PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN … · PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU JENJANG SMK TINGKAT JAKARTA PUSAT BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU

JENJANG SMK TINGKAT JAKARTA PUSAT

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan

bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan

kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa pendidikan merupakan urusan pelayanan dasar

yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan pendidikan

ini, dalam lampiran undang-undang tersebut tertera pembagian kewenangan antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, ditegaskan bahwa satuan

pendidikan harus menjalankan budaya mutu pendidikan. Untuk melaksanakan hal tersebut,

satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, LPMP, dan lembaga

terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap

peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena

itu, dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme implementasi penjaminan mutu pendidikan

untuk memberikan arahan/pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam

menjalankan penjaminan mutu pendidikan.

Pemberlakuan regulasi tentang otonomi daerah melalui Undang-undang tentang

Pemerintahan Daerah (terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) berdampak

terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Kebijakan otonomi pendidikan sangat

berpengaruh positif terhadap berkembangnya satuan pendidikan sebagai lembaga

pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah.

Keragaman potensi sumber daya pendidikan di daerah menyebabkan mutu lulusan satuan

pendidikan sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis

yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman

kebutuhan masyarakat, layanan proses pendidikan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik

dan kependidikan, serta mutunya.

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung

jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat.

Pada level Pemerintah Pusat penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan

menengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam

Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level

pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 28 Tahun 2016, satuan

pendidikan harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan. Guna mencapai terjadinya

budaya mutu di satuan pendidikan, satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh

Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di wilayah provinsi.

Guna menjamin terlaksananya penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah di satuan pendidikan, maka perlu disusun rekomendasi peningkatan mutu

berdasarkan hasil analisis rapor mutu untuk mewujudkan budaya mutu pendidikan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP Nomor 32

tahun 2013 dan perbaharuan kedua melalui PP Nomor 13 tahun 2015 menyatakan

kewajiban setiap satuan pendidikan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk

memenuhi ataupun melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

3. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) menyatakan bahwa

pemetaan mutu sebagai tahapan pertama dalam SistemPenjaminan Mutu Internal dan

Sistem Penjaminan Mutu Ekesternal.

3. Tujuan

Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu

pendidikan di provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten /Kota serta analisisnya dan untuk

menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan

pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun

pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

4. Manfaat

Pada akhirnya hasil analisis peta capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan (SPMP) sebagai elemen yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan

sehingga SPMP dapat terlaksana dengan tepat, baik dan berkelanjutan.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) DASAR DAN MENENGAH

1. Pengertian SPMP

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah terdiri atas Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI

dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah

(SD, SMP, SMA, dan SMK) dilaksanakan sistem penjaminan mutu dengan cara yang sama.

Hal yang berbeda adalah substansi kurikulum.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Badan/Lembaga Standar Pendidikan, dan Badan/Lembaga Akreditasi. Kedua sistem

penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tersebut ditunjang oleh Sistem Informasi

Penjaminan Mutu Pendidikan.

Gambar 1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu siklus kontinu yang dilaksanakan oleh

Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta

terbangunnya budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu

pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara

seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan yang meliputi Kepala Satuan

Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, dan bekerja sama dengan Komite

Satuan Pendidikan.

Gambar 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dibagi menjadi lima

tahapan yaitu:

i) Pemetaan mutu

ii) Penyusunan rencana peningkatan mutu

iii) Implementasi rencana peningkatan mutu/pelaksanaan

iv) Monitoring evaluasi/audit internal

v) Penetapan strategi mutu pendidikan.

Guna mengetahui capaian satuan pendidikan dalam hal mutu pendidikan pada saat akan

menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan

pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk

instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai

standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya

dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan satuan pendidikan

dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Gambar 3 Posisi dan Peran masing-masing Lembaga dalam SPME

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh Badan/Lembaga Standar Pendidikan,

Badan/Lembaga Akreditasi Satuan Pendidikan, Pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah), dan Pemerintah Daerah. Pada Gambar di atas, posisi lembaga-

lembaga tersebut dalam SPME dijelaskan lebih rinci.

Agar tercipta keharmonisan antar lembaga dalam pelaksanaan SPME, disusun pembagian

tugas sebagai berikut. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :

a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan

SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;

b. Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMIDikdasmen;

c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan

pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;

d. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM

pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;

e. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMIDikdasmen berdasarkan data dan

informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;

f. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan

kewenangannya;

g. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah;

h. dan Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada

Menteri berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang bertugas:

a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan

pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;

b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan

informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota;

c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM

pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;

d. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat

provinsi dan kabupaten/ kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan mutu

pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sesuai kewenangan dan wilayahnya;

e. dan Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat

provinsi dan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi dan Suku Dinas Pendidikan Kab/Kota

sebagai representasi Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :

a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan

SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan;

b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian

satuan pendidikan dalam pengembangan SPMIDikdasmen pada satuan pendidikan;

c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada

satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu

pendidikan;

d. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan

kewenangannya;

e. dan Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil

pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

4. Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan Mutu Pendidikan adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan,

analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari

mulai tingkatsatuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemetaan mutu

pendidikan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang

capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.

Hal ini perlu dilakukan untuk: 1) Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat

dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan

dalam perencanaan, 2) Sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan

penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.

Pemetaan Mutu dilakukan dengan cara:

1. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dengan menggunakan instrumen yang

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Standar Nasional Pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan sub-indikator

mutu. Variabel pertanyaan dalam instrumen dibangun dari sub-indikator mutu dan

diidentifikasi sumber data dan informasi yang mendukung.

3. Berdasarkan sumber data dan informasi, instrumen pemetaan mutu disusun dalam dua

jenis yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan

informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data satuan

pendidikan yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Data

dan informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali dari satuan

pendidikan.

4. Satuan pendidikan melakukan kegiatan pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Satuan

Pendidikan (EDS) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data dan

informasi sesuai dengan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Data dan informasi dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi

peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan

untuk disampaikan kepada satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah

pusat.

6. Peta mutu dianalisa lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan

pendidikan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya

pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis karena berasal dari sumber data dan

informasi yang sama.

Warga satuan pendidikan yang memberikan data dan informasi pada level satuan

pendidikan yaitu :

1. Kepala satuan pendidikan

2. Siswa minimum 5 orang per tingkat kelas. Untuk SD hanya siswa kelas 4-6 (Total

responden siswa minimum 15 orang/satuan pendidikan)

3. Guru SD minimum 1 guru per tingkat kelas dan minimum 1 guru Agama dan Penjaskes

(Total responden guru SD mininum 8 orang)

4. Guru SMP/SMA/SMK minimum 1 guru per mata pelajaran

5. Komite Satuan pendidikan minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite dan 2 orang

perwakilan orangtua siswa

6. Pengawas yang merupakan pengawas pembina melakukan proses verifikasi dan validasi

atas data yang akan disampaikan oleh satuan pendidikan.

7. Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK Tingkat Kecamatan dan tingkat Suku

Dinas yang telah dilatih oleh LPMP DKI Jakarta, dilibatkan untuk menyosialisasikan dan

membantu satuan pendidikan dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi

pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di satuan pendidikan.

8. LPMP DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu Pusdatikomdik (UPT

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) untuk mengkoordinasi agar seluruh satuan

pendidikan dapat terpetakan mutunya.

Gambar 4 Alur Pengumpulan Data PMP

Pemetaan mutu dilaksanakan di satuan pendidikan melalui kegiatan Evaluasi Diri Satuan

pendidikan. Pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan

pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri satuan pendidikan melalui instrumen

pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan aplikasi

pengumpulan data terpadu berbasis komputer yang ada di satuan pendidikan (DAPODIK)

dan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan. Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan

mutu dilakukan oleh sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gambar 5 Alur Pengiriman Data Peta Mutu

5. Analisis Peta Mutu Pendidikan

Hasil pemetaan mutu Pendidikan melalui aplikasi PMP adalah berupa rapor mutu di tingkat

satuan pendidikan dan agregasi rapor mutu satuan pendidikan dapat menjadi peta mutu

pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Rapor mutu tahun 2018 disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk radar dan tabel. Rapor

mutu dalam bentuk radar menggambarkan posisi capaian mutu satuan pendidikan terhadap

8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), selama 3 tahun pengisian PMP sejak 2016, 2017 dan

2018.

