PETUNJUK TEKNIS DAN BUKU LOG ILMU PENYAKIT …kolegiumipd.org/img/Buku-juknis-P2KB- IPD-2014.pdf · 1.1. Latar Belakang ... Lampiran 1. Formulir Pengajuan Penilaian Berkala ... SpPD,

PETUNJUK TEKNIS DAN BUKU LOG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN

BERKELANJUTAN (P2KB) ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

2014

ii

PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME bahwa bahwa sejak diberlakukannya program Pegembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Ilmu Penyakit Dalam sesuai yang diamanatkan Undang-undang No.29 Tahun 2004 hingga tahun 2014 telah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Dengan adanya banyak perkembangan baru baik dalam peraturan maupun kebutuhan anggota dan agar proses resertifikasi makin dipermudah tanpa mengurangi bobot mutu dalam rangka registrasi ulang di Konsil Kedokteran Indonesia maka buku Petunjuk Teknis P2KB edisi 1 Tahun 2008 dirasakan perlu direvisi. Revisi ini dibuat mengacu pada pedoman P2KB IDI edisi 2 Tahun 2013 dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan anggota PAPDI. Buku ini merupakan pedoman bagi institusi penyelenggara kegiatan P2KB, anggota PAPDI yang akan melakukan resertifikasi kompetensi, serta Komisi P2KB Cabang yang akan bertugas memverifikasi kegiatan P2KB yang telah dilakukan oleh anggota.

Jakarta , 10 November 2014 Bidang P2KB dan Sertifikasi Tambahan

iii

iv

SAMBUTAN KETUA UMUM PAPDI

Buku ini merupakan salah satu wujud kegiatan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) dalam menjalankan amanah Kongres PAPDI (KOPAPDI) XV di Medan Tahun 2012. Buku Juknis dan Buku Log Program P2KB IPD Edisi ke-2 ini disesuaikan dengan perubahan yang dilakukan IDI pada Buku Pedoman Pelaksanaan Program P2KB Edisi ke-2 Tahun 2013. Dalam buku ini juga ditambah beberapa kegiatan yang dapat mengakomodir tugas dan jabatan para anggota PAPDI, baik yang bersifat pelayanan maupun struktural. Tentunya perubahan tersebut dengan tetap memegang prinsip untuk dapat mempertahankan kompetensinya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menjadi wewenangnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap proses ini akan berjalan dengan baik dan dengan kualitas yang semakin baik di masa yang akan datang, sehingga tujuan kita untuk memberikan fasilitas kepada para anggota untuk mempertahankan fasilitas kepada para anggota untuk mempertankan kompetensinya akan tercapai. Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Ketua Umum Prof. Dr. dr. Idrus Alwi, SpPD, K-KV, FINASIM, FACC, FESC, FAPSIC, FACP

v

vi

SAMBUTAN KETUA UMUM KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

Puji syukur kepada Allah swt, bahwa buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan Buku Log P2KB IPD telah dapat diselesaikan. Buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan Buku Log P2KB IPD edisi ke 1 yang terbit pada tahun 2008 dirasakan perlu direvisi karena banyak perkembangan baru, baik dalam peraturan maupun kebutuhan anggota agar proses resertifikasi makin dipermudah tanpa mengurangi bobot mutu dalam rangka registrasi ulang di Konsil Kedokteran Indonesia. Revisi dilakukan juga karena perubahan yang dilakukan oleh IDI dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program P2KB Edisi 2. Mudah mudahan dengan terbitnya Petunjuk Teknis (Juknis) dan Buku Log P2KB IPD edisi ke 2 ini, kegiatan P2KB bagi semua anggota PAPDI baik spesialis maupun subspesialis dapat terlaksana dengan lebih baik dan bermutu.Diharapkan buku ini dapat menjadi pedoman bagi PAPDI Cabang dalam memverifikasi kegiatan anggotanya serta bermanfaat bagi para anggota PAPDI dalam melaksanakan Program P2KB. Penghargaan yang tinggi Saya ucapkan pada tim penyusun buku edisi ke 2 dan semua pihak terkait yang telah bekerja tanpa mengenal lelah sehingga buku ini dapat diterbitkan. Sekali lagi, saya berharap semoga Buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan Buku Log P2KB IPD edisi ke 2 ini dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan profesionalisme dokter Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat serta kehormatan profesinya dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dan bangsa.

Jakarta, November 2014

Prof.Dr.dr. Siti Setiati, SpPD, K-Ger, MEpid

vii

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar ..... ............................................................................... ii Sambutan Ketua Umum PAPDI .......................................................... iv Sambutan Ketua Umum Kolegium Ilmu Penyakit Dalam ................... vi Daftar Isi ............................................................................................... vii Tim Penyusun ........................................................................................ ix Kontributor ......................................................................................... x BAB I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2. Tujuan ......................................................................................... . 2 1.3. Pengorganisasian.......................................................................... 3 BAB II. Penyelenggaraan Kegiatan P2KB IPD 2.1. Peserta Program P2KB IPD ......................................................... 6 2.2. Jenis Kegiatan P2KB IPD ............................................................. 6 2.3. Nilai Kredit dan Dokumen Bukti ................................................ 10

2.3.1. Ranah I : Kinerja Pembalajaran ................................. 10 2.3.2. Ranah II : Kinerja Profesional ..................................... 13 2.3.3. Ranah III : Kinerja Pengabdian Masyarakat/Profesi ...... 20 2.3.4. Ranah IV : Kinerja Publikasi Ilmiah .............................. 22 2.3.5. Ranah V : Kinerja Pengembangan Ilmu Pengetahuan

dan Pendidikan............................................. 25

BAB III. Verifikasi Kegiatan P2KB 4.1. Penilaian Berkala ......................................................................... 27 4.2. Pengajuan Resertifikasi Kompetensi dan Registrasi Ulang STR. 30

3.2.1 Resertifikasi Kompetensi ................................................. 33 3.2.2 Registrasi Ulang STR ....................................................... 33

viii

Halaman BAB IV. Pengajuan Surat Ijin Praktek (SIP) 4.3. Rekomendasi IDI ........................................................................ 34 4.4. Pengajuan SIP .............................................................................. 35 BAB V. Penutup ................................................................................ 37 Kepustakaan ............. ......................................................................... 38 Lampiran

1. Formulir Pengajuan Penilaian Berkala ............. .................... 39 2. Log Kegiatan P2KB IPD ....................................................... 40 3. Format Surat Keterangan Jumlah Pasien dan Tindakan ........ 52 4. Format Hasil Laporan Penilaian Berkala ........ ...................... 53 5. Formulir Pengajuan Resertifikasi Kompetensi ........ ............. 54 6. Format Surat Rekomendasi Resertifikasi Kompetensi dari

