Izin Pemanfaatan

Ruang

diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing)

apabila tidak

sesuai RTRW

dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui

prosedur yg benar

diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan

RTRW

batal demi hukum

penggantian / ganti kerugian

yg layakakibat adanya perubahan

RTRWN

Ps. 37 ayat (6)

Ps. 37 ayat (5)

Ps. 37 ayat (3)

33

Perizinan

dapat dibatalkan

Ps. 37 ayat (4)

BHK-DJPR/Presentasi/DR

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut kewenangannnya Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut kewenangannnya

masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmasing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian Insentif

agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

perangkat/upaya utk memberikan imbalan thd pelaksanaan kegiatan yang sejalan dgn RTR

Pemberian Disinsentifperangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,

/mengurangi kegiatan yg tidak sejalan dengan RTR

keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, & urun saham

pembangunan serta pengadaan infrastruktur

kemudahan prosedur perizinan

pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah

Subsidi

Dukungan Perwujudan RTR

Pemerintah(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah(dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 1(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 2(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

kompensasi

Dukungan Perwujudan RTR

Pemerintah & Pemerintah Daerah Swasta / MasyarakatDispensasi

Dukungan Perwujudan RTR

pengenaan pajak yang tinggi yg disesuaikan dengan besarnya biaya yg dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat

pemanfaatan ruang

pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti

diberikan oleh:Ps. 38 ayat (5)

Ps. 38 ayat (3)Ps. 38 ayat (2)

Ps. 38 ayat (1)

kepada:

Pemberian Insentif dan Disinsentif

BHK-DJPR/Presentasi/DR

Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi

Ps. 63

Sanksi Administratif

Sanksi Pidana

Ps. 69

peringatan tertulis penghentian sementara

kegiatan penghentian sementara

pelayanan umum penutupan lokasi pencabutan izin pembatalan izin pembongkaran bangunan pemulihan fungsi ruang;

dan/atau denda administratif

Ps. 73 ayat (2)

Ps. 74 ayat (2)

Pidana Pokok: Penjara Denda

Pidana Tambahan Pemberhentian secara

tidak hormat dari jabatannya

Pencabutan izin usaha Pencabutan status badan

hukum

Sanksi Perdata

Tindak pidana yang menimbulkan

kerugian secara perdata

BHK-DJPR/Presentasi/DR

KETENTUAN PIDANA

PASALPASAL UNSUR TINDAK PIDANAUNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANASANKSI PIDANA Tidak mentaati rencana tata ruang; danTidak mentaati rencana tata ruang; dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

penjara paling lama 3 tahun dan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500denda paling banyak Rp. 500 juta juta

Tidak mentaati rencana tata ruang; Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan fungsi ruang; danmengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan mengakibatkan kerugian terhadap harta mengakibatkan kerugian terhadap harta

bendabenda//rusaknya barang.rusaknya barang.

penjara paling lama 8 tahun dan penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1denda paling banyak Rp. 1, , 55 miliar miliar

Tidak mentaati rencana tata ruang; Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan fungsi ruang; danmengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan Mengakibatkan Kematian orangMengakibatkan Kematian orang

penjara paling lama 15 tahun dan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. denda paling banyak Rp. 5 miliar5 miliar

Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.berwenang.

Pidana penjara paling lama 3 tahun Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500dan denda paling banyak Rp. 500 juta juta

Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; danberwenang; dan

mengakibatkan perubahan fungsi ruang; mengakibatkan perubahan fungsi ruang;

Pidana penjara paling lama 5 tahun Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1dan denda paling banyak Rp. 1 miliar miliar

69 ayat (1)

69 ayat (2)

69 ayat (3)

44

70 ayat (1)

70 ayat (2)

BHK-DJPR/Presentasi/DR

PASALPASAL UNSUR TINDAK PIDANAUNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANASANKSI PIDANA Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang dari pejabat yang pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; danberwenang; dan

Mengakibatkan kerugian Mengakibatkan kerugian thdthd harta harta bendabenda//kerusakan barang. kerusakan barang.

Pidana penjara paling lama 5 tahun Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5dan denda paling banyak Rp. 1.5 miliar miliar

Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; danberwenang; dan

Mengakibatkan kematian orangMengakibatkan kematian orang

Pidana penjara paling lama 15 tahun Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5dan denda paling banyak Rp. 5 M M miliarmiliar

Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

Pidana penjara paling lama 3 tahun Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500dan denda paling banyak Rp. 500 juta juta

Tidak memberikan akses terhadap kawasan Tidak memberikan akses terhadap kawasan ygyg oleh peraturan perundang-undangan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umumdinyatakan sebagai milik umum

Pidana penjara paling lama 1 tahun Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 1dan denda paling banyak Rp. 100 juta00 juta

Pejabat pemerintah penerbit izin; danPejabat pemerintah penerbit izin; dan Menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana Menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana

tata ruang.tata ruang.

Pidana penjara paling lama 5 tahun Pidana penjara paling lama 5 tahun && denda paling banyak Rp. 500denda paling banyak Rp. 500 jt jt

Dapat dikenai pidana tambahan Dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.dari jabatannya.

70 ayat (3)

70 ayat (4)

45

Tindak Pidana

71

72

73

BHK-DJPR/Presentasi/DR