POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN …bkd.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2019/12/... · dalam triliun Rp • Secara nominal, semua jenis belanja daerah mengalami kenaikan

“POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”

Disampaikan Oleh:

BAHRI,SSTP, M.Si

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Ditjen Bina Keuangan Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Nama : BAHRI, SSTP, M.Si Hp: 081386322638

Tempat/Tgl. Lahir : Kasiputeh, 28 April 1975

NIP/Pangkat : 197504281995111001, IV/c

Agama : Islam

Status : Menikah, dengan 1 anak

Alamat Kantor : Jl. Veteran No 7 Jakarta Pusat Kementerian Dalam Negeri

Alamat Rumah : Jl. Meranti Indah II No.10 Cileunyi Kab. Bandung, Jawa Barat

Jabatan : Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

RIWAYAT PEKERJAAN

▪ Lurah Bukit Wolio Indah, Kota Bau-Bau;

▪ Kabag Perencanaan, IPDN Kemendagri;

▪ Kabag Pelatihan, IPDN Kemendagri;

▪ Kabag Umum, IPDN Kemdagri;

▪ Kasubdit Fasilitasi DAK, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri;

▪ Direktur Pelaksanaan dan Pertangunggjawaban Keuda, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri.

PENDIDIKAN

▪ SD Inpres Ende IX, NTT - D-IV STPDN, Jatinangor Jawa Barat

▪ SMP Negeri Tinanggea Konsel, Sultra - S2 MAPD STPDN, Jatinangor Jawa Barat

▪ SMA Negeri I Bau-Bau, Sultra - S-3 MAP UNPAD, Jawa Barat (Mahasiswa)

KERANGKA PIKIR PERUBAHAN PP PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

UU No.23/2014

Pasal 308

Permendagri No.33 Tahun 2019Evaluasi Gambaran Umum

Pengelolaan Keuangan Daerah

PP 58/2005

1. Analisis Pendapatan-PAD

2. Analisis Struktur Belanja

3. Simpanan Pemda di Perbankan

Strategi dan Kebijakan

Jangka Pendek- Menengah

Intervensi Kebijakan TKDDPerbaikan Regulasi

Pengelolaan Keuda

UU APBN

Setiap Tahun1. Perpres 95 Tahun 2018 ttg Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pasal 1 angka 1 Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah

penyelenggaraan pemerintahan yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

2. Perpres 54 Tahun 2018 ttg Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi

Pasal 3 ayat (1) Fokus Stranas PK meliputi:

a. perizinan dan tata niaga;

b. keuangan negara (termasuk keuda); dan

c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

PP 12/2019

Pasal 89 ayat (1 & 2)

Pasal 223

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah

2. Tindaklanjut Hasil Koordinasi dengan KPK

3. Penyesuaian Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Terhadap Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pedoman penyusunan APBD adalah pokok2

kebijakan yang ditetapkan oleh Mendagri setiap

tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemda

dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan

APBD.

0%

50%

100%

Provinsi Kabupaten Kota

49%

10%23%

38%

72%59%

13% 18% 18%

Rata-rata Komposisi Pendapatan APBD

2010-2019

PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan

64 87 105 125 151 158 167 190

6,864 7,825

8,672 9,606

10,681 11,653

12,659 13,824

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perkembangan PDRD vs PDRB

(dalam triliun rupiah)

PDRD

• Selama 10 tahun terakhir, pendapatan APBD Kabupaten dan Kota masih bertumpu pada Dana Perimbangan (72% untuk kabupaten, 59% untuk

kota).

• Selama periode 2010-2017, laju pertumbuhan PDRD belum sebanding dengan pertumbuhan PDRB, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Pemda

belum mampu memanfaatkan instrumen PDRD untuk mengoptimalkan pemungutan PDRD di tengah momentum pertumbuhan ekonomi.

PERMASALAHAN & TANTANGAN

• Cakupan dan basis perpajakan daerah masih sempit

• Administrasi pemungutan PDRD belum optimal, karena:

✓ Organisasi Pemda yang belum dimodernisasi sesuai dengan fungsi/proses bisnis pemungutan perpajakan

✓ Keterbatasan SDM Pengelola PDRD, baik jumlah maupun kompetensi, a.l dalam bidang Pemeriksa Pajak, Jurusita Pajak,

dan Penilai PBB-P2

✓ Kepatuhan perpajakan (compliance) Wajib Pajak Daerah masih rendah

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan APBD

a) Analisis Pendapatan- PAD

dalam triliun Rp

• Secara nominal, semua jenis belanja daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali belanja modal di 2017 yang mengalami penurunan.

