POKOK BAHASAN · Web viewMembuat surat. Bendahara UPK Mencatat setiap transaksi keuangan. Membuat laporan keuangan. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PNPM-MP Memegang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandidri Perdesaan (PNPM-MP)

merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa yang

dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, sosial, ekonomi serta

penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin untuk pendanaan kegiatan ekonomi.

Pendanaan kegiatan PNPM-MP dimanfaatkan oleh masyarakat di masing-masing

kecamatan sehingga kepemilikan hasil PNPM-MP adalah milik masyarakat dengan asas

pengelolaan dari oleh untuk masyarakat (DOUM).

Dalam rangka untuk melestarikan kelembagaan-kelembagaan yang telah dibangun

oleh PNPM-MP dan hasil-hasilnya terutama dana bergulir yang dikelola oleh Unit

Pengelolaan Kegiatan (UPK) diperlukan ketentuan yang mengatur tentang tata laksana

pelestarian dan perlindungan hasil PNPM-MP agar tetap dapat berkelanjutan (sustainable).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pelaksana mandat Badan Kerjasama Antar Desa

yang diputuskan melalui Forum MAD agar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban

dana tetap berdasarkan pada aturan dan ketentuanPNPM-MP, maka diperlukan pedoman

atau standard operasional dan prosedur bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

B. Tujuan

a) Sebagai pedoman dasar dan penetapan standar kerja UPK.

b) Sebagai pedoman dasar pengelolaan UPK terkait dengan pola perguliran

c) Sebagai pedoman dasar pengelolaan UPK terkait dengan penguatan dan

pengembangan kelompok.

d) Menjadi acuan pengelolaan pinjaman bermasalah untuk memperkuat kinerja

pengelolaan.

e) Menjadi pedoman dasar pengembangan UPK terkait dengan penilaian kesehatan

kelembagaan.

f)Menjelaskan keberadaan kelembagaan pendukung operasional UPK.

g) Untuk melindungi dana yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

SOP UPK Kecamatan Rogojampi 1

h) Unit Pengelola Kegiatan mempunyai pedoman dalam pengelolaan dan

pertangggungjawaban dana bergulir

i) Pengelolaan dana bergulir tetap berdasarkan tujuan, prinsip dan aturan pokok perguliran

yang sesuai dengan ketentuan PNPM-MP

j) Dana bergulir dikelola sebagai penguatan lembaga dan efektifitas penggunaan dana

k) Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pembinaan, perlindungan, pelestarian

dan pengembangan UPK

3. Dasar

a. Undang Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

b. Peraturan Pemerintah nomer 72 tahun 2005 pemerintahan desa

c. Peraturan Pemerintah nomer 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/1402/PMD, tanggal 11 Agustus 2006

tentang Kebijakan Pelestarian dan perlindungan aset –aset PNPM-MP

e. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor :188/328/KEP/429.012/2008, tanggal

tentang Pelestarian Hasil Kegiatan PNPM-MP


BAGIAN II

STANDAR KERJA UPK

A. Uraian tugas UPKMelaksanakan semua uraian tugas sesuai dengan kepengurusanya.

1.1 Tugas umum Pengurus UPKa. Membantu sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masysrakat Mandiri

perdesaan (PNPM-MP) b. Melakukan pembinaan administrasi di TPK dan kelompok pemanfaat.c. Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana apabila terjadi

tunggakan.d. Pengendalian organisasi.e. Sebagai panitia penyelenggaraan kegiatan PNPM-MP tingkat kecamatanf. Mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan dalam forum MAD

1.2 Tugas KhususA.2.1. Ketua UPK

a. Memimpin rapat/pertemuan UPK mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.

b. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara.

c. Menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, DOK, dan dana pengembalian.

d. Pemeriksaan RPD dan LPD.

1.2.2 Sekretaris UPKa. Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut

masalah keuangan PNPM-MP dan proses kegiatan PNPM-MPb. Menempelkan/memberikan informasi tentang pertanggung jawaban

keuangan, informasi kegiatan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media informasi lainya.

c. Mencatat proses dan hasil keputusan rapat d. Mengisi dan mencatat agenda harian.e. Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan.f. Mengelola Inventaris.g. Merencanakan pengadaan administrasi kantor.h. Membuat surat.

1.2.3 Bendahara UPK a. Mencatat setiap transaksi keuangan.b. Membuat laporan keuangan.c. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PNPM-MP d. Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan Ketua.e. Membuat perencanaan keuangan & anggaran atas persetujuan ketua.f. Mengisi form-form laporan keuangan.g. Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan ketua.h. Menandatangani kwitansi atas persetujuan ketua.


B. Jam kerja- Senin s.d. Kamis, jam 08.00 s.d. 14.00 WIB ( Sesuai kebutuhan masyarakat )- Jum’at dan Sabtu, jam 08.00 s.d. 12.00 WIB ( Sesuai kebutuhan masyarakat )

C. Rencana kerja

a.UPK Harus mempunyai rencana kerja.b. Cuti melahirkan maksimal 3 bulan bisa diambil didepan atau dibelakang.c.Cuti tahunan 12 hari, bagi UPK yang minimal masa kerjanya sudah satu tahun,

termasuk hari raya dan tidak boleh bersamaan .d. Ijin tidak masuk harus membuat surat tertulis ditujukan ke BKAD.

D. Hak atas Honor UPKa.Besarnya Honor diatur derdasarkan keputusan MAD sesuai dengan jabatannya.b. Honor pengurus UPK diambilkan dari BOP UPK c.Transport kunjungan lapangan besarnya berdasarkan Keputusan MAD.d. Hak atas bonus, diambil dari SHU Tahunan sesuai hasil keputusan MAD maksimal 5 %.

E. Sistem pembayarana. Honor diberikan setiap tanggal 01 s/d 05 tiap bulan.b. Transport diberikan maksimal satu bulan 12 kali kunjungan dibuktikan dengan buku

kunjungan.c. Bonus diberikan sekali dalam satu tahun dengan SHU laba setelah tutup buku.

F. Perekrutan dan perjanjian kerjaBerdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pengurus UPK apabila dipandang perlu harus

diadakan pendaftaran dan seleksi, peserta yang diperbolehkan mendaftar dari kecamatan setempat dengan bukti memiliki KTP dan bordomisili di desa kecamatan setempat, sedang Kepanitiaan terdiridari PJOK, BKAD, FK dan FT, pemilihan dan penetapanya harus disepakati dalam forum MAD.

G. PelaporanPengurus UPK setiap bulannya wajib membuat laporan rangkap 5 untuk dikirim ke Fas

Kab, BP-UPK, BKAD, PJOK dan arsip UPK. Laporan harus menggambarkan kegiatan selama satu bulan penuh meliputi laporan keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta rencana kegiatan bulan berikutnya dan laporan ditutup tiap akhir bulan. UPK juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengembangan sikap transparan.

Mengenai jenis pelaporan beserta penjelasannya, diatur dalam Bab Keuangan UPK.

H. Evaluasi Kinerja Pengurus UPKEvaluasi kinerja UPK dilakukan oleh BP UPK, PJOK dan BKAD serta FK (untuk

kecamatan aktif) dan hasil evaluasi disampaikan ke masyarakat melalui forum MAD. Adapun hasil evaluasi tersebut sebagai dasar pertimbangan forum untuk memutuskan laporan pertanggungjawaban UPK diterima, ditolak atau diterima dengan catatan, dan evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahun.

I. Prosedur pemutusan hubungan kerja UPKBerdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pertimbangan forum, maka UPK bisa dilakukan

pemutusan hubungan kerja. Jika BP UPK menemukan adanya pelanggaran prosedur maupun kode etik oleh UPK,

maka prosedur yang ditempuh, yaitu :a.Pengurus UPK diberi hak klarifikasi hasil temuan BP UPK kepada BKAD, BP UPK, PJOK,

dan FK.


b. BP UPK akan memberikan rekomendasi terhadap hasil temuan dan klarifikasi yang diberikan UPK.

c.Rekomendasi dari BP UPK dipakai sebagai bahan pertimbangan forum MAD untuk mengambil keputusan.

d. Pengurus UPK yang mengundurkan diri atau PHK diwajibkan mengadakan serah terima pekerjaan ke BKAD.

