petunjuk pelaksanaan (juklak) dukungan inovasi teknologi dalam

PETUNJUK PELAKSANAAN(JUKLAK)

DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI DALAMPROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN

AGRIBISNIS HORTIKULTURA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

2012

Juklak Dukungan Inovasi Teknologi idalam Program PKAH

KATA PENGANTAR

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dukungan Inovasi Teknologidalam Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikulturamerupakan petunjuk yang disusun sebagai acuan bagi BalaiPenelitian lingkup Puslitbang Hortikultura dalam melaksanakankegiatan Dukungan Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura.Materi Petunjuk Pelaksanaan meliputi panduan penyusunan rancangbangun dukungan inovasi dalam pengembangan kawasan agribisnishortikultura, kerja sama kemitraan dalam dukungan inovasi padaprogram pengembangan kawasan agribisnis hortikultura, danpengawalan dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura.Juklak ini disusun sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan KepalaBadan Litbang Pertanian Nomor: 130/Kpts/OT.160/I/5/2012Tentang Panduan Umum Program Dukungan PengembanganKawasan Agribisnis Hortikultura (PDPKAH).

Semoga Petunjuk Pelaksanaan ini dapat bermanfaat dalammenunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dukungan ProgramPengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura sesuai tujuan dansasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Mei 2012Kepala Pusat,

Dr. Ir. Yusdar Hilman, MS

Juklak Dukungan Inovasi Teknologi iidalam Program PKAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................. iDAFTAR ISI........................................................................... iiDAFTAR GAMBAR .................................................................. iiiDAFTAR LAMPIRAN................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang ..................................................... 11.2. Tujuan................................................................. 31.3. Keluaran .............................................................. 31.4. Manfaat ............................................................... 41.5. Indikator Kinerja................................................... 41.6. Ruang Lingkup ..................................................... 5

BAB II PANDUAN PENYUSUNAN RANCANG BANGUNDUKUNGAN INOVASI DALAM PENGEMBANGANKAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA....................... 7

BAB III KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM DUKUNGANINOVASI PADA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASANAGRIBISNIS HORTIKULTURA ....................................... 22

BAB IV PENGAWALAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASANAGRIBISNIS HORTIKULTURA ....................................... 31

BAB V PENUTUP .................................................................... 39

Juklak Dukungan Inovasi Teknologi iiidalam Program PKAH

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi.......................... 37

Juklak Dukungan Inovasi Teknologi ivdalam Program PKAH

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Bentuk Dukungan dalam Program KerjaSama Kemitraan di dalam Kawasan..................... 41

Lampiran 2. Format Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pihakyang Terlibat dalam Dukungan Inovasi dalamProgram PKAH .................................................. 43

Juklak Dukungan Inovasi Teknologi 1dalam Program PKAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PKAH)

merupakan salah satu implementasi kebijakan Kementerian

Pertanian yang mengarahkan bahwa pembangunan komoditas

unggulan mengacu pengembangan kawasan yang terpadu secara

vertikal dan/atau horizontal dengan mengkonsolidasikan usaha

produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat berdaya saing

tinggi di pasar domestik maupun internasional. Program tersebut

perlu didukung secara optimal agar memberi dampak nyata

terhadap peningkatan nilai PDB, pendapatan ekspor dan

kesejahteraan petani. Salah satu dukungan yang diperlukan

dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura ialah

penerapan inovasi sebagai faktor utama peningkatan daya saing

dan nilai tambah. Mengingat peran inovasi di dalam

pengembangan kawasan agribisnis hortikultura sangat strategis,

maka dukungan penerapan inovasi perlu dilakukan secara

sistemik. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja

keseluruhan subsistem agribisnis di dalam kawasan, sehingga

mampu menumbuhkan pembangunan ekonomi di daerah.


Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

(Puslitbang Hortikultura) beserta UPT di bawahnya perlu

merumuskan secara kongkrit pemberian dukungan inovasi dalam

pengembangan kawasan agribisnis hortikultura. Dukungan

inovasi tersebut dirumuskan dengan mengacu pada PANDUM

yang diterbitkan oleh Badan Litbang Pertanian. Sesuai dengan

arahan PANDUM dukungan inovasi, Puslitbang Hortikultura

berkewajiban mengkoordinasikan seluruh potensi lingkup

Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk

mengakselerasi adopsi teknologi secara masal di dalam

kawasan. Hal ini membutuhkan kerja sama instansi terkait

mengingat pengembangan dukungan inovasi bersifat lintasan

sektoral.

Untuk mengoptimalkan peran UPT lingkup Puslitbang

Hortikultura dalam memberikan dukungan inovasi terhadap

pengembangan kawasan agribisnis hortikultura diperlukan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Dokumen tersebut memberikan

panduan kepada tiap UPT dalam pelaksanaan di lapangan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. JUKLAK dukungan inovasi

disusun dengan pendekatan partisipatif agar dapat

mengakomodasi seluruh variasi rancang bangun pengembangan

inovasi berdasarkan spesifikasi komoditas. Pemahaman terhadap

JUKLAK sangat diperlukan untuk penyamaan gerak langkah


dalam pelaksanaan di lapangan. Juklak berisi tentang panduan

pelaksanaan yang harus diikuti oleh UPT lingkup Puslitbang

Hortikultura dalam pelaksanaan dukungan inovasi dalam PKAH.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan JUKLAK dukungan inovasi ialah

memberikan panduan kepada UPT lingkup Puslitbang Hortikultura

dalam memberikan dukungan inovasi teknologi terhadap PKAH.

Dukungan inovasi diberikan dalam bentuk implementasi model

integrasi inovasi pada sistem agribisnis industrial yang ditunjang

oleh kerja sama antar stakeholder melalui pola kemitraan dan

pengawalan secara sistematis untuk menjamin keberlanjutan

pengembangan inovasi dalam kelembagaan usaha pada skala

regional.

1.3 Keluaran

Keluaran yang diharapkan ialah terselenggaranya

pelaksanaan dukungan inovasi teknologi pada program PKAH

dalam bentuk implementasi model integrasi inovasi pada sistem

agribisnis industrial yang spesifik komoditas dalam skala

kawasan.


