Upload
truongkhuong
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PKPU NO. 9 TAHUN 2015Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Komisi Pemilihan UmumJl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta PusatTelp 021-31937223 Fax 3157759
KERANGKA PENGATURAN
1. Ketentuan Umum1. Ketentuan Umum
10. Tanggapan Masyarakat10. Tanggapan Masyarakat 12. Pedoman Teknis12. Pedoman Teknis
8. Larangan dan Sanksi8. Larangan dan Sanksi5. Penelitian dokumenPersyaratan Calon dan
Pencalonan
5. Penelitian dokumenPersyaratan Calon dan
Pencalonan
6. Penetapan danPengumuman Pasangan
Calon
6. Penetapan danPengumuman Pasangan
Calon
4. Pendaftaran Pasangan
Calon
4. Pendaftaran Pasangan
Calon
11. PenyelesaianSengketa Tata Usaha
Negara
11. PenyelesaianSengketa Tata Usaha
Negara9. Penundaan9. Penundaan
7. Penggantian Calon7. Penggantian Calon
2. Persyaratan Calon
Dan Pencalonan
2. Persyaratan Calon
Dan Pencalonan
3. Penyerahan danPenelitian Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
3. Penyerahan danPenelitian Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
13. Ketentuan Lain-Lain13. Ketentuan Lain-Lain 14. Ketentuan Penutup14. Ketentuan Penutup
TAHAPAN PENCALONAN1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 14 Juli-25 Juli 20152. Pendaftaran Pasangan Calon 26 Juli-28 Juli 20153. Pemeriksaan Kesehatan 26 Juli – 01 Agustus 20154. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan 1-2 Agustus 20155. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon 28 Juli – 03 Agustus
20156. Pemberitahuan Hasil Penelitian 3-4 Agustus 20157. Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau syarat calon:
a. Perbaikan Syarat Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik 4-7 Agustus 2015
b. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 4-7Agustus 2015
c. Perbaikan Syarat Pasangan Calon dari Parpol/gabungan Parpol danPerseorangan 4-7 Agustus 2015
TAHAPAN PENCALONAN . . . LANJUTAN
8. Penelitian Hasil Perbaikan :
a. Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan Parpol/Gabungan Parpol 8-14Agustus 2015
b. Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon:
1. Penelitian Jumlah Minimal Dukungan 4-9 Agustus 20152. Analisis Dukungan Ganda 4-9 Agustus 20153. Penyampaian Hasil Analisis Dugaan Ganda dan Syarat Dukungan Oleh
KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPK 10-11 Agustus 20154. Penelitian Administrasi dan Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan 12-16
Agustus 20155. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan 18-19 Agustus 20156. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota 20-21 Agustus 20157. Rekapitulasi di Tingkat Provinsi 22-23 Agustus 20158. Penelitian Perbaikan Syarat Calon 8-14 Agustus 20159. Penetapan Pasangan Calon 24 Agustus 201510. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon 25 Agustus 201511. Pengumuman 25 Agustus 2015
Persyaratan Calon
Persyaratan CalonPersyaratan Calon
Pasal 4 PKPU No.9/2015 tentang Pencalonan
Warga NegaraIndonesia dapatmenjadi Calon
Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil
Walikota
dengan memenuhipersyaratan sebagai
dimaksud dalam Pasal 4PKPU Pencalonan
SYARAT CALON• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;• setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, cita-cita Proklamasi dan NKRI;• berpendidikan paling rendah SLTA/Sederajat;• berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupatiatau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
• mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatanmenyeluruh dari tim dokter;
• tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;
• tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan suratketerangan catatan kepolisian;
• menyerahkan daftar kekayaan pribadi;• tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangannegara;
• tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;
• memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi;
• belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,serta Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang samauntuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupatidan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
• belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon WakilGubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
• berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota danWakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon;
• tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;• tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;• memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan PerwakilanRakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, ataukepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah;
• mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RepublikIndonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Calon; dan
• berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejakditetapkan sebagai Calon.
• berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu,Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelumpembentukan PPK dan PPS.
SYARAT CALON
Dalam hal Calon Pernah dijatuhi Pidana• Untuk tindak Pidana yang mengatur
ketentuan pidana penjara minimal danpidana maksimal, ancaman pidananyadidasarkan pada pidana penjara maksimal.