J. Katagori pelanggaran Kode Etika. Pengurus UPK menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadib. Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dengan mengatasnamakan orang lainc. Pengurus UPK meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat berdomisili

pengurus UPK tersebutd. Pengurus UPK meminjam uang di kelompok yang bukan anggota kelompok tersebute. Pengurus UPK menerima uang transport, hadiah, kompensasi pencairan atau lainya

yang berupa uang dari kelompok dan masyarakat desa.

K. Katagori pelanggaran Prosedur.a. Pengurus UPK tidak masuk selama 3 hari berturut – turut tanpa Pemberitahuan

tertulis kepada PJOK. b. Pengurus UPK tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinyac. Pengurus UPK mencairkan dana tidak sesuai keputusan MADd. Pengurus UPK dalam menjalankan tugasnya mengabaikan aturan yang ada baik yang

ditetapkan dalam MAD maupun aturan dalam PNPM-MP

L. Katagori Kinerja RendahPengurus UPK tidak mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan. Realisasi

minimal bagi UPK adalah sekurang – kurangnya 80% dari target yang telah ditetapkan. Jika realisasi target kurang dari 80%, maka pengurus UPK dapat diberhentikan.

M. Laporan Pertanggungjawaban UPKa. Laporan pertanggungjawaban UPK dilakukan dihadapan forum MAD dan difasilitasi

oleh Pengurus BKADb. LPJ dilakukan minimal satu tahun sekali selambat-lambatnya pada bulan Maret c. Laporan yang akan di pertanggungjawabkan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan

Pengawas UPKd. Materi LPJ minimal terdiri dari ;

o Laporan Keuangan (per Desember) ; Neraca Laporan Operasional Laporan Perkembangan Pinjaman (SPP) Laporan Kolektibilitas Pinjaman (SPP) Rekonsiliasi Rekening

o Rencana dan realisasi Kerja tahun laluo Rencana kerja tahun berjalan (Proyeksi Laporan Keuangan)


BAGIAN III

PENGELOLAAN PERGULIRAN

A. DASAR-DASAR PENGELOLAAN DAN ATURAN POKOK PERGULIRAN

Upaya pelestarian dan pengembangan dana bergulir yaitu dengan membuat aturan dan prosedur perguliran. Pembuatan aturan dan prosedur perguliran tersebut perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut :

1.1. Dasar-dasar pengelolaan dana bergulir.

a. Pelestarian kegiatan pinjaman Tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya. Dana pinjaman dimaksud sebagai modal usaha bagi masyarakat utamanya

masyarakat miskin yang produktif. Pengelolaan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk menjamin kesehatan UPK dan pelayanan pinjaman kepada masyarakat, saldo kas maksimal 3% dan saldo Bank maksimal 10% dari total dana bergulir.

Pembagian dana surplus dilakukan setelah memperhitungkan resiko pinjaman sebagaimana ketentuan didalam penilaian kesehatan UPK.

Pembagian dana surplus UPK diutamakan untuk : Dana sosial Orang miskin minimal 10 % Penambahan Modal minimal 50 % BKAD maksimal 5 % BP UPK maksimal 5 % Pengembangan kelembagaan UPK dan Kelompok maksimal 10% Bonus pengurus UPK maksimal 5 %

b. Pelestarian prinsip PNPM-MPPrinsip-prinsip PNPM-MP selalu menjadi acuan dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir terutama : transparansi, partisipasi, dan keberpihakan kepada orang miskin serta pada kaum perempuan. Misalnya : calon pemanfaat yang ada di kelompok peminjam lebih mengutamakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan lain.

c. Pelestarian KelembagaanPengelolaan dana bergulir harus tetap menggunakan kelembagaan yang ada diPNPM-MP , seperti : BKAD, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), musyawarah desa, tim verifikasi, dsb.

d. Pengembangan KelompokDalam pengelolaan dana bergulir harus memperhatikan pengembangan kelompok bahkan pengembangan usaha pemanfaat.

1.2. Aturan pokok perguliran.Aturan pokok perguliran minimal harus memuat hal-hal berikut :a. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.c.Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha

Bersama.d. Setiap usulan harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.e. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.f. Jadwal angsuran disesuaikan dengan Tanggal Pencairan ke Kelompok.


g. Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar..h. Tidak diperbolehkan melakukan pembagian jasa pinjaman / pendapatan sebelum

memperhitungkan resiko pinjaman.

B. POLA MEKANISME DAN PROSEDUR PERGULIRAN

2.1. Pola perguliran

Pelestarian dana bergulir melalui kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) harus tetap memperhatikan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan yang berada di kecamatan dan desa. Dengan demikian maka pemanfaatan dana tersebut dapat memicu bergeraknya kemandirian ekonomi masyarakat, mengembangkan potensi kegiatan kaum perempuan, dan mendorong peningkatan peran dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melalui mekanisme manajemen pembangunan yang transaparan dan partisipatif ditingkat kecamatan dan desa.Pola perguliran yang dilakukan adalah pola perguliran di tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kesesuaian dengan cakupan wilayah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip PNPM-MP . Pengelolaan perguliran di tingkat kecamatan dilakukan oleh UPK dan BKAD dengan melibatkan lembaga-lembaga: BP-UPK, Tim Verifikasi, dan Kelompok.

2.2. Aturan perguliran

2.2.1. Waktu PerguliranPerguliran dapat dilakukan setiap 3 bulan atau disesuaikan dengan kondisi keuangan SPP yang ada.

2.2.2. Desa Penerima PerguliranSetiap desa di kecamatan Rogojampi berhak mengikuti perguliran.

2.2.3. Jenis dan Fungsi Kelompok

2.2.3.1. Jenis kelompok pemanfaat Kelompok simpan pinjam, adalah kelompok yang mengelola simpanan (tabungan)

anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota Kelompok usaha bersama, adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha sejenis

yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok. Kelompok Aneka Usaha : adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha

bermacam-macam atau yang dikelola secara individual oleh masing-masing anggota

2. 2.3.2. Fungsi kelompok pemanfaat Kelompok sebagai pengelola pinjaman Kelompok sebagai penyalur pinjaman

2.2.3.3. Kelompok Pemanfaat Dana Bergulir Kelompok SPP yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok yang sebelumnya

telah menerima pinjaman dan kelompok yang belum pernah menerima pinjaman dari UPK.

Jenis kelompok SPP yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama.

Kelompok yang sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK berhak mengikuti perguliran jika tingkat pengembalian pinjaman sebelumnya minimal 80%.


2.2.4. Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok2.2.4.1. Berkas usulan Kelompok Simpan Pinjam meliputi :

a. Surat permohonan pinjaman / kreditb. Surat rekomendasi dari kepala desa.c. Rencana kegiatan kelompok.d. Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng.e. Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku.f. Surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman kepada pihak bank atau lembaga

keuangan lainnya.g. Rekapitulasi calon pemanfaat.

2.2.5. Verifikasi Usulan Permohonan Pinjaman Kelompoka. Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke

UPK untuk diadministrasikan, kemudian BKAD menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi usulan.

b. Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.

c. Kegiatan verfikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.d. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang

masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan.e. Aspek penilaian Verifikasi untuk kelompok simpan pinjam dan simpan pinjam

perempuan meliputi :1). Pengalaman kegiatan simpan pinjam.2). Organisasi.3). Kondisi kegiatan simpan pinjam saat ini.4). Penilaian rencana kegiatan.5). Aktifitas kegiatan kelompok6). Kelayakan Kelompok7). Kualitatif kapasitas Usaha.

f. Tim Verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman.

g. Rekomendasi layak diberikan kepada kelompok yang hasil penilaian pada lembar verifikasi nilai totalnya ≥ 65.

h. Rekomendasi tidak layak diberikan kepada kelompok yang hasil penilaian pada lembar verifikasi nilai totalnya < 65.

i. Usulan yang tidak layak dapat memperbaiki usulannya untuk mengajukan usulan pada periode perguliran berikutnya.

2.2.6. Penetapan Pendanaan Usulan Permohonan Pinjaman Kelompoka. Penetapan pendanaan atas “usulan permohonan pinjaman kelompok dilakukan pada

musyawarah khusus perguliran.b. Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat

dipertimbangkan untuk mendapatkan penetapan pendanaan.c. Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD bersama wakil masyarakat

terpilih pada musyawarah khusus Perguliran.d. Musyawarah khusus perguliran dapat dilakukan satu kali dalam satu bulan.