• Selama tahun 2010-2017 rata-rata belanja pegawai 39,52% belanja barang & jasa 20,56%, belanja modal 21,72%, dan belanja lainnya 18,2%.

• Porsi belanja pegawai dan modal terhadap total belanja daerah cenderung turun, sedangkan porsi belanja barang/jasa dan belanja lainnya

cenderung naik.

• Komponen belanja lainnya yang naik paling besar berupa belanja bantuan keuangan, termasuk Alokasi Dana Desa (dilaksanakan mulai tahun

2015 sesuai UU No. 6 tahun 2014 ttg Desa).

Permasalahan & Tantangan

• Porsi belanja pegawai dan belanja modal turun, sedangkan belanja barang & jasa naik, ada kecenderungan menggeser alokasi belanja pegawai

dan belanja modal ke belanja barang & jasa.

• Alokasi anggaran kurang fokus untuk menuntaskan prioritas daerah/nasional, program/kegiatan banyak & bervariasi (150-600 program pada satu

daerah)

• Belum adanya standarisasi satuan biaya yang digunakan dalam menyusun anggaran belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja modal.

• Sulitnya sinkronisasi dan harmonisasi belanja APBD dengan program belanja K/L karena adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan dan

akun.

• Kurangnya sinergi antar SKPD dalam penganggaran program dan kegiatan.

• Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi RAPBD untuk memastikan penyusunan APBD sesuai dengan prioritas nasional, mandatory spending, dan

prinsip efisiensi.

b) Analisis Struktur Belanja

1. Pada tahun 2015-2018, posisi simpanan pemda di perbankan pada bulan Januari hingga Mei mengalami tren kenaikan. Diduga pola ini karena

pada Triwulan I dan II pemda baru dapat merealisasikan belanja operasional sementara penyerapan belanja modal belum optimal (misalnya

proses pemilihan penyedia (pelelangan) masih berjalan, pembebasan lahan yang belum tuntas, dsb).

2. Pada bulan Oktober-Desember, simpanan pemda di perbankan mengalami tren penurunan dan berada pada posisi terendah di bulan Desember. Hal

ini menunjukkan bahwa pada triwulan IV, pemda menarik sebagian besar simpanannya di perbankan untuk dipergunakan dalam bentuk realisasi

belanja.

3. Posisi Mei 2019, simpanan pemda di perbankan sebesar Rp197.63 T, lebih rendah Rp14.53 T [6.85%] dari periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar Rp212.16 T. Posisi Mei 2019 ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya (April 2019) sebesar Rp228.97 T atau turun sebesar Rp31.34

T [13.69%].

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

c) Simpanan Pemda di Perbankan (Bank Umum)

Tahun 2015 - 2019

2. Intervensi Kebijakan TKDD

Dana Transfer Khusus

Dana Insentif Daerah Dana Desa

▪ Kebijakan minimal 25% DTU untuk infrastruktur▪ Penerapan sanksi terhadap daerah yang tidak

memenuhi mandatory spending▪ Penyaluran DBH yang terdistribusi setiap bulan▪ Peningkatan transparansi PNBP dan DBH▪ Penyediaan APBN untuk memenuhi roadmap

penyelesaian KB/LB DBH▪ Regulasi untuk kebijakan DAU Tambahan agar

termanfaatkan dengan baik

✓ Penguatan peran insentif untuk mendorongperbaikan pengelolaan TKDD, PAD, belanjadaerah dan pembiayaan kreatif

✓ Penyederhanaan & refocusing kategori/indikatorDID agar selaras prioritas nasional

✓ Transparansi kebijakan pengelolaan DID dankoordinasi dengan K/L penyedia data

✓ Sinergi perencanaan belanja K/L dengan DAK (KRISNA)✓ Kolaborasi dengan DJA dalam telaah belanja sektoral K/L

dan DAK✓ Embrio program lintas sektor via DAK Fisik dan Non Fisik

untuk program Stunting✓ Restrukturisasi bidang DAK sesuai program nasional✓ Kebijakan penyusunan rencana kegiatan beserta target

output dan locus kegiatan✓ Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian

output (OMSPAN)

▪ Penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa▪ Peningkatan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk

pemberdayaan▪ Penyaluran berbasis kinerja dan insentif atas kinerja

penyaluran▪ Peningkatan kapasitas pemerintah dan kelembagaan

desa▪ Optimalisasi peran pemda dalam pengelolaan Dana

Desa

Dana Transfer Umum

DASAR HUKUM

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban

keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan

Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan

perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait lainnya

Pasal 293 &

Pasal 330

UU 23/2014

“Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”

Diundangkan tanggal 12 Maret 2019

POKOK-POKOK PERUBAHAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019

Penegasan Kepala Daerah Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum

Daerah Atau Pemegang Saham Pada Perseroan Daerah.

