PETUNJUK TEKNIS DEKONSENTRASI BIDANG …

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK

1 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TA 2020

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil

pemerintah pusat dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 ini kembali

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan bidang PPPA yang menjadi

kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan asas

dekonsentrasi. Pelimpahan tersebut diikuti dengan penyediaan anggaran Kementerian

PPPA yang berupa anggaran dekonsentrasi bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

atas terbitnya Perubahan Pertama Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi PPPA

2020. Juknis yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran kegiatan yang akan

dilaksanakan dan pelaporan yang harus dilaksanakan ini disusun sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi PPPA tahun 2020. Terdapat beberapa perubahan

dalam juknis ini khususnya mengenai penggunakan dana dekonsentrasi sebagai upaya

percepatan penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.

Penyusunan Juknis ini telah melibatkan banyak pihak, namun demikian disadari

bahwa Juknis ini belum sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan sangat

kami nantikan dari berbagai pihak, guna penyempurnaan di masa mendatang. Kami

berterima kasih atas bantuan, dukungan, dan partisipasi semua pihak baik langsung

maupun tidak langsung atas terbitnya Juknis ini. Semoga dalam melaksanakan kegiatan,

kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan Rahmat-Nya.

Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait sebagai

proses bagi kita bersama, Pusat dan Daerah dalam mendukung dan menuju upaya

pencapaian sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

Sekretaris Kementerian

Pribudiarta Nur Sitepu

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6

TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah perlu dilakukan pelimpahan program, kegiatan, dan anggaran

sebagian urusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas

dekonsentrasi;

b. bahwa kondisi pandemi penyebaran dan penularan

Corona Virus Disease 2019 di Indonesia terusmengalami peningkatan dan menimbulkan korbanjiwa serta kerugian material, immaterial, dan

berdampak pada aspek kesehatan, sosial, sertaekonomi masyarakat termasuk kelompok rentan;

c. bahwa perempuan, anak, lansia dan penyandangdisabilitas merupakan kelompok yang rentan

terdampak paparan Corona Virus Disease 2019,sehingga diperlukan upaya pencegahan melaluigerakan bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlumenetapkan Keputusan Sekretaris KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

tentang Perubahan atas Keputusan SekretarisKementerian Pemberdayaan Perempuan dan

115

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4816);

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentangKementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, RealokasiAnggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam

rangka percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (COVID-19);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentangPedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1735);

6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 33 Tahun 2020 tentangTim Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita Untuk

Melindungi Perempuan dan Anak Dari BahayaPenularan Corona Virus Disease 2019;

7. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan danRealokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam

Rangka Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Perubahan atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut Juknis Revisi Pelaksanaan

Dekonsentrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA), Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL), Kertas Kerja

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL), dan Petunjuk Operasional Kegiatan yang menampung dana APBN yang pengelolaannya menjadi

tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Juknis Revisi

Pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.

KETIGA : Juknis Revisi Pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan acuan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah

Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Penanggungjawab Program,

dan satuan kerja lain yang terkait untuk:

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

dan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagai bagiandan menjadi satu kesatuan dari DIPA dan POKdana Dekonsentrasi tahun anggaran 2020;

b. Memberikan panduan kepada para pengelolakeuangan dan penanggungjawab kegiatan agar

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan danperaturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melakukan pembukuan, pencatatan, pelaporan danpenyimpanan dokumen pengelolaan dekonsentrasidengan baik dan benar;

d. Melaksanakan kegiatan dekonsentrasi secara efektifdan efisien dalam rangka mencapai indikator

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


kinerja kegiatan dan program yang telah ditetapkan;

e. Melaksanakan pengelolaan barang milik negaradekonsentrasi secara tertib administrasi, tertib

hukum, dan tertib fisik;

f. Menjamin penyerapan anggaran per triwulan secara

proporsional, yaitu minimal 25% setiap triwulan;

g. Menyampaikan laporan sesuai PeraturanPemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan secara tepat waktu selambat-

lambatnya tanggal 10 hari kerja setelah triwulanyang bersangkutan berakhir untuk 34 satuan kerja

pelaksanaan dekonsentrasi provinsi ke unitorganisasi di Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak;

h. Menyampaikan Laporan Barang Kuasa PenggunaBarang setiap semester dan tahunan sesuai Sistem

Akuntansi Pemerintah;

i. Menyampaikan Laporan Keuangan melalui Unit

Akuntansi KPA (UAKPA) secara bulanan,triwulanan, semesteran, dan tahunan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KEEMPAT : Gubernur dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatur pelaksanaan

dekonsentrasi, harus tetap berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian ini.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal April 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

17

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Keputusan Sekretaris Kementerian PP dan PA 3

Daftar Isi 7

Daftar Tabel 8

BAB I PENDAHULUAN 9

A Latar Belakang 9

B Maksud dan Tujuan 12

C Ruang Lingkup 12

D Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi 13

BAB II PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PPPA TA 2020 15

A Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 15

B Perencanaan Pelaksanaan DIPA 16

C Pengorganisasian, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan DIPA 18

D Menu Keluaran, Komponen dan Subkomponen pada DIPA 19

E Kerangka Acuan Kerja Sub Komponen 20

BAB III PENGATURAN TENTANG REVISI DIPA 49

A Ruang Lingkup dan Batasan Revisi Anggaran 49

B Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran 49

C Pengesahan dan Penyampaian Revisi DIPA 50

BAB IV PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA 51

A Dasar Pengeluaran Negara 51

B Pencatatan Komitmen oleh PPK dan KPPN 52

C Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP 53

BAB V PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN 68

A Pengawasan 68

B Pengendalian 68

C Pelaporan 69

D Reward dan Punishment 70

BAB VI PENUTUP 71

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


DAFTAR TABEL

Tabel 1, Indikator Kinerja Kegiatan Dekonsentrasi Bidang PP dan PA TA 2020 16

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan,

khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya

yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan

anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,

namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi,

manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan,

kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan

dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih

belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak

sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif

rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan

kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan

memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem yang

terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat

mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas.

Saat ini penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia

cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dengan jumlah kasus dan jumlah

kematian terus meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas daerah. COVID-19 telah

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


ditetapkan sebagai pandemic global oleh World Health Organization (WHO) pada

tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan

sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas termasuk kelompok

rentan yang terdampak paparan COVID-19. Untuk itu diperlukan upaya pelayanan

perlindungan kelompok rentan tersebut yang efektif dan mengedepankan prinsip

kepentingan yang terbaik bagi perempuan, anak, dan keluarganya. Dalam upaya

meningkatkan efektifitas perlindungan kepada kelompok rentan tersebut, Kemen

PPPA telah melaksanakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka

percepatan penanganan Covid-19 dengan mengacu pada Inpres nomor 4 tahun

2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang

dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Surat Edaran

Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan

Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan

COVID-19. Upaya ini termasuk dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Dekonsentrasi PPPA tahun 2020.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam pencegahan

dan percepatan penanganan COVID-19 kepada kelompok rentan, Kemen PPPA telah

menginisiasi program gerakan bersama jaga keluarga kita atau disingkat dengan

Gerakan Berjarak dengan hastag #berjarak. Gerakan ini adalah sebuah upaya

bersama untuk memastikan bahwa perempuan dan anak aman bersama keluarga

untuk menghadapi bahaya paparan Covid-19. Dalam pelaksanaannya gerakan

berjarak akan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah

(Provinsi, Kab/kota), Desa/kelurahan, para pemangku kepentingan lainnya

termasuk PKK, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga keagamaan

dll. Secara khusus, gerakan berjarak akan menggalang jejaring Kemen PPPA (Dinas

PPPA Provisi dan Kab/Kota, anggota Forum Anak Nasional dan Daerah/FAN dan

FAD, psikolog dan konselor Pusat Pembelajaran Keluarga /PUSPAGA, Fasilitator

Sekolah Ramah Anak (SRA), aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat/PATBM, UPTD PPA, P2TP2A, Forum Puspa, Satgas PPA) untuk bahu-

membahu dan berbagi sumberdaya dalam upaya memastikan perempuan dan anak

aman dan terpenuhi hak-hakya di keluarga, rumah dan lingkungannya. Dalam

gerakan berjarak ini, sudah dirumuskan 10 (sepuluh) aksi gerakan berjarak yang

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


akan dilaksanakan oleh para Tim Relawan Berjarak (TRB) di tingkat

dusun/RW/dan RT.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan

absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan

pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi

kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri

atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan

Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan

Dasar. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa

dalam penyelenggaraan urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah

pusat dapat melalui 1) dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat; 2) dengan cara

melimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada

instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau 3)

Dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian,

dekonsentrasi disusun untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target program.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalokasikan

dana dekonsentrasi untuk mendukung tercapainya target-target Rencana Kerja

Pemerintah tahun 2020, melalui peran serta pemerintah daerah provinsi. Peran

serta tersebut tertuang dalam bentuk subkomponen yang sudah ditetapkan,

sehingga bila dilaksanakan dengan baik akan mendukung tercapainya peningkatan

kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak.

Berbagai macam permasalahan sektor pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak yang muncul di daerah, khususnya terkait dengan 1) kualitas

hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan,; 2) perlindungan

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tindak perdagangan orang; 3)

kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan;

serta 4) Pencagahan dan percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Hal ini perlu

disikapi dengan semakin mengoptimalkan peran daerah yang memang mengalami

langsung permasalahan tersebut. Selain itu, aspek geografis dari wilayah Indonesia

yang sangat luas menuntut adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan

kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara pusat

dan daerah melalui kegiatan dekonsentrasi.

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan melalui kegiatan dekonsentrasi

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak digunakan untuk

menunjang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penguatan kapasitas

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Pertama Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020

disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan pelimpahan sebagaian urusan pemerintah dalam bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersifat nonfisik, melalui

pelaksanaan dekonsentrasi.

Perubahan Pertama Petunjuk teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020

disusun dengan tujuan antara lain:

1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pada mekanisme yang telah

ditentukan khususnya terkait dengan pandemik COVID-19.

2. Memenuhi sasaran kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam

mendukung percepatan pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak

Anak

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


penyelenggaraan kegiatan, monitoring/evaluasi baik yang dilakukan oleh

pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan pelaporan kegiatan yang telah

dilaksanakan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan

dekonsentrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa

peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam pencegahan dan

penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mendukung

pelembagaan PPPA.

D. MEKANISME PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pelaksanaan dan penatausahaan dekonsentrasi mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan beberapa acuan yang menjadi pijakan

dalam proses manajemen operasional, antara lain:

1. Dana dekonsentrasi PPPA merupakan dana APBN dari Kemen PPPA yang

dilimpahkan kepada dinas yang melaksanakan urusan PPPA (Dinas PPPA atau

dengan nomenklatur lain) di provinsi.

2. Pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan untuk kegiatan bersifat non fisik yaitu

kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

Kegiatan non fisik yang dimaksud antara lain: bimbingan teknis dan

pelatihan. Kegiatan non fisik ini menggunakan akun belanja barang sesuai

peruntukkannya.

3. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, maka sebagian kecil

dana dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk

pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan

barang/jasa dan penunjang lainnya. Besaran alokasi dana penunjang ini,

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi serta

disesuaikan dengan karakteristik kementerian/lembaga.

4. Perencanaan dan pemanfaatan dekonsentrasi PPPA mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024) dan

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPPA Tahun 2020-2024, Renja

Kementerian PPPA Tahun 2020 dan RKP Tahun 2020.

5. Dana dekonsentrasi PPPA bukan merupakan dana utama dalam

penyelenggaraan program/kegiatan PPPA di daerah, sehingga pemerintah

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana untuk pelaksanaan urusan

PPPA.

6. Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana

dekonsentrasi harus terintegrasi, terpadu dengan kegiatan yang berasal dari

sumber anggaran lainnya, tidak boleh duplikasi, dilakukan secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab.

7. Untuk meningkatkan kinerja Dinas PPPA Provinsi dalam Pelaksanaan

dekonsentrasi PPPA, Dinas PPPA Provinsi diperkenankan/dapat melibatkan

Dinas PPPA Kabupaten/Kota, dan UPTD PPA dalam melaksanakan

kegiatannya. Dinas PPPA Provinsi sebagai penanggung jawab kegiatan dan

pengelola keuangan harus mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh

peraturan perundangan.

8. Dinas PPPA Provinsi dapat melibatkan Dinas PPPA Kabupaten/Kota mulai

dari perencanaan agar terjadinya sinkronisasi dan keberlanjutan program,

kemudian pelaksanaan kegiatan dan pemantauan evaluasi secara berkala.

9. Dinas PPPA Provinsi harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan

dekonsentrasi PPPA seoptimal mungkin dalam rangka pencapaian target

pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


BAB II

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PPPA

TAHUN ANGGARAN 2020

A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Dekonsentrasi yang termuat dalam DIPA TA 2020 Kemen

PPPA pada Program Partisipasi Lembaga Masyarakat merupakan implementasi

dari arah dan strategi kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemen PPPA 2020-

2024. Arah dan strategi kebijakan tersebut adalah:

1. Mendorong Percepatan Pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai

bidang pembangunan di tingkat pusat dan daerah;

2. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan

gender;

3. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang

pembangunan;

4. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari

kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);

5. Peningkatan pemenuhan hak-hak anak;

6. Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan

terhadap anak, traficking anak dan jaminan perlindungan pada anak

rentan/berkebutuhan khusus;

7. Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga;

8. Penguatan jejaring dan sinergitas kerjasama antara Kementerian PP PA

dengan lembaga masyarakat; dan

9. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perencanaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian

PPPA TA 2020, Pelaksanaan Dekonsentrasi ini menjadi bagian dari Program

Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, dalam kegiatan Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan

Perlindungan Perempuan di Daerah yang terdiri dari satu output, yaitu Penguatan

Kelembagaan PPPA (DEKON).

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Dekonsentrasi Bidang PP dan PA TA 2020

Kegiatan Sasaran Indikator

Kinerja Output Target

Peningkatan

Pengarusutamaan

Gender Dan

Perlindungan

Perempuan Di

Daerah

Meningkatnya

Pengarusutamaan

Gender dan

Perlindungan

Perempuan di

Daerah

Terlaksananya

Penguatan

Kelembagaan

PPPA

Penguatan

Kelembagaan

PPPA

(DEKON)

34

Provinsi

Sumber: Renja Kemen PPPA 2020

Sebagian besar target dari indikator kinerja kegiatan dalam tabel di atas

sumber datanya berasal dari pelaksanaan program dan kegiatan PP dan PA di

Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pelaksanaan dekonsentrasi Tahun

Anggaran 2020 diperuntukkan untuk mencapai sasaran dan target indikator

kinerja dari program/kegiatan dimaksud. Meskipun adanya keterbatasan dalam

proses pendanaan, namun sebagai konsekuensi pelaksanaan asas dekonsentrasi

dan otonomi daerah, tetap mewajibkan dukungan APBD untuk mendanai urusan

daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

melalui kegiatan dekonsentrasi.

B. PERENCANAAN PELAKSANAAN DIPA

Segera setelah diterimanya DIPA TA 2020 dan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020, segera dilaksanakan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Administrasi

a. Menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran Dekonsentrasi PPPA.

Penunjukkan Kepala Dinas PPPA Provinsi selaku Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang (KPA) oleh Gubernur. Selanjutnya Kepala Dinas PPPA

Provinsi selaku KPA menetapkan Surat Keputusan Penetapan Pejabat

Pengelola Keuangan Dekonsentrasi PPPA di tingkat provinsi yang

meliputi:

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

2) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

3) Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan

anggaran, diantaranya:

a) Pejabat akuntansi (petugas SAK dan SIMAK BMN);

b) Bendahara pengeluaran;

c) Staf pengelola satker (bila diperlukan); dan

d) Pejabat pengadaan/pejabat penerima hasil pekerjaan (bila

diperlukan).

b. Mencetak Rincian Kertas Kerja atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Satker dan ditandatangani oleh KPA yang bersangkutan yang berfungsi

sebagai:

1) Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas;

2) Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas;

3) Alat perencanan kebutuhan dana; dan

4) Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas

pelaksanaan anggaran.

c. Menyusun Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker

Penyusunan rencana penarikan dana harian tingkat satker mengacu pada

PMK Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana,

Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. Satuan kerja yang

mengelola APBN Dekonsentrasi Bidang PPPA TA 2020 wajib menyusun

perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana, yang

dibuat secara periodik yaitu bulanan, mingguan dan harian dan tepat

waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Substansi

Tahapan proses perencanaan substansi dalam pelaksanaan dekonsentrasi

PPPA, adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan

anggaran yang tersedia dalam DIPA dekonsentrasi;

b. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR),

Rincian Anggaran dan Belanja (RAB), spesifikasi teknis dan analisis harga

satuan disesuaikan dengan KAK/TOR yang sudah ditetapkan;

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


c. Melakukan perencanaan substansi kegiatan yang harus sesuai dengan

ruang lingkup kegiatan dekonsentrasi yang diatur dalam petunjuk teknis,

dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam

pelembagaan PPPA.

C. PENGORGANISASIAN, MONITORING DAN PELAPORAN PELAKSANAAN DIPA

Pengorganisasian pelaksanan DIPA Dekonsentrasi Bidang PPPA TA 2020

bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan DIPA

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meningkatkan upaya-upaya untuk

mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan DIPA yang dilaksanakan

oleh para pengelola kegiatan atau penanggungjawab kegiatan;

b. Setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan DIPA wajib memerhatikan

dan memedomani POK, RPK dan RPD serta ketentuan dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berlaku.

2. Melakukan koordinasi dan integrasi dalam pelaksanaan kegiatan

dekonsentrasi sesuai ruang lingkup kegiatan untuk mencapai peningkatan

kelembagaan PPPA.

3. Sebelum melaksanakan kegiatan dekonsentrasi, Satker wajib menyampaikan

perubahan POK untuk diteliti dan divalidasi oleh Biro Perencanaan dan Data

Kemen PPPA.

4. Anggaran yang telah dialokasikan untuk setiap output tidak dapat dialihkan

atau direvisi untuk membiayai output lain. Alokasi anggaran yang telah

dialokasikan untuk setiap komponen masih diperkenankan dialihkan atau

direvisi untuk membiayai komponen lain dalam satu output. Revisi yang

mengakibatkan penambahan/pengurangan biaya komponen harus diteliti dan

mendapatkan validasi terlebih dahulu oleh Biro Perencanaan dan Data

Kementerian PPPA.

5. Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap seluruh capaian

kegiatan yang bersumber dari dekonsentrasi diperlukan agar terdapat

kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel

hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari

program. Monitoring dan evaluasi dekonsentrasi ini merupakan upaya

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


meningkatkan performance pengelolaan program/ kegiatan dalam pencapaian

target yang telah ditentukan. Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi

pelaksanaan kegiatan secara administrasi dan substansi, yang saat ini berlaku

adalah:

a. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran (SMART DJA

Kemenkeu); dan

b. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (e-Monev

Bappenas).

6. Pelaporan dekonsentrasi disampaikan oleh KPA berupa :

a. Laporan Keuangan/BMN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

(UAKPA) kepada KPPN dan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran Eselon I (UAKPA E1), dengan periode laporan bulanan, triwulan

I dan III, semesteran, dan tahunan, waktu penyampaian laporan keuangan

yaitu:

1) Laporan bulanan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya;

2) Laporan triwulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya;

3) Laporan semesteran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

4) Laporan tahunan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dekonsentrasi tertuang

dalam Juknis Keuangan Dekonsentrasi PPPA Tahun 2018.

b. Laporan substansi dan dokumentasi terkait dengan output hasil kegiatan

pada masing-masing aktivitas diharapkan juga dapat disampaikan kepada

Biro Perencanaan dan Data dalam bentuk soft copy, dengan periode

laporan bulanan (paling lambat tanggal 25 setiap bulannya).

D. MENU KELUARAN, KOMPONEN DAN SUBKOMPONEN PADA DIPA

Nomenklatur kegiatan Dekonsentrasi PPPA pada dokumen perencanaan dan

penganggaran adalah Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan

Perempuan di Daerah dengan kode 047.08.5922. Keluaran/ouput dari kegaiatn

tersebut adalah Penguatan Kelembagaan PPPA (DEKON) dengan kode

047.08.5922.001. Adapun Komponen dan Sub Komponen pada output Penguatan

Kelembagaan PPPA (DEKON) tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelembagaan PP PA

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


1) Peningkatan kapasitas bagi APH dalam penanganan korban KDRT

2) Bimbingan Teknis Konseling Keluarga Kesetaraan Gender dan Hak Anak

3) Bimbingan Teknis Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui

Pendekatan Konvensi Hak Anak Bagi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat (PATBM)

4) Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Manajemen Kasus Bagi SDM Penyedia

Layanan Perlindungan Anak

5) Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan

Perempuan dan Anak (SIMFONI) PPA Ver. 2.0

6) Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Gerakan

Bersama Lindungi Keluarga Kita (Berjarak)

E. KERANGKA ACUAN KERJA SUB KOMPONEN

1. Peningkatan kapasitas bagi APH dalam penanganan korban KDRT

a. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian dari Kekerasan

berbasis Gender memiliki dampak terhadap korban yang kompleks

sehingga penyelesaiannya tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum

tetapi juga pemenuhan hak asasi manusia. Korban Kekerasan dalam

rumah tangga diberbagai wilayah Indonesia jumlahnya terus meningkat

dan membutuhkan pelayanan dan untuk memenuhi kebutuhan social

hak-hak yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun

2004 tentng Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. seperti hak

untuk mendapatkan perlindungan, informasi, layanan pengaduan,

pendampingan di semua tahap proses hukum, pelayanan kesehatan,

konseling, perlindungan dalam rumah aman dan pemberdayaan untuk

pemulihan kembali pada keadaan semula.

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bersumber pada

SIMFONI PPA menunjukkan bahwa terdapat 12.185 kasus kekerasan

dalam rumah tangga yang terlapor pada tahun 2018. Kemudian pada

tahun 2019, terdapat 6.660 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang

terlapor pertanggal 30 September 2019, selain itu data CATAHU Komnas

Perempuan 2019 menunjukkan bahwa sepanjang 2018 Lembaga Layanan

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


di Indonesia menangani 406.178 kasus kekerasan perempuan dengan

jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah

tangga sebanyak 71%. Kedua sumber data tersebut hanya berdasarkan

kasus yang sudah dilaporkan. Sedangkan Survai Pengalaman Hidup

Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 1

dari setiap 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan

fisik atau kekerasan seksual; 1 dari setiap 4 perempuan yang

pernah/sedang pernah mengalami kekerasan berbasis ekonomi; dan 1

dari 5 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan

psikis.

Tantangan yang dirasakan saat ini adalah pada proses penegakan

hokum karena tidak semua korban melaporkan kasusnya karena berbagai

alasan. Adanya delik aduan dalam penanganan kasus KDRT yang di atur

dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan implikasi

pentingnya peran APH untuk mencegah kasus KDRT agar tidak berulang.

