SISTEM POLITIK DI INDONESIAMAKALAHDisusun Guna Memenuhi
TugasMata Kuliah: PKNDosen Pengampu: Syamsul Maarif, M.Ag
Disusun Oleh:Ahmad Munib (113411047)Amalina
Mutabiah(113411068)Nanik Maningrum (113411090)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUANINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGOSEMARANG2014BAB IA. PendahuluanSistem politik Indonesia
tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman
kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang.
Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem
politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Hal ini
tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada
saat itu. Sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini
mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bermunculan lembaga
dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang
semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut, mata kuliah ini
disajikan sebagai dasar untuk pengenalan lebih jauh tentang apa dan
bagaimana sistem politik Indonesia. Secara spesifik akan dikaji
mengenai sistem politik sejak zaman demokrasi liberal, demokrasi
terpimpin, demokrasi pancasila sampai masa reformasi.
B. Rumusan MasalahA. Apakah pengertian sistem politik?B.
Bagaimana bentuk sistem kepartaian?C. Bagaimana proses politik yang
berjalan di Indonesia?D. Apakah fungsi dan tujuan partai
politik?
BAB II PembahasanA. Pengertian Sistem PolitikSistem adalah suatu
kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur
(elemen).[footnoteRef:2] Sedangkan politik berasal dari bahasa
yunani yaitu polis yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik
berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan
Negara.[footnoteRef:3] [2: Rusadi Kantaprawita, Sistem Politik
Indonesia. Sinar Baru Bandung, 1988, hlm.3] [3: Mariam Budiarjo,
dkk, Dasar-dasar ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 8]
Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara
pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan
Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat,
bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai
politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.[footnoteRef:4] [4:
Murshadi Ilmu Tata Negara; untuk slta kelas III Rhineka Putra,
Bandung, 1999, hlm. 31]
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara
pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan
dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat
yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.Menurut Drs. Sukarno,
sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk
satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur
pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan
cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau
dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.Sistem Politik
adalah keseluruhan mekanisme yang mengatur bagaimana keputusan
politik atau kebijaksanaan umum dirumuskan dan ditetapkan.
[footnoteRef:5] [5: S. Pamudji, Demokrasi Pancasila dan Ketahanan
Sosial, Bina Aksara, Jakarta, 1985. Hlm.73]
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau
keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan
dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,
upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan
penyusunan skala prioritasnya. Politik adalah semua lembaga-lembaga
negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (termasuk fungsi
legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
B. Sistem KepartaianMenurut literatur dapat diketahui bahwa
terdapat banyak sistem kepartaian, diantaranya:a) Sistem multi
partai atau sistem banyak partai. Yakni ketika mayoritas mutlak
dalam lembaga perwakilan rakyat dibentuk atas dasar kerjasama dua
kekuatan atau lebih.b) Sistem dua partai ( sistem partai-dua,
sistem dwipartai, two party system, bi party system, bipartism)
yaitu ketika mayoritas mutlak dalam lembaga perwakilan rakyat
selalu dikuasai oleh salah satu dari dua kekuatan politik terbesar
secara bergiliran menurut hasil pemilihan umum.c) Sistem
satu-partai ( sistem partai-satu, system partai-tunggal, sistem eka
partai; one party, unipartism) adalah sistem kepartaian di mana
dalam negara atau badan legislatif ataupun dalam badan eksekutifnya
hanya terdapat satu partai atau satu-satunya partai terbesar yang
menguasai mayoritas secara terus menerus.[footnoteRef:6] [6: Rusadi
Kantaprawita, Sistem Politik Indonesia. Sinar Baru Bandung, 1988,
hlm.66]
C. Proses Politik di IndonesiaSejak Indonesia merdeka tanggal 17
Agustus 1945 sampai saat ini, proses politik masih terus
berkembang. Selama periode yang panjang ini terjadi banyak
pergantian pemimpind dan sistem pemerintahan. Itu juga yang
menyebabkan terjadinya penggolongan proses politik di Indonesia. 1.
Demokrasi Liberal (1945-1959)Masa demokrasi liberal berlangsung
sejak 3 November 1945, yaitu sejak berlakunya sistem multi partai
melalui Maklumat Pemerintah.[footnoteRef:7] Demokrasi liberal juga
dikenal sebagai demokrasi parlementer karena sistem demokrasi ini
berlangsung selama sistem pemerintahan parlementer. Pola kerjasama
antara rakyat dan pemerintah belum cukup tersedia, karena tingginya
tuntutan yang melebihi kemampuan sementara kemampuan sistem politik
masih lemah. [7: Rusadi Kantaprawita, Sistem Politik Indonesia.
Sinar Baru Bandung, 1988, hlm.184]
Pada masa ini keyakinan atas hak asasi manusia masih tinggi,
sehingga menumbuhkan kesempatan dan kebebasan yang luas bagi
masyarakat untuk menyampaikan ideologinya. Meski begitu pengelolaan
sumber daya alam masih belum digunakan secara maksimal.2. Demokrasi
Terpimpin (1959-1965)Dalam demokrasi terpimpin ini pemikiran ala
demokrasi-barat mulai ditinggalkan. Presiden Soekarno yang memegang
kepemimpinan saat itu mengatakan bahwa demokrasi liberal (demokrasi
perlementer) tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
Sistem pemungutan suara (voting) dalam lembaga MPR dinilai tidak
efektif, kemudian Beliau memperkenalkan sistem musyawarah untuk
mufakat.Dalam periode ini masih berlanjut besarnya tuntutan yang
diajukan masyarakan dan melebihi kapasitas sistem. Untuk mengatasi
masalah ini Presiden Soekarno melalui Front Nasional (FN) melakukan
penyederhanaan partai politik yang kemudian justru malah membuat
penyaluran tuntutan dari masyarakat semakin dibatasi, kecuali
penyaluran tuntutan dari kelompok yang memberikan dukungan kepada
elit politik yang berada dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan
hak asasi manusia secara individu lebih dikesampingkan. Pada
periode ini juga terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD
1945. Diantaranya adalah:[footnoteRef:8] [8:
http://muliadi-haneda.blogspot.com/2012/11/makalah-demokrasi-terpimpin.html
diakses pada 24 Mei 2014 pada 10.04]
a. Pengangkatan Ir.Soekarno menjadi presiden seumur hidup.b.
