Upload
aryaprayoga
View
161
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
I . LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA
A. DESA
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia
2. Dalam pemerintahan indonesia desa / kelurahan adalah lembaga
pemerintahan yang paling bawah
3. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa ( kepala desa dan perangkat desa ) dan badan permusyawaratan desa ( BPD )
Nama lain dari kepala desa dari berbagai daerah seperti :1. Madura : Patinggi2. Badui : puun / jaro3. Minagkabau : nagari
4 . Kepala desa adalah orang yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan masa jabatan 6 tahun. Seorang kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui voting.Kepala desa dibayar dengan tanah kas desa yang biasa disebut bengkok. Ia boleh mengerjakan tanah itu selama menjabat.
5. Tugas kepala desa yaitu sebagai penanggung jawab jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada didesa
6. Wewenang kepala desa yaitu menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
7. Perangkat desa merupakan orang-orang yang ditunjuk untuk membantu tugas keseharian kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan sosial desa, kepala urusan umum dan kepala dusun.
8. Sekretaris desa mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan administrasi pemerintahan ( surat-menyurat dan kearsipan serta pelayanan ketatausahaan ). Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati / walikota.
9. Kepala urusan ( KAUR ) disebut juga pamong desa
10.Tugas kepala urusan (KAUR) pemerintahan yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan wilayah dan masyarakat.
11.Kepala urusan (KAUR) pembangunan mempunyai tugas merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.
12.Kepala urusan (KAUR) keuangan mempunyai tugas khusus yakni menyusun rencana dan laporan keuangan desa. Ia merangkap pula menjadi bendahara desa yang mencatat keluar masuknya kas desa
2
13.Kepala urusan (KAUR) kesejahteraan sosial desa bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melakukan pembinaan dibidang agama, kesehatan, pendidikan, olahraga, dan kesenian.
14.Kepala urusan (KAUR) umum bertanggung jawab atas pelaksanaan ketatausahaan, dokumentasi dan arsip serta memelihara dan menyiapkan perlengkapan rumah tangga.
15.Kepala dusun bertugas membantu pelaksanaan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diwilayah kerjanya.
16.Syarat-syarat menjadi pemilih dalam pemilihan kepala desa yaitu berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan tercatat sebagai warga desa tersebut dan berdomisili di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan.
17.PKK adalah organisasi para ibu di desa yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada ibu-ibu masyarakat desa
18.Team penggerak pkk di desa/kelurahan yaitu istri dari kepala desa / lurah19.Karang taruna adalah organisasi pemuda ditingkat desa/kelurahan 20.Istilah kebayanan / bayan adalah istilah yang terdapat didesa yang berarti....21.KUA ( Kantor urusan agama ) adalah tempat untuk mengurus pernikahan
maupun perceraian.
B. Pelayanan pemerintah desa Pemerintah desa / kelurahan memberikan pelayanan adiminstrasi kependudukan seperti kartu keluarga ( yg dikeluarkan camat ), KTP, Surat kelahiran, kematian, dan surat pindah tempat tinggal serta pelayanan dibidan kesehatan seperti posyandu, raskin ( beras untuk rakyat miskin ), GNOTA ( Gerakan nasional orang tua asuh ) dan perpustakaan desa.
C. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
Fungsi / tugas badan permusyawaratan desa adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, membuat anggaran pendapatan dan belanja desa,mengawasi kinerja kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.Anggota BPD berasal dari wakil penduduk desa yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan 6 tahun. Jumlah anggota BPD harus ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang.
D. Sumber pendapatan desa
Pendapatan desa digunakan untuk pembangunan dan pengelolaaan desa demi kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan desa berasal dari :1. Pendapatan asli desa yang berasal dari kekayaan desa atau hasil usaha
desa2. Pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota3. Dana perimbangan keuangan pemerintah pusat4. Bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga
3
D. Struktur pemerintahan Desa
II . LEMBAGA PEMERINTAHAN KELURAHAN
A. KELURAHAN
1. Pemerintah kelurahan diselenggarakan oleh perangkat pemerintahan yakni para pegawai negeri sipil (PNS) yang ditunjuk pemerintah. Para perangkat pemerintahan kelurahan terdiri atas seoarang buruh, sekretaris kelurahan, dan dewan kelurahan.