Aparat Penegak Hukum adalah petugas layanan yang menjadi ujung

tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah proses

hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keberhasilan sebuah

proses hukum sangat ditentukan pada kualitas pemahaman dan

responsivitas aparat penegak hukum dalam penanganan yang mampu

menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban sesuai amanat

peraturan perundang-undangan.

Kendala yang paling dirasakan saat ini adalah belum tercapainya

kesamaan di kalangan Aparat Penegak Hukum tentang alat bukti kasus

kekerasan yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan

korban serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban. Kurangnya

responsivitas para Aparat Penegak Hukum terhadap para korban yang

mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus KDRT itu sendiri dan

banyak Aparat Penegak Hukum yang belum terlatih serta belum memiliki

perspektif kepentingan terbaik perempuan korban KDRT. APH

kekurangan personil yang secara khusus dan terampil menangani

permasalahan korban KDRT, sehingga perkembangan kasus tidak

berjalan seperti yang diharapkan.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada tahun 2017, 2018, 2019

dan dilanjutkan pada tahun 2020 ini Kementerian PP PA telah

merencanakan kegiatan pelatihan bagi APH secara bertahap di seluruh

wilayah Indonesia agar peningkatan kapasitas petugas layanan yang

kompeten dan responsif gender dalam penegakan hukum sehingga

kebutuhan korban dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

b. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud dari peningkatan kapasitas bagi APH dalam penangan

korban KDRT adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas

Aparat Penegak Hukum yang akan menjadi kelompok sasaran agar

dapat menjalankan tugas dalam penanganan, dan perlindungan

perempuan korban KDRT.

2) Tujuan

a) Menyamakan persepsi di kalangan aparat penegak hukum

tentang penanganan kasus KDRT yang responsive gender dan

pemenuhan kebutuhan perempuan korban KDRT.

b) Peningkatan kompetensi (knowledge, skills, attitude) APH dalam

penanganan dan perlindungan perempuan korban kekerasan

dalam rumah tangga yang responsive gender dengan

keterlibatan lembaga dan instansi terkait

c) Penerima Manfaat. Target Pelatihan adalah orang yang

merupakan perwakilan APH (Jaksa, Hakim, Polisi dan

Advokat/Pendamping Hukum) dan korban KDRT.

c. Strategi Pencapaian Keluaran

1) Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi APH dalam

penangan Kasus KDRT dilakukan melalui DIPA Satker Deputi Bidang

Perlindungan Hak Perempuan TA 2020 dalam bentuk UP/GUP dan LS.

2) Tahapan

Simulasi penanganan Kapasitas bagi APH Penanganan kasus KDRT

dilaksanakan dengan tahapan:

a) Penyampaian materi dan diskusi

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


b) Studi kasus

c) Simulasi penanganan

d. Waktu Pelaksanaan

Bulan Januari sampai dengan Desember TA. 2020.

e. Penceramah dan Pengajar

1) Penceramah

a) Kementerian PPPA

2) Pengajar

a) Pengajar Pusat

b) Pengajar Daerah

f. Peserta

Peserta Peningkatan Kapasitas bagi APH Penanganan Kasus KDRT

sebanyak 40 (empat puluh) orang setiap provinsi terdiri dari Jaksa, Polisi,

Hakim, Pendamping Hukum/Advokat dari Kab/Kota.

g. Jadwal Kegiatan Tentative

Waktu Topik Pelaksana

HARI PERTAMA

09.00-12.00 Registrasi

perwakilan APH (Jaksa, Hakim, Polisi dan Advokat/Pendamping Hukum) sebanyak 40 orang

12.00-13.00 Isoma

13.00-13.30

Kegiatan Pembukaan

13.30-13.45 PRE TEST

13.45– 15.00

Materi Dasar : Kebijakan KPP dan PA dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender: Implementasi Kebijakan dan Upaya Pencegahan dan Penanganan KDRT

KPPPA KPPPA

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


15.00-15.15 Coffee Break

15.15-17.15 Materi inti: Mekanisme Penanganan Kasus KDRT yang Responsif Gender :

Pengajar Pusat / Daerah

17.15 Istirahat

HARI KEDUA

08.00– 08.30 Review Materi Hari Sebelumnya Pengajar Daerah

08.30– 10.30 Pembuktian Kasus KDRT: Pengajar Pusat / Daerah

10.30 –10.45 Coffee Break

10.45-12.45 Aspek Psikososial dalam Penanganan Kasus KDRT

Pengajar Pusat / Daerah

12.45-13.45 Isoma

13.45-15.15

Pemenuhan Hak Korban dalam Kasus KDRT dan Membangun Jaringan Kerja Penanganan Korban

PengajarPusat / Daerah


15.30-17.00 Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus KDRT

PengajarPusat / Daerah

17.00 Istirahat

HARI KETIGA

08.00– 08.30 Review Materi Hari Sebelumnya Pengajar Daerah

08.30– 10.00 Diskusi Kelompok Praktek Bedah Kasus KDRT

Pengajar Daerah


10.15– 11.15 Menyusun Komitmen Pengajar Daerah

11.15-11.45 Post Test dan Penutupan Pengajar Daerah

11.45-12.15 PENUTUPAN

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


h. Narahubung

Untuk memperlancar proses pelaksanaan dekonsentrasi, pada sub

komponen Peningkatan kapasitas bagi APH dalam penanganan korban

KDRT, dapat berkoordinasi dengan Bapak Prijadi Santoso (Sekretaris

Deputi Perlindungan Hak Perempuan) di nomor 0815-9401-662

2. Bimbingan Teknis Konseling Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Hak

Anak

a. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil suatu masyarakat, jadi

keluargalah yang membentuk masyarakat. Corak masyarakat tergantung

dari corak keluarga yang membentuknya. Sebaliknya masyarakat juga

ikut mempengaruhi corak keluarga. Keluarga merupakan bagian strategis

di dalam pengembangan sumber daya manusia, karena di sana lah

individu tumbuh dan berkembang. Kualitas keluarga akan mempengaruh

kualitas individu anggota keluarga di dalamnya. Jika keluarga mempunyai

kualitas yang baik, maka anggotanya akan dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik dan optimal.

Keluarga merupakan bagian penting di dalam program

pembangunan. Banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik

karena faktor keluarga tidak diperhatikan. Penyelesaian masalah akan

dapat dilakukan jika pendekatan keluarga digunakan. Masalah kesehatan,

sosial dan ekonomi seperti HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, penyakit

menular, kesulitan pengembangan ekonomi hanya dapat diselesaikan

dengan baik, jika faktor keluarga menjadi bagian dari penyelesaiannya.

Pembangunan keluarga sudah diatur oleh Undang-Undang No. 52

tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

maka ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

Pembangunan Keluarga. Konsep pembangunan keluarga yang

dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menggunakan konsep ketahanan

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dimana keluarga mempunyai

kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan, masalah dan

tantangan sehingga keluarga dapat berjalan terus mencapai

kesejahteraannya. Dengan konsep ketahanan keluarga, maka kemampuan

keluarga untuk bertahan dan berjalan menuju kesejahteraan dapat

diukur, dapat diuraikan faktor-faktornya, sehingga dapat dilakukan upaya

untuk memperbaiki kemampuan keluarga mencapai kualitas dan

kesejahteraannya.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, berbagai pihak

seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyusunan serta

pengembangan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. Kebijakan

tersebut berpedoman pada konsep ketahanan keluarga yang di dalamnya

menyangkut landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik,

ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial

budaya yang tertuang dalam 24 (dua puluh empat) indikator.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan sub urusan kualitas

keluarga sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Kementerian PPPA akan melakukan bimbingan

teknis konseling keluarga, kesetaraan gender, dan hak anak. Bimtek ini

sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan

anak melalui pembelajaran 5 (lima) materi utama, yaitu Pendidikan dan

Pembelajaran untuk ayah dan ibu, Pendidikan Kesetaraan Gender untuk

Remaja, Pendidikan Kesetaraan Gender untuk Lansia, Manajemen

Sumberdaya yang Responsif Gender, dan Kemitraan Gender dalam

Mewujudkan Ketahanan Keluarga.

b. Tujuan

Memahami dasar-dasar konseling keluarga terkait kesetaraan gender dan

hak anak serta mampu menerapkannya dalam melakukan pelayanan

konseling kepada masyarakat.

c. Hasil yang diharapkan

Konselor keluarga (Puspaga dan UPTD PPA) yang terlatih.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


d. Tahapan Pelaksanaan

1) Penjelasan Konseling Keseteraan Gender;

2) Penjelasan Konseling Pengasuhan Anak Sesuai Hak Anak

e. Tempat dan waktu kegiatan

Kegiatan pelatihan konseling keluarga kesetaraan gender dan hak anak

bagi konselor Puspaga dan UPTD PPA Provinsi dan Kabupaten/Kota akan

dilaksanakan selama 2 (dua) hari.

f. Narahubung

Untuk memperlancar proses pelaksanaan dekonsentrasi pada sub

komponen ini, dapat berkoordinasi dengan Ibu Dewi Respatiningsih

(Sekretaris Deputi Kesetaraan Gender) di nomor 0815-8611-6845.

3. Bimbingan Teknis Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui

Pendekatan Konvensi Hak Anak Bagi Aktivis Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

a. Latar belakang

1) Dasar hukum

a) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20,

pasal 28 (B) ayat 2, pasal 28G, dan pasal 28I;

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi

Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnomor

4235);

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4419);

e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik


KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK



f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5332);

h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah


58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

i) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi

Konvensi Hak Anak (KHA)

b. Gambaran umum

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak

merupakan potensi masa depan dan juga sebagai generasi penerus cita-

cita dan perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis kelangsungan

eksistensi bangsa. Namun seiring dinamika kemajuan teknologi dan gaya

hidup/perilaku orang-orang dewasa disekitarnya, terkadang

menempatkan anak dalam situasi rentan perlakuan salah diantaranya

mengabaikan hak-hak anak. Untuk itu perlu memahami tentang

kehidupan dunia anak demi tumbuh kembang dan masa depannya yang

lebih baik.

Ratifikasi Convention on the Rights of Children (CRC) melalui

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah bentuk komitmen

Indonesia di kancah internasional. Setelah itu, lahir Undang-Undang

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami

perubahan menjadi UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan

Undang-Undang No 17 Tahun 2016. Adanya Undang- Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA) No 11 Tahun 2012 menjadi momentum

perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Selain itu, pada UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 juga telah

mencantumkan hak anak, yaitu ”Setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak

mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta

melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia

(HAM), termasuk hak atas perlindungan hukum dan sistem peradilan.

Pekerjaan rumah yang tersisa adalah bagaimana implementasi

peraturan ini secara baik untuk perlindungan anak serta memberikan

edukasi bagi para pelaksana perlindungan anak, salah satunya adalah

bagi para Aparat Penegak Hukum yang merupakan ujung tombak

pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah proses hukum,

termasuk pada kasus kekerasan terhadap anak. Dibutuhkan kesaman

persepsi di kalangan aparat penegak hukum yang mengedepankan

prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi,

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang

berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama

aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun

mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak

hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu

pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem

Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang

berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2

tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU

No. 11 Tahun 2012).

