32
BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi bagian integral dari
pembangunan sosial dan merupakan upaya peningkatan kualitas
kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat dalam
kehidupan. Namun, pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan
oleh Pemerintah sampai saat ini masih menekankan pada pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Pendekatan pembangunan yang didasari pada
paradigma pertumbuhan dalam implementasinya lebih menekankan pada
hasil material dan target akhir daripada pada proses bagaimana
pembangunan tersebut dijalankan yang lebih mementingkan pada aspek
manusianya (people centered development). Sehingga ini menyebabkan
proses pembangunan yang dilakukan tidak merata dan menciptakan
kesejangan sosial dan permasalahan sosial di masyarakat. Kondisi
negara Indonesia pasca krisis moneter dan ekonomi global dan lokal
ternyata belum pulih secara nyata. Hal ini tercermin belum
membaiknya kondisi kehidupan masyarakat akibat dampak krisis yang
lalu. Dampak krisis moneter dan ekonomi pada semua bidang kehidupan
telah membuat kondisi masalah kesejahteraan sosial semakin kompleks
dan berkembang, selain masalah kemiskinan, variabel dan bobot
permasalahan kesejahteraan sosial lainnya cenderung meningkat.
Masalah sosial dilihat dari perkembangannya dibedakan menjadi 2
(dua) yaitu : 1. masalah sosial konvensional yang masih mendominasi
terutama kemiskinan dan ketelantaran, kecacatan, keterasingan dan
ketertinggalan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, serta
akibat bencana.2. Masalah sosial "kontemporer" yang terkait dengan
kelangsungan kehidupan sosial seperti korban tindak kekerasan,
korban penyalahgunaan Narkoba, perlu memperoleh perhatian yang
serius dan berkelanjutan.
Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya
kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu
mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang
dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam
bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11
Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini
menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana
pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan
kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya
konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas
serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi
kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang
utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga
kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.
Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita
kemerdekaan dan muara agenda pembangunan negara, oleh karena itu
UUD 1945 mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan
kesejahteraan social. Dalam era otonomi daerah ini, pembangunan
kesejahteraan sosial juga menjadi tanggung jawab daerah termasuk
didalamnya Pemerintah provinsi sulawesi tenggara. Berbagai
permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat
Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi,
penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial,
menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas.
Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya
perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini,
yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan
hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan
masyarakat untuk beradaptasi .Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat
yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan
hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan
wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa
kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial,
keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan, dan bencana alam
maupun bencana sosial.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang
karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi
kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan
wajar ( kemensos.2012 ).Saat ini Departemen Sosial menangani 22
jenis PMKS, yaitu sebagai berikut :1. Anak Balita Telantar, adalah
anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya
tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan :
miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah
seorang/kedua-duanya, meninggal, anak balita sakit) sehingga
terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik
secara jasmani, rohani dan sosial.2. Anak Telantar, adalah anak
berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak
dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti
miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau
kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal,
keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu) sehingga
tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara
jasmani, rohani dan sosial.3. Anak Nakal, adalah anak yang berusia
5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan
yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan
dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban
umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.4.
Anak Jalanan, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan
sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di
jalanan maupun tempat-tempat umum.5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi,
adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau
janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari.6. Korban Tindak Kekerasan, adalah
seseorang yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau
tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan
terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.7.
Lanjut Usia Telantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau
lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.8. Penyandang
Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau
mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan
bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun
sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik,
penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan penyandang
cacat mental.9. Tuna Susila, adalah seseorang yang melakukan
hubungan seksual dangan sesama atau lawan jenis secara
berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan
tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.10. Pengemis,
adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di
tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan
belas kasihan orang lain.11. Gelandangan, adalah orang-orang yang
hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang
layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian
dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.12.
Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) adalah seseorang
yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa
hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan
mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan
masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan
atau melaksanakan kehidupannya secara normal.13. Korban
Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menggunakan narkotika,
psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras
diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang
berwenang.14. Keluarga Fakir Miskin, adalah seseorang atau kepala
keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian
dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok
atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak
dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi
kemanusiaan.15. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, adalah keluarga
yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi
persyaratanyang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik,
kesehatan maupun sosial.16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis,
adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama
antara suami -istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi
keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar .17. Komunitas Adat
Terpencil, adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam
kesatuan kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil,
dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya
secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan
masyarakat Indonesia pada umumnya,sehingga memerlukan pemberdayaan
dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.18. Korban
Bencana Alam, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat
yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi
sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka
mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi
tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang
pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan
atau lahan, kebakaran permukiman, kecelakaan pesawat terbang,
kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).19.
Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, adalah perorangan, keluarga
atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental
maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial
kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.20. Pekerja Migran Telantar,
adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap
sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial
sehingga menjadi telantar.21. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah
seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas
laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom
penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup telantar.22. Keluarga
Rentan ( KR ), adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai
dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial
dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan)
sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.Pada tahun
2012 tercatat sebanyak 556.691 penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara
yang dikategorikan memiliki masalah sosial. Berikut ini data
penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sulawesi
Tenggara
REKAPITULASI JUMLAH PMKS TINGKAT NASIONAL PER JENIS PMKS TAHUN
2012
Sumber : rekap pmks 2012 kemensos
Sebagian besar 330.010 jiwa atau 59,3% penduduk miskin, 14,8 %
Keluarga Fakir Miskin, 11,9 % keluarga dengan rumah tidak layak
huni, 4,9 % Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan sisanya gelandangan/
pengemis anak nakal, anak jalanan, anak balita terlantar,
gelandangan, wanita tuna susila, korban narkoba dan eks napi ( data
Kemensos setelah di olah). Dalam analisis tentang identifikasi PMKS
Provinsi Sulawesi Tenggara, diketahui bahwa dari 22 jenis PMKS yang
ada, bahwa PMKS yang berkait dengan kemiskinan masih menjadi
primadona, seperti Penduduk miskin, rumah yang tidak layak huni,
dan keluarga rentan.Sementara itu data PMKS di Sulawesi Tenggara,
apabila dipilah berdasarkan jumlah PMKS-nya yang berjumlah diatas
1000 orang (diasumsikan masuk dalam kategori PMKS yang berjumlah
besar maka munculah 10 jenis PMKS yang kategori teratas berdasarkan
jumlahnya. Jika ditelusuri lebih dalam 10 jenis PMKS tersebut,
sebagian besar akar permasalahan dimulai dari fenomena kemiskinan
yang terjadi dalam masyarakat. Munculnya jenis PMKS rumah tidak
layak huni, keluarga rentan, wanita rawan sosial-ekonomi,
anak/balita terlantar dan manula terlantar, kalau dicari sumbernya
adalah kemiskinan.Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial
tersebut merupakan satu keterkaitan permasalahan yang masing-masing
memiliki timbal balik negatif. Misalnya keadaan fakir miskin yang
dapat berpengaruh terhadap keadaan psikologis, keadaan sosial, dan
berbagai permasalahan lainnya, baik pada masyarakat yang secara
langsung merasakan hal tersebut, maupun masyarakat secara luas. Hal
ini menggambarkan bahwa kondisi masyarakat Sulawesi Tenggara saat
ini sangat perlu perhatian, terutama terhadap Penduduk Miskin
dengan keterbatasan diri yang dimilikinya, sehingga sering menjadi
korban utama masalah sosial dalam lingkungan.Kemiskinan merupakan
kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau
kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan
untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau
norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab
natural atau alami, kultural, atau struktural. Kemiskinan karena
sebab alami adalah kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas
sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan kultural
adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam
masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang
menjebak dirinya dalam kemiskinan. Kemiskinan struktural merupakan
kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan, oleh
berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam
pembangunan.Semangat desentralisasi kemudian hadir untuk
membangkitkan inovasi daerah, dalam melaksanakan pemerintahan yang
baik, pelayanan publik yang lebih akuntabel serta dalam
pemberdayaan masyarakat. Daerah kemudian diberikan kewenangan untuk
dapat melakukan terobosan baru dalam alur pemerintahannya, sudah
menjadi tuntutan daerah untuk memberikan yang terbaik bagi
perkembangan daerah dan tentunya bagi kesejahteraan
masyarakatnya.Saat ini masalah kemiskinan, akses pendidikan,
kesehatan dan keberdayaan masyarakat didaerah adalah salah satu isu
krusial dalam pembangunan daerah. persoalan ini pula yang menjadi
alasan bagi beberapa daerah yang dinilai rendah dalam pelaksanaan
otonomi daerahnya. Lemahnya inovasi dari pemerintah daerah kemudian
menjadi kendala utama, disamping ketergantungan terhadap dukungan
fiskal dari pusat. Perkembangan selanjutnya dalam memecahkan
persoalan tersebut, adalah dengan lebih membangun pemerintahan
daerah yang lebih partisipatif, akuntabel dan membawa jiwa
pembaharu di daerah. dengan lebih mengedepankan adanya kebijakan
maupun program pemerintah yang lebih diorientasikan kepada
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga esensi otonomi
daerah untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat
tercapai.Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari NKRI yang
memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya sendiri dan
berorientasi dalam pembangunan masyarakatnya. Terpilihnya Pasangan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013
melalui pemilukada yakni Nur Alam dan Saleh Lasata, kemudian
merancang visi misi daerah sesuai dengan visi misi gubernur dan
wakil gubernur. Rancangan visi dan misi ini kemudian dinamakan
program BAHTERAMAS.Program Bahteramas yang kemudian disusun selama
periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
ini, didasarkan pada analisa masalah yang ada di Provinsi Sulawesi
Tenggara yakni Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Pemberdayaan
Masyarakat serta pelayanan publik.1.2. Rumusan masalahBerdasarkan
uraian latar belakang diatas kemudian dijabarkan pertanyaan khusus
sebagai berikut:1. Bagaimana implementasi kebijakan program
Bahterahmas provinsi Sulawesi Tenggara?2. Bagaimana dampak program
Bahterahmas terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara ?