2.2.7. Pengembalian Pinjaman


a. Tata cara pengembalian pinjaman diputuskan oleh BKAD pada musyawarah khusus dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari Tim Verifikasi, UPK, dan BP-UPK.

b. Jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) bulan. c. Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodic yaitu bulanan yang

diangsur sesuai dengan tanggal pencairan pada masing-masing kelompok

2.2.8. Jasa Pinjamana. Semua pinjaman dari dana bergulir harus dikembalikan disertai dengan jasa

pinjaman.b. Cara pengembalian pinjaman per-“bulan”, jasa pinjaman yang dibebankan adalah

1,5% per bulan

2.2.9. Pencairan dana pergulirana. Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak

menerima pencairan dana perguliran. b. Perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok harus ditanda tangani terlebih dahulu

sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan.

c. Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan, dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembalian pinjamannya 100% (lunas).

d. Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya.

2.2.10. IPTW (Insentif Pengembalian tepat Waktu)a. Kelompok pemanfaat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan

syarat-syarat :i. Pengembalian pinjaman (periodic) pokok dan jasa selalu tepat waktu.

ii. Pelunasan pinjaman pokok dan jasa pinjaman tepat sesuai jangka waktunya atau sebelumya.

b. Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) diberikan kepada kelompok jika kelompok telah melunasi pinjaman pokok dan jasa serta terpenuhinya syarat-syarat sesuai poin diatas.

c. Besarnya IPTW yang diberikan kepada kelompok pemanfaat dibedakan berdasarkan cara pengembalian pinjaman / resiko pinjaman.

d. IPTW yang diberikan kepada kelompok adalah 10 % dari 1 bulan jasa pinjaman.

2.2.11. Sanksia. Jika angsuran pengembalian pinjaman kelompok tidak sesuai dengan jadwal

pengembalian maka diberlakukan denda.b. Besarnya denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak

adalah sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit

c. Denda efektif diperlakukan Tiga hari setelah jatuh tempod. Jika lamanya waktu menunggak sudah memenuhi kriteria pinjaman

bermasalah, maka akan diberlakukan penanganan secara khusus penyehatan pinjaman bermasalah.


2.3. Mekanisme dan Prosedur Perguliran

2.3.1. Persiapan Pergulirana. UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap

digulirkan oleh UPK.b. Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa / kelompok

yang berhak berpartisipasi dalam perguliran.c. Surat pemberitahuan tersebut harus diketahui oleh BKAD dengan tembusan ketua

PjOK dan Camat.d. Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :

1). Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa.

2). Daftar desa / kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran.3). Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalian gagasan / persiapan

penyusunan usulan usaha.e. Ketua UPK mengajukan permohonan kepada ketua BKAD agar menugaskan Tim

Verifikasi untuk melakukan Verifikasi Ususlan kelompok dan selanjutnya diselenggarakan MAD Khusus Perguliran, tembusan kepada PjOK.

f. Ketua BKAD mengundang semua pihak yang terkait untuk menghadiri musyawarah Antar Desa Khusus Perguliran.

g. Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi.

2.3.2. Usulan Permohonan Pinjamana. Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan

ke UPK.b. UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok. c. Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus

dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi. d. Kegiatan verfikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.e. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman

yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan.f. Tim Verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap

usulan permohonan pinjaman.g. Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditanda-tangani oleh semua anggota Tim

Verifikasi.

2.3.3. Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjamana. Agar proses perguliran dana SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka

pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa.

b. Pelaksanaan musyawarah Antar Desa khusus perguliran dipimpin oleh ketua BKAD.c. Musyawarah Antar Desa khusus perguliran harus dihadiri oleh BKAD, UPK, TV, BP-

UPK, wakil masyarakat yang dipilih melalui Forum MAD, dan wakil kelompok pengusul.

d. Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan.

e. Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran.


f. Hasil musyawarah khusus perguliran dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua BKAD dan wakil masyarakat serta diketahui dan ditanda tangani oleh Camat.

2.3.4. Pencairana. Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak

menerima pencairan dana perguliran. b. Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh

pemanfaat.c. Perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok harus ditanda tangani terlebih dahulu

sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan.

d. Untuk kelompok yang yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan, dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembalian pinjamannya 100% (lunas).

e. Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya.

f. Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan.

2.3.5. Pengembalian PinjamanPengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan / disepakati.

ALUR MEKANISME DAN PROSEDUR PERGULIRAN

FORUM MAD

PERSIAPAN USULAN PENETAPAN PENDANAAN

PENCAIRAN

Musyawarah khususperguliranBKAD


UPKK

Informasi rencana

perguliran

Desa/Kelompok- penggalian

gagasan dan rencana usulan

UPK TV

USULAN KELOMPOK

Rekomendasi

Pembahasan dan

penetapan pendanaan

UPK

Pencairan dana

Kelompok pemanfaat

UPK TV BP WM

Pengembalian pinjaman dana bergulir

Ctt : WM = wakil masyarakat

C. DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI PINJAMAN

3.1. Dokumentasi pinjamanDokumentasi pinjaman adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian pinjaman yang merupakan bukti perjanjian / ikatan hukum antara UPK dengan kelompok pemanfaat dan bukti kepemilikan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum.Dokumen pinjaman mencakup :1. Berkas usulan Kelompok (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan).2. Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok pemanfaat.3. Dokumen proses verifikasi dan rekomendasi Tim Verifikasi.4. Dokumen proses penetapan pendanaan.5. Dokumen pencairan pinjaman.6. Kartu pinjaman kelompok pemanfaat.7. Dokumen / catatan yang diperoleh dalam kegiatan pembinaan selama berjalannya

pinjaman sampai pelunasan.

2.1. Administrasi pinjamanAdministrasi pinjaman adalah pengelolaan atas dokumen-dokumen yang diperoleh selama pinjaman tersebut berlangsung.Pengelolaan tersebut mencakup :1. pencatatan / registrasi2. Penyimpanan berkas.3. Pengamanan berkas pinjaman.4. Review setiap periode tertentu.5. Monitoring.6. Pengurangan (retensi) berkas.

D. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PINJAMAN KELOMPOK

Pengawasan pinjaman Kelompok.Pengawasan pinjaman kelompok adalah pengawasan yang dilakukan oleh UPK terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman mulai dari permohonan sampai penyelesaian pinjaman.


Prosedur pengawasan :a. Pengawasan terhadap proses usulan permohonan pinjaman kelompok, yaitu UPK

memastikan kelengkapan dokumen usulan/ proposal yang terdiri dari ;(i) Surat Permohonan Kredit(ii) Profil Desa(iii) Daftar Anggota Kelompok(iv) Rekapitulasi Pinjaman SPP(v) Surat Pernyataan Tanggung Renteng (vi) Rencana Pengembalian Angsuran/ kredit(vii) Daftar Calon Peminjam(viii) Foto Copy KTP/Tanda Pengenal lainnya.(ix) Foto Copy Buku Tabungan(x) Berita Acara Musyawarah Kelompok

b. Pengawasan terhadap proses verifikasi usulan, UPK memastikan bahwa Tim verifikasi telah melakukan penilaian terhadap usulan kelompok dengan benar.

c. Pengawasan terhadap proses penetapan pendanaan, UPK memastikan bahwa penetapan usulan telah mengacu kepada hasil verifikasi.

d. Pengawasan terhadap perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok pemanfaat, UPK memastikan kelengkapan isi dan keabsahan Surat Perjanjian Kredit

e. Pengawasan terhadap proses pencairan dana dari UPK ke kelompok, dan dari kelompok ke peminjam,

f. Pengawasan terhadap pengadministrasian pinjaman di kelompokg. Pengawasan terhadap perkembangan usaha pemanfaat dalam kelompokh. Pengawasan terhadap pinjaman yang cenderung non lancar (berpotensi bermasalah)i. Pengawasan terhadap tahapan proses pelunasan pinjaman.

Pembinaan pinjaman.

Pembinaan pinjaman adalah upaya pembinaan yang berkelanjutan (mulai dari pencairan pinjaman kepada kelompok pemanfaat sampai dengan pinjaman dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya).