1.4 Manfaat

Manfaat JUKLAK Dukungan inovasi dalam

Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PDPKAH) ialah:

a) Terbangunnya kesamaan persepsi UPT lingkup Puslitbang

Hortikultura dalam mengimplementasikan dukungan inovasi

pada PKAH.

b) Tersusun dan terlaksananya penerapan rancang bangun

model integrasi inovasi dalam sistem agribisnis industrial

hortikultura berbasis sumberdaya lokal.

c) Terbangunnya kerja sama antar instansi yang sinergis untuk

mendukung implementasi model integrasi inovasi pada

pengembangan sistem agribisnis industrial berbasis

sumberdaya lokal.

d) Terlaksananya kegiatan pengawalan untuk menjamin

keberlanjutan pengembangan model integrasi inovasi dalam

sistem agribisnis industrial hortikultura.

1.5 Indikator Kinerja

Indikator kinerja penyusunan JUKLAK Dukungan inovasi

dalam Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PDPKAH)

ialah:


a) Dipahaminya prinsip dasar dukungan inovasi dalam program

PKAH melalui pembentukan model integrasi inovasi ke dalam

sistem agribisnis industrial pada skala kawasan.

b) Tersusunnya dan diterapkannya rancang bangun model

integrasi inovasi ke dalam sistem agribisnis industrial pada

skala kawasan.

c) Teradopsinya inovasi dalam sistem agribisnis industrial

hortikultura pada skala kawasan.

e) Terbangunnya kerja sama antar instansi yang sinergis untuk



sumberdaya lokal.

d) Diterapkannya kegiatan pengawalan untuk menjamin


sistem agribisnis industrial hortikultura.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja penyusunan JUKLAK dukungan

inovasi pengembangan kawasan agribisnis hortikultura ialah:

a) Penyusunan dan penerapan rancang bangun model integrasi

inovasi dalam sistem agribisnis industrial hortikultura berbasis

sumberdaya lokal.


b) Pengembangan kerja sama antar instansi yang sinergis untuk



sumberdaya lokal.

c) Pelaksanaan kegiatan pengawalan untuk menjamin


sistem agribisnis industrial hortikultura


BAB II

PANDUAN PENYUSUNAN RANCANG BANGUNDUKUNGAN INOVASI

DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNISHORTIKULTURA

Kementerian Pertanian menetapkan Pengembangan

Kawasan Agribisnis sebagai program utama pembangunan

komoditas hortikultura. Kawasan Agribisnis Hortikultura

didefinisikan sebagai suatu ruang geografis yang mempunyai

keserupaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur

yang sama, sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai

kegiatan usaha termasuk penyediaan sarana produksi, budidaya,

penanganan dan pengolahan pascapanen, pemasaran, serta

berbagai kegiatan pendukungnya. Pertimbangan yang mendasari

pembentukan kawasan agribisnis hortikultura ialah: (a)

mencapai produksi skala massal dengan mutu yang

terstandarisasi, (b) memudahkan pengelolaan rumpun usaha ke

dalam satu unit usaha yang terintegrasi, (c) menghimpun tenaga

kerja yang terampil dan terspesialisasi, (d) melakukan pemusatan

investasi, input dan jasa-jasa, (e) mengembangkan jaringan

pemasaran, dan (d) mengembangkan inovasi spesifik lokasi dan

spesifik komoditas sesuai kebutuhan.


Inovasi merupakan komponen utama dalam peningkatan

daya saing subsektor hortikultura. Dukungan inovasi perlu

diberikan untuk mewujudkan pembangunan subsektor

hortikultura yang tangguh guna menghadapi persaingan global.

Integrasi inovasi ke dalam Program Pengembangan Kawasan

Agribisnis Hortikultura merupakan dukungan yang bersifat

strategis untuk mempercepat terwujudnya subsektor hortikultura

yang berdaya saing. Dukungan inovasi diarahkan untuk

mengembangkan komoditas hortikultura unggulan dalam sistem

agribisnis industrial unggul dan berkelanjutan yang berbasis

sumberdaya lokal.

Implementasi dukungan inovasi pengembangan

kawasan dilakukan untuk mendorong terciptanya sistem

agribisnis hortikultura yang mengkonsolidasikan semua segmen

usaha secara vertikal maupun horisontal berbasis kelembagaan

ekonomi masyarakat. Implementasi dukungan inovasi

pengembangan kawasan perlu dilakukan untuk mendorong

terciptanya sistem agribisnis hortikultura yang

mengkonsolidasikan semua segmen usaha secara vertikal

maupun horisontal berbasis kelembagaan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu di dalam memberikan dukungan inovasi

perlu disusun rancang bangun yang mendesain pengintegrasian

inovasi ke dalam sistem agribisnis hortikultura dalam bentuk


“pilot model sebagai embrio berkembangnya usaha

agribisnis industrial yang memadukan seluruh segmen

usaha hortikultura berbasis unggulan lokal dari hulu

sampai ke hilir dalam ikatan kelembagaan yang efektif

dan berkelanjutan”. Inisiasi pembentukan usaha industrial

tersebut harus dikaitkan dengan program dan kegiatan serupa di

berbagai instansi dan lembaga di tingkat Pusat maupun Daerah,

sehingga pelaksanaannnya di lapangan berjalan terintegrasi.

Untuk mewujudkan kesatuan kinerja yang sinergis dan harmonis

maka diperlukan koordinasi secara intensif semua instansi yang

terlibat agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan

pendanaan.

Tujuan penyusunan panduan ini ialah memberikan

Panduan penyusunan rancangan bangun dukungan inovasi dalam

pembangunan kawasan agribisnis hortikultura terpadu dalam

bentuk pilot model usaha industrial dengan mengkonsolidasikan

usaha produktif dari hulu sampai ke hilir berbasis unggulan lokal

dan kelembagaan ekonomi masyarakat yang efektif berdaya

saing tinggi.

Ruang Lingkup panduan penyusunan rancang bangun

dukungan inovasi dalam program PKAH ialah :

1. Merancang serta memfasilitasi penumbuhan dan pembinaan

percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis inovasi.


2. Membangun pengadaan sistem teknologi dasar (antara lain

benih dasar, sarana produksi. teknologi budidaya, prototipe

alat/mesin pertanian, usaha pasca panen skala komersial)

secara luas dan desentralistik.

3. Membentuk pilot model dukungan langsung penyediaan

inovasi, penguatan kelembagaan, dan introduksi rekomendasi

kebijakan yang menjadi komponen utama dalam

pengembangan usaha industrial hortikultura.

