menjalankan budaya mutu pendidikan. Untuk melaksanakan hal tersebut, satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, LPMP, dan lembaga terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme implementasi penjaminan mutu pendidikan untuk memberikan arahan/pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan.

Pemberlakuan regulasi tentang otonomi daerah melalui Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya satuan pendidikan sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah. Keragaman potensi sumber daya pendidikan di daerah menyebabkan mutu lulusan satuan pendidikan sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman kebutuhan masyarakat, layanan proses pendidikan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya.

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah Pusat penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 28 Tahun 2016, satuan pendidikan harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan. Guna mencapai terjadinya

budaya mutu di satuan pendidikan, satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di wilayah provinsi. Guna menjamin terlaksananya penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di satuan pendidikan, maka perlu disusun rekomendasi peningkatan mutu berdasarkan hasil analisis rapor mutu untuk mewujudkan budaya mutu pendidikan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP Nomor 32

tahun 2013 dan perbaharuan kedua melalui PP Nomor 13 tahun 2015 menyatakan

kewajiban setiap satuan pendidikan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk

memenuhi ataupun melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

3. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) menyatakan bahwa

pemetaan mutu sebagai tahapan pertama dalam SistemPenjaminan Mutu Internal dan

Sistem Penjaminan Mutu Ekesternal.

3. Tujuan

Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan di provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten /Kota serta analisisnya dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

4. Manfaat

Pada akhirnya hasil analisis peta capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sebagai elemen yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan tepat, baik dan berkelanjutan.

BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) DASAR DAN MENENGAH

1. Pengertian SPMP

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK) dilaksanakan sistem penjaminan mutu dengan cara yang sama. Hal yang berbeda adalah substansi kurikulum.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan/Lembaga Standar Pendidikan, dan Badan/Lembaga Akreditasi. Kedua sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tersebut ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan.

Gambar 1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu siklus kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan yang meliputi Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, dan bekerja sama dengan Komite Satuan Pendidikan.

Gambar 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dibagi menjadi lima tahapan yaitu: i) Pemetaan mutu

ii) Penyusunan rencana peningkatan mutu iii) Implementasi rencana peningkatan mutu/pelaksanaan iv) Monitoring evaluasi/audit internal v) Penetapan strategi mutu pendidikan.

Guna mengetahui capaian satuan pendidikan dalam hal mutu pendidikan pada saat akan menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan satuan pendidikan dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Gambar 3 Posisi dan Peran masing-masing Lembaga dalam SPME

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh Badan/Lembaga Standar Pendidikan, Badan/Lembaga Akreditasi Satuan Pendidikan, Pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah), dan Pemerintah Daerah. Pada Gambar di atas, posisi lembaga-lembaga tersebut dalam SPME dijelaskan lebih rinci.

Agar tercipta keharmonisan antar lembaga dalam pelaksanaan SPME, disusun pembagian tugas sebagai berikut. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah : a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan

SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;

b. Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMIDikdasmen;

c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan

pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;

d. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM

pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;

e. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMIDikdasmen berdasarkan data dan

informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;

f. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan

kewenangannya;

g. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah;

h. dan Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada

Menteri berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang bertugas: a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan

pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;

b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan

informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota;

c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM

pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;

d. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat

provinsi dan kabupaten/ kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan mutu

pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sesuai kewenangan dan wilayahnya;

e. dan Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat

provinsi dan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi dan Suku Dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai representasi Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan : a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan

SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan;

b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian

satuan pendidikan dalam pengembangan SPMIDikdasmen pada satuan pendidikan;

c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada

satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu

pendidikan;

d. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan

kewenangannya;

e. dan Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil

pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

4. Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan Mutu Pendidikan adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari mulai tingkatsatuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemetaan mutu pendidikan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.

Hal ini perlu dilakukan untuk: 1) Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan, 2) Sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.

Pemetaan Mutu dilakukan dengan cara: 1. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dengan menggunakan instrumen yang

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Standar Nasional Pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan sub-indikator

mutu. Variabel pertanyaan dalam instrumen dibangun dari sub-indikator mutu dan

diidentifikasi sumber data dan informasi yang mendukung.

3. Berdasarkan sumber data dan informasi, instrumen pemetaan mutu disusun dalam dua

jenis yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan

informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data satuan

pendidikan yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Data

dan informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali dari satuan

pendidikan.

4. Satuan pendidikan melakukan kegiatan pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Satuan

Pendidikan (EDS) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data dan

informasi sesuai dengan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Data dan informasi dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi

peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan

untuk disampaikan kepada satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah

pusat.

6. Peta mutu dianalisa lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan

pendidikan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya

pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis karena berasal dari sumber data dan

informasi yang sama.

