Upload
vutram
View
246
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA SATUAN KERJA LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN 2017
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan
akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan hortikultura yang telah
dilaksanakan setiap tahunnya wajib dilaporkan kepada pemerintah dan
khalayak umum. Oleh karena itu perlu adanya laporan hasil kinerja yang
dapat menggambarkan pencapaian hasil pembangunan pada tahun berjalan.
Hal ini sejalan dengan dasar hukum; 1) Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, serta 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 yang menyatakan bahwa evaluasi
kinerja dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan
fungsi peningkatan kualitas, maka pencapaian realisasi fisik output dan
progres kegiatan harus dilaporkan secara online melalui aplikasi Sistem
Monev Kinerja Terpadu (SMART). Sehingga, penggunaan anggaran dan
pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik.
Untuk membantu memperlancar proses penyusunan laporan kinerja dan
pengisian aplikasi laporan kinerja online pada Aplikasi SMART, maka
Direktorat Jenderal Hortikultura menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2017. Petunjuk Pelaksanaan ini berisi tentang cara
pengisian pelaporan capaian keluaran satker yang dilengkapi dengan contoh
pengisian, dan merupakan hasil pembaharuan yang telah disesuaikan
dengan hasil optimalisasi aplikasi SMART yang dilakukan oleh Kementerian
Keuangan. Selain itu, dalam buku ini juga dijelaskan tata cara penyusunan
laporan kinerja yang wajib dibuat oleh semulur Satker pelaksana kegiatan
melalui dukungan dana APBN dan APBN-P 2017.
Demikian, semoga buku Petunjuk Pelaksanaan ini dapat bermanfaat dalam
proses penyusunan pelaporan kinerja pada Satuan Kerja lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura.
Jakarta, Oktober 2017
Direktur Jenderal Hortikultura,
Dr. Ir. Spudnik Sujono, K, MM
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................... ii
DAFTAR TABEL .................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR.................................................................. iv
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................... 1
1.1. Latar Belakang .......................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan ................................................. 2
1.3. Organisasi Pelaksana................................................ 3
1.4. Waktu Penyampaian Laporan................................... 3
BAB II. PROGRAM PEMBANGUNAN HORTIKULTURA
TAHUN 2016 ............................................................ 5
BAB III. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ......................... 7
3.1 Laporan Sistem Monev Kinerja
Terpadu (SMART)................................................. 7
3.1.1 Panduan Penggunaan dan Pengisian
Aplikasi SMART............................................ 8
3.1.2 Struktur Output dan Pembobotan Komponen Output Kegiatan ........................................... 13
3.2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.................. 41
3.2.2 Panduan Penyusunan Perjanjian Kinerja.. 42 3.2.3 Panduan Penyusunan Laporan Kinerja..... 49
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………....... 51
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura.....................................................
5
Tabel 2 Penjelasan Pengisian Formulir Realisasi Capaian Output pada Aplikasi SMART............ 12
Tabel 3 Komponen Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura... 13
Tabel 4 Komponen Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat................................................................ 15
Tabel 5 Komponen dan Bobot pada Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.. 16
Tabel 6 Komponen dan Bobot pada Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.............................. 18
Tabel 7 Komponen dan Bobot pada Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura........................... 19
Tabel 8 Komponen dan Bobot pada Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura...................... 19
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Tampilan Formulir Pengisian Aplikasi
SMART............................................... 12
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelaksanaan pembangunan hortikultura pada Tahun 2017 memasuki
pertengahan tahap percepatan. Sesuai yang tercantum pada Cetak Biru
Pembangunan Hortikultura Tahun 2011-2025 (blueprint), bahwa pada
tahap percepatan (periode 2016 – 2020) pelaksanaan program dan
kegiatan pengembangan hortikultura akan lebih difokuskan pada
program dan kegiatan yang memberi pengaruh langsung terhadap
pencapaian sasaran kinerja pembangunan hortikultura nasional 5
tahun ke depan. Pada Tahun 2016, capaian kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura sudah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada
Perjanjian Kinerja. Meskipun, masih terdapat satu capaian kinerja
produksi yang belum maksimal, yaitu produksi sayuran lainnya.
Dengan demikian, belum semua kegiatan pada pelaksanaan
pengembangan hortikultura ditahun 2016 pengembangan hortikultura
berjalan optimal. Akan tetapi berbagai upaya telah dilakukan agar
implementasi program dan kegiatan di tahun mendatang dapat
mencapai dan atau melebihi target sasaran.
Pembangunan hortikultura selama ini dilakukan melalui dukungan
dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah kepada Direktorat
Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Untuk kemudian, alokasi
anggaran tersebut didistribusikan ke provinsi dan kabupaten/kota
melalui penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lebih
lanjut, pembangunan hortikultura yang dilakukan selama ini telah
melibatkan peran serta berbagai pihak. Dengan demikian, kinerja
pembangunan hortikultura tidak sepenuhnya tergantung pada lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura, tetapi ada pihak lai yang memiliki
peran berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung
seperti pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), pelaku usaha,
perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif dari
petani di seluruh Indonesia.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
2
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan
akuntabel, maka hasil pelaksanaan pembangunan hortikultura wajib
dipertanggung jawabkan kepada publik. Dalam hal ini, berdasarkan
pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.02/2011 tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Mengacu
pada dasar hukum tersebut, maka semua pelaksanaan kegiatan
dengan pendanaan bersumber dari APBN wajib melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatannya melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Terpadu (SMART);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan hortikultura
sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada masyarakat
luas melalui Laporan Kinerja.
Oleh karena itu pada Buku Petunjuk Pelaksanaan ini, akan dijelaskan
secara terpisah metode penyampaian pelaporan yang meliputi kewajiban
pelaporan monev kinerja secara mandiri melalui aplikasi SMART dan
laporan kinerja (LAKIN) untuk seluruh Satker Pelaksana Kegiatan
Pengembangan Hortikultura Tahun 2017.