Gambar 6 Rapor Mutu dalam bentuk radar

Dalam bentuk tabel, pada rapor mutu satuan pendidikan dapat dilihat capaian mutu satuan

pendidikan yang terdiri atas: capaian 8 Standar (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi,

Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependiidkan,

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendiidkan dan Standar

Pembiayaan. Selain itu juga dapat dilihat capaian per indikator serta Sub-Indikator dari

setiap standar. Capaian mutu dalam rapor mutu digambarkan dengan bintang dan skor

capaian sebagai berikut:

Tabel 1 Kategori Capaian Rapor Mutu

Tabel 2 Rapor Mutu Per Standar

Tabel 3 Cuplikan Rapor Mutu per Indikator dan Sub-Indikator

Capaian rapor mutu jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2016, 2017

dan 2018 adalah sebagai berikut:

Jenjang Capaian Rapor Mutu Tahun

2016 2017 2018

SD 4.87 5.47 5.59

SMP 4.55 5.27 5.51

SMA 4.91 5.27 5.54

SMK 4.42 5.27 5.42

Tabel 4 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018

Gambar 7 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018

Data tersebut memperlihatkan, bahwa berdasarkan data rapor mutu pendidikan tahun 2016

hingga 2018, mutu pendidikan di DKI Jakarta mengalami tren kenaikan pada seluruh jenjang.

Meskipun demikian, perlu terus dilakukan upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan agar

capaian mutu pendidikan dapat memenuhi SNP (jika skornya lebih besar atau sama dengan

7).

Sebaran mutu satuan pendidikan berdasarkan kategori mutu per jenjang dapat terlihat pada

grafik-grafik berikut ini:

4.87

5.47 5.59

4.55

5.275.51

4.91

5.27

5.54

4.42

5.27

5.42

2016 2017 2018

SD SMP SMA SMK

Gambar 8 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SD

Gambar 9 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMP

Gambar 10 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMA

Gambar 11 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMK

Mutu satuan pendidikan di DKI Jakarta pada periode 2016 hingga 2018 mengalami

pergeseran ke arah kanan (menuju SNP 4) yang signifikan pada seluruh jenjang, tapi upaya

peningkatan mutu harus terus dilanjutkan agar setiap satuan pendidikan dapat memenuhi

SNP seperti yang telah diamanahkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lembaga-lembaga terkait dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), berfungsi untuk

melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan

kewenangannya dan menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan

berdasarkan hasil pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan optimal, maka dilakukan telaah serta analisis

mendalam dan menyeluruh terhadap capaian rapor mutu, baik di tingkat provinsi, kab/kota

maupun satuan pendidikan. Telaah dan analisis tersebut akan menghasilkan berbagai

rekomendasi program peningkatan mutu yang sesuai dengan kebutuhan, dan bermuara

pada peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, serta lahirnya budaya mutu

pendidikan di DKI Jakarta.

BAB III

ANALISIS

1. Capaian SNP Jenjang SMK Jakarta Pusat

Di Wilayah Jakarta Pusat, SMK yang mengikuti Program Mutu SNP 2016-2018 sebanyak 61

sekolah. Capaian SNP adalah pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam status

menuju SNP 3 dan pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam status menuju SNP

2 yang sangat memerlukan perhatian dan pengembangan yang berkesinambungan serta

berkelanjutan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerindah Daerah.

No Standar/Indikator/Sub-

indikator

DISTRIBUSI TAHUN 2016 DISTRIBUSI TAHUN 2017 DISTRIBUSI TAHUN 2018

M1 M2 M3 M4 SNP M1 M2 M3 M4 SNP M1 M2 M3 M4 SNP

1 Standar Kompetensi Lulusan 17 1 6 38 0 2 2 3 54 0 0 0 0 54 7

2 Standar Isi 17 1 7 37 0 3 0 13 44 1 0 0 3 57 1

3 Standar Proses 17 1 4 40 0 2 1 2 43 13 0 0 0 50 11

4 Standar Penilaian Pendidikan

1 2 26 16 0 1 0 4 52 2 0 0 0 51 10

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4 21 36 1 0 3 12 39 8 0 1 32 28 0 0

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 25 20 16 0 9 29 23 0 0 1 60 0 0 0

7 Standar Pengelolaan Pendidikan

16 7 18 21 0 3 0 5 53 0 0 0 2 59 0

8 Standar Pembiayaan 17 6 39 0 0 1 6 16 38 0 0 1 10 50 0

a. Rerata Capaian SNP 2016-2018

SMK di Kota Administrasi Jakarta Pusat belum ada yang mencapai “bintang 5” , ini

berarti belum memenuhi SNP dengan titik lemah pada :

1. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

No Standar Nasional Pendidikan Kota Jakarta

Pusat

2016

Kota Jakarta Pusat

2017

Kota Jakarta Pusat

2018

1 Standar Kompetensi Lulusan 5,19 5,59 6,34

2 Standar Isi 5,45 5,3 5,7

3 Standar Proses 5,35 6,12 6,49

4 Standar Penilaian Pendidikan 4,61 5,81 6,19

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,35 4,14 3,53

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 4,1 3,28 3,14

7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4,75 5,46 5,94

8 Standar Pembiayaan 4,09 5,14 5,65

b. 10 SMK Jakarta Pusat dengan Capaian SNP 2018 Tertinggi

SMK yang mencapai SNP tertinggi pertama adalah SMKS Muhammadiyah 5 Jakarta, disusul

SMKN 14 dan SMK Muhammadiyah 11 Jakarta. Hal ini dapat diartikan bahwa SMK swasta di

Wilayah Jakarta Pusat dapat memberikan pelayanan pendidikan yang menyamai bahkan

melebihi sekolah negeri.

No NPSN Sekolah Capaian

2018 Kategori

Kinerja 2016

Kinerja 2017

Kinerja 2018

1 20108509 SMKS MUHAMMADIYAH 5 JAKARTA 5,87 M4 5,23 5,52 5,87

2 20100158 SMKN 14 JAKARTA 5,85 M4 1,93 5,46 5,85


4 20100132 SMKS BETHEL 5,7 M4 4,4 5,6 5,7

5 20100118 SMKS SAID NAUM 5,69 M4 4,84 4,42 5,69

6 20107258 SMKS STRADA JAKARTA 5,67 M4 1,49 3,87 5,67

7 20100282 SMKS PSKD 1 JAKARTA 5,61 M4 4,16 5,22 5,61

8 20100167 SMKN 38 JAKARTA 5,61 M4 1,4 5,33 5,61

9 20100108 SMKS JAKARTA PUSAT 1 5,59 M4 4,6 4,69 5,59

10 20100288 SMKS YP IPPI PETOJO 5,57 M4 5,14 5,42 5,57

c. 10 SMK Jakarta Pusat dengan Capaian SNP 2018 Terendah

Pada urutan 10 terendah terdiri dari 2 SMK Negeri dan 8 SMK Swasta. Sepuluh SMK ini

perlu mendapatkan bimbingan dan pendampingan serta pengawasan khusus agar dapat

melayani pendidikan menuju pelayanan memenuhi SNP.

No NPSN Sekolah Capaian

2018 Kategori

Kinerja 2016

Kinerja 2017

Kinerja 2018

1 20100143 SMKN 1 JAKARTA 4,61 M3 1,68 1,79 4,61

2 20108514 SMKS REX MUNDI 4,8 M3 4,65 5,02 4,8

3 20109314 SMKS FARMASI BPK PENABUR 4,94 M3 1,02 3,65 4,94

4 20177909 SMKS KRISTEN KANAAN 4,96 M3 1,44 4,29 4,96

5 20107259 SMKS TUNAS HARAPAN 4,97 M3 3,68 5,09 4,97


7 20100307 SMKS PONCOL 5,11 M4 4,52 5,18 5,11

8 20100160 SMKN 19 JAKARTA 5,12 M4 5,14 5,18 5,12

9 20100114 SMKS KSATRYA 5,14 M4 4,1 1,2 5,14


2. Capaian per Standar Nasional Pendidikan SMK di Jakarta Pusat

a. Standar Komptensi Lulusan 2016-2018

1. Capaian Standar Kompetensi Lulusan 2016-2018

Nilai Standar Komptensi Lulusan 2016-2018 mengalami kenaikan dari tahun ke

tahun, namun sampai tahun 2018 SKL belum mencapai “bintang 5” yang berarti

belum mencapai SNP.

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

5,19 5,59 6,34

2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan (bintang 5)

Indikator Lulusan Memiliki Kompetensi pada Dimensi Sikap telah mencapai SNP.