Warga satuan pendidikan yang memberikan data dan informasi pada level satuan pendidikan yaitu : 1. Kepala satuan pendidikan

2. Siswa minimum 5 orang per tingkat kelas. Untuk SD hanya siswa kelas 4-6 (Total

responden siswa minimum 15 orang/satuan pendidikan)

3. Guru SD minimum 1 guru per tingkat kelas dan minimum 1 guru Agama dan Penjaskes

(Total responden guru SD mininum 8 orang)

4. Guru SMP/SMA/SMK minimum 1 guru per mata pelajaran

5. Komite Satuan pendidikan minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite dan 2 orang

perwakilan orangtua siswa

6. Pengawas yang merupakan pengawas pembina melakukan proses verifikasi dan validasi

atas data yang akan disampaikan oleh satuan pendidikan.

7. Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK Tingkat Kecamatan dan tingkat Suku

Dinas yang telah dilatih oleh LPMP DKI Jakarta, dilibatkan untuk menyosialisasikan dan

membantu satuan pendidikan dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi

pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di satuan pendidikan.

8. LPMP DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu Pusdatikomdik (UPT

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) untuk mengkoordinasi agar seluruh satuan

pendidikan dapat terpetakan mutunya.

Gambar 4 Alur Pengumpulan Data PMP

Pemetaan mutu dilaksanakan di satuan pendidikan melalui kegiatan Evaluasi Diri Satuan pendidikan. Pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri satuan pendidikan melalui instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan aplikasi pengumpulan data terpadu berbasis komputer yang ada di satuan pendidikan (DAPODIK) dan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan. Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan mutu dilakukan oleh sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gambar 5 Alur Pengiriman Data Peta Mutu

5. Analisis Peta Mutu Pendidikan

Hasil pemetaan mutu Pendidikan melalui aplikasi PMP adalah berupa rapor mutu di tingkat satuan pendidikan dan agregasi rapor mutu satuan pendidikan dapat menjadi peta mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Rapor mutu tahun 2018 disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk radar dan tabel. Rapor mutu dalam bentuk radar menggambarkan posisi capaian mutu satuan pendidikan terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), selama 3 tahun pengisian PMP sejak 2016, 2017 dan 2018.

Gambar 6 Rapor Mutu dalam bentuk radar

Dalam bentuk tabel, pada rapor mutu satuan pendidikan dapat dilihat capaian mutu satuan pendidikan yang terdiri atas: capaian 8 Standar (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependiidkan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendiidkan dan Standar Pembiayaan. Selain itu juga dapat dilihat capaian per indikator serta sub indikator dari setiap standar. Capaian mutu dalam rapor mutu digambarkan dengan bintang dan skor capaian sebagai berikut:

Tabel 1 Kategori Capaian Rapor Mutu

Tabel 2 Rapor Mutu Per Standar

Tabel 3 Cuplikan Rapor Mutu per Indikator dan Sub Indikator

Capaian rapor mutu jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Jenjang Capaian Rapor Mutu Tahun

2016 2017 2018

SD 4.87 5.47 5.59

SMP 4.55 5.27 5.51

SMA 4.91 5.27 5.54

SMK 4.42 5.27 5.42

Tabel 4 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018

Gambar 7 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018

Data tersebut memperlihatkan, bahwa berdasarkan data rapor mutu pendidikan tahun 2016 hingga 2018, mutu pendidikan di DKI Jakarta mengalami tren kenaikan pada seluruh jenjang. Meskipun demikian, perlu terus dilakukan upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan agar capaian mutu pendidikan dapat memenuhi SNP (jika skornya lebih besar atau sama dengan 7).

Sebaran mutu satuan pendidikan berdasarkan kategori mutu per jenjang dapat terlihat pada grafik-grafik berikut ini:

Gambar 8 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SD

4.87

5.47 5.59

4.55

5.275.51

4.91

5.27

5.54

4.42

5.27

5.42

2016 2017 2018

SD SMP SMA SMK

Gambar 9 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMP

Gambar 10 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMA

Gambar 11 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMK

Mutu satuan pendidikan di DKI Jakarta pada periode 2016 hingga 2018 mengalami pergeseran ke arah kanan (menuju SNP 4) yang signifikan pada seluruh jenjang, tapi upaya peningkatan mutu harus terus dilanjutkan agar setiap satuan pendidikan dapat memenuhi SNP seperti yang telah diamanahkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Lembaga-lembaga terkait dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), berfungsi untuk melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan

berdasarkan hasil pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing. Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan optimal, maka dilakukan telaah serta analisis mendalam dan menyeluruh terhadap capaian rapor mutu, baik di tingkat provinsi, kab/kota maupun satuan pendidikan. Telaah dan analisis tersebut akan menghasilkan berbagai rekomendasi program peningkatan mutu yang sesuai dengan kebutuhan, dan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, serta lahirnya budaya mutu pendidikan di DKI Jakarta.

BAB III

HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD 3 TAHUN TERAKHIR

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Wilayah Jakarta Pusat Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari

Tahun 2016 sampai 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres capaian SNP

baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu

kota Administrasi Jakarta Pusat.

Jumlah SD di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah mengirimkan data PMP pada

tahun 2016 terdiri dari 309 sekolah, tahun 2017 terdiri dari 309 sekolah dan tahun

2018 mengalami penurunan jumlah sekolah sebanyak 289 sekolah. Penurunan ini

dikarenakan terjadinya regrouping Sekolah Dasar di Provindi DKI Jakarta.