Pada dasarnya, seluruh peraturan tersebut diatas didasarkan pada

prinsip-prinsip yang tertuang pada Convention on the Rights of Children

(CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA). Oleh sebab itu, menjadi suatu hal

yang penting bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) untuk secara aktif memberikan

pemahaman kepada Aktivis PATBM untuk memahami secara

komprehensif hak-hak anak yang tertuang didalam konvensi tersebut

sehingga penjaminan, perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut

bisa dimplementasikan secara optimal di Indonesia beberapa tahun

terakhir.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah SDM Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di tingkat

Provinsi hingga Kabupaten/Kota serta Aktivis PATBM di tingkat Desa

pada Kabupaten/Kota.

d. Strategi pencapaian keluaran

Bentuk kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Kekerasan

Terhadap Anak Berbasis Konvensi Hak Anak dengan paparan dan dialog

interaktif antara narasumber dan peserta. Narasumber menyampaikan

materi kepada peserta dan semua peserta diberikan kesempatan untuk

mengemukakan pendapatnya dalam forum tanya jawab/dialog interaktif

dalam kegiatan melalui acara yang dipandu oleh Moderator. Penyampaian

materi dari Narasumber dapat menggunakan media/alat peraga untuk

lebih memahamkan materi kepada peserta dan dialog/pendapat peserta

dapat berupa konsep, ide, persepsi, sikap serta pengalaman peserta dan

situasi daerah terkait penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak

anak.

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah bimbingan teknis selama

3 (tiga) hari dengan melibatkan OPD terkait dan Lembaga Masyarakat.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


e. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Konvensi Hak Anak

dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

KEGIATAN BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bimbingan Teknis

Pencegahan Kekerasan

Terhadap Anak Berbasis

Konvensi Hak Anak Bagi

Aktivis PATBM di 34 Provinsi

√ √ √ √ √ √ √ √

f. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Berbasis Konvensi Hak Anak akan dilaksanakan pada bulan Mei

sampai dengan bulan Desember 2020.

g. Narahubung


komponen ini, dapat berkoordinasi dengan Bapak Dermawan (Sekretaris

Deputi Perlindungan Anak) di nomor 0821-1384-8837.

4. Pelatihan Konvensi Hak Anak Dan Manajemen Kasus Bagi SDM

Penyedia Layanan Perlindungan Anak

a. Latar belakang

1. Dasar hukum

a. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20,

pasal 28 (B) ayat 2, pasal 28G, dan pasal 28I;

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnomor 4235);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik



e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik



f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5332);

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018

tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak;

j. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi

Konvensi Hak Anak (KHA)

b. Gambaran umum

Fenomena di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menunjukkan

anak-anak di Indonesia belum dapat terlindungi secara maksimal. Data

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen

PPPA) dan UNICEF tahun 2018 menunjukkan bahwa, sebanyak 1 dari 2

anak laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan

emosional; 1 dari 3 anak pernah mengalami kekerasan fisik; dan 1 dari 17

anak mengalami kekerasan seksual. Sedangkan untuk anak perempuan

yang juga berusia 13-17 tahun, 3 dari 5 anak pernah mengalami

kekerasan emosional, 1 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan fisik, 1

dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Kondisi ini

diperparah dengan sebanyak 76-88% anak-anak dan remaja belum

mengetahui adanya layanan untuk mengantisipasi kekerasan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah menjelaskan bahwa urusan perlindungan anak menjadi

kewenanganan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota memiliki wewenang untuk melakukan upaya pencegahan

dengan melibatkan para pihak hingga penyediaan layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus. Kementerian PPPA merupakan

instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kementerian PPPA dalam hal perlindungan anak, memiliki mandat

diantaranya mengkoordinasikan sektor serta pihak terkait perlindungan

anak serta memastikan implementasi dan kerjasama berbagai sektor

dalam menyediakan layanan bagi anak telah dilakukan secara ramah anak

dan berbasis Hak Anak. Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan

dan Anak berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No 4/2018 merupakan

mandat negara bagi Kementerian PPPA untuk penanganan anak korban

kekerasan, penelantaran dan eksploitasi khususnya di tingkat provinsi

dan Kabupaten/Kota. Saat ini sudah terbentuk UPTD PPA tersebar di 20

provinsi dan 36 kabupaten/kota. Kementerian PPPA pun memiliki

tanggung jawab untuk memberikan penguatan dan pengembangan

lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

khusus di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Peningkatan kapasitas dilakukan melalui Pelatihan Hak Anak,

orientasi Kebijakan Keselamatan Anak dan Panduan Penanganan Kasus

Anak Multidisiplin, serta Pelatihan manajemen kasus. Rangkaian kegiatan

ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja ditujukan untuk anggota

kepolisian (Non UPPA) dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas serta

kerjasama dalam melaksanakan penanganan kasus yang berpusat pada

anak, ramah anak dan berbasis hak anak.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah SDM Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di tingkat

Provinsi hingga Kabupaten/Kota serta Unit Pelayanan Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

d. Strategi Pencapaian Keluaran

1) Metode Pelaksanaan

Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Manajemen Kasus Bagi SDM

Penyedia Layanan Perlindungan Anak dilakukan dengan Metode

Pembelajaran Orang Dewasa selama 5 (lima) hari. Metode pelaksanaan

kegiatan ini adalah swakelola dengan melibatkan OPD terkait dan

Lembaga Masyarakat.

2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Konvensi

Hak Anak dan Manajemen Kasus Bagi SDM Penyedia Layanan

Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam matriks sebagai

berikut:

KEGIATAN BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelatihan Konvensi Hak Anak

dan Manajemen Kasus Bagi SDM

Penyedia Layanan Perlindungan

Anak di 34 Provinsi

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


e. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Manajemen Kasus

Bagi SDM Penyedia Layanan Perlindungan Anak akan dicapai mulai

bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020.

f. Narahubung


komponen ini, dapat berkoordinasi dengan Bapak Dermawan (Sekretaris

Deputi Perlindungan Anak) di nomor 0821-1384-8837.

5. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan

Perempuan dan Anak (SIMFONI) PPA Ver. 2.0

a. Latar Belakang

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang

selanjutnya disebut SIMFONI PPA adalah sistem informasi yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi

pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data kekerasan perempuan

dan anak bagi unit layanan perempuan dan anak di tingkat pusat dan

daerah. SIMFONI PPA telah dibangun sejak 2016 dan terus mengalami

perkembangan sebagai bentuk perbaikan guna mempermudah operator

dalam pengoperasiannya serta pemanfaatannya oleh seluruh unit

layanan. Data yang telah diinput merupakan informasi penting yang dapat

dimanfaatkan oleh seluruh unit layanan serta bahan advokasi kepada

instansi terkait berdasarkan bukti riil. Setelah data terkumpul diperlukan

pengolahan, penyajian dan analisis lebih lanjut agar data dapat

menghasilkan informasi yang komprehensif bagi pembuat keputusan.

Hasil evaluasi tahun 2019 terhadap aplikasi SIMFONI PPA antara

lain terdapat peningkatan penggunaan aplikasi ini oleh unit layanan yang

tergabung serta peningkatan data kasus dan korban yang diinput dalam

aplikasi. Namun, ternyata faktanya masih terdapat keraguan dari para

pengelola dalam hal pemanfaatan data tersebut, hal ini dikarenakan

kualitas data yang tersedia masih diperlukan perbaikan. Permasalahan

kualitas data dapat dilihat dari ketidaksamaan pemahaman pengelola

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


SIMFONI PPA tentang substansi kasus Kekerasan terhadap

Perempuan/Anak (KtP/A), kurang baiknya dokumen pendukung

panduan pengelolaan aplikasi serta aplikasi yang belum mendukung

minimalisir kesalahan penginputan.

Disamping itu, fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO) atau trafficking di lapangan sering terungkap ketika masuk proses

persidangan, dan sebagian besar korban TPPO diperdagangkan untuk

tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan eksploitasi

tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri (bekerja di tempat-tempat

kasar dengan upah rendah, seperti pekerja rumah tangga, pekerja di

perkebunan, buruh, dll). Sebelumnya pada aplikasi, untuk data TPPO

merupakan salah satu jenis kekerasan, dan tidak menggambarkan detil

tentang cara, proses dan tujuan TPPO. Hal ini menjadi pemahaman yang

perlu disamakan dan diidentifikasi lebih dalam lagi dengan bantuan

perbaikan instrumen pendataan.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan-permasalahan di

atas, para stakeholders yang terlibat dalam manajemen kasus kekerasan,

khususnya yang menjadi penanggung jawab pengelolaan aplikasi

SIMFONI PPA, diharapkan dapat memiliki pemahaman yang sama tentang

substansi manajemen kasus kekerasan dan membantu lebih tepat dalam

mengidentifikasi informasi kasus kekerasan yang dapat dilaporkan dalam

aplikasi SIMFONI PPA secara up to date. Selain itu, pengelola diharapkan

dapat merasa yakin untuk memanfaatkan data SIMFONI PPA yang

semakin baik kualitasnya. Oleh karena itu, maka diperlukan

penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) aplikasi SIMFONI PPA ver

2.0 bagi pengelola aplikasi SIMFONI PPA untuk menghasilkan data

SIMFONI yang lebih valid.

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan SIMFONI PPA yang ditemui di lapangan, antara

lain:

1. Kualitas penyelenggaraan pengelolaan aplikasi yang belum sama antar

provinsi atau antar kab/kota di suatu provinsi, hal ini biasanya

berbanding lurus dengan manajemen penanganan kasus yang

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


terintegrasi di daerah belum maksimal;

2. Kualitas data yang di input belum baik, tercermin dari masih

memungkinkannya terdapat data yang double;

3. Kurangnya pemahaman mengenai substansi TPPO, yang terlihat pada

rendahnya data TPPO dalam SIMFONI PPA;

4. Saat ini, sebagian besar pengguna SIMFONI PPA memanfaatkan

aplikasi ini hanya sebagai alat pengumpul data, belum di maksimalkan

sampai dengan membantu dalam manajemen kasus yang terintegrasi

(sistem rujukan).

c. Tujuan Pekerjaan

Tujuan pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIMFONI PPA Versi 2.0 adalah

pengelola dapat mengetahui dan memahami update terbaru dari

pengembangan aplikasi serta mampu mengimplementasikannya

didukung pula dengan penjelasan dari modul aplikasi SIMFONI PPA.

d. Sasaran pekerjaan

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebanyak 30 orang yang mewakili dari

Dinas PPPA atau Lembaga/Unit Teknis yang memberikan Layanan

Perlindungan Anak di Provinsi dan Kab/Kota, yang sebagai penanggung

jawab dan operator aplikasi SIMFONI PPA.

e. Tahap Pekerjaan

Ruang lingkup dari Bimtek Aplikasi SIMFONI PPA Versi 2.0, sebagai

berikut:

1. Sambutan dan arahan Pimpinan;

2. Paparan substansi KtP dan KtA serta TPPO;

3. Penjelasan dan Diskusi update modul penyelenggaraan aplikasi

SIMFONI PPA;

4. Praktek update Pengelolaan Aplikasi SIMFONI PPA Versi 2.0.

f. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan maksimal 3 hari, pada bulan April – November 2020,

dengan menghadirkan narasumber dari pusat dan/atau daerah, yang

sebagai penanggungjawab dan pengelola aplikasi SIMFONI PPA dan sudah

terlatih di tingkat nasional melalui Bimtek Nasional Aplikasi SIMFONI PPA

Ver. 2.0. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan paket meeting

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


fullday/fullboard atau ruang rapat kantor/lembaga, yang ditunjang

dengan infrastruktur internet.

g. Narahubung


komponen ini, dapat berkoordinasi dengan Ibu Sylvianti Angraini (Kepala

Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data) di nomor 0811-1109-786

6. Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Gerakan

Bersama Lindungi Keluarga Kita (Berjarak)

a. Pendahuluan

Pandemic dan Infodemic COVID-19 telah dirasakan oleh semua orang.