• Calon yang telah menjalani pidana penjaramemenuhi syarat:
a. calon yang bersangkutan secara terbukadan jujur mengemukakan kepada publiksebagai mantan narapidana;
b. calon yang bersangkutan bukan pelakukejahatan yang berulang
• Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidanadikecualikan bagi:
a.Calon yang telah selesai menjalani pidanapenjara sampai dengan dimulainya jadwal waktupendaftaran Pasangan Calon dalam waktupaling singkat 5 (lima) tahun
b.Calon yang dipidana penjara karena kealpaanringan (Culpa Levis)
c. Calon yang dipidana penjara karena alasanpolitik
PETAHANAPetahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau WakilBupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat (ataupernah menjabat paling kurang 1 (satu) kali masa jabatan).•Hubungan Kekerabatan dengan Petahana:1.tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana, yaitu suami atau istridengan petahana; atau2.tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas,yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan petahana; atau3.tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus kebawah, yaitu anak atau menantu dengan petahana; atau4.tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adikkandung, ipar, paman atau bibi dengan petahana.
PERSYARATAN PENCALONANPARTAI POLITIK
A. Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperolehpaling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRDatau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehansuara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD.
B. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politikditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politikdisertai Surat Keputusan Kepengurusan dari Pengurus PartaiPolitik tingkat Pusat.
C. Keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuanPasangan Calon
Tidak MemenuhiSyarat
Alur Pencalonan Pasangan Calon dari Parpol/Gab. ParpolPENDAFTARAN(selama 3 hari)
PEMERIKSAAN KESEHATAN& penyampaian hasil
pemeriksaan kesehatan
PENELITIANsyarat calon &
pencalonan
PEMBERITAHUANhasil penelitian
PENELITIANHASIL PERBAIKAN(paling lama 7 hari)
TIDAK LENGKAPdiberikan kesempatan
melengkapi/memperbaiki(paling lama 3 hari dan 4 hari
untuk dukungan perseorangan)
LENGKAP &dinyatakan memenuhi syarat
PENETAPAN CALON
PENGUNDIAN NOMOR URUT & PENGUMUMAN
SYARAT DUKUNGAN PASANGANCALON PERSEORANGAN
a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratuslima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus limapuluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukungpaling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu)sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%(tujuh setengah persen);
d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwaharus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dikabupaten/kota dimaksud.
Alur Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
PENYERAHANDOKUMEN DUKUNGAN
dari KPU Prov/KIP Aceh atauKPU/KIP Kab/Kota ke PPS
PENYERAHANDOKUMEN DUKUNGAN
ke KPU Prov/KIP Acehatau KPU/KIP Kab/Kota
VERIFIKASI &REKAPITULASI
oleh PPK
VERIFIKASI ADMINISTRASI& FAKTUAL oleh PPS
VERIFIKASI &REKAPITULASI
oleh KPU Prov/KIP Aceh
VERIFIKASI &REKAPITULASI
oleh KPU/KIP Kab/Kota
TIDAK MEMENUHI JUMLAH DUKUNGANdiberikan kesempatan melengkapi/memperbaiki
sampai masa perbaikan
MEMENUHI atauTIDAK MEMENUHI JUMLAH DUKUNGAN
dapat mendaftar sebagai calon
PENGUMUMANpenyerahan syarat
dukungan
PENELITIAN JUMLAH MINIMALDUKUNGAN & ANALISIS
DUKUNGAN GANDA oleh KPUProv/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kab/Kota
Syarat Calon . . . Lanjutan
Pasal 4 ayat 1 huruf e
“mampu secarajasmani dan rohaniberdasarkan hasil
pemeriksaankesehatan
menyeluruh dari timdokter”
.
KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kotaberkoordinasi dengan IkatanDokter Indonesia (IDI) tingkatprovinsi atau kabupaten/kotauntuk:a. menetapkan standar
kemampuan sehat rohani danjasmani dengan KeputusanKPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. menetapkan rumah sakitpemerintah yang dapatditunjuk untuk melaksanakanpemeriksaan kesehatanrohani dan jasmani denganKeputusan KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota.
Penggantian calon atauPasangan Calon dapatdilakukan oleh PartaiPolitik atau GabunganPartai Politik dalam halcalon yang diusulkanberhalangan tetap.Berhalangan tetapmeliputi keadaan:meninggal dunia atautidak mampumelaksanakan tugassecara permanen.
