Upload
dhanyta-fitriani
View
241
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/26/2019 PMK 37 tbb
1/33
SOSIALISASIPERATURAN MENTERI
KEUANGAN
NOMOR 37/KMK.04/2013TENTANG TOKO BEBAS BEA
Direktorat Fasilitas Kepabeanan 2013
7/26/2019 PMK 37 tbb
2/33
LATAR BELAKANG
Telah diterbitkan PMK Nomor 37/PMK.04/2013
tentang Toko Bebas Bea1
Perlu masukan dari berbagai pihak ang terkait!
dalam rangka penusunan Peraturan "irektur
#enderal sebagai petun$uk lebih lan$ut dari
PMK dimaksud
2
1
7/26/2019 PMK 37 tbb
3/33
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PENERBITAN PMK 37/PMK.04/2013
Adanya perubahan dasar hukum (Perubahan PP
33/1996 tentang TPB menjadi PP 32/2009)
Upaya peningkatan pengawasan atas
penyalahgunaan fasilitas :o Pembelian oleh orang yang tidak berhak
o Jumlah pembelian melebihi batas
o Dll
Upaya peningkatan pelayanan
2
7/26/2019 PMK 37 tbb
4/33
HalKMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
PENYEBUTAN
ISTILAHPengusaha Toko Bebas Bea
Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus
Pengusaha Toko Bebas Bea
LOKASI TBB
Terminal Keberangkatan Bandara
Internasional / Pelabuhan Utama
Terminal Kedatangan Bandara
Internasional / Pelabuhan Utama;
atau
Dalam kota
Terminal keberangkatan bandar udara
internasional di kawasan pabean
Terminal keberangkatan di pelabuhan utama
di kawasan pabean
Tempat transit pada terminal keberangkatan
bandar udara internasional yang merupakan
tempat khusus bagi penumpang transit tujuan
luar negeri di kawasan pabean
Tempat transit pada terminal keberangkatandi pelabuhan utama yang merupakan tempat
khusus bagi penumpang transit tujuan luar
negeri di kawasan pabean; atau
Dalam kota
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
3
7/26/2019 PMK 37 tbb
5/33
HalKMK 128/2000 (Ketentuan
Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
RUANG DI TBB
Gudang penimbunan;
Ruang pemeriksaan;
Ruang Penjualan;
Untuk TBB di Terminal KeberangkatanBandara Internasional/Pelabuhan
Utama dapat memilikiruang pamerdan
ruang penyerahan
Ruang penimbunan; dan
Ruang penjualan
RUANG
PENIMBUNAN
YANG TERPISAH
Tidak diatur Ruang Penimbunan dapat terpisah
dengan ruang penjualan
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
4
7/26/2019 PMK 37 tbb
6/33
HalKMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
MANAJEMEN
RISIKOTidak diatur dengan tegas
Diatur penerapan manajemen risiko untuk
pelayanan dan pengawasan
JANJI LAYANAN30 (tiga puluh) hari sejak permohonan
diterima secara lengkap dan benar
Di KPPBC : 15 (lima belas) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap. Untuk
perpanjangan izin 10 hari kerja.