2. Lurah adalah kepala pemerintahan sebuah kelurahan yang diangkat oleh bupati / walikota atas usul camat. Dengan masa jabatan selama 5 tahun, Seorang lurah bertanggung jawab kepada bupati / walikota melalui camat
3. Tugas lurah yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan dan berkewajiban melayani masyarakat serta bertanggung jawab atas ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Sekretaris kelurahan bertugas melaksanakan adminstrasi pemerintahan seperti surat-menyurat dan kearsipan serta membantu lurah dalam pelayanan ketatausahaan.
5. Dewan kelurahan (dekel) bertugas membantu lurah untuk membina masyarakat misalnya untuk membina kesejahteraan keluarga dibentuklah PKK, untuk membina pemuda dibentuklah karang taruna.
6. Tabel perbedaan antara desa dan kelurahan
4
Kepala desa
sekdes
Kepala urusan ( kaur ) pemerintah
Kepala urusan (kaur) pembangunan
Kepala urusan kesejahteraan sosial
(kesra)
Kepala urusan keuangan
Kepala dusun Kepala dusun Kepala dusun Kepala dusun
no
Pemerintah desa Pemerintahan kelurahan
1 Pemimpin didesa adalah kepala desa
Pemimpin dikelurahan adalah lurah
2 Kepala desa menerima gaji berupa tanah kas desa yang disebut bengkok
Lurah menerima gaji dari pemerintah
3 Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa
Lurah dibantu oleh sekretaris kelurahan dan perangkat kelurahan
4 Kepala desa dipillih langsung oleh penduduk desa
Lurah diangkat oleh bupati / walikota
5 Kepala desa bukan seorang pegawai negeri sipil
Lurah adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS)
6 Memiliki badan permusyawaratan daerah (BPD)
Memiliki Dewan kelurahan ( DEKEL)
7. Struktur pemerintahan kelurahan
III. LEMBAGA PEMERINTAHAN KECAMATAN
1. Kecamatan adalah suatu daerah yang menjadi bagian dari kabupaten / kota sebuah kecamatan membawahi beberapa desa / kelurahan.
2. Perangkat pemerintahan kecamatanPenyelengaraan pemerintah kecamatan dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan seperti camat, sekretaris camat, seksi pembangunan, seksi pemerintahan, dan seksi kemasyarakatan.
3. Camat adalah pemimpin sebuah pemerintahan ditingkat kecamatan
4. Camat diangkat oleh bupati / walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten / kota seorang camat merupakan pegawai negeri sipil yang menguasai teknis dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan.
5. Tugas camat adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab
5
lurah
Dewan kelurahan / perangkat kelurahan
Sekretaris kelurahan
RwRw
Rw
1. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundan-undangan2. Melakukan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat4. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah.
6. sekretaris kecamatan ( sekcam ) bertugas untuk membantu camat untuk menyusun program, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan tingkat kecamatan, mengelola adminstrasi kepegawaian dan keuangan serta menata berkas / arsip.
7. seksi pemerintahan bertanggung jawab terhadap camat dan memiliki tugas melakukan pembinaan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat serta melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.
8. seksi pembangunan bertanggung jawab kepada camat dan memiliki tugas menyusun progaram pembangunan di tingkat kecamatan dan membina lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pembangunan.
9. seksi kemasyarakatan bertanggung jawab kepada camat dan memiliki tugas mengumpulkan dan menganalisis data untuk pembinaan kesejahteraan sosial
10.seksi dinas pendidikan berfungsi untuk melayani dan mengurus masyarakat dalam bidang pendidikan
11.seksi dinas pekerjaan umum bertugas bidan pembangunan dan pemeliharanan jalan raya maupun jembatan
12. seksi kependudukan bertugas melayani masyarakat dalam bidang kependudukan seperti pencatatan kelahiran maupun kematian dan mengurus pembuatan KTP
13. beberapa instansi yang berada di tingkat kecamatan :
1. kepolisian sektor ( polsek ) dipimpin oleh Kapolsek ( kepala kepolisian sektor ) yang memiliki tugas memelihara keamanan di seluruh wilayah kecamatan
2. komando Rayon Militer ( koramil ) dipimpin oleh danramil ( komandan rayon militer ), tugas koramil yaitu menyelenggarakan pembinaan teritorial
6
yang meliputi pembinaan geografis, demografis, dan kondisi sosial. Contohnya membina hansip.