Dua indikator yang lain belum mencapai SNP. Sebanyak 14 Sub-indikator telah

mencapai SNP.

INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori

1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6,89

1.1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME

6,9

1.1.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter 6,95

1.1.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin 6,87

1.1.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun 6,93

1.1.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 6,82

1.1.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 6,94

1.1.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri 6,84

1.1.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab

6,92

1.1.9. Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat 6,75

1.1.10. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani 6,97

1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6,6

1.3.3. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis 6,77

1.3.4. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 6,93

1.3.5. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif 6,95

1.3.6. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif 6,75

3. Indikator dan Sub-indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)

Pencapaian SKL terendah adalah menuju SNP 3.


1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 4,71

1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif

4,71


1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6,6

1.3.1. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif 6,37

1.3.2. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif 5,85

4. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu

Rekomendasi untuk meningkatan mutu adalah sebagai berikut:

a. Peningkatkan kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang

pencapaian peserta didik memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual,

metakognitif melalui pengemangan proses pembelajaran.

b. Peningkatan dapat dilakukan oleh Kemendikbud dengan direktorat PSMK,

Puskur , Pusbangtendik.

c. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dapat melakukan penguatan

dan peningkatan kompetensi akademik dan pedagogik dalam bentuk workshop

atau pelatihan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan

melalui BPSDM dan P2KPTK2.

b. Standar Isi

1. Capaian Standar Isi 2016-2018

Pencapaian Standar ISI SMK di Jakarta Pusat selama 2016-2018 fluktuatif, yakni

turun dari 5,45 pada 2016 menjadi 5,3 pada 2017, lalu naik menjadi 5,7 pada

2018. Namun demikian, belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum

mencapai SNP.


5,45 5,3 5,7


Dari 3 indikator, belum ada yang mencapai SNP atau bintang 5. Namun ada 3

Sub-indikator telah mencapai SNP.


2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur

6,08

2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 6,96

2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5,77

2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku

6,99

2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa 6,74


Pada Standar Isi, pencapaian terendah adalah menuju SNP 3.


2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan

5,26

2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap 5,15

2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 5,53

2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 5,49

2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 5,1

2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 5,02

2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur

6,08

2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum

5,51

2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan 5,45

2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan

6,42

2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5,77

2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi

4,33

2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 5,01

2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 5,91


a. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu adalah meningkatkan kemampuan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang pencapaian mengatur beban

belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi melalui pembagian tugas

pada proses pemelajaran.

b. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dapat melakukan

penguatan dan peningkatan pengelolaan sekolah dalam bentuk workshop

atau pelatihan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan

melalui BPSDM dan P2KPTK2.

No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Instansi

1. 2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran

Meningkatkan kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Sekolah hendaknya memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi

Menyelenggarakan workshop terhadap guru. Melakukan program parenting.

LPMP P2KPTK2 MGMP Sekolah

No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Instansi

sekolah dan lingkungan siswa.

2 2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi

Mengoptimalkan kompetensi pedagogik pendidik. Pendidik wajib menyusun sendiri rencana pembelajaran. Meningkatkan pengetahuan pendidik tentang berbagai macam bentuk pendalaman materi .

Menyelenggarakan Workshop terhadap pendidik Melakukan program parenting

LPMP P2KPTK2

3 2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal

Meningkatkan kompetensi guru dan pemahaman tentang manfaat pelajaran muatan local.

Menyelenggarakan Workshop terhadap pendidik Melakukan program parenting

LPMP P2KPTK2

c. Standar Proses

1. Capaian Standar Proses 2016-2018

Standar Proses belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum mencapai SNP,

meskipun dari tahun ke tahun berhasil meningkat.


5,35 6,12 6,49

2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan pada Standar Proses ini (bintang 5)

Terdapat 3 indikator dan 25 sub-indikator di Standar Proses, namun belum ada

indikator yang telah memenuhi SNP. Sebanyak 9 Sub-indikator telah mencapai SNP.


3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan

6,62

3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 6,84

3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 6,85

3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 6,62

3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 6,69

3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 6,75

3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6,74


3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat

6,81

3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.

6,8

3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.

6,74

3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 6,76

3. Indikator dan Sub-indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)

Pencapaian Standar Proses terendah adalah menuju SNP 4.


3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan

6,62

3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis

6,5

3.1.4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

6,28

3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 6,62

3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan

6,57

3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 6,58

3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 6,66

3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;

6,63

3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif

6,61

3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa

6,35

3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran

6,21

3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 6,45

3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran

6,24

3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif 5,6

3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik 6,52

3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 6,55

3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 5,88

3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 6,3

3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran 6,61


No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program

Peningkatan Mutu

Pihak yang

terlibat

1. 3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis

Pendidik wajib menyusun RPP secara mandiri atau tidak menjiplak dari pendidik lainnya. Pendidik wajib memahami mekanisme penyusunan RPP Memberikan kesempatan bagi pendidik untuk mengaktualisasi diri dalam menyusun RPP.

Sudin menginstuksikan sekolah untuk menyelenggarakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran setiap awal tahun

Sudin mengadakan Workshop penyusunan Silabus setiap mata pelajaran Sudin membuat program workshop penyusunan RPP dengan memberdayakan KKG dan MGMP Wilayah, dan bekerja sama dengan LPMP atau Perguruan Tinggi

Sekolah Suku Dinas Suku Dinas Kelompok Kerja Guru (KKG) MGMP LPMP Perguruan Tinggi

2. 3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa

Revitalisasi Sarana dan prasarana yang belum memadai. Mmeningkatkan kompetensi pendidik dalam menguasai berbagai macam metode pembelajaran.

P2KPTK2 memprogramkan Bimtek “Penggunaan Metode Pembelajaran dalam kegiatan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran”

P2KPTK2

3. 3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran

Revitalisasi Sarana dan prasarana yang belum memadai. Meningkatkan kompetensi pendidik dalam menguasai berbagai macam metode pembelajaran

P2KPTK2 membuat program Workshop tentang “Penggunaan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien dalam Proses Pembelajaran” bagi guru mata pelajaran

P2KPTK2

4. 3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar

Pendidik wajib memanfaatkan sumberdaya yang ada. Meningkatkan kompetensi pendidik dalam menguasai metode pemanfaatan

Sudin memprogramkan workshop tentang Penggunaan aneka Sumber belajar dalam proses pembelaajaran Pembelajaran dengan Praktik Kompetensi

Suku Dinas Pendidikan Guru Kepala sekolah Wakil Kesiswaan


Peningkatan Mutu

Pihak yang

terlibat

sumber belajar yang tepat

Pembelajaran berbasis Internet Program kegiatan ekstrakurikuler berupa :

Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR)

Kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik

Penelitian

Kelompok pencinta teknologi informasi dan komunikasi

Rekayasa

Kelompok pecinta alam

6. 3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif

Meningkatkan pemahaman pendidik tentang prosedur penilaian otentik dengan baik. Penyederhanaan Instrumen yang digunakan

Workshop Penyusunan instrumen Penilaian Otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan : *Angket, *observasi, *Catatan anekdot, dan *Refleksi.

Guru Kepala Sekolah Pengawas

7. 3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik

Meningkatkan kompetensi pendidik dalam melakukan penilaian otentik secara komprehensif.

Bimbingan Teknis “Pemanfaatan Hasil Penilaian Otentik untuk merencanakan program remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling”

Guru Kepala Sekolah Pengawas

8. 3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran

Penguatan komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas supervisi. Kunjungan dan pembinaan dari pengawas sekolah harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

P2KPTK2 membuat Program Pelatihan Pemantapan Tugas Manajerial Kepala Sekolah

P2KPTK2


Peningkatan Mutu

Pihak yang

terlibat

9. 3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru


P2KPTK2 membuat Program Penguatan Kepala Sekolah dalam rangka pelaksanaan Supervisi Kelas

Pembinaan Guru oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Sekolah menyusun Jadwal Supervisi proses pembelajaran

Pengoptimalan Pelaksanaan Supervisi Kelas oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

P2KPTK2 Pengawas Kepala sekolah Guru

10. 3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran


Supervisi Kelas oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Pengawas Kepala Sekolah

11. 3.3.6. Menindak lanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

Laporan hasil pengawasan proses pembelajaran wajib dibuat. Kunjungan dan pembinaan dari pengawas sekolah harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan..