Di KP DJBC : 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap
PEMASUKAN
BARANG
Belum diakomodir pemasukan dari
Kawasan Bebas
Sudah diakomodir pemasukan dari Kawasan
Bebas
BARANG
RETUR/RIJEKTidak diatur
Diatur pengeluaran ke GB dan/atau TLDDP
dalam hal barang retur / rijek
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
5
7/26/2019 PMK 37 tbb
7/33
HalKMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
JANGKA WAKTU
IJIN
Tidak ada pembatasan jangka
waktu izin TBB
Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjangn dengan
mengajukan permohonan
PENIMBUNAN
BARANG
Antara barang eks impor dan eks
lokal tidak ada kewajiban
memisahkan
Wajib memisahkan dengan memberikan tanda
yang jelas dan/atau batas tertentu atas barang
eks impor dengan eks lokal yang ditimbun di
ruang penimbunan
BARANG
KONSUMSITidak diatur
Diatur secara jelas bahwa barang yang
dikonsumsi di TBB tidak mendapat fasilitas
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
6
7/26/2019 PMK 37 tbb
8/33
HalKMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
IT INVENTORY Tiidak diaturWajib mendayagunakan IT Inventory yang dapat
diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh DJBC
PENCACAHAN
BARANGTidak diatur secara tegas
Wajib melakukan pencacahan (stock opname)
terhadap barang-barang yang mendapat fasilitaskepabeanan, cukai, dan perpajakan, dengan
mendapatkan pengawasan dari Kantor Pabean
yang mengawasi, paling kurang 1 (satu) kali dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun
KARTU
KENDALI
Hanya dipersyaratkan untuk
tenaga ahli badan internasional
Pembelian dengan kartu kendali diwajibkan untuk
pembelian oleh anggota CD maupun tenaga ahli
badan internasional
KUOTA
PEMBELIAN
BKC
Hanya dibatasi untuk pembelian
oleh tenaga ahli Badan
Internaaional
Pembatasan pembelian BKC untuk korps
diplomatik (sesuai azas resiprocal) maupun tenaga
ahli Badan Internasional
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
7
7/26/2019 PMK 37 tbb
9/33
HalKMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
LTPC LTPC disediakan oleh DJBCLabel tanda pengawasan cukai disediakan sendiri
oleh Pengusaha TBB dengan diatur formatnya
PENELITIAN
&PENDATAANTidak diatur secara tegas
Penelitian dan pendataan dilakukan olehPengusaha TBB (termasuk pemotongan kartu
kendali)
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
8
7/26/2019 PMK 37 tbb
10/33
MATERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 37/KMK.04/2013TENTANG TOKO BEBAS BEA
7/26/2019 PMK 37 tbb
11/33
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 : Definisi
Pasal 2 :
Norma bahwa TBB adalah Kawasan Pabean dan
sepenuhnya berada dibawah pengawasan DJBC.Pengawasan dilakukan berdasarkan manajemen
risiko
Pasal 3 : Lokasi TBB
Pasal 4 : Ruang yang harus dimiliki TBB
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
i
7/26/2019 PMK 37 tbb
12/33
BAB II PENDIRIAN TBB
Pasal 5 : Penyelenggaraan dan Pengusahaan TBB
Pasal 6 :Kewenangan pemberian izin TBB dan jangka
waktu izin TBBPasal 7 : Tata cara pengajuan permohonan TBB
Pasal 8 :
Perusahaan/Orang yang pernah melakukan
pidana kepabeanan dan pernah pailit tidak
dapat diberikan izin TBB
Pasal 9 : Perpanjangan izin TBB
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
ii
7/26/2019 PMK 37 tbb
13/33
BAB III PENDIRIAN TBB
Pasal 10 : Fasilitas fiskal di TBB
Pasal 11 :Orang yang berhak membeli di TBB yang
berlokasi di Bandara atau Pelabuhan Utama
Pasal 12 :Orang yang berhak membeli di TBB yang
berlokasi di dalam kota
Pasal 13 : Kartu kendali
Pasal 14 : Perpanjangan kartu kendaliPasal 15 : Perubahan kartu kendali
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
iii
7/26/2019 PMK 37 tbb
14/33
BAB IV KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
LARANGAN
Pasal 16 : Kewajiban Pengusaha TBB
Pasal 17 : Kewajiban meneliti dan mendata pembelian diTBB
Pasal 18 : Tanggung jawab Pengusaha TBB
Pasal 19 : Kewajiban pelekatan tanda pengawasan cukai