4. Mendorong konsolidasi komponen usaha industrial

hortikultura dalam kerangka usaha produktif yang terpadu di

dalam kawasan.

5. Mendorong sinergi kinerja instansi terkait di sektor hulu dan

hilir untuk mempercepat terciptanya pembangunan sistem

usaha agribisnis industrial hortikultura yang berdaya saing.

Kerangka Kerja Pembuatan Rancang Bangun Dukungan

Inovasi dalam PKAH diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura memerlukan

kerangka kerja yang bersifat holistik.

2. Salah satu kerangka kerja yang relevan dengan program

dukungan inovasi dalam pengembangan kawasan hortikultura

ialah pendekatan rantai nilai (value chain), yaitu

mengintegrasikan inovasi ke dalam sistem agribisnis untuk


peningkatan daya saing, nilai tambah dan kesejahteraan

petani. Proses integrasi inovasi memperhatikan keterkaitan

fungsi yang dinamis antar segmen dalam hubungan vertikal

dan horisontal yang terwadahi oleh kelembagaan agribisnis

yang efektif dan efisien. Penerapan rantai nilai berbasis

inovasi bertujuan untuk:

a. Membangun segmen usaha yang menjadi bagian dari

kesatuan integrasi sistem agribisnis;

b. Membangun interdependensi antar segmen usaha dalam

ikatan kelembagaan agribisnis yang memberi nilai

ekonomi secara berkeadilan pada masing-masing segmen

sesuai peran, fungsi, investasi dan faktor risiko;

c. Mengintegrasikan pengembangan inovasi ke dalam

sistem agribisnis industrial hortikultura untuk peningkatan

daya saing;

d. Membangun dinamika interaksi semua segmen usaha di

dalam kesatuan sistem agribisnis industrial yang berdaya

saing.

3. Manfaat pendekatan rantai nilai dalam pengembangan

kawasan agribisnis hortikultura adalah peningkatan efisiensi

dalam pengelolaan usaha skala ekonomis yang melibatkan

kelompok-kelompok usaha yang beragam.


Penyusunan Rancang Bangun Dukungan Inovasi perlu

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pendekatan

1. Pendekatan agroekosistem: memperhatikan kesesuai-

an kondisi bio-fisik lokasi yang meliputi aspek sumber daya

lahan, air, wilayah komoditas, dan komoditas dominan.

2. Pendekatan agribisnis: memperhatikan struktur dan

keterkaitan subsistem penyediaan input, usahatani,

pascapanen, pemasaran, dan penunjang dalam satu

sistem.

3. Pendekatan wilayah: penggunaan lahan mengacu pada

satu kawasan.

4. Pendekatan kelembagaan: memperhatikan modal

sosial, norma, dan aturan yang berlaku di lokasi.

5. Pendekatan pemberdayaan masyarakat: penumbuh-

an kemandirian petani dalam memanfaatkan potensi

sumber daya pedesaan.

b. Kriteria Inovasi

1. Dirasakan sebagai kebutuhan petani;

2. Memberikan keuntungan secara kongkrit bagi petani;

3. Mempunyai keselarasan dengan pola pengembangan yang

telah ada dan sedang berlaku, nilai sosial budaya,


kepercayaan, gagasan yang dikenal sebelumnya dan

keperluan yang dirasakan petani;

4. Dapat mengatasi faktor-faktor pembatas dengan mengacu

pada kondisi sumberdaya lokal;

5. Dapat dijangkau oleh kondisi ekonomi petani;

6. Mudah dicoba, sederhana dan tidak rumit;

7. Mudah diamati.

c. Proses Penyusunan Rancang Bangun

1. Pemetaan kesesuaian sumber daya lahan, kondisi

agroklimat, dan kondisi sosial, ekonomi serta budaya

2. Pelaksanaan PRA/RRA

3. Analisis rantai nilai, identifikasi segmen sistem agribisnis,

keterkaitan antar segmen usaha dan identifikasi peran

dan fungsi kelembagaan agribisnis.

4. Menetapkan teknologi inovatif tepat guna secara

partisipatif berdasarkan paradigma penelitian untuk

pembangunan. Inovasi dipamerkan dalam bentuk

demplot/demarea di dalam kawasan agribisnis

hortikultura. Demplot disusun secara partisipatif dengan

melibatkan petani dan BPTP. Pembuatan

demplot/demarea memperhatikan tahapan sebagai

berikut:

a. Jenis komoditas,


b. Jenis inovasi,

c. Lokasi,

d. Rancangan demplot

e. Organisasi pelaksanaan,

f. Instansi terkait

g. Penganggaran,

h. Pelatihan bagi pelaksana

5. Membangun pilot model percontohan sistem dan usaha

agribisnis berbasis teknologi inovatif yang

mengintegrasikan sistem inovasi dan kelembagaan

dengan sistem agribisnis skala industrial dengan

melibatkan para pihak terkait sebagai embrio bisnis yang

mengintegrasikan segmen hulu s/d hilir dalam sistem

agribisnis hortikultura yang berdaya saing. Di dalam

merancang pilot model perlu memperhatikan berbagai hal

sebagai berikut:

a. Identifikasi dan integrasi segmen usaha di dalam

sistem agribisnis,

b. Luas area pengembangan inovasi (demarea) di dalam

kawasan,

c. Perumusan mekanisme kerja integrasi segmen usaha

di dalam sistem agribisnis


d. Perumusan keterlibatan dan kontribusi para pihak

terkait

e. Perumusan bentuk kelembagaan

f. Perumusan jadwal pelaksanaan

6. Mendorong proses difusi dan replikasi model percontohan

teknologi inovatif melalui diseminasi informasi, advokasi

serta fasilitasi. Adapun fasilitasi yang dapat dilakukan

mencakup :

a. Pengembangan inovasi skala industri dalam bentuk

pilot model dengan prinsip partisipatif,

pemberdayaan, dan sinergi antar pemangku

kepentingan

b. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan

c. Koordinasi para pihak yang terlibat

7. Rencana monitoring dan evaluasi

a. Menyiapkan perangkat monitoring dan evaluasi

b. Analisis umpan balik

Rancang Bangun model integrasi inovasi dalam sistem

agribisnis industrial hortikultura berbasis sumberdaya lokal

diimplementasikan dengan tahapan sebagai berikut:


1. Persiapan

a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi

eksternal dan internal

b. Menyiapkan langkah-langkah operasional sebagai

penjabaran skema rancang bangun yang telah disusun dan

disepakati bersama

c. Membuat rencana demplot dukungan inovasi

pengembangan kawasan agribisnis hortikultura di lokasi

terpilih melalui pola kemitraan dengan pemda dan swasta,

serta pola SL-PAH dengan gapoktan/poktan melibatkan

BPTP setempat.

d. Mempersiapkan pengembangan inovasi ke area yang lebih

luas (demarea) sebagai embrio usaha industrial hortikultura

yang berdaya saing.

e. Menyusun dokumen pendukung.

f. Penyiapan perjanjian kerja sama dan kerangka acuan

(TOR) (diuraikan dalam Bab III).

g. Penyusunan jadwal palang kegiatan, dan perangkat monev.

h. Penyusunan konsep sistem pengawalan untuk menjamin

keberlanjutan penerapan model integrasi inovasi di dalam

sistem agribisnis industrial skala kawasan (diuraikan dalam

Bab IV).

i. Penyusunan roadmap rencana kegiatan dalam periode

2009-2014. Roadmap berisi tentang uraian kegiatan


(persiapan, pelaksanaan, tahapan pengembangan, indikator

kinerja dan sasaran tahunan)

j. Mengumpulkan data dan informasi pendukung

k. Melaksanakan seminar/lokakarya rencana pelaksanaan

dengan melibatkan seluruh instansi terkait dan kelompok

sasaran

2. Pelaksanaan

a. Kegiatan dukungan diimplementasikan di lapangan dalam

bentuk demplot sesuai dengan kerangka acuan yang

disepakati oleh para pihak yang terlibat,

b. Pengembangan inovasi ke area yang lebih luas sebagai

embrio usaha industrial dengan melibatkan para pihak yang

terkait,

c. Penggunaan lokasi kawasan prioritas berdasarkan program

pengembangan kawasan hortikultura Ditjen Hortikultura.

d. Implementasi kegiatan dukungan PKAH disesuaikan dengan

kebutuhan mitra.

e. Kemitraan dengan PEMDA diarahkan pada topik spesifik

sesuai kebutuhan.

f. Kemitraan dengan perusahaan swasta difokuskan pada

pengembangan dan komersialisasi teknologi inovatif sesuai

dengan kesepakatan.


g. Kemitraan dengan gapoktan/poktan diarahkan pada

pengembangan kegiatan PKAH melalui SL-PAH dengan

melibatkan BBP2TP, BPTP serta Dinas Pertanian setempat.

Di dalam mengimplementasikan model integrasi inovasi

dalam sistem agribisnis industrial hortikultura berbasis

sumberdaya lokal perlu dikembangkan sistem kerja sama antar

stekeholder melalui pola kemitraan. Di dalam kerja sama

tersebut dilakukan deliniasi tugas dan fungsi masing-masing

pihak yang terlibat. Deliniasi tugas antar instansi diuraikan

sebagai berikut:

1. Puslitbang Hortikultura berperan sebagai penyusun

PANDUM PDPKAH, koordinator dan koordinasi

2. UPT Lingkup Puslitbang Hortikultura berperan penyedia

teknologi inovatif hortikultura.

3. Unit Kerja terkait lainnya di lingkup Badan Litbang Pertanian

berperan memberi dukungan informasi dan teknologi inovatif

yang diperlukan sesuai kondisi biogeofisik di lokasi target.

4. Direktorat Jenderal Hortikultura, Ditjen Sarana dan

Prasarana Pertanian dan Ditjen P2HP memberi dukungan

teknis sesuai dengan kebijakan dan program masing-masing.


5. PEMDA berperan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan

pengembangan dan adopsi teknologi di tingkat daerah melalui

dukungan kebijakan yang kondusif.

6. Dinas Pertanian, berperan melakukan pembinaan dan

penyediaan sumberdaya yang diperlukan mendukung

percepatan adopsi teknologi inovatif.

7. Perusahaan swasta berperan sebagai pengguna teknologi

dan obyek pembinaan yang berkewajiban menyediakan

fasilitas pendukung dan sumberdaya yang diperlukan untuk

proses transfer teknologi.

8. Gapoktan merupakan target pembinaan yang berperan

mengikuti proses diseminasi inovasi teknologi secara tertib dan

partisipatif.

9. BPTP berperan menginisiasi pertemuan dan

mengkonsultasikannya kepada para pihak terkait di daerah,

serta melakukan pendampingan implementasi inovasi

dilapangan.

Implementasi model integrasi inovasi dalam sistem

agribisnis industrial hortikultura berbasis sumberdaya lokal perlu

didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan

efisien. Adapaun pelaksanaan monitoring dan evaluasi diuraikan

sebagai berikut:


1. Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan oleh Tim

Puslitbang Hortikultura dengan melibatkan instansi terkait

lingkup Badan Litbang Pertanian.

2. Monev dilaksanakan terhadap perencanaan dan pelaksanaan

program, perkembangan dan permasalahan yang dihadapi

dengan mengacu pada Road Map Pelaksanaan Dukungan

PKAH.

3. Monev dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan

pelaksanaan Dukungan PKAH.

4. Kegiatan Monev terdiri atas evaluasi laporan kemajuan

kegiatan dan pemantauan lapangan ke lokasi penerapan

kegiatan PKAH, 1 – 2 kali setahun sesuai keperluan.

Hasil kegiatan dukungan inovasi dalam program PKAH

dilaporkan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.

1. Pelaporan pelaksanaan Program Dukungan PKAH disusun

oleh masing-masing UPT terkait dengan format baku.

2. Tiap UPT membentuk tim yang akan menyusun laporan

dalam bentuk laporan akhir.

3. Laporan memuat data dan informasi tentang semua kegiatan

yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, permasalahan yang

dihadapi dan jalan keluar yang telah dilakukan.


4. Laporan akhir akan dipresentasikan dalam lokakarya yang

dihadiri oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

kegiatan penerapan dukungan PKAH.


BAB III

KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM DUKUNGAN INOVASIPADA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN


Pengembangan teknologi inovatif hortikultura pada masa

mendatang sebaiknya dibangun melalui pendekatan kemitraan.