4.2.1. Tujuan

Tujuan dilakukan pembinaan pinjaman adalah :1. Menjaga agar pelaksanaan pencairan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan.2. Memastikan penggunaan pinjaman sesuai dengan rencana penggunaannya3. Memastikan arus keuangan kelompok benar-benar digunakan untuk membayar

kembali pinjamannya.4. Mengetahui perkembangan kegiatan / usaha kelompok dan membantu memecahkan

permasalahannya.

4.2.2. Pelaksanaan pembinaan :

Pembinaan dapat dilakukan melalui pembinaan secara administrative (off site) dan pembinaan secara langsung di lapangan (on site). a Pembinaan administrative (off site) :

1). Memelihara berkas pinjaman kelompok pemanfaat sejak usulan permohonan pinjaman sampi dengan pencairan pinjaman serta informasi-informasi pendukung lainnya yang diterima oleh UPK.


2). Memelihara laporan kunjungan kelompok pemanfaat dan melakukan analisa terhadap perkembangan kegiatan kelompok pemanfaat sesuai dengan hasil kunjungan, jika terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti maka segera menyusun rencana tindak lanjut.

3). Melakukan pemantauan terhadap perkembangan pinjaman kelompok pemanfaat melalui laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas SPP.

4). Melakukan review terhadap pinjaman kelompok yang sedang berjalan secara berkala. Review pinjaman kelompok dapat meliputi :(a) Review dokumen pinjaman.(b) Review kondisi kegiatan / usaha dan keuangan kelompok.(c) Review kelembagaan kelompok, misalnya aturan-aturan pinjaman dan

pengembalian anggota, dll.

b Pembinaan secara langsung (on site) :1) Melakukan evaluasi terhadap penggunaan pinjaman apakah pinjaman yang

diberikan UPK dipergunakan sesuai dengan rencana dan tujuan semula. Jika terjadi penyimpangan UPK harus segera melakukan teguran dan mencari solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko pinjaman.

2) Memantau perputaran keuangan kelompok.3) Memantau perkembangan kegiatan / usaha kelompok pemanfaat.4) Memantau aktifitas kepengurusan kelompok, apakah pengurus berfungsi secara

aktif, kegiatan-kegiatan kelompok berjalan dengan baik dan rutin, apakah terjadi pergantian pengurus kelompok.

5) Memantau dan membina kelengkapan dan ketertiban administrasi kelompok terutama administrasi keuangan.

6) Terhadap kelompok pemanfaat yang menunjukkan tanda-tanda bermasalah, maka frekuensi kunjungan lapangan dan pembinaan harus ditingkatkan.

E. PENGAMANAN PINJAMAN KELOMPOK

Pengamanan yang dimaksud disini adalah perlindungan dari aspek hukum atas penyaluran pinjaman PNPM-MP, Dalam setiap tahapan penyaluran harus didasari oleh adanya dokumentasi yang berkesinambungan yang menunjukkan suatu alur yang tidak dapat dipisahkan mulai dari pembentukan kelompok.

Keputusan MADKeputusan MAD Khusus Perguliran harus didasari oleh Rekomendasi Tim Verifikasi dan dibuatkan Berita Acara MAD Khusus Perguliran yang hasil keputusan MAD Perguliran meliputi :

a. Jumlah Yang Diterimab. Jasa Pinjamanc. Jangka Waktu dan Jadwal Pengembaliand. Persyaratan Pencairan.Keputusan ini harus dibuatkan Notulen Rapat Keputusan dengan tujuan bahwa telah dilakukan evaluasi akhir atas permohonan Kelompok, dan keputusan ini bersifat final tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh MAD, sehingga persyaratan yang dituangkan dalam keputusan ini dipakai sebagai persyaratan pencairan Pinjaman.

Pernyataan Tanggung RentengPernyataan tanggung renteng adalah sejenis jaminan oleh anggota kelompok agar secara kelembagaan kelompok bertanggung jawab.. Tujuan sebenarnya adalah sebagai moral obligation, dan mendidik/melatih masyarakat untuk terbiasa dengan pola jaminan seperti perbankan.


Akta Janji Membayar (PROMES)Akta ini dibuat dengan dasar yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang menyebutkan janji membayar secara lunas pada waktu yang ditetapkan dengan dilampiri skedul angsuran. Tujuan akta ini adalah mendidik masyarakat agar melakukan pemenuhan kewajiban secara tepaat waktu.

5.8. Tanda Terima UangTanda terima uang dimaksud disini adalah semacam kuitansi yang menunjukkan bahwa Peminjam Telah secara penuh menerima uang sesuai dengan Pinjaman yang diterima. Jika diterima secara bertahap maka Tanda Terima Uang juga terdiri dari beberapa lembar sesuai dengan tahapan.

BAGIAN IV

KEUANGAN UPK

A. Perencanaan keuangan UPK

Perencanaan keuangan adalah seluruh perhitungan / kalkulasi rencana keuangan yang mencakup : sumber pendapatan, jenis-jenis biaya, penerimaan, pengeluaran, asumsi-asumsi dan indikator-indikator keuangan yang mengikuti proses perencanaan. Tujuan perencanaan keuangan :a. Adanya rencana kerja yang terukur.b. Sebagai alat koordinasi bagi UPK dalam rangka mencapai rencana yang telah

ditetapkan.c. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan rencana kerja, sekaligus dipakai alat

evaluasi dan penetapan tindak lanjut.d. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian jalannya kegiatan UPK.

Jenis-jenis perencanaan keuangan UPK terdiri dari Rencana anggaran dan proyeksi arus kas UPK.

a. Rencana anggaran UPKRencana anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan UPK yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk periode tertentu di masa mendatang.Rencana anggaran UPK meliputi ; Rencana Pendapatan Rencana Biaya

Komponen dalam penyusunan anggaran pendapatan dan biaya.

1. Pendapatan, terdiri dari :- Pendapatan jasa pinjaman SPP. Untuk perhitungan rencana pendapatan mengacu

pada target pengembalian pinjaman lancar diestimasikan 100 % sementara dengan collectibilitas 3 dengan estimasi 10 % disesuaikan dengan kemampuan UPK dalam menangani tunggakan.


- Pendapatan bunga bank, dengan perhitungan estimasi dari saldo rata-rata dana yang ada di rekening dengan asumsi bahwa cash on hand relative kecil.

- Pendapatan operasional lainnya, dengan perhitungan estimasi penerimaan diluar operasional jasa dan bunga bank misalkan denda keterlambatan pembayaran pinjaman.

- Pendapatan non operasional, dengan dasar perhitungan atau estimasi pada transaksi penjualan inventaris yang telah habis buku atau penerimaan dari pembulatan pembayaran angsuran pinjaman atau transaksi diluar operasional UPK.

2. Biaya terdiri dari :- Biaya operasional UPK, adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

mendanai kegiatan operasional UPK, dengan perhitungan seperti biaya honor, administrasi dan kantor, transport, listrik dan telepon, sewa kantor dan penyusutan inventaris serta biaya yang berkaitan dengan operasional UPK.

- Biaya non operasional UPK adalah estimasi pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pendukung operasional UPK, seperti biaya forum MAD, biaya Badan pengawas UPK, pajak dan administrasi bank serta sumbangan sosial, serta biaya pembulatan transaksi yang ada.

- Biaya penghapusan piutang, adalah biaya yang dibebankan akibat adanya penghpusan piutang yang sudah tidak dapat tertagih yang aturannya sesuai aturan dalam PNPM-MP.

- Catatan : dalam program belum diijinkan untuk melakukan transaksi penghapus bukuan, sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk sebuah tanggung jawab.

b. Proyeksi arus kas UPKProyeksi arus kas adalah suatu proyeksi aliran kas yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh sumber-sumber penerimaan kas dan seluruh pos-pos pengeluaran kas UPK dalam satuan moneter untuk periode tertentu di masa mendatang.

Komponen dalam penyusunan arus kas

1. Penerimaan, terdiri dari :

- Penerimaan transfer dari KPPN ( selama ada program ) atau penerimaan dari pihak ketiga (pinjaman pihak luar )

- Pengembalian angsuran ( pokok dan bunga ) SPP. Untuk perhitungan pengembalian pinjaman dari kelompok dapat membuat estimasi dengan menggunakan beberapa asumsi, misalnya harapan pengembalian yang akan diterima berasal dari target pengembalian pinjaman dengan kategori lancar, sementara yang kategori collektibilitas diatas 3 sebesar 10 % sesuai dengan rencana penyelesaian masalah/tunggakan pinjaman.

- Pendapatan bunga bank, untuk memperkirakan besarnya bunga bank dapat diestimasi menggunakan rata-rata saldo bank pada data tahun lalu dengan asumsi bahwa cash on hand sangat kecil / sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Penerimaan lainnya, adalah penerimaan kas atau bank yang berasal dari sumber lain baik merupakan pendapatan atau bukan.

2. Pengeluaran, terdiri dari :

- Pencairan dana kegiatan program, adalah alokasi dana yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan sarana / prasarana maupun SPP termasuk dana operasional


TPK. Rencana dan jumlah dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan rencana /jadwal pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pengeluaran biaya operasional UPK, adalah biaya yang pengeluarannya ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional UPK seperti honor, administrasi, transportasi, sewa kantor, biaya penyusutan, serta biaya operasional lainnya. Pengeluaran ini disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah disusun dalamn periode yang sama.

- Pengeluaran biaya non operasional UPK, adalah pengeluaran untuk mendanai biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan operasional UPK, misalnya pajak dan administrasi bank, biaya forum MAD, badan pengawas UPK, sumbangan dan lainnya.

- Pengeluaran untuk investasi atau pembelian inventaris, adalah pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan barang / inventaris atau investasi lainnya.

- Pencairan dana untuk mendanai perguliran baik SPP.

B. Administrasi dan laporan keuangan UPK

a. Dana-dana PNPM-MP Yang dimaksud dengan dana adalah semua jenis uang tunai, saldo rekening, saldo tabunganm, deposito, yang dapat segera dijadikan sebagai sumber pembiayaan kegiatan PNPM-MP . Dengan demikian dana mencakup uang tunai dan saldo bank.

b. Administrasi keuangan UPK.Pada dasarnya administrasi keuangan mencakup : pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Administrasi keuangan diperlukan sebagai bahan informasi pembuatan pelaporan kondisi keuangan secara utuh. Dengan demikian administrasi harus secara rinci dan detail baik untuk kas maupun bank. Pemisahan administrasi berdasarkan penggolongan dana UPK adalah sebagai berikut :

1. Dana DOK2. Dana BLM/BPPK/KOLEKTIF3. Dana operasional UPK.4. Dana pengembalian pinjaman SPP

Pemisahan administrasi ini bertujuan untuk fungsi :1. Pembelajaran dalam peberdayaan.2. Kemudahan supervisi dan monitoring penggunaan dana.3. Kemudahan pengendalian pengelolaan keuangan UPK.

Pemisahan administrasi mencakup administrasi kas dan administrasi bank, sehingga dibutuhkan :1. Buku kas harian (untuk administrasi uang kas).2. Buku bank harian (untuk administrasi uang di bank)

Dengan demikian maka pola administrasi keuangan UPK meliputi :1. Rekening Bank : DOK, BPPK, Operasional UPK, Pengembalian SPP.2. Buku Bantu bank / buku bank harian : DOK, BPPK, Operasional UPK, Pengembalian

SPP.3. Buku kas harian : DOK, BPPK, Operasional UPK, Pengembalian SPP.


c. Laporan keuangan UPKJenis pelaporan Pelaporan keuangan UPK mencakup hasil kegiatan dan kondisi keuangan terakhir yang meliputi :

1. Realisasi pencairan BLM ke Desa (jika UPK mengelola BLM)Laporan ini melaporkan perkembangan daya serap desa atas BLM secara periodik yang terdiri dari perkembangan daya serap pada setiap kegiatan masing-masing desa.

2. Neraca keuangan UPK.Neraca keuangan UPK adalah laporan posisi keuangan UPK pada saat tertentu yang memuat nilai kekayaan dan penggunaan dana berdasarkan alokasi masing-masing kegiatan secara utuh, sumber dana dari KPPN, laba dan hutang. Untuk kebutuhan analisa keuangan, UPK yang mengelola dana bergulir dapat melakukan pemisahan neraca dengan membuat neraca khusus pengelolaan dana bergulir.

3. Laporan operasionalLaporan operasional pada dasarnya merupakan laporan yang menjelaskan jumlah pendapatan yang diterima dari berbagai sumber dan biaya yang dikeluarkan untuk berbagai pos dalam periode tertentu.

4. Laporan perkembangan pinjaman Laporan perkembangan pinjaman adalah laporan yang menjelaskan perkembangan pinjaman dalam suatu kecamatan yang menyangkut : realisasi pencairan pinjaman, target pengembalian, realisasi pengembalian, saldo pinjaman, tingkat pengembalian dan jumlah tunggakan.

5. Laporan kolektibilitas Laporan kelektibilitas adalah laporan yang menjelaskan kualitas pinjaman yang didasarkan pada lamanya tunggakan dan juga memberikan informasi tingkat resiko pinjaman.1) Kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan kolektibilitasnya, penetapan tingkat

kolektibilitas aktiva produktif didasarkan :(a) untuk pinjaman yang diberikan didasarkan pada ketepatan pembayaran

kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan

(b) untuk aktiva produktif lainnya disdasarkan pada tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dalam aktiva produktif tersebut serta tingkat penghasilannya.

2) Penanaman dana dalam aktiva produktif harus dinilai dengan seksama sehingga dalam penentuan kolektibilitasnya disamping menggunakan unsur kuantitatif juga dilakukan penilaian atau judgement, Untuk memungkinkan lembaga melakukan judgemen atas kolektibilitasn aktiva produktifnya dan guna memperoleh keseragaman pelaporan dikemukakan pedoman penggolongan kolektibilitas.

3) berdasarkan penilaian yang dilakukan sesuai dengan angka 1, 2 dan 3, maka kolektibilitas aktiva produktif digolongkan sebagai lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

4) penggolongan kolektibilitas, atas dasar penggolongannya maka kriteria kolektibilitas pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut :(a) Lancar

Pinjaman digolongkan lancar apabila memenuhi criteria sebagai berikut:


(i) pinjaman dengan angsuran tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, bunga

(ii) terdapat tunggalan angsuran pokok tetapi belum melampaui 1 bulan bagi pinjaman yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari satu bulan atau belum melampaui 3 bulan bagi pinjaman yang ditetapkan masa angsurannya bulanan

(iii)terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi pinjaman yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari satu bulan atau belum melampaui 3 bulan bagi pinjaman yang ditetapkan masa angsurannya bulanan

(b) Kurang lancarPinjaman kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :(i) Pinjaman dengan angsuran terdapat tunggakan angsuran pokok yang

melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan

(ii) terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan

(c) DiragukanPinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman tersebut tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa pinjaman masih dapat diselamatkan.

(d) Macet(i) Pinjaman digolongkan macet apabila(ii) tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti

tersebut diatas(iii)memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak

digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan(iv)pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada team

penyelesaian atau pengadilan negeri6. Laporan kesehatan UPK

Laporan kesehatan UPK adalah laporan yang menjelaskan posisi tingkat kesehatan UPK.

d. Tutup buku dan alokasi laba UPK1. Periode pelaporan keuangan dan tutup buku :

a. Dilakukan pada setiap akhir bulan utuk kepentingan laporan bulanan.b. Berakhirnya masa jabatan pengurus UPK sebagai laporan pertanggungjawaban

UPK.c. Dilakukan per 31 Desember setiap tahunnya.

2. Pengalokasian laba/surplus untuk anggaran-anggaran seperti biaya BKAD MAD, biaya Badan Pengawas, penambahan modal, pengembangan kelembagaan, bonus pengurus UPK, dan dana sosial dapat dilakukan dengan ketentuan :a. Pengalokasian/pembagian keuntungan untuk anggaran/alokasi dana tertentu

hanya dilakukan setiap tutup buku akhir tahun (dari laba/surplus tahunan)b. Pengalokasian dilakukan setelah memperhitungkan nilai resiko pinjaman UPK

sesuai laporan kolektibilitas tahun yang bersangkutan serta dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan modal untuk kegiatan pinjaman UPK.


c. Pengalokasian untuk penambahan modal dibukukan sebagai Surplus ditahan pada neraca.

d. Pengalokasian untuk biaya BKAD dan Badan Pengawas langsung dieksekusi dan dikeluarkan dari laba/surplus UPK yang dilaporkan dalam laporan perubahan modal sebagai pengurang surplus/laba bersih. Biaya BKAD dan Badan Pengawas sesuai ketentuan masuk rekening BKAD/MAD untuk kemudian dibuat pembukuan/administrasi sendiri oleh UPK dan/atau BKAD. Untuk pelaporannya dibuat Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya BKAD /Badan Pengawas (terpisah sesuai peruntukannya).

e. Pengalokasian lainnya yang langsung dieksekusi dan dikeluarkan dari laba/surplus UPK adalah bonus UPK. Pada saat dikeluarkan, bonus UPK ini dilaporkan dalam perubahan modal sebagai pengurang surplus/laba bersih. Laporan semacam ini berlaku juga bagi pengalokasian surplus untuk hal lainnya yang langsung dieksekusi/dikeluarkan dari laba/surplus UPK.

f. Pengalokasian untuk pengembangan kelembagaan UPK dan kelompok, dana sosial bantuan masyarakat miskin serta alokasi-alokasi lainnya yang tidak dieksekusi / dikeluarkan secara langsung, dibukukan sebagai hutang. Pada saat alokasi/anggaran itu dikeluarkan, hutang akan berkurang sejumlah alokasi yang sudah terealisasi dan dicatat pada buku besar hutang. Untuk pelaporannya dibuat Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Pengembangan Kelembagaan UPK dan Kelompok/Dana Sosial (terpisah sesuai peruntukannya).

3. Alokasi laba UPK :a. Biaya BKAD maksimal 5%.b. Biaya Badan Pengawas maksimal 5%.c. Penambahan modal minimal 50%.d. Pengembangan kelembagaan UPK dan kelompok maksimal 10%.e. Bonus Pengurus UPK maksimal 5%.f. Dana sosial minimal 10%.

C. PENILAIAN KESEHATAN UPKAspek pengelolaan pinjamana. Aspek pengelolaan keuanganb. Aspek Kualitas kelembagaanc. Tingkat kesehatan UPK

Kelembagaan UPK dalam tahapan internalisasi (PNPM-MP) telah mengalami perubahan dari Unit Pengelola Keuangan (PNPM-MP ) menjadi Unit Pengelola Kegiatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan pengelolaan dana pinjaman (termasuk dana perguliran) .Pada pertengahan perjalanan PNPM-MP dilakukan pemetaan UPK phased out (tidak mengelola BLM) dengan tujuan sebagai dasar untuk menentukan pola penguatan dan mengetahui potensi pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing UPK. Pemetaan dilakukan dengan melakukan evaluasi (tiga) aspek pemetaan : Aspek Resiko Pinjaman (melakukan evaluasi kondisi resiko pinjaman), Aspek Produktifitas (melakukan evaluasi potensi produktifitas ) dan Aspek Kualitatif Pengelolaan (melakukan evaluasi kondisi dukungan pengelolaan secara kualitatif). Hasil pemetaan adalah memberikan kategorisasi UPK kedalam Potensial atau Kurang Potensial. Dengan demikian pemetaan bukan sebagai penilaian yang bersifat penilaian (rating) tetapi sebagai hasil identifikasi UPK untuk penguatan selanjutnya.Pada PNPM-MP kelembagaan UPK dalam tahapan institusionalisasi (pelembagaan) dan diarahkan sebagai lembaga pelaksana pengelola program untuk masyarakat selain pengelola kegiatan pendanaan usaha skala mikro (microfinance) dan dalam tahap ini PPK juga memberikan dukungan penguatan melalui Konsultan Pendamping UPK yang memberikan penguatan dalam hal: (1) Kelembagaan UPK dan kelembagaan pendukung untuk bertujuan menjadi lembaga yang


mempunyai akuntabilitas; (2) Penguatan Pengelolaan Keuangan bertujuan meningkatkan kapasitas sebagai pengelola keuangan yang transparan untuk berbagai pendanaan program; (3) Penguatan Pengelolaan Pinjaman bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola dana bergulir yang mempunyai akuntabilitas yang baik; (4) Pengembangan Jaringan bertujuan untuk membuka jaringan berbagai program masyarakat dari berbagai sumber penyedia program.Pengembangan jaringan akan dapat berjalan dengan baik jika kelembagaan UPK sudah dianggap memadai atau akuntabel, sehingga proses penguatan yang menjadi prioritas adalah Penguatan Kelembagaan, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Pinjaman. Sebagai upaya penyiapan pengembangan jaringan tersebut maka diperlukan penilaian terhadap hasil penguatan yang telah dilakukan. Penilaian yang dimaksud adalah Penilaian Kesehatan UPK.

Tujuan Penilaian Kesehatan UPK adalah :1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan (rating) UPK dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan

pinjaman dan kelembagaan.2. Untuk membuat kategorisasi penilaian UPK yang standar secara nasional dan sesuai dengan

PPK.3. Untuk memberikan informasi yang standar tentang kondisi UPK kepada pihak lain yang akan

bekerjasama atau membentuk jaringan dengan UPK.

Proses penilaian kesehatan dilakukan dengan melakukan pengujian aspek-aspek yang dianggap mendukung dalam pengelolaan program pelestarian , meliputi :1. Aspek kelembagan : melakukan penilaian apakah kelembagaan UPK dan pendukung

mempunyai sistem/aturan yang memadai untuk pengelolaan program dan pelestarian, mempunyai kapasitas SDM yang mendukung, proses yang transparan, dan hasil akuntabel. Penilaian kelembagaan ini tidak hanya lembaga UPK saja tetapi termasuk lembaga pendukung yang menjamin operasionalisai UPK yang meliputi :

a. Forum MAD/BKAD sebagai pemegang keputusan tertinggi masyarakat dalam menentukan kebijakan UPK

b. Tim Verifikasi sebagai lembaga pendukung untuk proses perencanaan kegiatanc. Badan Pengawas UPK sebagai lembaga pengawas secara operasional UPK

Dengan dilakukannya penilaian kelembagaan pendukung tersebut diharapkan akan memberikan standar kelembagaan UPK yang memadai dalam kaitan dengan pengelolaan program dan pelestarian program baik yang berasal dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain.

2. Aspek Keuangan : melakukan penilaian sistem/aturan pengelolaan keuangan yang mencakup proses perencananan, pelaporan dan hasil (performance) pengelolaan.Dalam penilaian aspek ini menekankan kesiapan UPK dalam mengelola keuangan program apapun atau proyek apapun dikemudian hari, karena penilaian didasarkan pada pengelolaan transaksi keuangan yang normatif dengan standar minimal.

3. Aspek Pengelolaan Pinjaman: melakukan penilaian sistem/aturan perguliran, kondisi permodalan dan hasil (performance) pengelolaan pinjaman. Hasil penilaian aspek ini memberikan indikasi tentang kesiapan UPK dalam mengelola kegiatan pinjaman baik secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat diketahui prospek pinjaman yang dikelola pada masa mendatang.Masing – masing aspek akan dirinci dengan indokator-indikator penilaian yang sesuai dengan tujuan dan prinsip PPK dengan tabel aspek penilaian sebagai berikut:


ASPEK PENILAIAN JUMLAH INDIKATOR

NILAI MAKSIMAL

BOBOT PENILAIAN

KELEMBAGAAN UPK 10 30 30 %

KELEMBAGAAN PENDUKUNG UPK 20 60 25 %

PENGELOLAAN KEUANGAN 20 60 25 %

PENGELOLAAN PINJAMAN 10 30 20 %

Proses penilaian sampai dengan mendapatkan nilai kesehatan dengan melakukan tahapan sebagai berikut :1. Melakukan penilaian indikator kemudian menjumlahkan untuk masing-masing aspek

penilaian. Hasil penjumlahan masing-masing aspek dimasukkan dalam tabel Total Nilai pada masing-masing aspek penilaian.

2. Perhitungan Nilai Konversi dilakukan dengan membagi Total Nilai dengan Nilai Maksimal dan hasilnya dikalikan dengan angka 100.

3. Perhitungan Nilai Akhir dilakukan dengan mengalikan Nilai Konversi dengan Bobot Penilaian masing-masing aspek penilaian.

4. Perhitungan Nilai Kesehatan dengan menjumlahkan Nilai Akhir masing-masing aspek penilaian.

Kategorisasi tingkat kesehatan UPK mengacu pada Nilai Kesehatan dengan mengunakan tabel sebagai berikut :

KATEGORI NILAI KESEHATAN

SEHAT DIATAS 80

CUKUP SEHAT ANTARA 60 S/D 80

TIDAK SEHAT DIBAWAH 60

D. PENYEHATAN PINJAMAN BERMASALAH

Nasabah Meninggal Force Majeur Kegagalan usaha kelompok dan Anggota Penggelapan / penyalahgunaan dana pinjaman

PENGERTIAN PINJAMAN BERMASALAH

Dalam lembaga keuangan/bank pinjaman bermasalah didasarkan pada tingkat kolektibilitas yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permasalahan : manajemen peminjam, tingkat pertumbuhan industri, pengembalian, permodalan, coverage jaminan, dsb.Penilaian Tingkat Kolektibilitas tersebut sulit diterapkan pada Pinjaman PNPM-MP karena beberapa faktor diantaranya : peminjam berkelompok, permodalan sulit dinilai, jaminan tidak ada, tidak ada “negative list” sektor usaha, dsb. Untuk menjembatani kebutuhan tentang “definisi “ Pinjaman Bermasalah yang sesuai dengan Penjelasan PTO adalah :

a. Tunggakan angsuran diatas 3 bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur tiap bulan..

b. Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok : kelompok bubar, konflik pengurus, dsb.


Kedua hal tersebut memang belum memperhatikan hal-hal yang bersifat kondisi usaha baik kelompok ataupun individu pemanfaat.

IDENTIFIKASI PINJAMAN BERMASALAH

Identifikasi Pinjaman bermasalah berawal dari data pinjaman yang ada di UPK, Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan Kolektibilitas. Hasil identifikasi sebagai instrument validasi kondisi sebenarnya pada kelompok yang dilakukan oleh UPK dengan Tim Verifikasi

KATEGORISASI PERMASALAHAN KELOMPOK

Adalah penggolongan kelompok bermasalah dilakukan berdasarkan:

1. Permasalahan Kelembagaan : adalah permasalahan yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan yang dibangun oleh PNPM-MP sebagaimana mestinya yaitu :

i. Permasalahan Kelompok Peminjam yang disebabkan oleh bubarnya kelompok, pengurus tidak aktif, aktivitas kelompok tidak ada,dsb

ii. Permasalahan Tim Verifikasi yang tidak berfungsi dengan semestinya dan mengakibatkan terjadinya kelompok fiktif, kelompok tidak ada usaha, dsb.

2. Permasalahan micro-finance adalah permasalahan yang disebabkan oleh karakter/itikad dan kemampuan usaha dengan kondisi sebagai berikut :

i. Pengurus atau anggota Kelompok Usaha Bersama mempunyai itikad untuk tidak mengembalikan.

ii. Kondisi usaha Kelompok Usaha Bersama tidak mampu mengembalikan.

iii. Pemanfaat dari kelompok Simpan Pinjam atau Aneka Usaha mempunyai itikad untuk tidak mengembalikan.

iv. Kondisi usaha pemanfaat tidak mampu mengembalikan .

v. Kesalahan pada penentuan jadwal pengembalian yang tidak sesuai dengan usaha .

3. Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaitu :

i. Penyelewengan atau pemotonngan pada saat alokasi dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, Ketua UPK, dsb, sehingga kelompok hanya mengakui dana yang diterima saja.

ii. Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana ke pemanfaat oleh ketua kelompok sehingga pemanfaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.

iii. Penyelewengan pengembalian oleh ketua kelompok, TPK (bagi lokasi yang masih menggunakan TPK), Pengurus UPK, dsb

4. Permasalahan Force Majeure adalah permasalahan diakibatkan oleh bencana alam, huru hara, perang dan kematian pemanfaat atau musibah yang bersifat bukan akibat dari kurangnya antisipasi resiko usaha. Contoh dari resiko usaha adalah gagal panen, ternak mati, perampokan, kebakaran lokasi usaha, dsb.

MEKANISME POLA PENYELAMATANMekanisme penentuan pola penyelamatan pinjaman diputuskan oleh MAD, berdasarkan hasil kategorisasi permasalahan kelompok dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan dana bergulir

1. Melakukan verifikasi kondisi kelompok untuk mengetahui permasalahan kelompok


2. Setelah diadakan Pertemuan dengan Kelompok Peminjam maka Tim harus menentukan Kriteria Kelompok dan Kategori Pinjaman.

3. Atas dasar Kategori Pinjaman tersebut Tim membuat Usulan Pola Penyelesaian yang akan diajukan kepada MAD.

4. Setelah diputuskan MAD maka harus dibuat “perjanjian tertulis yang baru” atas Pinjaman antara UPK dan Kelompok Peminjam.

E. KRITERIA PENILAIANKriteria Pinjaman Bermasalah ini merupakan langkah awal yang menentukan identifikasi permasalahan SPP, dengan demikian dasar penentuan kriteria ini adalah bersumber dari proposal/kesepakatan awal yaitu : KELEMBAGAAN KELOMPOK dan KEMAMPUAN USAHA

1. PENILAIAN KELEMBAGAAN KELOMPOK.Penilaian ini berdasarkan kondisi masing-masing jenis dan fungsi kelompok dikaitkan dengan upaya untuk mengembalikan Pinjaman . Penilaian diantaranya adalah :

a. Kewajaran dalam Penggunaan Pinjaman dan Administrasi :i. Apakah Pinjaman yang diterima digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan

proposal Awal ?ii. Apakah dalam menggunakan pinjaman dilakukan administrasi yang

memadai ?

b. Kepatuhani. Apakah dilakukan pembayaran-pembayaran yang sesuai dengan

kesepakatan pada beberapa bulan pertama ?ii. Apakah pengurus kelompok menghadiri pertemuan-pertemuan pembinaan,

pertemuan kelompok, dsb dalam rangka pengembalian pinjaman ?

c. Kemauan Pengurus Kelompoki. Apakah secara terbuka dan jujur kepada UPK mengungkapkan

permasalahan yang berkaitan dengan pengembalian ?ii. Apakah telah ada “upaya yang serius” untuk mengembalikan Pinjaman ?

iii. Apakah pengurus kelompok merasa “ ber tanggung jawab”

2. PENILAIAN KEMAMPUANPenilaian ini didasari kemampuan usaha dalam rangka pengembalian Pinjaman SPP yaitu INTERNAL dan EKTERNAL dengan penjelasan sebagai berikut :

a. PENYEBAB INTERNAL :Merupakan penyebab kemampuan pengembalian yang berasal dari usaha yang dibiayai oleh pinjaman PNPM-MP diantaranya :

i. Hasil Usaha : apakah hasil usaha secara keseluruhan mampu mengembalikan pinjaman ?

ii. Manajemen : apakah pengelolaan usaha dilakukan dengan baik “sesuai dengan kondisi usaha” ?

iii. Apakah anggota kelompok melakukan tanggung renteng ?iv. Aktivitas kelompok mendukung pengembalian ?

b. PENYEBAB EKSTERNALMerupakan penyebab kemampuan pengembalian yang berasal dari faktor eksternal usaha yang dibiayai oleh PinjamanPNPM-MP , diantaranya :

i. Aapakah kondisi pasar mampu menyerap produk/jasa yang dihasilkan ?ii. Apakah lingkungan kelompok mendukung berkembangnya usaha kelompok.


iii. Apakah kondisi alam yang ada mendukung usaha yang dilakukan ?

POLA PERHITUNGAN PENILAIAN

Untuk menyamakan persepsi penilaian maka perlu disepakati beberapa hal dibawah ini :1. Unsur-unsur Penilaian yang akan dimasukkan dalam penilaian. Contoh seperti diatas bahwa

dalam penilaian Kelembagaan Kelompok terdapat 7 unsur penilaian dan Kemampuan Usaha Kelompok mempunyai 7 unsur.

2. Bobot penilaian, misalnya : baik dengan bobot 3, cukup dengan bobot 2 dan kurang dengan bobot 1 untuk penilaian Itikad dan penilaian Kemampuan.

3. Rekapitulasi Penilaian masing-masing penilaian Itikad dan penilaian Kemampuan. Contoh diatas : Rekapitulasi penilaian Itikad menghasilkan 16 point dan Kemampuan menghasilkan 13 point.