1.3. Metode penelitianMetode yang dgunakan pada penulisan
makalah ini adalah pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini
menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan teknik pengumpulan dan
analisis data (data collection and analysis techniques), penelitian
ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada
pemahaman karena sifatnya yang mempertanyakan makna suatu objek
secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat
memanfaatkan metode penelitian dengan menggunakan analisis secara
induktif dan bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan
dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang mendalam dan
akurat yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan (Neuman, 2006, h.
46).Selain itu Creswell (2009, h. 4) juga menjelaskan bahwa
penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan
memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang
dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses
penelitian kualitatif ini melibatkan upaya- upaya penting seperti
mengajukan pertanyaan kepada informan, membuat prosedur dalam
mengumpulkan data yang spesifik dari para informan, menganalisis
data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema umum, dan
menafsirkan makna data tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan
mengumpulkan dan menganalisis data- data temuan lapangan serta
menyajikannya secara deskriptif. Data yang disajikan bukan hanya
sekadar data yang terlihat dan terucap, akan tetapi merupakan data
yang mengandung makna yang holistik dibalik data yang terlihat dan
terucap tersebut. Bentuk laporan dalam penelitian ini berupa
tulisan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan penanganan masalah kesejahteraan sosial, sehingga
berbagai macam fenomena yang terjadi di lapangan akan ditulis
secara deskriptif. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif (describe
research).Penelitian deskriptif menggambarkan suatu fenomena sosial
secara jelas, sistematis dan faktual. Seperti yang dijelaskan oleh
Silalahi (2010, h. 29) bahwa : Tipe penelitian deskriptif digunakan
jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan
diselidiki atau dipermasalahkan. Pengetahuan tersebut diperoleh
dari survei literatur, laporan hasil penelitian, atau dari hasil
studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki
tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang
cermat atas masalah tersebut akan dapat dideskripsikan secara jelas
dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan
mengapa dari gejalaPenelitian deskriptif mempunyai berbagai tujuan,
sebagaimana yang disebutkan oleh Neuman (2006, h. 35) penelitian
deskriptif adalah Research in which the primary purpose is to paint
a picture using words or numbers and to present a profile, a
classification of types, or an outline of steps to answer questions
such as who, when, where, and how (Penelitian yang tujuan utamanya
adalah untuk menggambarkan dengan menggunakan kata-kata atau
angka-angka dan untuk menyajikan sebuah profil, klasifikasi jenis,
atau langkah-langkah secara garis besar untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan
bagaimana).Dengan demikian maka tujuan dari penelitian deskriptif
ini adalah untuk mencari tahu secara rinci dan lebih tepat terhadap
suatu fenomena sosial dengan menyajikan laporan berupa data-data
untuk memberikan gambaran dalam penelitian, sehingga kondisi dan
latar belakang sosial yang menjadi obyek penelitian dapat disajikan
secara sistematis dan faktual menyangkut permasalahan yang terjadi
di lapangan. Berdasarkan manfaatnya (audience for and use of
research) penelitian ini lebih berorientasi akademis dan ilmu
pengetahuan yang disebut basic research atau penelitian murni,
karena penelitian ini didasarkan atas ketentuan yang berlaku dalam
dunia akademik. (Neuman, 2006, h. 24). Dengan menggunakan jenis
penelitian dekriptif, diharapkan dapat dideskripsikan secara
sistematis dan faktual mengenai penangan masalah kesejahteraan
sosial dan kendal-kendala dalam penyelesaian masalah kesejahteraan
sosial.Didalam pengumpulkan data dilapangan untuk memperoleh
informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian,
maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah :1. Studi Literatur dan DokumentasiStudi literatur dan
dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang
dibutuhkan oleh peneliti. Silalahi (2010, h. 291) mengungkapkan
bahwa bahan-bahan data sekunder dapat berupa artikel-artikel yang
ditemukan dalam surat kabar atau majalah, buku, artikel yang
ditemukan dalam jurnal ilmiah, arsip organisasi, publikasi
pemerintah, buletin statistik, analisis yang dibuat oleh para ahli,
hasil survei terdahulu, laporan penelitian ilmiah dan berbagai
dokumen lainnya.Didalam penelitian ini studi literatur dilakukan
untuk membahas mengenai konsep dan teori dari para ahli yang
berhubungan dengan topik penelitian yang berguna untuk memberikan
wawasan dan pemahaman dasar dalam menyusun kerangka pemikiran
sebagai landasan konseptual. Untuk memperoleh kerangka pemikiran
dan ketajaman terhadap topik penelitian, maka dalam penelitian ini
penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara
membaca dan mempelajari literatur berupa buku, jurnal, makalah,
surat kabar, artikel, laporan penelitian ilmiah dan berbagai
dokumen lainnya. Penulis juga melakukan eksplorasi terhadap data
yang dibutuhkan melalui berbagai macam situs di internet untuk
mendukung data yang ada, seperti situs resmi Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian sosial, BPS dan berbagai
alamat situs resmi lainnya.2. ObservasiObservasi merupakan suatu
pengamatan khusus yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh
data yang faktual dilapangan secara langsung dalam proses melakukan
penelitian. Menurut Creswell (2009, h. 267), observasi merupakan
teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari
peneliti secara langsung terhadap objek penelitian, untuk dapat
mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi
kejadian.Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan
penyajian dengan mengelompokannya kedalam suatu bentuk yang mudah
dibaca dan diinterpretasi. Silalahi (2010, h. 331) menjelaskan
bahwa analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian
atau untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dinyatakan,
sehingga peneliti harus memahami variasi metode analisis data yang
relevan untuk digunakan dalam penelitian.Proses kegiatan pada
teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan
data dari sumber data berupa studi literatur dan dokumentasi, dan
observasi. Data yang telah terkumpul tersebut dibaca untuk
dipelajari, dipilah-pilah baik data verbal maupun non verbal untuk
diklasifikasikan berdasarkan kategori data sehingga menemukan pola
yang sesuai dengan tema kajian penelitian ini. Adapun teknik
analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data
menurut Neuman (2006).
BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1. Konsep KebijakanDewasa ini istilah
kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya
dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara
pada umumnya. Menurut Carl Friedrich (Wahab,2004:3) kebijakan
adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu
sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari
peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang
diinginkan. Anderson (wahab,2004: 2) mengemukakan kebijakan sebagai
langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor
atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan
tertentu yang dihadapi.Lebih lanjut Menurut R.S. Parker
(Ekowati.2005:5) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau
serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu
pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau
krisis. Thomas R. Dye (Subarsono,2006:2) mengungkapkan bahwa
kebijakan publik didefiniskan sebagai apapun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut Mas
Roro Lilik Ekowati (2005:4) dalam bukunya Perencanaan, Implementasi
dan Evaluasi Kebijakan atau Program, mengatakan bahwa kebijakan
publik mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut :1.
Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan
tindakan-tindakan dari pemerintah.2. Kebijaksanaan Negara itu tidak
cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang
nyata.3. Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan
maksud dan tujuan tertentu.Untuk lebih melengkapi rumusan
kebijakan, lebih lanjut Miftah Thoha (2002:59-60) berpendapat bahwa
dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek pokok,
yaitu:1. Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang
tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan
pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan
dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.2. Kebijakan adalah
suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan klaim dari
pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap
tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan,
akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha
bersama tersebut.Kalau kita simak rumusan dan pendapat berkait
pengertian kebijakan, kedua aspek pokok tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa pada satu pihak, kebijakan dapat berbentuk suatu
usaha yang komplek dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di
lain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk
mengatasi konflik yang menimbulkan insentif.2.2. Konsep Kebijakan
PublikDalam berbagai referensi ilmiah, kaitannya dengan studi
kebijakan, penggabungan antara kata kebijakan dan publik menjadi
kebijakan publik (public policy) merupakan salah satu topik pokok
yang sering dikaji. Menurut Thoha (2002:56), orang pertama yang
menggambarkan ide tentang kebijakan yang publik dapat dipelajari
secara sistematis adalah John Dewey. Di dalam bukunya Logic: The
Theory of Inquiry, Dewey memberikan perhatian terhadap sifat
eksperimen dari cara mengukur kebijakan. Ilmuwan ini berhasil
menggambarkan bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari
berbagai alternatif dan bagaimana mengamati berbagai akibat yang
dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.Hasil buah pemikiran
John Dewey (Thoha,2002:57) tersebut kemudian digunakan oleh Harold
Lasswell seorang eksperimentalis ilmu politik yang pertama kali
mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai disiplin yang tidak
terpisahkan dari disiplin ilmu-ilmu lain. Lasswell (dalam Nugroho,
2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang
diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu,
dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan
merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses
memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian
memecahkan masalah-masalah tertentu. Adapun kebijakan publik
sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (Thoha,2002:62-63)
merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat.
Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara
otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh
pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah
hasil-hasil dari nilai-nilai tersebutSelanjutnya, kebijakan publik
menurut Thomas R Dye (Wahab,2004 :4) merupakan apa saja yang
dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak
dilakukan (whatever government choose to do or not to do). Dalam
pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya
dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak
dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh
pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap
masyarakat seperti halnya, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan
pemerintah. Anderson (Ekowati, 2005:5) mengartikan kebijakan publik
sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson, ada
elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara
lain mencakup:a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau
berorientasi pada tujuan tertentu.b. Kebijakan berisi tindakan atau
pola tindakan pejabat pejabat pemerintah.c. Kebijakan adalah apa
yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang
bermaksud akan dilakukan.d. Kebijakan publik bersifat positif
(merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan
bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu).e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan
pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.Kebijakan
publik mempunyai implikasi (Irfan Islamy, 2002:18-19):a. Kebijakan
itu berbentuk pikiran tindakan pemerintah.b. Tindakan pemerintah
itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat.c. Tindakan pemerintah
itu mempunyai tujuan tertentu.Menurut Nakamura dan Smalwood
(Ekowati. 2005 : 6), kebijaksanaan publik berarti serangkaian
instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk
mencapai tujuan tersebut. Pressman dan Wildavsky mendefinisikan
kebijakan publik sabagai suatu hipotesis yang mengandung
kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Di
lain pihak, Amara Raksasatya (Ekowati. 2005 : 8) berpendapat bahwa
kebijakan itu adalah sebagai suatu taktik atau strategi yang
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga suatu
kebijaksanaan itu akan memuat tiga elemen, yaitu :a. Identifikasi
dari tujuan yang ingin dicapai.b. Taktik atau strategi dari
berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.c.
Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara
nyata dari taktik atau strategi yang ditetapkan.Menurut Riant
Nugroho (2003: 50), kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu
yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi
dan misi) bersama yang telah disepakati. Dari sini kita dapat
meletakkan kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan
nasional. Jadi, untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa :1.
Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah
hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.2. Kebijakan
publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana
kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.
2.3. Teori Implementasi KebijakanSuatu kebijakan publik yang
telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak
diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan
karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan
kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata.
Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk
mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa
pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome)
yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target
groups).Implementasi (implementation) menurut Kamus Ilmiah Populer
mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan Implementasi kebijakan
publik sebagai "getting the job done and doing it". Dalam
melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara
lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan
organisasional. Implementasi dalam hal ini merupakan proses
mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa
yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan diatas paling tidak
kebijakan memerlukan dua macam tindakan berurutan: pertama,
merumuskan tindakan yang akan dilakukan; dan kedua, melaksanakan
tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.Menurut Nugroho (2003:158),
implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang).
Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau
sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang
baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan)
kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap
keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen
terhadap implementasi yang harus konsisten dengan
konsep.Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa
implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari
konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi
dicapai antara 10 persen sampai dengan 20 persen saja (Nugroho,
2003:158) Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat dua pilihan
langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan
dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan
derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada
prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan
demikian, implementasi kebijakan pada hakaketnya adalah tindakan
(action) intervensi itu sendiri.Teori Teori Implementasi Kebijakan
sebagaimana dikutip dari buku AnalisisKebijakan Publik oleh
Subarsono (2005) adalah:1. Teori George C. Edwards III
(1980)Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
menurut George C. Edwards III adalah:a. KomunikasiKeberhasilan
implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa
yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan
mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas
atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka
kemungkinan akan tedadi resistensi dari kelompok sasaran.b.
SumberdayaIsi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif Sumberdaya
tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompentensi
implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor
penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi,
sumberdaya dan kebijakan hanya menjadi dokumen saja.c.
DisposisiDisposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki
oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektifd. Struktur
BirokrasiStruktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan.Gambar 2.1Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward
III
2. Teori Merilee S GrindleKeberhasilan implementasi menurut
Merille S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar,
yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi
kebijakan mencakup :a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran
termuat dalam isi kebijakan.b. jenis manfaat yang diterima oleh
target group.c. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah
kebijakan.d. apakah letak sebuah program sudah tepat.e. apakah
sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.f.
apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadaiSedangkan
variabel lingkungan kebijakan mencakup:a. seberapa besar kekuasaan,
kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang
terlibat dalam implementasi kebijakan.b. karakteristik institusi
dan rezim yang sedang berkuasa.c. tingkat kepatuhan dan
responsivitas kelompok sasaran.Gambar 2.2Teori Implementasi
Kebijakan Menurut Grindle
3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono,
2005)Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi
kinerja implementasi, yaitu :a. Standar dan sasaran kebijakan.
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga
dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik
diantara para agen implementasi.b. Sumberdaya. Implementasi
kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human
resources) maupun sumberdaya non manusia (non-human resources).c.
Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah
program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk
itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi
keberhasilan suatu program.d. Karakteristik agen pelaksana. Yang
dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur
birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi,
yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.e.
Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok- kelompok kepentingan
memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakeristik para
partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini
publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung
implementasi kebijakan.f. Disposisi implementor. Disposisi
implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: a) respon
implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya
untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya
terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor yakni
preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Adapun teori
implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah
sebagai berikut :Gambar 2.3 Teori Donald S. Van Meter dan Carl E.
Van Horn (Subarsono, 2005)
Mencermati beberapa teori implementasi kebijakan di atas, ada
beberapa faktor dominan yang mempengaruhi suatu implementasi
kebijakan. Faktor faktor tersebut dapat dilihat dalam matriks
taksonomi berikut ini :Tabel 2.1Taksonomi Teori Implementasi
KebijakanGeorge C. Edward IIIMerilee S. GrindleVan Meter & Van
Horn
KomunikasiIsi Kebijakan : Kepentingan Kelompok Sasaran Tipe
Manfaat Derajat perubahan yang diinginkan Letak Pengambilan
keputusan Pelaksanan Program SumberdayaKomunikasi antar organisasi
dan penguatan aktivitas
SumberdayaLingkungan Implentasi : Kekuasaan, kepentingan dan
strategi aktor yang terlibat Karakteristik lembaga dan penguasa
Kepatuhan dan daya tanggapSumberdaya
Disposisi Disposisi Implementor Karakteristik Badan
Pelaksana
Struktur BirokrasiStandar dan sasaran kebijaksanaan
Kondisi lingkungan sosial, politik, dan
Ekonomi
Dari pemaparan pada tabel 2.1, dapat dilihat bahwa Teori Edward
III lebih menekankan pada aspek kelembagaan, artinya kesuksesan
program tergantung dari lebaga tersebut, seperti personil dan
kepemimpinannya. Tetapi, manajemen program menjadi lemah karena
orientasinya lebih pada pengembangan organisasi. Pada Teori Grindle
lebih memfokuskan pada sisi manajemen, artinya tujuan yang
realistis harus mampu dicapai. Pada Teori Van Meter dan Van Horn
sendiri fokusnya lebih kompleks, artinya teori ini memfokuskan baik
pada lembaga (organisasi) maupun manajemennya.Dalam penelitian ini
penulis cenderung mengacu pada teori implementasi dari Grindle
karena tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi
program Bahterahmas dari sisi ketepatan sasaran, ketepatan jumlah
dan ketepatan waktu, yang mengacu pada aspek manajemen.Fenomena isi
kebijakan Teori Grindle meliputi enam hal, yaitu :1. Kepentingan
kelompok sasaranKepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan,
ini adalah salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah
program kebijakan. Dengan mengetahui kepentingan kelompok sasaran
maka akan mempermudah pencapaian efisiensi dan efektivitas dari
setiap program yang dilaksanakan.2. Manfaat yang diterimaHal ini
terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, dengan adanya
kejelasan kepentingan kelompok kepentingan kelompok sasaran maka
akan dapat terwujud kemanfaatan yang optimal yang dapat diterima
dan dirasakan oleh kelompok sasaran.3. Perubahan yang
diinginkanSetiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan
untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi
yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu
pemerintah sebagai implementor dan juga masyarakat sebagai kelompok
sasaran.4. Ketepatan programProgram yang dilaksanakan diharapkan
dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran
dari program yang ada. Ketepatan program harus sangat diperhatikan
oleh para implementor, hal ini karena apabila terjadi kekeliruan
akan berdampak adanya kesiasiaan dari program yang dilakukan.5.
Kejelasan implementorImplementor adalah mereka yang melaksanakan
atau pelaku dari implementasi suatu program. Dengan adanya
kejelasan implementor akan memeperlancar pelaksanaan program yang
ada.6. SDM yang memadaiImplementor yang melaksanakan program
seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik. Memadai dalam hal
ini adalah memadai dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga SDM
yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat.Sementara
Lingkungan implementasi meliputi tiga hal, antara lain:1.
Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi Kekuasaan dan
kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharap
mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Strategi implementasi
akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang
sedang dilaksanakan.2. Karakteristik rezim yang berkuasa lni akan
berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim
yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat maka kesejahteraan
rakyat akan dapat dengan mudah terwujud, karena rezim yang seperti
ini akan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun yang terjadi akan
sebaliknya apabila rezim lebih mengutamakan kepentingan kelompok
atau pribadi. Dalam keadaan ini rakyat akan dipojokkan dan tidak
menjadi prioritas utama, sehingga rakyat menjadi korban dari rezim
kepemimpinan rezim yang berkuasa.3. Tingkat kepatuhan dan
responsivitas kelompok sasaran Kelompok sasaran diharapkan dapat
berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena
hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari
pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi
kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring
sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi partner dari
pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Ini akan
dapat memepermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau
kekeliruan yang terjadi sehingga akan dapat lebih mudah dan lebih
cepat dibenahi serta program dapat berjalan sebagaimana
mestinya.Dengan adanya berbagai macam teori implementasi kebijakan
publik, kita harus memilih teori yang tepat, guna menyelesaikan
masalah yang hendak dibenahi. Kita harus jeli memilih teori yang
sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang kita pilih. Namun ada satu
hal yang paling penting, yakni implemnetasi kebijakan haruslah
menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.Menurut Richard
Martland (Nugroho. 2003: 179), pada prinsipnya ada empat "tepat"
yang perlu penuhi dalam hal pencapaian keefektifan implementasi
kebijakan.1. Pertama, adalah kebijakannya itu sendiri sudah tepat.