Penerapan pola kemitraan memiliki beberapa keuntungan, yaitu

terdeliniasinya peran masing-masing pihak yang terlibat,

terkelolanya sumberdaya secara terpadu, dan terwujudnya

komitmen para pihak yang adil dan berimbang. Program litbang

hortikultura memiliki keterkaitan erat dengan program pengkajian

teknologi di BPTP. Di dalam pelaksanaan pengkajian dan

penerapan teknologi spesifik lokasi dilakukan melalui proses

sinkronisasi, konsultasi dan asistensi dengan Balai Penelitian

lingkup Puslitbang Hortikultura dan UPT terkait lingkup Badan

Litbang Pertanian. Program pengkajian yang terkait dengan

pengembangan komoditas hortikultura berbasis wilayah

mencakup : (1) karakterisasi dan analisis zona agroekologi, (2)

penelitian adaptif dan komoditas spesifik lokasi, (3) rekayasa

usaha agribisnis, (4) pengkajian sistem agribisnis berbasis

komunitas, (5) sosial ekonomi budaya masyarakat pedesaan dan

(6) diseminasi inovasi hortikultura.


Kemitraan dapat dilakukan dengan kelembagaan terkait,

seperti pemerintah daerah, instansi lingkup Kementerian

Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian

Perdagangan, Kementerian PU, Kementerian Pariwisata,

Perguruan Tinggi, perusahaan swasta, gapoktan/poktan dan

lainnya. Kesepakatan kerja sama kemitraan antar lembaga

tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja sama

pengembangan kawasan agribisnis industrial hortikultura berbasis

inovasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di dalam program

kemitraan tersebut, Puslitbang Hortikultura yang memiliki mandat

nasional menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

hortikultura berperan sebagai koordinator dalam memobilisasi

dan mengkoordinasikan unit kerja lainnya di dalam lingkup Badan

Litbang Pertanian dan instansi lainnya untuk memberikan

dukungan inovasi yang terkait dengan PKAH, seperti kesesuaian

lahan dan agroklimat, teknologi pasca panen, produk

bioteknologi, mesin dan alat pertanian, informasi sosial ekonomi,

demografi, serta komunikasi.

Ruang lingkup kerja sama di dalam PKAH sangat luas

sejalan dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan di

lapangan, mencakup pengembangan (1) infra struktur, (2)

industri hulu (benih, pupuk, pestisida, media, dan pembiayaan),

industri on farm (kegiatan budidaya, sertfikasi kebun), (3)


industri off farm (pasca panen, grading, sortasi, pengemasan dan

sertfikasi mutu, dan transportasi), serta (4) bidang pendukung

(perijinan dan pelatihan). Setiap bidang kerja sama tersebut

menyangkut tugas pokok instansi pemerintah di pusat dan

daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, asosiasi

pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha.

Oleh karena itu koordinasi antar para pihak yang terlibat sangat

diperlukan untuk mencapai target pengembangan kawasan

agribisnis hortikultura. Koordinasi diikuti dengan penyusunan

rencana aksi dan pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi.

Dengan demikian permasalahan yang terjadi di lapangan dapat

diatasi secara cepat, sehingga kinerja kawasan agribisnis dapat

ditingkatkan.

Membangun kemitraan merupakan prasyarat bagi

keberhasilan pencapaian sasaran akhir program pengembangan

kawasan agribisnis industrial. Di dalam kemitraan tersebut para

pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang

tertentu dengan ruang lingkup kegiatan yang spesifik.

Kesepakatan kerja sama selanjutnya didokumentasikan dan

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tahapan mewujudkan kemitraan dalam dukungan

inovasi program pengembangan kawasan agribisnis hortikultura

adalah sebagai berikut:


1. Persiapan

- Memahami rancangan model dengan cakupan luasan yang

telah ditentukan.

- Mengidentifikasi Balit/Balai Besar/BPTP yang akan terlibat

(teknologi).

- Mengidentifikasi para pihak yang akan terlibat pada model

tersebut dari hulu sampai hilir.

- Mengidentifikasi potensi untuk kontribusi dan jejaring yang

dimiliki para pihak yang terlibat serta potensi lain yang

mendukung pelaksanaan kerja sama.

2. Pelaksanaan

- Membuat pertemuan antar pelaku (para pihak) untuk

membangun komitmen, sehingga secara partisipatif

terbentuk kesepakatan dan didokumentasikan.

- Membuat matriks kesepakatan dalam kisaran waktu

pencapaian target (model mampu mandiri sebagai model

agribisnis industrial berbasis komoditas tersebut).

Kemudian dibuat matriks lebih terinci untuk tahun berjalan,

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari matriks

kesepakatan.

- Menuangkan kesepakatan dalam bentuk dokumen yang

ditandatangani para pihak dan diketahui pihak yang


berwenang/institusi penentu kebijakan. Bentuk dokumen

dapat berupa pernyataan kesediaan, surat perintah kerja,

kerangka acuan, atau naskah perjanjian kerja sama

tergantung dari keperluan dan tingkat kompleksitas pola

kerja sama.

- Melaksanakan kegiatan berdasarkan kesepakatan dan

jadwal yang jelas.

- Membuat kesepakatan tentang hasil yang diperoleh dari

model.

- Membuat kesepakatan untuk usaha komersial, apakah

berupa badan usaha (Koperasi, lainnya) dan pola kemitraan

antar para pihak.

3. Pemantauan dan evaluasi

- Secara periodik, matriks dievaluasi pelaksanaannya,

kemungkinan perlu penyesuaian dikaitkan dengan kendala

dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan

secara partisipatif bersama para pihak (fasilitator dari Tim

DPKAH)

- Saat pemantauan/evaluasi terdapat kemungkinan terjadi

perubahan sehingga perlu dibuat addendum atau

kesepakatan baru. Jika demikian, maka harus dituangkan

dalam dokumen kesepakatan tambahan atau perubahan.


- Kesepakatan baru dapat dibuat sesuai dengan

perkembangan model, termasuk penambahan pihak baru,

investor, keterlibatan bank sebagai sumber pembiayaan

usaha, dan lainnya.

- Pemantauan dan evaluasi 1-2 kali setahun.

4. Tahap akhir pelaksanaan

- Membuat daftar varietas/teknologi yang telah digunakan

dalam Model Pengembangan Kawasan Agribisnis

Hortikultura.

- Mengusahakan Surat Pernyataan sebagai bukti

dimanfaatkannya inovasi Badan Litbang Pertanian oleh

Dunia Usaha atau Pemerintah Daerah

- Membuat analisis dampak

- Membuat Berita Acara Serah Terima (jika ada)

- Menyelenggarakan ekspose


5. Pelaporan

- Laporan kemajuan dibuat tiap tahun sebagai bahan

pembahasan dengan semua pihak untuk merancang

kegiatan tahun berikutnya.