4. Menentukan batas Nilai BAIK dan batas Nilai KURANG. Misalnya ditentukan bahwa yang dianggap baik dalam contoh diatas adalah masing-masing harus mempunyai point minimal 15 untuk kategori BAIK.

CONTOH TABEL PERHITUNGAN :KELEMBAGAAN :

KRITERIA PENILAIAN UNSUR PENILAIAN HASIL NILAI

KEWAJARAN PENGGUNAAN PINJAMAN 3ADMINISTRASI 1

KEPATUHAN PEMBAYARAN ANGSURAN 2KEHADIRAN PERTEMUAN 2

KEMAUAN PENGURUS KETERBUKAAN/TRANSPARANSI 2UPAYA SERIUS 3TANGGUNG JAWAB 3

TOTAL NILAI 16

KEMAMPUANKRITERIA PENILAIAN UNSUR PENILAIAN HASIL

NILAIFAKTOR INTERNAL HASIL USAHA 2

MANAJEMEN 1TANGGUNG RENTENG 2AKTIFITAS KELOMPOK 2

FAKTOR EKSTERNAL KONDISI PASAR 2LINGKUNGAN SOSIAL 2KONDISI ALAM 2

TOTAL NILAI 13KESIMPULAN : KELEMBAGAAN BAIK, KEMAMPUAN KELOMPOK KURANG

KATEGORI PINJAMAN

Kategori pinjaman adalah salah satu mekanisme untuk memudahkan pemberian Pola Penyelesaian dari pinjaman bermasalah secara transparan dan berdasarkan kesepakatan para pihak, antara peminjam dan UPK.

Dengan hasil perhitungan Penilaian Kriteria tersebut diatas maka dapat ditentukan Kategori Pinjaman sebagai berikut :


1. Kategori A : adalah yang memiliki hasil penilaian KELEMBAGAAN KELOMPOK BAIK DAN KEMAMPUAN KELOMPOK BAIK

2. Kategori B : adalah yang memiliki hasil penilaian KELEMBAGAAN KELOMPOK BAIK DAN KEMAMPUAN KELOMPOK KURANG.

3. Kategori C : adalah yang memiliki hasil penilaian KELEMBAGAAN KELOMPOK KURANG DAN KEMAMPUAN KELOMPOK BAIK.

4. Kategori D : adalah yang memiliki hasil penilaian KELEMBAGAAN KELOMPOK KURANG DAN KEMAMPUAN KELOMPOK KURANG

5. Kategori E : pinjaman bermasalah yang disebabkan karena penyelewengan.6. Kategori F : pinjaman bermasalah yang disebabkan adanya force majeure.

PENYELEWENGAN PINJAMAN

Dalam PPK terdapat dua golongan penyelewengan pinjaman yang didasarkan atas terjadinya penyelewengan yaitu :

1. Penyelewengan terjadi sebelum diterima oleh pemanfaat yang telah disetujui oleh MAD misalnya :

a. Adanya Pemotongan oleh UPK,TPK, Ketua Kelompok,dsb sehingga pemanfaat tidak menerima sesuai dengan keputusan MAD. Tentunya pemotongan yang tidak sesuai dengan keputusan MAD, tetapi jika pemotongan tersebut merupakan kesepakatan misalnya : untuk tabungan dalam kaitannya tanggung renteng dsb, bukan termasuk penyelewengan.

b. Adanya Kelompok atau Pemanfaat Fiktip dengan demikian penerima dana pinjaman bukan pemanfaat .

2. Penyelewengan terjadi setelah Pemanfaat mengembalikan tetapi tidak sampai pada UPK, misalnya :adanya pengembalian dari pemanfaat yang diselewengkan oleh Ketua Kelompok,UPK,dsb sehingga tidak ter-administrasi dalam Buku Pengembalian Pinjaman UPK.

3. Penyelewengan terjadi karena adanya pengembalian yang telah diterima dan diadministrasikan dalam Buku Pengembalian UPK, tetapi dana tersebut tidak disetorkan dibank atau dipinjamkan secara pribadi, dsb.

FORCE MAJEURE/MUSIBAH/BENCANA

Faktor ini merupakan suatu penyebab Pinjaman Bermasalah diluar kehendak dan kemampuan kelompok atau peminjam yang bukan dalam kategori resiko usaha. Dengan demikian untuk tujuan pemberdayaan maka faktor ini juga harus benar-benar dipertimbangkan dalam pengembalian pinjaman. Dalam penentuan faktor ini harus mencerminkan kondisi sebenarnya dan dijamin tidak ada rekayasa atau kesengajaan.

Contoh faktor ini adalah :

1. Bencana alam : banjir, tanah longsor, gempa bumi, dsb2. Wabah Penyakit yang menyerang tanaman , ternak dsb.3. Sakit yang parah/kematian peminjam.4. Kematian ternak yang dibiayai oleh pinjaman..

POLA PENYELESAIANPola Penyelesaian merupakan kajian yang terpenting dalam upaya penyelesaian Pinjaman Bermasalah setelah menentukan Kategori Pinjaman. Pola ini merupakan kesepakatan awal antara UPK dan Peminjam sebelum diputuskan oleh MAD. Pola ini bertujuan memberikan rasa adil dan transparan dalam upaya penyelesaian Pinjaman Bermasalah. Pola ini dapat ditambah


atau dikurangi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pola Penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah :

1. Pola A : Penjadwalan Ulang : adalah melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok atau pemanfaat.

2. Pola B : Restrukturisasi Pinjaman adalah melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana.

3. Pola C : Pengurangan Kewajiban adalah pola penyehatan yang memberikan pengurangan jasa pinjaman jika mempunyai itikad pengembalian secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan. Pola ini bisa digunakan untuk penyebab force majeure dengan memberikan pengurangan pokok atau jasa pinjaman.

4. Pola D : Kompensasi adalah pola penyehatan dengan cara melakukan kompensasi harta , misalnya terjadinya penyelewengan dana oleh pengurus maka pengurus tersebut harus menyerahkan harta senilai dana yang diselewengkan, harta tersebut kemudian dijual untuk mengembalikan kewajibannya sampai sesuai dengan sejumlah dana yang diselewengkan.

5. Pola E : Aspek hukum /litigasi adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dana atau diterapkan kepada pemanfaat/kelompok yang tidak mempunyai itikad yang baik.

CONTOH TABEL POLA PENYELESAIAN

Tabel ini merupakan kombinasi Pola Penyelesaian terhadap Kategori Pinjaman dimana penentuan tetap harus berdasarkan keputusan MAD, dalam tabel dibawah ini bersifat tawaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Tawaran Tabel Pola Penyelesaian sebagai berikut :

KATEGORI PINJAMAN

POLA PENYELESAIAN

KATEGORI PINJAMAN

POLA PENYELESAIAN

KATEGORI A A,B, KATEGORI D D,E

KATEGORI B A,B, KATEGORI E D,E

KATEGORI C D,E KATEGORI F C

Proses keputusan Pola Penyelesaian tetap harus melalui MAD yang sesuai dengan koridor PNPM-MP dengan demikian setiap keputusan pola penyelesaian harus diagendakan dan dibuat berita acara untuk masing-masing keputusan.

Pola ini merupakan salah satu upaya memberikan referensi dalam Program Pelestarian Dana Bergulir dengan demikian UPK harus mempunyai konsep yang jelas untuk penanganan Pinjaman Bermasalah yang ada dalam wilayah masing-masing , terutama jika sudah tidak ada pendampingan.

Ditetapkan di : RogojampiPada tanggal : 25 April 2008

Mengetahui,


Ketua MAD/BKAD

SLAMET SUBAGYO.

PJOK

Ir. PRATMADJA GUNAWANNIP. 510 111 226

KETUA UPK

LUKMANUL HAKIM

Fasilitator Kecamatan

NUR ISMAIL. PRIYAGUNG S. FK FT


Mengesahkan, Camat Rogojampi

Drs. KUSIYADIPembina Tk. I

NIP. 510 110 974

Documents

POKOK BAHASAN · Web viewMembuat surat. Bendahara UPK Mencatat setiap transaksi keuangan. Membuat laporan keuangan. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PNPM-MP Memegang