3. Kantor urusan agama (kua) dipimpin oleh kepala kantor urusan agama, tugas kua yaitu mengurus masalah pernikahan dan perceraian
4. kantor cabang dinas pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan. Tugasnya mengurus dan menyelenggarakan pendidikan disekolah dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kebudayaan di wilayah kecamatan.
5. Pusat kesehatan masyarakat ( puskesmas ) dipimpin oleh kepala puskesmas. Tugas puskesmas yaitu memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat diwilayah kecamatan
6. Kantor pos pembantu bertugas melayani pengiriman surat-surat dan uang dan bertanggung jawab melaksanakan pembayaran uang para pensiunan yang tinggal diwilayah kecamatan.
14. Struktur pemerintahan kecamatan
BAB II SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN, KOTA DAN PROVINSI
7
Camat
Kel. Jabatan fungsional
Sekretaris kecamatan
Seksi pemerintahan
Seksi kemasyarakatan
Seksi pembangunan Seksi ketertiban
A. SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN, KOTA
Peraturan pemerintah tentang kepemerintahan pada tingkat kabupaten dan kota adalah UU RI No. 32 tahun 2004 .
1. Kabupaten / kota merupakan gabungan dari beberapa wilayah kecamatan, pada umumnya wilayah kabupaten masih berupa pedesaan sedangkan kota biasanya terdiri atas wilayah perkotaan.
2. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah pemerintah kabupaten mempunyai hak dan kewajiban.
a. Hak pemerintah kabupaten/kota Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya Memilih kepala daerah Mengelola aparatur daerah Memungut pajak daerah dan retribusi daerah Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang
ada didaerah
b. Kewajiban pemerintah kabupaten / kota Melindungi masyarakat, menjaga persatuan,kesatuan dan
kerukunan nasional serta keutuhan negara indonesia Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Mengembangkan kehidupan demokrasi Mewujudkan keadilan dan pemerataan Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Tabel perbedaan antara kabupaten dan kota
no
kabupaten Kota
1 Kabupaten lebih luas dibanding kota
Kota lebih kecil dibanding kabupaten
2 Kabupaten dibentuk paling sedikit 5 kecamatan
Kota dibentuk paling sedikit 4 kecamatan
3 Sektor perekonomian berasal dari pertanian
Sektor perekonomian berasal dari industri
4 Jumlah penduduk lebih sedikit dibanding kota
Jumlah penduduk lebih banyak dibanding kabupaten
5 Pemerintahannya dipimpin oleh bupati
Pemerintahannya dipimpin oleh walikota
6 Bupati dibantu oleh wakil bupati
Walikota dibantu oleh wakil walikota
4. Pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah/walikota, komando distrik militer (kodim), kepolisian resort (polres), kejaksaan negeri, pengadilan, perangkat daerah kabupaten atau kota, dan DPRD tingkat kabupaten / kota.
5. Bupati / walikota dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada ( pemilihan kepala daerah ).
8
6. Syarat- syarat calon bupati / calon walikota :1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA / Sederajat2. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun3. Sehat jasmani dan rohani4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara5. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah
7. Tugas dan wewenang bupati / walikota yaitu :1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD2. Mengajukan rancangan peraturan daerah ( PERDA )3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD4. Menyusun dan mengajukan Rancangan anggaran pendapatan dan
belanja negara (RAPBD) bersama DPRD
8. Perangkat daerah kabupaten / kota terdiri atas sekretaris daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRD, Dinas daerah kabupaten / kota, lembaga teknis daerah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan.
9. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah / sekda . Tugas sekretariat daerah adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan administrasi pada tingkat daerah
10.Sekretariat Dprd dipimpin oleh sekretaris DPRD , sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota dengan persetujuan DPRD
11.Tugas sekretariat Dprd adalah menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan keuangan Dprd serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dprd seperti menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Dprd
12.Dinas daerah adalah satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah yang bertugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. Contoh dinas daerah yaitu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas parawisata seni dan budaya
13.Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.
14.Lembaga teknis daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
15.Tugas lembaga teknis daerah yaitu membantu bupati/walikota dalam menyelenggarakan gerakan pemerintahan daerah contoh lembaga teknis daerah yakni badan/kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
16.Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) adalah lembaga yang memegang kekuasaan legislatif pada tingkat daerah/kota. Dan kedudukan DPRD itu sejajar dengan walikota / bupati.
9
17. Anggota Dprd berasal dari perwakilan partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu)
18.Anggota DPRD Provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang.