Tabel Rerata Capaian SNP Jenjang SD Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam 3

tahun terakhir.

No. Jumlah Sekolah Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

309 309 289

1 Menuju SNP 1 34 12 2

2 Menuju SNP 2 12 7 5

3 Menuju SNP 3 207 56 22

4 Menuju SNP 4 56 234 260

5 SNP 0 0 0

Sekolah yang berada pada level menunju SNP 1 semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2016 ada 34 sekolah, pada Tahun 2017 ada 12 sekolah dan pada Tahun 2018

hanya ada 2 sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin

mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menunju SNP 2 dan

menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju

SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Pada tahun 2016 ada

56 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 234 sekolah sedangkan pada Tahun

2018 meningkat menjadi sebanyak 260 sekolah.

Grafik Kenaikan Capaian SNP Jenjang SD Jakarta Pusat 2016-2018

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar pada 2016-2018 mengalami

peningkatan, kecuali Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Standar

Sarana dan Prasarana yang mengalami sedikit penurunan.

Tabel Capaian SNP SD Jakarta Pusat 2016-2018

No. Standar Nasional Pendidikan Capaian SNP 3 Tahun

2016 2017 2018

1 Standar Kompetensi Lulusan 5,58 6,08 6,35

2 Standar Isi 4,96 5,63 5,96

3 Standar Proses 5,20 6,44 6,59

4 Standar Penilaian Pendidikan 4,26 6,00 6,16

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,75 4,17 4,00

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 4,96 4,18 3,97

7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4,59 5,74 5,92

8 Standar Pembiayaan 3,92 5,14 5,23

Rerata Capaian 8 SNP 4,65 5,42 5,52

B. 10 SD di Jakarta Pusat dengan capaian SNP tahun 2018 Trtinggi

Sekolah Dasar di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memperoleh urutan 10

tertinggi capaian SNP diperoleh Sekolah Dasar Negeri dari Kecamatan Tanah Abang,

dan menunjukkan SD Negeri masih lebih unnggul dari sekolah swasta dalam

pencapaian SNP. Tidak ada sekolah di peringkat 10 besar yang mencapai kategori

Menuju M5, maka dalam analisis capaian rapor mutu kota Administrasi Jakarta Pusat

masih perlu adanya peningkatan capaian untuk menuju M5.

0

50

100

150

200

250

300

Menuju SNP 1 Menuju SNP 2 Menuju SNP 3 Menuju SNP 4 Menuju SNP 5

1 2 3 4 5

DAFTAR CAPAIAN SNP JENJANG SD 3 TAHUNKOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Tabel 10 SD di Jakarta Pusat dengan SNP Tertinggi

No NAMA SEKOLAH Kecamatan Capaian

2018 Kategori

1 SDN Bendungan Hilir 01 Tanah Abang 6,23 M4

2 SDN Paseban 07 Pagi Senen 6,21 M4

3 SDN Pegangsaan 01 Pg Menteng 6,14 M4

4 SDN Karet Tengsin 15 Tanah Abang 6,10 M4

5 SDN Karet Tengsin 21 Pg Tanah Abang 6,07 M4

6 SDN Karang Anyar 07 Pagi Sawah Besar 6,04 M4

7 SDN Johar Baru 15 Pagi Johar Baru 6,04 M4

8 SDN Harapan Mulia 03 Pagi Kemayoran 6,03 M4


10 SDN Percontohan Menteng 03 Pg Menteng 6,02 M4

C. 10 SD di Jakarta Pusat dengan Capaian SNP 2018 Terendah

Sekolah Dasar di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memperoleh urutan 10

terendah capaian SNP terbanyak di Kecamatan Senen. Dengan melihat tabel

tersebut diketahui analisis capaian rapor mutu kota Administrasi Jakarta Pusat masih

perlu adanya peningkatan capaian untuk menuju M5.

Tabel 10 SD di Jakarta Pusat dengan SNP Terendah

No NAMA SEKOLAH Kecamatan Capaian

2018 Kategori

1 SDS Melania Iii Cempaka Putih 4,20 M3

2 SDS Bethani I (Nasional Anglo) Cempaka Putih 4,04 M3

3 SDN Tanah Tinggi 10 Pt Senen 3,72 M3

4 SDN Petamburan 07 Tanah Abang 2,81 M2

5 SDS Merpati Gambir 2,51 M2

6 SDN Bungur 01 Senen 2,13 M2


8 SDN Kenari 03 Pg. Senen 2,04 M1

9 SDN Duri Pulo 10 Gambir 1,93 M1

10

SDS Gemar Belajar Berkarya

Bersama

Sawah Basar

1,37 M1

3.2. Capaian per Standar Jenjang SD Kota Administrasi Jakarta Pusat

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Sekolah Dasar Kota

Administrasi Jakarta Pusat tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar

untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan alternatif pemenuhan

pencapaian mutu yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun

berikutnya.