1

Pasal 284 ayat 1 UU No.23/2014

Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan

daerah yang dipisahkan

Pasal 4 PP 12/2019

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2 ayat (1) PP 54/2017 ttg BUMD

Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan

daerah yang dipisahkan

Pasal 3 ayat (1) PP 54/2017

Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan negara yang dipisahkan pada:

a. Perusahan umum daerah, berkedudukan sebagai pemilik

modal; dan

b. Perusahaan Perseroaan Daerah, berkedudukan sebagai

pemegang saham.



Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural.

2

Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna

Anggaran

Pejabat

PelaksanaTeknis

Kegiatan

Penetapan

berdasarkan

pertimbangan

KompetensiJabatan

BesaranAnggaranKegiatan

Beban Kerja LokasiRentangKendali

PertimbanganObjektif

Lainnya Yang kriterianya

Pasal 12 dan 13 PP 12 Tahun 2019

merupakan Pegawai ASN yang

menduduki jabatan struktural

sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai

ASN yang menduduki jabatan

struktural, PA/KPA dapat

menetapkan pejabat fungsional

umum selaku PPTK yang

kriterianya ditetapkan Kepala

Daerah (Pasal 13 ayat 2)



Merinci Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah3

TIM ANGGARAN

PEMERINTAH DAERAH

(TAPD)

DIPIMPIN OLEH SEKDA

pejabatlain sesuaidengan

kebutuhan

PPKD

PejabatPerencana

Daerah

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan

rancangan perubahan KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan

rancangan perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan

APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan

Pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan

rancangan perubahan DPA SKPD;

h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang

pedoman penyusunan RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

TUGAS

Pasal 22 PP 12 Tahun 2019



Perubahan Struktur APBD

4

A P B D

PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN

PAD

➢ Pajak Daerah

➢ Retribusi Daerah

➢ Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg

Dipisahkan

➢ Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

➢ Transfer Pemerintah Pusat

➢ Transfer Antar Daerah

LAIN 2 PD YG SAH

➢ Hibah

➢ Dana Darurat

➢ Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

Belanja Operasi

➢ B. Pegawai

➢ B. Barang & Jasa

➢ B. Bunga

➢ B. Subsidi

➢ B. Hibah

➢ B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

➢ B. Bagi Hasil

➢ B. Bantuan Keuangan

Penerimaan Pembiayaan

➢ SiLPA

➢ Pencairan d. cadangan

➢ Penj yang dipisahkan

➢ Penerimaan pinjaman

➢ Penerimaan kembali pemberian pinjaman

➢ Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU

Pengeluaran Pembiayaan

➢ pembayaran cicilan pokok Utang

➢ Penyertaan modal

➢ Pembentukan dana cadangan

➢ Pemberian pinjaman

➢ pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU



Fungsi PendidikanAlokasi AnggaranFungsi PendidikanSekurang-kurangnya 20%dari APBD

AnggaranKesehatan Minimal10% dari TotalBelanja Daerahdiluar Gaji

AnggaranInfrastruktur yangBersumber DariDana TransferUmum Sebesar25%

Anggaran PeningkatanKapasitas SDMSekurang-kurangnya0,34% UntukPemerintah Provinsi Dan0,16% UntukPemerintahKabupaten/Kota DariTotal Belanja Daerah

Alokasi AnggaranPenguatan APIPSebesar 0,3%Sampai Dengan0,9% Dari TotalBelanja Daerah

1. Pasal 50 ayat (1) daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai UPdaerah yang besaranya telah dtetapkan sesuai dengan ketentuan PP.

2. Pasal 50 ayat (2) dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteriyang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukanpenundaan dan/atau pemotongan penyaluran DTU, stlh berkoordinasidengan Mendagri dan Menteri teknis.

3. Pasal 50 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut penundaandan/atau pemotongan penyaluran DTU diatur dalamperaturan menteri yang menylenggarkan urusanpemerintahan di bidang keuangan.

Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer

Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait

5

Belanja daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Harga Satuan Regional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP 12/20191. Pasal 49 ayat (1) belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Pasal 49 ayat (2) UP yang menjadi kewenangan daerah terdiri

atas UPW dan UPP sesuai PP.

3. Pasal 49 ayat (5) “belanja daerah dialokasikan dengan

memprioritaskan pendanaan UPWTPD dalam rangka pemenuhan

SPM.