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai rujukan
dalam proses penyusunan laporan kinerja di lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura sebagai bentuk pertanggungjawaban pada
masing-masing satker baik pusat maupun daerah.
1.2.2 Tujuan
Tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk membantu
para pejabat penanggung jawab kegiatan di lingkungan Direktorat
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
3
Jenderal Hortikultura baik pusat maupun daerah dalam menyampaikan
laporan kinerja. Melalui penyusunan pelaporan kinerja ini diharapkan:
a. Kinerja pengelolaan program dan kegiatan lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura terlaporkan secara akurat, tertib dengan
kualitas lebih terukur dan akuntabel;
b. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura dapat lebih optimal, baik sejak tahap
persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan program dan
kegiatan.
1.3 Organisasi Pelaksana
1.3.1 Petugas
1. Petugas Pusat
Penyusunan laporan kinerja yang meliputi pengisian monev
kinerja melalui aplikasi SMART dan laporan kinerja (LAKIN)
berada di bawah tanggung jawab Bagian Evaluasi dan Layanan
Rekomendasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
dengan sumber data dari pelaksana kegiatan lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura.
2. Petugas Daerah
Petugas penyusun laporan kinerja yang meliputi pengisian monev
kinerja melalui aplikasi SMART dan laporan kinerja (LAKIN)
adalah petugas pelaporan yang diberi wewenang untuk
menyampaikan laporan dengan sumber data dari bidang
hortikultura dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
1.4 Waktu Penyampaian Laporan
Pengisian laporan monev kinerja pada Aplikasi SMART wajib
dilakukan setiap bulan pada output kegiatan sesuai dengan komponen
kegiatan yang diisi secara online pada aplikasi SMART berbasis web
d/a monev.anggaran.depkeu.go.id. Laporan yang diisikan pada aplikasi
SMART adalah capaian realisasi output pada bulan bersangkutan saja,
dan bukan merupakan rekapitulasi capaian output.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
4
Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) wajib diselesaikan
oleh pelaksana kegiatan pada akhir tahun anggaran berjalan dengan
tata cara penyusunan LAKIN mengacu pada PP RI Nomor 29 Tahun
2014 dan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Untuk kemudian
LAKIN Satker tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Hortikultura selambatnya pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
5
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN HORTIKULTURA
TAHUN 2017
Sejak Tahun 2015, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan
tersebut fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang
semula merupakan Eselon I, selanjutnya berada di bawah kewenangan
masing-masing Eselon I komoditas. Dengan demikian, Direktorat Jenderal
Hortikultura sejak tahun 2016 ini mengalami perubahan organisasi dan tata
kerja dengan susunan organisasi terbaru sebagai berikut:
Tabel 1. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura
Susunan Organisasi Tahun 2017
Direktorat Buah dan Florikultura
Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
Direktorat Perbenihan Hortikultura
Direktorat Perlindungan Hortikultura
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Selanjutnya, program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Hortikultura di tahun 2017 mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 20015-2019 yaitu Program “Peningkatan Produksi dan
Nilai Tambah Hortikultura”. Pencapaian program tersebut didukung melalui
pelaksanaan 6 (enam) kegiatan utama yaitu:
1. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura;
2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
3. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura;
5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada
Direktorat Jenderal Hortikultura.
Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2016
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
6
Kegiatan pengembangan hortikultura tersebut dilaksanakan di pusat,
provinsi, serta kabupaten/kota dan berdasarkan pada struktur output yang
terdapat pada RKA-K/L.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
7
BAB III PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah
untuk pembangunan hortikultura yang didistribusikan melalui dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada Satker Provinsi,
Kabupaten/Kota, maka seluruh pengguna anggaran pelaksanaan
pembangunan hortikultura sepatutnya dapat menyampaikan capaian
kinerja pelaksanaan kegiatan melalui laporan monev kinerja pada aplikasi
Sistem Monev Kinerja Terpadu (SMART) dan laporan kinerja instansi
pemerintah untuk tahun berjalan.
Dalam bab ini, akan dijelaskan laporan kinerja yang wajib disusun oleh
pengguna anggaran pembangunan hortikultura di tahun 2017. Penyusunan
laporan kinerja tersebut meliputi:
3.1 Laporan Sistem Monev Kinerja Terpadu (SMART)
Sejalan dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
dan PP Nomor 90 Tahun 2010 dimana Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku pengguna anggaran (PA) wajib; 1) menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dengan
menggunakan penganggaran berbasis kinerja (PBK), 2) melakukan
pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun
sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, ketentuan
mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.
Dalam hal ini, evaluasi kinerja merupakan instrumen Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan
efektifitas dari pengeluaran pemerintah. Adapun, pengukuran evaluasi
kinerja ini berdasarkan pada 3 (tiga) aspek yaitu:
1. Aspek Implementasi bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program,
dengan indikator meliputi penyerapan, capaian keluara, konsistensi
dan tingkat efisiensi;
2. Aspek Manfaat bertujuan mengevaluasi hasil pelaksanaan program,
dengan indikator pencapaian hasil;
3. Aspek Konteks bertujuan mengevaluasi relevansi program dengan
need/problem sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
8
Kesemua aspek tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan
akuntabilitas kinerja (to improve) dan keuangan (to prove). Namun
demikian, dalam pelaksanaannya evaluasi kinerja ini hanya mengacu
pada aspek implementasi dan manfaat. Selanjutnya, untuk
memudahkan Kementerian/Lembaga (K/L) melaksanakan monev
kinerja secara mandiri, maka Kementerian Keuangan telah memberikan
dukungan fasilitasi aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Terpadu (SMART) yang dapat diakses melalui website
monev.anggaran.kemenkeu.go.id. Aplikasi terpadu SMART berbasis web
merupakan sarana yang diperuntukkan bagi K/L dengan tujuan antara
lain:
1. Memudahkan K/L dalam:
a. Melakukan monitoring capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-
K/L berjalan setiap saat;
b. Melaporkan kondisi/keadaan (progres/kendala) yang dihadapi
oleh KPA atas pelaksanaan kegiatan RKS-K/L kepada atasan
langsungnya secara online setiap saat.