Komisi P2KB IPD Cabang......................... ........................... 55 7. Formulir Pendaftaran Registrasi Ulang KKI ....... ................. 56 8. Surat Pernyataan Mematuhi Etika Profesi ............................. 58 9. Pernyataan Sehat Fisik dan Mental ............ ........................... 59

ix

PENYUSUN

dr. Ida Ayu Kshanti, SpPD, K-EMD Dr.dr. Lugyanti Sukrisman, SpPD, K-HOM

Prof.dr. Marcellus Simadibrata, PhD, SpPD, K-GEH Dr.dr. Kuntjoro Harimurti, SpPD, K-Ger, MSc

dr. Sukamto Koesnoe, SpPD, K-AI

x

KONTRIBUTOR

PAPDI Cabang Jakarta PAPDI Cabang Jawa Barat PAPDI Cabang Surabaya

PAPDI Cabang Sumatera Utara PAPDI Cabang Yogyakarta PAPDI Cabang Semarang

PAPDI Cabang Sumatera Barat PAPDI Cabang Sulawesi Utara

PAPDI Cabang Sumatera Selatan PAPDI Cabang Makassar

PAPDI Cabang Bali PAPDI Cabang Malang

PAPDI Cabang Surakarta PAPDI Cabang Riau

PAPDI Cabang Kalimantan Timur PAPDI Cabang Kalimantan Barat

PAPDI Cabang Provinsi Aceh PAPDI Cabang Kalimantan Selatan Tengah

PAPDI Cabang Sulawesi Tengah PAPDI Cabang Banten PAPDI Cabang Bogor

PAPDI Cabang Purwokerto PAPDI Cabang Lampung PAPDI Cabang Kupang PAPDI Cabang Jambi

PAPDI Cabang Kepulauan Riau PAPDI Cabang Gorontalo PAPDI Cabang Cirebon PAPDI Cabang Maluku

PAPDI Cabang Tanah Papua PAPDI Cabang Maluku Utara

PAPDI Cabang Bekasi

xi

PAPDI Cabang Nusa Tenggara Barat PAPDI Cabang Depok

PAPDI Cabang Bengkulu PAPDI Cabang Sulawesi Tenggara

1

Juknis P2KB IPD, 2014

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Undang-undang Praktik Kedokteran RI No. 29 tahun 2004, pasal 3 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan kepada pasien b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang

diberikan oleh dokter dan dokter gigi c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan

dokter gigi Selain itu pada pasal 38 ayat 1 berbunyi : Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi Pada pasal 51 huruf e disebutkan bahwa : Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap dokter praktik wajib memenuhi kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan demikian, maka sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium terkait juga harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

2

Dengan sudah diberlakukannya UU No. 29 Tahun 2004, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan Continuing Professional Development (CPD)/Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) diberlakukan bagi seluruh dokter di Indonesia, termasuk Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Oleh karena itu, program P2KB hendaknya mengakomodasi para dokter yang tinggal / praktik di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas, sehingga yang bersangkutan dapat memenuhi syarat nilai minimum angka kredit yang telah ditetapkan KIPD.

Dengan pengalaman melakukan resertifikasi pertama kali pada tahun 2011 dan revisi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Ikatan Dokter Indonesia (BP2KB IDI) terhadap Pedoman Pelaksanaan P2KB yang dilakukan pada tahun 2013, maka Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) memutuskan untuk melakukan revisi terhadap Petunjuk Teknis Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam (Juknis P2KB IPD).

1.2 Tujuan

Sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan P2KB IDI tahun 2013, tujuan dari penyelenggaraan Program P2KB pada dasarnya merupakan upaya pembinaan bersistem unuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) serta sikap (attitude) dokter agar senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.

Tujuan Program P2KB yang diselenggarakan oleh IDI dan suborganisasinya (PDPP/PDSp) adalah : 1. Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme seorang

dokter yang berkualitas, bermoral, beretika dan disiplin sesuai dnegan standar kompetensi

2. Terjaminnya suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu melalui upaya sertifikasi dokter.

3


1.3 Pengorganisasian Jumlah anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) sampai tahun 2014 sebesar 2913 orang yang terdaftar di 36 PAPDI Cabang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu badan yang bertugas mengkoordinasi program P2KB IPD. Dalam rangka melaksanakan tugas penilaian kegiatan ilmiah dan pengajuan resertifikasi kompetensi, diperlukan komisi yang bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Program P2KB dan resertifikasi kompetensi. Berikut adalah struktur pengorganisasian Komisi P2KB IPD:

Komisi P2KB IPD terdiri dari : 1. Komisi P2KB IPD Pusat

Bidang ini berkedudukan di Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Komisi ini dikoordinir oleh Bidang P2KB dan Sertifikasi Tambahan KIPD.

Tugas Komisi P2KB IPD Pusat : − Menilai dan memberikan rekomendasi penilaian angka SKP

kegiatan ilmiah eksternal berskala nasional/internasional − Menerima laporan hasil penilaian berkala anggota PAPDI

Cabang dari Komisi P2KB IPD Cabang − Membuat dan melaporkan Resume Pencapaian Angka Kredit

anggota PAPDI kepada PAPDI Cabang − Melakukan verifikasi kegiatan P2KB bagi para anggota dengan

kompetensi konsultan di PAPDI Cabang yang belum dapat melakukan verifikasi.

− Menerbitkan sertifikat kompetensi ulang bagi para anggota PAPDI yang sudah memenuhi syarat dan meneruskan proses pengajuan re-STRnya ke KKI

− Memberikan laporan berkala kepada BP2KB IDI tentang jumlah anggota PAPDI yang sudah melakukan resertifikasi kompetensi

− Memberikan rekomendasi pelaksanaan alih IPTEK

4

− Melakukan penilaian terhadap pengajuan rekomendasi kegiatan ilmiah eksternal

− Melakukan revisi buku Juknis P2KB IPD − Memberikan data secara berkala kepada Komisi P2KB

IPD Cabang tentang anggota masa berlaku STR nya akan habis dalam waktu 6 bulan berikutnya.

2. Komisi P2KB IPD Cabang

Bidang ini masuk dalam struktur organisasi PAPDI Cabang dan berjumlah 3-5 orang (termasuk ketua, merangkap anggota). Anggota bidang terdiri atas wakil PAPDI Cabang, anggota PAPDI dengan kinerja baik dan/atau anggota PAPDI wakil institusi pendidikan. Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi P2KB IPD Cabang berkoordinasi dengan Komisi P2KB IPD Pusat dan Tim Pengembangan Pendidikan Keprofresian Berkelanjutan (TP2KB) IDI Cabang.