Rapat Kerja Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Supervisi dan Evaluasi Pembelajaran

Program Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar.

Program Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Pengawas Kepala sekolah Guru

d. Standar Penilaian Pendidikan

1. Capaian Standar Penilaian Pendidikan 2016-2018

Pada tahun 2018, Standar Penilaian Pendidikan belum mencapai “bintang 5”

yang berarti belum mencapai SNP. Namun capaian dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan.


4,61 5,81 6,19


Terdapat 5 indikator dan 12 sub-indikator di Standar Penilaian, namun hanya 1

Sub-indikator telah mencapai SNP.


4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 6,54

4.1.1. Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 6,69


Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan terendah adalah menuju SNP 4


4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 6,54

4.1.2. Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah 6,39

4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 5,98

4.2.1. Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel

6,34

4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap 5,62

4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 6,42

4.3.1. Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian 6,57

4.3.2. Melakukan pelaporan penilaian secara periodik 6,26

4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 5,8

4.4.1. Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap 5,84

4.4.2. Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan 5,92

4.4.3. Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan 5,64

4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 6,19

4.5.1. Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur

6,28

4.5.2. Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur 6,4

4.5.3. Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

5,88



Peningkatan Mutu Pelibatan

1. 4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap

Peningkatan Pemahaman pendidik terhadap proses penilaian yang masih belum maksimal. Sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian. Sekolah belum mampu mengembangkan perangkat penilaian secara mandiri

Kekuatan : Semua guru menyadari tentang tugas penilaian Semua guru sudah mendapatkan sosialisasi kur 13 Kelemahan : Sebagian guru masih belum memahami sistim penilaian kur 13 permen no34 tahun 2018 Masih ada Pendidik yang belum menguasai IT Peluang : Adanya lembaga diklat dan Nara sumber di DKI Adanya MGMP Rintangan : Lembaga diklat yang ada belum mampu menyelenggarakan diklat untuk semua pendidik, sehingga diklat yang dilaksanakan bertahap. Rekomendasi : Rapat Kerja, Workshop penyusunan/Perangkat Penilaian Rapat Kerja/ Workshop dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, Menidaklanjuti dan Menyusun Laporan Penilaian Menyelenggarakan workshop terhadap guru. Penilaian Kurikulum 13

Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, BPSDM, PP KPTKK,


Peningkatan Mutu Pelibatan

revisi 2017 berbasis kinerja Kontrol melekat dari Kepala Sekolah , wakil Kurikulum dan Kaprof Keahlian.

2 4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 1. Aspek Sikap 2. Aspek Pengetahuan 3. aspek Ketrampilan

Peningkatan Pendidik yang belum mampu menyusun instrumen penilaian dengan benar pada aspek Sikap.

Sekolah hendaknya

memperhatikan Jumlah siswa yang melebihi kemampuan pendidik dalam melakukan penilaian sikap

Peningkatan kemampuan Pendidik yang belum mampu menyusun instrumen penilaian dengan benar.pada aspek pengetahuan .

Sekolah memiliki Jumlah siswa melebihi kemampuan pendidik dalam melakukan penilai Pengetahuan Pendidik pada umumnya tidak menyusun Instrumen penilaian dengan benar.

Jumlah siswa melebihi kemampuan pendidik melakukan penilaian Indikator

Kekuatan : Semua guru menyadari akan tugasnya dalam menilai Banyak Nara sumber yang bersedia untuk memberikan penguatan kemampuan Guru dalam menilai (BPSDM,LPMP dan P4TK)

Kelemahan : Masih banyak Guru yang belum memahami system penilaian yang sesuai Permen.

Peluang : Adanya lembaga diklat di DKI Adanya MGMP Rintangan : Lembaga diklat yang ada belum mampu menyelenggarakan diklat untuk semua pendidik, sehingga diklat yang dilaksanakan bertahap. Rekomondasi : Rapat Kerja Workshop penilaian Kurikulum 13 revisi 2017 berbasis kinerja Kontrol melekat dari Kepala Sekolah , wakil Kurikulum dan Kaprof Keahlian.

Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, BPSDM, PP KPTKK,

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2016-2018

Capaian pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami fluktuasi

dalam 3 tahun. Pada 2016, mendapat nilai 3,35, naik menjadi 4,14 pada tahun

berikutnya, namun turun menjadi 3,53 pada tahun 2018.


3,35 4,14 3,53


Terdapat 5 indikator dan 52 sub-indikator di Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, dengan pencapaian tertinggi pada sub-indikator Berkualifikasi

minimal S1/D4 yang telah mencapai SNP (bintang 5)


5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan

5,36

5.2.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 6,88


Pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pencapaian terendah adalah

menuju SNP 1, sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut.


5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 3,49

5.1.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 6,08

5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran 0

5.1.4. Bersertifikat pendidik 4,73

5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik 4,61

5.1.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik

5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik 5,06

5.1.8. Berkompetensi sosial minimal baik 0

5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan

5,36

5.2.2. Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan 6,42

5.2.3. Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan 5,04

5.2.4. Berpangkat minimal III/c atau setara 2,18

5.2.5. Bersertifikat pendidik 4,7

5.2.6. Bersertifikat kepala sekolah 2,52

5.2.7. Berkompetensi kepribadian minimal baik 2,7

5.2.8. Berkompetensi manajerial minimal baik 3,14

5.2.9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 3,24


5.2.10. Berkompetensi supervisi minimal baik 2,39

5.2.11. Berkompetensi sosial minimal baik 2,88

5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan

2,09

5.3.1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi 0

5.3.2. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/sederajat

0

5.3.3. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat

5.3.4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi 6,19

5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan

5,45


5.3.7. Berkompetensi sosial minimal baik

5.3.8. Berkompetensi teknis minimal baik

5.3.9. Berkompetensi manajerial minimal baik

5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 0,73

5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium 0

5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai 3,44

5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat

5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai

2,18

5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 0

5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan

5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran 0,91

5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan




5.4.12. Berkompetensi profesional minimal baik

5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan

1,18

5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan 2,86

5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai 2,4

5.5.3. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat

5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai

1,14

5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan 0

5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan

1,49


5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik

5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik




5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik


No Sub-indikator Strategi

Pemenuhan Rekomendasi Program

Peningkatan Mutu Pihak yang

Terlibat

1. 5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran

Komitmen yang kuat dari penyelenggara pendidikan terhadap ketersediaan guru untuk tiap mata pelajaran Penyelenggara pendidikan wajib menghindarkan diri dari kepentingan bisnis.

Sudin mengadakan Program pengangkatan Tenaga Honorer /KKI pada SMK Negeri yang Jumlah Guru belum memenuhi kebutuhan. Mengintruksikan kepada SMK Swasta pemenuhan guru harus sesuai kualifikasi DIV/S1 program studi yang sesuai dengan pelajaran yang diampu dan penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

Dinas Pendidkan MKKS Pengawas Perguruan Tinggi

2 5.1.4. Bersertifikat pendidik

Tidak membatasi kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi. Meningkatkan kemampuan pembiayaan PLPG yang cukup besar. Menambah tenaga untuk menyelenggarakan diklat guru.

Sudin mengusulkan program sertifikasi melalui PLPG.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan P2KPTK2 P4TK LPMP

4 5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik

Meningkatkan pemahaman tentang kompetensi pedagogik Penguatan paradigma guru

Sudin menyelenggarakan program pelatihan guru ilmu pedagogik, Tentang Pelatihan Menyusun Perangkat Pembelajaran : program tahunan, program semester, silabus, RPP, buku yang


No Sub-indikator Strategi

Pemenuhan Rekomendasi Program

Peningkatan Mutu Pihak yang

Terlibat

dalam pengembangan Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan

digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran, lembar tugas terstruktur dan kegiatan mandiri, handout, alat evaluasi dan buku nilai Pelatihan Pemanfaatan Media dan Sumber Belajar dalam Pembelajaran Abad 21 Pelatihan Pemanfaatan Teknologi dan informasi dalam Pembelajaran dan Penilaian serta Pengolahan Hasil Belajar

5 5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik

Meningkatkan pemahaman tentang kompetensi profesional. Membentuk paradigma guru terhadap kompetensi profesional Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Sudin menyelenggaran Bimtek Pengembangan Kompetensi professional guru yang meliputi pembelajaran kreatif, Penulisan Karya Ilmiah dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan pengembangan diri.


f. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 2016-2018

Capaian Standar Sarana dan Prasarana dari SMK di Jakarta Pusat pada 2016

mendapat nilai 4,1, turun menjadi 3,28 pada 2017 dan pada 2018 mendapat nilai

3,14. Capaian ini belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum mencapai SNP


4,1 3,28 3,14


Terdapat 3 indikator dan 47 sub-indikator di Standar Sarana dan Prasarana. Namun

hanya ada 3 sub-indikator yang mendapat bintang 5 atau mencapai SNP.