- Laporan akhir: dibuat saat berakhirnya model. Laporan

disampaikan pada workshop yang dilengkapi dengan

ekspose keberhasilan dengan mengundang banyak pihak.

- Laporan akhir dilengkapi analisis dampak.

Berbagai bentuk kerja sama kemitraan dapat

dikembangkan dalam pelaksanaan kegiatan dukungan inovasi di

lapangan. Ruang lingkup kerja sama sangat beragam tergantung

pada cakupan kegiatan model dukungan inovasi. Demikian juga

subyek kerja sama bersifat terbuka bagi siapapun dan lembaga

manapun yang tertarik untuk mendukung pengembangan model

dukungan inovasi. Pada bagian berikut diberikan contoh kerja

sama yang melibatkan berbagai komponen pelaku usaha dalam

skema kerja model dukungan inovasi.

Berikut ini contoh kemitraan pada model dukungan

inovasi pada pengembangan kawasan agribisnis krisan tabanan.

- Jenis kerja sama yang telah dilakukan pada model dukungan

inovasi dalam program Pengembangan Kawasan Agribisnis

Industrial Krisan adalah:


a. Kerja sama antara Kelompok tani/Gapoktan – distributor

pupuk, pada bidang pengembangan produksi dan

komersialisasi produk pupuk organik;

b. Kerja sama antara Kelompok tani/ Gapoktan – pengguna

benih, pada bidang pemanfaatan stek pucuk krisan untuk

benih dalam kegiatan produksi bunga potong.

c. Kerja sama Kel Tani /Gapoktan – LPM Udayana, pada

bidang pelatihan agribisnis tanaman hias

d. Kerja sama Kel Tani/Gapoktan - Outlet – Florist, pada

bidang pemasaran bunga potong krisan

- Kerja sama Balit-Gapoktan, pada bidang pemanfaatan hasil

penelitian tanaman hias

- Kerja sama Balit-BPTP-Dinas, pada bidang pembinaan,

pengawalan, pendampingan teknologi dalam pengembangan

dan pemanfaatan inovasi

- Kerja sama Puslitbang-Bupati, pada pemanfaatan teknologi

hortikultura mendukung pengembangan kawasan agribisnis

hortikultura

- Badan Litbang-Gubernur, pemanfaatan IPTEK dan inovasi

pertanian mendukung ketahanan pangan di tingkat propinsi


Di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama, para pihak

bersepakat untuk memberikan kontribusi sesuai sumberdaya

yang dimiliki. Kontribusi tersebut berupa input yang akan

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, kemungkinan berwujud

kegiatan, produk, teknologi ataupun jasa yang mendukung

tercapainya luaran kerja sama. Penyediaan input dari masing-

masing pihak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai

kesepakatan dalam naskah kerja sama. Matriks dukungan

inovasi dalam program kerja sama kemitraan PKAH disajikan

dalam Lampiran 1.

Naskah perjanjian kerja sama disusun bersama oleh

para pihak yang bersepakat yang berisi tentang tujuan, ruang

lingkup kegiatan, waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban,

kepemilikan HKI, pembinaan dan pengendalian, keadaan

memaksa, perselisihan, adendum dan penutup. Format naskah

kerja sama disajikan dalam Lampiran 2.


BAB IV

PENGAWALAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN


Untuk menjamin keberhasilan dukungan inovasi dalam

Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PKAH),

kegiatan pengawalan memegang peranan penting. Pengawalan

dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan petani/poktan/

gapoktan dengan menempatkan tenaga pengawalan yang

berperan sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan

dinamisator. Dalam konteks pemberdayaan petani/poktan/

gapoktan, kegiatan pengawalan merupakan aktivitas untuk

memfasilitasi petani/poktan/gapoktan dalam proses pembelajaran

bersama-sama, sehingga terwujud kemampuan pengambilan

keputusan teknis, budidaya dan manajemen serta peningkatan

posisi tawar dalam sistem agribisnis. Tenaga pengawalan sifatnya

sementara, sehingga perlu dilahirkan kader pendamping dari

petani/poktan/gapoktan setempat untuk keberlanjutan PKAH.

Unit kerja dan unit pelaksana teknis Puslitbang

Hortikultura dan instansi terkait lainnya, berkewajiban melakukan

pengawalan untuk pencapaian tujuan PKAH. Pengawalan

dilakukan agar terbentuk ketrampilan, kesamaan persepsi dan

aksi, serta terciptanya pijakan yang sama bagi


petani/poktan/gapoktan dalam memulai dan membangun

partisipasinya dalam PKAH dengan tujuan akhir keberhasilan

tujuan kawasan agribisnis hortikultra. Pengawalan juga dilakukan

agar perbedaan-perbedaan inheren yang melekat dengan sosial

budaya serta karena faktor jarak dan geografis dapat diperkecil

sehingga akhirnya setiap petani/poktan/gapoktan memiliki

kesempatan yang sama dalam PKAH. Konsep pengawalan di

dalam PKAH mencakup empat aktivitas, yaitu: (1) advokasi dan

konsultasi, (2) supervisi, (3) konsolidasi dan koordinasi

serta, (4) monitoring dan evaluasi.

Advokasi dan Konsultasi

Aktivitas yang harus dilaksanakan pertama kali dalam

proses pengawalan adalah advokasi dan konsultasi. Advokasi di

dalam PKAH merupakan suatu proses atau kegiatan strategis

untuk menjamin dan meyakinkan seluruh pelaku Kawasan

Agribisnis, bahwa program PKAH merupakan upaya

pemberdayaan petani/poktan/gapoktan dalam sistem agribisnis

hortikultura secara berkesinambungan baik teknis manupun

manajemen. Langkah-langkah dalam proses advokasi adalah: 1)

merumuskan secara konkrit permasalahan, tujuan yang akan

dicapai dan sasaran advokasi dalam suatu Kawasan Agribisnis, 2)


membangun dukungan dan cara-cara advokasi teknis budidaya

dan manajemen, serta 3) implementasi advokasi.