Semua upaya telah dilakukan untuk melandaikan penyebaran COVID-19

dengan melakukan Kampanye #DiRumahSaja. Keberhasilan kampanye ini

ditentukan ketaatan warga negara untuk sama sekali tidak berkeliaran di

ruang-ruang publik. Pada kenyataan kegiatan di ruang-ruang publik

masih banyak terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan sebagian warga

tidak patuh atau menganggap enteng kejadian luar biasa ini. Untuk itu,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

menggagas Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk

Menghadapi Pandemic dan Infodemic COVID-19. Gerakan ini bernama

#JagaRumahKita. Gerakan ini ingin memastikan perempuan dan anak-

anak tetap tinggal di rumah. Untuk memastikan, perempuan dan anak-

anak betah di rumah, KPPPA akan memastikan semua rumah terjangkau

dengan gerakan #JagaRumahKita.

b. Tujuan Komunikasi

1) Memastikan adanya Perempuan dan Anak tetap betah dan tinggal di

rumah masing-masing

2) Memastikan adanya Pemuda dan Pemudi setempat menjadi relawan

untuk memastikan perempuan dewasa dan anak-anak tetap di rumah

masing-masing

3) Memastikan adanya Rumah Rujukan di tingkat RW/Kompleks/Dusun

sebagai pintu masuk informasi, penyediaan alat bantu kesehatan,

akses ke rumah sakit setempat, dan penyediaan kebutuhan pokok.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


4) Mengaktifkan Whatsapp Group Warga atau Radio Komunitas yang

terpimpin untuk memantau kesehatan warga, perempuan dan anak

serta bantuan cepat pada situasi darurat.

5) Mengaktifkan sign atau tanda-tanda yang mengingatkan pentingnya

cuci tangan, tidak memegang barang sembarangan, tidak bersentuhan

dengan orang lain dan sebagainya di pintu rumah, warung, gerbang

permukiman dan lain-lain.

6) Membangun infrastruktur sederhana di tingkat RW/Kompleks/Dusun

untuk sanitizer, masker dan pengukur suhu.

c. Deskripsi Kegiatan

1) Tim Strategis Kementerian PP dan PA menyusun Strategi Komunikasi

Gerakan #JagaRumahKita berisi menetapkan (1) tujuan

kampanye/gerakan, (2) pemetaan target kampanye, (3) desain dan

perencanaan konten - tema, format, jalan cerita, (4) penciptaan konten

-siapa yang membuat, kreator konten - intenal/agensi dan jadwal

produksi, (5) distribusi konten kampanye melalui saluran internal,

saluran berbayar atau saluran yang umum, (6) penguatan konten :

membangun percakapan tentang konten dengan menggunakan jasa

buzzer dan influencer, (7) evaluasi kegiatan kampanye - pencapaian

tujuan kampanye dan (8) perbaikan dan perubahan konten untuk

kampanye lanjutan.

2) Tim Strategis Kementerian PP dan PA menyampaikan Strategi

Komunikasi Gerakan #JagaRumahKita kepada kantor-kantor daerah.

Kantor Daerah diminta menyusun Tim Kerja untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan segera. Kantor-kantor daerah

mengaktivasi Tim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

untuk menjangkau Desa/Dusun/RW. Setiap Desa/Dusun/RW

membentuk Tim Relawan Muda dan Rumah Rujukan #JagaRumahKita.

3) Tim Teknis Kementerian PP dan PA menyusun bahan panduan teknis

dalam bentuk booklet, infographic, videographic dan produk lainnya.

Tujuan pembuatkan produk komunikasi untuk memudahkan Kantor

Daerah, Tim PPPA Kabupaten/Kota, Tim Rumah Rujuan serta Tim

Relawan bekerja dan saling berkomunikasi. Tim Teknis membuat

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Sistem Komunikasi Terpadu yang berbasis internet/aplikasi/website

untuk berkomunikasi, melaporkan situasi dan kondisi di lapangan,

melaporkan kebutuhan dan mengevaluasi hal-hal yang menjadi

hambatan di lapangan.

4) Tim Kolaborasi Kementerian PP dan PA membangun komunikasi

dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta

untuk berbagi sumberdaya dan akses untuk memastikan keselamatan

perempuan dan anak. Kolaborasi dengan para pihak untuk

memudahkan mengatasi situasi-situasi darurat yang berkembang di

lapangan atau mendukung kegiatan-kegiatan perempuan/anak di

rumah masing-masing.

5) Kantor Daerah membentuk Tim Daerah. Tim bisa beranggotakan

perwakilan berbagai OPD yang relevan dan organisasi masyarakat

sipil. Tim bisa mengandakan rapat koordinasi baik online maupun

offline (yang sesuai dengan protokol kesehatan). Tim Daerah

membangun komunikasi dengan Desa/Dusun/RW. Setiap RW atau

Dusun diminta membentuk Rumah Rujukan dan Relawan

#JagaRumahKita.

6) Rumah Rujukan seperti mata bagi warga. Tujuan Rumah Rujukan

adalah memastikan kampanye #JagaRumahKita berjalan sesuai

rencana. Rumah Rujukan bisa berupa ruang atau rumah warga yang

ditunjuk dan disepakati sebagai pusat informasi, komunikasi dan

koordinasi pemantauan pandemik COVID-19 di tingkat warga. Rumah

Rujukan bisa menunjuk salah satu pemuda untuk menjadi

koordinator. Koordinator Rumah Rujukan membentuk Relawan Jaga

Rumah Kita. Setiap Sepuluh Rumah dipilih satu relawan. Para relawan

senantiasa memastikan setiap warga yang masuk dan keluar melalui

protokol kesehatan yang paling dasar seperti suhu dan kebersihan.

Rumah Rujukan pada situasi normal bertindak sebagai pemantau aktif

dan pada situasi darurat menjadi pusat komunikasi antara warga,

pemerintah daerah dan rumah sakit rujukan. Rumah Rujukan

memastikan sistem komunikasi online yang memudahkan warga

berkomunikasi seperti Whatsapp Group atau Radio Komunitas.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


7) Tim Evaluasi dan Monitoring Kementerian PP dan PA melakukan

pemantauan pada jumlah jangkau kampanye #JagaRumahKita seperti

berapa jumlah Desa/Dusun/RW yang dijangkau, berapa jumlah

perempuan pekerja yang dijangkau, berapa jumlah anak yang

dijangkau, berapa jumlah rumah yang dijangkau? Berapa jumlah yang

dijangkau dibandingkan dengan lokasi penyebaran COVID-19? Berapa

jumlah relawan yang terlibat? Berapa jumlah kelompok Whatsapp

yang aktif? Apa cerita-cerita perubahan yang signifikan (untuk melihat

outcomes dan dampak)? Perbandingan antara jumlah rumah rujukan

yang aktif dan penyebaran COVID-19? Berapa jumlah Kantor Daerah

yang terlibat aktif, sedang dan tidak aktif?

d. Panduan Teknis Relawan Berjarak

1) Siapa Relawan Berjarak?

Relawan Berjarak adalah warga setempat, sehat jasmani dan rohani,

aktif dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki perangkat

komunikasi yang dapat digunakan (terutama untuk Whatsapp dan

media sosial lainnya), mudah berkomunikasi dengan orang lain

melalui jaringan online, berjiwa patriot, serta bersedia terlibat aktif

Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita atau Gerakan Berjarak.

2) Siapa Tim Relawan Berjarak?

Setiap RW atau Dusun ada satu Tim Relawan Berjarak (TRB). Jumlah

anggota TRB disesuaikan dengan jumlah penduduk di tingkat RW atau

Dusun masing-masing. Idealnya, setiap 20 rumah atau keluarga dijaga

secara online oleh satu relawan.

3) Siapa Koordinator Tim Relawan Berjarak?

Setiap TRB dipimpin oleh satu orang koordinator. Koordinator

berperan sebagai penghubung utama antara RW/Dusun dengan

Pemerintah Desa, Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota dan Tim

Relawan PPPA.

4) Apa Peran Utama Tim Relawan Berjarak?

Peran utama TRB adalah (1) mengamati kondisi perempuan, anak dan

keluar di lingkungannya, (2) mencatat kondisi perempuan dan anak

dengan alat bantu sederhana, (3) melaporkan setiap pagi kondisi

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


perempuan dan anak di lingkungannya melalui Whatsapp kepada

Kelompok Kerja Kabupaten, dan (4) mengalirkan informasi dari dan

untuk Kelompok Kerja Kabupaten kepada/dari warga melalui

Whatsapp dan/atau Radio Komunitas.

5) Siapa Mitra Kerja Tim Relawan?

Mitra utama Tim Relawan adalah Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala

Desa, Kelompok Kerja Kabupaten dan Tim Relawan PPPA Kabupaten.

Tim Relawan bersifat bantuan sukarela untuk membantu pencegahan

bahaya paparan COVID-19 serta dampak sosial dan ekonomi atau

larangan beraktvitas sosial besar di ruang-ruang umum.

6) Bagaimana Tim Relawan Bekerja?

a) Kepala Desa akan menghubungi via Whatsapp kepada calon

relawan di RW atau Dusun di desanya. Kepala Desa akan mencatat

dan membuat daftar nama, alamat lengkap, nomor telepon, gender

dan kesediaannya.

b) Kepala Desa akan mengirim daftar nama relawan kepada

Kelompok Kerja Berjarak Kabupaten/Kota.

c) Tim Relawan Berjarak (TRB) akan dihubungi satu persatu oleh

Kelompok Kerja Berjarak Kabupaten/Kota dan Tim Relawan PPPA

untuk memperoleh penjelasan tentang Konsep, Tujuan, dan 10

AKSI BERJARAK.

d) TRB akan menerima bahan-bahan Konsep, Tujuan, 10 AKSI

BERJARAK dan Panduan Teknis Relawan Berjarak melalui

Whatsapp.

e) TRB membuat Whatsapp Group Warga (WGW) di tingkat

RW/Dusun. TRB menjelaskan tujuan pembuatan WGE kepada

warga. Idealnya tiap rumah ada satu anggota WGW. TRB berusaha

maksimal menjangkau semua rumah.

f) TRB mulai merancang dan melaksankan 10 AKSI BERJARAK secara

bertahap dengan cara mengirim kabar melalui WGW mulai dengan

semisal informasi tentang apa manfaat kita berada di rumah saja

saat ini, apa yang dipastikan ada di dalam rumah saat ini, apakah

kebutuhan dasar untuk perempuan dan anak sudah ada, apakah

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


alat perlindungan diri sudah ada bagi perempuan yang bekerja di

luar rumah, apakah hak-hak anak memperoleh pengasuhan yang

sehat terpenuhi, dan sebagainya.

g) TRB bisa membuat program harian untuk mengirim informasi

yang pas kepada anggota WGW,

h) TRB membuat pertanyaan rutin setiap sore, apakah kondisi

keluarga Anda masih aman? Aman dari gejala paparan COVID-19.

i) TRB setiap pagi melaporkan kepada Kelompok Kerja

Kabupaten/Kota, kondisi perempuan dan anak? Berapa jumlah

perempuan yang dipantau? Berapa jumlah anak yang dipantau?

Berapa yang melaporkan tidak aman (ada gejala paparan COVID-

19)?

j) TRB membuat mengirimkan bahan-bahan lanjutkan agar semua

keluarga tetap tinggal di rumah, bagaimana menjaga jarak aman,

bagaimana membuat papan pemberitahuan, nomor-nomor kontak

penting, memamahmi gejaka serangan COVID-19, dan lain-lain.

Begitulah, peran, tanggung jawab TRB sehari-hari hingga pandemi

ini dinyatakan berakhir.

7) Apa Tugas Lanjutan Tim Relawan Berjarak?