19.Tugas DPRD :1. Bersama-sama dengan bupati/walikota bertanggung jawab untuk
merancang dan membuat peraturan daerah/Perda2. Membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (RAPBD) yang diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten3. Mengawasi jalannya pemerintahan
20.Struktur organisasi pemerintahan kabupaten/kota.
21.Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya
menggunakan asas otonomi.
22.Asas otonomi yaitu pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus
daerahnya sendiri.
23.Pemerintah kota yang tidak memiliki Dprd maka walikotanya diangkat oleh
menteri dalam negeri
10
DPRD Perda Bupati / Walikota
Sekretariatan DPRD
Wakil bupati / wakil walikota
Sekretaris daerah
Satpol pp
Dinas daerah Lembaga teknis daerah
kecamatan
kelurahan
24.Kewajiban pemerintah kabupaten / kota yaitu melindungi masyarakat,
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan pelayanan
dasar pendidikan dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
25.Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya, mengelola kekayaan daerah, dan
memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
26.Lembaga-lembaga yang ada di tingkat kabupaten/kota yaitu kepolisian resort
( polres ), komando distrik militer ( kodim ), kejaksaan negeri dan pegadilan
negeri.
27.Kepolisian resort ( polres ) dipimpin oleh kepala kepolisian resort ( kapolres )
28.Tugas utama kepolisian resort yaitu mengayomi masyarakat serta menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala perbuatan / tindakan yang
merugikan.
29.Komando distrik militer ( kodim ) dipimpin oleh komandan distrik militer
( dandim )
30.Tugas komando distrik militer ( kodim ) yaitu menjaga keutuhan wilayah
kabupaten/kota dari gangguan keamanan yang datang dari dalam maupun
luar wilayah tersebut
31.Kejaksaan negeri memiliki tugas menutut setiap orang / pihak yang dianggap
melanggar hukum.
32.Tugas jaksa yaitu menuntut seseoarang yang dianggap melanggar hukum
33.Pengadilan negeri disebut juga lembaga penegak hukum diwilayah
kabupaten/kota memiliki tugas mengadili orang yang dianggap melakukan
pelanggaran hukum.
34.Hakim adalah seseorang yang memimpin jalannya sebuah persidangan dan
memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan hukum pada terdakwa
B. SISTEM PEMERINTAHAN PROVINSI
1. Provinsi adalah sebutan untuk wilayah administrasi dibawah wilayah nasional
yang terdiri atas gabungan beberapa kabupaten / kota.
2. Wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur
3. Jumlah provinsi diindonesia yaitu ada 33
4. Perangkat pemerintahan provinsi terdiri atas gubernur, perangkat daerah
dan DPRD tingkat provinsi.
5. Tugas dan wewenang gubernur :
11
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten/kota
2. Mengoordinasikan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan di provinsi
dan kabupaten/kota
4. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD
5. Mengajukan peraturan daerah / Perda
6. Masa jabatan gubernur adalah 5 tahun
7. Gubernur dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada ( pemilihan kepala
daerah )
8. Syarat – syarat menjadi gubernur :
1. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
2. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat
3. Berusia sekurang – kurangnya 30 tahun
4. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari
tim dokter
5. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah
9. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dan Dinas daerah
10.Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah.
11.Sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
12.Tugas sekretariat yaitu membantu gubernur menyusun kebijakan dibidang
pemerintahan, pembangunan atau kesejahteraan dan berkewajiban
mengoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah.
13.Dalam menjalankan tugasnya sekretariat daerah bertanggung jawab kepada
kepala daerah
14.Sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh sekretaris DPRD
15.Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dengan
persetujuan DPRD
16.Tugas pokok sekretariat DPRD provinsi yaitu :
1. Memberikan pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan DPRD
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli bagi anggota DPRD
17.Dinas daerah provinsi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
12
18.Dinas daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan
diberhentikan oleh gubernur
19.Beberapa jenis dinas daerah provinsi seperti dinas pendapatan, dinas
pendidikan dan pengajaran, dinas parawisata seni dan budaya, dan dinas
kesehatan.
20.Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah
( gubernur ),
21.Tugas lembaga teknis daerah yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan
daerah serta berperan dalam melayani kepentingan masyarakat. Contoh
lembaga teknis daerah yakni rumah sakit
22.Kepala badan / kantor lembaga teknis daerah diangkat oleh gubernur
23.Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) Provinsi adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah provinsi.