Pembentukan MPRS oleh presiden.c. Pembubaran DPR dan pembentukan
DPRGR( Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong)d. Pembentukan Dewan
Petimbangan Agung Sementara yang diketuai oleh presiden sendiri.e.
Keterlibatan PKI dalam ajaran NASKOMf. Arah politik luar negeri
yang cenderung memihak blok timur.3. Demokrasi pancasila
(1966-1998)Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi berdasarkan
paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada
kesejahteraan rakyat. Dasar Demokrasi pancasila adalah kedaulatan
rakyat seperti uang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Pelaksanaanya di atur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi
kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
majelis permusyawaratan rakyat.Dalam periode demokrasi pancasila
ini penyaluran berbagai tuntutan dari masyarakat menimbulkan
keseimbangan melalui hasil penyederhanaan sistem kepartaian,
muncullah satu kekuatan politik yang dominan secara material
penyaluran tuntutan lebih dikendalikan oleh koalisi besar antara
GOLKAR dan ABRI. Meskipun hak asasi manusia sudah diakui tapi masih
banyak terjadi pelanggaran HAM. 4. Masa reformasi
(1998-sekarang)Reformasi merupakan suatu perubahan catatan
kehidupan lama catatanan kehidupan baru yang lebih baik.Reformasi
yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan
yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama
perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
dan sosial.[footnoteRef:9] [9: Suryanegara, Ahmad Mansur, 1998.
Menemukan Sejarah, cet. IV. Bandung: Mizan, hal. 92.]
Masa reformasi ini lahir karena ketidakpuasan rakyat terhadap
masa orde baru yang dinilai terlalu banyak melakukan penyimpangan
terhadap UUD 45 dan nilai-nilai dalam Pancasila. Reformasi
bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur
Pancasila.
D. Fungsi Partai1. Pendidikan politik (politik education), yaitu
untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat
berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.2.
Mempertemukan kepentingan (interest articulation) yang beraneka
ragam dan nyata hidup dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai
pandangan, pendapat dan kepentingan yang berbeda, tergantung
keadaan atau lingkungan yang mempengaruhi.3. Agregasi kepentingan
(interest aggregation), yaitu menyalurkan semua aspirasi dan
pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan (regime) atau
pemegang kekuasaan yang berwenang (authorities) agar tuntutan atau
dukungan menjadi keputusan politik.4. Seleksi kepemimpinan
(political selection), yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin
atau calon pemimpin bagi masyarakat.5. Komunikasi politik
(political communication), gunanya untuk menghubungkan pikiran
politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan,
institut, asosiasi ataupun sektor kehidupan politik masyarakat
dengan sektor pemerintah.Tujuan partai politik sangat luas,
diantaranya sebagai berikut:1. Berpartisipasi dalam sektor
pemerintah, dalam arti menjadikan orang-orangnya menjadi pejabat
pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan
keputusan politik. 2. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi
bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang
otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintah tidak berada
dalam tangan parpol yang bersangkutan).3. Berperan untuk dapat
memadu (streamlining) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (raw
opinion), sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir
kepentingan dengan mencanangkan political issue yang dapat dicerna
dan diterima oleh masyarakat luas.
BAB III
Kesimpulan1. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan
atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang
berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,
upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan
penyusunan skala prioritasnya. Politik adalah semua lembaga-lembaga
negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (termasuk fungsi
legislatif, eksekutif, dan yudikatif). 2. Ada beberapa sistem
kepartaian: sistem multi partai atau sistem banyak partai, sistem
dua partai dan sistem satu partai. 3. Penggolongan sistem politik
Indonesia: zaman demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi
pancasila sampai masa reformasi.4. Fungsi partai: Pendidikan
politik (politik education), mempertemukan kepentingan (interest
articulation), agregasi kepentingan (interest aggregation), seleksi
kepemimpinan (political selection), komunikasi politik (political
communication). Tujuan partai: Berpartisipasi dalam sektor
pemerintah, berusaha melakukan pengawasan dan berperan untuk dapat
memadu (streamlining) tuntutan-tuntutan yang masih mentahDaftar
PustakaBudiarjo, Mariam dkk. 2003. Dasar-dasar ilmu Politik.
Jakarta: Gramedia.Kantaprawita, Rusadi. 1988. Sistem Politik
Indonesia. Bandung: Sinar Baru.Murshadi. 1999. Ilmu Tata Negara;
untuk slta kelas III. Bandung: Rhineka Putra. Pamudji, S. 1985.
Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Sosial. Jakarta: Bina
Aksara.Suryanegara, Ahmad Mansur. 1998. Menemukan Sejarah, cet. IV.
Bandung:
Mizanhttp://muliadi-haneda.blogspot.com/2012/11/makalah-demokrasi-terpimpin.html
diakses pada 24 Mei 2014 pada 10.04
7