Tugas Komisi P2KB IPD Cabang : − Menilai dan memberikan rekomendasi penilaian angka SKP

berskala lokal/regional propinsi − Melakukan penilaian berkala terhadap kegiatan P2KB anggota

dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Komisi P2KB IPD Pusat

− Melaporkan hasil penilaian berskala tersebut kepada Komisi P2KB IPD Pusat

− Mengingatkan para anggota PAPDI yang akan habis masa berlaku STR nya dalam waktu 6 bulan berikutnya.

− Memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat kompetensi bagi anggota PAPDI Cabang yang telah memenuhi angka SKP yang ditentukan untuk diterbitkan sertifikat kompetensi ulangnya oleh KIPD

5


KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

(KIPD)

KOMISI P2KB IPD PUSAT

KOMISI P2KB IPD CABANG




6

BAB 2 PENYELENGGARAAN KEGIATAN P2KB IPD

2.1 Peserta Program P2KB IPD

Setiap dokter spesialis penyakit dalam dan dokter subspesialis penyakit dalam yang sudah terdaftar sebagai anggota PAPDI berhak memperoleh kesempatan untuk mengikuti program P2KB IPD. Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses resertifikasinya. Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Warga Negara Asing (WNA) yang berpraktik di wilayah Indonesia juga wajib mengikuti Program P2KB IPD.

2.2 Jenis Kegiatan P2KB IPD

Satuan Kredit Partisipasi (SKP) merupakan bukti kesertaan seorang dokter dalam menjalani program P2KB IPD. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan eksternal, internal maupun pribadi. Syarat perolehan SKP untuk resertifikasi kompetensi dokter spesialis penyakit dalam adalah 250 SKP per 5 tahun yang tersebar pada berbagai ranah kegiatan.

Kegiatan P2KB terdiri atas : • Kegiatan pendidikan pribadi :

Kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi yang bersangkutan.

• Kegiatan pendidikan internal

Kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja bersangkutan.

• Kegiatan pendidikan eksternal Kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar tempat kerja yang bersangkutan, dapat berskala lokal/wilayah, nasional, maupun internasional.

7


Adapun kriteria skala untuk kegiatan eksternal adalah sebagai berikut : Lokal : penyelenggara pengurus cabang/ wilayah Nasional : penyelenggara pengurus PB IDI/Perhimpunan Internasional : penyelenggara pengurus PB dan pengurus

perhimpunan tingkat dunia

Lembaga Non IDI dapat menjadi penyelenggara kegiatan eksternal apabila sudah terakreditasi berdasarkan ketetapan PB IDI Berdasarkan pembagian kegiatan tersebut di atas, secara garis besar aktivitas P2KB IPD dikelompokkan dalam 5 ranah, yaitu:

1. Ranah I : Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu tema.

2. Ranah II : Kegiatan Profesional

Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kedudukannya sebagai dokter dan memberinya kesempatan untuk belajar.

3. Ranah III : Kegiatan Pengabdian Masyarakat/Profesi

Kegiatan yang dimaksud sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya.

4. Ranah IV : Kegiatan Publikasi Ilmiah

Kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasikan.

5. Ranah V : Kegiatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Pendidikan Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan dan terstruktur.

8

Proporsi setiap kategori yang dicakup hendaknya seimbang untuk menjamin kompetensi yang harus dikuasai. Proporsi cakupan nilai SKP pada setiap kategori dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Kegiatan P2KB yang harus dicapai

NILAI SKP YANG DIPERLUKAN : 250 per 5 TAHUN

Ranah Aktivitas Catatan

I Kinerja Pembelajaran Minimal 50 maksimal 75

II Kinerja Profesional Minimal 75

maksimal 150

III Kinerja Pengabdian Masyarakat/Profesi

Minimal 25 maksimal 50

IV Kinerja Publikasi Ilmiah Minimal 0

maksimal 100

V Kinerja Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan

Minimal 0 maksimal 100

Bagi anggota PAPDI yang mempunyai kompetensi sebagai Dokter Subspesialis Penyakit Dalam maka Ranah IV atau V menjadi ranah wajib yang harus dipenuhi dengan jumlah minimal 25 dan maksimal 100.

Dalam melakukan penilaian dan mengkonversi kegiatan yang dilakukan oleh seorang anggota PAPDI menjadi Angka SKP, Komisi P2KB Cabang atau pun Komisi P2KB Pusat memperhatikan kegiatan pokok yang dilakukan oleh seorang Dokter SpPD dan SpPD Konsultan.

9


Secara garis besar ada 3 macam kegiatan pokok seorang dokter : 1. Dokter fungsional Dokter spesialis/dokter subspesialis yang melakukan pelayanan

kesehatan pada masyarakat 2. Dokter yang bekerja di bidang pendidikan kesehatan 3. Dokter yang bekerja di bidang manajemen kesehatan, Dokter di

Kemiliteran/Kepolisian, Dokter bidang hukum kesehatan, Dokter perusahaan asuransi dan lain-lain.

Pada kelompok ketiga diberikan bobot SKP yang berbeda dengan dokter fungsional karena kegiatan profesi sangat sedikit sehingga kegiatan manajemennya dianggap sebagai kinerja profesional (Ranah II maksimal 10 SKP/tahun masa kerja manajerialnya).

10 Juknis P2KB IPD, 2014

2.3 Nilai Kredit dan Dokumen Bukti 2.3.1 Ranah I : Kinerja Pembelajaran

Jenis Kegiatan Kriteria Pengakuan Nilai SKP Dokumen Bukti

1.

Peserta simposium/seminar :

Kegiatan yang diakui

IDI

Sertifikat Kehadiran Asli

1. Lokal Waktu penyelenggaraan < 8 jam 4/kegiatan Waktu penyelenggaraan 8-16 jam 8/kegiatan Waktu penyelenggaraan > 16 jam 12/kegiatan

2. Nasional Waktu penyelenggaraan < 8 jam 5/kegiatan Waktu penyelenggaraan 8-16 jam 10/kegiatan Waktu penyelenggaraan > 16 jam 15/kegiatan

3. Internasional Waktu penyelenggaraan < 8 jam 6/kegiatan Waktu penyelenggaraan 8-16 jam 12/kegiatan Waktu penyelenggaraan > 16 jam 18/kegiatan

11



2.

Peserta Wet/Hands on Workshop :

Kegiatan yang diakui

IDI


1. Lokal Waktu penyelenggaraan < 8 jam 6/kegiatan Waktu penyelenggaraan 8-16 jam 12/kegiatan Waktu penyelenggaraan > 16 jam 18/kegiatan

2. Nasional Waktu penyelenggaraan < 8 jam 8/kegiatan Waktu penyelenggaraan 8-16 jam 16/kegiatan Waktu penyelenggaraan > 16 jam 24/kegiatan

3. Internasional Waktu penyelenggaraan < 8 jam 10/kegiatan Waktu penyelenggaraan 8-16 jam 20/kegiatan Waktu penyelenggaraan > 16 jam 30/kegiatan

3.

Membaca jurnal & menjawab pertanyaan dalam suatu uji diri (self-test) online di majalah/ jurnal / berskala lokal/nasional/ Internasional yang berhubungan dengan peningkatan profesi Penyakit Dalam

Terdaftar dan diakui IDI/KIPD/

PAPDI

2-5/topik Bukti lulus uji diri dari

penyelenggara

12

Catatan : Kriteria workshop : − Wet/hands on workshop : menggunakan mahluk hidup

atau alat peraga − Dry workshop : menggunakan video sebagai

alat peraga atau tidak menggunakan alat peraga atau simulasi kasus

Kegiatan dry workshop nilainya sama dengan kegiatan simposium/seminar.

Kegiatan no. 1-2 pada Ranah I yang temanya terkait manajemen kesehatan bernilai 50% dari nilai di atas.

Angka SKP yang tertera pada tabel di atas merupakan rujukan angka SKP yang dipakai oleh Komisi P2KB Pusat atau pun Komisi P2KB IPD Cabang dalam memberikan rekomendasi penilaian angka SKP kegiatan ilmiah yang akan mendapat SKP IDI.

Dalam memverifikasi kinerja Ranah I dan II, angka SKP yang diakui adalah yang sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat/dokumen yang diterbitkan oleh penyelenggara kegiatan. Jika dalam sertifikat/dokumen bukti tidak terdapat angka SKP IDI dan Komisi P2KB IPD Pusat atau pun Cabang menilai kegiatan tersebut terkait dengan keilmuan Penyakit Dalam atau pun Kekhususannya, maka angka tersebut di atas dapat menjadi acuan dalam memverifikasi kegiatan yang dilaporkan.

13


2.3.2 Ranah II : Kinerja Profesional

Jenis Kegiatan Kriteria

Pengakuan Nilai SKP Dokumen Bukti

1.

Pembicara per makalah di simposium/seminar/teleconference:

Kegiatan yang diakui IDI


1. Lokal Waktu penyelenggaraan < 8 jam

8/makalah Waktu penyelenggaraan 8-16 jam Waktu penyelenggaraan > 16 jam

2. Nasional Waktu penyelenggaraan < 8 jam


3. Internasional Waktu penyelenggaraan < 8 jam





2.

Moderator per sesi di simposium/ seminar/teleconference:


1. Lokal


Waktu penyelenggaraan < 8 jam 2/sesi Waktu penyelenggaraan 8-16 jam

Waktu penyelenggaraan > 16 jam 2. Nasional Waktu penyelenggaraan < 8 jam

4/sesi Waktu penyelenggaraan 8-16 jam Waktu penyelenggaraan > 16 jam


6/sesi Waktu penyelenggaraan 8-16 jam Waktu penyelenggaraan > 16 jam

15




3.

Instruktur per jam di wet workshop :




1/jam Waktu penyelenggaraan 8-16 jam Waktu penyelenggaraan > 16 jam








4.

Panitia di simposium/seminar/ teleconference :


Sertifikat Karehadiran Asli


1/kegiatan Waktu penyelenggaraan 8-16 jam Waktu penyelenggaraan > 16 jam


2/ kegiatan Waktu penyelenggaraan 8-16 jam Waktu penyelenggaraan > 16 jam



17




5.

Panitia di wet workshop :












6.

Jumlah pasien rawat jalan * :

Pasien rumah sakit atau

praktik pribadi

1- 50 orang/bulan 5 /tahun Bukti jumlah pasien

dari atasan (format lihat di Buku Log)

51-100 orang/bulan 10 /tahun >100 orang /bulan 15 /tahun

7.

Jumlah pasien rawat inap *: 1-25 pasien hari total dlm 1 bulan 5 /tahun Bukti jumlah pasien

dari atasan (format lihat di Buku Log)

26-50 pasien hari total dlm 1 bulan 10 /tahun >50 pasien hari total dlm 1 bulan 15 /tahun

8.

Jumlah pasien konsultasi *:

1-25 pasien hari total dlm 1 bulan 5 /tahun Bukti jumlah pasien dari atasan (format lihat di Buku Log)

26-50 pasien hari total dlm 1 bulan 10 /tahun

>50 pasien hari total dlm 1 bulan 15 /tahun

19




9.

Melakukan tindakan prosedural yang terkait dengan kompetensinya (baik sebagai SpPD atau Subspesialis) Pasien rumah

sakit atau praktik pribadi

Bukti jumlah pasien dari atasan (format lihat di Buku Log)

1-25 orang/bulan 5 /tahun 26-50 orang/bulan 10 /tahun > 50 orang /bulan 15 /tahun

10. Menjadi manajer/direktur/pejabat dalam instansi kesehatan/dokter polri/dokter di perusahaan yang tidak berhubungan dengan pelayanan pasien/dokter asuransi

Instansi/peru-sahaan resmi dan diakui

10/tahun Surat Pengangkatan


2.3.3 Ranah III : Kinerja Pengabdian Masyarakat/Profesi


1. Penyuluhan/memberikan penyuluhan di rumah sakit/instansi tempat kerja (minimal 10 orang)

Kegiatan diakui oleh yang berwenang di

tempat kerja 5/kegiatan

Surat penugasan yang berisi topik acara dan daftar

hadir

2.

Penyuluhan/memberikan penyuluhan di masyarakat/narasumber di radio, televisi, pengasuh rubrik kesehatan di media massa cetak/online (minimal 10 orang)

Kegiatan diakui oleh yang berwenang di

tempat acara 5/kegiatan

Undangan yang berisi topik dan atau daftar hadir

3.

Terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan untuk pelayanan medis (bakti sosial, korban bencana, menjadi tim medis haji, tim kesehatan pemerintahan, dll)

Diselenggarakan oleh LSM/

perhimpunan profesi/ pemerintah/

komunitas masyarakat

2/tugas Surat

tugas/undangan

21



4.

Menjadi pengurus organisasi profesi, tim/panitia (bukan panitia kegiatan ilmiah)/ pokja/ tim adhoc Organisasi keprofesian

yang terkait dengan perannya sebagai dokter

SK Organisasi • lokal 2/tugas • nasional 5/tugas • regional, internasional 6/tugas


2.3.4 Ranah IV : Kinerja Publikasi Ilmiah


1. Buku ajar (text book) : Buku Ajar yang terkait

pendidikan kedokteran

Bukti tulisan dan judul buku

• Penulis pertama 4/topik • Penulis kedua, dst 3/topik

2. Publikasi penelitian di jurnal / majalah ilmiah tingkat nasional, regional :

Majalah/ jurnal yang

terakreditasi • Penulis pertama 8/artikel

• Penulis kedua, dst 5/artikel

3.

Publikasi penelitian di jurnal / majalah ilmiah tingkat internasional :

• Penulis pertama 15/artikel • Penulis kedua, dst 7/artikel

4. Publikasi tinjauan pustaka di jurnal / majalah ilmiah :

• Nasional 5/artikel

23


• Internasional 8/artikel Jenis Kegiatan Kriteria Pengakuan Nilai SKP Dokumen Bukti

5. Publikasi laporan kasus di jurnal / majalah ilmiah tingkat nasional, regional, internasional

5/artikel

6. Publikasi artikel kesehatan di media massa cetak/online/website

Media massa 3/artikel Bukti tulisan yang

diterbitkan di media massa tulis

7. Presentasi makalah bebas oral : Fotokopi makalah,

• Nasional Forum diakui IDI 5/makalah surat keterangan dari penyelenggara

asli/sertifikat partisipasi asli

• Internasional Forum diakui Bidang

P2KB IPD 10/makalah

8.

Makalah poster : Fotokopi makalah, surat keterangan

dari penyelenggara asli/sertifikat

partisipasi asli

• Nasional Forum diakui IDI 4/poster

• Internasional Forum diakui Bidang

P2KB IPD 8/poster



9. Menulis buku karya ilmiah populer :

Diterbitkan dan disebarluaskan

• Penulis tunggal 12/buku Bukti buku dgn ISBN • Tim penulis

10. Menulis buku pedoman, standar, SOP untuk kalangan eksternal/umum

5/buku Bukti buku

11. Menerjemahkan buku, menjadi editor 5/buku Bukti buku

12. Menulis buku pedoman, standar, SOP untuk kalangan internal instansi

3/buku Bukti buku

25


2.3.5 Ranah V : Kinerja Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan



1. Menjadi pembimbing karya ilmiah / tesis / disertasi

Perguruan tinggi yang terakreditasi

6/judul Bukti Penugasan

2.

Mengajar secara terstruktur :

di fakultas kedokteran/kedokteran gigi 1/ 4 jam mengajar

Fakultas keperawatan/Akademi kesehatan lainnya

1/6 jam

mengajar

3.

Kajian mitra bestari (peer review), diskusi kasus/klinik bersama pakar/kasus sulit/kasus kematian Kegiatan resmi

internal tempat kerja

Undangan, portofolio topik dan daftar hadir • Penyaji 10/kegiatan

• Peserta aktif 5/kegiatan Peneliti pertama 3/penelitian


Peneliti kedua, dst 2/penelitian


4.

Melanjutkan pendidikan yang berhubungan dengan bidang kedokteran : Pendidikan lanjutan

yang masih berhubungan dengan bidang kedokteran

Ijazah/surat tanda selesai pendidikan

• Melanjutkan pendidikan Subspesialis 50/tahun • Melanjutkan pendidikan S3 50/tahun • Melanjutkan pendidikan S2 10/tahun

5

Melakukan penelitian mandiri yang berhubungan langsung dengan profesinya Harus sudah pernah

dipresentasikan diseminar

Bukti hasil penelitian dan bukti pernah dipresentasikan

Peneliti pertama 6/penelitian Peneliti kedua, dst 3/penelitian

6

Melakukan penelitian yang berhubungan dengan manajemen pendidikan kedokteran/kesehatan

Harus sudah pernah dipresentasikan

diseminar/simposium

Bukti hasil penelitian dan bukti pernah dipresentasikan Peneliti pertama 3/penelitian

Peneliti kedua, dst 2/penelitian

27


BAB 3 VERIFIKASI KEGIATAN P2KB IPD

Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), khususnya Bidang P2KB dan Sertifikasi Tambahan bertugas untuk menyelenggarakan, memacu, mengawasi serta memantau aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dokter spesialis penyakit dalam dan para subspesialis dalam ilmu penyakit dalam. Semua aktivitas P2KB tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan KIPD. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, akreditasi kegiatan P2KB adalah wewenang IDI (cq. BP2KB atau TP2KB IDI) dengan rekomendasi penilaian dari Bidang P2KB IPD Pusat atau Cabang. 3.1 Penilaian Berkala

Setiap anggota PAPDI dianjurkan untuk melaporkan kegiatan P2KB nya secara berkala (1 tahun sekali). Hal ini untuk mencegah penumpukan pengajuan di tingkat cabang atau pun pusat yang menyebabkan terlambatnya proses pengajuan resertifikasi kompetensi dan re STR yang bersangkutan.

Anggota wajib melaporkan kegiatan P2KBnya kepada Bidang P2KB IPD Cabang/Pusat selambat-lambatnya tanggal 30 Juni setiap tahunnya untuk kegiatan P2KB yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Contohnya, untuk kegiatan P2KB Januari – Desember 2014 wajib dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015. Anggota dengan kompetensi Spesialis Penyakit Dalam (SpPD) melaporkan kegiatan P2KB kepada Bidang P2KB Cabang sedangkan

28

anggota dengan kompetensi Subspesialis Penyakit Dalam (SpPD, Konsultan) melaporkan kegiatan P2KBnya kepada Bidang P2KB Pusat. Bagi Cabang PAPDI yang mempunyai 2 orang anggota PAPDI dengan konsultan yang sama, maka verifikasi kegiatan P2KB untuk konsultan tersebut dapat dilakukan di Cabang PAPDI tersebut. Jika anggota dengan konsultan yang sama berjumlah 1 orang atau kurang, maka verifikasinya dilakukan oleh Bidang P2KB Pusat. Cabang yang hanya mempunyai 1 orang anggota dengan konsultan yang sama diperbolehkan untuk bergabung dengan cabang lain dalam verifikasi kegiatan P2KB-nya. Namun Komisi P2KB cq Ketua PAPDI Cabang tersebut harus memberitahukan kepada Komisi P2KB IPD Pusat agar semua data verifikator kegiatan P2KB diketahui oleh Komisi P2KB IPD Pusat. Alur yang dipilih harus dilaporkan ke Komisi P2KB IPD Pusat. Tim verifikasi P2KB Pusat terdiri atas para ex-officio perhimpunan seminat. Tim ini bertugas memverifikasi kegiatan P2KB untuk anggota dengan kompetensi Subspesialis Penyakit Dalam sesuai dengan peminatannya.