Pasal 46 ayat (1) Pasal 77 ayat (1) dan (2)
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGANCALON PERSEORANGAN
(Pasal 12-33)
Click to add Title1 KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukunganPasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan1
Click to add Title2 Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empatbelas) hari.2
Click to add Title1 Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan danrekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.3
Click to add Title2 Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutanlain/kelurahan.
4
Click to add Title1 Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.5
PENDAFTARAN PASANGAN CALON(Pasal 34-45)
Pasal 34 ayat (1)
KPU berkoordinasidengan Menteri
untuk mendapatkansalinan keputusanterakhir tentang
penetapankepengurusan PartaiPolitik tingkat pusat
sebelum masapendaftaran
Pasangan Calon.
Keputusan tentangkepengurusan PartaiPolitik tingkat pusat,tingkat provinsi dan
tingkatkabupaten/kota
menjadi pedomanbagi KPU
Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP
Kabupaten/Kotadalam penerimaan
pendaftaranPasangan Calon.
Dalam hal keputusanterakhir dari Menteritentang kepengurusanPartai Politik tingkatpusat masih dalam
proses penyelesaiansengketa di pengadilan,KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIPKabupaten/Kota
menerima pendaftaranPasangan Calon
berdasarkan keputusanterakhir dari Menteri
tentang penetapankepengurusan Partai
Politik.
Pasal 35 Pasal 36 ayat (1)
PENDAFTARAN PASANGAN CALON Lanjutan . . .
Pasal 36 (ayat (1)
Apabila dalam proses penyelesaiansengketa terdapat penetapanpengadilan mengenai penundaanpemberlakuan keputusan Menteri,KPU Provinsi/KIP Aceh danKPU/KIP Kabupaten/Kota tidakdapat menerima pendaftaranPasangan Calon sampai denganadanya putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetapdan ditindaklanjuti denganpenerbitan keputusan dari Menteritentang penetapan kepengurusanPartai Politik.
Apabila dalam proses penyelesaiansengketa belum terdapat putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukumtetap dan kepengurusan Partai Politikyang bersengketa melakukankesepakatan perdamaian untukmembentuk 1 (satu) kepengurusanPartai Politik sesuai peraturanperundang-undangan, KPUProvinsi/KIP Aceh dan KPU/KIPKabupaten/Kota menerimapendaftaran Pasangan Calonberdasarkan keputusan terakhir dariMenteri tentang penetapankepengurusan Partai Politik hasilkesepakatan perdamaian.
.
Pasal 36 ayat (3)
Penelitian Dokumen Syarat Calon dan SyaratPencalonan
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penelitianpersyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahandokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sertamenuangkannya dalam Berita Acara.
Dalam proses penelitian administrasi, KPUProvinsi/Kabupaten/Kota menggunakan lembar kerjapenelitian
Pemberitahuan Hasil Penelitian Dokumen Syarat Calon danSyarat Pencalonan
1. KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota mengumumkan lembar kerja penelitian yang telahdiisi sebagai hasil penelitian administrasi di laman KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
2. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasilpenelitian kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politikyang menerangkan bahwa dokumen persyaratan Calon:
lengkap atau belum lengkap; dan/atau
belum memenuhi syarat ;dan/atau
tidak memenuhi syarat
3. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syaratdan/atau tidak memenuhi syarat DAPAT diperbaiki kecuali apabila salah satu calonatau pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohanidan/atau bebas narkoba, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat digantidengan Calon atau Pasangan Calon baru.
Perbaikan dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan
Pasal 54 ayat (1) Pasal 55Pasal 54 ayat (4)
dilakukan hanyaterhadap dokumenyang dinyatakanbelum lengkapdan/atau belum
memenuhi syaratdan/atau tidak
memenuhi syaratpada penelitianadministrasi.
Partai Politik atauGabungan Partai Politik
tidak dapat memindahkandukungannya kepada
Pasangan Calon lain yangdiajukan oleh Partai
Politik atau GabunganPartai Politik yang telahdinyatakan memenuhipersyaratan Pasangan
Calon
masa perbaikanselama 3 (tiga)
hari setelahpemberitahuanhasil penelitian
diterima.