24.Peran DPRD Provinsi yaitu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah
25.Fungsi DPRD Provinsi :
1. Fungsi legislasi : membentuk Peraturan daerah yang dibahas dengan
Gubernur untuk mendapat persetujuan
bersama
2. Fungsi anggaran : menyusun dan menetapkan RAPBD (Rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah )
bersama Gubernur
3. Fungsi pengawasan : melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan pelaksanaanya.
26.Hak – hak DPRD Yaitu :
1. Hak interpelasi yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada
gubernur / bupati mengenai kebijakan
kepala daerah
2. Hak angket yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan daerah
3. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat
terhadapa kebijakan kepala daerah
27.Tugas DPRD Provinsi yaitu mengawasi jalannya roda pemerintahan,
bersama-sama dengan gubernur DPRD Provinsi membuat peraturan
daerah (perda), membahas dan menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (RAPBD)
13
28.Struktur pemerintahan provinsi :
29.Kewajiban pemerintah provinsi :1. Melindungi masyarakat2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan
30.Wewenang pemerintah provinsi :1. Memungut pajak 2. Memungut retribusi daerah
31.Pajak dan retribusi daerah akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan misalnya pembuatan jalan dan jembatan.
32.Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang berbentuk badan/kantor yang melayani kepentingan masyarakat misalnya rumah sakit.
33.Kepala badan/kantor lembaga teknis daerah diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur.
34.Lembaga-lembaga lain yang ada ditingkat provinsi seperti kepolisian daerah (polda), komando daerah militer (kodam), kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi
35.Kepolisian daerah / polda dipimpin oleh kepala kepolisian daerah ( kapolda )
36.Tugas kepolisian daerah / polda yaitu :1. Mengayomi seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya2. Memelihara dan menjaga keamanan serta ketertiban3. Menangkap dan menyidik segala sikap, perbuatan dan tindakan yang
melawan hukum
37.Komando daerah militer ( kodam ) dipimpin oleh panglima komando daerah militer ( pangdam )
14
DPRD PROV PERDA GUBERNUR
SEKRETARIAN DPRD
WAKIL GUBERNUR
SEKRETARIS DAERAH
SATPOL PP
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DINAS DAERAH
38.Tugas komando daerah militer ( kodam ) yaitu menjaga keutuhan wilayah provinsi dari gangguan keamanan yang datangnya dari dalam maupun dari luar wilayah provinsi
39.Kejaksaan tinggi adalah lembaga penegak hukum
40.Tugas kejaksaan tinggi yaitu menutut seseorang yang melanggar hukum di depan sidang pengadilan
41.Pemimpin kejaksaan tinggi yaitu kepala kejaksaan tinggi
42.Pengadilan tinggi yaitu peradilan yang berkedudukan di ibu kota provinsi
43.Tugas pengadilan tinggi yaitu memeriksa perkara banding yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan negeri
44.Pengadilan tinggi diketuai oleh ketua pengadilan tinggi
45.Di pengadilan tinggi terdapat ketua, wakil ketua, hakim anggota, panitera, dan sekretaris
46. Asas pemilu yaitu LUBERL = Langsung U = Umum BE = bebas R = rahasia
47. KPU ( komisi pemilihan umum ) Adalah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, untuk daerah pemilu diawasi dan diatur oleh KPUD ( komisi pemilihan umum daerah ) yang bertanggung jawab kepada DPRD
48. Tabel perangkat daerah dan tugas – tugasnya :
no
Nama perangkat daerah Tugas
1 Sekretariat DPRD Menyelenggarakan administrasi sekretariat DPRD2 Bappeda (badan
perencanaan pembangunan)Merencanakan pembangunan daerah
3 BKD (Badan kepegawaian daerah )
Mengatur pegawai
4 Dinas sosial Menagani masalah pengungsi dan korban bencana alam serta masalah sosial lainnya
5 RSUD Menangani perawatan pasien6 Dinas kesehatan Mengurus masalah kesehatan 7 Dinas pendidikan Mengurus bidang pendidikan8 Dinas pertanian dan
ketahanan panganMengurus bidang pertanian dan pangan
9 Dinas kependudukan dan catatan sipil
Menangani kependudukan
10
Sekretariat daerah Membantu kepala daerah menyusun kebijakan
11
Satuan polisi pamong praja
Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan
15