Pada situasi aman, TRB hanya berfungsi menyebarkan informasi dan

melaporkan kondisi keluarga setiap hari. Pada situasi khusus, TRB

akan bekerja lebih serius sebagai pangkalan data dan informasi.

Semisal, bila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau

pelanggaran hak anak atau masalah ekonomi keluarga. TRB akan

berperan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat.

8) Peran Dan Tanggung Jawab Tim Relawan Berjarak

a) Memastikan keluarga (terutama perempuan dan anak) aman dari

COVID-19 dengan melalukan pengecekan harian terhadap setiap

keluarga di lingkungannya melalui Whatsapp Group.

Laporan pendataan ini bersifat rahasia dan hanya diserahkan

kepada RT/RW. Nomor kontak yang dapat dihubungi ini akan

menjadi sarana untuk komunikasi berjaringan.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


b) Pengecekan dilakukan terlebih dahulu dengan pengumpulan data

secara online dengan sekurang-kurangnya mendata informasi

sebagai berikut:

Nama dan jumlah anggota keluarga serta orang yang

menempati rumah

Usia (memberikan tanda khusus jika terdapat anak dan lanjut

usia)

Jenis kelamin

Riwayat penyakit (terutama jika memiliki kerentanan terhadap

COVID-19, seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan

pernafasan dan paru, dst)

Penghasilan atau pekerjaan (memberikan tanda khusus jika

dalam satu keluarga terdapat perempuan sebagai kepala

keluarga atau pencari nafkah utama)

Nomor kontak yang dapat dihubungi (jika tidak ada, nomor

penghuni rumah terdekat)

Akun media sosial yang dimiliki masing-masing penghuni

rumah (jika ada)

Pengecekan harian dilakukan melalui Whatsapp Group untuk

memastikan perempuan dan anak dalam keluarga aman dari

COVID-19. Aman secara kuantitatif berarti berapa jumlah

perempuan dan anak yang aman dari COVID-19 dalam keluarga.

Aman juga berarti hak perempuan dan anak terpenuhi hingga

bebas dari kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah

tangga selama berada di rumah.

Semua pengecekan ini dilakukan dan dilaporkan melalui sistem

pelaporan dan Whatsapp Group secara berjenjang (lihat Protokol

Komunikasi #Berjarak)

c) Menjadi sarana (hub) informasi terkait pencegahan dan

penekanan laju virus COVID-19 dengan menggunakan berbagai

medium kreatif, tanpa pertemuan fisik secara langsung, dan sebisa

mungkin tanpa biaya (memanfaatkan sumber daya yang sudah

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


ada). Salah satu bentuknya adalah dengan menciptakan Whatsapp

Group warga atau menggunakan Radio Komunitas.

Sosialisasi pencegahan dan penekanan arus laju dapat berupa

pemberian pengertian mengenai:

Cara mencuci tangan yang tepat selama 21 detik

Etika batuk dan bersin di tempat umum

Etika berinteraksi dengan orang lain: jaga jarak aman, dll

Kategori atau status keterpaparan COVID-19 (Suspect, ODP,

PDP, positif, dst).

Selain itu spesifik mengenai COVID-19, penting juga untuk

menyebarkan informasi mengenai sumber pelajaran (buku, bahan

belajar, dst) yang dapat diakses anak selagi tidak pergi ke sekolah.

Medium kreatif, tanpa pertemuan fisik secara langsung, dan sebisa

mungkin tanpa biaya yang dimaksud, misalnya pesan berantai

melalui WA atau media sosial.

Prinsip yang penting diperhatikan di sini adalah

ketepatan/keakuratan informasi (termasuk meluruskan informasi

yang tidak tepat), sumber yang dapat dipercaya, dan menahan

informasi jika tidak yakin.

d) Membantu penyebaran dan sosialisasi kontak-kontak penting

terkait COVID-19, seperti fasilitas kesehatan, layanan psikologi,

layanan tanya jawab kesehatan kepada warga.

Beberapa tenaga kesehatan dan psikolog sudah membuka layanan

konsultasi secara gratis melalui WA.

Kontak penting ini disediakan oleh Kelompok Kerja Daerah

Kabupaten/Kota.

e) Membantu penyebaran dan sosialisasi rute mitigasi dan tahapan

tindakan darurat jika terdapat kasus COVID-19 kepada warga.

Rute mitigasi dan tahapan darurat ini disediakan oleh Kelompok

Kerja Daerah Kabupaten/Kota.

f) Membantu menjadi rantai penghubung komunikasi antara warga

(terutama perempuan dan anak) dengan Rumah Rujukan, RT/RW

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


serta Kelompok Kerja Daerah Kabupaten/Kota.

Prinsipnya yang bergerak adalah informasi dan bukan orang.

Komunikasi dilakukan melalui Whatsapp Group #Berjarak atau

menggunakan Radio Komunitas

g) Menjadi promotor pentingnya Gerakan Bersama Jaga Keluarga

Kita (#Berjarak), jaga jarak aman secara fisik (physical distancing),

tetap di rumah dan perilaku hidup sehat di lingkungan masing-

masing.

Promotor dalam hal ini bersifat multi-arah: kepada warga, kepada

pemerintah dan instansi kesehatan, dan kepada seluruh

masyarakat secara lebih luas (promosi atau kampanye kreatif

melalui media sosial)

9) Peran Dan Tanggung Jawab Kantor daerah (Provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota)

a) Membentuk Kelompok Kerja Daerah yang terdiri dari Tim

Strategis, Tim Teknis, dan Tim Kolaborasi (lihat Panduan Umum)

dan Relawan PPPA Berjarak sebagai gugus tugas reaksi cepat

untuk memastikan perempuan dan anak aman dari COVID-19

Kelompok Kerja Daerah ini dapat berkolaborasi dengan

perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berkolaborasi

dengan masyarakat sipil

b) Memastikan Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak)

berjalan sesuai dengan rencana

c) Mengkoordinasikan pelaksanaan peran dan strategi Tim Relawan,

RT/RW, dan Rumah Rujukan

d) Menyusun rencana kerja dan protokol untuk memastikan

perempuan dan anak aman dari COVID-19

Bekerjasama dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lain

e) Membuka jalur koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19

f) Berkoordinasi dengan kelurahan terkait penggunaan dana desa

untuk pendanaan inisiatif warga dalam pencegahan COVID-19

maupun stimulus ekonomi kepada keluarga rentan

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Penekanan pada pendanaan Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita

(Berjarak)

g) Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota beserta

instansi terkait untuk melakukan refokus anggaran dalam

memastikan perempuan dan anak aman dari COVID-19

(Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020)

h) Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk

melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) guna memitigasi resiko penggunaan anggaran

(Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020)

i) Berkoordinasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

untuk mengalokasikan dana (reses, penyerapan aspirasi,

tunjangan perjalanan, dll) untuk memastikan perempuan dan anak

aman dari COVID-19 di masing-masing daerah pemilihannya

j) Berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan swasta untuk

memastikan perempuan dan anak aman dari COVID-19 serta

dampak kesehatan, sosial, dan ekonominya

k) Berkoordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA),

tokoh masyarakat, agama, budaya untuk menyusun strategi

bersama dalam memastikan perempuan dan anak aman dari

COVID-19 beserta dampaknya

10) Peran Dan Tanggung Jawab Kantor daerah Provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota, bukan Rumah Rujukan

a) Terdiri dari Tim Strategis, Tim Teknis, dan Tim Substansi serta

Relawan PPPA Berjarak sebagaipelaksana rencana kerja Gerakan

Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak) untuk memastikan

perempuan dan anak aman dari COVID-19 dan dampaknya

b) Berkoordinasi dengan Tim Relawan, RumahRujukan, RT/RW

dalam memastikan perempuan dan anak aman dari COVID-19 dan

dampaknya

c) Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan

COVID-19

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


d) Berkoordinasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

untuk mengalokasikan dana (reses, penyerapan aspirasi,

tunjangan perjalanan, dll) untuk memastikan perempuan dan anak

aman dari COVID-19 di masing-masing daerah pemilihannya

e) Berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan swasta untuk

memastikan perempuan dananak aman dari COVID-19 serta

dampak kesehatan, sosial, dan ekonominya

f) Berkoordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA),

tokoh masyarakat, agama, budaya untuk menyusun strategi

bersama guna memastikan perempuan dan anak aman dari

COVID-19 beserta dampaknya.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


BAB III

PENGATURAN TENTANG REVISI DIPA

A. RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVISI ANGGARAN

1. Ruang Lingkup

Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran yang telah

ditetapkan berdasarkan APBN TA 2020 dan disahkan dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020. Revisi anggaran terdiri

atas :

a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;

b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan

c. Revisi Administrasi.

2. Batasan Revisi Anggaran

Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan

alokasi anggaran terhadap :

a. belanja pegawai Satker kecuali untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai

Satker yang lain;

b. pembayaran berbagai tunggakan;

c. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-

going); dan/atau

d. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya

sehingga dananya menjadi minus.

Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target

kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak mengubah sasaran Kegiatan;

b. Tidak mengubah jenis dan satuan keluaran (output); dan

c. Tidak mengubah keluaran (output) yang sudah direalisasikan .

B. KEWENANGAN PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN

Revisi Anggaran dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Anggaran

berwenang memproses usul Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian

/Lembaga dan BA BUN yang memerlukan penelaahan dan revisi pengesahan

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


untuk substansi tertentu. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang

memproses usul Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan BA

BUN untuk pengesahan tanpa memerlukan penelaahan.

Revisi Anggaran Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan di DJA,

Kantor Wilayah DJPBN, dan PA/KPA.

C. PENGESAHAN DAN PENYAMPAIAN REVISI DIPA

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan

dalam RKA-K/L DIPA, KPA diberikan fleksibilitas dalam melakukan pergeseran

anggaran antar komponen pada 1 (satu) keluaran (output) yang sama untuk

kelancaran penyerapan dan pelaksanaan anggaran. Dalam kerangka tersebut,

revisi POK merupakan Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan KPA. Revisi

yang dilakukan oleh KPA harus mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Dekonsentrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TA

2020. Satker wajib menyampaikan perubahan POK untuk diteliti dan divalidasi

oleh Biro Perencanaan dan Data Kementerian PPPA. Dalam rangka penyamaan

database RKA- K/L DIPA dengan data POK, KPA diminta melakukan pemutakhiran

data POK secara berkala ke Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal

Perbendaharaan. Satker Dekonsentrasi juga memiliki kewajiban untuk

menyampaikan Salinan Revisi DIPA kepada Biro Perencanaan dan Data.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Revisi DIPA harap

mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tanggal

31 Desember 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 atau

sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


BAB IV

PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA

A. DASAR PENGELUARAN NEGARA

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang

mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen,

dalam bentuk:

1. Bentuk Perikatan/Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa:

a. Pembelian/pengadaan sampai dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) bentuk perikatan (bukti) cukup dengan tanda bukti/faktur

pembelian/struk.

b. Pembelian/pengadaan sampai dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) bentuk perikatan (bukti) cukup dengan kuitansi.

c. Pembelian/pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

bentuk perikatan berupa Surat Perintah Kerja.

d. Jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) bentuk perikatan berupa surat penjanjian/kontrak.

e. Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta

rupiah) bentuk perikatan berupa surat penjanjian/kontrak.

2. Penetapan Keputusan:

Penyelesaian tagihan/pembayaran atas honorarium dan perjalanan dinas

dilakukan dengan penetapan keputusan.

a. Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan

pengeluaran Negara antara lain untuk:

1) Pelaksanaan belanja pegawai;

2) Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola;

3) Pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium

kegiatan.

b. Penetapan keputusan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


B. PENCATATAN KOMITMEN OLEH PPK DAN KPPN

1. Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK

mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu

sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke

dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.