2. Meningkatkan Kinerja K/L dalam pengelolaan anggaran yang lebih
baik, karena:
a. Monitoring kinerja tahun anggaran berjalan merupakan “early
warning” dalam upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran
belanja K/L yang sedang dilaksanakan;
b. Evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun anggaran
sebelumnya merupakan umpan balik untuk meningkatkan
kualitas perencanaan tahun anggaran yang akan datang menjadi
lebih baik.
3. Sebagai bahan pertimbangan penerapan sistem ganjaran dan sanksi
(reward and punishment) dalam penetapan pagu anggaran K/L.
3.1.1 Panduan Penggunaan dan Pengisian Aplikasi SMART
Aplikasi SMART terdiri atas tiga layer user K/L yaitu; 1) Layer Satker
(pelaksana program), 2) Layer unit Eselon I (Penanggung jawab
program), 3) Layer Menteri/Pimpinan Lembaga (Pengguna Anggaran),
dan satu layer user Kementerian Pertanian Keuangan c.q Ditjen
Anggaran (monev kinerja seluruh K/L). Adapun, data untuk
keperluan pengukuran dan evaluasi kinerja meliputi data program
dan kegiatan, pagu dan realiasi anggaran, serta target output sudah
tersedia dalam aplikasi monev anggaran tersebut.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
9
Dalam pengisian laporan Aplikasi SMART, berikut adalah beberapa
langkah yang perlu dilakukan:
a. Untuk mengakses aplikasi SMART, buka browser dan masukkan
alamat: monev.anggaran.kemenkeu.go.id kemudian pilih tahun
anggaran yang akan digunakan;
b. Masukan user name dan password yang diisi sesuai dengan kode
satker masing-masing. Dalam hal ini, dimohon untuk tidak
mengubah user name dan password awal.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
10
c. Melakukan pengisian Data Realisasi Capaian Output pada Layar Satker,
dengan langkah klik menu Entri DataEntri Realisasi Output,
selanjutnya akan muncul Program Kegiatan yang terdapat pada Satker
berkenaan, Kemudian klik pada kegiatan yang akan dilaporkan, seperti
tampilan berikut:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
11
d. Selanjutnya melakukan pengisian volume realisasi output yang telah
dicapai pada kolom 7, kemudian mengisikan capaian progres pekerjaan
pada kolom 8. Jika kegiatan belum selesai, maka diisi sesuai dengan
progres pekerjaan pada masing-masing kegiatan. Kemudian isikan
keterangan atau penjelasan pada kolom 9. Keterangan yang diisi berupa
penjelasan terkait capaian output dimaksud, yaitu tahapan pelaksanaan
kegiatan yang sudah dikerjakan. Kemudian klik “Simpan”. Lakukan
proses yang sama untuk mengisi capaian output kegiatan lainnya.
Pengisian realisasi output dilakukan tiap bulan, isian tersebut
merupakan capaian realisasi per bulan bersangkutan dan bukan jumlah
rekapitulasi capaian.
Untuk pengisian data realisasi capaian output, ada beberapa hal yang
patut dicermati terkait pengisian pada kolom-kolom di tampilan aplikasi
sebagai berikut:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
12
Gambar 1. Tampilan Formulir Pengisian Aplikasi SMART
Adapun, pengisian pada formulir realisasi capaian output diatas
dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Penjelasan Pengisian Formulir Realisasi Capaian Output
pada Aplikasi SMART
Nama Kolom
Penjelasan
A Nomor
B Output diisi sesuai dengan output pada kegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK
C Anggaran
3 Jumlah anggaran pagu terisi secara otomatis sesuai dengan RKA-K/L
4 Target bulan ini diisi manual sesuai dengan ROPAK
5 Realisasi bulan ini terisi secara otomatis sesuai dengan realisasi di KPPN
D Output
6 Target volume terisi secara otomatis sesuai dengan RKA-K/L
7 Realisasi bulan ini (volume) diisi oleh Petugas Pelaporan berkoordinasi dengan penanggungjawab bidang hortikultura
8 Progres bulan diisi berdasarkan penghitungan realisasi progres output seperti dijelaskan pada pembahasan penghitungan
realisasi progres output
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
13
Nama
Kolom Penjelasan
E Penjelasan
9 Keterangan diisi sesuai dengan komponen kegiatan yang telah dicapai pada bulan berjalan
10 Kendala diisi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
11 Tindakaan diisi sesuai dengan tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan.
Lebih lanjut, berikut disampaikan penjelasan lainnya terkait pengisian
untuk kolom B (Nama output) dan D (Output) pada Gambar 1.
3.1.2 Struktur Output dan Pembobotan Komponen Output Kegiatan
A. Struktur Output
Pada setiap struktur output terdapat beberapa komponen
kegiatan. Komponen kegiatan merupakan pendukung untuk
mencapai output. Namun demikian jumlah komponen kegiatan
dapat berbeda pada masing-masing Satker Propinsi dan
Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-
masing Satker. Berikut dapat dilihat struktur output dan
komponen kegiatan yang tercantum di kolom 4 pada Tabel 3
sampai Tabel 8.