Advokasi di dalam PKAH mencakup aspek manajemen

dan teknis. Aspek manajemen di dalam advokasi dan supervisi

dilakukan oleh Puslitbang Hortikultura, Unit Kerja Litbang lainnya,

Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat

Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, dan Direktorat

Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Advokasi

mencakup beberapa kegiatan yaitu intermediasi antar pelaku di

dalam kawasan agribisnis dan fasilitasi dokumentasi kerja sama.

Di dalam aspek teknis, advokasi dilakukan oleh Balai Penelitian

dan Dinas Teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Ruang lingkup kegiatan yang dapat diadvokasikan adalah

keseluruhan sub sistem di dalam agribisnis, yaitu saprodi,

budidaya, pasca panen, pemasaran dan kelembagaan.

Sementara itu konsultasi didefinisikan sebagai upaya

penerima teknologi untuk mendapatkan saran, masukan atau

informasi dari narasumber, terkait permasalahan yang di hadapi

dalam implementasi PKAH. Pihak-pihak yang disebut sebagai

penerima teknologi adalah petani/poktan/gapoktan, pedagang,

perusahaan swasta, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat di

dalam rantai pemasaran komoditas hortikultura. Sedangkan

narasumber adalah peneliti di Balai Penelitian, petani maju,


penyuluh, dinas teknis dan perguruan tinggi. Prasarana

pendukung di dalam proses konsultasi adalah pusat informasi

PKAH, berupa klinik agribisnis, di mana penerima teknologi dan

narasumber dapat berinteraksi baik secara langsung(fisik)

maupun tidak langsung (non fisik).

Supervisi

Supervisi diartikan sebagai pembinaan petani/poktan/

gapoktan dengan memberikan bimbingan program PKAH untuk

pemberdayaan secara berkelanjutan. Berbeda dengan konsultasi

di mana para pelaku sistem agribisnis aktif menggali informasi

dari narasumber, arah aktivitas supervisi berjalan sebaliknya,

yaitu dari narasumber kepada para pelaku agribisnis. Supervisi

mencakup aspek manajemen dan teknis. Narasumber dalam

aspek manajemen adalah Direktorat Jenderal Hortikultura,

Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, dan

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Di dalam aspek teknis, narasumber utama adalah Balai Penelitian

dan Dinas Teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Ruang lingkup kegiatan yang dapat disupervisikan adalah

keseluruhan sub sistem di dalam agribisnis, yaitu saprodi,

budidaya, pasca panen, pemasaran dan kelembagaan.


Konsolidasi dan Koordinasi

Aktivitas ketiga di dalam pengawalan PKAH adalah

konsolidasi dan koordinasi. Konsolidasi adalah upaya

menyamakan persepsi dan aksi sesuai dengan road map di dalam

PKAH. Koordinasi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian

beberapa elemen dalam PKAH yang pada awalnya memiliki

tujuan dan kegiatan yang terpisah atau berbeda, diselaraskan

dalam program PKAH untuk dapat mencapai tujuan yang lebih

besar dan mengelola sumber daya secara lebih efisien. Beberapa

hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa koordinasi

harus terpusat, terpadu, berkesinambungan, dan multi

institusional. Sama dengan advokasi ataupun supervisi, ruang

lingkup konsolidasi dan koordinasi juga mencakup aspek

manajemen dan teknis. Konsolidasi dan koordinasi dapat

dilakukan dalam tiga tahap dalam keseluruhan jangka waktu

PKAH, yaitu sebelum, selama dan setelah implementasi PKAH.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) program PKAH

dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan perencanaan

dan pelaksanaan dukungan PKAH. Monitoring dan evaluasi

dilaksanakan seoptimal mungkin berdasarkan kriteria yang dapat

dinilai secara kuantitatif, sehingga langkah perbaikan dapat


ditentukan secara lebih terukur. Monitoring merupakan rangkaian

kegiatan yang meliputi mengamati, meninjau kembali, dan

mempelajari secara berkala kegiatan di setiap tahapan pelaksanaan

kegiatan, untuk memastikan bahwa pengadaan, penggunaan

masukan, jadwal kerja, hasil yang ditargetkan, dan tindakan lainnya

berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi merupakan

suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan

dampak pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif.

Monev dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun yang

mencakup ex-ante, on going dan ex-post pada tahapan masukan

(input), proses dan keluaran (output). Masukan atau inputs

adalah materi yang digunakan atau dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan menghasilkan keluaran (outputs) yang diharapkan,

seperti SDM, dana, material, teknologi, dan waktu. Sedangkan

keluaran atau outputs merupakan tujuan jangka pendek dan atau

jangka panjang dari kegiatan/program yang diharapkan langsung

dicapai dari penggunaan inputs dalam kegiatan/program. Outputs

dapat berbentuk produk fisik maupun non fisik.

Monev juga dilakukan pada hasil, manfaat dan dampak

yang terjadi setelah kegiatan selesai dilaksanakan dalam satu

tahun. Hasil atau outcomes adalah tujuan jangka menengah

sebagai hasil dari penggunaan outputs kegiatan/program. Monev


outcomes biasanya dilakukan setelah 2-3 tahun kegiatan

berakhir. Manfaat atau benefits merupakan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan yang memberikan perubahan terhadap

pengguna, biasanya dilakukan setelah 3-5 tahun kegiatan

berakhir. Dan selanjutnya secara lebih luas dapat dilakukan

monev dampak, di mana dampak atau impacts merupakan hasil

ikutan yang timbul dan berkembang sejalan dengan

berkembangnya kelompok sasaran sebagai efek langsung

maupun tidak langsung dari outputs kegiatan/program. Monev

dampak biasanya dilakukan setelah 5-6 tahun kegiatan berakhir

(Gambar 1).

Gambar 1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monev dilaksanakan oleh Tim Puslitbang Hortikultura

dengan melibatkan instansi terkait lingkup Badan Litbang

Pertanian. Monev dilaksanakan terhadap kesesuaian antara


perencanaan dan pelaksanaan program serta perkembangan dan

permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada Road Map

Pelaksanaan Dukungan PKAH.

Strategi pelaksanaan monev di dalam PKAH adalah: 1)

Monev secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data,

informasi maupun klarifikasi pelaksanaan PKAH yang berasal dari

para pelaku PKAH, terutama petani/poktan/gapoktan secara

langsung dengan cara mendatangi responden ke lapangan untuk

melakukan wawancara maupun pengisian instrumen, 2) Monev

tidak langsung yang bertujuan untuk memperoleh data dan

informasi yang terkait dengan pelaksanaan program PKAH yang

diperoleh dari laporan pelaksanaan kegiatan maupun data - data

sekunder lainnya yang dikirim oleh penanggung jawab program

PKAH di setiap kawasan. Output konkrit dari monev adalah

pelaporan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan kegiatan

selanjutnya.