3. Pencatatan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud paling kurang meliputi

data sebagai berikut:

a. Nama dan kode Satker serta uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan,

output, dan akun yang digunakan;

b. Nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPA;

c. Uraian pekerjaan yang diperjanjikan;

d. Data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/kontrak

antara lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan

nomor rekening penerima pembayaran;

e. Jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa

pemeliharaan apabila dipersyaratkan;

f. Ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi;

g. Adendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan data pada

perjanjian/kontrak tersebut; dan

h. Cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran

4. Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak

dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

C. MEKANISME PENYELESAIAN TAGIHAN DAN PENERBITAN SPP

1. Pengajuan Tagihan:

a. Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen

berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. PPK

melakukan pengujian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

b. Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan Pembayaran LS

kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya.

c. Dalam hal Pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


kepada penerima hak dilakukan dengan UP.

d. Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan

barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;

2) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus

dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN

dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima; dilakukan setelah

penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran

yang akan dilakukan.

e. Pembayaran LS ditujukan kepada:

1) Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak;

2) Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja

pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas

atas dasar surat keputusan.

f. Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan

berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:

Bukti perjanjian/kontrak;

1) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia

barang/jasa;

2) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;

4) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;

5) Berita Acara Pembayaran;

6) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK,

7) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah

ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;

8) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan

atau perusahaan asuransi (apabila diperlukan sesuai peraturan yang

berlaku);

g. Pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluaran dilaksanakan

berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi:

1) Surat Keputusan;

2) Daftar penerima pembayaran; dan/atau

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


3) Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

2. Mekanisme Penerbitan SPP-LS

a. Dalam hal pengujian telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan

dokumen tagihan dan menerbitkan SPP.

b. Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran:

1) Honorarium dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi:

a) Surat Keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul

akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada

DIPA;

b) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit

nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing-

masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK

dan Bendahara Pengeluaran;

c) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;

dan

d) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilampirkan

pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat

keputusan.

2) Langganan daya dan jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung

berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.

3) Perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

a) Perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri:

Surat Tugas;

Daftar nominatif perjalanan dinas; dan

Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan

sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan mengenai

perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri,

dan pegawai tidak tetap.

b) Perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri Surat

Tugas dan daftar nominatif perjalanan dinas.

c) Daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang

melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan,

tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang

diperlukan untuk masing-masing pejabat.

3. Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan uang

Persediaan

a. Uang Persediaan (UP)

1) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional

sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat

dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada BP yang

dapat dimintakan penggantiannya (revolving).

3) UP yang diajukan berupa UP tunai; dan/atau UP kartu kredit

pemerintah.

4) UP tunai sebagaimana dimaksud pada point 3 merupakan UP yang

diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara

Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/BPP

yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.

5) UP kartu kredit pemerintah sebagaimana dimaksud pada point 3

merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan

belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang

penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk

membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin

dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya

berasal dari rupiah murni.

6) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh BP kepada 1 (satu)

penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran

honorarium dan perjalanan dinas.

7) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada

pada kas BP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


rupiah).

8) BP melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan

sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia

dalam DIPA.

9) Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling

sedikit 50% (lima puluh persen).

10) Pemberian UP diberikan paling banyak sebesar:

a) Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang

bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua

miliar empat ratus juta rupiah);

b) Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja

yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp2.400.000.000 (dua

miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000

(enam miliar rupiah).

c) Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja

yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000 (enam

miliar rupiah).

11) Besaran UP tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP

12) Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% (empat puluh

persen) dari besaran UP.

b. Tambahan Uang Persediaan (TUP)

KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN

disertai:

1) Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan BP.

2) Surat Pernyataan dari KPA/PPK yang menyatakan bahwa TUP

digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan

sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan

yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

3) Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari

Kepala KPPN.

4) Penggunaan TUP harus sesuai dengan pengajuan TUP kepada KPPN.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


4. Mekanisme Penerbitan SPP-UP/GUP/GUP NIHIL

a. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, Bendahara

Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK.

b. Atas dasar kebutuhan UP tersebut, PPK menerbitkan SPP-UP untuk

pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai

pengajuan dari Bendahara Pengeluaran.

c. SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari

Bendahara Pengeluaran.

d. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP.

e. Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai

berikut:

1) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran.

2) Bukti pengeluaran berupa kuitansi/bukti pembelian, nota/bukti

penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang

diperlukan yang disahkan oleh PPK.

3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.

f. BP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan surat perintah bayar

yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.

g. Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal:

1) Sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama

dengan besaran UP yang diberikan;

2) Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun

anggaran; atau

3) UP tidak diperlukan lagi.

h. Penerbitan SPP-GU Nihil merupakan pengesahan/ pertanggungjawaban

UP.

i. Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai

berikut:





KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK



5. Mekanisme Penerbitan SPP-TUP/PTUP

a. PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi:

1) Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan

Bendahara Pengeluaran;

2) Surat pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan hal-hal

sebagaimana digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1

(satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan tidak digunakan

untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

3) Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari

Kepala KPPN.

b. SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dari

Kepala KPPN.

c. Untuk mengesahkan/mempertanggungjawabkan TUP, PPK menerbitkan

SPP-PTUP.

d. SPP-PTUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja

sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.

e. Penerbitan SPP-PTUP dilengkapi dokumen pendukung yang sah, meliputi:






6. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM

a. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen

pendukung yang disampaikan oleh PPK.

b. Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung meliputi:

c. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen

pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/

menandatangani SPM.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


d. Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

e. SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM memuat Personal

Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada

ADK SPM dari penerbit SPM yang sah.

f. Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggung jawab

atas:

1) keamanan data pada aplikasi SPM;

2) kebenaran SPM dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data

pada ADK SPM; dan

3) penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM.

g. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah SPM diterbitkan, melalui aplikasi E-SPM

7. Monitoring Penyelesaian Tagihan

Ketentuan penyelesaian tagihan :

a. Tagihan diajukan oleh penerima hak tagih kepada PPK paling lambat 5

hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.

b. SPP LS untuk pembayaran tagihan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan

kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen

pendukung dari penerima hak dinyakan lengkap.

c. Penerbitan SPM-LS oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak

SPP-LS diterima dari PPK.

d. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari

kerja setelah SPM diterbitkan.

e. Dalam penyelesaian tagihan, Satker agar memastikan penyelesaian

tagihan terpenuhi dan melakukan pengendalian serta pengawasan pada

setiap tagihan.

f. Kontrak kerja didaftarkan oleh KPA kepada KPPN paling lambat 5 hari

kerja setelah ditandatanganinya kontrak kerja. Apabila terjadi

keterlambatan pendaftaran data kontrak, maka KPA membuat Surat

Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak sesuai dengan Surat Menteri

Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 tentang Langkah-Langkah Strategis

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Pelaksanaan Anggaran K/L.

8. Pengenaan Meterai

Materai sebagai pengenaan pajak atas dokumen, dibebankan antara lain

untuk:

a. Kuitansi

1) Untuk nilai sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

sampai dengan Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dibubuhi meterai

Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

2) Sedangkan untuk nilai di atas Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

dibubuhi meterai Rp 6.000,- (Enam ribu rupiah).

b. SPK/Perjanjian/Kontrak dikenakan meterai sebesar Rp 6.000,- (Enam

ribu rupiah).

9. Pengenaan Pajak

Tarif pajak yang dipungut dalam pengelolaan anggaran, meliputi :

a. PPN untuk pembelian barang/jasa yang nilainya di atas Rp.1.000.000,-

(Satu juta rupiah), kecuali untuk pekerjaan/pengadaan yang masuk

kriteria Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak.

b. PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari nilai bruto untuk sewa tanah dan

bangunan, gedung perkantoran, sewa ruang pertemuan/ruang sidang

selain hotel.

c. Pungutan Pajak PPh Pasal 21:

1) PPh pasal 21 untuk PNS: untuk PNS golongan II tidak dikenakan

pajak; untuk PNS golongan III dan pensiunannya sebesar 5%; untuk

PNS golongan IV sebesar 15% dan bagi pensiunannya sebesar

golongan terakhir pada saat pensiun.

2) PPh pasal 21 untuk Non PNS:

- Sifatnya tidak rutin/kegiatan (honorarium narasumber

kegiatan/honorarium panitia kegiatan/honorarium tim pelaksana

kegiatan) sebesar : Tarif Ps. 17 ( 5% ) x penghasilan bruto x 50%.

- Sifatnya rutin/gaji/honor bulanan dihitung berdasarkan gaji per

bulan dikurangi PTKP per bulan dikali dengan tarif pasal 17 (5%)

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


(staf pendukung dan konsultan perorangan).

3) PPh Pasal 22 sebesar 1,5% untuk belanja barang yang nilainya di atas

Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah).

4) PPh Pasal 23 untuk belanja jasa (jasa katering, jasa konsultan

berbadan hukum; jasa event organizer; berbagai macam sewa lainnya

kecuali sewa tanah dan bangunan) dengan tarif tunggal sebesar 2%.

10. Penulisan nama wajib pajak dan NPWP, dan penandatangan SSP:

a. Untuk PPN dan PPh Pasal 22 yang dipotong langsung oleh KPPN

(Mekanisme LS), menggunakan nama wajib pajak dan NPWP rekanan dan

ditandatangani oleh BP (penyesuaian atas billing system).

b. Untuk PPh Pasal 4 ayat 2, Pasal 21 dan Pasal 23 yang dipotong langsung

oleh KPPN (Mekanisme LS), menggunakan nama wajib pajak dan NPWP

BP dan ditandatangani oleh BP.

c. Untuk penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 dan PPN atas penyelesaian

tagihan melalui mekanisme UP, menggunakan nama wajib pajak dan

NPWP rekanan, dan ditandatangani oleh BP.

d. Untuk PPh Pasal 4 ayat 2, Pasal 21 dan Pasal 23 atas penyelesaian tagihan

melalui mekanisme UP, menggunakan nama wajib pajak dan NPWP BP

dan ditandatangani oleh BP.

e. Pajak dengan Mekanisme UP/TUP tidak dapat lagi melakukan penyetoran

dengan menggunakan SSP Pajak namun harus menggunakan billing

system. Sedangkan pada mekanisme LS, SSP Pajak masih bisa digunakan.

Pada Billing System BP melakukan pendaftaran, membuat kode billing

melalui http://sse.pajak.go.id dan dapat melalukan pembayaran pajak

melalui loket bank, kantor pos, atm maupun internet banking. Kode jenis

Setoran Akun Pajak juga mengalami beberapa perubahan antara lain:

http://sse.pajak.go.id/

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Pajak Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

PPN 411211 910

PPH Pasal 21 411121 100 (Masa)

402 (Final)

PPH Pasal 22 (Barang) 411122 910

PPH Pasal 23 (Jasa) 411124 104

PPH Pasal 4 Ayat 2 (Sew a) 411128 403

Perubahan Kode Jenis Setoran Akun Pajak

11. Permintaan/pengambilan dana pada Bendahara Pengeluaran.

a. Untuk mekanisme UP/TUP, pengambilan dana pada BP dilaksanakan

setelah rincian UP dan TUP disetujui oleh BP terkait ketersediaan dana

UP/TUP.

b. Pengambilan dana UP/TUP disertai Surat Permintaan UP/TUP.

c. Untuk mekanisme LS-BP, pengambilan dana pada BP dilaksanakan setelah

diterimanya Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) dan Daftar

SP2D yang dikirim via email KPPN kepada PPSPM .

d. Pengambilan dana LS-BP disertai Surat Permintaan Uang LS-BP.