29


Skema 3. Tata cara Penilaian Berkala untuk SpPD dan Konsultan

1

Anggota PAPDI memulai proses

pengajuan penilaian (1 tahun sekali)

Bidang P2KB IPD PAPDI Cabang : • Memverifikasi kegiatan P2KB anggota

dengan kompetensi SpPD • Input data kegiatan tersebut pada data

base anggota (bagi anggota yang belum menginput data ke program registrasi online)

• Mengirim laporan hasil verifikasi ke Bidang P2KB Pusat KIPD

Bidang P2KB IPD Pusat : • Melakukan rekapitulasi laporan

penilaian berkala dari Komisi Cabang • Memverifikasi kegiatan P2KB anggota

dengan kompetensi Konsultan

2 3

SpPD

Anggota dapat melihat hasil penilaian dengan cara

mengakses account masing-masing pada website KIPD

1

Konsultan

30

1. Anggota PAPDI mengirimkan pengajuan penilaian berkala beserta berkas persyaratan kepada Komisi P2KB IPD Cabang. Diharapkan anggota yang bersangkutan sudah mengisi buku log baik dalam format softcopy maupun hardcopy.

2. Komisi P2KB IPD Cabang menilai berkas pengajuan. Bagi anggota yang belum mengisi kegiatan P2KBnya pada buku log, maka Bidang P2KB IPD Cabang bertugas untuk menginput kegiatan anggota tersebut. Setelah menilai berkas yang diajukan Komisi P2KB IPD Cabang mengirimkan laporan hasil nilai SKP yang telah diverifikasi (Form P2KB 03) kepada Komisi P2KB IPD Pusat dan kepada anggota yang bersangkutan.

3. Bidang P2KB IPD Pusat melakukan rekapitulasi laporan hasil penilaian berkala yang disampaikan Komisi P2KB IPD Cabang.

4. Anggota menerima tembusan hasil verifikasi (form P2KB 03) Adapun persyaratan penilaian berkala adalah : 1. Mengisi formulir penilaian (Form P2KB 01) 2. Mengisi borang penilaian kegiatan P2KB IPD (Buku Log) 3. Menyertakan dokumen bukti mengikuti kegiatan P2KB IPD 4. Menyertakan bukti asli transfer biaya penilaian berkala disetorkan

ke rekening KIPD

3.2 Pengajuan Resertifikasi Kompetensi dan Registrasi Ulang STR Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang, seorang dokter sesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam konsultan harus sudah mengajukan permohonan penilaian kepada KIPD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat kompetensinya. Sesuai dengan peraturan Konsil, tatacara pengajuan registrasi ulang untuk mendapatkan STR ulang yaitu pemohon mengajukan

31


permohonan ke KKI melalui kolegium terkait. Oleh karena itu, pada saat mengajukan resertifikasi kompetensi, anggota PAPDI harus menyertakan pula persyaratan untuk mengajukan registrasi ulang ke KKI.

Gambar 4. Tata Cara Permohonan Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Ulang

3

Anggota PAPDI : mengirimkan formulir dan persyaratan resertifikasi

kompetensi dan registrasi ulang

Bidang P2KB IPD Cabang : memeriksa jumlah SKP yang telah dicapai oleh anggota

pada database anggota

Anggota PAPDI : untuk dipenuhi kekurangannya

Sudah

memenuhi syarat

Tida

1

2

Y

KKI : menerbitkan STR

ulang

2

KIPD : MenerbitkanSertifik

at kompetensi l

Anggota PAPDI

• Sertifikat Kompetensi • Fotokopi sertifikat yang

dilegalisir asli (9 lembar)

• Persyaratan registrasi ulang • Fotokopi sertifikat yang

dilegalisir asli (1 lembar) • STR ulang asli • Fotokopi STR

yang dilegalisir asli (3 lembar)

4

4

5

Bidang P2KB IPD Pusat : periksa persyaratan

permohonan

Rekomendasi pencapaian nilai minimum angka kredit

anggota PAPDI

32

1. Anggota PAPDI mengajukan penilaian resertifikasi kompetensi dengan pengirimkan formulir pengajuan beserta berkas persyaratan kepada Komisi P2KB IPD Cabang.

2. Komisi P2KB IPD Cabang memeriksa jumlah SKP pada database P2KB yang telah dikumpulkan oleh anggota PAPDI. Jika angka kredit yang bersangkutan telah cukup dan yang bersangkutan dinyatakan LAYAK, maka Komisi P2KB IPD Cabang akan menerbitkan rekomendasi hasil pencapaian jumlah SKP ditujukan kepada Komisi P2KB IPD Pusat. Jika hasil rekapitulasi akhir angka SKP yang sudah dilaporkan tidak mencukupi jumlahnya maka yang bersangkutan diberikan waktu selama 6 bulan untuk memenuhi kekurangan angka SKPnya.

3. Komisi P2KB IPD Pusat memeriksa persyaratan permohonan kemudian meneruskan permohonan pada KIPD agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensinya.

4. KIPD menerbitkan sertifikat kompetensi yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi asli dan 9 lembar fotokopi legalisir asli akan dikirimkan kepada anggota. Sedangkan 1 lembar legalisir asli beserta persyaratan registrasi ulang akan dikirimkan ke KKI untuk proses penerbitan STR ulang.

5. KKI meneliti persyaratan permohonan. Jika permohonan disetujui, maka KKI akan menerbitkan STR baru selambat-lambatnya 3 bulan setelah berkas diterima KKI dari KIPD. STR asli dan 3 lembar fotokopi legalisir asli akan dikirimkan langsung kepada pemohon, dengan tembusan DinKes Kabupaten/Kota dan PB IDI atau PB PDGI.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, pada saat anggota PAPDI mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi ulang, maka yang bersangkutan harus menyertakan pula persyaratan mengajukan STR ulang.

33


3.2.1 Resertifikasi Kompetensi

Persyaratan pengajuan resertifikasi kompetensi adalah sebagai berikut : a. Formulir pendaftaran resertifikasi kompetensi (Form P2KB

02) b. Fotokopi kartu anggota PAPDI yang masih berlaku c. Fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku d. Foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna 2 buah Kepada anggota yang harus memenuhi kekurangan angka SKPnya dimana masa berlaku sertifikat kompetensi dan STRnya sudah habis, maka KIPD akan menerbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan ada di bawah pembinaan tambahan untuk kegiatan P2KB dan surat tersebut berlaku selama maksimal 6 bulan. Dengan demikian masa berlaku sertifikat kompetensi ulangnya akan dimulai lagi sejak yang bersangkutan dinyatakan kompeten karena sudah memenuhi angka SKPnya.