PP 12/20191. Pasal 51 ayat 1 belanja daerah untuk UPW berpedoman

pada SHSR, ASB, dan ST sesuai PP.

2. Pasal 51 ayat (2) “belanja daerah untuk UPWTTPD dan

UPP berpedoman pada SHSR, ASB, ST sesuai PP.

3. Pasal 51 ayat (3) SHSR ditetapkan dengan Perpres.

4. Pasal 51 ayat (4) “SHSR sebagaimana dimaksud ayat (3)

digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Standar

Harga Satuan (SHS) pd masing-masing daerah.

5. Pasal 51 ayat (5) “ASB dan ST sbgmn ayat 1 dan ayat 2

dan SHS sbgmn ayat 4 ditetapkan dengan Perkada.

SHSR1. Meliputi: satuan biaya honorarium, satuan biaya

perjalanan dinas, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam

dan diluar kantor, satuan biaya pengadaan kndaraan

dinas, dan satuan biaya pemeliharaan (gedung/bangunan,

kendaraan dinas, dan sarana kantor.

2. Berfungsi sebagai: a. Batas tertinggi yang

besarannya tidak dpt dilampaui dalam

penyusunan RKA-PD, b. Referensi penyusunan

proyeksi perkiraan maju, c. Bahan perhitungan

pagu indikatif APBD.

UU No.23/20141. Pasal 298 ayat (1) belanja daerah diprioritaskan untuk

mendanai UPWTPD yang ditetapkan dengan SPM.

2. Pasal 298 ayat (2) Belanja daerah berpedoman pada Standar

Teknis dan Standar Harga Satuan Regional.

3. Pasal 298 ayat (3) Belanja daerah untuk pendanaan UP yang

menjadi kewenangan daerah selain UPWTPD berpedoman pada

Analisa Standar Biaya (ASB), Standar Harga Satuan Regional

(SHSR) sesuai PP.

6

Pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman

pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya PP , Kepala Daerah dapat

memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri

7

Pemerintah DaerahDapat Memberikan TPP-ASN

PersetujuanDPRD

Ditetapkan DenganPerkada Dengan

Berpedoman PadaPeraturan Pemerintah

Dalam Hal Belum AdanyaPP, Kepala Daerah DapatMemberikan TPP-ASN setelahMendapat Persetujuan MenteriDalam Negeri

Persetujuan MenteriDalam Negeri seletahmendapatkanPertimbangan MenteriKeuangan

Dalam Hal Kepala Daerah Menetapkan Pemberian TPP-ASN Tidak Sesuai, Menteri Keuangan

Melakukan Penundaan Dan/AtauPemotongan Dana Transfer UmumAtas Usulan Menteri Dalam Negeri

beban kerjaTempat

bertugaskondisikerja

kelangkaanprofesi

prestasikerja

pertimbanganobjektif lainnya

Kriteria TP ASN





Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan

PPAS berdasarkan RKPD, apabila KDH dan DPRD tidak bersepakat

8

Pasal 91 PP No.12/2019

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6

(enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan

Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun

Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.

1. UU No.23/2014 Pasal 310 ayat (1)

Kepada daerah menyusun KUA dan

PPAS berdasarkan RKPD dan

diajukan kepada DPRD ut dibahas

bersama.

2. Pasal 17 UU 17/2003 ayat 1 APBD

disusn berdasarkan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan

dan kemampuan pendapatan

daerah. Pasal 17 ayat (2)

penyusunan APBD berpedoman

pada RKPD.

UU No.23 Tahun 2014

1. Pasal 311 ayat (1) KDH wajib mengajukan R Perda ttg APBD disertai penjelasan dan

dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan PP untuk

memperoleh persetujuan bersama.

2. Pasal 311 ayat (2) KDH yang tidak mengajukan R perda ttg APBD dikenai saksi administratif

berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dlaam ketentuan PP selama 6 bulan.

3. Pasal 312 KDH dan DPRD wajib menyetujui bersama R Perda ttg APBD paling lambat 1 bln

sblm dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

4. Pasal 312 ayat (2) DPRD dan KDH yang tidak menyetujui bersama R Perda ttg APBD sebelum

dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai saksi administratif berupa tidak dibayarkan

hak-hak keuangan yang diatur dlm ketentuan PP selama 6 bulan.