Pasal 20 : Larangan kepada Pengusaha TBB
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
iv
7/26/2019 PMK 37 tbb
15/33
BAB V PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
Pasal 21 : Pemasukan barang ke TBB
Pasal 22 : Pengeluaran barang dari TBB
Pasal 23 : Pemasukan dan pengeluaran BKC
Pasal 24 : Ketentuan pembatasan impor
BAB VI PEMBERITAHUAN PABEAN
Pasal 25 :Pemberitahuan pabean atas pemasukan dan
pengeluaran barang
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
v
7/26/2019 PMK 37 tbb
16/33
BAB VII SANKSI ADMINISTRASI, PEMBEKUAN, DAN
PENCABUTAN
Pasal 26 : Sanksi administrasi
Pasal 27 :Pembekuan akibat tidak menjalankan
kewajiban dan melakukan larangan
Pasal 28 : Pembekuan karena hal lain
Pasal 29 : Pemberlakuan kembali izin yang dibekukan
Pasal 30 : Pencabutan akibat pembekuan
Pasal 31 : Pencabutan lainnya
Pasal 32 : Tindaklanjut dari pencabutan izin
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
vi
7/26/2019 PMK 37 tbb
17/33
BAB VIII PENGAWASAN
Pasal 33 : Pengawasan oleh Kepala Kantor
Pasal 34 :Penelitian mendalam atas indikasi
penyalahgunaan fasilitas
Pasal 35 : Audit dan pemeriksaan sederhana
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36 : Peralihan
BAB IX PENUTUP
Pasal 37 : Pencabutan ketentuan TBB yang lama
Pasal 38 : Amanat penyusunan Perdirjen
Pasal 39 : Pemberlakuan PMK
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
vii
7/26/2019 PMK 37 tbb
18/33
DEFINISI TBB
TOKO BEBAS BEA (TBB) ADALAH TEMPAT
PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN
BARANG ASAL IMPOR DAN/ATAU BARANG ASALDAERAH PABEANUNTUK DIJUAL KEPADA ORANG
TERTENTU
Pasal 1
7/26/2019 PMK 37 tbb
19/33
LOKASI TBB
Terminal keberangkatan bandara internasional di
Kawasan Pabean
Terminal keberangkatan internasional di pelabuhan
utama di Kawasan Pabean
Tempat transit pada terminal keberangkatan bandara
internasional yang merupakan tempat khusus bagipenumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan
Pabean
Tempat transit pada terminal keberangkatan
internasional di pelabuhan utama yang merupakan
tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luarnegeri di Kawasan Pabean
Dalam KotaPasal 3
7/26/2019 PMK 37 tbb
20/33
RUANGAN DI TBB
TBB harus memiliki :1) Ruang Penimbunan(untuk menimbun barang
dan melakukan pemeriksaan fisik oleh DJBC),
dan
2) Ruang penjualan(untuk menjual dan
menyerahkan barang)
Khusus untuk TBB yang berada di bandara
internasional atau pelabuhan utamaruang
penimbunan dan ruang penjualan dapat
berada tidak satu lokasi.
Pasal 4
7/26/2019 PMK 37 tbb
21/33
PERMOHONAN IZIN TBB
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
KEPAA !RJEN
ME"A"U! KPPB#
PEMOHON
ME"AKUKAN PENE"!T!AN ANMENERU$KAN PERMOHONANKEPAA !RJEN
KPPB#
% KPP&' meneruskan palinglama 15 %a&i Ke&'ase$ak
lengkap% "isertai &erita ()ara
Pemeriksaan *okasi dan
+ekomendasi
MENERB!TKAN !(!N ATAU PENO"AKANA"AM JANGKA )AKTU 1* HAR! KERJA
!RJEN B#
Pasal 7
7/26/2019 PMK 37 tbb
22/33
PERPANJANGAN IZIN
- Izin TBB diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 tahun dan dapat
diperpanjang oleh Dirjen atas nama Menteri
- Izin yang tidak diajukan perpanjangan sampai dengan izin berakhirotomatis
dicabut
- Permohonan perpanjangan yang diajukan sebelum dicabut, namun sampai dengan
izin berakhir belum dapat persetujuan perpanjangantidak mendapat fasilitas
atas pemasukan sejak berakhirnya izin
MENGAJUKANPERMOHONANPERPANJANGAN$EBE"UM !(!N BERAKH!R
Pe+,-sa%aTBB
ME"AKUKAN PENE"!T!AN ANMENERU$KAN PERMOHONANKEPAA !RJEN 7 HAR! KERJA$ETE"AH "ENGKAP
KPPB#
MENERB!TKAN !(!N ATAU PENO"AKANA"AM JANGKA )AKTU 1* HAR! KERJA
!RJEN B#
Pasal 9#a.a.a+ / Pe&-ba%a+ i0i+ aa RPJ ia'-ka+ ke Ka+i
7/26/2019 PMK 37 tbb
23/33
FASILITAS FISKAL
TOKO
BEBAS
BEA
Barang Impor dari- Luar daerah pabean- Gudang Berikat
- TBB lain
Barang dari :
- TLDDP
- TBB lain eks
barang lokal
ibe&ika+ e+a+,,-%a+ BM
ebebasa+ -kai a+a.a-.iak i-+,-. PR!