BAB V

PENUTUP

Untuk mengoptimalkan peran UPT lingkup Puslitbang

Hortikultura dalam memberikan dukungan inovasi terhadap

pengembangan kawasan agribisnis hortikultura diperlukan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Dokumen tersebut memberikan

panduan kepada tiap UPT dalam pelaksanaan di lapangan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan JUKLAK dukungan

inovasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar dapat

mengakomodasi seluruh variasi rancang bangun berdasarkan

spesifikasi komoditas.

Implementasi dukungan inovasi pengembangan

kawasan dilakukan untuk mendorong terciptanya sistem

agribisnis hortikultura yang mengkonsolidasikan semua segmen

usaha secara vertikal maupun horisontal berbasis kelembagaan

ekonomi masyarakat. Implementasi dukungan inovasi

pengembangan kawasan perlu dilakukan untuk mendorong

terciptanya sistem agribisnis hortikultura yang

mengkonsolidasikan semua segmen usaha secara vertikal

maupun horisontal berbasis kelembagaan ekonomi masyarakat.

Di dalam memberikan dukungan inovasi perlu disusun

rancang bangun yang mendesain pengintegrasian inovasi ke


dalam sistem agribisnis hortikultura dalam bentuk “pilot model

sebagai embrio berkembangnya usaha agribinis industrial yang

memadukan seluruh segmen usaha hortikultura berbasis

unggulan lokal dari hulu sampai ke hilir dalam ikatan

kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan”. Inisiasi

pembentukan usaha industrial tersebut harus dikaitkan dengan

program dan kegiatan serupa di berbagai instansi dan lembaga di

tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga pelaksanaannnya di

lapangan berjalan terintegrasi. Untuk mewujudkan kesatuan

kinerja yang sinergis dan harmonis maka diperlukan koordinasi

secara intensif semua instansi yang terlibat agar tidak terjadi

tumpang tindih kegiatan dan pendanaan.


Lampiran 1. Matriks bentuk dukungan dalam programkerja sama kemitraan di dalam kawasan

No Pelaku Bentuk Dukungan 2011 2012 20131. Balithi 1. 1. Varietas

2. 2. Benih sumbver3. 3. Tekn. Perbenihan4. 4. Tekn. Pupuk5. 5. Tekn. Night break6. 6. Narasumber

2. Gapoktan1. Produksi

pupuk2. Produksi

benih3. Produksi

bunga

1. Lahan2. Tenaga kerja3. Sarana Produksi4. Modal5. Nara sumber

3. LPMUdayana:Fasilitatorpelatihan

1. Peserta pelatihan2. Dana pelatihan

4. PenyalurPupuk:pemasaranpupuk hasilproduksi

1. Sarana (kios, mobil)

5. PenggunaBenih:produksibunga

1. Dana untukmembeli benih

6. Florist:pemasaranprodukbunga hasilproduksi

1. Kios2. Sarana transportasi3. Modal


No Pelaku Bentuk Dukungan 2011 2012 20137. BPTP 1. Tenaga pendamping

(kelembagaan)8. BB Pasca

Panen: teknpengemasandantransportasi

1. Narasumber2. Teknologi pulsing

9. BBMekanisasi:Tekn. irigasi

1. Narasumber2. Teknologi


Lampiran 2. Format naskah perjanjian kerja sama antar pihakyang terlibat dalam dukungan inovasi dalamprogram PKAH

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

…………………………….

Dengan

……………………………………..

Tentang

………………………………………….

Nomor:Nomor:

Pada hari ............, tanggal ……….., bulan ………… tahun......................, yang bertandatangan di bawah ini:

1. ………………………………. : ………………………., untuk selanjutnyadalam perjanjian ini disebutPIHAK KESATU.

2. ……………………………………. : ………………………….., untukselanjutnya dalam perjanjianini disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman.......................................dengan……………..……………………………………………………………………………………… dan bersepakat dan mengikatkan diridalam suatu perjanjian kerja sama .................................... denganketentuan-ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk……………………………………………..

Pasal 2RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama inimeliputi:......................................

Pasal 3PELAKSANAAN KERJA SAMA

Kerja sama tersebut dalam pasal 1 di atas harus dilaksanakan sesuaidengan Kerangka Acuan (TOR) yang sudah ditandatangani oleh keduabelah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariperjanjian ini.

Pasal 4HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. Hak PIHAK KESATU :a.

2. Kewajiban PIHAK KESATU :a.


B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA :a.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA :a.

Pasal 5JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu …………tahun,terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama dan akan dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjiankerja sama ini;

(2) Naskah perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masaberlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 atau dapatdiperpanjang dengan kesepakatan KEDUA PIHAK denganketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjangperjanjian kerja sama ini harus memberitahukan maksud tersebutsecara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulansebelumnya.

Pasal 6HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akandibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang disetujui dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK.


Pasal 7PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama secara optimal, makaselama pelaksanaan kegiatan kerja sama berlangsung, PIHAK KESATUdan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiriberkewajiban melakukan pembinaan/pengendalian terhadappelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.

Pasal 8KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwaseperti berikut:a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu

kesalahan;c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, dan

epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsungdengan kerja sama ini;

d. kegagalan pelaksanaan kegiatan yang bukan karena kesalahandari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

2. Apabila terjadi ”keadaan memaksa” sebagaimana dimaksudkanbutir (1) di atas, PIHAK KESATU harus memberitahukan kepadaPIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 hari kerja sejakterjadinya ”keadaan memaksa” disertai bukti-bukti yang sah,demikian juga pada waktu ”keadaan memaksa” berakhir.

3. Perjanjian ini dapat berakhir, apabila terjadi keadaan memaksaseperti pada ayat 1 dan 2.


Pasal 9PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka padadasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat;

2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukummelalui Badan Arbitrasi Nasional atau melalui Pengadilan Negerisesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam kerja sama ini PARA PIHAKakan mengatur dalam addendum/amandemen yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini

Pasal 13P E N U T U P

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak diJakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalamrangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, yangmasing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

..................................... ........................................

Documents

petunjuk pelaksanaan (juklak) dukungan inovasi teknologi dalam