1. Capaian Standar Komptensi Lulusan Jenjang SD Wilayah Jakarta Pusat 2016-2018

Rerata capaian SKL tahun 2016 memperoleh nilai 5,58, tahun 2017 memperoleh capaian

6,08 dan tahun 2018 menunjukkan adanya kenaikan memperoleh capaian 6,35.

Tabel Capaian SKL SD Jakarta Pusat Tahun 2018

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2018 Katagori

Nomor Standar/Indikator/SubIndikator Nilai

1 Standar Kompetensi Lulusan 6,35

1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6,95

1.1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan

bertakwa kepada Tuhan YME

6,96

1.1.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter 6,98

1.1.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin 6,95

1.1.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun 6,97

1.1.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 6,95

1.1.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 6,9

1.1.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri 6,94

1.1.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap

bertanggungjawab

6,97

1.1.9. Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat 6,89

1.1.10. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani 6,99

1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 4,68

1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual,

metakognitif

4,68

1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6,58

1.3.1. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif 6,32

1.3.2. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif 5,9

1.3.3. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis 6,75

1.3.4. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 6,9

1.3.5. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif 6,92

1.3.6. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif 6,71

Tabel Capaian SKL per Indikator dan Sub Indikator Unggulan (bintang 5)

Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Katagori

1.1.10. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani 6,99


berkarakter

6,98

1.1.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun 6,97


bertanggungjawab

6,97

1.1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman

dan bertakwa kepada Tuhan YME

6,96

1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6,95

1.1.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin 6,95

1.1.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 6,95

1.1.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya

diri

6,94

1.3.5. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak

kolaboratif

6,92

1.1.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 6,9

1.3.4. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 6,9

1.1.9. Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat 6,89

1.3.3. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis 6,75

Tabel Capaian SKL per Indikator dan Sub Indikator yang Perlu Ditingkatkan.


1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi

pengetahuan

4,68

1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual,

metakognitif

4,68

Rekomendasi Perbaikan

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak

tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga

perlu disusun alternatif pemenuhan pencapaian mutu. Adapun alternatif

pemenuhan pencapaian yang diajukan berupa rekomendasi :

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran

yang diampu.

2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang

diampu.

3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan

penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.

4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran

yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar

siswa.

5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

2. Hasil Capaian Standar Isi Jenjang SD Wilayah Jakarta Pusat Tahun 2018

Rerata Deskripsi Capaian Isi Jenjang SD Jakarta Pusat 2016-2018

Rerata capaian Isi tahun 2016 memperoleh nilai 4,96 tahun 2017

memperoleh capaian 5,63 dan tahun 2018 sebesar 5,96 menunjukkan adanya

kenaikan capaian SNP.

Tabel Capaian Standar Isi Jenjang SD Jakarta Pusat Tahun 2018

STANDAR ISI 2018 Katagori


2 Standar Isi 5,96

2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi

lulusan

6,07

2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap 5,67

2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 6,15

2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 5,82

2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 6,37

2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 6,33

2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai

prosedur

6,11

2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan

kurikulum

5,58

2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 6,98

2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan 5,34

2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan

yang dikembangkan

6,56

2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5,69

2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur

kurikulum yang berlaku

7

2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman

materi

2,26

2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 6,79

2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa 6,72

Tabel Capaian Standar ISI per Indikator dan Subindikator Unggulan


2 Standar Isi 5,96

2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai

struktur kurikulum yang berlaku

7

2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 6,98

2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 6,79

2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa 6,72

Tabel Capaian Standar ISI per Indikator dan Subindikator yang Perlu Ditingkatkan.


2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5,69

2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk

pendalaman materi

2,26



tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah,

sehingga perlu disusun alternatif pemenuhan pencapaian mutu berupa

rekomendasi :

1) Workshop Penyusunan dan pengembangan Perangkat Pembelajaran bagi

guru.

2) Workshop Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi Kepala

Sekolah dan Waka Bidang Kurikulum.

3) Supervisi dan monitoring KTSP

3. Hasil Capaian Standar Proses Jenjang SD Wilayah Jakarta Pusat Tahun 2018

Rerata Deskripsi Capaian Proses Jenjang SD Jakarta Pusat 2016-2018

Rerata capaian Proses tahun 2016 memperoleh nilai 5,20 tahun 2017

memperoleh capaian 6,44 dan tahun 2018 sebesar 6,59 menunjukkan adanya

kenaikan capaian SNP.

Tabel Capaian Standar Proses Jenjang SD Jakarta Pusat Tahun 2018

STANDAR PROSES 2018 Katagori


3 Standar Proses 6,59

3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai

ketentuan

6,69

3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 6,88

3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 6,94

3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan

sistematis

6,36

3.1.4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas

sekolah

6,57

3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 6,76

3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa

sesuai ketentuan

6,6

3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 6,83

3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 6,81

3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 6,81

3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 6,87

3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6,86

3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang

kebenarannya multi dimensi;

6,79

3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan

aplikatif

6,78

3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar

sepanjang hayat

6,89

3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa

saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.

6,87

3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang

budaya siswa.