Tabel 3. Komponen Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan
Produksi Buah dan Florikultura
No
Kode Output/
Sub Output
Output/Sub
Output
Komponen/Tahapan
Pelaksanaan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1 5886.024 Kawasan Buah Lainnya
051 Persiapan (sampai dengan Penetapan SK CP/CL oleh KPA)
Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota 052
Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani) *)
053 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
054 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
055 Pembinaan/Pendampingan/ Pertemuan/Sosialisasi
056 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
14
No
Kode Output/
Sub Output
Output/Sub
Output
Komponen/Tahapan
Pelaksanaan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5)
5886.027 Kawasan Jeruk
051 Persiapan (Identifikasi/Koordinasi/dll)
Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota 052 Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani) *)
053 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
054 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
055 Pembinaan/Pendampingan/ Pertemuan/Sosialisasi
056 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5886.053 Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/ Florikultura
051 Persiapan (Identifikasi/Koordinasi/dll)
Kab/Kota
052 Pelaksanaan (Fasilitasi Pengembangan Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura) *)
053 Pembinaan/Pendampingan/ Pertemuan/Sosialisasi
054 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5886.054 Kawasan Tanaman Florikultura
051 Persiapan (Identifikasi/Koordinasi)
Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota 052 Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani) *)
053 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
054 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
055 Pembinaan/Pendampingan/ Pertemuan/Sosialisasi
056 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
057 Pedoman-pedoman 5886.060 Pembinaan
Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura (Output khusus jika tidak ada pengembangan kawasan di Propinsi)
051 Pelaksanaan (Pertemuan, Workshop, Sosialisasi, Pembinaan) *)
Pusat dan Provinsi
052 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
053 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
054 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
055 Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
5886.994 Layanan Perkantoran
051 Administrasi mendukung pelaksanaan kegiatan
Pusat
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
15
Tabel 4. Komponen Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan
Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
No
Kode Output/
Sub Output
Output/Sub Output
Komponen/Tahapan Pelaksanaan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1 1771.072 Pembinaan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat
051 Pelaksanaan (Pertemuan, Workshop, Sosialisasi, Pembinaan)
Pusat dan Provinsi
052 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
053 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
054 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
055 Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
2 1771.024 Kawasan Bawang Merah
051 Identifikasi/Koordinasi Provinsi dan
Kab/Kota 052 Fasilitasi Bantuan Kepada Petani *)
053 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
054 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
055 Pembinaan/Pendampingan/ Pertemuan/ Sosialisasi
056 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
057 Pedoman-pedoman
3 1771.025 Kawasan Sayuran lainnya
051 Identifikasi/Koordinasi Provinsi dan
Kab/Kota 052 Fasilitasi Bantuan Kepada Petani *)
053 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
054 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
055 Pembinaan/Pendampingan/ Pertemuan/Sosialisasi
056 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
057 Pedoman-pedoman
5 1771.051 Kawasan Aneka Cabai
051 Identifikasi/Koordinasi Provinsi dan
Kab/Kota 052 Fasilitasi Bantuan Kepada Petani *)
053 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
054 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
055 Pembinaan/Pendampingan/Pertemuan/Sosialisasi
056 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
057 Pedoman-pedoman
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
16
No
Kode Output/
Sub Output
Output/Sub
Output Komponen/Tahapan Pelaksanaan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5)
6 1771.062 Kelompok Penggerak Pembangun Hortikultura (Sayuran dan Tanaman Obat) di Wilayah Penyangga
051 Koordinasi/verifikasi/identifikasi Pusat
052 Penyusunan Juklak
053 Fasilitasi Bantuan *)
054 Pemantauan/Monitoring, Pendampingan dan Evaluasi
Tabel 5. Komponen dan Bobot pada Kegiatan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura
No
Kode Output/
Sub Output
Output/Sub Output
Komponen/Tahapan Pelaksanaan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1 5887.060 Sarana Prasarana Pasca Panen
051 Persiapan (Identifikasi/Koordinasi/ Pedoman dll)
Provinsi dan
Kab/Kota 052 Fasilitasi Bantuan
053 Penerapan GHP
054 Pembinaan/Pendampingan/
Pertemuan/Sosialisasi
055 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
056 Distribusi 2 5887.051 Bangsal
Pascapanen 051 Persiapan (Identifikasi/Koordinasi/
Pedoman dll)
Provinsi dan
Kab/Kota 052 Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan)
053 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
054 Pembinaan/Pendampingan/ Pertemuan/Sosialisasi
055 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
056 Distribusi
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
17
No
Kode Output/
Sub Output
Output/Sub
Output Komponen/Tahapan Pelaksanaan Lokasi
3 5887.053 Sarana Pengolahan
051 Persiapan (Identifikasi/Koordinasi/ Pedoman dll)
Provinsi dan
Kab/Kota 052 Fasilitasi Bantuan
053 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
054 Pembinaan/Pendampingan/ Pertemuan/Sosialisasi
055 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
056 Distribusi
4 5887.058 Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
051 Pelaksanaan (Pertemuan, Workshop, Sosialisasi, Pembinaan)
Pusat dan Provinsi
052 Peningkatan kapabilitas petugas/petani
053 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
054 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
055 Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
18
Tabel 6. Komponen dan Bobot pada Kegiatan Pengembangan
Sistem Perbenihan Hortikultura
No
Kode Output/
Sub Output
Output/Sub Output
Komponen/Tahapan Pelaksanaan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1772.024 Produksi Benih Bawang Merah
052 Perbanyakan Benih (Penyediaan Benih Sumber, Produksi Benih Sebar, Pemeliharaan Benih Sumber/PIT/Koleksi Plasma Nutfah)
Provinsi (BBH),
Kabupaten/Kota
053 Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
1772.057 Pembinaan Lembaga Perbenihan
051 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi Pusat, BBH
052 Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Hortikultura Bermutu
053 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
054 Pedoman-pedoman
055 Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
1772.060 Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
051 Koordiinasi Identifikasi BPSB
052 Observasi Varietas Unggul Daerah/Uji Kebenaran Varietas dalam rangka pendaftaran varietas
053 Penilaian pohon induk sebagai benih sumber
054 Sertifikasi Benih
055 Pengawasan Peredaran Benih
056 Pengujian Laboratorium
057 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
058 Administrasi Mendukung
Pelaksanaan Kegiatan
1772.071 Penangkar Benih Hortikultura
051 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi BBH, BPSB
052 Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Hortikultura Bermutu
053 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
19
Tabel 7. Komponen dan Bobot pada Kegiatan Pengembangan
Sistem Perlindungan Hortikultura
No Kode
Output/Sub Output
Output/Sub Output
Komponen/Tahapan Pelaksanaan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1773.052 Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura
051 Koordinasi Pusat dan Provinsi (BPTPH), dan Kab/Kota
052 Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura
053 Penyebarluasan Informasi Perlindungan Hortikultura
054 Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO
055 Monitoring, evaluasi dan pelaporan OPT
Tabel 8. Komponen dan Bobot pada Kegiatan Peningkatan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Hortikultura
No Kode Output/ Sub Output
Output/Sub Output
Komponen Kegiatan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
051 Menyusun dokumen perencanaan
Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
052 Menyusun dokumen hukum, kehumasan dan kepegawaian
053 Menyusun Laporan Keuangan
054 Menyusun Laporan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
055 Menyusun Laporan Pemantauan Produksi Cabai dan Bawang Merah
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
20
No Kode Output/ Sub Output
Output/Sub Output
Komponen Kegiatan Lokasi
1774.951 Layanan Internal (Overhead)
052 Pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pusat, Provinsi dan Kab/Kota 053 Pengadaan Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung
1774.994 Layanan Perkantoran
051 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
052 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
053 Administrasi Kegiatan
052 Gedung/Bangunan
053 Pelaporan dan Dokumentasi
B. Pembobotan
Dalam perencanaan, kegiatan disusun berdasarkan struktur output
yang memiliki komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian output
kegiatan tersebut. Komponen yang telah ditetapkan akan
menggambarkan progres pekerjaan atau perkembangan pelaksanaan
kegiatan melalui pembobotan masing-masing komponen sesuai dengan
struktur output-nya. Berikut disampaikan penghitungan pembobotan
pada output kegiatan beserta dengan contoh pada Satker dengan jumlah
komponen pendukung berbeda.
1) Penghitungan Pembobotan pada Output Kegiatan
Satker pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura memiliki
kriteria tersendiri dalam menentukan jumlah komponen kegiatan
pada output maupun sub output kegiatan. Oleh karena itu, jumlah
komponen kegiatan pada output/sub output kegiatan tidak seragam
jumlahnya. Berikut disampaikan penjelasan cara penghitungan
pembobotan pada output kegiatan:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
21
Penghitungan pembobotan pada output kegiatan:
1. Untuk setiap Komponen Pendukung (KP) diberikan bobot
masing-masing 5 persen
2. Untuk Komponen Utama (KU) diberikan bobot yang merupakan
100 persen dikurangi jumlah persentase komponen pendukung.
Untuk komponen utama yang bersifat pengadaan baik melalui
proses lelang dan atau pengadaan langsung dan atau penunjukan
langsung, maka pelaksanaan komponen utama dipisahkan
menjadi tiga tahapan dimana untuk tiap tahapan pelaksanaan
akan diberikan bobot sesuai dengan beban pelaksanaannya.
Contoh:
Kegiatan Pengembangan Kawasan Buah:
Komponen Pendukung ada 2 yaitu:
a. Persiapan bobot 5%
b. Monitoring dan Evaluasi bobot 5%
Komponen Utama adalah Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan
Kepada Petani), oleh karena itu bobot komponen utama adalah 90%
Yang merupakan hasil dari penghitungan dengan mengikuti rumus
sebagai berikut:
Keterangan:
BP : Bobot Pendukung (%)
T : Total Bobot yaitu 100%
BU : Bobot Komponen Utama (%)
KP : Jumlah Komponen Pendukung
Maka hasil penghitungan sebagai berikut:
nilai T = 100% ; BP = 5%, KP = 2, maka
BU = (T – (BPxKP)) % = (100% - 10%)
BU = 90%
Sehingga, bobot pada komponen utama adalah bernilai 90%.
BU = (T – BP) % ..................... Rumus (1)
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
22
Komponen Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani) terdiri
atas tiga tahapan pelaksanaan dengan bobot pada masing-masing
tahapan komponen utama sebagai berikut:
Komponen Utama dan Tahapan Pelaksanaan
Bobot
Pelaksanaan (Fasilitasi bantuan kepada petani) 90%
a. Persiapan Proses Pengadaan (sampai dengan proses
ke Pokja ULP atau Pejabat pengadaan)
15%
b. Proses Pengadaan Lelang/Penunjukan langsung
(sampai dengan SPK/Kontrak)
20%
c. Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan Pembayaran Hasil Pekerjaan (sampai dengan SP2D)
65%
Selanjutnya, cara penghitungan untuk bobot pada masing-masing
tahapan pelaksanaan di komponen utama dihitung mengikuti rumus
sebagai berikut:
Bobot tahapan kegiatan a: Persiapan proses pengadaan yaitu:
𝟏𝟓% 𝒙 𝑩𝑼 … … … … … … … … … … 𝑹𝒖𝒎𝒖𝒔 (𝟐)
Bobot tahapan kegiatan b: Proses pengadaan lelang/penunjukan
langsung yaitu:
𝟐𝟎% 𝒙 𝑩𝑼 … … … … … … … … … 𝑹𝒖𝒎𝒖𝒔 (𝟑)
Bobot tahapan kegiatan c: Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan
pembayaran hasil pekerjaan yaitu:
65% 𝑥 𝐵𝑈 … … … … … … … … … … … … 𝑹𝒖𝒎𝒖𝒔 (𝟒)
Sehingga didapat:
Bobot tahapan kegiatan:
a.Persiapan proses pengadaan yaitu:
15% 𝑥 𝐵𝑈 = 15% 𝑥 90 = 13,5 %
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
23
b.Proses pengadaan lelang/penunjukan langsung yaitu:
20% 𝑥 𝐵𝑈 = 20% 𝑥 90 = 18%
c.Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan pembayaran hasil pekerjaan
yaitu:
65%𝑥 𝐵𝑈 = 65% 𝑥 90 = 58,5%
Maka bobot pada masing-masing tahapan pelaksanaan di Komponen
Utama yaitu sebagai berikut:
Komponen Utama dan Tahapan Pelaksanaan Bobot
Pelaksanaan (Fasilitasi bantuan kepada petani) 90%
a. Persiapan Proses Pengadaan (sampai dengan
proses ke Pokja ULP atau Pejabat pengadaan)
15% 13,5%
b. Proses Pengadaan Lelang/Penunjukan langsung
(sampai dengan SPK/Kontrak)
20% 18,00%
c. Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan
Pembayaran Hasil Pekerjaan (sampai dengan
SP2D)
65% 58,5%
Satker dengan jumlah komponen pendukung yang berbeda dapat
mengikuti cara penghitungan bobot berdasarkan pada rumus di atas.
Contoh pada Satker :
1. Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai, Bawang Merah,
Jeruk, Florikultura, Sayuran Lainnya dan Buah lainnya pada
Satker Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
Pada kegiatan ini tidak ada komponen pendukung, sehingga bobot
komponen utama bernilai 100%, dengan bobot pada masing-masing
tahapan pelaksanaan di komponen utama yaitu:
Komponen
Bobot
(052) Pelaksanaan (Fasilitasi bantuan kepada petani) 100%
a. Persiapan Proses Pengadaan (sampai dengan
proses ke Pokja ULP atau Pejabat pengadaan)
15% 15%
b. Proses Pengadaan Lelang/Penunjukan langsung (sampai dengan SPK/Kontrak)
20% 20%
c. Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan
Pembayaran Hasil Pekerjaan (sampai dengan
SP2D)
65% 65%
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
24
2. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada
Output Sarana Prasarana Pasca Panen
Pada kegiatan ini terdapat 2 komponen pendukung, sehingga bobot
komponen utama bernilai 90%, dengan bobot pada masing-masing
tahapan pelaksanaan di komponen utama yaitu:
Komponen
Bobot
(011) Persiapan (Identifikasi/Koordinasi/dll) 5%
(012) Pelaksanaan (Fasilitasi bantuan kepada petani) 90%
a. Persiapan Proses Pengadaan (sampai dengan
proses ke Pokja ULP atau Pejabat pengadaan)
15% 12,75%
b. Proses Pengadaan Lelang/Penunjukan langsung
(sampai dengan SPK/Kontrak)
20% 17,00%
c. Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan
Pembayaran Hasil Pekerjaan (sampai dengan
SP2D)
65% 55,25%
(013) Pembinaan/Pendampingan/Pertemuan/
Sosialisasi
5%
2) Penghitungan Bobot Progres Paket Pengadaan
Apabila paket pengadaan barang/jasa fasilitasi pengembangan kawasan
bawang merah, cabai, jeruk, buah lainnya maupun sayuran lainnya
dipecah/dibagi menjadi beberapa paket pengadaan maka penghitungan
progres untuk output dapat diperoleh melalui rumus berikut ini.
Pembobotan progres paket lelang berbeda untuk setiap satker,
Pembobotan progres paket pengadaan besarnya ditentukan oleh pagu
paket pengadaan tersebut dibagi dengan pagu paket utama pada output
tersebut, apabila paket tidak dipecah maka nilai BPP = 1.
Rumusnya adalah sebagai berikut :
BPP = PPI / PPU ……………………………….. Rumus (5)
Keterangan :
BPP = Bobot Progres Paket Pengadaan
PPI = Pagu Paket Per Item yang dipecah pengadaannya
PPU = Pagu Paket Utama pada output
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
25
3) Penghitungan Realisasi Progres Pekerjaan
Realisasi progres pekerjaan adalah gambaran perkembangan
pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan pada waktu laporan bulan
berjalan. Nilai realisasi progres pekerjaan ini adalah nilai yang akan
dimasukan di kolom 11 pada Formulir Pengisian Aplikasi SMART
sebagaimana terdapat pada Gambar 1.
Nilai progres untuk output dan komponen didapat dari penghitungan
jumlah akumulatif jumlah realisasi komponen output yang merupakan
hasil pembagian volume realisasi dengan target pada output yang
disesuaikan dengan bobot yang telah ditetapkan pada komponen
tersebut. Penghitungan progres untuk output dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut:
Keterangan:
D : Realisasi komponen output (%)
C : Volume realisasi progres
B : Target progres
A : Bobot (%)
Selanjutnya, nilai progres merupakan jumlah dari realisasi komponen
kegiatan. Sebagai contoh penghitungan dapat dilihat pada Tabel berikut
Contoh Penghitungan Progres Output Kawasan Bawang Merah, pada
bulan April
Kode Komponen/Tahapan Pelaksanaan
Bobot
(%) Target*)
Realisasi
Vol %
A B C D
052 Pelaksanaan (Fasilitasi
Pengembangan Desa Organik Berbasis Tanaman
Buah/Florikultura) (4 Desa)
100 30 0 0
a. Persiapan Proses Pengadaan (sampai dengan proses ke Pokja ULP atau Pejabat pengadaan)
15 15
D = C/B x A x BPP ............................ Rumus (6)
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
26
Kode Komponen/Tahapan Pelaksanaan
Bobot
(%) Target*)
Realisasi
Vol %
A B C D
b. Proses Pengadaan Lelang/Penunjukan langsung (sampai dengan SPK/Kontrak)
20
c. Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan Pembayaran Hasil Pekerjaan (sampai dengan SP2D)
65
Progres Desa Organik Berbasis
Tanaman Buah/Florikultura
15,00
Penghitungan nilai progres pada output Kawasan Bawang Merah yaitu:
a. Realisasi komponen Pengadaan jika paket tidak dipecah :
D = C/B x A x BPP = Vol/Target x Bobot x BPP
= (15/100)% x 100 % x 1 = 15 %
Sehingga, nilai progres pada output Kawasan Bawang Merah
merupakan jumlah total realisasi seluruh komponen yaitu : 15%
b. Realisasi komponen Pengadaan jika paket dipecah misal 2 paket
senilai Rp. 2 Milyar, dan baru siap dokumennya 1 paket pengadaan
senilai Rp. 1 Milyar :
D = C/B x A x BPP = Vol/Target x Bobot x BPP
= (15/100)% x 100 % x (Rp. 1 Milyar/Rp. 2 Milyar)
= 7,5 %
Sehingga, nilai progres pada output Kawasan Bawang Merah
merupakan jumlah total realisasi seluruh komponen yaitu : 7,5 %
Catatan penting : pada APBN Murni 2017 mayoritas akun pengembangan
kawasan berupa komponen 052 fasilitasi bantuan kepada petani tanpa ada
komponen tambahan 051 identifikasi maupun 053/054 Monitoring, evaluasi
dan sosialisasi. Maka perhitungan nya tidak dikurangi komponen tambahan
tapi langsung komponen 052 fasilitasi bantuan kepada petani. Berhubung
pada APBN-P 2017 komponen tambahan 051, 053/054 atau 055 muncul
kembali maka rumus dan contoh perhitungan kolom progres kegiatan
berikut nya kembali dikurangi komponen tambahan pada perhitungan
progresnya.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
27
Untuk kasus masuknya APBN-P 2017 maka progress output harus
dikurangi pada bulan sebelum terbitnya DIPA APBN-P (apabila APBN murni
telah terlaksana sebelum DIPA APBN-P turun) sehingga rumus perhitungan
progresnya menjadi :
D (gabung) = (PAGU APBN Murni 2017 / PAGU APBN + APBNP 2017) * D
Keterangan :
D (gabung) = Progres output APBN + APBN-P 2017
D = Progres output APBN Murni 2017 (pada bulan bersangkutan)
Contoh perhitungan sebagai berikut :