Ketentuan Perbaikan dan Penelitian Syarat PencalonanPasangan Calon Hasil Penelitian Ketentuan Perbaikan Objek Penelitian ProsedurPenelitian Keterangan
Diusulkan olehPartaipolitik/Gabungan Parpol
Dinyatakan telahmemenuhi syaratpada saatpendaftaran PasanganCalon, tetapi terdapatperubahankepengurusan PartaiPolitik sesuaitingkatannya atausalah satu PartaiPolitik dalamGabungan PartaiPolitik setelahmendaftarkanPasangan Calon
Menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yangbaru
DokumenKepengurusanPartai Politikyang baru
1. Melakukan klarifikasikepada KepengurusanPartai Politik setingkat diatasnya atau yangberwenang mengesahkanKepengurusan PartaiPolitik di tingkat tersebutsesuai dengan AD/ARTmasing-masing PartaiPolitik
2. Meneliti keabsahandokumen kepengurusanberdasarkan hasilklarifikasi
PerubahanKepengurusan PartaiPolitik TIDAK DAPATBERAKIBAT padapenggantian/perubahankomposisi PasanganCalon yang telahdidaftarkan
Penelitian dilakukanagar KPU Provinsi/Kabupaten/Kotadapat berkoordinasidengankepengurusan PartaiPolitik yang baruterkait denganpenyampaian hasilpenelitian perbaikanserta pelaksanaantahapan selanjutnya
Pencalonan dariPersorangan
Belum memenuhisyarat jumlah dansebaran dukungan
1. Menyerahkan jumlah dukungan paling sedikit dua kali lipatdari jumlah kekurangan dukungan;
2. Dokumken perbaikan dukungan diserahkan dalam bentuksoftcopy dan hardcopy dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap,yaitu:a. satu rangkap asli diserahkan kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota;b. satu rangkap fotokopi diserahkan kepada PPS melalui PPK;c. satu rangkap fotokopi sebagai arsip Bakal Pasangan Calon,
setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KPUKabupaten/ Kota dengan membubuhkan paraf dan capbasah
3. Dukungan yang diserahkan dapat berupa:a. dukungan baru yang belum memberikan dukungan
sebelumnya kepada Pasangan Calon lainnya; dan/ataub. dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar
nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai denganwilayah administrasi PPS; dan/atau
c. daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi KTP
Dokumenperbaikanjumlah danpesebarandukunganmeliputi :1. Model B.1
KWK-PerseoranganPerbaikan;
2. Model B.2KWK-PerseoranganPerbaikan
Menempuh Prosedursebagaimana ALURPENYERAHANDUKUNGAN mulai dariproses Angka 8 s.d.Angka 18
Kekurangan jumlahdukungan PasanganCalonPerseoranganWAJIBdilengkapi pada masaperbaikan
Ketentuan Perbaikan dan Penelitian SyaratCalon
Pasangan Calon Hasil Penelitian Ketentuan Perbaikan Objek Penelitian Prosedur Penelitian Keterangan
Diusulkan olehPartaipolitik/GabunganParpol dan CalonPerseorangan
Dinyatakan telahmemenuhi syarat tetapiterdapat rekomendasidari Bawaslu Prov. atauPanwas Kab./Kota atauterdapat laporan tertulisdari masyarakat denganyang melampirkanidentitas kependudukanpelapor, bukti danpenjelasan masalah
1. Menunggu hasilklarifikasisebagaimanadiatur dalamprosedurpenelitian
2. Menyerahkandokumen yangbenar apabila hasilklarifikasimenyatakanbahwa dokumensebelumnya tidakmemenuhi syarat.
Dokumen PerbaikanSyarat Calon
1. klarifikasi kepadainstansi yangberwenang.
2. klarifikasi kepadaPimpinan ParpolyangmengusulkanPasangan Calon
Apabila setelahdilakukan penelitiandokumen perbaikandinyatakan TIDAKMEMENUHI SYARAT,Pasangan Calon yangbersangkutan tidakdapat mengikutiproses selanjutnyadan dinyatakanTIDAK MEMENUHISYARATPENCALONAN
Dinyatakan tidakdan/atau belummemenuhi syarat
Menyerahkan dokumenPerbaikan
Dokumen PerbaikanSyarat Calon
1. Menempuhprosedursebagaimanadimaksud padaproses Angka...........
2. MenggunakanLembar KerjaPenelitianPerbaikan SyaratCalon
Hasil Penelitian Perbaikan, dinyatakan TidakMemenuhi Syarat:
PENCALONAN DARI PARTAIPOLITIK/GABUNGAN PARPOL
PENCALONAN DARI PERSORANGAN
Apabila tidak memperbaiki dokumenpersyaratan pencalonan sampaidengan akhir masa perbaikan.