5. Pasal 313 ayat (1) apabila KDH dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam

kurun waktu 60 hari sejak disampaikan R Perda ttg APBD oleh KDH kpd DPRD, KDH

menyusun dan menetapkan Perkada ttg APBD paling tinggi sebesar angka APBD TA

sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

6. Berdasarkan hal tersebut R Perda ttg APBD disampaikan untuk 5 HARI KERJA YAITU

MINGGU II BLN SEPTEMBER atau MINGGU IV BLN SEPTEMBER UNTUK 6 HARI KERJA



Proses Penyampaian Rancangan KUA & Rancangan PPAS

KDH

Menyusun

Rancangan KUA

& Rancangan PPAS

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD

YG DIKELUARKAN OLEH MENDAGRI

◼ Kebijakan Penyusunan APBD

◼ Teknis Penyusunan APBD

◼ Hal Khusus Lainnya

DPRD

Menyusun

Rancangan KUA

& Rancangan PPAS

Disampaikan

ke DPRD

paling lambat

Minggu Kedua

bulan Juli

dibahas bersama

Dasar

Nota Kesepakatan

Paling lambat

Minggu ke-2

AgustusKUA & PPAS

RKA

pedoman bagi

perangkat daerah

dalam menyusun RKA

SKPD



Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang

Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta

Asumsi Yang Mendasarinya Untuk Periode 1 (Satu)

Tahun

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pasal 1 Angka 22

1. kondisi ekonomi makro daerah;

2. asumsi penyusunan APBD;

3. kebijakan Pendapatan Daerah;

4. kebijakan Belanja Daerah;

5. kebijakan Pembiayaan Daerah;

6. strategi pencapaian

memuat

Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS

Pasal 1 Angka 23

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk

masing-masing urusan yang disinkronkan dengan

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam

rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

3. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon

anggaran sementara untuk masing-masing Program

dan Kegiatan

memuat



Pengaturan Kegiatan Tahun Jamak dapat melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah

berakhir untuk kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau

kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9

KRITERIA KEGIATAN TAHUN JAMAK :

o Pekerjaan Konstruksi Atas Pelaksanaan KegiatanYang Secara Teknis Merupakan Satu KesatuanUntuk Menghasilkan 1 (Satu) Keluaran YangMemerlukan Waktu Penyelesaian Lebih Dari 12(Dua Belas) Bulan;

o Pekerjaan Atas Pelaksanaan Kegiatan YangMenurut Sifatnya Harus Tetap Berlangsung PadaPergantian Tahun Anggaran.

KEGIATAN TAHUN JAMAK MENGIKAT DANA ANGGARAN

LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH DAN DPRD

NOTA KESEPAKATAN

Minimal Memuat:

1. Nama kegiatan

2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan

3. Jumlah anggaran

4. Alokasi anggaran per tahun

( KDH ) ( DPRD )

➢ Ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota

kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana

pelaksanaan kegiatan tahun jamak

➢ Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak

melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir

kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas

nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




Dalam hal hasil evaluasi APBD Daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri

mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum;

10

Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi atas Rancangan Perda provinsi tentang APBD.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untukmelakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum

Evaluasi APBD untuk pengendalian anggaran



DPRDDibahas bersama

DPRD & Pemda

Penyampaian

RAPERDA APBD

& RANPERGUB

PENJABARAN

APBD

(3 hari)

Membuat

RANPERGUB

Sebesar

Pagu APBD

Tahun Lalu

(15 hari)

Pengesahan

MDN

(30 Hari)

Hasil

Evaluasi

Sesuai

dgn UU

Tdk

Disempurnakan

Bupati/Walikota

menetapkan

PER-GUB

Setuju

RAPERDA

APBD

RAPERGUB

PENJABARAN APBD

Gubernur

menetapkan

PERDA &

PER-GUB

Penyempurnaan

(7 Hari)

Melewati

Batas waktu

Evaluasi

MDN(15 hari)

Tidak Setuju

Tdk Sesuai

Dgn UU

MDN Usul Ke MENKEU Untuk

Penundaan Dan/Atau

Pemotongan Dana Transfer

Umum

PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI DANPERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD

= Substansi Baru




Pengaturan dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD,

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan

selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri keuangan

11

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBDberkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi Menteri Keuangan.

