26 Februari 2014Tindak Pidana Bidang EkonomiDalam arti
sempit:Disebut dengan tindak pidana ekonomi. Pengaturannya hanya
pada satu aturan yaitu UU No.7 Drt 1955. Meskipun UU ini sudah tua,
tapi masih dinyatakan berlaku. Namun pemberlakuannya kurang
efektif, sehingga sering dikatakan UU mandul. Dalam Arti
luas:Disebut tindak pidana dibidang ekonomi mencakup tindak pidana
dalam arti sempit dan dalam arti luas. Jadi dalam arti luas
mencakup berbagai hal tindak pidana. Awalnya TPE dalam arti luas
ini merupakan perbuatan perbuatan pidana yang lingkup perbuatannya
ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Tentu saja dampaknya lebih
banyak pada sektor ekonomi. Seperti: tindak pidana perdagangan,
tindak pidana penyelundupan, tindak pidana perbankan. Intinya
perbuatan dan akibatnya lebih banyak ke ranah ekonomi.Namun dalam
perkembangannya, tindak pidana ini yang awalnya lingkupnya ekonomi
kemudian dampaknya tidak hanya pada ranah ekonomi tapi juga ranah
sosial. Sehingga ada yang mengatakan tindak pidana ini merupakan
Tindak Pidana Sosio Ekonomi. Perkembangan berbagai macam TP Sosio
Ekonomi dicetuskan pada 1980 ketika Kongres PBB (Milan). Sebenarnya
kongres ini temanya adalah Prevensi Kejahatan dan Perlindungan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Prvention of Crimes and The
Treatment of Offenders). Namun salah satu komisi melaporkan karena
ada indikasi bahwa tindak pidana di bidang ekonomi tidak hanya
berakibat pada sektor ekonomi tetapi juga sektor sosial. Contohnya;
tindak pidana narkotika (kerugian juga pada sektor sosial yaitu
kesehatan masyarakat terganggu, moral dan mental,), tindak pidana
korupsi, TP pencucian uang, TP perdagangan manusia. Selain itu juga
berdampak pada ranah politik.Perkembangan TP ini tidak lepas dari
suatu proses yang dinamakan Kriminalisasi. Awalnya perbuatan ini
merupakan suatu perbuatan biasa lalu ditngkatkan menjadi perbuatan
pidana. Contoh: dulu orang menggunakan ganja dibolehkan misalnya
untuk bumbu masak. Kemudian perkembangannya orang mengetahui, ganja
tidak hanya menyedapkan makanan tapi juga menyedapkan pikiran.
Contoh: perdagangan manusia (memperkerjakan perempuan, anak pada
pekerjaan yang tak seharusnya dilakukan bahkan terjadi
eksploitasi). Padahal zaman dulu juga sudah ada perempuan dan anak
yang bekerja, tapi perlakuan kepada merekapun manusiawi.Tindak
pidana khusus ditemukan pada 1940 oleh seorang kriminolog bernama
Shutterland. Ia mengemukakan bahwa banyak TP yang ternyata
pelakunya berasal dari kelas kelas tertentu (white collar crime).
Selama ini orang beranggapan bahwa kejahatan dilakukan oleh orang
orang dari kelompok bawah dan berpendidikan rendah. Namun kejahatan
yang mereka lakukan adalah kejahatan konvensional seperti:
penipuan, penggelapan. Jadi kedudukan sosial dan ekonomi pelaku
white collar crime kebalikan dari pelaku kejahatan
konvensional.Ingat asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat
dipidana apabila belum ada peraturannya. Nah disini kemudian muncul
peraturan peraturan baru yang berkaitan dengan tindak pidana
khusus. Dalam TP khusus, ketentuan-ketentuan atau aturan yang
dibuat merupakan penyimpangan dari ketentuan umum. Kalau kejahatan
konvensional (blue collar crimes) acuannya menggunakan KUHP. Tapi
dalam TP khusus ada acuannya sendiri sendiri. Hal hal yang
menyimpang antara lain: stetsel dan jenis pidana. Penentuan ancaman
pidana penjatuhan pidana dalam TP khusus itu ditentukan secara
kumulatif. Hakim ketika menjatuhkan pidana juga secara kumulatif.
Contoh: barang siapa memproduksi narkotika diancam dengan pidana
penjara DAN pidana denda ini kumulatif. Dalam pidana umum, pidana
pokok hanya boleh dijatuhkan salah satu. Contoh: barang siapa
melakukan perbuatan ini diancam pidana penjara sekian tahun ATAU
denda rumusan alternatif. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana
secara tunggal dalam pidana umum. Selain rumusan kumulatif, ada
beberapa pasal misalanya dalam: UU perbankan dan UU Lingkungan
Hidup. Beberapa pasal dalam UU ini rumusannya tidak secara
kumulatif tetapi kumulatif alternatif (artinya hakim bisa
menjatuhkan putusan baik secara kumulatif atau alternatif). Contoh:
pidana penjara sekian tahun DAN/ATAU denda. Dalam tindak pidana
umum, batasan maksimalnya berupa maksimal khusus. Contoh
barangsiapa melakukan pembunuhan diancam dengan pidana penjara
PALING TINGGI 15 tahun. Dan batasan minimal yang digunakan dalah
minimal umum. Untuk pidana penjara dan kurungan minimal nya adalah
1 hari. Hal ini berbeda dengan tindak pidana khusus, batasan dalam
penentuan hukuman adalah minimal dan maksimal khusus contoh: barang
siapa mengedarkan narkotika diancam pidana penjara PALING RENDAH 2
tahun , PALING TINGGI 10 tahun dan denda PALING RENDAH 10 juta,
PALING TINGGI 50juta . Harapan pembentuk UU dengan adanya interval
hukuman minimal dan maksimal tadi adalah hakim menjatuhkan hukuman
diantara interval tersebut. Namun dalam praktek banyak putusan
hakim yang dijatuhkan dibawah batasan minimal khusus. Namun putusan
yang dijatuhkan tersebut tidak kemudian dibatalkan. Hanya saja
putusan hakim itu menjadi catatan bagi Ketua PN terkait dengan
track and record. Kalau dalam TP umum acuan batasan minimalnya
adalah minimal umum. Untuk pidana penjara dan kurungan minimal nya
adalah 1 hari.Pidana tambahan di dalam KUHP yaitu pengumuman
putusan hakim, perampasan barang tertentu, pencabutan hak hak
tertentu. Sedangkan dalam TP khusus, selain tambahan pidana tadi
ada sanksi yang berupa sanksi administratif. Sanksi ini ada
mengingat ada bahwa dalam pidsus pelaku tindak pidana tidak hanya
orang tapi juga badan hukum / korporasi. Dalam hal korporasi
menjadi pelaku, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda dan
sanksi administratif. Misalnya: penutupan perusahaan, pencabutan
izin, teguran tertulis, larangan melukan kegiatan usaha, menarik
barang yang sudah beredar. Sanksi administratif lebih efektif
diterapkan pada korporasi. Kalau pelakunya saja yang dijatuhi
pidana, tetapi korporasinya tidak tersentuh maka hanya dijatuhi
pidana badan.Ciri Ciri Economic Crime: Termasuk white collar crime
Kedudukan sosial si pelaku tinggi Pekerja / jabatan tertentu dan
terhormatSifat Economic Crime: Kejahatan di lingkungan bisnis
Fungsi pemidanaan tidak hanya pendekatan tradisional Melanggar
kepentingan umum dan individu Stetsal dan jenis pidana lebih
beratFaktor Pendorong Economic Crime: Mobilitas masyarakat
tinggiPerpindahan penduduk kini juga antar negara. Dengan tingginya
mobilitas antar negara ini bisa memperlemah sistem keamanan.
Kemudian muncullah tindak pidana di bidang keimigrasian. Misalnya:
untuk membuat paspor, sering kali dijadikan celah oleh pihak
tertentu untuk mempersulit ini kemudian muncul TP suap Regulasi
kompleks dan birokratisRegulasi kompleks suatu perbuatan diatur
dalam beberapa ketentuan. Namun antara satu ketentuan dengan
ketentuan lain tidak sinkron. Ketidaksinkronan ini menyebabkan
adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum2. Contoh: pelibatan anak
dalam peredaran narkotika diatur dalam UU narkotika dan UU
perlindungan anak. Contoh: kewajiban korporasi untuk menyisihkan
dana sosial (corporate social responsbility) diatur dalam UU PT dan
UU Penanaman Modal. Dalam UU PT besarnya dana sosial diserahkan
sepenuhnya kepada perusahaan berdasarkan asas kepatutan dan
kewajaran. Namun dalam UU penanaman modal ditentukan besarnya
secara tegas yaitu 4% dari keuntungan bersih. Sehingga muncullah
tindak pidana penggelapan yang mengarah pada korupsi. Pengaturan
yang birokratis ada program BPJS (badan penyelenggara jamanan
sosial) yang dikeluarkan secara tiba tiba sehingga belum siap.
Orang yang semula sakit ringan bisa menjadi sakit berat karena
susahnya akses pada rumah sakit. Kemakmuran meningkatKekayaan yang
dimiliki oleh orang maupun korporasi justru menjadi pemicu untuk
berusaha melindungi kekayaannya sehingga muncul salah satunya
tindak pidana perpajakan. Distribusi barang banyakKecenderungan
masyarakat zaman sekarang bersifat konsumerisme. Sehingga barang
palsupun mau. Celah ini dimanfaatkan oleh produsen untuk membuat
barang palsu sehingga timbulah praktek praktek perdagangan curan
dan pemalsuan. Kemajuan teknologiMisalnya: adanya pabrik ekstasi
(bahan bahan kimia ditingkankan kemampuannya untuk membuat orang
high). Praktek perdagangan curang juga berawal dari kemajuan
teknologi. Penanggulangan Kejahatan Ekonomi1. Preventif (prevention
without punishment)Misalnya: dengan sosialiasi undang undang.
Adanya ancaman pidana yang terdapat dalam suatu undang undang
diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan
tindak pidana. Selain itu suatu perbuatan dicari akar penyebabnya
dan dicari cara mengantisipasinya. Contoh: Hakim banyak yang
menerima suap lalu pemerintah mencari jalan keluar dengan menaikkan
gaji hakim yang diharapkan dalam menjalankan pekerjaannya bisa
bersikap adil dan jujur. Namun ternyata masih banyak juga yang
menerima suap.2. Represif : sarana penalUpaya lain: Evaluasi
kriminalisasi Peningkatan pengetahuan penegak hukum Pembuatan badan
khusus Meningkatkan kerjasama internasional Meningkatkan
efektivitas penuntutan Pemidanaan terhadap korporasi Tujuan
pemidanaan adalah moral dan detterence effect