Apabilatidak melengkapi dokumenadministrasi persyaratan PasanganCalon sampai batas akhir masaperbaikan.
Parpol atau Gabungan Parpol yangBakal Calon dan/atau PasanganCalonnya berhalangan tetap, tetapitidak mengajukan Pasangan Calonpengganti.
Apabila perbaikan dukungan tidakmencapai paling sedikit dua kali jumlahkekurangan dukungan dan/atau tidakmemenuhi sebaran dukungan.
dukungan Bakal Pasangan CalonPerseorangan tidak memenuhisyarat minimal dukungan danpersebaran dukungan paling sedikit50% (lima puluh persen) jumlahkabupaten/kota atau kecamatan.
Hasil Penelitian Perbaikan
Pada saat hasil pemeriksaan persyaratan pencalonan dan persyaratanCalon, tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi syarat atau hanya satuPasangan Calon yang memenuhi syarat, maka KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaranPasangan Calon berdasarkan Peraturan ini, kecuali terhadap PasanganCalon yang dinyatakan ditolak.
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalammembuka kembali pendaftaran Pasangan Calon, terlebih dahulumenetapkan penundaan tahapan pencalonan.
Hasil penelitian tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikanhasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan PartaiPolitik dan Pasangan Calon Perseorangan
Penetapan dan Pengumuman Peserta Pemilu
BAB VIPenetapan danPengumumanPeserta Pemilu(Pasal 67-76)
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan palingsedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota
Penetapan Pasangan Calon diumumkan secara luaspaling lama 1 (satu) hari sejak penetapan nama
Pasangan Calon.
Pasangan Calon yang telah ditetapkan, dilakukanpengundian secara terbuka untuk menetapkan nomor
urut Pasangan Calon.
Pengundian Nomor Urut
Dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPUProvinsi/Kabupaten/Kota, yang dihadiri oleh Pasangan Calon, wakilPartai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukanPasangan Calon, Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Provinsiatau Panwas Kabupaten/Kota, media massa, dan tokoh masyarakat
Apabila calon dan/atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalampengundian nomor urut menyampaikan alasan yang dapatdipertanggung jawabkan secara tertulis, pengundian nomor urutPasangan Calon dapat dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye
Pasangan Calon yang menghadiri pengundian nomor urutmembubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar Pasangan Calonsebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan namalengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan
Nomor urut dan nama Pasangan Calon disusun dalam daftarPasangan Calon yang ditetapkan oleh KPUProvinsi/Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita AcaraPenetapan Pasangan Calon.
Pasal 87
Partai Politikatau GabunganPartai Politik
dilarangmenerima
imbalan dalambentuk apapun
pada prosespencalonanPemilihan.
Setiap orang ataulembaga dilarangmemberi imbalan
kepada Partai Politikatau Gabungan
Partai Politik dalambentuk apapundalam prosespencalonan
Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati,atau Walikota danWakil Walikota.
LARANGAN
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhipemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara
Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebihberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara
Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;
Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau PanwasKabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh
melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejakditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana
SANKSI(PASAL 88)
Sengketa Tata Usaha Negara
– Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Pasangan Calon denganKPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
– Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upayaadministratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telahdilakukan. Serta dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelahdikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau PanwasKabupaten/Kota.
− KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota wajibmenindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara atau putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari.
Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagaiPasangan Calon peserta Pemilihan.
Apabila Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri setelah ditetapkanoleh KPU Provinsi Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon, Pasangan Calonyang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Pemilihan
Apabila Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri Pasangan CalonPerseorangan yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
LAIN-LAIN
Tanggapan Masyarakat
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkandaftar Pasangan Calon beserta dokumen
pendaftarannya kepada masyarakat untukmemperoleh masukan dan tanggapan.
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkandaftar Pasangan Calon beserta dokumen
pendaftarannya kepada masyarakat untukmemperoleh masukan dan tanggapan.
Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikansejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPUProvinsi/Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau
media elektronik sampai dengan masa penelitian yangdibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas
yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikansejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPUProvinsi/Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau
media elektronik sampai dengan masa penelitian yangdibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas
yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
NASKAHPERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANGPENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTADAPAT DIUNDUH DI:
http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu