PILKADA DITENGAH COVID-19 KENAPA

TIDAK

Disampaikan Pada Acara Webinar Series 2020, Jumat 26 Juni 2020,

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana

Malang

Oleh

Wahyu Hindiawati S.Pd., S.H., M.H

Kaprodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Wisnuwardhana Malang

PENDAHULUAN

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 1

Sistem ketatanegaraan

Republik

IndonesiaPEMERINTAH

“Pemerintah Pusat”“Pemerintah

Daerah”

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 2

ERA REFORMASI

INDONESIA NEGARA

DEMOKRASI

KONSTITUSION

AL

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 3

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 4

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional sebagai manayang tertuang dalam Konstitusi bahwa “kedaulatan berada ditangan

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam

paradigma itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat dibingkai dalam

kerangka konstitusi menjadi pemandu bagaimana demokrasi

diintrumentasikan.Wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau yang disingkat

dengan pemilu. Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka

ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat

pemerintahan, sampai kepala daerah. Pada tingkat daerah diadakanpemilihan kepala daerah atau yang singkat dengan Pilkada.

PENJELASAN

LANDASAN HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. Pancasila sila ke -4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan)

2. UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dandilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ; pasal 18 ayat 4 “ Gubernur,Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

4. Undаng-Undаng nomor 10 tаhun 2016 tentаng Perubаhаn Keduа atаs Undаng-

Undаng nomor 1 tаhun 2015 tentаng Penetаpаn Perаturаn Pemerintаh Penggаnti

Undаng-Undаng nomor 1 tаhun 2014 tentаng Pemilihаn Gubernur, Bupаti dаn Wаli

Kotа menjаdi Undаng-Undаng

3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

5. Undаng Nomor 7 Tаhun 2017 Tentаng Pemilihаn Umum.

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 5

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 6

PILKADA DITENGAH COVID-19

DATA VIRUS CORONA (COVID-19)

Kasus covid-

19 di

Indonesia

Per tanggal

24/6/202049.009

orang positif

Ada 19.658 orang yang

dinyatakan

sembuh

Ada 2.573 orangyang meninggal

duniaSumber: KEMENKES RI / John Hopkins University &

Medicine / 24 Juni 2020

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 7

LANDASAN YURIDIS PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI

BENCANA NON ALAM

UU No 1

Tahun 2015 Jo PERPPU 2

TAHUN 2020

Surat Dinas

Pengaktifan PPK,

PPSAnggaran

Pemetaan TPSPembentukan

PPDP

Verifikasi FaktualPersiapan Teknis

lainnya

KPTS KPU 179

KPTS KPU 258

KPTS KPU

PROVINSI

KPTS KPU

KAB/KOTA

PKPU 5 TAHUN

2020

Tahapan Program & jadwal

Rancangan PKPU Pemilihan Dalam

Kondisi Bencana

Non Alam

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 8

REFLEKSI PEMILU 2019 DAN PERSIAPAN PEMILU 2020

Kemudian, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran berubah dari yang semulapada 11 April-17 mei 2020 menjadi 6 juli-4 Agustus 2020

Untuk penyusunan daftar pemilih , KPU merencanakan digelar pada 10 Juni-5 Juni2020. Semula tahapan tersebut direncanakan pada tanggal 23 Maret-17 April 2020

Pada 13 Juni 2020, KPU merencanakan untuk merekrut Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Awalnya rencana pembentukan PPDP itu pada 26 Maret 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memulai kembali tahapan PemilihanKepala Daerah serentak 2020 yang sempat tertunda pada 6 juni 2020

Tahapan rekapitulasi penetapan daftar pemilihan tetap (DPT) bergeser dari 13-20 juli

2020 menjadi 30 september -7 Oktober 2020

Untuk masa kampanye, tetap akan digelar selama 71 hari dan dalam Rancangan

PKPU tersebut direncanakan pada 26 September sampai 5 Desember 2020. masa

tenang dijadwalkan pada 6-8 Desember serta pemungutan suara pada 9 Desember

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 9

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANJUTAN TETAP DILAKSANAKAN DI TENGAH COVID-19

PEMERI

NTAH DPR

sudah mempertimbangkan mengapa pemilihan tetap dilanjutkan dalam kondisi

non alam / ditengah Covid-19. Tahun 2020 ada 270 wilayah yg akan

menyelenggarakan pemilihan artinya hampir lebih dari separo diwilayah

Indonesia. Hal ini bisa dibayangkan terjadinya kekosongan kepala daerah di

270 wilayah akibat tidak dilaksanakan pilkada.

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 10

LandasanHukum KPU

Penyelenggara

Pilkada di tengah

Covid-19

Landasan yuridis pemilihan serentak lanjutan yaitu Keputusan KPU 258. Keputusan KPU

258 ini adalah mencabut Keputusan KPU 179 Tentang penundaan tahapan yg berlangsung

antara lain pelatikan pps, verifikasi dukungan calon perseorangan, pencocokan dan

penelitian, penyusunan daftar pemilih. Disamping KPU membuat Keputusan, juga

membuat surat dinas No 20 Tahun 2020 tentang kegiatan tatap muka, kegiatan

mengumpulkan orang dalam jumlah terbatas, penyerahan dokumen/perlengkapan secara

fisik, kegiatan di dalam ruangan. Keempat kegiatan ini harus memperhatikan protokol

kesehatan.

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 11

Terobosan

baru dalam

pelaksanaan

pilkada

ditengah

Covid-19 1. Adanya kerjasama

semua elemen

masyarakat, tokoh

masyarakat

dan juga pemerintah,

bawaslu, kpu, aparat

penegak serta lembaga

terkait dalam

penyelenggaraan pilkada

sehingga pelaksanaan

pilkada bisa terlaksana

sesuai dengan amanat

UU

2. Mematuhi Protokol

kesehatanpada saatpilkada dilaksanakan

4. Harus adanya suatu

pengawasan yang ketatguna menghindari

kecurangan

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 12

KESIMPULAN

Pemilihan Kepala daerah di TengahPandemi Covid-19 tetap dilaksanakandengan mematuhi Protokol kesehatandan juga harus kerjasama dengansemua elemen masyarakat, tokohmasyarakat dan juga pemerintah,bawaslu, kpu, aparat penegak sertalembaga terkait dalampenyelenggaraan pilkada sehinggapelaksanaan pilkada bisa terlaksanasesuai dengan amanat UU.

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 13