ibe&ika+ ebebasa+
-kai a+a.a- .iaki-+,-. PPNPP+BM
Pasal 10
7/26/2019 PMK 37 tbb
24/33
ORANG YANG BERHAK MEMBELI
TBB di Bandara /
Pelabuhan Utama
TBB di
Dalam Kota
1.Orang yang bepergian ke luar negeri2.Penumpang yang sedang transit di Kawasan
Pabean dengan tujuan luar negeri
Menunjukkan passport dan boarding pass
1.Anggota korps diplomatik yang bertugas di
Indonesia suami/istri
2.Pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan
internasional yang memperoleh kekebalan
diplomatik beserta suami/istri
3.Turis asing yang akan ke luar daerah pabean(penyerahan barang di TBB yg sama yang
berlokasi di bandara/pelabuhan utama )
Pasal 11 dan 12
7/26/2019 PMK 37 tbb
25/33
KARTU KENDALI
Anggota CD / tenaga ahli badan internasional (termasuk
suami/istri) yang akan membeli barang di TBBwajib memilikiKARTU KENDALI
Cara mendapatkan kartu kendali :
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen
2.Melampirkan : rekomendasi dari Kemenlu (untuk CD) atauSetneg (untuk tenaga ahli badan internasional), fotokopi
paspor, pas foto (termasuk data suami/istri)
Isi rekomendasi kemenlu/setneg : nama, kebangsaan, jabatan,
instansi tempat kerja, masa tugas, kuota pembelian barang
Kartu kendali berlaku untuk jangka waktu 1 tahun
Perpanjangan/perubahan Kartu Kendali dengan mengajukan
permohonan kepada Dirjen Pasal 13-15
7/26/2019 PMK 37 tbb
26/33
KEWAJIBAN DAN LARANGANKEWAJIBAN PENGUSAHA TBB :
Memasang tanda nama perusahaan
Menyediakan ruang kerja, sarana kerja untuk pengawasan DJBC Membuat rekapitulasi (laporan) bulanan
Memisahkan penimbunan barang asal impor dan lokal
Mendayagunakan IT Inventory
Memiliki NPPBKC apabila menimbun BKC
Menyediakan sarana untuk PDE
Mengajukan permohonan perubahan ijin apabila data berubah
Melakukan pencacahan minimal 1 tahun sekali
Mengajukan permohonan perpanjangan izin sebelum berakhir
Menyelenggarakan pembukuan
Menyimpan dokumen dalam kurun waktu 10 tahun
Menyerahkan dokumen dalam rangka pemeriksaan pabean dan pajak Meneliti dan mendata oarang yang membeli di TBB
Melekati BKC dengan labeltanda pengawasan cukai
LARANGAN PENGUSAHA TBB :
o Memasukkan barang larangan impor Pasal 16,17,19,20
7/26/2019 PMK 37 tbb
27/33
TANDA PENGAWASAN UKAI
BKC yang dijual di TBB wajib dilekati tanda
pengawasan cukai
Tanda pengawasan cukai disediakan oleh Pengusaha
TBB
Design Tanda Pengawasan Cukai diatur di Perdirjen
REPUBLIK INDONESIA
Barang Tidak Dikenakan Pungutan Impor dan Cukai
(Indonesia Duty and Excise Not Paid)
Dijual Oleh Toko Bebas Bea PT ....................................................................
Izin TBB : Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..........................................
Lokasi TBB : ..........................................................................................
,sulan design label tanda penga-asan )ukai.
Mo%o+ as-ka+ 99 Pasal 19
7/26/2019 PMK 37 tbb
28/33
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
TBB
*"P
&
Ka-asan &ebas
T&& *ainna
Pen$ualanKepada orang
ang berhak
& retur
N ,T
T*""P
T*""P retur
T&& lainna
*"P
ekspor kembali
"imusnahkan rusak/busuk/kadalu-arsa
Pasal 21, 22, 23
A.as eas-ka+ a+ e+,e-a&a+ BK#
be&ak- ke.e+.-a+ #-kai
7/26/2019 PMK 37 tbb
29/33
KETENTUAN PEMBATASAN IMPOR
PEMASUKANbelum diberlakukan ketentuan
pembatasan dibidang impor kecuali ditentukan lain
berdasarkan ketentuan perundang-undangan
PENJUALANtidak berlaku ketentuan pembatasan
dibidang impor, kecuali instansi teknis menyampaikansecara khusus kepada Menteri Keuangan untuk
memberlakukan ketentuan pembatasan
Pasal 24
7/26/2019 PMK 37 tbb
30/33
PEMBEKUAN DAN PENABUTAN
PEMBEKUAN
PENCABUTAN
1. Tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan
kegiatan yang dilarang
2.Melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang
diberikan(memasukkan barang tidak sesuai izin, menjual
kepada orang yang tidak berhak, menjual melebihi kuota)
3. Menunjukkan ketidakmampuan
menyelenggarakan/mengusahakan TBB(tidak
menyelenggarakan pembukuan, tidak ada kegiatan 6 bulan,
tidak melunasi utang
1. Tindaklanjut dari pembekuan
2. Tidak melakukan kegiatan 12 bulan berturut2
3. Menggunakan izin usaha yang sudah tidak berlaku
4. Dinyatakan pailit
5. Bertindak tidak jujur dalam usahanya
6. Mengajukan permohonan pencabutan
$eaa ebek-a+ ia&a+, eas-kka+ ba&a+, ke TBB 99Pasal 27-31
7/26/2019 PMK 37 tbb
31/33
KETENTUAN PERALIHAN
Barang yang telah ditimbun di TBB sebelum berlakunya
PMK 37/PMK.04/2013 dan telah dilekati LTPC
tidakperlu dilekati tanda pengawasan cukai
LTPC yang masih ada tidak dapat dipergunakan lagi
Kartu kuning yang dimiliki tenaga ahli badan internasional
masih dapat dipergunakan sampai dengan masaberlakunya habis sepanjang kuotanya belum habis
Pengusaha TBB yang sudah adawajib mendayagunakan
IT Inventory 90 hari sejak berlakunya PMK 37/PMK.04/2013
Izin TBB yang sudah ada
masih berlaku sampai denganberakhirnya jangka waktu izin TBB dan perpanjangannya
mengacu kepada PMK 37/PMK.04/2013
Pasal 36
7/26/2019 PMK 37 tbb
32/33
PEMBERLAKUAN PMK
PMK 37/PMK.04/2013
BERLAKU MULAI TANGGAL
28 MEI 2013
Pasal 39
7/26/2019 PMK 37 tbb
33/33
TER!MAKA$!HMOHON MA$UKAN UNTUK
PEN:U$UNAN PER!RJEN TERKA!T