6,86

3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik

siswa

6,41

3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pembelajaran

6,24

3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 6,58

3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 6,89

3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses

pembelajaran

6,33

3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif 5,99

3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik 6,5

3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 6,61

3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 5,96

3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 6,35

3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran 6,58

Tabel Capaian Standar Proses per Indikator dan Subindikator Unggulan:



3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 6,94

3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai

pembelajar sepanjang hayat

6,89

3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 6,89

3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 6,88

3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 6,87

3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru,

siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.

6,87

3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6,86

3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang

budaya siswa.

6,86

3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 6,83

3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 6,81

3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 6,81

3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang

kebenarannya multi dimensi;

6,79

3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada

keterampilan aplikatif

6,78

3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 6,76

3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai

ketentuan

6,69


Tabel Capaian Standar Proses per Indikator /Subindikator yang Perlu Ditingkatkan.


3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 6,61

3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa

sesuai ketentuan

6,6

3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 6,58

3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran 6,58

3.1.4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan

pengawas sekolah

6,57

3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik 6,5

3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik

siswa

6,41

3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan

sistematis

6,36

3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 6,35

3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam

proses pembelajaran

6,33

3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran

6,24

3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif 5,99

3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 5,96




perlu disusun alternatif pemenuhan pencapaian mutu berupa rekomendasi :

1) Bimbingan teknis pengembangan silabus dan RPP tematik dan mata

pelajaran.

2) Regulasi kebijakan rasio siswa per rombel.

3) Workshop model-model pembelajaran bagi guru

4) Bimbingan teknik media dan sumber belajar berbasis TIK bagi guru

5) Bimbingan teknik penilaian otentik bagi guru.

6) Bimbingan teknis supervis akademik bagi kepala sekolah

4. Hasil Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Wilayah Jakarta Pusat Tahun 2018

Rerata Deskripsi Capaian Penilaian Jenjang SD Wilayahi Jakarta Pusat 2016-2018

Rerata capaian Proses tahun 2016 memperoleh nilai 4,26 tahun 2017 memperoleh

capaian 6,00 dan tahun 2018 sebesar 6,16 menunjukkan adanya kenaikan capaian

SNP.

Tabel Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Jakarta Pusat Tahun 2018

STANDAR PENILAIAN 2018 Katagori


4 Standar Penilaian Pendidikan 6,16

4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 6,62

4.1.1. Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 6,77

4.1.2. Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah 6,47

4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 6,03

4.2.1. Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan

akuntabel

6,18

4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap 5,88

4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 6,43

4.3.1. Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian 6,68

4.3.2. Melakukan pelaporan penilaian secara periodik 6,19

4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 5,96

4.4.1. Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap 5,96

4.4.2. Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan 6,1

4.4.3. Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan 5,82

4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 5,74

4.5.1. Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai

prosedur

6,29

4.5.2. Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur 6,33

4.5.3. Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan

yang sesuai

4,61

Tabel Capaian Standar Penilaian per Indikator dan Subindikator Unggulan.


4 Standar Penilaian Pendidikan 6,16

4.1.1. Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 6,77

4.3.1. Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian 6,68

Tabel Capaian Standar Penilaian per Indikator/Subindikator yang Perlu Ditingkatkan.


4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 5,74

4.5.3. Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan

yang sesuai

4,61




sehingga perlu disusun alternatif pemenuhan pencapaian mutu.

1) Bimbingan Teknik Penilaian Hasil Belajar Siswa bagi Guru

2) Workshop Kriteria Kenaikan kelas dan Kelulusan bagi guru kelas

5. Hasil Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang SD Kota Administrasi

Jakarta Pusat Tahun 2018

Rerata Deskripsi Capaian Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang SD Wilayah

Jakarta Pusat 2016-2018

Rerata capaian Pendidik dan Tenaga Pendidikan tahun 2016 memperoleh nilai 3,75

tahun 2017 memperoleh capaian 4,17 dan tahun 2018 sturun menjadi 4,00.

Penurunan capaian standar ini dapat disebabkan karena belum optimalnya

pengisian aplikasi DAPODIK.

Tabel Capaian Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang SD

Jakarta Pusat Tahun 2018

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2018 Katagori


5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4

5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5,15

5.1.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 5,63

5.1.2. Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang 6,82

5.1.4. Bersertifikat pendidik 3,99

5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik 4,52

5.1.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik

5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik 5,45

5.1.8. Berkompetensi sosial minimal baik 0

5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai

ketentuan

5,57

5.2.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 6,14

5.2.2. Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan 6,34

5.2.3. Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan 6,01

5.2.4. Berpangkat minimal III/c atau setara 4,54


5.2.6. Bersertifikat kepala sekolah 4,07

5.2.7. Berkompetensi kepribadian minimal baik 2,96

5.2.8. Berkompetensi manajerial minimal baik 3,38

5.2.9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 3,37

5.2.10. Berkompetensi supervisi minimal baik 2,49

5.2.11. Berkompetensi sosial minimal baik 3,16

5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai

ketentuan

1,82

5.3.1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi 0,12

5.3.2. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal

SMK/sederajat

0,04

5.3.3. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat

5.3.4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi 5,76

5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi

berpendidikan sesuai ketentuan

4,18


5.3.7. Berkompetensi sosial minimal baik

5.3.8. Berkompetensi teknis minimal baik

5.3.9. Berkompetensi manajerial minimal baik

5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 0,03

5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium 0,02

5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai 0,09

5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat

5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman

sesuai

0,16

5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 0

5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai

ketentuan

5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran 0,04

5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan




5.4.12. Berkompetensi profesional minimal baik

5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai

ketentuan

0,17

5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan 0,21

5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai 0,19

5.5.3. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat

5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai 0,19

5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan 0

5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai

ketentuan

0,53


5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik

5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik



5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Tabel Capaian Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan per Indikator dan Sub

