Pikiran akyat • Selasa 0 Rabu 0 Kamis 0 Jumat 0 Sebtu .~~----~--~-------- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ._--,------ o Mar 0 Apr 0 Me; 0 Jun -6 Jut 0 A~-;--b Sep 0 Okt 0 Nov 0 Des "iJj; 'i"<'. =..•• -;l".~.~••• ""_:' ,_.o..:~J.,.."", -4'- ~ •• __ ~ ••••• ,-~__ !~ Aksi Massa dan Demokr Masuarakatuanq ingin cepat dan ins tan cenderung memercayakan penyelesaian urusan yang ada dengan melakukan aksi massayang berpotensi kekerasan. B ISAjadibenar,jikaaksi massa menjadi indikasi ketidakpercayaan rakyat terhadap cara-cara penyaluran hak demokrasinya secara nor- mal ("PR",14/1). Atau mungkin menjadi benar ketika sistem perwakilan yang berjalan sudah dianggap usang dan lamban. Masyarakat yang ingin cepat dan instan cenderung memer- cayakan penyelesaian urusan yang ada dengan melakukan ak- si massa yang berpotensi ke- kerasan. Dampaknya, banyak urusan cenderung efektifdisele- saikan dengan aksi massa ter- masuk di dalamnya aksi yang menuntut Kemendagri untuk tidak mencabut perda miras di sejurnlah daerah. Mungkin, pelaku aksi merasa lebih efektif cara yang ditem- puhnya dalam menekan pengambil keputusan. Atau mungkin kasus yang sedang bergulir berbau penyimpangan, sehingga ada ketakutan dike- tahui petinggi negeri. Bisa jadi juga sudah terjadi perubahan paradigma bahwa kapasitas se- jumlah rakyat sudah mulai membaik, sehingga sanggup mengawal pelaksanaan demokrasi yang cenderung lam- ban. Yang tidak boleh terjadi, jika aksi tersebut digunakan un- tuk kepentingan pribadi dan kelompok sehingga merugikan orang banyak. Predator Ranny (Thoha, 2008) me- mandang jika demokrasi harus bertumpu kepada tiga haloPer- tama, adanya kedaulatan rakyat. konsep ini menunjukkan jika kedaulatan berada pada rakyat. Wakil rakyat perlu ditempatkan sebagai kelompok orang yang dipercaya untuk menjalankan kedaulatan tersebut dan harus mengatasnamakan rakyat. De- ngan demikian, kepentingan rakyat berada di atas kepenti- ngan parpol ataupun golongan. Hal demikian harus diwujudkan dengan keberanian melepaskan diri dari ikatan keparpolan tatkala dirinya sudah dijadikan wakil rakyat pelaksana kedaula- tanrakyat. Posisi di atas sepatutnya di- lakukan dalam konteks kemi- traan dengan pemerintah. Bukan dalam membangun ketergantungan anggaran atau dilakukan untuk bancakan dana APBN/D, tetapi justru agar penyimpangan seperti itu dikan- daskan. Demikian halnya dalam pelayanan publik yang murah, cepat, dan efektif dapat diwu- judkan pula. Konsepsi ini bisa membangun image tepercaya tatkala rakyat merasa diper- hatikan dalam segala urusan serta kesejahteraannya. Kedua, kesetaraan politik yang bermakna tidak adanya kelompok rakyat yang dipo- sisikan secara berbeda karena semua orang sama di muka hu- kum. Itu berarti bukan hanya kelompok kaya dan berkuasa menjadi istimewa untuk diper- hatikan, tetapi juga tidak boleh ada bobot kejahatan yang lebih besar mendapat hukuman lebih ringan dari yang di bawahnya. Dalam konteks politik,bebasnya rakyat berpendapat perlu diakomodasikan dengan baik agar tidak muncul kecemburuan sosial. Kasussandal jepit yang meng- hebohkan, mengindikasikan jika hukum tidak setara terhadap se- mua orang. Kekuasaan pun tidak boleh hanya diperun- tukkan bagi pemilik modal kare- na hal demikian akan melahirkan diskriminasi yang berujung kecemburuan sosial yang membengkak. Dampaknya, rakyat merasa dibutuhkan ketika . akan melangsungkan pemi- lu/kada dan sebagian dicam- pakkan setelahnya. Sementara yang lainnya menjadi lebih mak- mur dan menjadi predator bagi rakyat yang lemah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh wakil rakyat agar semua ditem- patkan sama dan proporsional. Ketiga,konsultasi rakyat yang mengandung maksud agar Kliping Humas Unpad 201"L • SI wakil rakyat sering sowan kepa- da majikannya, diperlukan ataupun tidak oleh rakyatnya. Porsi kunjungan rakyat perlu -lebih banyak dengan beragam media yang disesuaikan dengan kapasitas rakyat. Demikian pula jika rakyat ingin sidak ke wakil- nya, jangan berubah menjadi ceramah sang wakil kepada ma- .jikannya. Justru pada saat itu wakil menyimak dengan cerdas pesan tersurat ataupun tersirat majikannya. "Giung' Ketiga konsep itu menuntut wakil harus bekerja cerdas. Cer- das membaca kehendak, cerdas juga menerjemahkannya, Untuk itu,seleksiwakilperlu ~ secara cerdas pula dari mulai parpol yang menyodorkan ka- der untuk dipilih rakyat, serta lembaga penyelenggara pemi- lu/kada agar kedunguan tidak tampak dalam wakil yang rak- yatnya sudah semakin cerdas. Politik uang yang muncul mencerminkan jika kedunguan dipertukarkan dengan ang. Kedunguan bisa menyebab- kan majikan menjadi giung de- ngan ulah sejumlah wakilnya. Dampaknya cara pintas dilaku- kan dengan melakukan aksi massa yng dianggap efektif. Oleh sebab itu, sejumlah aksi massa perlu mendapat respons positif untuk perbaikan kinerja wakil serta mitranya. Mem- biarkan kinerja terus merosot serta praktik keliru terns tum- buh, aksi massa bisajadi pilihan terbaik dalam mencapai sasar- an. Namun jika itu terns ber- langsung, sama saja rakyat tidak lagi memiliki wakilnya, yang be- rarti pula demokrasi sudah mu- lai keropos. Mungkin ada baiknya untuk menata ulang dernokrasi de- ngan mengevaluasi sejumlah aktivitas kader parpol yang manggung. Yang tidak memiliki integritas kebangsaan perlu di- sisihkan karena hanya akan merugikan bangsa serta men- coreng nama baik parpol itu sendiri. Untuk itu, seleksi pun tidak boleh bernuansa suap karena akan memperpanjang praktik tersebut sampai me~- kinkan sumber daya yang dimi- liki untuk kepentingan sendiri. Tanpa ada kerja keras seluruh komponen bangsa untuk mena- ta wakil dan birokrasi, aksi mas- sa akan tetap menjadi pilihan terbaik. ***
Pikiran akyatpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/...2012/01/17 · mengatasnamakan rakyat. De-ngan demikian, kepentingan rakyat berada di atas kepenti-nganparpol ataupun