3.2.2 Registrasi Ulang STR : a. Fotokopi STR dokter/dokter spesialis atau dokter gigi/dokter

gigi spesialis yang masih berlaku b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang

mempunyai SIP (nomor SIP dicantumkan) c. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan

ketentuan etika profesi (bermaterai) d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar

dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar e. Bukti asli transfer biaya registrasi dari bank ke rekening

Konsil Kedokteran Indonesia f. Fotokopi sertifikat kompetensi baru yang dilegalisir asli oleh

KIPD dilengkapi oleh KIPD

34

BAB 4 PENGAJUAN SURAT IJIN PRAKTIK (SIP)

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa proses akhir dari rangkaian kegiatan P2KB yang harus dikerjakan oleh setiap dokter di Indonesia, termasuk dokter spesialis penyakit dalam, adalah pemberian Surat Ijin Praktik (SIP). Salah satu persyaratan penerbitan SIP adalah rekomendasi IDI. 4.1 Rekomendasi IDI

Gambar 5. Tata Cara Permohonan Rekomendasi IDI

Persyaratan rekomendasi IDI :

IDI Cabang/Wilayah :

Rekomendasi IDI untuk Ijin Praktik

Anggota PAPDI :

mengirimkan formulir dan persyaratan permohonan

rekomendasi IDI

IDI Cabang/Wilayah :

memeriksa berkas persyaratan yang disertakan dengan formulir


Memenuhi

persyaratan ?

Tidak

1

2

Y

2

35


a. Formulir permohonan rekomendasi (sesuai IDI cabang/wilayah setempat)

b. KTP c. Fotokopi kartu IDI yang masih berlaku d. Ijazah dokter dan dokter spesialis e. Rekomendasi dari PAPDI Cabang setempat f. Foto terbaru g. STR legalisir fotokopi h. Surat keterangan dari atasan langsung tempat bekerja asli i. Surat keterangan dari atasan langsung tempat praktik asli

4.2 Pengajuan SIP

Gambar 6. Tata Cara Permohonan Surat Izin Praktik

Tidak

Anggota PAPDI : mengirimkan formulir dan persyaratan permohonan

SIP

Sudin/Dinkes Setempat : memeriksa berkas

persyaratan yang disertakan dengan formulir


Memenuhi

persyaratan ?

1

2

Y

2

Sudin/Dinkes setempat:

Surat Ijin Praktik

Untuk Ijin Praktik pribadi di rumah, akan dilakukan survey lokasi oleh pihak

36

Persyaratan SIP : a. Formulir permohonan SIP (sesuai Sudin/Dinkes setempat) b. KTP c. STR legalisir asli d. Ijazah dokter dan dokter spesialis e. Rekomendasi dari PAPDI Cabang setempat f. Rekomendasi IDI cabang/wilayah g. Foto terbaru h. Surat keterangan dari atasan langsung tempat bekerja asli i. Surat keterangan dari atasan langsung tempat praktik asli

37


BAB 5 PENUTUP

Buku Pedoman ini pada dasarnya merupakan acuan bagi para penyelenggara dalam mengadakan kegiatan P2KB KIPD serta acuan bagi para dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit dalam konsultan dalam mengajukan resertifikasi ulang.

Sebagai suatu sistem yang masih baru, tentunya hal ini masih perlu pembenahan dan pentahapan dalam penerapannya. Namun hendaknya tahapan tersebut jangan terlalu jauh dari tujuan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama program P2KB IPD ini dapat mendekati apa yang diterapkan di negara-negara lain.

Diharapkan bahwa kelak program P2KB IPD ini dapat sesuai standar dasar yang ditetapkan WFME dan melibatkan peran serta aktif seluruh anggota PAPDI.

38

KEPUSTAKAAN 1. American Academy of Continuing Medical Education. 2. Hariyani S. Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan

Antara Dokter dengan Pasien. Diadit Media, Jakarta 2005. 3. Ikatan Dokter Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Program

Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Continuing Professional Development), Edisi ke-2. Jakarta 2013.

4. Konsil Kedokteran Indonesia. Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Profesional Kedokteran Berkelanjutan Draft III. Jakarta 2006

5. Sastroasmoro S. Professional Development and Improvement of Evidece-based Standards of Care. Concorcium for Medical Services. Ministry of Health, RI, 2003.

6. Soedirman M. Pedoman Regulasi P2KB. MPPK IDI. Jakarta, 2004. 7. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia.

Kolegium Ilmu Penyakit Dalam - Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, 2014.

8. Undang-undang RI No. 29 tahun tentang Praktik Kedokteran. 9. WFME Continuing Professional Development. WFME Global

Standards for Quality Improvement. WFME Office University of Copenhagen. Denmark, 2003.

39


Lampiran 1 :

FORMULIR PENGAJUAN PENILAIAN BERKALA

40

Lampiran 2 :

LOG KEGIATAN P2KB IPD

I. Kinerja Pembelajaran Seminar/Simposium, Hands on (wet) workshop, Dry workshop

(sebagai peserta)

No Nama

Kegiatan

Tempat, Waktu

Kegiatan Penyelenggara

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

Membaca jurnal dan menjawab uji diri

No Tanggal Kegiatan

Judul Artikel Nama

Majalah/Jurnal Offline/Situs Web

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

41


II. Kinerja Profesional Seminar/Simposium, Hands on (wet) workshop, Dry workshop

(sebagai pembicara, instruktur)

No Nama

Kegiatan

Tempat, Waktu

Kegiatan

Judul Makalah

Penyelenggara Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

Seminar/Simposium, Hands on (wet) workshop, Dry workshop (sebagai moderator, panitia)

No Nama

Kegiatan

Tempat, Waktu

Kegiatan

Judul Makalah

Penyelenggara Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

42

Menangani Pasien di tempat Kerja 1. Pasien rawat jalan

No Lembaga

Tempat Kerja Jumlah Pasien

Periode Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

2. Pasien rawat inap

No Lembaga


Periode Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

3. Pasien Konsultasi

No Lembaga


Periode Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

4. Melakukan tindakan

No Lembaga

Tempat Kerja Jumlah

Tindakan Periode

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

43


Menjadi manager/direktur/pejabat pada instansi kesehatan

No Instansi Jabatan Periode

Menjabat Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

III. Kinerja Pengabdian Masyarakat/Profesi Penyuluhan kesehatan di tempat kerja/di masyarakat

No Tempat dan

Waktu Kegiatan

Sasaran Penyelenggara Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

44

Keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan untuk pelayanan medis (bakti sosial, korban bencana, menjadi tim medis haji, tim kesehatan pemerintahan, dll)