Dalam hal hasil evaluasi Gubernur tidak, gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya MenteriDalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana TransferUmum




DPRDDibahas bersama

DPRD & Pemda

Penyampaian

RAPERDA APBD

& RANPERWAL/BUP

PENJABARAN

APBD

(3 hari)

Membuat

RANPERBUP/WAL

Sebesar

Pagu APBD

Tahun Lalu

(15 hari)

Pengesahan

Gubernur

(30 Hari)

Hasil

Evaluasi

Sesuai

dgn UU

Tdk

Disempurnakan

Bupati/Walikota

menetapkan

PERWAL/BUP

Setuju

RAPERDA

APBD

RAPERBUP/WAL

PENJABARAN APBD

Walikota/Bup

menetapkan

PERDA &

PERWAL/BUP

Penyempurnaan

(7 Hari)

Melewati

Batas waktu

Evaluasi

Laporan kpd

MDN

GUB(15 hari)

Tidak Setuju

Tdk Sesuai

Dgn UU


Penundaan Dan/Atau Pemotongan

Dana Transfer Umum

Konsultasi

MDN

Koordinasi

Kemenkeu

PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT DANPERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD

= Substansi Baru




Pengaturan dalam hal Pengelola Keuangan Daerah yang berhalangan sementara, pejabat

yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola

Keuangan Daerah

12

Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala

Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang

penjabaran APBD.

Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang

penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan.

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang

menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran

APBD.


a. Pelaksana tugas (plt)

1. Plt mengacu pada Pasal 65 dan 66, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

2. Plt dijabat wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota, apabila,

gubernur, bupati dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan

sementara.

b. Penjabat sementara (pjs)

1. pjs turunan dari Pasal 70 UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

2. Pada saat pasangan KDH dan wakil KDH petahana maju kembali dalam

pemilihan kepala daerah (pilkada), ada kewajiban untuk cuti sepanjang

masa kampanye.

3. Sesuai Permendagri No 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara

Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota, sbgmn diubah dgn Permendagri 1/2018 tentang

Perubahan atas Permendagri 74/2016, kata plt berganti menjadi pjs.

d. Pelaksana harian (plh)

Plh, jabatan itu diisi oleh sekretaris daerah (sekda), kalau masa jabatan kepala

daerah kurang dari satu bulan.

c. Penjabat (pj) kepala daerah.

1. istilah pj, diatur dalam Pasal 201 UU 10 Tahun 2016.

2. Ketika akhir masa jabatan (AMJ) selesai, ditambah KDH itu tidak cuti

kampanye, maka sampai dilantik KDH baru.

Selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: (Pasal 2 dan Pasal 8)

1. Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan

2. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali: Gaji

pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan

kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian.



Pengaturan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi

Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

13

KUA & PPAS

Konsultasi MDN bagi Provinsi/

Gubernur bagi Kab/Kota

Pasal 118 PP 12 Tahun 2019KEPALA

DAERAH

Pedoman

penyusunan RKA SKPD

Hasil

Konsultasi

Rancangan Perkada tentang APBD

Disampaikan paling lambat

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

rancangan KUA dan

rancangan PPAS dikonsultasikan

Pengesahan

MDN bagi Provinsi/

Gubernur bagi Kab/Kota

(30 Hari)

Kepala Daerah

menetapkan

PERKADA tentang APBD



Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan

pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan anggaran dan laporan

14

Dilaksanakan Oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan


Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bagan akun standar (BAS)

• Sebuah Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan

kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan

laporan keuangan secara lengkap, yang diselaraskan dengan

BAS Pemerintah Pusat.

• Untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan

secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi

penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.


Kemendagri sdg menyusun R Permendagri ttg Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Daerah dan Keuda:

1. Lampiran Ia Perencanaan dan Bangda (Urusan, bidang, program,

kegiatan dan subkegiatan)

2. Lampiran Ib fungsi

3. Lampiran Ic Organisasi

4. Lampiran Id Sumber Pendanaan

5. Lampiran Ie Nama Wilayah

6. Lampiran If Rekening (akun, pok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub

rincian obyek) untuk Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,

pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.



Penegasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

15

Pasal 222 ayat (1) “Pemda menerapkan SPBE dalam

pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 222 ayat (2) penerapan SPBE dpt dilakukan bertahap disesuaikan

kondisi dan/atau kapasitas Pemda paling lambat 3 thn stlh ditetapkan PP

ini.

Pasal 222 ayat (3) Pemda wajib menerapkan SPBE secara terintegrasi

paling sedikit:

1. penyusunan program dan kegiatan dari Renja Pemda,

2. penyusunan RKA-SKPD,

3. penyusunan anggaran,

4. pengelolaan Pendapatan daerah,

5. pelaksanaan dan penatausahaan Keuda,

6. akuntansi dan pelaporan; dan

7. pengadaan barang/jasa

Dalam hal pemda tidak menerapkan SPBE dibidang pengelolaan keuda,

menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan melakukan

penundaan/pemotongan DTU sesuai PP atas usulan Mendagri.

1. Perpres 95 Tahun 2018 ttg Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE)

Pasal 1 angka 1

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya

disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

2. Perpres 54 Tahun 2018 ttg Strategi Nasional Pencegahan

Korupsi

Pasal 1 angka 1:

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut

Stranas PK adalah arah kebljakan nasional yang memuat fokus

dan sasaran pencegahan korupsi yang sebagai acuan kementerian,

lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya

dalam melaksanakan aksi korupsi di Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) Fokus Stranas PK meliputi:

a. perizinan dan tata niaga;

b. keuangan negara; dan

c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Terintegrasinya kebijakan.

proses perencanaan,

penganggaran dan kinerja

birokrasi.

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

E-DATABASE

E-PLANNING

E-MONEV

RPJMDRenstra

PD

Renja

PDRKPD

RPJPD

KUA/PPA

Rancangan

APBDAPBD

PELAKSANAAN

ANGGARAN

LAPORAN

KEUANGAN

INFORMASI

ANGGARAN

E-BUDGETING

Pasal 274 & 392

UU 23/2014

Pasal 275UU 23/2014

Pasal 262 (UU 23/2014)dan Pasal 14

(86/2017)

Pasal 314 & 315

UU 23/2014

Pasal 391 UU 23/2014

Pasal 393UU 23/2014

Peluncuran Sistem

Pemerintahan

Berbasis Elektronik di

Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Yang Terintegrasi

Secara Nasional

Direncanakan Bulan

Juli 2019 untuk

penyusunan APBD

Tahun Anggaran

2021

Pasal 391 UU 23/2014

1. Pemda wajib menyediakan informasi

pemerintahan daerah terdiri atas informasi

pembangunan daerah dan informasi keuangan

daerah.

2. IPD dikelola dalam suatu sistem IPD.



Dalam hal hasil evaluasi Ran Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dan Ran Perkada Provinsi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak

ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan

dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (Pasal 196);

16

Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi atas Rancangan Perda provinsi tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untukmelakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum


DPRDDibahas bersama

DPRD & Pemda

paling lama 1 bulan

PenyampaianRAPERDA APBD& RANPERGUB PENJABARAN

APBD(3 hari)

MembuatRANPERGUB

(7 hari)

PengesahanMDN

(15 Hari)

Hasil Evaluasi

Sesuaidgn UU

TdkDisempurnakan

Bupati/Walikotamenetapkan

PER-GUB

Setuju

RAPERDAPelak&PertJB

APBD

RAPERGUBPENJABARAN APBD

Gubernurmenetapkan

PERDA & PER-GUB

Penyempurnaan(7 Hari)

MelewatiBatas waktu

Evaluasi

MDN(15 hari)

Tidak Setuju

Tdk SesuaiDgn UU


Penundaan dan/atau Pemotongan

Dana Transfer Umum

PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD

= Substansi Baru


EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD SAAT INI

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2017 tentang

Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertangungjawaban

Pelaksanaan APBD

UU No.23 Tahun 2014 (Pasal 321 ayat 2)

Ranperda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD

dan Ranperkada tentang Pertanggungjawahan Pelaksanaan

APBD di evaluasi MENDAGRI untuk:

1. Menguji kesesuaian dengan Perda Provinsi tentang

APBD dan/atau Perda Provinsi tentang Perubahan

APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

dan/atau Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

Perubahan APBD;

2. Menguji kesesuaian dengan temuan laporan hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

UU No.23 Tahun 2014 (Pasal 320)

1. Kepala Daerah menyampaikan Ranperda Pertangungjawaban

Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan

yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah

TA berakhir.

2. Laporan Keuangan paling sedikit meliputi: LRA, LPSAL, Neraca,

LO, LAK, LPE, dan CaLK.

3. Laporan Keuangan dilakukan sesuai SAP.

4. Rancangan Perda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD

dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat

persetujuan bersama.

5. Persetujuan bersama Ran Pertangungjawaban Pelaksanaan

APBD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah TA

berakhir.

Pengawasan DPRD (Pasal 20 PP 12/2017)

1. Pengawasan DPRD Bersifat kebijakan.

2. Pengawasan oleh DPRD meliputi: pelaksanaan Perda dan

Perkada, Pelaksanaan PP yang terkait penyelenggaraan

Pemda, dan Pelaksanaan Tindaklanjut hasil pemeriksaan

Laporan Keuangan oleh BPK.

Pengawasan Tinjut Pemeriksaan BPK atas LK:

1. Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK;

2. Melakukan pembahasan terhadap LHP BPK;

3. Meminta klarifikasi atas temuan LHP kepada BPK;

4. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai PP

Pembahasan dan klarifikasi terhadap LHP BPK hanya dilakukan

terhadap LKPD yang tidak memperoleh OPINI WTP (Pasal 20

ayat 4)

Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kesesuaian dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau

Perda Provinsi tentang perubahan APBD, peraturan gubernur

tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur

tentang penjabaran perubahan APBD

menguji kesesuaiannya dengan temuan laporan hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Konsistensi Legalitas Kebijakan

LRA

LPSAL

Neraca

LO

LAK

LPE

CaLK

Kesesuaian Pagu

Anggaran dlm APBD

dgn Ranperda

Pertanggungjawaban

Kesesuaian

Nomenklatur

pendapatan, belanja &

pembiayaan dlm APBD

dgn Ranperda

Pertanggungjawaban

Kesesuaian struktur

& klasifikasi

pendapatan, belanja

& pembiayaan dlm

APBD dgn Ranperda

Pertanggungjawaban

Kepatuhan atas

landasan yuridis

penyusunan

ranperda provinsi

Kepatuhan atas

penyajian informasi

dlm ranperda

provinsi & ranpergub

LRA

LPSAL

Neraca

LO

LAK

LPE

CaLK

SPIP

Kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang

-undangan

TerimaKasih

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK IINDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Telp/Fax (021) 3504042http://keuda.kemendagri.go.id Email: [email protected]

KESESUAIAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN

DGN APBD/APBD-P

Konsistensi

• Jika terdapat hasil evaluasi ketidaksesuaian ranperda

pertanggungjawaban dengan APBD/APBD-P dalam butir Konsistensi

maka bunyi Diktum Kedua Kepmendagri Evaluasi Ranperda ttg

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan

penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

................. tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran

................. dan Rancangan Peraturan Gubernur ................. tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ................. Tahun Anggaran

................., berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini.

• Jika hasil evaluasi kesesuaian ranperda pertanggungjawaban

dengan APBD/APBD-P dinyatakan sesuai maka butir konsistensi

tidak dicantumkan dalam Lampiran Kepmendagri Evaluasi

Ranperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD.

Legalitas


pertanggungjawaban dengan APBD/APBD-P dalam butir

Legalitas maka bunyi Diktum Kedua Kepmendagri Evaluasi


Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD:

Gubernur segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi .................... tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran ................. dan Rancangan Peraturan

Gubernur .................... tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran ................., menjadi

Peraturan Daerah Provinsi .................... tentang


Belanja Daerah Tahun Anggaran ................. dan Peraturan

Gubernur .................... tentang Penjabaran


Belanja Daerah Tahun Anggaran ................. paling lama 7

(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini

dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

• Jika hasil evaluasi kesesuaian ranperda pertanggungjawaban

dengan APBD/APBD-P dinyatakan sesuai maka butir legalitas

tidak dicantumkan dalam Lampiran Kepmendagri Evaluasi


Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

Kebijakan


pertanggungjawaban dengan APBD/APBD-P dalam

butir Kebijakan maka bunyi Diktum Kedua Kepmendagri

Evaluasi Ranperda ttg Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

Gubernur segera menetapkan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi .................... tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

................. dan Rancangan Peraturan Gubernur

.................... tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran ................., menjadi Peraturan

Daerah Provinsi .................... tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

................. dan Peraturan Gubernur ....................

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran ................. paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini

dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

KESESUAIAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN

DGN APBD/APBD-P

Kesuaian dgn LHP

• Jika terdapat hasil evaluasi ketidaksesuaian ranperdapertanggungjawaban dengan LHP BPK dalam butir kesesuaiandengan LHP BPK maka bunyi Diktum Kedua KepmendagriEvaluasi Ranperda ttg Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD dan Ranpergub tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat segeramelakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan DaerahProvinsi ................. tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi PapuaTahun Anggaran ................. dan Rancangan PeraturanGubernur ................. tentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi ................. Tahun Anggaran ................., berdasarkanhasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejakditerimanya Keputusan Menteri ini.

• Jika hasil evaluasi kesesuaian ranperda pertanggungjawabandengan LHP BPK dinyatakan sesuai maka butir kesesuaiandengan LHP BPK tidak dicantumkan dalam LampiranKepmendagri Evaluasi Ranperda ttg PertanggungjawabanPelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

SPIP & Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundag-Undangan

Bersifat penekanan untuk mengingatkan pemerintah daerah

menindaklanjuti Temuan LHP BPK untuk SPIP dan Kepatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Documents

POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN …bkd.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2019/12/... · dalam triliun Rp • Secara nominal, semua jenis belanja daerah mengalami kenaikan