6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 3,11

6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan 6,83

6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak

2,59

6.2.13. Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai 6,8

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak

3,87

6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 6,69


Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan terendah adalah menuju SNP

1


6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 3,11

6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai

6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 0

6.1.4. Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa 0

6.1.5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan 6,55

6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan 4,37

6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak

2,59

6.2.1. Memiliki ruang kelas sesuai standar 5,49

6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 0,04

6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 2,55

6.2.4. Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar 0,03

6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 0,05

6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar 0,22

6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar 0,31

6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar 3,95

6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar 1,66

6.2.10. Kondisi ruang kelas layak pakai 5,84

6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai 0

6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai 2,47

6.2.14. Kondisi laboratorium biologi layak pakai 2,33

6.2.15. Kondisi laboratorium fisika layak pakai 1,91

6.2.16. Kondisi laboratorium kimia layak pakai 0

6.2.17. Kondisi laboratorium komputer layak pakai 2,52


6.2.18. Kondisi laboratorium bahasa layak pakai 1,54

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak

3,87

6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 4,91

6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 2,63

6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 2,14

6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 2,48

6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 4,96

6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 1,8

6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar

6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 3,17

6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar 4,07

6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar 2,08

6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 6,3

6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai 5,88

6.3.13. Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja 6,2

6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai 2,75

6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai 2,53

6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 2,15

6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai 1,6

6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 3,51

6.3.19. Kondisi gudang layak pakai

6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai 2,47

6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai 0,03

6.3.23. Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai 1,49


No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang

Terlibat 1. 6.1.2 Rasio

luas lahan sesuai dengan jumlah siswa

Penemukan lahan dengan luas yang sesuai dan harga yang terjangkau untuk sekolah dengan pemukiman padat penduduk. Pemakaian lahan sekolah diupayakan hanya untuk sekolah yang bersangkutan. Mengoptimalkan peraturan zonasi

Penambahan lahan sekolah yang luasnya sesuai dengan standar minimal yang sesuai dengan aturan yang berlaku Adanya kepastian aturan tentang lahan sekolah dipergunakan bersama dengan sekolah lainnya ( sekolah kolaborasi )

Pengoptimalan peraturan zonasi dalam

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan


Terlibat

dalam perencanaan tata ruang wilayah.

perencanaan tata ruang wilayah

2. 6.1.4 Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa

Mengusahakan rasio luas bangunan sekolah sesuai dengan jumlah siswa

Adanya kesesuaian aturan dan turunannya


3.

6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar

Memperluas lahan dan bangunan sekolah. Proses pembangunan harus dilakukan secara profesional Penataan kembali Jumlah siswa dan rombongan belajar agar tidak melebihi kapasitas. Pemeliharaan sarana dan prasarana wajib dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Pengadaan sarana bisa melibatkan CSR perusahaan dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Meningkatkkan Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah. Meningkatkan kompetensi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi laboratorium dan

Luas lahan dan bangunan laboratorium IPA disesuaikan dengan aturan yang berlaku

Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium dilakukan secara profesional

Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuaikapasitas

Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



Terlibat

tenaga laboran dalam mengelola laboratorium.

5. 6.2.3. Memiliki

ruang perpustakaan sesuai standar

Memperluas lahan dan bangunan sekolah. Proses pembangunan wajib dilakukan secara professional Wajib dituangkan dalam rencana pokok (master plan) pengelolaan sarana prasarana. Penataan Jumlah siswa dan rombongan belajar agar tidak melebihi kapasitas. Pemeliharaan sarana dan prasarana wajib dilakukan berkala dan berkelanjutan. Pengadaan sarana bisa melibatkan CSR perusahaan dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah rendah. Penguatan kompetensi kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan dalam mengelola perpustakaan

Luas lahan dan bangunan perpustakaan disesuaikan dengan aturan yang berlaku (1,5x ruang kelas)

Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium dilakukan secara profesional

Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuaikapasitas



17. 6.3.1. Memiliki ruang pimpinan

Memperluas lahan dan bangunan sekolah.

Perluasan luas ruang pimpinan dilakukan sesuai aturan jenjang

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan


Terlibat

sesuai standar Proses pembangunan wajib dilakukan secara professional Wajib dituangkan dalam rencana pokok (master plan) pengelolaan sarana prasarana. Penataan Jumlah siswa dan rombongan belajar agar tidak melebihi kapasitas. Pemeliharaan sarana dan prasarana wajib dilakukan berkala dan berkelanjutan. Pengadaan sarana bisa melibatkan CSR perusahaan dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Penguatan kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh tenaga kependidikan urusan administrasi kurang memadai

smk minimal 18m2

Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional


Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar

Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan

18. 6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai

Kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh kepala sekolah dalam urusan administrasi berjalan baik dan memadai.

Peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh kepala sekolah dalam urusan administrasi yang baik dan benar


19. 6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar

Perluasan luas ruang sesuai aturan 56m2 Proses pembangunan dilakukan secara profesional

Perluasan luas ruang guru dilakukan sesuai aturan jenjang smk = 56m2

Ada kepastian atau monev proses

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas


Terlibat

Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang guru dilakukan secara berkala dan berkelanjutan Pengajuan usulan ke dinas terkait

pembangunan dilakukan secara profesional



Pendidikan

20. 6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai

Kompetensi pengelolaan administrasi oleh guru dalam urusan administrasi berjalan baik dan memadai.

Peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi oleh guru dalam urusan administrasi yang baik dan benar


21. 6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar

Perluasan luas ruang sesuai aturan 12 m2

Proses pembangunan dilakukan secara profesional

Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang UKS dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

Pengajuan usulan ke dinas terkait

Perluasan luas ruang UKS dilakukan sesuai aturan jenjang smk = 12m2 Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



22. 6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai

Kompetensi pengelolaan ruang UKS berjalan baik dan memadai sesuai aturan

Peningkatan kompetensi pengelolaan ruang UKS


23. 6.3.4. Memiliki Perluasan luas ruang Perluasan luas ruang Kementrian


Terlibat

tempat ibadah sesuai standar

ibadah sesuai aturan minimal 24 m2 Proses pembangunan dilakukan secara profesional

Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang ibadah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan


ibadah dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 24m2




Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan

24. 6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai

Kompetensi pengelolaan ruang ibadah berjalan baik dan memadai sesuai aturan

Ketersediaan ruang ibadah bagi seluruh warga sekolah dengan berbagai agama yang diakui pemerintah layak digunakan

Peningkatan kompetensi pengelolaan ruang ibadah Peningkatan pengadaan berbagai tempat ibadah


25. 6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar

Ketersediaan jamban untuk smk sesuai aturan 30 siswi= 1 unit jamban, dan 40 siswa = 1 unit jamban dengan ukuran luas 2m2

Pengadaan jamban untuk peserta didik sesuai dengan jenis kelamin dan sesuai aturan yang berlaku untuk smk


26. 6.3.18. Kondisi jamban layak pakai

Kompetensi pengelolaan sesuai aturan dan kondisi jamban berjalan baik dan layak pakai

Peningkatan pengelolaan petugas dalam menjamin jamban yang layak pakai sesuai aturan untuk jenjang smk


27. 6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar

Perluasan luas ruang gudang untuk smk sesuai aturan minimal

Perluasan luas ruang gudang dilakukan sesuai aturan jenjang smk



Terlibat

24 m2


Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang gudang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan


minimal 24m2





28. 6.3.19.Kondisi gudang layak pakai

Kompetensi pengelolaan ruang gudang berjalan baik dan memadai sesuai aturan

Ketersediaan ruang gud ang layak digunakan

Peningkatan Kompetensi pengelolaan ruang gudang harus sesuai aturan

Ketersediaan ruang gudang layak digunakan menjadi keharusan


29. 6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar

Perluasan luas ruang sirkulasi untuk smk sesuai aturan berdasarkan aturan yang berlaku

Peningkatan perluasan ruang sirkulasi berdasarkan aturan yang berlaku untuk jenjang smk