No Periode

Kegiatan

Jenis Kegiatan kemasyarakatan

yang diikuti Penyelenggara

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP Menjadi pengurus organisasi profesi, terlibat dalam tim adhoc/panitia

(bukan panitia kegiatan ilmiah)/pokja

No Periode

Kegiatan

Nama Organisasi/Tim

Adhoc/Pokja/Panitia Jabatan Skala

Nilai SKP

Nomor Dokumen

45


IV. Kinerja Publikasi Ilmiah

Menulis di Buku Ajar Pendidikan Kedokteran/kesehatan

No. Judul Nama Buku Ajar

Edisi dan

Tahun Terbit

Penulis keberapa

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP


Publikasi penelitian/tinjauan pustaka/laporan kasus di jurnal/ majalah ilmliah Keterangan tabel : - Bentuk publikasi : penelitian/ tinjauan pustaka/ laporan kasus - Status majalah / jurnal : nasional/ regional/ internasional - Penulis keberapa : sebutkan ybs termasuk penulis keberapa

No. Judul Publikasi

Bentuk Publikasi

Nama Majalah/

Jurnal

Edisi & Periode Terbit

Status Majalah/ Jurnal

Penulis keberapa

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

47


Publikasi artikel kesehatan di media massa (termasuk menjadi pengasuh rubrik kesehatan di media massa cetak/ radio/ tivi / online)

No. Judul Nama Media

Massa

Edisi dan Tahun Terbit

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

Presentasi Makalah Bebas Oral/ Poster di acara ilmiah

No. Judul

Publikasi Bentuk

Publikasi

Nama Kegiatan

Ilmiah

Edisi & Periode Terbit

Skala Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP Keterangan tabel : - Bentuk publikasi : makalah bebas oral (MB)/ poster - Skala : nasional/ internasional

48

Menulis karya ilmiah populer/pedoman/standar/SOP

No. Judul

Publikasi Bentuk

Publikasi Periode Terbit

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP Keterangan tabel : - Bentuk publikasi : buku tunggal penulis keberapa/

pedoman/ standar/ SOP

49


V. Kinerja Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Menjadi pembimbing karya ilmiah/ tesis/ disertasi

No. Bulan & Tahun

Kegiatan

Judul Penelitian

Institusi Nilai SKP Nomor

Dokumen

Total SKP

Mengajar secara terstruktur di institusi pendidikan kesehatan/ kedokteran

No. Topik

Bahasan Institusi

Lama jam mengajar

Nilai SKP Nomor

Dokumen

Total SKP

50

Melanjutkan pendidikan subspesialis/ doktor/ magister yang berhubungan dengan bidang kedokteran, di luar domisilinya

No. Jenis

Pendidikan Lanjutan

Tahun Pendidikan

Institusi dan Kota/Negaranya

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

Melakukan penelitian klinis (termasuk penelitian dalam rangka penyelesaian pendidikannya)

No. Judul

Penelitian Nama

Pembimbing Keperluan

Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

51


Kajian mitra bestari (peer review), diskusi kasus/klinik bersama pakar/diskusi kasus sulit/diskusi kasus kematian

No. Judul Diskusi Peran serta Jenis diskusi Nilai SKP

Nomor Dokumen

Total SKP

52

Lampiran 3 : FORMAT SURAT KETERANGAN JUMLAH PASIEN DAN TINDAKAN

KOP TEMPAT KERJA SURAT KETERANGAN

No. Yang bertanda-tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Nama tempat kerja : Alamat tempat kerja :

SELAKU ATASAN LANGSUNG

Dengan ini menyatakan bahwa : Nama : Adalah benar bekerja/ berpraktik di instansi kami sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Penyakit Dalam Konsultan ....* Sebagai bahan pertimbangan, jumlah kasus rawat jalan, rawat inap, konsultasi dan jumlah tindakan yang sudah ditangani oleh yang bersangkutan selama 1 tahun terakhir, sebagai berikut :

Periode (bln/thn sd

bln/thn)

Jumlah Pasien

Rawat Jalan

Jumlah Pasien

Rawat Inap

Jumlah Pasien

Konsultasi

Jumlah Tindakan

Surat keterangan ini dibuat dalam rangka penilaian kegiatan P2KB IPD yang bersangkutan. ......................., ............................ Nama Jabatan

53


Lampiran 4 :

FORMULIR HASIL LAPORAN PENILAIAN BERKALA

54

Lampiran 5 :

FORMULIR PENGAJUAN RESERTIFIKASI KOMPETENSI

55


Lampiran 6 : FORMAT SURAT REKOMENDASI RESERTIFIKASI

KOMPETENSI DARI KOMISI P2KB IPD CABANG KOP SURAT PAPDI CABANG

SURAT REKOMENDASI RESERTIFIKASI KOMPETENSI No. Berdasarkan penilaian atas jumlah SKP yang telah dikumpulkan dan dinilai oleh Komisi P2KB IPD Cabang pada saat penilaian berkala, maka kami merekomendasikan : Nama : .............................................................................................. No. Anggota PAPDI : .............................................................................................. Kompetensi : .............................................................................................. Masa berlaku serkom/STR : .............................................................................................. Periode penilaian : ............................... s/d ................................... Jumlah Nilai SKP yang sudah dikumpullkan :

Kinerja Total SKP yang

dikumpulkan Ketentuan Min

dan Max Total SKP

yang diakui I. Pembelajaran Minimal 50

Maksimal 75

II. Profesional Minimal 75 Maksimal 150

III. Pengabdian Masyarakat/Profesi

Minimal 25 Maksimal 50

IV. Publikasi Ilmiah Minimal 0 Maksimal 100

V. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan

Minimal 0 Maksimal 100

Konsultan : Ranah IV atau V wajib ada, Minimal 25 Maksimal 50 untuk memperoleh sertifikat kompetensi ulang sebagai *Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan ......

.................................., .................................. Ketua Komisi P2KB IPD Cabang ..............................................................

56

Lampiran 7 :

FORMULIR PENDAFTARAN REGISTRASI ULANG KKI

57


58

Lampiran 8 :

SURAT PERNYATAAN MEMATUHI ETIKA PROFESI

59


Lampiran 9 :

PERNYATAAN SEHAT FISIK DAN MENTAL

60

61


62

Documents

PETUNJUK TEKNIS DAN BUKU LOG ILMU PENYAKIT …kolegiumipd.org/img/Buku-juknis-P2KB- IPD-2014.pdf · 1.1. Latar Belakang ... Lampiran 1. Formulir Pengajuan Penilaian Berkala ... SpPD,