12. Dokumen penerbitan SPP-UP/SPP-TUP

Dokumen pendukung penerbitan SPP ini, terdiri dari:

a. Bukti bayar pajak PPN dan PPh (Asli)

b. SPP.

c. SPBy.

d. Surat Tugas (Surat Tugas Kegiatan)

e. Surat Keputusan KPA ( SK Kegiatan)

f. Bukti pengeluaran:

1) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK dan BP.

2) Copy bukti bayar pajak PPN dan PPh.

3) Faktur pajak standar.

dan atau

g. Bukti pengeluaran Perjalanan Dinas

h. Bukti pengeluaran Honorarium

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


13. Dokumen SPP-LS-BP Honorarium

Kelengkapan LS-BP: (Susunan pengajuan LS-BP sesuai urutan di bawah ini:)

a. SPP;

b. Surat Keputusan;

c. Daftar nominatif honorarium; dan

d. SSP PPh Pasal 21.

Dokumen pertanggungjawaban honorarium, terdiri dari:

a. Surat Keterangan terdapat perubahan nama, atau nominal.

b. SSPB (Apabila ada pengembalian)

c. Tanda terima honorarium; dan

Keterangan:

1) Besaran honorarium bersifat batas tertinggi;

2) Besaran pembayaran sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.02/2019

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

3) Belanja Jasa Profesi untuk membiayai Honorarium yang diberikan kepada

Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang

memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar/

Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/Workshop/Sarasehan/S

imposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang

dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk

untuk kegiatan diklat/pelatihan, honorarium narasumber dapat diberikan

dengan ketentuan:

- Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium

narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan

secara panel maupun individual

- narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon I

penyelenggara

- narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I

penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/

masyarakat.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


- Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari dalam unit

organisasi eselon I penyelenggara, maka diberikan honorarium

sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium

narasumber / pembahas.

4) Uang Harian Fullboard/Fullday bagi Narasumber tidak dapat diberikan

kepada Narasumber pada saat hari Narasumber memberikan materi;

5) Honorarium panitia/pelaksana kegiatan tidak dapat diberikan lebih dari 1

(satu) kali untuk 1 (satu) kegiatan yang sama. Misalnya, seseorang

merangkap menjadi Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota dalam satu

kegiatan;

6) Jumlah panitia/pelaksana kegiatan maksimal sebanyak 10% dari jumlah

peserta. Honorarium panitia dapat diberikan sepanjang sasaran utama

peserta berasal dari luar lingkup eselon 1 penyelenggara dan dilakukan

secara selektif dan efisien.

7) Pembayaran honorarium dan uang harian dapat dilakukan dengan

transfer ke rekening penerima honorarium atau uang harian.

14. Dokumen SPP-LS-BP Perjalanan Dinas

a. Kelengkapan LS-BP Perjalanan dinas dalam kota, dengan urutan

dibawah ini:

1) SPP;

2) Daftar Nominatif Perjalanan Dinas; dan

3) Surat Tugas Asli.

b. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota, dengan

urutan dibawah ini:

1) Bukti setor SSPB dan Surat Keterangan LS-BP, apabila terdapat

perubahan nama, nominal maupun waktu pelaksanaan;

2) Surat Tugas;

3) Tanda terima biaya perjalanan dinas.

c. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar kota, dengan

urutan dibawah ini:

1) Bukti setor SSPB dan Surat Keterangan LS-BP, apabila terdapat

perubahan nama, nominal maupun waktu pelaksanaan

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


2) Surat Tugas;

3) Undangan dari Penyelenggara diluar KPPPA (apabila ada)

4) SPD;

5) Kuitansi Perjalanan Dinas;

6) Daftar Pengeluaran Riil;

7) Bukti Tiket, Boarding pass;

8) Bukti biaya penginapan (guestbill).

Keterangan:

1) Surat Tugas diterbitkan oleh:

a. Kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang

dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;

b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas

Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;

c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan

oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit

eselon II berkenaan; atau

d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan

Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga/Pejabat Eselon I.

2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan guestbill dan merupakan

batas tertinggi, sesuai PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

3) Uang representasi dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi yang melekat, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan

batas tertinggi, dengan besaran uang representasi per hari masing-

masing sebesar:

No Uraian Satuan Luar Kota Dalam Kota › 8 jam

1. Pejabat Negara OH 250.000 125.000

2. Eselon I OH 200.000 100.000

3. Eselon II OH 150.000 75.000

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


4) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas

tertinggi.

5) Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

6) Tingkat Biaya Perjalanan Dinas:

a. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota MPR, DPR, BPK,

MA, MK, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri,

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil

Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I,

serta Pejabat lainnya yang setara;

b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan

Pejabat Lainnya yang setara; dan

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat

Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan Idan PPNPN.

7) Apabila Perjalanan dinas untuk memenuhi undangan dari luar KPPPA

maka biaya yang dibebankan pada satker hanya biaya yang tidak

ditanggung oleh pihak penyelenggara sesuai dengan surat undangan.

15. Dokumen SPP-LS Jasa Konsultan

Pertanggungjawaban Keuangan Jasa Konsultan dengan urutan dibawah ini:

a. SPP;

b. SPK;

c. Kuitansi/SPK/Kontrak Asli Bermaterai;

d. Fotocopy Rekening Koran;

e. NPWP;

f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan(BAP);

g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) pada pekerjaan tunggal dan

termin terakhir pada pembayaran bertahap, atau Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan (BAKP) pada termin pembayaran bertahap;

h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);

i. Berita Acara Pembayaran (BA. Byr);

j. SSP Ps. 21 untuk Jasa Konsultan Perseorangan/ SSP Ps. 23 untuk Jasa

Konsultan Berbadan Hukum.

k. SSP Ps. 22 dan PPN untuk Pajak atas pembayaran Biaya Non Personil.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


Alokasi Biaya untuk Jasa konsultan adala 70 % untuk Biaya Personil dan

30 % untuk Biaya Non Personil. Biaya non personil boleh diatas 30%

apabila diperlukan biaya untuk alat penunjang.

16. Dokumen SPP LS Paket Meeting:

a. SPP;

b. SPK (apabila diatas Rp.50.000.000,-);

c. Kuitansi;

d. Undangan dan Jadwal kegiatan;

e. FC NPWP;

f. FC Rekening Koran.

17. Dokumen SPP-LS Pihak Ketiga

Pengajuan SPP-LS Rekanan dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan

dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran

sekaligus, atau berdasarkan kemajuan prestasi pekerjaan untuk pembayaran

secara bertahap.

Pengajuan SPP-LS Pihak Ketiga dilengkapi dengan urutan dibawah ini:

a. SPP;

b. Kuitansi;

c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP)

d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan (BAKP), apabila pembayaran secara bertahap;

e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST);

f. Berita Acara Pembayaran (BA.Byr);

g. SPK/Kontrak;(Bentuk perikatan dapat di unduh di lkpp.go.id)

h. Fotocopy NPWP;

i. Referensi Bank/Fotocopy Rekening Koran

j. Faktur Pajak Standar; dan

k. SSP PPN dan atau PPh.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

A. PENGAWASAN

Pengawasan merupakan fungsi manajemen, sehingga melekat pada setiap

jenjang jabatan (built in control). Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan

pengawasan dilakukan sebagai berikut :

1. KPA harus melakukan pengawasan melekat terhadap PPK, Bendahara

Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM dan para pengelola atau

penangungjawab kegiatan;

2. PPK harus melakukan pengawasan terhadap Panitia Pengadaan/Panitia

Penerima Barang dan Staf Pelaksana;

3. Para Pengelola atau Penanggung Jawab Kegiatan melakukan pengawasan

terhadap para pelaksana kegiatan.

Pengawasan dapat juga dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi dilakukan

pemeriksaan oleh Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dan pengawasan yang bersifat eksternal pemerintah akan

dilakukan oleh BPK.

B. PENGENDALIAN

1. Pengendalian pelaksanaan DIPA merupakan alat bagi para pengelola

program/kegiatan/keuangan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan,

masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan DIPA.

2. Pengendalian mencakup kegiatan pemantauan dan penilaian. Oleh karena itu

pejabat perbendaharaan dan pengelola atau penanggung jawab kegiatan DIPA

Dekonsentrasi wajib melakukan pemantauan dan penilaian secara berkala,

baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan.

3. Dengan pemantauan yang dilakukan dapat diketahui permasalahan yang

dihadapi dan perbaikannya dapat dilakukan dengan segera. Sedangkan

perbaikan atas hasil penilaian memerlukan perencanaan kembali (replanning)

atau revisi anggaran.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


C. PELAPORAN

1. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan, Kementerian

Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang

terdiri dari:

a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran

(UAKPA), termasuk UAKPA Dekonsentrasi

b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA).

2. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

diperlukan data realisasi APBN, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan

keuangan.

3. Untuk keperluan penyusunan laporan tersebut:

a. Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap

bulan harus melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan

Kepala KPPN selaku Kuasa BUN;

b. Rekonsiliasi data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a

meliputi:

1) Data bagian anggaran;

2) Eselon I;

3) Satker;

4) Sumber dana;

5) Cara penarikan;

6) Program;

7) Kegiatan;

8) Output;

9) Akun 6 digit;

10) Tanggal dan nomor SPM/SP2D; dan

11) Jumlah rupiah.

4. Hasil rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR),

selanjutnya setiap awal bulan:

a. Satker menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca

beserta ADK kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

tingkat wilayah (UAPPAW); atau

b. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN membuat laporan realisasi anggaran, arus

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


kas, dan neraca kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan untuk diproses dan selanjutnya diteruskan kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p Direktur Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan.

5. Untuk laporan keuangan semester dan tahunan, LRA, Neraca dan ADK disertai

dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dapat dilihat pada

PMK.222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian

Laporan Keuangan; PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;

PMK 69/PMK.06/2016 Tata Cara Rekonsiliasi BMN; PMK 104/PMK.05/2017

tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan LK lingkup BUN dan KL;

PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan serta PMK

Nomor 248/PMK.07/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

D. REWARD DAN PUNISHMENT

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja

dekonsentrasi tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak akan menerapkan sistem reward dan punishment terhadap

Satker Dekonsentrasi Provinsi seluruh Indonesia.

Ketentuan reward dan punishment akan diterapkan mengacu pada Peraturan

Menteri PPPA terkait dengan penafsiran antara lain :

1. Realisasi penyerapan anggaran Dekonsentrasi Satker Dekonsentrasi Provinsi

rendah;

2. Penyampaian Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran tidak tertib dan tepat waktu;

3. Tidak memiliki motivasi atau melakukan upaya-upaya guna mendorong

peningkatan anggaran yang responsif gender bersumber APBD dalam rangka

pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ketentuan sebaliknya, Satker Dekonsentrasi Provinsi akan diberikan reward.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem reward dan punishment akan

diatur kemudian.

KE

ME

NT

ER

IA

N

PE

MB

ER

DA

YA

AN

P

ER

EM

PU

AN

D

AN

P

ER

LI

ND

UN

GA

N

AN

AK


BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TA

2020 disusun agar pelaksanaan DIPA Satker Dekonsentrasi Provinsi memiliki pola

keseragaman, tertib, efektif, efisien, serta taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi ini juga terkait dengan upaya

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung

tercapainya target-target Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, melalui peran serta

pemerintah daerah provinsi. Peran serta tersebut tertuang dalam bentuk subkomponen

yang sudah ditetapkan, sehingga bila dilaksanakan dengan baik akan mendukung

tercapainya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Sekretaris Kementerian

Pribudiarta Nur Sitepu

Documents

PETUNJUK TEKNIS DEKONSENTRASI BIDANG …