Satker Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang memperoleh PAGU APBN-P
2017 Pengembangan kawasan cabai senilai Rp. 3,05 Milyar dan APBN Murni
Rp. 4,5 Milyar untuk total pengembangan kawasan 250 ha. Progres output
kegiatan pada bulan april sudah mencapai 65 % dan maret sudah 35%
Maka dilakukan perubahan angka progress pada bulan Maret 2017 :
D (gabung) = (Rp. 4,5 Milyar/Rp. 7,55 Milyar) * 35%
= 20.86%
Dilakukan perubahan progres pada bulan maret 2017 di dalam aplikasi
SMART
Sedangkan untuk perubahan angka progres pada bulan April 2017 :
D (gabung) = (Rp. 4,5 Milyar/Rp. 7,55 Milyar) * 65%
= 38,74%
Dilakukan perubahan progres pada bulan April 2017 di dalam aplikasi
SMART
Sehingga Total Progres (D) yang akan terbaca pada laporan (secara otomatis
terakumulasi pada system) menjadi 20,86 + 38,74 = 58,74%
Perhitungan selanjutnya apabila kegiatan APBN-P 2017 dalam proses
pelaksanaan persiapan dokumen lelang, penandatanganan kontrak, hingga
pelaksanaan kegiatan maka perhitungannya digunakan rumus 5 dan 6
diatas.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
28
Nilai progres tersebut selanjutnya dimasukan kedalam kolom progres
pekerjaan pada formulir di aplikasi SMART, seperti pada contoh berikut.
Contoh Pengisian Progres pada Output Pengembangan Kawasan
Bawang Merah Sesuai dengan Aplikasi SMART
No Nama Output
Anggaran Output Penjelasan
PAGU (Rp.) Target bulan ini (Rp.)
Realisasi Bulan ini (Rp.)
Target (volume)
Realisasi Bulan ini (volume)
Progres bulan ini (Rp.)
Keterangan Kendala Tindaklanjut
1 Kawasan Bawang Merah
1.200.000.000 0 30 0 15 Telah dilaksanakan CPCL terhadap 20 kelompok tani calon penerima bantuan, 1) KT … 2) KT …., dan Telah disusun dokumen pengadaan diantaranya, RUP, KAK/TOR, HPS, Juklak Juknis, Tim pengadaan
SK KPA dan Petugas satker belum terbit
menghadap Biro hukum di Setda untuk memantau kapan SK akan diterbitkan
Berikut disampaikan Contoh Pengisian Realisasi Progres Pekerjaan pada
Output Kawasan Aneka Cabai pada Satker Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Pasuruan untuk 1 tahun berjalan.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
29
Bulan Januari:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan Januari:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
30
Bulan Februari:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan Februari:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
31
Bulan Maret:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan Maret:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
32
Bulan April:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan April:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
33
Bulan Mei:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan Mei:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
34
Bulan Juni:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan Juni:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
35
Bulan Juli:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan Juli:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
36
Bulan Agustus:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan Agustus:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
37
Bulan September:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan September:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
38
Bulan Oktober:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan Oktober:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
39
Bulan November:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan November:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
40
Bulan Desember:
Pengisian Aplikasi SMART di Bulan Desember:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
41
3.2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kerberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara
terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Sedangkan, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pada Pasal 2
dan Pasal 3 bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan melalui
penyusunan Laporan Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Entitas
Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan Entitas
Akuntabilitas Kinerja; 1) Satuan Kinerja, 2) Unit Organisasi dan 3)
Kementerian Negara/Lembaga.
Selanjutnya, penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor:
29 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.
Oleh karena itu, dengan berlakunya dasar hukum tersebut diatas,
maka setiap instansi atau institusi negara yang mengelola keuangan
negara memiliki kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja
dalam pemanfaatan keuangan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan
secara berjenjang mulai dari Eselon II kepada Eselon I, Eselon I kepada
Menteri danMenteri kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan
RB.Disamping itu, pengguna atau pelaksana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja di daerah juga wajib
melaporkan akuntabilitas kinerja kepada pemberi anggarannya dalam
hal ini adalah Unit Kerja Eselon I diatasnya.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
42
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat
Jenderal Hortikultura telah menyusun laporan kinerja yang mengacu
pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, begitupula unit Eselon
II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sedangkan untuk Satuan
Kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura di daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) mulai tahun 2016 ini berkewajiban untuk
menyusun laporan kinerja yang selanjutnya disampaikan kepada
Direktur Jenderal Hortikultura paling lambat 1 (satu) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
3.2.2 Panduan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Mengacu pada Lampiran I PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut
disampaikan format Perjanjian Kinerja.
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja antara lain:
1. Kementerian/Lembaga
a. Pimpinan tertinggi (Menteri dan Pimpinan Lembaga)
Kementerian/Lembaga menyusun Perjanjian Kinerja tingkat
Kementerian/Lembaga dan ditandatangani oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga.
b. Pimpinan Unit Kerja (Eselon I)
Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I)
ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
43
c. Pimpinan Satuan Kerja
Perjanjian Kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh
pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja.
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
a. Pimpinan Tertinggi (Gubernur/Bupati/ Walikota)
Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota menyusun
Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah Provinsi / Kabupaten /
Kota ditandatangani oleh Gubernur / Bupati / Walikota.
b. Pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
Perjanjian Kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri
Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota disusun oleh
Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh
Gubernur/Bupati/ Walikota dan Pimpinan SKPD/Unit Kerja.
Penyusunan Perjanjian Kinerja harus dilakukan segera setelah suatu
instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran,
paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
Sasaran dan Indikator dalam Perjanjian Kinerja harus mengikuti
kaidah sebagai berikut:
1. Untuk tingkat K/L/Pemda, sasaran yang digunakan
menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan, serta
menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator
kinerja lain yang relevan.
2. Untuk tingkat Eselon I, sasaran yang digunakan menggambarkan
dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan, serta
menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator
kinerja lain yang relevan.
3. Untuk tingkat Eselon II, sasaran yang digunakan
menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta
menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator
kinerja lain yang relevan.
Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua)
bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran
Perjanjian Kinerja. Format dan contoh Pernyataan PK adalah
sebagai berikut:
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
44
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA
- Logo Lembaga –
PERJANJIAN KINERJA TAHUN................
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :
Jabatan :
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervis yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil
tindakan yang diiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
......................, .........................
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
.......................... ...........................
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
45
CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran
1. ...................................... Rp. ................................
2. ...................................... Rp. ................................ 3. ...................................... Rp. ................................
4. ...................................... Rp. ................................
...................., .....................20XX
Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota
.....................................................................
( )
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
46
CONTOH FORMULIR LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA
No. Sasaran Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran 1. ...................................... Rp. ................................
2. ...................................... Rp. ................................
3. ...................................... Rp. ................................
4. ...................................... Rp. ................................
...................., .....................20XX
Atasan Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Unit Kerja
( ) ( )
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
47
CONTOH FORMULIR LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SKPD
No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator
Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran
1. ...................................... Rp. ................................
2. ...................................... Rp. ................................
3. ...................................... Rp. ................................
4. ...................................... Rp. ................................
...................., .....................20XX
Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan SKPD
( ) ( )
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
48
CONTOH FORMULIR LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA
No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator
Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran 1. ...................................... Rp. ................................
2. ...................................... Rp. ................................
3. ...................................... Rp. ................................
4. ...................................... Rp. ................................
...................., .....................20XX
Atasan Pimpinan Satker Pimpinan Satker
( ) ( )
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
49
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan jika terjadi
pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program,
kegiatan dan alokasi anggaran), serta terjadi perubahan prioritas
atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran.
3.2.3 Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
Mengacu pada Lampiran II PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
berikut disampaikan format laporan kinerja.
A. Format Laporan Kinerja
Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan
organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan
informasi tentang:
Bab I. Pendahuluan
Berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi;
Bab II. Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan;
Bab III. Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberaapa
tahun terakhir;
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
50
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
3.2. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
oganisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran
Berisikan Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu
Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan pada tahun berjalan,
sedangkan penyampaiannya untuk Laporan Kinerja Eselon I dikirimkan
kepada Menteri Pertanian paling lambat tanggal 15 Februari tahun
berikutnya, Laporan Kinerja Eselon II dan Laporan Kinerja Satuan Kerja
lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dikirimkan kepada Direktur
Jenderal Hortikultura paling lambat tanggal 31 Januari tahun
berikutnya.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
51
BAB IV. PENUTUP
Dengan disusunnya buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan
Pelaporan Kinerja Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun 2016 ini, diharapkan pelaksana kegiatan dan petugas pelaporan
dapat menggunakannya sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja
pada setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan komponen dan
tahapan yang ditetapkan.
Selanjutnya diharapkan Buku Petunjuk Pelaksanaan ini dapat
digunakan untuk mengisi pelaporan monev kinerja setiap bulannya
pada aplikasi SMART secara online sesuai dengan PMK
249/PMK.02/2011. Petugas penanggung jawab pelaporan
berkoordinasi dengan penanggungjawab bidang hortikultura diharapkan
mengisi laporan tersebut secara periodik setiap bulannya sehingga
capaian realisasi output, progres pelaksanaan kegiatan dan
permasalahan yang terjadi pada Satker Pelaksana dana dekonsentrasi
maupun dana tugas pembatuan dapat dimonitoring secara rutin setiap
bulannya. Selain itu, diharapkan pula pelaporan kinerja dapat tersusun
secara baik dan akuntabel sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53
Tahun 2014.
Kedisiplinan penyampaian pelaporan monev kinerja ini merupakan
salah satu indikator dalam sistem reward and punishment untuk
pemberian alokasi dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan
pembangunan hortikultura di Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada tahun
mendatang. Oleh karena itu, kiranya seluruh pelaksana kegiatan dapat
meningkatkan kedispilinan dan peran aktifnya untuk melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatannya secara profesional, akurat dan akuntabel.