Indikator Unggulan


5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4

5.1.2. Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang 6,82

Tabel Capaian Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan per Indikator dan Sub

Indikator yang Perlu Ditingkatkan.


5.2.4. Berpangkat minimal III/c atau setara 4,54

5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik 4,52

5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi

berpendidikan sesuai ketentuan

4,18

5.2.6. Bersertifikat kepala sekolah 4,07


5.2.8. Berkompetensi manajerial minimal baik 3,38

5.2.9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 3,37

5.2.11. Berkompetensi sosial minimal baik 3,16

5.2.7. Berkompetensi kepribadian minimal baik 2,96

5.2.10. Berkompetensi supervisi minimal baik 2,49

5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi

sesuai ketentuan

1,82

5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai

ketentuan

0,53

5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan 0,21

5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi

sesuai

0,19

5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman

sesuai

0,19

5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai

ketentuan

0,17

5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman

sesuai

0,16

5.3.1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi 0,12

5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi

sesuai

0,09

5.3.2. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi

minimal SMK/sederajat

0,04

5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran 0,04

5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 0,03

5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium 0,02

5.1.8. Berkompetensi sosial minimal baik 0

5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 0

5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan 0


5.3.3. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat



5.3.8. Berkompetensi teknis minimal baik


5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat

5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai

ketentuan

5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai

ketentuan




5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik





1) Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB ) bagi

Guru

2) Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi kepala sekolah

3) Membuat regulasi tentang jabatan Kepala Tenaga Administrasi di Sekolah Dasar

4) Membuat regulasi tentang jabatan tenaga pustakawan di Sekolah Dasar

5) Membuat regulasi tentang jabatan Kepala Tenaga Laboran di Sekolah Dasar

6. Hasil Capaian Standar Sarana dan Prasarana Jenjang SD Kota Administrasi Jakarta

Pusat Tahun 2018

Rerata Deskripsi Capaian Standar Sarana dan Prasarana Jenjang SD Kota

Administrasi Jakarta Pusat 3 Tahun

Rerata capaian Standar Sarana dan Prasarana tahun 2016 memperoleh nilai 4,96

tahun 2017 memperoleh capaian 4,18 dan tahun 2018 sebesar 3,97 menunjukkan

adanya penurunan capaian SNP.

Tabel Capaian Standar Sarana dan Prasarana Jenjang SD Jakarta Pusat

Tahun 2018

STANDAR SARANA DAN PRASARANA 2018 Katagori


6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3,97

6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 4,35

6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan

memadai

6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 5,88

6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan 6,84

6.1.4. Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa 3,15

6.1.5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan 6,32

6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan 2,28

6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang

lengkap dan layak

2,43

6.2.1. Memiliki ruang kelas sesuai standar 5,86

6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 0,45

6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 1,81

6.2.4. Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar 0,03

6.2.10. Kondisi ruang kelas layak pakai 5,4

6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai 0,27

6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai 0

6.2.13. Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai 6,89

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang

lengkap dan layak

2,49

6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 1,79

6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 0,25

6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 0,85

6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 0,45

6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 3,46

6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 0,24

6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar

6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 6,73

6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai 6,42

6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai 2,55

6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai 1,62

6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 2,76

6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai 1,67

6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 3,57

6.3.19. Kondisi gudang layak pakai

6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 6,85

Tabel Capaian Standar Sarana dan Prasarana per Indikator dan Subindikator

Unggulan


6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3,97

6.2.13. Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai 6,89

6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 6,85

6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan 6,84

6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 6,73

Tabel Capaian Standar Sarana dan Prasarana per Indikator dan Subindikator yang

Perlu Ditingkatkan.


6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 4,35

6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 3,57

6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 3,46

6.1.4. Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa 3,15

6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 2,76

6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai 2,55

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang

lengkap dan layak

2,49

6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran

yang lengkap dan layak

2,43

6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan 2,28

6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 1,81

6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 1,79

6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai 1,67

6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai 1,62

6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 0,85

6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 0,45

6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 0,45

6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai 0,27

6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 0,25

6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 0,24

6.2.4. Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar 0,03

6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai 0

6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan

memadai

6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar

6.3.19. Kondisi gudang layak pakai





1) Program usulan Lahan sekolah dan pembangunan RKB sesuai rasio.

2) Regulasi kebijakan sekolah zonasi

3) Pembangunan ruang kelas baru

4) Pembangunan atau rehab SD yang ada

5) Workshop Pemberdayaan tata kelola sarana dan prasarana laboratorium

sekolah bagi guru penanggungjawab laboran

6) Penggadaan ruang laboratorium sesuai aturan/standar

7) Pengadaan peralatan laboratorium IPA

8) Pemeliharaan peralatan laboratorium IPA secara berkala dan berkelanjutan

9) Program usulan pembangunan Ruang Perpustakaan sesuai standar.

10) Penggadaan buku perpustakaan

11) Pemeliharaan buku dan media di perpustakaan secara berkala dan

berkelanjutan

12) Workshop Pemberdayaan tata kelola sarana dan prasarana literasi sekolah

bagi guru penanggungjawab literasi

13) Program usulan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang

lengkap dan layak sesuai standar.

14) Penggadaan ruang yang sesuai dengan standar

15) Proses pembangunan harus dilakukan secara profesional

16) Pemeliharaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

7. Hasil Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kota Administrasi Jakarta

Pusat Tahun 2018

Rerata Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Jakarta Pusat 2016-2018.

Rerata capaian Standar Pengelolaan Pendidikan tahun 2016 memperoleh nilai 4,59

tahun 2017 memperoleh capaian 4,74 dan tahun 2018 sebesar 5,23 menunjukkan

adanya kenaikan capaian SNP.

Tabel Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Jakarta Pusat 2018

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2018 Katagori


7 Standar Pengelolaan Pendidikan 5,92

7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6,43

7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan 6,61

7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup

sesuai ketentuan

6,44

7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam

perencanaan pengelolaan sekolah

6,25

7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6,4

7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap 6,13

7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan 6,66

7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga

kependidikan

6,38

7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri 6,58

7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta

masyarakat serta lembaga lain yang relevan

6,36

7.2.6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan

pembelajaran

6,32

7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas

kepemimpinan

2,08

7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik

7.3.2. Berjiwa kepemimpinan 6,28

7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik 0

7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik 6,24

7.3.5. Berjiwa kewirausahaan 0

7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik 0

7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 6,19

7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan 6,19

Tabel Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan per Indikator dan Subindikator

Unggulan.


7 Standar Pengelolaan Pendidikan 6,05

7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan 6,78

7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai

ketentuan

6,7

Tabel Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan per Indikator dan Subindikator

yang Perlu Ditingkatkan.


7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan

tugas kepemimpinan

2,08

7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik 0

7.3.5. Berjiwa kewirausahaan 0

7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik 0

7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik





1) Bimbingan Teknis Rencana Kerja Sekolah (RKS)

2) Sosialisasi program SPMP bagi satuan pendidikan

3) Supervisi dan Monitoring RKS

4) Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah

5) Bimtek pengelolaan sistem informasi dan manajemen (SIM) bagi kepala

sekolah dan tenaga administrasi.

8. Hasil Capaian Standar Pembiyayaan Jenjang SD Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun

2018

Rerata Deskripsi Capaian Standar Pembiyayaan Jenjang SD Kota Administrasi

Jakarta Pusat 2016-2018

Rerata capaian Standar Pembiyayaan tahun 2016 memperoleh nilai 3,91

tahun 2017 memperoleh capaian 5,33 dan tahun 2018 sebesar 5,44

menunjukkan adanya kenaikan capaian SNP.

Tabel Capaian Standar Pembiyayaan Pendidikan Jenjang SD Jakarta Pusat

Tahun 2018

STANDAR PEMBIYAYAAN 2018 Katagori


8 Standar Pembiayaan 5,23

8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 5,08

8.1.1. Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu 4,35

8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang

jelas

4,35

8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa

kurang mampu

6,53

8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6,59

8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan 6,59

8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 4,02

8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari

APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya

0,24

8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana 6,09

8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku

kepentingan

5,74

Tabel Capaian Standar Pembiyayaan per Indikator dan Subindikator Unggulan


8 Standar Pembiayaan 5,44

8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa

kurang mampu

6,64

8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6,64

8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai

ketentuan

6,64

8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana 6,21

8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku

kepentingan

5,8

8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 5,67


8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi

yang jelas

5,18

Tabel 8.3 Capaian Standar Pembiyayaan per Indikator dan Subindikator yang Perlu

Ditingkatkan.



8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi

yang jelas

4,35

8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 4,02

8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari

APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya

0,24




sehingga perlu disusun alternatif pemenuhan pencapaian mutu berupa

rekomendasi berupa :

1) Bimtek RKAS bagi kepala sekolah dan bendahara sekolah

2) Penyusunan Pedoman pengelolaan dana

3) Workshop penyusunan laporan pengelolaan dana sekolah

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan SNP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Tahun 2018 yang mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Aplikasi

Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP), didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang SD Kota

Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018 secara umum dikategorikan menuju

Standar Nasional Pendidikan level 4 dengan nilai rerata 5,52.

2. Capaian mutu yang paling baik ada pada standar Proses dengan nilai 6,59 (SNP

4) dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar Sarana dan Prasarana

Kependidikan dengan nilai 3,97 (SNP 3).

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis peta mutu pendidikan pada Bab III, dapat direkomendasikan

beberapa hal berikut :

1. Semua pemangku kepentingan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Kota

Administrasi Jakarta Pusat hendaknya memiliki komitmen yang sama dalam

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar dapat memberikan layanan

pendidikan yang berkwalitas.

2. Kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui Satgas PMP perlu mengkaji

kembali instrumen dan sistem pengolahan data mutu pendidikan. Demikian pula

dengan integrasi data dapodik maupun sumber data lain sebagai sumber data mutu

pendidikan.

Rekomendasi Peningkatan Mutu Pendidikan pada masing-masing standar disajikan

pada uraian berikut.

1. Peningkatan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

a. Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan kualifikasi dan kompetensi guru

dengan memperhatikan kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan

mata pelajaran yang ampu di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

b. Kepala sekolah merancang kegiatan yang memberikan kesempatan siswa untuk

mengoptimalkan minat dan bakatnya seperti studi banding, kunjungan museum,

studi lapangan.

c. Sekolah membuat perencanaan yang baik terkait kepesertaan dalam lomba-

lomba akademik maupun non akademik di jenjang kabupaten, provinsi dan

nasional.

2. Peningkatan Mutu Standar Isi

a. Sekolah (kepala sekolah) menyusun program peningkatan kompetensi guru

dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan,

supervisi, studi banding, belajar mandiri, leson study, dan sebagainya) yang

berbasis pembelajaran HOTS.

b. Dalam proses pengembangan kurikulum, Tim Pengembang Sekolah (TPS) agar

melibatkan seluruh stakeholders seperti konselor, komite sekolah, perwakilan

orang tua, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan dan narasumber. Semua

dokumen keterlibatan stakeholders diadministrasikan dengan baik.

c. Tim Pengembang Sekolah (TPS) mengembangkan kurikulum dengan melewati

tahapan pengembangan berupa analisis, penyusunan, penetapan dan

pengesahan.

3. Peningkatan Mutu Standar Proses

a. Pengawas dan kepala sekolah melakukan supervisi secara efektif dan

berkelanjutan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

b. Satuan Pendidikan perlu menyediakan media pendukung pembelajaran untuk

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.

4. Peningkatan Mutu Standar Penilaian

a. Satuan pendidikan menyusun SOP tentang penilaian yang dilakukan oleh guru

dan satuan pendidikan untuk dipedomani oleh guru dalam melaksanakan

penilaian proses dan hasil pembelajaran.

b. Satuan pendidikan perlu merancang kegiatan bagi guru untuk meningkatkan

keterampilan guru dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil

belajar pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan In

House Trainning (IHT)

5. Peningkatan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Pemerintah daerah melaui Dinas terkait agar melakukan pemetaan kebutuhan

pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisis kebutuhan.

b. Dalam melakukan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah

melalui OPD terkait agar menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil

pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Kepala Sekolah dan Pengawas perlu menindaklanjuti hasil supervisi sehingga

mampu meningkatkan kinerja guru.

d. Pemerintah daerah agar memfasilitasi guru sehingga mampu meningkatkan

kualifikasi dan kompetensi guru bagi yang belum memiliki kualifikasi S.1 dan

memiliki masa kerja yang cukup lama.

e. Satuan pendidikan perlu melakukan kegiatan pembinaan berupa Bimtek atau In

House Trainning (IHT) dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan

tenaga kependidikan.

6. Peningkatan Mutu Standar Sarana dan Prasarana

Dalam upaya meningkatkan pencapaian mutu standar sarana dan prasarana sekolah

kepada pemerintah daerah diharapkan untuk :

a. Melakukan pemetaaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan

setiap satuan pendidikan.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang kelas belajar mengacu pada kebutuhan

ruang kelas sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang perpustakaan sekolah

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang laboratorium IPA dan KIT

pembelajarannya.

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium informatika dan

perlengkapannya.

f. Mendorong satuan pendidikan untuk menjadikan lingkungan sekolah aman,

nyaman, ramah anak dan penumbuhan karakter dan literasi melalui lomba-

lomba kinerja sekolah.

7. Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan

a. Pemerintah daerah perlu merancang kegiatan untuk meningkatkan kinerja

kepala sekolah melalui kegiatan diklat atau PKB dan kegiatan penilain kinerja

kepala sekolah.

b. Kepala sekolah diharapkan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan

sekolah melalui sistem informasi manajemen.

c. Pemerintah daerah perlu merencanakan kegiatan untuk meningkatkan

kompetensi kepala sekolah dalam supervisi dan pengelolaan sumber daya

sekolah.

8. Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan

a. Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan diharapkan menyusun dan

melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan bendahara BOS dan

kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan melalui workshop/IHT.

b. Dinas Pendidikan perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan/

pembinaan pengelolaan keuangan sekolah oleh lembaga terkait.

Documents

PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU · penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Pemetaan Mutu dilakukan dengan cara: 1. Mengacu pada Standar