30. 6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar

Perluasan luas ruang tata usaha untuk smk sesuai aturan minimal 4m2/petugas tata usaha



Perluasan luas ruang tata usaha dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 4m2/petugas tata usaha


Realisasi usulan perluasan ruang tata usaha sesuai aturan



Terlibat

31. 6.3.21. Kondisi

ruang tata usaha layak pakai

Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang tata usaha dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar layak pakai



32. 6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar

Perluasan luas ruang konseling untuk smk sesuai aturan minimal 12m2

Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pengajuan usulan ke dinas terkait

Perluasan luas ruang konseling dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 12m2


Realisasi usulan ruang konseling sesuai aturan


33. 6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai

Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang konseling dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar layak pakai

Adanya ruang privacy untuk konseling


Pengadaan ruang privacy untuk konseling


34. 6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar

Perluasan luas ruang organisasi kesiswaan untuk smk sesuai aturan minimal 12m2

Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pengajuan usulan ke dinas terkait

Perluasan luas ruang konseling dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 12m2


Realisasi usulan ruang konseling sesuai aturan


35. 6.3.23. Kondisi ruang organisasi

Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang organisasi kesiswaan

Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan



Terlibat

kesiswaan layak pakai

dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar layak pakai

secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya


g. Standar Pengelolaan Pendidikan

1. Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan 2016-2018

Pada tahun 2018 Standar Pengelolaan Pendidikan belum mencapai “bintang 5” yang

berarti belum mencapai SNP, meskipun mengalami peningkatan signifikan dibanding

2016.


4,75 5,46 5,94


Indikator pada standar Pengelolaan Pendidikan belum memenuhi SNP,

2 Sub-indikator Unggulan pada standar Pengelolaan Pendidikan berhasil mencapai

SNP.


7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6,35

7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan 6,67

7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6,37

7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan 6,72


Pencapaian Standar Pengelolaan Pendidikan terendah adalah menuju SNP 1


7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6,35

7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan

6,47

7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

5,91

7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6,37

7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap 6,15

7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan

6,45

7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri 6,45

7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta 6,31


masyarakat serta lembaga lain yang relevan

7.2.6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran

6,14

7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan

2,13

7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik

7.3.2. Berjiwa kepemimpinan 6,2

7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik 0

7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik 6,58

7.3.5. Berjiwa kewirausahaan 0

7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik 0

7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 6,36

7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan 6,36


No Sub-indikator

Yang Perlu Ditingkatkan

Strategi Pemenuhan Rekomendasi

Program Peningkatan Mutu

Pelibatan

7

Standar Pengelolaan Pendidikan

Penguatan Kepemimpinan Kepala Sekolah SMK DKI dalam Perencanaan Pengelolaan

Melakukan Diklat/Worskhop/Bimtek/ Pendampingan Penguatan Kepemimpinan kepala Sekolah , dengan struktur program antara lain: TAM (Teknik Analisis Manajemen) Penyusuna Rencana Kerja Sekolah mencakup RKJM,RKT dan RKAS Teknik pelibatan Stakeholder (termasuk DU/DI)dalam Pengelolaan Sekolah

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK Pengawas LPMP DKI Jakarta Kemendikbud DU/DI

7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan

Seluruh SMK di DKI menyusun perencanaan pengelolaan sekolah dengan melakukan analisis SWOT untuk melihat potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan sekolah.

7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan

Seluruh Kepala Sekolah SMK DKI : Membentuk Tim pengembang Sekolah

No Sub-indikator




Pelibatan

Melibatkan warga sekolah dalam menyusun Visi, Misi dan tujuan yang merupakan arah kepemimpinan KS. Mensosialisasikan Visi, Misi dan tujuan sekolah

7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan

Kepala Sekolah SMK DKI menyusun RKS berupa RKJM dan RKT dan menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan sekolah Penyusunan RKS berbasis tahapan dalam pelaksanaan SPMI. Dimulai dari Pemetaan Mutu, Perencanaan Pemenuhan Mutu, Pelaksanaan pemenuhan Mutu, Suoervisi dan Monitoring Evaluasi. Melakukan evaluasi program-program tahun lalu yang hasil analisisnya menjadi acuan bagi penyusunan RKAS tahun berikutnya.

7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

Penyusunan RKS melibatkan seluruh stakeholder yang terdiri dari Komite Sekolah, Pengawas, Alumni, DU/DI, Asosisasi Profesi dan disahkan oleh penyelenggara Pendidikan

No Sub-indikator




Pelibatan

Mensosialisasikan RKS kepada seluruh warga sekolah.

7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan

Penguatan Kepala Sekolah SMK dalam Pengelolaan Sekolah

Program penyusunan Juknis/Juklak,Pedoman,SOP dan Dokumen Pengelolaan Sekolah, antara lain: Kurikulum, Struktur Organisasi, Peraturan Akademik, Pengelolaan Kesiswaan, Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Supervisi, Monev kegiatan Pengelolaan Sekolah


7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap

Selueuh SMK di DKI memiliki dokumen pedoman pengelolaan yang meliputi: a. KTSP b. Kalender

Pendidikan c. Struktur

Organisasi sekolah

d. Pembagian tugas guru

e. Pembagian tugas tendik

f. Peraturan Akademik

g. Tata Tertib sekolah

h. Kode etik seekolah

i. Pengelolaan Pembiayaan

j. SOP per kegiatan k. Biaya

Operasional Sekolah

7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan

Seluruh SMK di DKI memiliki pengelolaan kesiswaan meliputi: a. Layanan

Bimbingan Konseling

b. Layanan Bimbingan Karier

c. Layanan kegiatan ekstra Kurikuler

No Sub-indikator




Pelibatan

d. Penerimaan Peserta Didik BAru

e. Layanan Penelusuran TAmatan

7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan

Seluruh SMK di DKI: a. Menyusun

perencanaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan

b. Mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan sekolah. Bagi pendidik meliputi wakil kepala bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana dan bidang hubungan industri yang mengacu kepada peraturan yang berlaku. Selain itu Ketua Kompetensi Keahlian, Teknisi dan LAboran . BAgi Tenaga Kependidikan, meliputi Kepala Tata Administrasi Sekolah, Staf Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Kesiswaan ndan sebagainya.

c. Melakukan

Melakukan Diklat/Bimtek/Pendampingan Pengelolaan Sekolah


No Sub-indikator




Pelibatan

penilaian tenaga pendidik dan kependidikan, meliputi: kesesuaian penugasan, keseimbangan beban kerja, pencapaian prestasi dan mengikuti berbagai lomba.

7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri

a. Melakukan evaluasi proses pebelajaran secara periodic sekurang-kurangnya evaluasi tengah semester dan evaluasi setiap semester

b. Melakukan evaluasi diri sekolah secara periodic berdasarkan kebutuhan sekolah

7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan

a. Membangun kemitraan dengan DU/DI

b. Membangun kemitraan dengan Lembaga-lembaga pendukung seperti kepolisian, kesehatan, unsur kecamatan, kelurahan, RT/RW, pemuka agama dan masyarakat

Membangun Kemitraan dengan DU/DI,Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Olah Raga, Kecamatan, Keluraha, TNI, masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan pemuka agama dan seebagainya

7.2.6. Melaksanakan a. SMK di DKI

No Sub-indikator




Pelibatan

pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran

memiliki peraturan akademik yang meliputi: kehadiran minimal siswa, ketentuan nilai minimal, kenaikan kelas, hak dan kewajiban siswa

b. SMK di DKI memiliki pedoman tata tertib pendidik , tenaga kependidikan dan peserta didik.

c. SMK di DKI memiliki Kode Etik Sekolah yang memuat antara lain hubungan sesama warga sekolah, norma-norma yang harus dibangun dan dijaga oleh seluruh warga sekolah.

7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK

SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK

Pengawas LPMP DKI Jakarta Kemendikbud DU/DI Para Profesional Kepribadian seperti Ary Ginanjar, Mien

7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik

a. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah;

b. Bertanggung jawab atas perencanaan

Melakukan Diklat/Worskhop/Bimtek/Pendampingan kepala Sekolah , terkait dengan: Kompetensi Kepribadian Kepala Sekolah Kompetensi

No Sub-indikator




Pelibatan

partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum

c. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;

d. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

e. Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.