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang
ada, telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang
hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah
kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah
yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga, adalah apakah kebijakan dibuat
oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter
kebijakannya.2. Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Aktor
implementasi tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat
menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara
pemerintah,masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang
diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli, seperti KTP.
Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti
penanggulangan kerniskinan. Kebijakan yang bersifat mengarahkan
kegiatan masyarakat.3. Tepat yang ketiga adalah tepat target.
Ketepatan ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, apakah target
yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang
tindih, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau
tidak. Ketiga, apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau
memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.4. Tepat keempat
adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan,
yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.
Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus
kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang
terkait.Lingkungan eksternal sebagai variabel eksogen terdiri dari
opini publik, yaitu persepsi publik kebijakan dan implementasi
kebijakan, lembaga interpretasi dengan lembaga strategik dalam
masyarakat, individu tertentu yang mampu memainkan peran penting
dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.2.4.
Deskripsi Singkat Program BAHTERAMASBerawal dari Visi Misi Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam pemilukada
Sultra 2008-2013. maka, terpilihnya pasangan Nur Alam dan Saleh La
Sata menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013 menjadi
awal pelaksanaan program BAHTERAMAS. Dimana Visi dan Misi Gubernur
kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJMD) selama lima tahun.Program BAHTERAMAS sebagai
visi dan misi kepala daerah dalam pencalonannya pada pemilukada,
kemudian menjadi dasar dalam pembentukan Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 yang
merupakan Rencana Strategis Daerah, secara sistematis telah
menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang
merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
merumuskan rencana-rencana pembangunan daerah selama lima
tahun.Sebagai bagian dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih, kemudian program Bahteramas menjadi bagian dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disisi lain hal itu
juga sebagai rencana strategis dari satuan perangkat kerja
dibawahnya. Adapun gambaran program Bahteramas dalam penerjemahan
sebagai Rencana Pembangunan Daerah adalah, sebagai berikut;
Gambar 2.4. Kerangka Program BAHTERAMAS dalam RPJMD SULTRA
Secara hirarki dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), diawali pada tingkat nasional yang kemudian
menjadi rujukan pada tingkat provinsi hingga Kota/kabupaten disusun
untuk saling mendukung satu sama lain, maka posisi program
BAHTERAMAS dalam RPJMD Provinsi adalah juga merupakan skema yang
akan diperhatikan oleh pemerintah daerah dibawahnya. Berdasar pada
hal tersebut diatas kemudian RPJMD tertuang menjadi Rencana
Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat
Provinsi.Dari dokumen RPJMD tingkat provinsi tersebut kemudian
dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang
menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dibawahnya untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) masing-masing. Sama halnya juga, dalam hirarki
pembentukan RPJMD tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan sehingga membentuk
suatu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan
nasional.
Lebih jelasnya hirarki dalam perumusan RPJM terhadap RPJP
Nasional adalah ;Gambar 2.5 Hirarki Penyususan Rencana
Pembangunan
Dari kerangka diatas dapat dilihat keterhubungan (linkage) dari
program pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, dalam
implementasi program Bahteramas. Sehingga keberhasilan dalam
implentasi program tersebut dipengaruhi juga dengan konsensus atau
komunikasi yang dibangun antara pemerintah provinsi dan pemerintah
daerah dibawahnya.Adapaun jabaran dari tiga program utama
BAHTERAMAS tersebut adalah, ditujukan pada ;1. Pembebasan Biaya
Operasional Pendidikan (BOP)Cakupan dalam program ini memiliki
tujuan tujuan khusus, yakni pembebasan biaya operasional Pendidikan
adalah : (a) mendorong dan memotivasi pengelola pendidikan untuk
meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam
melaksanakan tugas, (b) memberikan arah kebijakan Pemprov. Sultra
mendorong penyelenggara pendidikan sesuai standart pelayanan
minimal, (c) menciptakan cakupan pendidikan secara merata kepada
seluruh penduduk usia sekolah pada jenjang Sekolah Dasar s.d
Sekolah Menengah, (d) Meningkatkan AngkaPartisipasi Kasar (APK)
dalam rangka mendukung program Wajar Dikdas 9 tahun menuju pada
pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun.Biaya Operasional
Pendidikan (BOP) adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan
untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar
kegiatan pendidikan dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Adapun sasaran program
adalah :1. Bebas biaya pendaftaran siswa baru2. Pengadaan/
penggandaan buku teks, bahan ajar dan LKS3. Pemberian Insentif
Guru4. Pengembangan Profesi guru5. Pembiayaan Perpustakaan dan
Administrasi Sekolah6. Pembiayaan kegiatan Ekstrakurikuler7.
Pengadaan Alat Peraga dan bahan praktikum8. Pembiayaan Ujian
Sekolah dan9. Perawatan langganan Daya dan Jasa.
2. Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP)Cakupan dalam program ini
adalah pembebasan biaya pelayanan pengobatan kepada masyarakat
miskin, disamping itu penanggungan biaya perujukan berobat hingga
kelas III pada Rumah Sakit Daerah (RSUD). Disamping itu ditunjang
dengan peningkatan penggunaan anggaran dalam bidang kesehatan dalam
realiasasi APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni memberikan
besaran 10 % realisasi APBD untuk membiayai program tersebut lebih
besar dari tahun-tahun sebelumnya (Dokumen RPJMD SULTRA
2008-2013).
3. Bantuan Keuangan (Block Grant) kepada Desa, Kelurahan dan
Kecamatan.Pada tahun 2008, Gubernur Sulawesi Tenggara mencanangkan
program Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat). Program ini
mencakup pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP), pelayanan
kesehatan gratis, serta dana block grant kepada pemerintah desa
sebesar Rp. 100 juta per tahun. Untuk merealisasikan program
Bahteramas yang terkait dengan block grant, pemerintah provinsi
telah mengalokasikan sejumlah dana yang sebagian besar berada pada
pos belanja transfer, yakni dalam bentuk bantuan keuangan kepada
pemerintah desa.Bantuan Keuangan/ Block Grant adalah Pemberian
Bantuan yang bersifat materi atau dalam bentuk keuangan yang
diberikan oleh suatulembaga atau organisasi yang tertinggi kepada
lembaga atau organisasi dibawahnya yang bersifat hibah. Bantuan ini
menjadi dasar atau acuan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Tujuan khusus dari bantuan ini adalah meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan pemerintahan tingkat desa dan kelurahan,
terutama dalam kewenangannya pada pengelolaan keuangan. Disamping
itu, tujuan khusus dari bantuan keuangan ini adalah mengembangkan
serta singkronisasi program-program pemerintah tingkat diatasnya,
mendorong partisipasi masyarakat ditingkat desa dan kelurahan dalam
program pemerintah, serta meningkatkan kapasitas Pemerintah Lokal
dalam melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan, penganggaran
dan pembangunan pada umumnya.Dari gambaran tersebut nampak bahwa,
program BAHTERAMAS tersebut selain ditujukan pada membangun
kesejahteraan masyarakat namun juga ditujukan pada peningkatan
partisipasi masyarakat serta derajat kesehatan masyarakat. sehingga
prospek pemberdayaan masyarakat sebagai potensi bidang sumberdaya
manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat tercapai dengan
baik.Selanjutnya akan diberikan gambaran umum pelaksanaan program
BAHTERAMAS, karena lingkup provinsi yang mana menjadi acuan
pemerintahan Kota/ Kabupaten dalam menyusun RPJMD Kota/ Kabupaten,
dan tentunya RPJMD kota/kabupaten mengacu pada penjabaran visi dan
misi dari kepala daerah (Walikota/ Bupati). Disisi ini kemudian
tentunya pelaksanaan program Bahteramas tersebut, dangat
dipengaruhi dengan konsesus yang dibanguan antara pemerintah
provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Maka alur pelaksanaan akan
dijabarkan secara umum berdasarkan kondisi wilayah, didukung pula
dengan data BPS, Bappenas Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dokumen
terkait pelaksanaan program, disamping itu juga keterlibatan SKPD
di tingkat daerah dibawah juga sebagai aktor dalam pelaksanaan
implementasi program.
BAB IIIPEMBAHASAN 3.1. Implementasi kebijakan program
BahterahmasOtonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat
mengatur pemerintahannya sendiri, daerah kemudian dituntut untuk
memberi prakarsa bagi pemanfaatan potensinya dalam rangka
mensejahterakan masyarakatnya. Melalui kebijakan yang ditujukan
kepada upaya mensejahterakan masyarakat tersebut, tentu pemerintah
daerah harus melahirkan sebuah kebijakan yang dapat menjawab
permasalahan yang ada didaerah. Sebuah kebijakan publik dirumuskan
karena adanya beberapa hal, diantaranya adalah untuk memecahkan
sebuah masalah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mengatur
dan mengendalikan masyarakat, melakukan kegiatan tertentu, untuk
mencapai tujuan tertentu, mengalokasikan sumberdaya kepada
masyarakat, dan tentunya kebijakan publik dilakukan oleh instansi
yang berwenang, yang dalam hal ini adalah pemerintah.Program
BAHTERAMAS (Bangun Kesejahteraan Masyarakat) dirumuskan berdasarkan
adanya sebuah permasalah di daerah, dan dari masalah tersebut
menjadi visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih di
Sulawesi Tenggara. Adanya pengelolaan Sumberdaya yang belum optimal
dikelola, karena belum memberikan manfaat yang maksimal terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun dalam upaya
peningkartan pendapatan daerah. Oleh karena itu diperlukan
upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk
memanfaatkan sumberdaya daya yang tersedi dalam upaya meningkatkan
dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ( Dokumen
RPJMD Sulawesi Tenggara 2008-2013 ).Melalui potensi yang belum
dikelola masksimal tersebut, maka dibuatlah program Bahteramas
sebagai sebuah kebijakan publik. kemudian dijabarkan secara
ekplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-2013. Dengan mengangkat dua
Klausul Membangun dan Kesejahteraan yang tujuannya tentu
menciptakan Kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan ini difokuskan pada
tiga program yakni Pembebasan Biaya Operasional Sekolah (BOP),
Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP) dan Bantuan Keuangan Block Grant
kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan.Sejumlah implikasi praktis
perlu diupayakan implementasinya demi efektivitas Bahteramas dalam
mendorong keberdayaan masyarakat dan otonomi desa/kelurahan.
Implementasi Bahteramas idealnya didasarkan pada kondisi eksisting
desa/kelurahan. Pada desa/kelurahan yang kesadaran kritis dan daya
organisir diri masyarakatnya telah terkuatkan melalui proyek lain
seperti PPK, P2KP, driving change Oxfam, MFP-DFID dan sebagainya,
Bahteramas idealnya dapat langsung berkontribusi bagi dorongan
prakarsa dan swadaya masyarakat. Pada desa/kelurahan dimana
prakarsa dan swadaya masyarakat telah berhasil didorong oleh proyek
yang berjalan, Bahteramas seyogianya hadir untuk menskenariokan
exit strategy dan menjamin integrasi pencapaian kedalam pola formal
pembangunan daerah. Sedangkan pada desa/kelurahan yang sama sekali
belum tersentuh program pemberdayaan sebelumnya, berarti Bahteramas
harus sepenuhnya mendorong tahap-tahap pemberdayaan masyarakat
secara utuh, mulai dari persiapan sosial, penghantaran sumberdaya,
dorongan prakarsa dan swadaya komunitas, perluasan dan ekspansi
kegiatan komunitas, hingga perwujudan otonomi desa/kelurahan. Untuk
itu diperlukan saling konsultasi berkelanjutan antara fasilitator
komunitas dengan pengambil kebijakan dan perencana daerah. Di satu
sisi, sejumlah arahan sosial demi perwujudan visi kabupaten/kota
dan provinsi harus menjadi wawasan bagi fasilitator komunitas dalam
mendampingi berjalannya siklus social learning masyarakat; di sisi
lain karakteristik struktural fungsional, aspirasi kebutuhan dan
masalah serta prakarsa dan swadaya komunitas harus menjadi wawasan
bagi pengambil kebijakan dan perencana daerah dalam menskenariokan
arah dan kecepatan perubahan makro daerah. Ini adalah prakondisi
bagi tersinergikannya otonomi desa/kelurahan dengan arahan sosial
daerah.Sebelum dan sambil Bahteramas berjalan implementasinya,
perencana daerah, fasilitator komunitas dan berbagai pihak
pengelola program di desa/kelurahan idealnya membangun log-frame
bersama untuk kerangka monitoring dan evaluasi Bahteramas secara
bersinergi dengan program lainnya. Logika intervensi mulai dari
penyadaran, pengorganisasian, penyusunan rencana oleh masyarakat,
pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat, dan seterusnya; idealnya
telah dikerangkakan indikator luaran (output), sasaran
(objectives), tujuan (goals) dan tujuan akhirnya (overall-goals);
sumber verifikasi dari tiap indikator; serta cara memverifikasinya.
Namun demikian, harus disadari pula bahwa akan terdapat
fleksibilitas upaya di tengah perjalanan Bahteramas, karena itu
log-frame akan selalu disesuaikan dengan arah fleksibilitas
tersebut.Diperlukan kesadaran dan tindakan kolaborasi multipihak
diantara pengelola proyek di tingkat desa/kelurahan. Bagaimanapun,
desa/kelurahan serta masyarakat saat ini telah mengalami
pengkompleksan dalam hal kehadiran sejumlah lembaga dalam mendorong
perubahan, baik donor, program pusat, kegiatan SKPD, inisiatif LSM,
pengabdian perguruan tinggi, dan sebagainya. Fasilitator komunitas
dan perencana daerah idealnya secara bersama membangun forum bagi
sejumlah multipihak ini, mengkonsolidasikan kontribusi R-O-N bagi
keberdayaan masyarakat dan otonomi desa, menyepakati aturan main
bersama, serta mempertemukan arahan daerah dengan praktek proyek
mereka. Bagaimanapun, setiap pihak yang hadir di daerah untuk dan
atas nama pembangunan, idealnya tunduk pada visi dan kebijakan
pembangunan tatanan tersebut, bukan sekedar upaya ad-hoc yang arah
perubahannya tidak terkonsolidasikan satu sama lain. Program
Bahteramas yang merupakan turunan dari visi dan misi Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang terpilih, yang kemudian
dijadikan sebagai rujukan dalam RPJMD Sulawesi Tenggara 2008-2013
adalah sebuah rumusan kebijakan pemerintah provinsi yang ditujukan
untuk mensejahterakan masyarakat daerah. kebijakan tersebut
kemudian disusun dengan fokus pada tiga program utama, sejumlah
mekanisme, pelibatan struktur organisasi pemerintahan dibawahnya
serta kelompok sasaran dari kebijakan tersebut
(beneficaries).Terlihat bahwa Program Bahteramas tersebut merupakan
usulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai janji politik
mereka dalam pilkada. Sehingga program ini bukanlah diawali dari
adanya permasalahan yang muncul dari masyarakat. namun dari data
menunjukkan bahwa potensi serta sumberdaya yang belum optimal
dimanfaatkan menjadi titik persoalan di putuskannya program
tersebut. Sehingga dalam alur formulasi kebijakan Program
Bahteramas langsung menjadi agenda kebijakan yang mana pemerintah
merasa terdorong untuk melakukan tindakan tersebut.Disisi lain
bahwa dalam kerangka otonomi daerah, maka pemimpin daerah dipilih
secara demokratis oleh masyarakat melalui pilkada. Maka
kecenderungan perbedaan kendaraan politik kepala daerah bisa
berbeda-beda dalam satu provinsi, maka untuk melihat preses sebuah
kebijakan publik didalam administrasi publik daerah, tentunya tidak
terlepas dari arena kepentingan politik. Salah satu keberhasilan
sebuah kebijakan publik terutama dalam arena pemerintahan daerah,
pada gilirannya tidak terlepas dari konsesus yang terbangun
ditingkat kepala daerah.Untuk itu dalam hal ini kebijakan
Bahteramas yang merupakan bagian dari keputusan Kepala Daerah
tingkat Provinsi merupakan Kebijakan publik yang bisa langsung
dioperasionalisasikan. Namun dalam salah satu program Bahteramas
yakni Block Grant, yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian
kinerjanya Pemerintah Provinsi mengeliarkan Peraturan Gubernur
SULTRA Nomor 25 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Desentralisasi Fiscal Kegiatan Bantuan Keuangan pada Desa/
kelurahan se-Sulawesi Tenggara, yang kemudian dirubah kembali
menjadi Peraturan Gubernur SULTRA Nomor 33 Tahun 2011 tentang
petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Bantuan Keuangan
Desa/Kelurahan/Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Tenggara.Dalam fokus
kebijakan Bahteramas kemudian mencakup tiga fokus program yakni,
Pembebasan Biaya Operasional Sekola, Pembebasan Biaya Pengobatan
dan Block Grant bagi desa/kelurahan/kecamatan se-Provinsi Sultra.
Secara garis besar kemudian hal ini diterjemahkan dalam RPJMD
Provinsi dan Rensra SKPD hingga menjadi rujukan bagi daerah membuat
RPJMD Kota/Kabupaten. Secara ringkas dapat digambarkan mekanisme
implementasi kebijakan tersebut adalah ;
Gambar 3.1 Kerangka Kebijakan Bahteramas
V I S IMembangun Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tenggara
tahun 2008-2013M I S IMembangun Kualitas SDMRevitalisasi
Pemerintahan Pembangunan EkonomiMemantapkan KebudayaanMempercepat
Pembangunan Infrastruktur DaerahRPJMD SUL-TRA2008 - 2013Pembebasan
Biaya Operasional PendidikanPembebasan Biaya PengobatanBantuan
Keuangan (Block Grant)Kelompok Sasarannya;Anak Sekolah mulai SD
hingga SMA, Guru, dan peralatan sekolahKelompok
Sasarannya;Masyarakat Miskin, dengan skema bantuan hingga pada
pelayanan kelas III di RSUDKelompok Sasarannya;Pemerintah Desa (100
juta/tahun), Kelurahan dan KecamatanKESEJAHTERAAN MASYARAKAT
3.1.1. Pelaksanaan Program BAHTERAMASSecara umum pelibatan
aktor/ implementor dalam pelaksanaan program ini adalah Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota, BPK Provinsi
Sulawesi Tenggara, BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, SKPD/Instansi
Vertikal, Kantor Kementerian Keuangan cabang kota Kendari,
akademisi dan peneliti dari universitas/perguruan tinggi di kota
Kendari, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta
masyarakat penerima manfaat.Dalam pelaksanaannya, Program
Bahteramas kemudian didasarkan pada pembentukannya dalam RPJMD yang
dijabarkan kedalam fokus program yang dimaksud dalam program
Bahteramas Sulawesi Tenggara. Untuk lebih memudahkan penggambaran
pelaksanaanya maka akan dibagi menjadi tiga fokus utama program
Bahteramas tersebut. Disamping itu juga akan dikemukakan secara
beruntun yakni keterlibatan aktor/ Implementator, Mekanisme
Pelaksanaanya hingga kelompok sasaran dalam program tersebut.a.
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah.Diawali dengan pembentukan
Peraturan Gubernur No 24 tahun 2008 tentang Pembebasan BOP
Pendidikan dasar dan Menengah. Dimana pada fokus program ini adalah
pembebasan biaya operasional pendidikan (BOP), kemudian melibatkan
aktor sebagai implementator program ini adalah yakni Dinas
Pendidikan Provinsi dan juga tentu Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten,
Kepala Sekolah, serta guru-guru sekolah dan Komite
Sekolah.Mekanisme pelaksanaan program ini yakni dengan pelibatan
stakeholder, kepala sekolah, dewan guru dan juga komite sekolah
dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
(RAPBS). Walaupun mekanisme ini kurang berjalan baik disebabkan
pelibatan dewan guru dan komite sekolah terkadang terabaikan
terutama didaerah.Menurut hasil analisis keuangan publik provinsi
Sulawesi Tenggara tahun 2012, Setidaknya sejak tahun 2009
diperkirakan sebagian besar belanja pendidikan pemerintah provinsi
dialokasikan melalui transfer (bantuan keuangan, hibah, dll).
Proporsi belanja pendidikan provinsi meningkat hingga 12 persen
tahun 2009, namun kembali menurun hingga 4 persen pada tahun 2011.
Penurunan belanja pendidikan dalam dua tahun terakhir diperkirakan
karena sebagian besar belanja pendidikan provinsi dialokasikan
melalui belanja bantuan kependidikan seperti Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP), beasiswa, dll. Program yang ditujukan pada
sekolah tingkat SD hingga SMA ini, mencakup pada pembebasan biaya
pendaftaran siswa baru, Pengadaan/ penggandaan buku teks, bahan
ajar dan LKS, Pemberian Insentif Guru, Pengembangan Profesi guru,
Pembiayaan Perpustakaan dan Administrasi Sekolah, Pembiayaan
kegiatan Ekstrakurikuler, Pengadaan Alat Peraga dan bahan
praktikum, Pembiayaan Ujian Sekolah dan Perawatan langganan Daya
dan Jasa.b. Pembebasan Biaya PengobatanMelalui Peratuan Gubernur
Sulawesi Tenggara Nomor 41 tahun 2009 tentang pembebeasan biaya
pengobatan. Adapun dalam program ini melibatkan aktor atau
implemetator antara lain; Dinas Kesehatan Provinsi/Kota/Kabupaten,
Rumah Sakit Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi
Tenggara. Disamping itu pelibatan masyarakat miskin sebagai sasaran
program ini adalah diperlukan, sebagai bagian dari keperluan
pendataan yang komprehensif.Mekanisme pelaksanaan program ini
didasarkan pada hak-hak masyarakat di bidang kesehatan dalam bentuk
hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sehingga risiko
penularan penyakit dan kekurangan gizi semakin berkurang. Untuk itu
dalam pelaksanaanya, pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap
jumlah dan pesebaran masyarakat miskin didaerah, yang kemudian
diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembebasan biaya pengobatan
di Rumah Sakit Umum Daerah.Namun pada posisi ini, belum diketahu
lebih jelas mekanisme yang diberikan kepada penerima manfaat dari
program ini yakni masyarakat miskin. Terutama dalam penanganan di
RSUD karena yang dipakai standarisasi bantuan ini adalah RSUD kelas
III, sedangkan RSUD kelas III tersebut hanya berada di wilayah
perkotaan. Sehingga masyarakat di daerah pedesaan dan terluar belum
dapat merasakan manfaat tersebut.Sebagai contoh adalah seperti yang
dikemukakan dalam hasil analisis keuangan publik provinsi Sulawesi
Tenggara, bahwa Meskipun pada skala provinsi berbagai rasio
fasilitas maupun tenaga kesehatan per penduduk sudah mengalami
perbaikan, namun masih diwarnai kesenjangan yang tinggi antar
kabupaten/kota. Dua kabupaten yang baru mekar (Buton Utara dan
Konawe Utara) masih belum memiliki RSUD. Meskipun di beberapa
daerah sudah terdapat rumah sakit, namun rasio tempat tidur RS per
penduduk masih timpang. Rasio ketersediaan Puskesmas, Pustu dan
tenaga kesehatan pada skala provinsi sudah cukup baik, namun pada
tingkat kabupaten/kota masih menunjukkan kesenjangan. Peran
pemerintah provinsi diperlukan dalam mendorong pengurangan
ketimpangan rasio fasilitas dan tenaga kesehatan antar
kabupaten/kota.c. Bantuan Keuangan (Block Grant) kepada Desa,
Kelurahan dan KecamatanBantuan Keuangan (Block Grant) berupa
bantuan dana sebesar 100 juta perdesa dalam setahun, yang
dijabarkan melalu Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 25a
Tahun 2008 tentang Block Grant. Adapun keterlibatan aktor atau
implementator pada bantuan Keuangan (Block Grant) kepada Desa,
Kelurahan dan Kecamayan, yakni melibatkan Dinas Sosial, Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa hingga tokoh masyarakat
tingkat desa.Disamping itu juga, pemerintah Provinsi membentuk
lembaga keuangan berupa Bank sebagai sarana penyalur bantuan
keuangan yakni; melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang
Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Bahteramas. Dengan
tujuan (Pasal 6) untuk untuk membantu dan mendorong pertumbuhan
perekonomian rakyat Sulawesi Tenggara dan pembangunan daerah serta
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.Block grant ke
desa merupakan salah satu dari tiga pilar utama program Bahteramas
(Bangun Kesejahteraan Masyarakat). Pada tahun 2008, Gubernur
Sulawesi Tenggara mencanangkan program Bahteramas dimana Program
block grant merupakan salah satu prioritas dalam dalam program
tersebut. Untuk merealisasikan program Bahteramas yang terkait
dengan block grant, pemerintah provinsi telah mengalokasikan
sejumlah dana yang sebagian besar berada pada pos belanja transfer,
yakni dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Alokasi
block grant bersifat sama untuk semua desa tanpa memperhitungkan
variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dll.Pentahapan penetapan
Program Bantuan Keuangan/Block Grant Desa/Kelurahan ditetapkan
melalui mekanisme pengambilan keputusan masyarakat dalam
Musrenbangdes/kel,dengan kegiatan :1. Pra Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang), yakni melakukan Identifikasi Potensi dan
Permasalah, dan Melakukan evaluasi program yang belum terdanai
tahun sebelumnya.2. Pelaksanaan Musrenbang, Musrenbang Desa/
Kelurahan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi
masyarakatDesa dalam pengambilan keputusan terhadap program dan
kegiatan pembangunan Desa/ Kelurahan yang dihadiri oleh seluruh
stakeholder. pelaksanakan musrenbang yang substansinya terdiri dari
: Penjelasan mekanisme musrenbang Evaluasi kegiatan tahun lalu atau
kendala-kendala pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan Diskusi
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Menetapkan skala
prioritas program dan kegiatan, lokasi, volume, pelaksana serta
sumber dan besarnya dana setiap kegiatan. Mengesahkan program dan
kegiatan yang telah tersusundalam matrik Daftar Kegiatan dan
Anggaran (DKA). Menutup kegiatan musrenbang dengan membacakan hasil
hasil yang telah ditetapkan dalam musrenbang.3. Pasca Musrenbang,
Untuk menjamintransparansi dan akuntabilitas pelaksnaan hasil
musrenbang maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan
disebarluaskan kepada masyarakat melalui : Diumumkan melalui papan
pengumuman di Kantor/Balai Desa, di tempat Ibadah dan lain lain.
Bila memungkinkan disampaikan secara tertulis kepada setiap warga
(rumah tangga) Desa/kelurahan.Tentunya dalam pelaksanaan musrembang
tersebut membutuhkan partisipan dalam implementasi program
tersebut, yaitu ;a. Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa/Kelurahanb.
Badan Perwakilan Desa (BPD)c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)d. Wakil dari masing-masing Dusun/RW/RTe. Tim Penggerak PKK /
Dasa Wismaf. LSM / Organisasi Masyarakatg. Tokoh Masyarakat, tokoh
agamah. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk
hadirKemudian pihak-pihak yang mengikuti Musrembang tersebut
diberikan Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan
Desa/Kelurahan, Kepala Desa beserta seluruh warga masyarakat secara
bersama sama dapat menyusun atau membuat Proposal Program dan
Kegiatan prioritas Desa/Kelurahan sesuai dengan persyaratan yang
telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam
hal ini adalah Tim Verifikasi Proposal dari Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi.Secara umum gambaran
mengenai pelaksanaan program Bahteramas seperti disebut diatas,
walaupun memang sampai saat ini belum ada data pasti mengenai
capaian program, mekanisme serta implikasi yang menyertainnya.
Terakhir melalui Analisis keuangan publik yang dilakukan dan
tertulis dalam dokumen hasilnya, bahwa masih banyak seputar kinerja
program Bahteramas ini yang belum menunjukkan adanya realisasi
nyata.Namun perhitungan dari manfaat yang didapat dalam analsisi
tersebut, hanya didasarkan pada asumsi perhitungan besaran belanja
yang dilakukan pemerintah kota dan kabupaten yang digabungkan pula
dengan jumlah belanja anggaran pemerintah provinsi berdasarkan
bidang yang menjadi fokus dalam program Bahteramas.3.1.2.
Lingkungan KebijakanSebuah kebijakan publik tentu tidak terlepas
dari ruang dan waktu dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Disisi
ini, Kebijakan Bahteramas kemudian hadir dalam konsesus yang
terbangun diantara kepala daerah provinsi beserta kepala daerah
dibawahnya. Sehingga untuk melihat jalannya implementasi potensi
seperti yang disebutkan diatas akan sangat memberi pengaruh
pula.Seperti yang dikemukakan Riant Nugroho (2009) menyatakan bahwa
proses yang terjadi dalam administrasi publik inilah yang
menghasilkan kebijakan publik (public policy) sebagai sebuah
respons terhadap masalah bersama yang dilihat melalui perspektif
proses politik yang ada (exiting political process). Untuk itu,
sebuah kebijakan publik senantiasa berinteraksi dengan dinamika
kondisi politik, ekonomi, sosial dan kultural tempat kebijakan itu
eksis. Bahkan dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah melting
pot atau hasil sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial dan
kultural tempat kebijakan itu sendiri berada.Sehingga dinamika
lingkungan kebijakan tidak saja dipengaruhi oleh adanya kepentingan
politik namun juga ada dimensi hukum dan manajemen. Dimensi hukum
disini menyangkut bahwa kebijakan merupakan produk hukum yang
mengikat kepada seluruh penyelenggara negara dalam hal ini
penyelenggara pemerintahan. Maka, dapat dilihat bahwa kebijakan
Bahteramas yang dirumuskan dalam RPJMD Daerah Provinsi menjadi
kerangka acuan bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dalam menyusun RPJMD
Daerah Kota/Kabupaten, dan pada gilirannya pelibatan unsur
penyelenggara pemerintahan tingkat Kota/Kabupaten menjadi
berpengaruh juga dalam implementasi sebuah kebijakan, tidak
terlepas juga dari kebijakan Bahteramas tersebut.Dalam melakukan
model implementasi kebijakan publik harus disesuaikan dengan isu
kebijakannya, sebagaimana yang digambarkan Matland (dalam Nugroho,
2012; 710), pendekatan ini relevan kerana dalam penelitian ataupun
analisis tentang implementasi kebijakan, kita cenderung tidak
membedakan karakter kebijakan publik yang satu dan yang lain,
kebijakan publik tentang pajak adalah relevan diimplementasikan
secara administratif. Kebijakan publik tentang penanggulangan
korupsi atau penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilaksanakan
dengan pendekatan politik. Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah
yang seluas-luasnya seharusnya dilaksanakan secara selektif hanya
pada kawasan-kawasan yang siap, dan pola penyelenggaraan bersifat
eksperimentasi, guna membatasi risiko kegagalan.Sejalan dengan itu,
kebijakan dalam program Bahteramas inipun dapat dilihat
karakteristik dominannya pada mekanisme pelaksanaan dilapangan.
Diatas telah dijelaskan dalam lingkungan kebijakan yang mana,
kebijakan ini berasal dari Visi dan Misi Gubernur terpilih yang
kemudian dijadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJD) Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dapat disebutkan kebijakan
ini bersifat top down yang menjadi turunan dalam perumusan
kebijakan di tingkat pemerintah bawahnya.Secara umum dari gambaran
diatas dapat dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam
implementasi program ini adalah Top Down Model, yakni dengan
mengacu pada program yang diturunkan dari visi dan misi kepala
daerah dan buka berasal dari keinginan-keinginan publik. walaupun
memang anggapan dalam pembuatan visi misi tersebut didasarkan pada
pembacaan lingkungan daerah serta permasalahannya.Namun kemudian
jika dilihat pada salah satu fokus kegiatannya yakni melalui
program block grant yang dalam mekanisme penyalurannya melalui Pra
Musrembang-Musrembang dan pasca musrembang tingkat desa. Untuk
kemudian dijadikan acuan dalam monitoring dan evalusi dalam
penggunaan anggaran. Jadi, walaupun secara umum terlihat bahwa
kebijakan ini terlihat top down namun juga dilakukan secara bottom
up. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, faktor yang paling
berpengaruh dalam menentukan model implementasi dari kebijakan
Bahteramas ini adalah Birokrasi dalam arti luas adalah faktor
administratif. Seperti yang digambarkan oleh Nugroho (2012; 705)
dalam model implementasi yang salah satunya adalah dengan
pendekatan Self Implemented atau menggunakan model administratif.
Masuk dalam kelompok ini adalah kebijakan-kebijakan yang berkenaan
dengan pelayanan publik yang bersifat mendasar dan itu dilakukan
secara langsung oleh pemerintah sendiri. Tentu dari definisi ini
menyangkut pada dua fokus program tersebut yakni Pendidikan dan
Kesehatan sebagai pelayanan dasar di daerah.3.1.3.
Pelaksana/Implementor KebijakanAktor/ implementor dalam pelaksanaan
program ini adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi
Sulawesi Tenggara, Bappeda Kabupaten/Kota, BPK Provinsi Sulawesi
Tenggara, BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, SKPD/Instansi Vertikal,
Kantor Kementerian Keuangan cabang kota Kendari, akademisi dan
peneliti dari universitas/perguruan tinggi di kota Kendari, tokoh
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta masyarakat penerima
manfaat.Disisi lain, Pelaksana atau implementor kebijakan dalam hal
ini bisa berasal dari pemerintah maupun pihak diluar pemerintah
seperti LSM, Organisasi, Partai Politik dan Lain-lain. Untuk
program Bahteramas tersebut jelas bahwa keterlibatan Pemerintah
Provinsi terutama SKPD Provinsi yang ada kaitannya dengan program
tersebut, disamping itu juga pelaksanan tingkat pemerintah
daerah.Namun ada pihak berbeda dalam program Bahteramas ini, yakni
pembentukan Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat (BKR)
Bahteramas. Yang kemudian menjadi sarana penyaluran dana Block
Grant selain tugas-tugas sebagai lembaga keuanga di daerah Sulawesi
Tenggara.Menurut Winarno (2011; 221-224) membagi dua aktor dalam
implementasi kebijakan yaitu aktor resmi dan tidak resmi. Yakni
aktor resmi terdiri dari agen Pemerintah (Birokrasi), eksekutif,
legislatif dan yudikatif, dan aktor tidak resmi terdiri dari
kelompok penekan dan organisasi masyarakat.Sedangkan karakteristik
aktor yang mucul dari program tersebut adalah dengan model
implementasi yang dikemukakan oleh Gerge Edward III (1981; 1)
menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi
kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource,
disposition or attitudes, dan bureaucratic structures. Akan
dijelaskan satupersatu kaitannya dengan implementasi program
Bahteramas untuk melihat kecenderungan yang terjadi.Komunikasi
(communication) berkenaan dengan bagaimana kebijakan
dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik dan sikap serta
tanggapan dari para pihak yang terlibat. Dalam implementasi
kebijakan Bahteramas terlihat bahwa kecenderungan komunikasi
dibangun dalam kerangka kebijakan peraturan daerah yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah Kota/Kabupaten. Sebagai contoh adalah
dalam hal pengawasan mengenai dana Block Grant tidak langsung
dilakukan SKPD tingkat Provinsi, sehingga banyak ditemukan adanya
kepala desa/kelurahan yang agak nakal dan tidak tahu peruntukan
dana tersebut.Resources, menyangkut ketersediaan sumberdaya
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Pada kebijakan Bahteramas
sumberdaya memang dianggap kurang, karena sebagian besar sumberdaya
yang dialokasikan dalam bentuk anggaran. Contoh terlihatnya hal ini
pada pendampingan Dewan Guru dan Komite Sekolah dalam penyusunan
Anggaran Belanja Sekolah.Disposition or Attitude berkenaan dengan
kesediaan para implementor untuk carry out kebijakan publik
tersebut. Karena kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan
dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini terlihat pada
masih banyaknya porsi anggaran untuj kesehatan yang digunakan untuk
membiayai belanja pegawai atau administratur.Struktur birokrasi
(bureaucratic structures) berkenaan dengan kesesuaian organisasi
birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.
tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic
fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi
menjadi jauh lebih efektif. Didalam pelaksanaan kebijakan
Bahteramas masih ditemukan kurangnya koordinasi dan kerjasama di
antara lembaga di daerah dan pihak dunia usaha. Misalnya adalah
pembentukan BPR Bahteramas namun dalam penanganan pelaku UMKM di
daerah dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Koperasi yang
notebene berkerjasamanya dengan Bank BRI. Disini terjadi
ketimpangan dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang
ada.Keterlibatan aktor dalam implementasi kebijakan Bahteramas
dapat digambarkan sebagai berikut ;Gambar 2. 2Aktor/ Implemetator
Kebijakan Bahteramas
Tingkat Pem. ProvinsiPemerintah Provinsi SULTRADinas Kesehatan
Prov. SultraDinas Pendidikan Prov. SultraBadan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Prov. SultraBank Perkreditan
Rakyat (BPR) Bahteramas Provinsi Sultra.RSUD Provinsi
Implementator BAHTERAMAS
Implementator BAHTERAMASTingkat Pem. Kota/ KabupatenBadan
Pemberdayaan Masyarakat Pem. Kota/KabupatenBank Perkreditan Rakyat
(BPR) Cab. Kota/Kab.Pihak Sekolah Kota/Kab.RSUD Kab/Kota Tim
Fasilitator Kota/KabTim Fasilitator KecamatanLPM tingkat Kelurahan
dan DesaPerangkat Pemerintahan DesaTokoh Masyarakat
Sebagai proses lebih lanjut setelah suatu program dirumuskan
dalam keputusan-keputusan (decision) oleh para aktor adalah
bagaimana program itu diimplementasikan. Tentunya suatu program
kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan
yang diinginkan. Ketika sebuah kebijakan publik dapat mencapai
tujuannya maka kebijakan tersebut harus di implementasikan
(Nugroho, 2012;674).Sedangkan wahab (1997) mengutip pengertian
implementasi dalam kamus webster bahwa to implement
(mengimplementasikan) berarti to provide the means to carrying out
(menyebabkan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical
effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), dipandang
sebagai suatu proses melaksanakan keputusan/kebijakan (biasanya
dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).Sebuah
kebijakan akan diketahui manfaat dan tujuannya ketika
diimplementasikan, disamping itu pengendalian dan faktor
pelaksananya juga menjadi point penting disini. Menurut Barret dan
Fudge, Implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk menjabarkan
keputusan kebijakan ke langkah yang lebih operasional untuk
dilakukan melalui tindakan koordinasi substansial berbagai faktor
dan lembaga untuk memastikan sumber-sumber tersedia dan memastikan
segala sesuatu terjadi sebagaimana yang diinginkanSecara lebih
ekplisit Jones (1987) menyatakan Implementasi sebagai proses
mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Dalam Nugroho
(2012; 674) untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua
pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplemntasikan dalam
bentuk program atau melalui formulasi kebijkan derivat atau turunan
dari kebijakan tersebut.Ditambahkan pula bahwa, kebijakan publik
dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik
yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang
bisa langsung operasional antaralain Keppres, Inpres, Kepmen,
Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan
lain-lain.Proses implementasi lebih rinci dikemukakan oleh
Mazmanian dan Sabatier (1981, dalam Nugroho, 2012; ) menyatakan
bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,
biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk
perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting
atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara
tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk
menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini
berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya
diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output
kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi)
pelaksanaan kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut
oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata....baik yang
dikehendaki atau yang tidak...dari output tersebut, dampak
keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil
keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya
untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap
undang-undang/peraturan yang bersangkutan.Seperti yang dinyatakan
diatas bahwa implementasi suatu kebijakan publik merupakan suatu
proses untuk meweujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan
ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan
tersebut melalui peraturan perundang-undangan, yang merupakan
bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan
lingkungannya dalam proses kebijakan. Dengan perkataan lain,
implementasi suatu kebijakan-kebijakan erat dengan faktor manusia,
dengan pelbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik dan
sebagainya.Terakhir mengenai proses Implementasi dapat kita
mengutip apa yang dikemukakan oleh Anderson (1979, dalam Nugroho,
2012), secara ringkas menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan
suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu; (1)
who is involved in policy implementation (siapa yang dilibatkan
dalam implementasi); (2) the nature of the administrative process
(hakekat proses implementasi); (3) compliance with policy
(kepatuhan atas suatu kebijakan); dan (4) the effect of
implementation or policy contetnt and impact (efek atau dampak dari
isi implementasi).Sejalan dengan pemikiran Anderson bahwa untuk
menunjukkan prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan,
menurut Brigman dan Davis (2004 dalam Domai 2011; 71-72) adalah ;a.
Disadari oleh postulat atau hipotesis yang baik mengenai sebab
akibat, maka kemungkinan besar kebijakan tersebut sulit
diimplementasikan.b. Memiliki langkah-langkah yang tidak terlalu
banyak dan kompleks.c. Memiliki prosedur akuntabilitas yang
jelas.d. Pihak yang bertanggungjawab memberikan pelayanan harus
terlibat dalam perumusan desain kebijakan.e. Melibatkan monitoring
dan evaluasi yang teratur.f. Para pembuat kebijakan harus memberi
perhatian yang sungguh-sungguh terhadap implementasi seperti halnya
dalam perumusan kebijakan.Dalam berbagai arahan Gubernur Sulawesi
Tenggara ditekankan bahwa tanggung jawab pelaksanaan program
BAHTERAMAS bukan hanya terletak pada SKPD yang memiliki tupoksi
secara langsung seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan
Pemberdayaan Masyarakat, tetapi SKPD lainnya harus berperan secara
aktif. Melalui kebijakan reposisi khususnya pengembangan klaster,
maka peran seluruh SKPD semakin diperkuat.1. Melakukan kajian
program dan kegiatan yang akan dikembangkan sesuai Tupoksi SKPD,2.
Membuat design fisik,3. Membuat analisis manfaat,4. Menyusun
proposal program dan kegiatan.5. Menyusun RKA-SKPD BAHTERAMAS,
setelah memperoleh penetapan dari Tim Verifikasi Klaster
Bahteramas.Untuk mendukung pelaksanaan BAHTERAMAS didukung oleh
lembaga yang bersifat koordinatif dengan melibatkan berbagai elemen
pemerintahan terkait. Kelembagaan BAHTERAMAS dimaksud terdiri dari
: Tim Verifikasi Klaster Bahteramas ; Tim Monioting Dan Evaluasi
Klaster Bahteramas ; Tim Pengedalian/Pengawasan Bahteramas ; Badan
Pengelola Program Stretagis Dan Kawasan (Setara Eselon Ii) ; Rapat
Kerja Desa (Rakerdes)1. Tim Verifikasi Klaster BAHTERAMASa.
Struktur Tim : Ketua : Assisten yang membidangi, Anggota : Unsur
Bappeda, Staf Ahli/Staf Khusus, Biro Adm. Pembangunan, Biro
Keuangan, Inpektorat Provinsi,b. Tugas Tim : Melakukan Verifikasi
atas proposal Klaster Bahteramas-SKPD, Mengajukan ke Gubernur
Rekapan Klaster Bahteramas-SKPD untuk memperoleh penetapan (SK),
Melakukan verifikasi atas usulan RKA-Bahteramas SKPD.2. Tim
Monitoring dan Evaluasia. Struktur Tim Monev : Ketua : Assisten
yang membidangi, Anggota : Bappeda, Inpspektorat Provinsi,
Kesehatan, Pendidikan, BPMD, Staf Ahli/Khusus, Biro
Adm.Pembangunan, Biro keuangan,b. Tugas : Melakukan pengumpulan
data dan informasi atas pelaksanaan BAHTERAMAS, Menemukenali
masalah, keunggulan dan kelemahan pelaksanaan BAHTERAMAS, Membuat
laporan Hasil Monev Bahteramas, Membuat Rekomendasi berdasarkan
hasil monev untuk penyempurnaan program BAHTERAMAS.
3. Tim Pengedalian/Pengawasan Bahteramas,a. Internal :
Pengawasan Melakat/SKPD, Inspektorat Provinsi, Inspektorat
Kabupaten/Kota.b. Eksternal : BPK Sosial/Masyarakat4. Rakerdes
BahteramasMenjadi agenda tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara tujuan :a. Menyatukan persepsi dalam pelaksanaan program
BAHTERAMAS,b. Membangun kebersamaan dan menumbuhkan rasa memiliki
dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan Program BAHTERAMAS,c.
Membangun KOMITMEN bersama dalam mempercepat kesejahteraan Sulawesi
Tenggara melalui Program BAHTERAMAS.
3.2. Dampak Implementasi Kebijakan BAHTERAMASHal tersulit dalam
pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan adalah bagaimana
melakukan pengendalian terhadap masalah atau ancaman yang muncul.
Dalam pelaksanaan program Bahteramas ini juga tentunya tidak
terlepas dari adanya masalah yang muncul, yakni masalah mekanisme
pelaksanaan, pelibatan aktor di daerah, hingga dukungan kesiapan
basis data. Masalah dalam implementasinya akan dijelaskan menurut
pembagian fokus program masing-masing, yaitu;a. Pembebasan Biaya
Operasional Pendidikan.Dalam program ini masih ditemukan beberapa
permasalahan, salah satunya adalah data yang diturunkan dalam
Dokumen Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara tahun
2012, yang mana menunjukkan tidak adanya data yang pasti dalam
penggunaan belanja daerah bidang pendidikan. Namun Angka
Partisipasi Murni (APM) sekolah Sulawesi Tenggara relatif lebih
baik dibanding nasional pada tingkat SD dan SMA, dengan tingkat
pemerataan dan kesetaraan gender dalam pendidikan yang juga baik.
Pada tingkat SD dan SMA, APM Sulawesi Tenggara sudah lebih baik
dari nasional, namun untuk tingkat SMP sedikit dibawah rata-rata
nasional. Tingkat partisipasi sekolah antar kelompok pendapatan
juga menunjukkan adanya pemerataan pendidikan. Bahkan, pada tingkat
SMP dan SMA kelompok termiskin memiliki APM lebih tinggi dibanding
kelompok terkaya. Dari sisi kesetaraan gender, Sulawesi Tenggara
juga lebih baik dari nasional. Untuk tingkat SMP dan SMA, APM
perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Selain itu, dari sisi
pencapaian target RPJMD, provinsi Sulawesi Tenggara sudah mencapai
target APM SD yang telah ditetapkan antara 95-100, namun belum
mencapai target untuk APM SMP dan SMA yang berturut-turut
ditetapkan antara 95-100 untuk SMP, dan 65-75 untuk SMA.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sulawesi Tenggara, bahkan untuk
APK-pun, target RPJMD provinsi untuk tingkat SMP dan SMA belum
tercapai.Disisi lain, dalam ditemukan bahwa Terdapatnya hanya
sebagian kecil stakeholder yang berpartisipasi, misalnya pada aspek
perencanaan pendidikan