Managerial kepala Sekolah Kompetensi Kewirausahaan kepala sekolah Kompetensi Supervisi Kepemimpinan Kepala Sekolah Pengembangan Sekolah berbasis SPMI

Uno dsb

7.3.2. Berjiwa kepemimpinan

a. Membangun tujuan bersama.

b. Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah;

c. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan

No Sub-indikator




Pelibatan

memobilisasi sumber daya masyarakat

7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik

a. Mengembangkan motivasi pendidik dalam mengembangkan kompetensi.

b. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;

c. Meningkatkan mutu pendidikan.

d. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa.

7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik

a. Mengambil keputusan berbasis data.

b. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;

7.3.5. Berjiwa kewirausahaan

a. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;

No Sub-indikator




Pelibatan

b. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;

c. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;

d. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;

e. Meningkatkan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum.

f. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;

g. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran

No Sub-indikator




Pelibatan

peraturan dan kode etik

7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik

a. Menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran melalui pelaksanaan monitoring atau supervisi.

b. Mengembangkan sistem penilaian dalam memantau perkembangan belajar siswa.

c. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah

7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen

7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan

a. Mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses;

c. Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani

Pelatihan Sistem Informasi MAnajemen dan pemanfaatannya dalam Manajemen Sekolah maupun Proses pembelajaran di kelas. Pengadaan perangkat, fasilitas, sarana prasarana yang men-support Sistem Informasi MAnajemen di setiap sekolah dan Digitalisasi Learning di tiap kelas, perpustakaan dan laboratorium

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK Pengawas LPMP DKI Jakarta Kemendikbud DU/DI SEAMOLEC

No Sub-indikator




Pelibatan

permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;

d. Melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

sekolah di Provinsi DKI Jakarta

h. Standar Pembiayaan

1. Capaian Standar Pembiayaan 2016-2018

Pada tahun 2018 Standar Pembiayaan belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum

mencapai SNP, namun dibandingkan dengan 2016 mengalami kenaikan signifikan.


4,09 5,14 5,65


Indikator pada Standar Pembiayaan ada satu yang memenuhi SNP, di sam[ing itu ada 1

Sub-indikator unggulan.


8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6,68

8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan 6,68


Pencapaian Standar Pembiayaan terendah adalah menuju SNP 1


8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 6,19

8.1.1. Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu 5,96

8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas

5,96

8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu

6,65

8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 4,09

8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya

0

8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana 6,27

8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

6,01


No Sub-indikator




Pelibatan instansi Terkait

1 8.1.1.Membebaskan biaya bagi siswa yg tidak mampu

Pendataan siswa kurang mampu . Pendataan siswa penerima beasiswa Layanan subsidi silang. Meningkatkan Kemitraan sekolah Membuat laporan lengkap pengelolaan dana bagi siswa yg tdk mampu

Sekolah agar membebaskan biaya bagisiswa tidak mampu,sekolah juga perlu memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas

Komite, Sudin,Dinas,Yayasan,LSM

2 8.3.1Mengatur alokasi Dana yg berasal dari APBD/APBN/Yayasan/Sumber lainnya

Bimtek pengelolaan dana. Menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yg mengacu pada standar Penyusunan dan penganggaran program dan kegiatan yang mengacu pencapaian SNP dan kebutuhan sekolah

Sekolah agar menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional

Agar dalam pengambilan keputusan penetapan besarnya dana yg digali dari masyarakat sebagai biaya operasional dgn melibatkan berbagai pihak yg terkait (stakeholders)

Komite, Sudin,Dinas,Inspektorat,

No Sub-indikator




Pelibatan instansi Terkait

Kemitraan sekolah

Membuat laporan lengkap pengelolaan dana

Agar pengelolaan dana dr masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara transparan, akuntabel yg ditunjukkan dalam RKAS

3 8.3.3 Memiliki laporan yg dapat di akses oleh pemangku kepentingan

Penyusunan dan penganggaran program dan kegiatan yang mengacu pencapaian SNP dan kebutuhan sekolah

Meningkatkan Kemitraan sekolah

Membuat laporan lengkap pengelolaan dana

Sekolah agar memiliki laporan pengelolaan dana, dan memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

Komite, Sudin,Dinas, Inspektorat, LSM

DRAFT KATALOG PROGRAM PENINGKATAN MUTU (berdasarkan rapor mutu tahun 2018)

Jenjang : SMK

No Program Peningkatan Mutu

Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan

(Kode dan deskripsi Sub-indikator)

Penanggung jawab/pelaksana program

Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

STANDAR ISI

1 Monev implementasi hasil pelatihan oleh dinas/sudin/pengawas

2.1 Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 2.1.1 Memuat karakteristik kompetensi sikap 2.1.2 Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 2.1.3 Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 2.1.4 Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 2.1.5 Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran

v V

2 Program parenting/psikologi pendidikan

2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi 2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan local

V tidak

V tidak

V tidak

v

3 Workshop Penyusunan Perangkat 2.1.5. Menyesuaikan ruang V v v v





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

pembelajaran

lingkup materi pembelajaran 2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi 2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan local

tidak

4 Workshop Penyusunan Bahan Ajar


V tidak

iya V

v v

5 Bimtek kompetensi professional guru (khususnya penguasaan materi yang terintegrasi dengan nilai sikap, pengetahuan faktual-konseptual-prosedural-metakognitif, HOTS dan keterampilan abstrak maupun konkrit)


iya V iya v iya iya

6 Kebijakan pembatasan rasio rombongan belajar dan ruang belajar

2.3.1 Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku

iya v

Diklat penguatan kompetensi pedagogik guru sasaran di Provinsi DKI Jakarta melalui daring dan non daring

v





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

Bencmark pengelolaan kelas v

Evaluasi dampak diklat peningkatan kompetensi pedagogik guru sasaran

v

STANDAR PROSES

1 Workshop Pengembangan Silabus dan RPP

3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis

v V v V hilang

iya iya

2 Bimtek supervisi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah

3.1.4 Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

tambah tambah tambah V tambah

3 Pengkajian aturan jumlah rombel per kelas oleh pemda menyesuaikan ketentuan standar

3.2.1 Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan

tambah v

4 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru SMK

3.2.10 Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa

V

v v tambah

5 Workshop Penggunaan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien dalam Proses Pembelajaran bagi guru mata

3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran

tambah tambah tambah V hilang

V tambah tambah





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

pelajaran

3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar

6 Program kegiatan ekstrakurikuler berupa:

Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR)

Kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik

Penelitian

Kelompok pencinta teknologi informasi dan komunikasi

Rekayasa

Kelompok pecinta alam

3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar

v

7 Workshop Penyusunan instrumen Penilaian Otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan : Angket, observasi, Catatan anekdot, dan Refleksi.

3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif

tambah tambah tambah tambah tambah V

8 Bimbingan Teknis “Pemanfaatan Hasil Penilaian Otentik untuk merencanakan program remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling”

3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik

tambah tambah Tambah tambah tambah v

9 Pelatihan Pemantapan Tugas Manajerial Kepala Sekolah

3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran

tambah tambah tambah v

10 Pendampingan Penguatan kompetensi Kepala Sekolah dalam rangka

3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada






Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

pelaksanaan Supervisi Kelas guru

11 Optimalisasi Pelaksanaan Supervisi Kelas oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran

tambah tambah tambah tambah V hilang

12 Rapat Kerja Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Supervisi dan Evaluasi Pembelajaran

3.3.6. Menindak lanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

v

13 Program Penguatan dan penghargaan bagi guru berkinerja memenuhi atau melampaui standar.

3.3.6. Menindak lanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran


Diklat penguatan kompetensi kepala sekolah sasaran di provinsi DKI Jakarta melalui daring dan non daring

tambah v

FGD extra kurikuler abad 21 v

Program sustainability kinerja guru/ Program peningkatan kinerja guru berkelanjutan ( beasiswa, kesempatan study banding, jenjang karir)

v

STANDAR PENILAIAN

1 Workshop penyusunan/pengembangan Perangkat Penilaian

4.2.2 Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap

tambah tambah v V hilang

V BPSDM

v tambah

2 Workshop penilaian Kurikulum 13 4.4.1 Instrumen penilaian tambah tambah v V v





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

revisi 2017 berbasis kinerja menyesuaikan aspek sikap 4.4.1 Instrumen penilaian menyesuaikan aspek pengetahuan 4.4.1 Instrumen penilaian menyesuaikan aspek keterampilan

hilang

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1 Pengangkatan Tenaga Honorer /KKI pada SMK Negeri

5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran

tambah v

2 Penerbitan instruksi bagi Satuan Pendidikan swasta untuk melakukan pemenuhan tenaga pendidik harus berkualifikasi minimal S1/D4 dengan program studi sesuai mata pelajaran yang diampu

5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran

V

3 Program sertifikasi melalui PPG

5.1.4. Bersertifikat pendidik

v v

4 Pelatihan Pedagogik bagi Guru 5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik

V (P4TK)

tambah V BPSDM

tambah tambah

5 Bimtek Pengembangan Kompetensi professional guru yang meliputi pembelajaran kreatif, Penulisan Karya

5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik

v V tambah V hilang

v tambah tambah





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

Ilmiah dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan pengembangan diri.

6 Diklat Penguatan kompetensi kepala sekolah

5.2.10 Berkompetensi supervisi minimal baik

tambah tambah v

7 Pelatihan Tenaga Pustakawan 5.5.5 Tersedia Tenaga Pustakawan 5.5.6 Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan

tambah v v

Program kaji ulang data kebutuhan , kualifikasi dan pemenuhan SDM sekolah negeri dan swasta

v

STANDAR SARANA PRASARANA

1 Penambahan lahan sekolah yang luasnya sesuai dengan standar minimal yang sesuai dengan aturan yang berlaku

6.1.2 Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa

v

2 Penerbitan peraturan tentang lahan sekolah dipergunakan bersama dengan sekolah lainnya ( sekolah kolaborasi )


v v

3 Optimalisasi peraturan zonasi dalam perencanaan tata ruang wilayah


v v

4 Penyelarasan peraturan terkait luas lahan dan turunannya

6.1.4 Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa

v v V hilang

5 Monitoring pembangunan sarana/prasarana untuk memastikan proses pembangunan dilakukan secara profesional

6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar

tambah v v





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar 6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar 6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar 6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar 6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar 6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

Perluasan ruang sesuai ketentuan 6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar 6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar 6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar 6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar 6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 6.3.9. Memiliki ruang

v v V hilang





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

konseling sesuai standar 6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar

6 Diklat Peningkatan kompetensi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi dan tenaga laboran Penambahan dan rehabilitasi ruangan dan penambahan alat

6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai 6.2.14. Kondisi laboratorium biologi layak pakai 6.2.15. Kondisi laboratorium fisika layak pakai 6.2.16. Kondisi laboratorium kimia layak pakai 6.2.17. Kondisi laboratorium komputer layak pakai 6.2.18. Kondisi laboratorium bahasa layak pakai

Tambah P4TK

V hilang

v

7 Bimtek Penyusunan rencana pokok (master plan) pengelolaan sarana prasarana perpustakaan layak pakai

6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai

v v V hilang

8 Bimtek Peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh kepala sekolah dalam urusan administrasi

6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai

v tambah v V hilang

tambah

9 Bimtek Peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi oleh guru dalam urusan administrasi

6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai

v tambah v V hilang

tambah

10 Workshop Peningkatan kompetensi pengelolaan ruang UKS

6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai

V hilang

v V hilang

tambah

11 Pengadaan Jamban untuk peserta didik 6.3.5. Memiliki jamban V V tambah





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

sesuai dengan jenis kelamin dan sesuai aturan yang berlaku

sesuai standar hilang

12 Perluasan ruang sirkulasi berdasarkan aturan yang berlaku untuk jenjang smk

6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar

V hilang

v tambah

13 Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang tata usaha dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai

V hilang

V tambah

FGD sarana dan prasarana satuan Pendidikan negeri dan swasta

v

Revitalisasi sarana prasarana pendidikan

v

Sinkronisasi tata ruang

Diklat peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

v v

STANDAR PENGELOLAAN

1 Diklat/Worskhop/Bimtek/ Pendampingan Penguatan Kepemimpinan kepala Sekolah , dengan struktur program antara lain:

TAM (Teknik Analisis Manajemen)

Penyusuna Rencana Kerja Sekolah mencakup RKJM,RKT dan RKAS

Teknik pelibatan Stakeholder (termasuk DU/DI)dalam Pengelolaan Sekolah

7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan

V P4TK

V hilang

v

2 Penyusunan Juknis/Juklak,Pedoman,SOP dan Dokumen Pengelolaan Sekolah, antara

7.2.1 Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap 7.2.2 Menyelenggarakan

V V V V hilang

iya





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

lain: Kurikulum, Struktur Organisasi, Peraturan Akademik, Pengelolaan Kesiswaan, Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Supervisi, Monev kegiatan Pengelolaan Sekolah

kegiatan layanan kesiswaan

3 Diklat/Bimtek/Pendampingan Pengelolaan Sekolah

7.2.3 Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan

V P4TK

V hilang

iya

4 Membangun Kemitraan dengan DU/DI,Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Olah Raga, Kecamatan, Keluraha, TNI, masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan pemuka agama dan seebagainya

7.2.5 Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan

V hilang

V

5 Diklat/Worskhop/Bimtek/Pendampingan kepala Sekolah , terkait dengan:

Kompetensi Kepribadian Kepala Sekolah

Kompetensi Managerial kepala Sekolah

Kompetensi Kewirausahaan kepala sekolah

Kompetensi Supervisi

Kepemimpinan Kepala Sekolah

Pengembangan Sekolah berbasis SPMI

7.3 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan

v V hilang

iya

6 Pelatihan Sistem Informasi 7.4.1 Memiliki sistem V v V V iya





Kemdikbud

ditPSMK

LPMP/ P4TK

Dinas Pendidik

an

Sudin Pendidikan

P2KPTK2 BPSDM

KKG/ MGMP/

KKKS

Satuan Pendidikan

MAnajemen dan pemanfaatannya dalam Manajemen Sekolah maupun Proses pembelajaran di kelas.

informasi manajemen sesuai ketentuan

hilang hilang hilang

7 Pengadaan perangkat, fasilitas, sarana prasarana yang men-support Sistem Informasi MAnajemen di setiap sekolah dan Digitalisasi Learning di tiap kelas, perpustakaan dan laboratorium sekolah di Provinsi DKI Jakarta

7.4.1 Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan

v V tidak

v V hilang

iya

STANDAR PEMBIAYAAAN

1 Beasiswa bagi siswa tidak mampu 8.1.1.Membebaskan biaya bagi siswa yg tidak mampu

iya V

V tidak

2 Penyusunan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional

8.3.1Mengatur alokasi Dana yg berasal dari APBD/APBN/Yayasan/Sumber lainnya

iya v V tidak

3 Penyusunan laporan pengelolaan dana, dan memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

8.3.3 Memiliki laporan yg dapat di akses oleh pemangku kepentingan

V tidak

V tidak

v

Membangun website beasiswa v

Sosialisasi kebijakan pengelolaan standar pembiayaan

v

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan

a. SMK di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018 belum memenuhi 8 SNP

b. Pencapaian 8 SNP meningkat dari tahun 2016, 2017 dan 2018

c. Pencapaian 8 SNP jenjang SMK di Wilayang Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun

2018 :

Menuju SNP 1 0 2,04

Menuju SNP 2 2,05 3,7



SNP 6,67 7

No Standar Nasional Pendidikan Kota Jakarta Pusat 2018

Kategori

1 Standar Kompetensi Lulusan 6,34 ****

2 Standar Isi 5,7 ****

3 Standar Proses 6,49 ****

4 Standar Penilaian Pendidikan 6,19 ****

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,53 **

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3,14 **

7 Standar Pengelolaan Pendidikan 5,94 ****

8 Standar Pembiayaan 5,65 ****

d. Pencapaian terendah adalah :

1. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Rekomendasi :

a. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan berpedoman pada SPM SMK

b. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dgn katalog kegiatan

pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

c. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu adalah meningkatkan kemampuan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan tentang pencapaian peserta didik memiliki pengetahuan faktual,

prosedural, konseptual, metakognitif melalui pengemangan proses pemelajaran.

d. Peningkatan diatas dapat dilakukan oleh Kemendikbud dengan direktorat PSMK, Puskur ,

Pusbangtendik.

e. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dapat melakukan penguatan dan

peningkatan kompetensi akademik dan pedagogik dalam bentuk workshop atau pelatihan

yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui BPSDM dan P2KPTK2.

Documents

PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN … · PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU JENJANG SMK TINGKAT JAKARTA PUSAT BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang