POLICE GOES TO SCHOOL PROGRAM TO REDUCE TRAFFIC …

TANGGON KOSALA VOLUME 9(2) 2020 195

© Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Published by Indonesian National Police Academy (Akademi Kepolisian Republik Indonesia), Semarang, Indonesia

RESEARCH ARTICLE

POLICE GOES TO SCHOOL PROGRAM TO REDUCE TRAFFIC VIOLATIONS BY STUDENTS

Hanifah Anas1

1Langsa Police Department, Banda Aceh, Indonesia [email protected]

HOW TO CITE Anas, H. (2020). Police Goes to School Program to Reduce Traffic Violations by Students. Tanggon Kosala, 9(2), 195-224.

ABSTRACT Traffic violations in Sumedang Regency are dominated by violators between the ages of 16 -21 years old who are mostly students.To overcome these problems, the Dikyasa Traffic Unit of Sumedang Police runs Dikmas activities through the Police Goes To School Program which is conducted on students. The purpose of this study was to describe the concept of Police Goes To School program in reducing traffic violations by students and the effectiveness of the program in reducing traffic violations by students at Polres Sumedang. The theory that was used in this study was Management Theory by George R. Terry, including the Effectiveness Concept, Dikmas lantas concept, Traffic Violation Concept, and student concept. This research used qualitative approach with field research method. The data collection techniques were interview, observation, document review, and questionnaire. The location of the research was in Sumedang Police area. The results of this research indicated the level of violations and traffic accidents by students were high. The Police Goes To school Program was implemented by the Satlantas Unit of the Sumedang Police. They became the ceremonial inspector, carried out PKS coaching, Saka Bhayangkara, and socialized the traffic rules. The Implementation of the program was not considered effective yet because the activities were not in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) that has been set. The suggestions of the researcher include (1) need additional facilities and infrastructure to support the implementation of activities, (2) need to review the program that has been run, (3) the need for the placement of members according to Dikjur, and (4) need to be coordinated with Dinas Pendidikan to run a program that has been designed by the Head of Traffic Police Corps. Keywords: Traffic Violations, Students, Police Goes To School, Effectiveness

Tanggon Kosala (2020), 9(2), pp. 195-224 ISSN (Print) 2087-0043 http://journal.akpol.ac.id/index.php/tanggonkosala

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

mailto:[email protected]

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1349414300&1&&

http://journal.akpol.ac.id/index.php/tanggonkosala

http://journal.akademikepolisian.com/index.php/tanggonkosala/article/view/525

196 TANGGON KOSALA VOLUME 9(2) 2020


ARTIKEL PENELITIAN

PROGRAM POLICE GO TO SCHOOL GUNA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS

OLEH PELAJAR

Hanifah Annas1 1Kepolisian Resor Langsa, Banda Aceh, Indonesia

[email protected] SARAN PENGUTIPAN Anas, H. (2020). Police Goes to School Program to Reduce Traffic Violations by Students. Tanggon Kosala, 9(2), 195-224.

ABSTRAK Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang didominasi oleh pelanggar usia 16 tahun sampai dengan 21 tahun. Usia tersebut termasuk golongan usia pelajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang melakukan kegiatan Dikmas Lantas melalui Program Police Goes To School yang dilaksanakan terhadap pelajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar dan efektivitas program tersebut dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Polres Sumedang.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Manajemen oleh George R. Terry, sedangkan konsep yang digunakan antara lain Konsep Efektivitas, Konsep Dikmas Lantas, Konsep Pelanggaran Lalu Lintas, dan Konsep Pelajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian field research. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, telaah dokumen, dan kuisioner. Lokasi penelitian di wilayah Polres Sumedang.Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas oleh pelajar tergolong tinggi. Program Police Goes To yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang adalah menjadi Inspektur upacara, melaksanakan pembinaan PKS, Saka Bhayangkara, dan sosialisasi peraturan lalu lintas. Pelaksanaan program tersebut dinilai belum efektif karena kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. Adapun saran dari penulis antara lain (1) perlu penambahan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, (2) perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap program yang sudah berjalan, (3) perlunya penempatan anggota sesuai Dikjur, dan (4) perlunya dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menjalankan program yang telah dirancang oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

Kata kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Pelajar, Police Goes To School, Efektivitas.

Tanggon Kosala (2020), 9(2), pp. 195-224 ISSN (Print) 2087-0043 http://journal.akpol.ac.id/index.php/tanggonkosala


mailto:[email protected]

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1349414300&1&&

http://journal.akpol.ac.id/index.php/tanggonkosala

http://journal.akademikepolisian.com/index.php/tanggonkosala/article/view/525



PENDAHULUAN

Perkembangan kebutuhan manusia di bidang transportasi dan lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal tersebut memberikan dampak positif dan negatif terhadap kahidupan manusia. Dampak positif yang ditimbulkan dengan perkembangan teknologi transportasi dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas yang ada adalah masyarakat tidak dipusingkan lagi oleh masalah jarak dan waktu. Namun seiring dengan perkembangan tersebut permasalahan yang ditimbulkan jauh lebih banyak. Permasalahan lalu lintas yang ada antara lain seperti pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi, tidak memadainya pelayanan angkutan umum, kualitas angkutan yang sangat tidak memadai, jadwal yang tidak teratur, kemacetan lalu lintas, kurangnya jaringan jalan bagi pejalan kaki, tata ruang yang tidak terkendali, pelanggaran ketentuan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, serta manajemen lalu lintas yang tidak optimal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 Pasal 13 memiliki tugas pokok, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Setiap persoalan mempunyai aturan penyelesaian masing-masing, salah satunya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pengertian lalu lintas terdapat dalam Pasal 1 butir 2 yakni gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan pengertian ruang lalu lintas jalan terdapat dalam butir 14 yaitu Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat menjadi alat merekayasa masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik sehingga semakin tertib masyarakat Indonesia maka semakin besar peluang untuk maju. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wajah bangsa kita. Menjalankan tugas dan perana sesuai yang telah dijabarkan diatas, sebagai satuan fungsi kepolisian yang langsung melekat dengan permasalahan transportasi dan lalu lintas, maka Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) menyelenggarkan fungsi dalam hal pembinaan lalu lintas, operasi kepolisian bidang lalu lintas, pembinaan administrasi regident kendaraan bermotor, patroli jalan raya, serta peningkatan kerjasama lintas sektoral dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas. Selaras dengan pelaksanaan menciptakan Kamseltibcar Lantas sebagaimana dimaksud dalam tugas dan fungsi dari Ditlantas sesuai pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas pembinaan fungsi lalu lintas ini juga dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen pemangku kepentingan yang ada, pemberdayaan masyarakat serta kemitraan global.

Pembinaan fungsi kepolisian dan permasalahan sosial di Kabupaten Sumedang merupakan tanggung jawab langsung Polres Sumedang. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Perkap No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri Pasal 4 dijelaskan bahwa Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing.




Pelakasanaan fungsi lalu lintas di tingkat Polres diemban oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yakni satuan fungsi kepolisian yang langsung menangani permasalahan lalu lintas. Tugasnya sebagian dijelaskan dalam Pasal 59 ayat 2 yaitu, Satlantas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas Polres Sumedang diharapkan mampu menangani setiap permasalahan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Dikarenakan permasalahan lalu lintas menjadi salah satu permasalahan yang cukup tinggi seperti yang ditulis dalam berita harian Tribun Jabar sebagai berikut :

Akhir tahun 2017 ini, Polres Sumedang merekap data kecelakaan maupun pelanggaran lalulintas yang terjadi selama setahun ke belakang. Dari hasil rekap, data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas tahun ini, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 2016. Ditemui Tribun Jabar di Mapolres Sumedang, Sabtu (30/12/2017), Kapolres Sumedang, AKBP Hari Brata, mengakui jumlah pelanggaran maupun kecelakaan di jalan raya naik secara signifikan.Jumlah pelanggaran naik hingga 15 ribu pelanggaran, dari tahun sebelumnya 20546 pelanggaran kini menjadi 36419 pelanggaran. (Tribun Jabar News, 30 Desember 2017, URL)

Berita di atas menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas di Kabupaten

Sumedang mengalami peningkatan jumlah hingga 15 ribu pelanggaran dari tahun 2016 yakni 20546 kini menjadi 36419 kasus. Hal ini mengharuskan Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Sumedang untuk melakukan tindakan khusus guna menindak lanjuti permasalahan tersebut. Peningkatan jumlah pelanggaran yang signifikan ini dapat dikatakan bahwa kinerja Sat Lantas Polres Sumedang belum maksimal terutama dalam upaya pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang menjadi salah satu pokok perhatian yang harus segera diatasi. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi sehingga dapat diduga bahwa tingkat ketertiban serta kesadaran pengguna jalan masih rendah.

Pelanggar lalu lintas tersebut juga terdiri dari berbagai macam usia. Hasil laporan jumlah pelanggaran lalu lintas 3 bulan terakhir tahun 2017 ditinjau dari segi usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggar Lalu Lintas dari Segi Usia Tahun 2017

NO USIA (TAHUN) OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

1 0 S/D 15 98 185 88 371 2 16 S/D 21 862 2190 374 3426

3 22 S/D 30 1196 384 422 2002 4 31 S/D 40 66 344 822 1232 5 41 S/D 50 57 229 134 420 6 51 KE ATAS 42 113 153 308

Jumlah 2321 3445 1997 7763

Sumber: Min Ops Lantas Polres Sumedang, 2017




Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa dari bulan Oktober hingga Desember jumlah pelanggar paling banyak adalah usia 16 s/d 21 tahun yakni sebanyak 3426 kasus, usia tersebut pada umumnya adalah usia pelajar. Mendasari hal tersebut, maka Sat Lantas harus berupaya untuk mencegah permasalahan tersebut agar tidak terus berlanjut.

Upaya pencegahan dapat dilakukan kepada pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Pelajar termasuk dalam golongan remaja yang merupakan salah satu potensi yang harus dikembangkan. Kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Tujuan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) adalah untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan ketaatan masyarakat secara aktif dalam usaha untuk menciptakan kemanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Terkait dengan hal tersebut Djajoesman (Vademikum Polantas 2005:37) dalam pendapatnya mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan masyarakat pada bidang lalu lintas adalah sebagai berikut: a. Memberikan penjelasan kepada pemakai jalan bagaimana mereka harus bergerak

dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

b. Memberikan nasehat atau teguran sebagai perintah maupun petunjuk, tetapi tidak sebagai celaan .

c. Jika tindakan di atas gagal dalam pelaksanannya, maka diadakan penangkapan berbagai tindakan dan perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, agar pelanggar lalu lintas mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) yang dilakukan oleh Unit Dikyasa ditujukan untuk pembinaan kepada masyarakat guna memberikan pemahaman mengenai aturan dan etika berlalu lintas. Banyaknya kalangan pelajar dalam kasus pelanggaran lalu lintas berdasarkan data di atas, mengharuskan Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang mengambil langkah untuk melaksanakan upaya-upaya kegiatan Dikmas Lantas terhadap pelajar agar mereka memahami tata tertib berlalu lintas. Program Police Goes To School yang sudah berjalan di Polres Sumedang merupakan salah satu bentuk upaya Dikmas kepada kalangan pelajar di wilayah Sumedang. Program tersebut memiliki dua peran penting yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan berupa informasi lalu lintas terhadap siswa sekolah tentang peraturan dan perkembangan peraturan tata cara berlalu lintas dan yang kedua, menumbuhkan pengertian serta kesadaran kepada siswa sekolah sebagai pemakai jalan untuk berperilaku disiplin dan tertib berlalu lintas. Tujuan dilaksanakan Pendidikan Masyarakat bidang Lalu Lintas adalah untuk memperdalam dan memperluas pengertian masyarakat terhadap masalah- masalah lalu lintas yang dihadapi dan menginsyafkan masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik di masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas.

Program Police Goes To School yang sudah berjalan seharusnya mampu menekan jumlah pelanggaran lalu lintas terutama di kalangan pelajar. Namun dari hasil laporan bulanan tiga bulan terakhir dari Administrasi dan Operasional (Min Ops) Sat Lantas Polres Sumedang yang tertinggi adalah pelanggar usia 16 s/d 21 tahun yang dapat digolongkan dalam usia pelajar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas seberapa efektif program Police Goes To School yang sudah berjalan di Polres Sumedang.




Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka pokok persoalan penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana efektivitas Program Police Goes To School dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Sumedang ?”. Selanjutnya dalam permasalahan tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : a. Bagaimana konsep Program Police Goes To School dalam mengurangi

pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Sumedang? b. Bagaimana efektivitas Program Police Goes To School dalam mengurangi

pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Sumedang ? Berkaitan dengan perumusan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki

tujuan, sebagai berikut : a. Mendeskripsikan konsep Program Police Goes To School dalam mengurangi

pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Sumedang. b. Mendeskripsikan efektivitas Program Police Goes To School dalam mengurangi

pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis, maupun

praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan mengenai Program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Polres Sumedang. Khususnya terkait faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi keefektifan program tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur-literatur penelitian yang digunakan sebagai salah satu kepustakaan penelitian bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kerangka dasar bagi penelitian lanjutan mengenai aspek-aspek kelalulintasan pada program yang dibuat oleh Satuan Lalu Lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

2) Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan khususnya di Polres Sumedang dalam hal fungsi lalu lintas dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program Dikmas Lantas sebagai bentuk upaya dini pencegahan permasalahan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumedang serta menjadi bahan evaluasi dalam mencapai tujuan yakni mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di wilayah Kabupaten Sumedang.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN A. Kepustakaan Penelitian

Suatu penelitian atau kajian ditulis tidak berangkat dari kekosongan, tetapi didasarkan atas hasil-hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya (Akademi Kepolisian, 2017:59). Melakukan penelitian berarti mencoba mencari solusi atas suatu permasalahan yang dilakukan dengan cara-cara ilmiah, salah satunya dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan sebelum peneliti memulai penelitiannya, hal ini bertujuan diantaranya untuk menemukan informasi yang relevan sesuai dengan obyek penelitian dan menambah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti.




Peneliti menggunakan dua penelitian sebelumnya, dua jurnal nasional dan satu jurnal internasional sebagai kepustakaan penelitian yaitu: a. “Upaya Dikmas Lantas Polresta Pekanbaru untuk Meningkatkan Kesadaran

Pelajar Pekanbaru dalam Berdisiplin Berlalu Lintas” (Gefri Agitia,2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gefri Agitia (2013) disimpulkan bahwa kegiatan pelaksanaan Dikmas lantas dalam rangka meningkatkan kesadaran berdisiplin berlalu lintas oleh polresta Pekanbaru dapat dikatakan efektif. Adapun perubahan dengan adanya kegiatan Dikmas Lantas dapat dilihat dari kurangnya pelanggaran dari kalangan pelajar di Pekanbaru. Persamaan penelitian Gefri Agitia (2013) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan. Sementara yang menjadi perbedaan adalah lokasi penelitian yang dilakukan dimana penelitian Gefri Agitia (2013) dilakukan di Polres Pekanbaru dengan fokus penelitian upaya Dikmas Lantas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Sumedang dengan fokus penelitian yakni keefektifan program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Polres Sumedang.

b. “Peran Dikmas Lantas Unit Dikyasa dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMA di Polres Magelang “(Bagus Satya Dhira, 2017). Hasil penelitian tersebut adalah pelanggaran lalu lintas siswa SMA di Polres Magelang tergolong tinggi. Peran dikmas lantas unit dikyasa dalam mencegah pelanggaran lalu lintas siswa SMA di Polres Magelang adalah menjadi pembina upacara, melaksanakan kegiatan penyuluhan, safety riding, dan himbauan melalui srikandi zebra. Faktor yang mempengaruhi Peran Dikmas Lantas Unit Dikyasa yaitu, Man, Money, Method, Materials, Machine dan Markets. Persamaan penelitian Bagus Satya Dhira (2017) dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif dan metode field research. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana dalam penelitiannya Bagus Satya Dhira (2013) memfokuskan pada peran Dikmas Lantas Unit Dikyasa dalam mencegah pelanggaran lalu lintas siswa SMA di Polres Magelang sedangkan peneliti memfokuskan pada efektivitas program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Polres Sumedang.

c. Ketiga, jurnal nasional yang merupakan karya tulis ilmiah oleh Feti Rakhmani (2013) dengan judul “Kepatuhan Remaja dalam Berlalu Lintas”. Fokus penelitiannya adalah sikap dan kepatuhan remaja dalam berlalu lintas. Tujuan penelitian Feti Rakhmani (2013) ini adalah ingin mengungkapkan upaya Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam meningkatkan kepatuhan remaja dalam berlalu lintas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas diantaranya pemahaman tentang tata tertib lalu lintas, sikap remaja tentang kepatuhan tata tertib lalu lintas, dan adanya program tilang dan efektivitasnya. Persamaan penelitian Feti Rakhmani (2013) dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya yang pertama adalah fokus penelitian. Fokus penelitian Feti Rakhmani (2013) adalah sikap dan kepatuhan remaja dalam berlalu lintas, sedangkan fokus penelitian ini adalah keefektifan program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Selanjutnya, Feti Rakhmani (2013) melaksanakan peneltian didaerah Kota Pontianak, sedangkan peneliti berlokasi




di Kabupaten Sumedang. Penggunaan metode penelitian juuga berbeda, Feti Rakhmani (2013) menggunakan metode deskriptif yang bermaksud memberi gambaran dengan menganalisis keadaan atau kejadian secara sistematis, dan metode yang digunakan oleh penelti adalah metode deskriptif sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode field research.

d. Keempat, jurnal nasional oleh Sandido Prinka Sadewa (2015) dengan judul “Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor”. Dari penelitian ini disimpulkan remaja pernah mengalami kecelakaan yang disebabkan karena siswa melakukan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil persentase sebagian besar siswa sering melanggar lalu lintas padahal para pelajar tersebut memahami aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut dilakukan karena remaja memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Persamaan penelitian Sandido Prinka Sadewa (2014) adalah yang menjadi perhatian dalam penelitian tersebut terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Selanjutnya terdapat beberapa perbedaan skripsi Sandido Prinka Sadewa (2014) dengan penelitian ini, antara lain jenis penelitian Sandido Prinka Sadewa (2014) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan sampel dengan cara cluster random sampling, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen.

e. Kepustakaan penelitian kelima, jurnal internasional oleh Khaled Shaaban dan Anurag Pande (2016) dengan judul “Evaluation of Red Light Camera Enforcement Using Traffic Violations”. Hasil penelitiannya menujukkan bahwa Negara Qatar menggunakan lampu merah sejak tahun 2007. Pada tahun 2017, 19,2% persimpangan sudah dilengkapi dengan kamera lampu merah. Kehadiran kamera lampu merah secara signfikan menurunkan jumlah pelanggaran lampu merah. Jumlah pelanggaran lalu lintas sebelum dipasangnya kamera lampu merah delapan kali lebih banyak dibandingkan setelah pemasangan kamera lampu merah tersebut. Persamaan penelitian Khaled Shaaban dan Anurag Pande (2016) dengan penelitian ini adalah penggunaan metode field research. Penelitian tersebut mengukur keberhasilan kamera lampu merah dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Perbedaannya adalah, Khaled Shaaban dan Anurag Pande (2016) menggunakan teknik analisis data metode pohon regresi, sedangkan peneliti menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Persamaan dari beberapa referensi diatas yang paling mendasar adalah sama-sama membahas mengenai pelanggaran lalu lintas terutama yang dilakukan oleh pelajar serta membahas mengenai peranan Sat Lantas dalam menagangi permasalahan tersebut. B. Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual meliputi konsep-konsep atau teori-teori yang ada pada buku-buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli yang dalam penyampaiannya sangat ditentukan oleh ide-ide atau pengalaman para ahli tersebut. Berikut akan disajikan beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 2.2.1 Teori manajemen




Pengertian manajemen menurut George R. Terry dan Leslie W.Rue (dalam Akademi Kepolisian, 2017:4) adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu bentuk kerja, dimana dalam melakukan pekerjaan tersebut terdapat keharusan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang disebut dengan fungsi manajemen.

George R. Terry (Akademi kepolisian, 2017:5) membagi fungsi-fungsi manajemen menjadi empat, yakni planning, organizing, actuating dan controlling. Terry (2009:17) menjelaskan fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

a. Planning (Perencanaan) Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan yang efektif didasarkan pada fakta-fakta yang langsung bersangkutan dengan situasi dalam pembahasan.

b. Organizing (Pengorganisasian) Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses (George R. Terry, 2009:73). Ada empat komponen pengorganisasian sebagai berikut: 1. Pekerjaan

Fungsi yang harus dilakukan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi tersebut dipisah-pisahkan ke dalam sub-sub fungsi dan seterusnya dalam sub-sub fungsi.

2. Pegawai Setiap orang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. Penugasan kepada seseorang biasanya terdiri atas suatu bagian dari pekerjaan suatu unit kerja organisasi atau dalam beberapa hal, ia meliputi semua pekerjaan dari kesatuan itu. (George dan Rue, 2016:87).

3. Hubungan kerja Merupakan hubungan antara pegawai dan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit pekerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.

4. Lingkungan Lingkungan merupakan komoponen pengorganisasian yang terakhir. Lingkungan mencakup sarana fisik dan sarana umum dimana pegawai-pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka.

c. Actuating (Pelaksanaan) Pelaksanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manager sebagai hasil dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah dirancang.

d. Controlling (Pengendalian) Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Mengendalikan ialah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan (Terry, 2009:166).




Pada teori manajemen , terdapat beberapa unsur manajemen yaitu man, money, materials, machines, method, dan markets. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (Syukai, 15 Juni 2009, URL).

a. Man (Manusia) Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia selain berperan sebagai pembuat tujuan juga melakukan proses untuk mencapai tujuan.

b. Money (Uang) Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

c. Materials (Bahan) Materi terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana.

d. Machines (Mesin) Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja.

e. Methods (Metode) Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode daat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha.

f. Market (Pasar) Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

2.2.2 Konsep Efektivitas Efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya (Richard. M. Steers, 1985:5). Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Efektivitas adalah suatu konsep yang bersifat multidimensional. Secara etimologi Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Bahasa inggris “effective” dan menjadi kata serapan dalam Bahasa Indonesia yang memilik makna “berhasil”. Efektivitas berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan sebuah kegiatan ataupun program melalui hasil yang dicapai.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektiv jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh




rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau progarm dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai (Literatur Book, 27 Desember 2014,URL). 2.2.3 Konsep Program Police Goes To School Program Police Goes To School merupakan salah satu bentuk kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas). Program Police Goes To School diartikan sebagai kegiatan anggota kepolisian ke sekolah. Pelaksanaan kegiatan kepolisian tersebut dilakukan ke sekolah untuk mencapai sasarannya yakni pelajar. 2.2.4 Konsep Dikmas Lantas

Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Diktat Akpol,2017). Pelaksanaan kegiatan dikmas lantas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol : Juklak/05/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pendidikan masyarakat bidang Lalu Lintas. Dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 14 Huruf C disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13 : melakukan pembinaan terhadap masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap perundang-undangan.

Pelaksanaan Dikmas Lantas dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok masyarakat :

1) Masyarakat Terorganisir a) PKS (Patroli Keamanan Sekolah) b) Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) c) Prasbara Lantas (Pramuka Saka Bhayangkara) d) Kamra Lantas (Kemanan Rakyat Lantas) e) Satpam, utamanya dipinggir jalan raya f) Sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi g) Instansi-instansi Dinas Pemerintahan maupun swasta

2) Masyarakat Tidak Terorganisir a) Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan

pribadi/perorangan b) Pengguna jasa angkutan umum/pribadi c) Masyarakat pemakai jalan lainnya (Vademikum Polantas,2005:39)

Teknik dan taktik dalam pelaksanaan Dikmas Lantas terhadap 2 (dua) kelompok masyarakat tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Masyarakat Tidak Terorganisir (Umum) a. Penerangan Keliling b. Penerangan Masyarakat c. Taman Lalu Lintas

2) Masyarakat Terorganisir a. Polisi Sahabat Anak b. Police Goes To Campus




c. Pembinaan Potensi Masyarakat d. Pelatihan Pendidikan Masyarakat e. Safety Riding

Metode yang digunakan dalam pendidikan masyarakat bidang Lalu Lintas adalah melalui kegiatan pendidikan dan latihan, tujuannya yaitu:

a. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas.

b. Mengendalikan potensi positif masyarakat agar dapat membantu secara fisik pelaksanaan tugas- tugas Polisi lalu-lintas.

2.2.5 Konsep Pelanggaran Lalu Lintas Pelanggaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban pegendara kendaraan bermotor telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut tercantum didalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 105, pasal 106 ayat 4 dan ayat 5. Pasal 5 menyebutkan kewajiban setiap orang dalam penggunaan jalan, antara lain (1) bepeilaku tertib,dan/atau, (2) Mencegah hal-hal yang dapat merintagi,membahayakan. Apabila sedang diadakan peeriksaan kelengkapan suat-surat, maka pemudi wajib menunjukkan : (1) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), (2) Surat Izin Mengemudi( SIM), (3) Buktii lulus uji berkala.dan/atau dan (4) Anda bukti lain yang salah, sebagaimana terdapat di dalam pasal 106 ayat 2. Apabila ketentuan-ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka pengendara tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Seseorang yang telah melakukan pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi tilang. 2.2.6 Konsep Pelajar Pelajar disebut juga sebagai peserta didik. Peserta didik sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir yang baik menjelaskan secara teoritus pertautan antara variavel yang akan diteliti. Dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unit Dikyasa sebagai suatu unit kepolisian yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pembianaan kepada masyarakat melalui Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) diharapkan dapat menyentuh langsung kepada seluruh lapisan masyarakat baik terorganisir maupun non terorganisir.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas dijalan merupakan faktor utama penyebab gangguan kemanan dan ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan data sementara yang diperoleh oleh penulis, pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum




Polres Sumedang mengalami kenaikan. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap diri sendiri dalam menaati aturam berkendara.

Melihat kondisi tersebut, Polres Sumedang menjalankan program Police Goes To School sebagai salah satu cara untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas terutama dikalangan pelajar. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti keefektifan program tersebut dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Sumedang melalui konsep efektivitas.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

Sat Lantas

Jumlah

pelanggaran lalu

lintas oleh pelajar

tinggi di Kabupaten

Sumedang

Teori-teori :

- Teori Manajemen Konsep :

- Konsep Efektivitas - Konsep Program Police

Goes To School - Konsep Dikmas Lantas - Konsep Pelanggaran lalu

lintas - Konsep Pelajar

Program Police

Goes To School

Polres Sumedang

Angka

pelanggaran lalu

lintas oleh

pelajar berkurang




METODE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Polres Sumedang ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengertian metode penelitian kualitatif adalah :

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal,teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Akademi Kepolisian, 2017:66)

Sedangkan menurut Moleong (2007:6) mengemukakan pendekatan kualitatif adalah : Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pengertian pendekatan kualitatif disimpulkan menjadi pendekatan yang

dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Merujuk pada pengertian pendekatan kualitatif diatas, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan agar peneliti dapat mengeksplorasi persoalan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Sementara metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Menurut W. Lawrence Neuman dalam bukunya Peasron New International (2014) melukiskan langkah-langkah field research sebagai berikut :

1. Peneliti mempersiapkan diri, membaca literatur dan defocus. 2. Cari lapangan penelitian dan dapatkan akses ke dalamnya. 3. Masuki lapangan penelitian, kembangkan hubungan sosial dengan anggota

komunitas. 4. Adopsi sebuah peran sosial ke dalam diri, bergaul dengan anggota komunitas. 5. Lihat, dengar, kumpulkan data kualitatif. 6. Mulai menganalisis data dan mengevaluasi hipotesa kerja. 7. Fokus pada aspek spesifik dan gunakan sampling teoritikal. 8. Gunakan wawancara lapangan dengan anggota komunitas dan informan. 9. Putuskan hubungan dan tinggalkan lapangan penelitian secara fisik. 10. Sempurnakan analisis dan tuliskan laporan penelitian.




Dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Oleh karena itu metode penelitian lapangan digunakan oleh penulis sebagai salah satu metode yang digunakan untuk membahas persoalan keeektifan program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Polres Sumedang. B. Fokus Penelitian Fokus penelitian yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai efektivitas program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Polres Sumedang. Penelitian ini memfokuskan seberapa efektif program yang sudah dilakukan terhadap pelajar sekolah dan bagaimana manfaat serta dampak yang ditimbulkan setelah dilaksanakannya program tersebut. C. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumedang wilayah hukum Polres Sumedang. Untuk memperoleh data kuisioner, penulis mendatangi MAN 2 Sumedang dan SMK N 1 Situraja sebagai responden kuisioner. Kegiatan Police Goes To School sering dilaksanakan di kedua sekolah tersebut. Hal inilah yang melandasi penulis memilih sekolah tersebut untuk menjadi responden kuisioner. D. Sumber Data/Informasi

Dalam penelitian kualitatif, sumber informasi merupakan salah satu unsur yang cukup penting dikarenakan kualitas informasi atau data yang akan dianalisis sangat bergantung kepada seseorang atau sesuatu yang menjadi sumber informasi.

Setelah peneliti melakukan penelitian, yang di dapat dari penelitian itu adalah data dari sumber informasi yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen. Adapun yang termasuk dalam sumber primer yaitu :

a. Kapolres Polres Sumedang b. Kasat Lantas Polres Sumedang c. Kanit Dikyasa Polres Sumedang d. Anggota Dikyasa Satlantas Polres Sumedang e. Pelajar SMA Sedangkan untuk sumber sekunder, peneliti melakukan penelusuran terhadap

dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan sumber tertulis lainnya terkait permasalahan peran dikmas lantas terhadap pelajar di wilayah hukum Polres Sumedang.

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, telaah dokumen dan kuisioner. Lincoln dan Guba (1985:266) dalam buku Metode Penelitian oleh Lexy J. Moleong dikatakan bahwa : Wawancara bertujuan untuk antara lain : mengkonstruksi mengenai orang,

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, baik manusia maupun




bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. (Lexy J.Moleong, 2010:186).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa teknik wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, wawancara penelitian dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak isa didapatkan melalui teknik lain termasuk observasi. Observasi adalah kegiatan yang mengamati perilaku-perilaku dari objek yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian, dalam hal ini penulis mengamati perilaku-perilaku para pihak baik atasan maupun bawahan. Observasi dapat dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi tentang pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas di lapangan. Dengan turunnya penulis langsung ke lapangan, diharapkan penulis mengetahui kegiatan nyata yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang melalui kegiatan Dikmas Lantas di lapangan, sehingga penulis memperoleh data yag akurat dan pasti ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan. Guba dan Lincoln (1982, dalam Moleong 2007:216) membedakan dokumen dan rcecord. Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Kuisioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyajikan beberapa pertanyaan tertulis guna memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang dirinya atau hal-hal yang diketahui. Berdasarkan sudut pandang responden dalam menjawab, kuisioner dibedakan menjadi dua yakni kuisioner terbuka dan tertutup. Kuisioner terbuka adalah kuisioner yang memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimat sendiri. Kuisioner tertutup merupakan kuisioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Teknik ini digunakan oleh peneliti dengan menyebarkan lembaran kuisioner kepada pelajar SMA di beberapa sekolah di Kabupaten Sumedang untuk mengetahui keefektivan program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas khusunya oleh pelajar di Kabupaten Sumedang. F. Validitas Data Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian, terdapat dua macam validitas penelitian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajad akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai sedangkan Validitas Eksternal berkenaan dengan derajad akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Untuk menjamin validitas data peneliti juga dapat menggunakan teknik triangulasi untuk lebih memvalidkan data (Akademi Kepolisian, 2017:86).




G. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman dalam teknik analisis data terdapat tiga unsur utama, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005:110). 3.7.1 Reduksi Data Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005:97). Proses ini terjadi selama penelitian dilaksanakan. 3.7.2 Sajian Data Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005:97). Sajia data digunakan untuk menggambarkan informasi yang sistematik dan mudah dipahami. Penelitian disusun dalam kalimat-kalimat dan juga dipaparkan secara sistematis agar mudah untuk dimengerti. Kesimpulan tersebut kemudian diolah dan diverifikasi dengan cara melihat dan menanyakan kembali dengan mengamati gambaran di lapangan yang mudah dicatat untuk memperoleh peahaman yang lebih tepat. (Farouk Muhammad dan Djaali,2005:98) 3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Sejak awal pengumpulan data, penulis harus sudah mulai memahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal dan proposisi. Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif akan ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN Sanapiah Faisal (1989:263) mengatakan bahwa sajian tentang deskripsi umum subjek/objek penelitian, sajian data dan/atau hasil ujian statistik untuk masing-masing masalah dan/atau hipotesis penelitian beserta interpretasinya masing-masing merupakan hal-hal yang lazimnya disajikan dalam bagian tentang “Hasil Penelitian”. Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polres Sumedang selama kurang lebih 2 minggu, yaitu dari tanggal 1-14 Maret 2018. Kegiatan pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat dari hasil temuan penelitian dibawah ini.

I. TEMUAN PENELITIAN 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang adalah salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Barat. Letaknya kurang lebih 45 km dari Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada diantara 6°44’ sampai dengan 7°83’ Lintang Selatan dan 107°21’ sampai dengan 108°21’ Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah di Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang, kemudian di sebelah timur




berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Luas Kabupaten Sumedang adalah 152.220 Ha yang wilayahnya terbagi menjadi 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Kecamatan terluas yakni Kecamatan Buah Dua dengan luas 13.137 Ha dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Cisarua yaitu 1.892 Ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang yaitu seluas 1.373,38 km² berada pada ketinggian lebih dari 100 m dari permukaan laut, yakni meliputi 24 wilayah Kecamatan, kemudian sisanya seluas 146,62 km² memiliki ketinggian 100 m dibawah permukaan laut, yakni meliputi 2 Kecamatan saja yaitu Tomo dan Ujungjaya. Peta wilayah Kabupaten lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Sumedang

Sumber : Intel Dasar Polres Sumedang Tahun 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada bulan Maret tahun 2018 tercatat

sebanyak 1.135.818 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka kepadatan penduduk Kabupaten Sumedang sekitar 745 hingga 746 jiwa setiap 1 km². kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Jatinangor yakni 3.404 jiwa per km², kemudian berikutnya adalah Kecamatan Sumedang Utara yakni 3.377 jiwa, lalu Kecamatan Tanjungsari 2.223 jiwa. Sedangkan Kecamatan Jatigede adalah kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk paling kecil yaitu 221 jiwa per km². Penyebaran penduduk tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkawinan, pekerjaan, tugas belajar dan faktor-faktor lainnya, sehingga tingkat penyebaran penduduk yang terjadi ditingkat pedesaan kurang lebih 20% dan 35% terjadi ditingkat perkotaan. Data kepadatan penduduk Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari Tabel 4.1 di bawah ini :




Tabel 4.1 Data Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sumedang

Sumber : Intel Dasar Polres Sumedang, Maret 2018 Penduduk Kabupaten Sumedang terdiri dari beragam suku, antara lain Sunda,

Jawa, Batak, Madura, Irian, Palembang, Manado, Sumbawa, Dayak, Timor, Makassar, Minang, Bali, Maluku, dan Ambon. Keberagaman suku tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Keyakinan yang dianut oleh penduduk di Kabupaten Sumedang juga beragam, dimana mayoritas penduduk Kabupaten Sumedang adalah beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari data pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang menurut Agama dan Kepercayaan

NO AGAMA JUMLAH PENDUDUK

1 Islam 1.130.110

2 Kristen 4367

NO KECAMATAN LUAS

WILAYAH (KM2)

JUMLAH PENDUDUK Rasio Kepadatan penduduk

L P JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

1. Wado 76,42 22.541 21.429 43.970 575,37

2. Jatinunggal 61,49 22.731 22.036 44.767 728,04

3. Darmaraja 54,94 18.774 18.399 37.173 676,61

4. Cibugel 48,80 12.192 11.665 23.857 488,87

5. Cisitu 53,31 15.055 14.764 29.819 559,35

6. Situraja 54,03 20.967 20.479 41.446 767,09

7. Conggeang 105,31 14.008 14.344 28.352 269,22

8. Paseh 34,37 18.677 18.509 37.186 1081,93

9. Surian 50,74 5.592 5.640 11.232 221,36

10. Buahdua 131,37 16.257 16.545 32.802 249,69

11. Tanjungsari 35,62 40.177 39.028 79.205 2223,61

12. Sukasari 47,12 16.163 15.519 31.682 672,37

13. Pamulihan 57,85 30.078 29.249 59.327 1025,53

14. Cimanggung 40,76 42.573 40.967 83.540 2049,56

15. Jatinangor 26,2 45.305 43.898 89.203 3404,69

16. Rancakalong 52,28 19.965 19.572 39.637 758,17

17. Sumedang Selatan 117,37 38.874 37.969 76.843 654,71

18. Sumedang Utara 28,26 48.297 47.138 95.435 3377,03

19. Ganeas 21,36 12.945 12.476 25.421 1190,12

20. Tanjungkerta 40,14 17.049 16.612 33.661 838,59

21. Tanjungmedar 65,14 12.543 12.497 25.040 384,40

22. Cimalaka 41,61 32.103 31.411 63.514 1526,41

23. Cisarua 18,92 10.471 10.298 20.769 1097,73

24. Tomo 66,26 11.951 12.165 24.116 363,96

25. Ujungjaya 80,56 16.605 16.968 33.573 416,75

26. Jatigede 111,97 11.950 12.298 24.248 216,56

JUMLAH 1.522,2 573.843 561.975 1.135.818 746,17




3 Katholik 586

4 Hindu 35

5 Budha 287

6 Konghucu 171

7 Aliran Kepercayaan 262

JUMLAH 1.135.818

Sumber : Diolah Berdasarkan Data Intel Dasar Polres Sumedang, Maret 2018

Berdasarkan pada data tabel 4.2 di atas, maka dapat dilihat bahwa agama

mayoritas adalah Islam dengan jumlah 1.130.110 jiwa atau 99% dari jumlah total penduduk, yang kedua adalah agama Kristen yakni 4367 jiwa, ketiga adalah Katholik sebanyak 586 jiwa, keempat adalah Budha sebanyak 287 jiwa, kelima adalah Aliran Kepercayaan sebanyak 262 jiwa, keenam adalah Konghucu sebanyak 171 jiwa, dan agama minoritas adalah Hindu yakni sebanyak 35 jiwa atau sekitar 0,003% dari total penduduk Kabupaten Sumedang.

Perekonomian di Kabupaten Sumedang tergolong baik, dimana penduduknya memiliki beragam pekerjaan. Mayoritas penduduk Kabupaten Sumedang bekerja sebagai petani. Pekerjaan lainnya adalah pedagang, buruh, PNS, dan anggota TNI/Polri, dan semuanya tersebar di seluruh Kecamatan yang ada. Kabupaten Sumedang di dominasi oleh sektor pertanian, hal ini dapat diliihat dari pemanfaatan untuk lahan pertanian sawah seluas 33.178 Ha dan ladang serta perkebunan seluas 58.751 Ha dari seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Data Pekerjaan Penduduk Kabupaten Sumedang dapat di lihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO JENIS PEKERJAAN PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 Petani/Pekebun 73.553 9.376 82.929 2 Buruh 45.616 1.832 47.448 3 Pedagang 16.270 5.045 21.315 4 PNS 9.889 6.994 16.883 5 TNI/POLRI 3.484 51 3535 6 Lainnya 196.829 36.900 233.729

JUMLAH 345.641 60.198 405.839

Sumber : Diolah Berdasarkan Intel Dasar Polres Sumedang, Maret 2018 4.1.2 Gambaran Umum Polres Sumedang

Polres Sumedang terletak di Jalan Prabu Gajah Agung No. 07 Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah hukum Polres Sumedang mencapai 155.871,8 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Polres Indramayu; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Polres Garut dan Polres Bandung; c. Sebelah Barat berbatasan dengan Polres Bandung dan Polres Subang; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Polres Majalengka Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja (SOTK) pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor pasal 5 menjelaskan bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara




keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Polres diatur dalam Pasal 6, yakni: a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan

dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);

c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);

f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Sumedang terdiri dari 25 Kepolisian Sektor (Polsek) dan 1 Kepolisian Sub Sektor (Pol sub Sektor), yaitu Polsek Jatinangor, Polsek Sumedang Utara, Polsek Sumedang Selatan, Polsek Tanjungsari, Polsek Cimalaka, Polsek Cimanggung, Polsek Tomo, Polsek Rancakalong, Polsek Surian, Polsek Buah Dua, Polsek Tanjungmedar, Polsek Conggeang, Polsek Ujungjaya, Polsek Jatigede, Polsek Jatinunggal, Polsek Wado, Polsek Cibugel, Polsek Cisitu, Polsek Situraja, Polsek Ganeas, Polsek Cisarua, Polsek Paseh, Polsek Darmaraja, Polsek Pamulihan, Polsek Tanjungkerta, dan Polsub Sektor Sukasari.

Secara geografis, wilayah hukum Polres Sumedang merupakan wilayah perlintasan kendaraan dari Kota Bandung menuju Cirebon dan atau sebaliknya. Hal tersebut menjadikan Wilayah Sumedang merupakan salah satu akses rute kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang cukup padat dan ramai. Jumlah kendaraan




penduduk Kabupaten Sumedang juga cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel 4.4 Jumlah Kendaraan Penduduk Kabupaten Sumedang No Jenis Kendaraan

Bermotor Perkembangan Potensi Kendaraan Bermotor

2016 2017

1 Sedan, Jeep, Minibus 17,142 19,107

2 Bus, Microbus 435 450

3 Truck, Ligh Truck, Pickup

8,548 9,153

4 Kendaraan Alat Berat 0 0

5 Sepeda Motor (Roda 2 dan 3)

262,720 284,047

JUMLAH 288,845 312,757

Sumber : Min Ops Satlantas Polres Sumedang, Maret 2018 Polres Sumedang dipimpin oleh seorang Kapolres berpangkat Ajun Komisaris

Besar Polisi (AKBP), dan saat ini pejabat Kapolres Sumedang adalah AKBP Hari Brata, SIK. Kapolres dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh beberapa unsur pengawas dan pembantu, unsur pelaksana tugas pokok, dan unsur pendukung. Unsur pengawas dan pembantu Kapolres terdiri dari Bagian Operasi (Bag Ops), Bagian Perencanaan (Bag Ren), Bagian Sumber Daya (Bag Sumda), Seksi Pengawasan (Siwas), Seksi Provos dan Paminal (Sipropam), Seksi Keuangan (Sikeu) dan Seksi Umum (Sium). Unsur pelaksana tugas pokok dilaksanakan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), Satuan Pengamanan Obyek Vital (Sat PamObvit), dan Satuan Tahan dan Barang Bukti (Sat Tahti). Sedangkan unsur pendukung adalah Unit Sitipol.

Jumlah personil Polres Sumedang adalah 1986 personel yang terdiri dari 17 Perwira Menengah (Pamen), 101 Perwira Pertama (Pama), 1095 Bintara, dan 33 personel PNS. Para personil tersebut tersebar di seluruh bagian yang ada dalam struktur Polres Sumedang. Namun jika dibandingkan dengan Daftar Susunan Pesonel dan Peralatan (DSPP) sebagaimana di atur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resort, maka jumlah personel Polres Sumedang masih kurang 740 personel, yaitu 353 Pama, 351 Bintara, dan 39 PNS. Struktur organisasi Polres Sumedang dan data personil Polres Sumedang dapat dilihat pada gambar 4.2, dan tabel 4.5 berikut ini:




Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres Sumedang •

Sumber : Bag Sumda Polres Sumedang, Maret 2018

Tabel 4.5 Data Personil Polres Sumedang

NO PANGKAT DSPP RIIL KET (- / + )

1. PAMEN 14 17 +3

2. PAMA 454 101 - 353

3. BINTARA 1446 1095 351

4. PNS 72 33 39

JUMLAH 1986 1246 - 740

Sumber : Bag Sumda Polres Sumedang, Maret 2018 4.1.3 Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK pada Polres dan Polsek menjelaskan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Tugas Satlantas diatur dalam Pasal 59 ayat 2 yakni melaksanakan Turjawali (pengaturan, penjagaan, dan patroli) lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan

KASI KEU IKIN

IPDA NRP 67070388

KA SIUM EKI M.MAKKI,SH

PENATA NIP 196408161998031002

KAPOLRES HARI BRATA, SIK

AKBP NRP 76070937

WAKAPOLRES

RENDRA OKTHA.D ,SIK MSi KOMPOL NRP 79101238

KA SIWAS RAHMAT PURWANTO IPDA NRP 65010299

KASI PROPAM KOMAR YAHUDIN

IPDA NRP 61050578

KABAG OPS APRI RAHMAN, SE

KOMPOL NRP 74010688

KABAG REN SYAFIK IBNU SINA, SH

KOMPOL NRP 64070042

KABAG SUMDA UJANG BURHANUDIN, SAg

KOMPOL NRP 70012133

KA SPKT DEDI JUHANA

IPTU NRP 65090404

KASAT INTELKAM H.NANANG.A, SH

AKP NRP 69050076

KASAT RESKRIM DEDE ISKANDAR, SH AKP NRP 71020272

KASAT NARKOBA IDAN WAHYUDIN, SH AKP NRP 64080573

KASAT BINMAS ARMIN LASE

AKP NRP 60040919

KASAT SABHARA AWAM M.RIZAL

AKP NRP 66090124

KASAT LANTAS IIM ABDURAHIM, SH AKP NRP 66090253

KASAT TAHTI KASIJA

IPTU NRP

KA SITIPOL ANTONIUS,SP

IPDA NRP

KAPOLSEK




kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Fungsi lalu lintas dijelaskan dalam ayat 3, antara lain:

a. Pembinaan lalu lintas kepolisian; b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,

Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan

hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;

e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;

f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, maka dapat di jelaskan bahwa kedudukan Satlantas sama dengan fungsi lainnya yakni sebagai unsur pelaksana tugas pokok. Seluruh fungsi tersebut berada langsung dibawah Kapolres yang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari berada dibawah kendali Wakapolres Sumedang.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Kasat lantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;

d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;

e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan

f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Satuan lalu lintas Polres Sumedang terbagi menjadi beberapa bagian yakni Urusan Pembinaan Operasional, Urusan Administrasi dan Tata Usaha, Unit Kecelakaan lalu Lintas (Unit Laka lantas), Unit Pendidikan dan Rekayasa (Unit Dikyasa), Unit Registrasi dan Identifikasi (Unit Regident), dan Unit Pengaturan, Penjagaan dan Pengawalan (Unit Turjawali).

Jumlah personel Satlantas Polres Sumedang hingga bulan Februari 2018 adalah sebanyak 127 personel, dengan rincian 7 personel Perwira, 112 personel Bintara serta 8 personel PNS. Berdasarkan Daftar Susunan Pesonel dan Peralatan (DSPP) maka jumlah personil Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan, karena terdapat kelebihan personil sebanyak 54 personel. Kelebihan personel tersebut sesuai dengan kebijakan pimpinan melihat situasi dan kondisi di




Polres Sumedang. Kemudian berdasarkan data dari Staff Adminisitrasi dan Operasional Sat lantas Polres Sumedang, personil Satlantas yang sudah mengikuti Pendidikan Kejuruan (Dikjur) lantas adalah sebanyak 37 orang. Berikut ini adalah data personil satuan lalu Lintas Polres Sumedang yang telah mengikuti Dikjur.

Tabel 4.6 Daftar Dikjur Personel Satlantas

No Nama Pangkat / Nrp

Pelatihan Kejuru-an Ket

1 2 3 4 5 6

1 Syukur Hidayat

Bripka / 83040772

- Ba/Brigadirberkas Resume Ll - Lat Ba Mindik Laka Lantas - Kompetensi Penyidik Laka Lantas

2 Feri Nurdiana Bripka / 84060266

- Kompetensi Penguji Sim Gelombang Ii Tahun 2016

- Registrasi Dan Identifikasi Pengemudi

3 Dede Firmansyah

Bripka / 83050130

- Kompetensi Penguji Sim Gelombang Iii Tahun 2015

- Registrasi Dan Identifikasi Pengemudi

4 Irwan Sukmana

Bripka / 84060517

- Brigadir Pendaftaran Dan Penerbitan Bpkb

5 Gustina Indryani

Bripda / 95080697

- Fungsi Teknis Pama Dan Ba Penerangan Masyarakat Lalu Lintas T.A 2016

6 Indra Permana

Brigadir / 86031683

- Ba/Brigadir Pengawalan

7 Wahyu Setiawan

Brigadir / 86010715

- Brigadir Pengawalan Vip - Vvip

8 Heri Mulyana Brigadir / 88090058

- Ba/Brigadir Berkas & Resume Ll

9 Ade Irwan Santoso

Aiptu / 77090211

- Ba Pengaturan Arus Lantas -Jur Das Ba Lantas Polri

10 Hari Fajar Iswahyudi

Brigadir / 87010408

- Ba/ Brigadir Riksa Dok Ranmor

11 Dian Krisna Bripka / 84100022

- Lat Brig Pendaftaran Ranmor Ckd & Cbu - Polmas

12 Fajar Septian B

Brigadir / 86090750

- Lat Brig Dikmas Lantas -Dikbangspes Bintara Dikmas Lantas

13 Wawan Setiawan

Aiptu / 69050343

- Olah Tkp Laka Lanta Dengan Metode Rar – Taa Tingkat Polres / Tabes Bandungse-Jajaran Polda Jabar

-Dik Jur Das Ba Lalu Lintas Polri

14 Amir Husain Aipda / 77100714

- Lat Brigadir Cek Fisik Ranmor -Kejuruan Dasar Bintara Lalau Lintas Polri

15 Firmansyah S, Se

Brigadir / 85020319

- Pendidikan Dengan Kualifikasi Penyidik Tindak Pidana Laka Lantas

- Sebagai Persyaratan Diterbitkan Skep

Penyidik

16 Asep Yudha Ronny P

Bripka / 84061293

- Dikbangpes Brigadir Pjr Lantas




17 Irvan Aiptu / 76110429

- Ba Pengamanan Pengawalan Vvip -Dik Jur Das Ba Lalu Lintas Polri

18 Teguh Bambang S, Sh

Bripka / 82120391

- Lat Brigadir Teknik & Taktik Wal Vip

19 Abdul Kholiq Aiptu / 72090522

- Lat Brigadir Cek Fisik Ranmor ( Januari 2014) - Lat Brigadir Cek Fisik Ranmor ( April 2012)

-Dik Jur Das Ba Lalu Lintas Polri

20 Achmad Bahori

Aipda / 79020342

- Lat Brigadir Penguji Sim -Bangspes Info Lantas Brigadir

21 Miftah Parid Hidayat

Brigadir / 89050532

- Lat Bintara Rekayasa Lantas - Safety Driving ‘’ Mengemudi Dengan Hati’’

22 Juliono Aiptu / 72050146

- Lat Brig Pendaftaran Ranmor Ckd & Cbu

23 Iim Aiptu / 77070372

- Olah Tkp Laka Lanta Dengan Metode Rar – Taa Tingkat Polres / Tabes Bandungse-Jajaran Polda Jabar

-Dik Jur Das Ba Lantas Polri

24 Iwan Wahdiat Bripka / 83101260

- Pelatihan Ba/Brigadir Rekayasa Lalu Lintas

25 Asep Rasidi, Sh

Brigadir / 86111026

- Pelatihan Kompetensi Penyidik Laka Lantas Se-Jajaran Polda Jabar Tahun 2016

26 Asep Beni Nugraha

Aiptu / 76120197

- Pelatihan Ba Pengawalan Umum

27 Dede Kusnadi Aiptu / 76070698

- Pelatihan Ba Pengaturan Arus Lalu Lintas -Dik Jur Das Ba Lantas Polri

28 Deni Setiadi Brigadir / 87080799

- Lat Brigadir Pengemudi Vip - Lat Ba Pendaftaran Ranmor Ckd Dan Cbu

-

29 Tambah Bronto

Aipda / 72050261

- Lat Brig Olah Tkp Laka Lantas -

30 Dian Hermawan

Bripka / 84121129

- Pelatihan Bintara Ra Taa / Tec Lantas - Lat Brig Resume Dan Pemberkasan - Pelatihan Ba/Brigadir Olah Tkp Laka Lantas

-

31 Bambang Setiadi

Brigadir / 78071098

- Pelatihan Bintara Ra Taa / Tec Lantas -

32 Gusman Kuhara

Aiptu / 77080473

- Lat Brig Olah Tkp Laka Lantas -

33 Dafid Hendra Permana, S.Sos

Bripka / 83020407

- Pelatihan Tptkp, Olah Tkp Dan Ppgd Serta Pelatihan Data Online Laka Lantas Irsms2 ( Integrated Road Safety Managemen System )

- Pelatihan Kompetensi Penyidik Laka Lantas Se-Jajaran Polda Jabar Mengenai Data Online Laka Lantas Irsms Dan Rar-Taa ( Road Accident Rescue ) – ( Traffic Accident Analysis)

- Pelatihan Kompetensi Penyidik Laka Lantas Se-Jajaran Polda Jabar

-Dikbangpes Brigadir Gakkum Lantas

34 Yopi Rodiana Bripka / 84120819

- Pelatihan Ba/Brigadir Rekayasa Lalu Lintas -

35 Iwan Djaelani Brigadir / 86081421

- Pelatihan Brig Dikmas Lantas -

36 Rudiansyah Brigadir / 85100894

- Pelatihan Bintara Wal Vvip / Vip -

37 Jeksen Sihombing

Brigadir / 86080719

- Lat Brig Penguji Sim -




- Pelatihan Kompetensi Penguji Sim Gelombang I Tahun 2017yang Diselenggarakan Oleh Korlantas Polri

Sumber: Min Ops Lantas Polres Sumedang, Maret 2018 Satlantas dalam pelaksanan kegiatan khususnya pembinaan masyarakat juga

berpedoman kepada Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) secara horisontal dengan Kasat Binmas. Hubungan horisontal yang dimaksud adalah keterkaitan antar fungsi dalam rangka koordinasi yang bersifat lurus/sejajar/mendatar atau setingkat. Adapun bentuk HTCK antara Kasat Lantas dan Kasat Binmas tersebut meliputi :

a. Koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi;

b. Koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat patuh hukum; dan

c. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kerjasama lintas sektoral. Satlantas dan Satbinmas sama-sama memiliki peran penting dalam melakukan

pembinaan masyarakat. Hanya saja, pembinaan yang dilakukan oleh Satlantas terhadap masyarakat sebatas ruang lingkup lalu lintas sedangkan Satbinmas ruang lingkupnya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat (disadur dari wawancara dengan AKBP Hari Brata,SIK, 7 Maret 2018).

4.1.4 Gambaran Umum Unit Dikyasa Polres Sumedang Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang memiliki 2 (dua) pekerjaan

(tugas pokok) yaitu melaksanakan Dikmas Lantas dan Rekayasa Lalu Lintas. Dikmas Lantas adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, kedudukan dan keikutsertaan masyarakat serta aktif dalam usaha menciptakan Kamseltibcar lantas. Sedangkan Rekayasa Lantas adalah suatu bentuk kegiatan dari fungsi kepolisian bergerak yang diarahkan terhadap momentum sarana dan prasarana jalan, alih arus, pengajuan sarana dan prasarana jalan yang berkaitan erat degan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas sesuai dengan tugas Polri yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni melaksanakan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Polres Sumedang menjabarkannya dalam pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas Polres Sumedang dengan membuat Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP/17/I/2018/Satlantas tentang Pelaksanaan Unit Dikyasa Polres Sumedang antara lain :

a. Masyarakat menjadi mudah mengerti dan memahami tentang hal-hal yang baru dalam perubahan perundang-undangan yang berlaku di pemerintahan (UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan lalu lintas

b. Mengurangi atau meniadakan niat orang yang akan melakukan pelanggaran c. Melakukan pesan-pesan Kamtibmas d. Memberikan informasi kepada masyarakat e. Mengetuk hati masyarakat menjadi tertib dan disiplin dalam berlalu lintas




f. Mengurangi keresahan dan kesalah pahaman dalam menanggapi informasi yang ada dalam hal kebijakan Polantas pada era pembaharuan (Quick Wins)

Berdasarkan sasarannya, kegiatan tersebut dibagi menjadi 2, yakni terhadap masyarakat umum meliputi Kegiatan Penerangan Keliling, Penerangan Masyarakat dan Taman Lalu Lintas serta terhadap masyarakat terorganisir meliputi kegiatan Polisi Sahabat Anak (Polsanak), Police Goes To School/Campus, Pembinaan Potensi Masyarakat, Pelatihan Dikmas dan Safety Riding.

Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang di awaki oleh 6 (enam) orang personil Polri. Seluruhnya bersama-sama melaksanakan kegiatan Dikmas dan Rekayasa Lalu Lintas. Daftar nama anggota Unit Dikyasa yang dapat dilihat dalam Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Jumlah Personel Unit Dikyasa Polres Sumedang

NO NAMA PANGKAT NRP JABATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

H. SYAIFUL BAHRI EDIYANTO WINNY BUNGA CITRA SRI DEVI FEBRIANI PEPI YOGA SUSILA AGUNG ADI REZA

IPDA AIPTU

BRIPDA BRIPDA

BRIGADIR BRIPDA

66080091 73080431 92070797 97020224 85031505 97080476

KANIT DIKYASA BA DIKYASA

SDA SDA

TIM TRIBRATA NEWS

SDA

Sumber : Min Ops Sat Lantas Polres Sumedang, Maret 2018 Terkait jumlah personel Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Sumedang diatas, jika merujuk kepada DSPP yang ada sebenarnya sudah memenuhi standar DSPP. Jumlah personil sesuai DSPP adalah 5 orang, sedangkan yang ada saat ini adalah 6 orang. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja dari Unit Dikyasa. Namun kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas masih terkait jumlah personel yang terbatas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit Dikyasa Polres Sumedang sebagai berikut :

Jumlah anggota mestinya ditambah, karena apabila jumlah anggotanya lebih dari 5 atau 6 orang dapat mempermudah kegiatan, misalkan dalam pelaksanaan Dikmas ke sekolah, anggota bisa diberangkatkan ke 2 tempat sekaligus. Namun dikarenakan anggota terbatas, kita hanya bisa berangkat menuju 1 tempat tujuan dengan bersama-sama. (Wawancara dengan IPDA Syaiful Bahri, 10 Maret 2018, 11:45 Wib). Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah personel

Unit Dikyasa Polres Sumedang masih kurang atau belum memenuhi DSPP. Hal ini juga akan berimbas kepada anggaran yang diperlukan oleh Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Sumedang berkaitan dengan banyaknya kegiatan Dikmas Lantas yang dilakukan. 4.1.5 Permasalahan Lalu Lintas di wilayah Polres Sumedang

Kabupaten Sumedang merupakan jalur lintas kabupaten, yakni dari Kota Bandung menuju Cirebon. Sarana dan prasarana jalan yang ada di Kabupaten Sumedang antara lain, (1) Jalan Negara 60.724 km, (2) Jalan Provinsi 123.383 km, (3) Jalan Kabupaten 726.957 km, dan (4) Jalan Desa 941.221 km. Kondisi jalan sebagai sarana utama dari lalu lintas sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas




pengendara di ruang lalu lintas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, total panjang jalan di Kabupaten Sumedang yakni 774,606 km yang terdiri dari 96,51 persen berupa jalan aspal, 0,004 persen tidak diaspal, dan sisanya 3,44 persen lainnya. Berdasarkan kondisinya, jalan yang berkondisi baik sekitar 57,61 persen, 17,86 berkondisi sedang, 16,97 persen rusak dan 7,56 persen rusak berat.

Kelancaran dan ketertiban lalu lintas di suatu wilayah dapat menjadi penunjang mobilitas masyarakat yang ada di wilayah tersbeut. Permasalahan lalu lintas dapat terjadi apabila sarana serta prasarana lalu lintas yang dimiliki tidak sesuai standar dan perilaku pengendara yang tidak tertib. Situasi dan kondisi jalan seperti yang dijelaskan diatas dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sumedang mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2017. Data mengenai kecelakaan lalu lintas selama 3 tahun terakhir di wilayah hukum Polres Sumedang, dapat dilihat dalam Tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015-2017

Polres Sumedang

NO

TAHUN

JUMLAH KEJADIAN

JUMLAH KORBAN LAKA LANTAS

KERUGIAN

MD LB LR 1 2015 331 63 9 499 Rp 934.800.000,- 2 2016 297 30 34 435 Rp 449.650.000,- 3 2017 339 68 29 447 Rp 672.500.000,-

Sumber : Min Ops Lantas 2018

Data diatas menunjukkan adanya penurunan kejadian dari tahun 2015 ke 2016 sebanyak 34 kejadian, sedangkan dari tahun 2016 hingga 2017 terjadi kenaikan jumlah kejadian yakni sebanyak 42 kejadian. Peningkatan tidak hanya dari segi jumlah kejadian, namun juga jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang naik dua kali lipat yaitu dari 30 jiwa di tahun 2016 menjadi 68 jiwa di tahun 2017. Analisis yang dilakukan oleh Polres Sumedang terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, menghasilkan temuan beberapa titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sumedang. Titik-titik rawan kecelakaan itu, antara lain, Betulan Cikuda Jatinangor, Betulan Ciromed – alun-alun Tanjungsari, Betulan Cigendel- Cadaspangeran, Depan RIPP jalan P. gajah Agung, Betulan Cimayor, Betulan Cimuja, Betulan Serang-Cilindri-Mandalaherang, Betulan Sasakdua, Pengkolan Cihaur, Pengkolan Asem, Turunan Nyalindung, Betulan Cireki, Cijelag, Betulan Warung Peti, Tanjakan Cae Wado, Tanjakan Pasiringkik-Bakom, dan Canukur Ganeas.

Kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut menjadi hal utama yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi dan situasi jalan saja, tapi juga faktor pengemudi atau pengendara yang merupakan faktor utama yang menentukan keselamatan dalam berkendara. Jika pengendara mematuhi aturan berlalu lintas dan memperhatikan keselamatan selama berkendara, maka potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Data yang dapat dihimpun oleh Sat Lantas Polres Sumedang terkait faktor pengemudi menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Tabel 4.9 Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Faktor Pengemudi

Sumber : Min Ops Satlantas Polres Sumedang, Maret 2018 Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa faktor pengemudi yang

lengah dan tidak tertib menjadi faktor penyebab yang paling dominan dalam menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor lainnya adalah karena lelah dan mengantuk, namun tidak begitu banyak. Sedangkan faktor-faktor lainnya dapat dikatakan tidak mempengaruhi sama sekali sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data diatas diperoleh gambaran bahwa masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keselamatan terhadap diri sendiri dalam berkendara. Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Apabila masyarakat paham dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku maka kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditekan. Pada kenyataannya kesadaran hukum masyarakat rendah, selain pemahaman masyarakat yang masih kurang terdapat pemikiran masyarakat untuk taat terhadap aturan lalu lintas hanya pada saat ada anggota polisi di jalan. Hal ini terbukti disaat anggota kepolisian sedang tidak berjaga, misalnya pada saat setelah waktu maghrib ditemukan masih banyak masyarakat yang mencoba mengenakan kendaraan bermotor tanpa menggunakan helm (disadur dari wawancara bersama IPDA Saeful Bahri, 16 maret 2018). Selain itu, pelaku kecelakaan lalu lintas bukan hanya terjadi pada kalangan dewasa saja. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelajar sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pelaku kecelakaan lalu lintas menurut profesi di Polres Sumedang.

NO FAKTOR PENYEBAB 2015 2016 2017 1 LENGAH 190 239 299

2 LELAH 2 1 0 3 MENGANTUK 4 1 0 4 SAKIT 0 0 0 5 TIDAK TERTIB 121 50 37 6 TEKANAN PSIKOLOGI 0 0 0 7 PENGARUH OBAT 0 0 0 8 PENGARUH ALKOHOL 0 0 0 9 BATAS KECEPATAN 0 0 0




Tabel 4.10 Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Profesi Tahun 2015-2017

NO PROFESI 2015 2016 2017 JUMLAH

1 PNS 5 0 12 17 2 TNI 1 1 3 5 3 POLRI 5 2 2 9 4 KARYAWAN 169 124 161 454 5 PELAJAR 36 45 50 131 6 MAHASISWA 19 15 12 46 7 PENGEMUDI 34 26 114 174 8 PEDAGANG 4 2 4 10 9 PETANI 4 3 9 16 10 BURUH 4 8 6 18 11 LAIN-LAIN 10 19 17 46

Sumber : Min Ops Lantas Polres Sumedang, Maret 2018 Data diatas menunjukkan bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas selama 3 tahun

terakhir yang paling banyak adalah karyawan sebanyak 454 kasus. Pelajar menempati urutan ketiga setelah pengemudi dengan jumlah kejadian 131 kasus. Bahkan dapat dilihat pula bahwa pelajar sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas jumlahnya meningkat selama tiga tahun terakhir ini, yaitu dari 36 orang di tahun 2015, kemudian menjadi 45 orang di tahun 2016, dan terakhir menjadi 50 orang di tahun 2017.

Ketidakpahaman terhadap aturan berlalu lintas tersebut pada awalnya akan menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Apabila pelanggaran tersebut dibiarkan dan tidak di tindak lanjuti atau diberikan sanksi tegas akan berdampak pada sikap dan perilaku pengendara kendaraan bermotor yang semakin liar. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas mempunyai hubungan atau korelasi, hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama Kanit Turjawali Polres Sumedang berikut

Ada korelasi antara pelanggaran dan kecelakaan. Semakin banyak penindakan dilakukan maka dengan sendirinya angka kecelakaan juga menurun. Temukan di lapangan, angka kecelakaan perbulan lumayan menurun sehubungan dengan kegiatan penindakan yang sekarang sering dilakukan. (Wawancara dengan Ipda Suratman, 10 Maret 2018, 13:25 wib). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, upaya penindakan pelanggaran dapat

menekan angka kecelakaan lalu lintas karena perbandingannya adalah berbanding lurus. Tidak adanya tindakan tegas yang diberikan oleh pihak kepolisian menimbulkan pemikiran di kalangan masyarakat bahwa tindakan yang mereka lakukan bukanlah hal yang salah. Akibatnya, perilaku yang salah tersebut menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Min Ops Lantas Polres Sumedang, pelanggaran lalu lintas pada tahun 2016 sebanyak 18.721 kasus meingkat menjadi 19.024 kasus pada tahun 2017. Teguran yang diberikan kepada pengendara pada tahun 2016 sebanyak 1825 teguran dan meningkat tajam menjadi 13.061 teguran pada tahun 2017. Meningkatnya angka teguran pada tahun 2017 disebabkan karena pada tahun tersebut Satlantas Polres Sumedang memang banyak melakukan teguran sebagai upaya dalam meingkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta mencegah kecelakaan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kanit Turjawali sebagai berikut

Teguran dari tahun 2016 ke 2017 sebagaimana data tertulis yang ada dibagian Min Ops Latas mengalami peningkatan yang tajam. Dalam pelaksanaannya




kami menyediakan blanko tertulis yang menjadi pegangan kita apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi maka pelanggar akan ditindak tegas. Teguran tersebut contohnya adalah yang dibonceng tidak menggunakan helm. Tindakan yang kita ambil sesuai dengan operasi keselamatan yang dititikberatkan kepada teguran terhadap pola perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. (wawancara bersama Kanit Turjawali Ipda Suratman, 10 Maret 2018, 13:30 Wib). Keterangan yang diperoleh dari Kanit Turjawali tersebut menggambarkan

sudah adanya tindakan bersifat intensif yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Sumedang. Sedangkan tingkat pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar sendiri masih tergolong tinggi dikarenakan para pelajar membawa kendaraan roda dua dan masih dibawah umur, serta membawa boncengan atau penumpang yang tidak menggunakan helm (disadur dari wawancara bersama Ipda Suratman, 10 Maret 2018).

Hasil wawancara bersama Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata, Sik menjelaskan mengenai pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang sebagai berikut

Pelanggaran lalu lintas dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat dari 18.721 kasus menjadi 19.024 kasus, begitupula dengan teguran yang mengalami kenaikan signifikan dikarenakan kami banyak melakukan teguran terhadap pengguna jalan pada tahun 2017. Khusus di Kabupaten Sumedang berdasarkan temuan di lapangan, pelanggaran didominasi oleh kalangan pelajar, kemudian karyawan dan mahasiswa. (Wawancara, 7 Maret 2018).

Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Sumedang bahwa pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang paling banyak dilakukan oleh golongan usia pelajar SMA yakni umur 17-20 tahun :

Sebagian besar pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang berada di usia sekolah, yaitu kisaran umur 17-20 tahun. Dilihat dari usia tersebut rata-rata yang melanggar adalah siswa SMA. Sehingga antisipasinya adalah kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada. (Wawancara dengan AKP Iim Abdurahim, 6 Maret 2018). Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa temuan

di lapangan, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang didominasi oleh pelajar. Data yang diperoleh penulis selama tahun 2017 juga menunjukkan rentangan usia tersebut tergolong tinggi dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut

Tabel 4.11 Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Golongan Usia Tahun 2017

NO BULAN

JUMLAH PELANGGARAN BERDASARKAN USIA

0-15 Tahun

16-21 Tahun

22-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

51 Tahun keatas

1 Januari 5 96 87 18 12 3 2 Februari 12 547 286 22 16 7 3 Maret 26 743 546 28 14 11 4 April 12 672 492 18 11 9 5 Mei 36 801 571 38 30 18 6 Juni 8 586 819 9 6 4




7 Juli 6 183 142 11 8 4 8 Agustus 23 958 1333 27 8 3 9 September 46 686 947 26 16 11 10 Oktober 98 862 1196 66 57 42 11 November 185 2190 384 344 229 113 12 Desember 88 374 422 822 134 153

JUMLAH 545 8698 7225 1429 541 378 Sumber : Diolah dari data Min Ops Lantas Polres Sumedang,2017 Data diatas menunjukkan usia paling banyak melanggar selama tahun 2017

adalah usia 16-21 tahun sebanyak 8698 kasus pelaggaran, yang kedua adalah usia 22-30 tahun yakni 7225 kasus pelanggaran, sedangkan yang paling sedikit adalah usia 51 ke atas yakni 378 pelanggaran. Data diatas menunjukkan masih tingginya pelanggaran yang terjadi di kalangan pelajar maupun mahasiswa pada golongan usia 16-21 tahun. Pelanggaran lalu lintas berdasarkan profesi pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.12 Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi Tahun 2017

Sumber : Diolah dari Data Laporan Bulanan Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2017 Polres Sumedang

Berdasarkan data diatas pelanggaran lalu lintas tertinggi dilakukan oleh Karyawan Swasta sebanyak 14.957 kasus, selanjutnya Mahasiswa sebanyak 1095 kasus, pengemudi 947 kasus dan pelajar 750 kasus. Pelanggaran tersebut terbagi menjadi beberapa jenis pelanggaran sebagai berikut :

NO BULAN PNS KARYAWAN

SWASTA MHS PELAJAR PENGEMUDI

TNI/ POLRI

LAIN-LAIN

1 JANUARI 2 186 7 6 16 − 4 2 FEBRUARI 12 895 38 66 72 − 7 3 MARET 26 1124 42 76 89 − 11 4 APRIL 15 1048 93 42 13 − 7 5 MEI 36 1188 70 69 113 − 18 6 JUNI 8 1311 82 21 7 − 3 7 JULI 6 273 14 19 33 − 9 8 AGUSTUS 23 2131 118 42 27 − 11 9 SEPTEMBER 46 1556 48 38 26 − 18 10 OKTOBER 98 1701 136 146 124 − 116 11 NOVEMBER 185 2190 384 146 124 − 116 12 DESEMBER 85 1354 63 79 303 − 113

JUMLAH 457 14957 1095 750 947 - 433




Tabel 4.13 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017

NO BULAN HELM KELENGKAPAN KENDARAAN

SURAT-SURAT

BOCENGAN LEBIH DARI 1 ORANG

MARKA RAMBU

LAWAN ARUS

LAMPU UTAMA

LAIN-LAIN

JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 JANUARI 88 46 71 2 6 1 3 4 221

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 FEBRUARI 114 148 512 44 71 2 39 160 1090

3 MARET 149 182 752 68 82 22 46 67 1368

4 APRIL 131 84 692 23 34 14 18 48 1044

5 MEI 121 198 778 72 152 36 58 79 1494

6 JUNI 122 72 1009 13 24 8 9 32 1289

7 JULI 68 76 131 21 38 2 4 14 354

8 AGUSTUS 228 88 1157 26 48 16 18 64 1645

9 SEPTEMBER

163 118 1233 42 136 4 8 28 1732

10 OKTOBER 183 236 956 67 231 14 28 57 1772

11 NOVEMBER

225 278 1002 109 273 56 70 99 2112

12 DESEMBER 328 185 603 32 162 4 18 46 1378

JUMLAH 1920

1711 8896 519 1257 179 319 698 15499

Sumber : Diolah dari Data Laporan Bulanan Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2017 Polres Sumedang

Jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pelanggar lalu lintas di Polres Sumedang adalah kelengkapan surat-surat, tidak menggunakan helm, dan kelengkapan kendaraan. Hasil temuan di lapangan, pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh pelajar dengan pelanggaran tidak menggunakan helm serta belum memiliki SIM (disadur dari wawancara bersama Kanit Turjawali, 10 Maret). 4.1.6 Program Police Goes To School Unit Dikyasa Polres Sumedang

Dikmas lantas adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Diktat Akpol, 2017). Tujuan Dikmas Lantas adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas dan mengendalikan potensi positif masyarakat agar dapat membantu secara fisik pelaksanaan tugas-tugas Polisi Lalu Lintas (Polantas). Pelaksana kegiatan tersebut adalah unit dikyasa satlantas Polres Sumedang. Cara bertindak yang digunakan oleh unit dikyasa dalam melaksnakan kegiatan dikmas diatur dalam SOP tentang Pelaksanaan Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Sumedang Nomor: SOP/ 17 /I/2018/Satlantas sebagai berikut :

a. Mendatangi sentra kegiatan masyarakat, tempat keramaian umum b. Melakukan komunikasi sosial dan dialog dengan masyarakat c. Mencatat dan melaporkan bahan keterangan yang diperlukan untuk tugas

Polri d. Melakukan tindakan-tindakan dialogis dengan masyarakat e. Memberdayakan publik adress guna memberikan penerangan masyarakat




Berdasarkan situasi dan kondisi lalu lintas, sasaran pelaksanaan dikmas lantas meliputi kemacetan, pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan masyarakat. Kegiatan dikmas lantas terhadap masyarakat terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu :

a. Masyarakat umum, meliputi : 1) Penerangan Keliling 2) Penerangan Masyarakat 3) Taman Lalu Lintas

b. Masyarakat terorganisir, meliputi : 1) Polisi Sahabat Anak (Polsanak) 2) Police Goes To Campus/School 3) Pembinaan Potensi Masyarakat 4) Pelatihan Dikmas Lantas 5) Safety Riding

Tingginya pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar terutama siswa SMA di Kabupaten Sumedang, mendasari unit dikyasa Satlantas Polres Sumedang melaksanakan Program Police Goes To School dengan tujuan agar pelajar di wilayah Kabupaten Sumedang tersebut mengenal dan memahami tentang tata tertib berlalu lintas. Apabila pelajar telah memahami tata tertib berlalu lintas maka akan tercipta Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas (Kamseltibcar) lalu lintas dan dapat mengurangi angka pelanggaran serta kecelakaan yang dilakukan oleh pelajar. Program Police Goes To School yang dilakukan menimbang bahwa sekolah memiliki potensi kekuatan moral sebagai wadah pembentukan generasi penerus bangsa di masa depan. Kegiatan ini juga dinilai efektif sebagai sarana pelaksanaan tugas kepolisian dalam menciptakan Kamseltibcar lantas. Manfaat lain dari program ini adalah sebagai media petugas kepolisian dalam membangun serta menjalin hubungan yang baik dengan pelajar maupun masyarakat. Apabila hubungan baik tersebut telah terjalin maka akan muncul kepercayaan dari pelajar ataupun masyarakat terhadap petugas kepolisia sehingga aturan dapat dilaksanakan tanpa ketergantungan ada atau tidaknya petugas kepolisian di jalan.

Program Police Goes To School dilakukan oleh unit dikyasa di Polres Sumedang berpedoman dari aturan-aturan berlalu lintas yang terdapat didalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ sehingga pihak unit dikyasa sendiri melakukan terobosan-terobosan terkait pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kanit Dikyas Polres Sumedang sebagai berikut :

Program Police Goes To School berpatokan kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, berbagai pasal yang dimaknai kita dituntut untuk membuat terobosan agar pasal-pasal tersebut tidak dilanggar. Sedangkan dalam pelaksanaan program, kita berpatokan kepada Keputusan Kepala Korps Lalu lintas Polri Nomor:KEP/7/V/2012 (Wawancara, 10 Maret 2018).

Keterangan tersebut diperkuat dengan dasar hukum dan ketentuan mengenai

Program Police Goes To School dalam dokumen Standar Operasional Prosedur Program Police Goes To School, sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. c. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.




d. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Nomor:7/V/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Mitra Kampus dan Sekolah (Police Goes To Campus and School).

Program Police Goes To School merupakan salah satu bentuk terobosan dari

pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ yang disosialisasikan kepada pelajar agar aturan yang terdapat didalam pasal tersebut tidak dilanggar sehingga angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas oleh pelajar dapat berkurang (disadur dari wawancara bersama Kanit Dikyasa, 10 Maret 2018). Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Program Police Goes To School tersebut menurut Kasat Lantas Polres Sumedang adalah

Program Police Goes To School ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai aturan berlalu lintas, target yang hendaknya tercapai adalah pelajar yang mulanya tidak tau minimal mengenal tentang peraturan lalu lintas maupun petugas lalu lintas. (Wawancara, 6 Maret 2018) Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan maksud dan tujuan

Program Police Goes To School tersebut adalah program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai Undang-undang Lalu Lintas dan serta tata tertib dalam berlalu lintas dan sebagai bentuk upaya pencegahan (preventif) terhadap pelanggaran agar tidak berlanjut menjadi kecelakaan lalu lintas dan merupakan penerapan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Kep/7/V/2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Polisi Mitra Kampus dan Sekolah (Police Goes To Campus and School) dibentuk sebagai pedoman pelaksanaan Police Goes To School oleh petugas satlantas khususnya unit dikyasa dalam membekali pelajar tentang peraturan lalu lintas. Menurut Iim Abdurahim (wawancara, 6 Maret 2018), “ Program Police Goes To School tidak menggunakan pedoman dari luar, tapi diharuskan berpatokan kepada ketentuan yang sudah ditentukan sesuai dengan Keputusan Kepala Korps (Kakor) Lantas”.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan program Police Goes To School tersebut antara lain :

1. Perencanaan a. Membuat dan mengajukan proposal atau rencana kegiatan Police Goes

To School kepada pimpinan b. Kordinasi dan kerjasama dengan pihak sekolah tentang kesepakatan

rencana kegiatan di sekolah c. Tentukan materi, sasaran, narasumber/instruktur, pembicara dan

moderator d. Memilih metode yang relevan antara lain:

1) Seminar/diskusi panel dan tanya jawab 2) Workshop 3) Lomba karya tulis masalah lalu lintas 4) Penyuluhan langsung




e. Materi 1) Sosialisai tentang bagaimana etika budaya tertib berlalu lintas

dengan memperkenalkan rambu, marka Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) dan peraturan Perundang-undangan LLAJ yang dilaksanakan bisa melalui sekolah, PKS, Pramuka, dll.

2) Melaksanakan kegiatan safety riding dengan bagaimana cara berkendara dengan benar dan selamat

f. Sarana/prasarana yang digunakan antara lain : 1) Ruang ceramah, seminar dan diskusi 2) LCD, proyektor, sound system, layar screen/monitor dan komputer 3) Camera foto/video untuk dokumentasi 4) Buku Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas, PP, Perkap, dll 5) Brosur, sticker, spanduk, poster, alat peraga, dll 6) Kendaraan Operasional 7) Sertifikat/surat keterangan seminar

2. Persiapan a. Surat perintah b. Kesiapan personil c. Acara pemberian pengarahan (APP) d. Kesiapan kendaraan dinas e. Kesiapan kelengkapan dan perlengkapan

3. Pelaksanaan a. Sasaran : Pelajar b. Seminar/ceramah :

1) Dilaksanakan di kelas/auditorium/aula sekolah, para narasumber menyajikan topik makalah yang berkaitan dengan Kamseltibcar lantas, sosialisasi UU LLAJ, PP, Perkap, tata cara berlalu lintas, etika berlalu lintas, sanksi pelanggaran lalu lintas dengan pasal-pasal yang mengatur.

2) Lomba karya tulis bagi pelajar tentang lalu lintas, dapat dilaksanakan melalui media surat kabarr, majalah atau pengiriman naskah secara langsung kepada Biddikmas Korlantas Polri.

3) Sosialisasi tentang bagaimana etika budaya tertib berlalu lintas dengan memperkenalkan rambu, marka, APIl dan peraturan sekolah, PKS, Pramuka dll.

4) Safety riding dengan berbagai contoh kegiatan antara lain sosialisasi peraturan Perundang-undangan LLAJ, PP, Perkap, melaksanakan berbagai lomba duta lantas, raja ratu helm, tata carapraktek berkendara dengan selamat dan benar, dapat dilaksanakan dengan pawai keliling disesuaikan dengan lokasi kota secara tertib dan menggunakan perlengkapan yang benar (lampu nyala siang hari dan helm SNI)

4. Pendukung a. Tim panitia/pembantu kegiatan b. Materi semianar : PP, Perkap dan UU LLAJ

5. Pengakhiran a. Evaluasi b. Laporan




Pelaksanaan kegiatan Program Police Goes To School oleh unit dikyasa Polres Sumedang sebagaimana disampaikan oleh Kanit Dikyasa sebagai berikut :

Kegiatan ini dimulai dari kita mendatangi sekolah yang sebelumnya sudah dikoordinasikan baik atas permintaan kita sendiri ataupun sekolah yang langsung mengundang kita untuk melakukan sosialisasi, memberikan pengarahan disesuaikan dengan situasi kondisi didalam ruangan atau dilapangan, pengarahan yang kami lakukan masih bersifat sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan sekitar 1 sampai 2 kali seminggu, menyesuaikan dengan kemampuan anggota dan juga anggaran yang tersedia. (Wawancara dengan Ipda Saeful Bahri, 10 Maret 2018). Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam Program Police Goes To School

tersebut antara lain pembinaan PKS, Dikmas Lantas, dan Saka Bhayangkara terhadap pelajar di Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Kegiatan yang dibuat oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang. Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Polres Sumedang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut,

Tabel 4.14 Jenis Kegiatan Program Police Goes To School di Kabupaten Sumedang Tahun

2017 NO KEGIATAN SASARAN HASIL YANG

DIHARAPKAN KET

1 Pembinaan PKS - SMK YPK Sumedang

- MAN 2 Sumedang

- SMK N Situraja

- SMA N Jatinunggal

- PKS PGRI Sumedang

Mampu melakukan gatur lantas sesuai dengan ketentuan 12 gerakan pengaturan lalulintas

Dilakukan 79 Kali

2 Dikmas Lantas (Irup Upacara Bendera)

- SMK PGRI 2 Sumedang

- SMK N 1 Sumedang

- SMK PGRI 1 Sumedang

- SD N Panyingkiran

- SMK N 1 Conggeang

Menanamkan rasa disiplin dalam berlalulintas, serta di harapkan para siswa menjadi pelopor keselamtan berlalu lintas.

Dilakukan 26 kali

3 Dikmas Lantas (Penyuluhan dan Sosialisasi UU Nomor 22 tahun 2009 ttg LLAJ)

- SMA N 3 Sumedang

- SMA N Tanjung Sari

- SMA N 1 Sumedang

Menanamkan rasa disiplin dalam berlalulintas, serta di harapkan para siswa menjadi pelopor keselamtan berlalu lintas.

Dilakukan 3 kali




4 Saka Bhayangkara

- SMP N 9 Sumedang

- SD N Sukaraja 1

- SD N Ketib

Pengenalan Rambu-rambu lalu lintas, Menanamkan rasa disiplin dalam berlalu lintas, serta diharapkan para siswa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sejak usia dini .

Dilakukan 18 Kali

Sumber : Diolah dari Rencana Kegiatan Bulanan Unit Dikyasa Polres Sumedang Tahun 2017

Berdasarkan rencana kegiatan harian unit dikyasa diatas, kegiatan Police Goes To School tidak hanya berupa sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ namun juga dilaksanakan pembinaan terhadap PKS yang ada di sekolah di Kabupaten Sumedang. Setelah dilakukan pembinaan terhadap PKS, para anggota PKS kemudian diajak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas yang sesekali diikutkan dalma kegiatan pengaturan lalu lintas.

II. KONSEP PROGRAM POLICE GOES TO SCHOOL DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU

LINTAS OLEH PELAJAR Permasalahan lalu lintas yang paling sering dijumpai antara lain kemacetan,

pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas memiliki hubungan yang erat dengan pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dimulai dari pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, salah satu contohnya adalah pengendara tidak memiliki SIM sehingga tidak memahami tata tertib lalu lintas dan kurang beretika dalam berkendara. Pengetahuan yang kurang mengenai aturan lalu lintas khususnya di kalangan pelajar menjadi sasaran pelaksanaan Program Police Goes To School Unit Dikyasa Polres Sumedang. Tujuan utama pelaksanaan program ini adalah untuk mensosialisasikan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila para pelajar telah mengetahui dan memahami aturan yang berlaku, maka tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dapat berkurang.

Program Police Goes To School merupakan salah satu bentuk kegiatan Dikmas Lantas. Dikmas Lantas adalah salah satu tugas Polri yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 huruf c yakni Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas tidak hanya menjadi tugas Polri, tapi juga menjadi urusan pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya Program Nasional Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas yang tercantum dalam Pasal 200 huruf d dan Pasal 203 huruf c Undang-undang No.22 tahun 2009. Program tersebut dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Program Nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1) Polisi Sahabat Anak 2) Cara Aman ke Sekolah




3) Patroli Keamanan Sekolah 4) Pramuka Saka Bhayangkara Krida Lalu Lintas 5) Keamanan Lalu Lintas 6) Pedoman Sistem Keamanan bagi Perusahaan Angkutan Umum

b. Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan 1) Polisi Mitra Kampus (Police Goes To Campus) 2) Cara Berkendara dengan Selamat (Safety Riding) 3) Forum Lalu Lintas (Traffic Board) 4) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas 5) Taman Lalu Lintas 6) Sekolah Mengemudi 7) Kemitraan Global Keselamatan Lalu Lintas (Global Road Safety

Partnership) Program Police Goes To School pada dasarnya sama dengan Police Goes To

Campus. Perbedaannya adalah sasaran pelaksanaan Program Police Goes To School adalah pelajar, sedangkan Police Goes To Campus adalah mahasiswa. Program Police Goes To School yang menggunakan isitilah dari bahasa inggris tersebut dapat dikenal oleh masyarakat jika kegiatannya sudah dilaksanakan terhadap masyarakat, namun tidak semua masyarakat akan mengetahui maksud dari program ini dikarenakan penggunaan istilah asing dalam penamaan programnya. Police Goes To School merupakan salah satu bentuk dari program nasional keselamatan berlalu lintas yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Polres Sumedang sebagai salah satu upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar khususnya siswa SMA/SMK. Penulis menggunakan teori manajemen yang disesuaikan dengan Keputusan Kakor Lantas Polri Nomor: KEP/7/V/2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Polisi Mitra Kampus dan Sekolah (Police Goes To Campus and School) dan dan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol : Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dikmas Lantas untuk menganalisis program ini. 4.2.1 Planning (Perencanaan) George R. Terry membagi perencanaan menjadi dua yaitu perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Perencanaan strategis yaitu perencanaan yang berhubungan dengan tujuan dan kemampuan operasional suatu organisasi (George R. Tery, 2009:57). Tujuan dilaksanakan Dikmas Lantas melalui Program Police Goes To School yang terdapat dalam Juklak Dikmas Lantas No.Pol : Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 adalah untuk memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi dan menginsyafkan masyarkat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun orang lain, dengan tingkah laku mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas. Sasaran pelaksanaan program Police Goes To School Polres Sumedang adalah pelajar khususnya siswa SMA di Kabupaten Sumedang dengan materi Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelaksanaan kegiatan Police Goes To School yang dilakukan terhadap pelajar bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai Undang-Undang Lalu Lintas serta tata tertib dalam berlalu lintas dan sebagai upaya peventif terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.




Perencanaan taktis adalah perencanaan yang mencakup penetuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, mengatur tanggung jawab masing-masing pelaksana, mengalokasikan sumber yang ada, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan fasilitas pengawasan untuk mengevaluasikan kemajuan-kemajuan yang telah tercapai. Perencanaan taktis dalam program Police Goes To School berdasarkan Rencana Kegiatan Harian Unit Dikyas Satlantas Polres Sumedang antara lain menentukan waktu pelaksanaan kegiatan, sasaran, kegiatan yang dilaksanakan, jumlah personel yang akan melaksanakan kegiatan, lokasi, penanggung jawab, dan hasil yang ingin dicapai. Pelaksanaan program ini juga berpedoman kepada SOP Polisi Mitra Kampus dan Sekolah (Police Goes To Campus and School) Polres Sumedang (disadur dari wawancara dengan Kanit Dikyasa, 10 Maret 2018). Berdasarkan SOP tersebut mencakup beberapa hal antara lain perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pendukung, dan pengakhiran. Perencanaan dimulai dengan membuat dan mengajukan proposal kegiatan Police Goes To School, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak sekolah, menentukan materi, memilih metode yang akan digunakan, dan mempersiapkan sarana/prasarana. Pada bagian persiapan, hal yang harus diperhatikan adalah surat perintah, personel, kesiapan kelengkapan, dan kesiapan kendaraan dinas. Pada bagian pelaksanaan, kegiatan Police Goes To School dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan metode yang sudah ditetapkan.

Program Police Goes To School di Polres Sumedang dilakukan melalui 2 tahap seperti yang dijelaskan oleh Bripda Devi sebagai berikut

Kegiatan Police Goes To School dapat dilakukan melalui menentukan sekolah yang dituju selanjutnya melakukan koordinasi atau pihak sekolah mengirimkan surat permohonan Police Goes To School, melakukan perencanaan waktu pelaksanaan, mem-persiapkan bahan materi, pelaksanaan kegiatan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan menjalin mitra dengan pihak sekolah. (Wawancara, 10 Maret 2018)

4.2.2 Organizing (Pengorganisasian) Pengorganisasian yakni penetapan susunan organisasi serta tgas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta mendapatkan kedudukan dan sifat hubungan antara maisng-masing unit tersebut. Ada empat komponen-komponen pengorganisasian yaitu :

a. Pekerjaan Pekerjaan dilakukan sesuai dengan fungsi dan bidang masing-masing yang diberikan tanggung jawab. Satuan Lalu lintas Polres Sumedang dibagi menjadi empat unit yaitu, Unit Patroli, Unit Laka, Unit Regident, dan Unit Dikyasa. Pemisahan tersebut dilakukan bertujuan agar masing-masing unit dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Setiap unit dipimpin oleh seorang Kepala Unit (Ka Unit). Pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas diemban oleh Unit Dikyasa dan dilaksanakan oleh anggota unit tersebut.

b. Pegawai Pegawai merupakan setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. Penugasan yang diberikan kepada pegawai akan lebih baik apabila sesuai dengan keterampilan dan pengalaman. Pada Program Police Goes To School ini, yang dimaksud dengan pegawai adalah anggota beserta Kanit Dikyasa Polres Sumedang. Daftar personel Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang dapat dilihat pada tabel 4.4. IPDA Syaiful Bahri




(Kanit Dikyasa) menjadi penanggung jawab sekaligus pemateri bersama Aiptu Ediyanto dan Bripda Winny, Bripda Sri Devi selaku pemateri merangkap tugas di bagian administrasi, sedangkan Brigadir Pepi dan Bripda Agung bertugas sebagai Tim Tribrata News yakni sebagai pengambil dokumentasi kegiatan yang kemudian diterbitkan menjadi berita di media massa.

c. Hubungan Kerja Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya atau antar unit kerja dan unit kerja dengan pimpinannya. Hubungan ini dapat dijalin melalui HTCK yang sudah dibentuk, seperti hubungan horisontal antara Kasat Lantas dengan Kasat Binmas. Hubungan antara fungsi lantas dengan fungsi binmas adalah sama-sama melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan bidang dan maksud yang beda. Berdasarkan temuan di lapangan, belum ada hubungan yang terjalin antara Fungsi Binmas dengan Fungsi Lantas dalam membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat ataupun pelajar mengenai lalu lintas.

d. Lingkungan Lingkungan mencakup alat-alat fisik dan iklim umum yang digunakan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Lokasi, peralatan, meja-meja, formulir-formulir, penerangan, semangat umum dan sikap-sikap adalah contoh-contoh dari faktor-faktor yang membentuk lingkungan (George & Leslie, 1992:87). Berdasarkan SOP Polisi Mitra Kampus dan Sekolah (Police Goes To Campus and School), sarana/prasarana yang digunakan oleh anggota Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang antara lain ruang ceramah (kelas atau aula sekolah), perlengkapan penyuluhan (LCD, proyektor, sound system, layar screen/monitor, kamera dan laptop), dan kendaraan operasional (roda empat).

4.2.3 Actuating (Pelaksanaan) Pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan dan pengorganisasian telah selesai dirancang. Berdasarkan SOP Police Goes To Campus and School pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui seminar, workshop, lomba karya tulis, penyuluhan/sosialisasi, dan safety riding. Hasil temuan dilapangan dan penelaahan dokumen (Ren Giat Bulanan Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang), kegiatan Police Goes To School oleh Unit Dikyasa hanya berbentuk penyuluhan, pembinaan PKS, dan pembinaan Saka Bhayangkara. Pelaksanan kegiatan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang belum dilaksanakan secara menyeluruh ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang. 4.2.4 Controlling (Pengawasan) Pengawasan merupakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan memperbaiki yang sedang dikerjakan untuk menjamin tecapainya tujuan dan hasil yang diharapkan sesuai perencanaan. Tahap ini juga disebut dengan tahap penilaian. Berdasarkan Juklak Dikmas Lantas, penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan yakni, adakan analisa kegiatan yang telak dilaksanakan pada akhir kegiatan dan bagaimana tanggapan masing-masing pelaksana, lakukan penilaian sejauh mana kekurangan dan keberhasilannya, dan entukan kembali kegiatan selanjutnya. Kapolres Polres Sumedang memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program ini. Kasat lantas Polres Sumedang selaku satuan yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan dan pengendalian semua kinerja unit, termasuk Unit Dikyasa. Kasat Lantas Polres Sumedang selalu melakukan




pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa terutama Police Goes To School yang dilakukan terhadap pelajar berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku (disadur dari wawancara bersama AKP Iim Abdurahim, 6 Maret 2018). Pihak sekolah yang menjadi sasaran pelaksanaan program ini juga dapat mengawasi pelaksanaan program ini kemudian memberikan masukan kepada pihak kepolisian sebagai bahan perbaikan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan program Police Goes To School. Peneliti menggunakan enam unsur-unsur manajemen menurut George R. Terry yaitu, Man (Manusia), Money (Uang), Materials (Material), Method (Metode), Machine (Mesin), dan Market (Pasar).

a. Man (Manusia) Unsur manusia dalam program ini adalah personel Unit Dikyasa sebagai

pelaksana kegiatan Police Goes To School. Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan Program Police Goes To School pada dasarnya adalah keterbatasan jumlah personel sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kanit Dikyasa sebagai berikut :

Jumlah personel masih dinilai kurang sehingga kegiatan yang dilakukan tidak terlaksana secara maksimal. Jika anggota ditambah maka anggaran juga perlu ditambah, mengingat kegiatan program ini belum menyentuh sebagian dari sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang, baru beberapa sekolah yang rutin dilaksanakna kegiatan Dikmas Lantas serta Pembinaan PKS tersebut. (Wawancara, 10 Maret 2018)

Hal serupa juga disampaikan oleh anggota unit dikyasa, yakni

Keterbatasan jumlah personel serta anggaran yang terbatas menyebabkan kegiatan terhambat, selain itu perlengkapan yang dimiliki juga masih terbatas. Dari segi personel unit dikyasa, belum ada yangmengikuti Pendidikan Kejuruan (Dikjur) Lantas bagian dikyasa. (wawancara dengan Bripda Sri Devi Febriani 6 Maret 2018). Berdasarkan keterangan tersebut, kegiatan Program Police Goes To School

belum maksimal dilakukan ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang dikarenakan terkendala jumlah personel.

b. Money (Uang) Unsur uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dukungan anggaran

untuk pelaksanaan kegiatan Police Goes To School oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang. Hasil temuan di lapangan, tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan program ini. Hal ini didukung dengan penjelasan Ipda Syaiful (wawancara, 10 Maret 2018), “Anggaran pelaksanaan kegiatan Unit Dikyasa dalam satu bulan kurang lebih Rp 12 juta. Namun tidak ada anggaran khusus terkait Program Police Goes To School”.

c. Materials (Material) Pada penelitian ini yang dimaksud dengan material adalah hal-hal yang

digunakan Unit Dikyasa dalam melaksanakan kegiatan Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Hal-hal tersebut yaitu sumber daya manusia, Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/7/V/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Polisi Mitra Kampus dan Sekolah (Police Goes




To Campus and School), dan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol : Juklak/5/v/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentng Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas), dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

d. Method (Metode) Metode atau cara-cara yang digunakan dalam Program Police Goes To School

Unit Dikyasa Polres Sumedang ini adalah penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ serta aturan dan etika berlalu lintas. Metode pelaksanaan Police Goes To School dalam Standar Operasional Prosedur Police Goes To Campus and School antara lain seminar/diskusi panel dan tanyab jawab, workshop, lomba karya tulis masalah lalu lintas, dan penyuluhan langsung. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, metode yang digunakan sebatas penyuluhan kepada pelajar.

e. Machine (Mesin) Unsur mesin atau teknologi mencakup sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang masih tergolong kurang, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang bahwa untuk kendaraan yang dimiliki oleh unit Dikyasa adalah kendaraan R4 double cabin 1 unit, untuk R2 tidak ada dan starter kit yang biasa digunakan dalam kegiatan polsanak (disadur dari wawancara dengan Ipda Syaiful, 10 Maret 2018). Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat pelakanaan kegiatan. Kendaraan operasional digunakan sebagai transportasi petugas untuk menuju sasaran kegiatan atau sekolah yang akan dilaksanakan kegiatan Police Goes To School tersebut. Apabila dalam sarana dan prasarana sudah terbatas, maka pelaksanaan kegiatan juga akan ikut terbatas.

f. Market (Pasar) Pada penelitian ini unsur pasar merupakan sasaran yang tepat dari pelaksanaan program Police Goes to School yaitu pelajar yang rawan melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelaksanan kegiatan ini mengundang partisipasi dari masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang dan dinilai sangat antusias. Adanya partisipasi aktif dari pihak sekolah dan pelajar akan mempermudah kegiatan ini dalam hal koordinasi dengan sekolah tersebut. Hasil pengamatan penulis dilapangan, para siswa yang diberikan penyuluhan juga memiliki ketertarikan terhadap materi yang disampaikan. Hal ini didukung oleh penjelasan Kanit Dikyasa Polres Sumedang sebagai berikut

Koordinasi dengan sekolah sejauh ini belum menemukan kendala yang begitu berarti meskipun belum seluruh sekolah terjangkau oleh kami dalam pelaksanaan program ini. Kemudahan yang kami dapatkan adalah antusias sekolah sangat tinggi, terkadang tanpa perlu dimintai koordinasi pihak kepolisian akan mengadakan sosialisasi, pihak sekolah sudah mengajukan terlebih dahulu. Karena hal ini juga meringankan beban dan tugas serta tanggung jawab guru dalam penyampaian materi mengenai lalu lintas. (Wawancara dengan Ipda Saeful Bahri, 10 Maret 2018).




III. EFEKTIVITAS PROGRAM POLICE GOES TO SCHOOL DALAM MENGURANGI PELANGGARAN

LALU LINTAS OLEH PELAJAR DI POLRES SUMEDANG

Program Police Goes To School yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Polres

Sumedang merupakan salah satu bentuk kegiatan dikmas lantas terhadap masyarakat terorganisir dengan sasaran pelajar. Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ serta pemahaman tentang tata tertib berlalu lintas sehingga terwujudnya kamseltibcar lantas. Hal ini sesuai dengan pernyataan mengenai harapan terhadap hukum menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Hukum (2005:68), “Suatu norma hukum akan dihargai masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya”. Apabila pendidikan lalu lintas terhadap siswa SMA terus menerus dilakukan dan tertib lalu lintas tercapai maka permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas oleh siswa SMA di kalangan pelajar dapat diminimalisir.

Program Police Goes To School ini dikatakan efektif apabila tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar mengalami penurunan. Untuk menilai program ini efektif atau tidak, penulis menggunakan konsep efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Efektif adalah ada efek atau pengaruh serta membawa hasil sedangkan efektivitas merupakan tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Tujuan pelaksanaan Program Police Goes To School pada dasarnya adalah mengenalkan undang-undang lalu lintas berserta ketentuan-ketentuan didalamnya, dan memberikan pemahaman mengenai aturan berlalu lintas serta etika dalam berkendara. Efektivitas program ini dapat dilihat dari perbandingan intensitas kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepada pelajar dengan tingkat pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Perbandingan jumlah kegiatan dan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar pada tahun 2017 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15 Jumlah Kegiatan Police Goes To School Tahun 2017

NO BULAN JUMLAH

KEGIATAN JUMLAH

PELANGGARAN 1 Januari 7 Kegiatan (4 kali Pembinaan PKS,

2 kali Dikmas, 1 kali Saka Bhayangkara)

6

2 Februari 14 Kegiatan (8 kali Pembinan PKS, 4 kali Dikmas, 2 kali Saka

Bhayangkara)

66

3 Maret 16 Kegiatan (8 kali Pembinaan PKS, 4 kali Dikmas, 4 kali Saka

Bhayangkara)

76

4 April 17 Kegiatan (8 kali Pembinaan PKS, 6 kali Dikmas, 3 kali Saka

Bhayangkara)

42




Sumber: Diolah Berdasarkan Rencana Kegiatan Bulanan Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel 4.15 diatas, belum ada pengaruh yang signifikan dari

pelaksanaan kegiatan Police Goes To School terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar. Kegiatan paling banyak dilakukan adalah pada bulan Mei yaitu 16 kali diantaranya 8 kali Pembinaan PKS, 4 kali Dikmas, 4 kali Saka Bhayangkara dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar sebanyak 69 kasus. Kegiatan paling sedikit adalah bulan Desember yaitu 5 kali, diantaranya 4 kali pembinaan PKS dan 1 kali pelaksanaan Dikmas. Hal tersebut menunjukkan belum ada perubahan yang signifikan dari hasil pelaksanaan Program Police Goes To School terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

Berdasarkan data pada tabel 4.14 pelaksanaan program ini belum merata ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang, terutama ke wilayah Kecamatan Jatinangor dengan jumlah penduduk yang paling padat dari keseluruhan Kabupaten Sumedang. Kepadatan penduduk di Kecamatan Jatinangor tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan terutama di bidang lalu lintas. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program Police Goes To School yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Sumedang.

Pelaksanaan Police Goes To School diatur dalam Keputusan Kakor Lantas Polri Nomor : KEP/7/V/2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Polisi Mitra Kampus dan Sekolah (Police Goes To Campus and School). Apabila program tersebut djalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SOP tersebut dengan pelaksanaan yang terus menerus, maka tingkat pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar dapat berkurang dikarenakan pelajar sudah memahami aturan dan etika

5 Mei 16 Kegiatan (8 kali Pembinaan PKS,4 kali Dikmas, 4 kali Saka

Bhayangkara)

69

6 Juni 10 Kegiatan (7 kali Pembinaan PKS, 2 kali Dikmas, 1 kali Saka

Bhayangkara)

21

7 Juli 6 Kegiatan (3 kali Pembinaan PKS, 1 kali Dikmas,1 kali Saka

Bhayangkara)

19

8 Agustus 7 Kegiatan ( 3 kali Pembinaan PKS, 3 kali Dikmas, 1 kali Saka

Bhayangkara)

42

9 September Tidak ada kegiatan 38

10 Oktober 14 Kegiatan (12 kali Pembinaan PKS, 2 kali Dikmas)

146

11 November 14 Kegiatan (14 kali Pembinaan PKS)

146

12 Desember 5 Kegiatan (4 kali Pembinaan PKS, 1 kali Dikmas)

79

JUMLAH 126 Kegiatan (79 kali Pembinaan PKS, 29 kali Dikmas, 18 kali Saka

Bhayangkara)

750




berlalu lintas serta ketentuan yang berlaku sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Berdasarkan konsep efektivitas yaitu pencapaian tujuan dalam hal ini pelajar mengenal serta memahami peraturan dan etika berlalu lintas sehingga pelanggaran lalu lintas oleh pelajar berkurang, pelaksanaan program ini harus berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang berlaku. 1. Perencanaan

Pelaksanaan kegiatan Police Goes To School dimulai dengan menentukan sekolah yang dituju kemudian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, apabila sekolah mengirimkan surat permohonan pelaksanaan kegiatan maka kegiatan dapat dilakukan tanpa harus membuat pengajuan kegiatan selanjutnya akan dilakukan persiapan mulai dari waktu pelaksanaan, materi, pelaksanaan kegiatan, yang diakhiri dengan menjalin mitra dengan sekolah (disadur dari wawancara bersama Bripda Devi, 10 Maret 2018). Tahap perencanaan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dengan menggunakan metode penyuluhan. 2. Persiapan

Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain surat perintah (Sprin), kesiapan personil, pemberian APP, kesiapan kendaraan dinas dan kesiapan kelengkapan dan perlengkapan. Pertama, pelaksanaan kegiatan Police Goes To School oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang diawali dengan pengeluaran Sprin untuk menentukan anggota yang akan melaksanakan kegiatan pada hari tersebut. Kedua, kesiapan personil Unit Dikyasa Polres Sumedang dinilai kurang dikarenakan jumlah personel tidak sebanding dengan banyaknya sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang, selain itu anggota Unit Dikyasa belum mengikuti Dikjur Dikmas Lantas. Ketiga, pemberian APP dilaksanakan oleh Kanit Dikyasa untuk memberikan arahan sekaligus informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah yang menjadi sasaran. Keempat, kesiapan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Unit Dikyasa tergolong terbatas. Hal ini dikarenakan kendaraan dinas Unit Dikyasa hanya ada 1(satu) kendaraan roda empat (double cabin) dan tidak memiliki kendaraan roda dua. Selanjutnya, kesiapan kelengkapan dan perlengkapan yang dimiliki juga terbatas. Hasil temuan dilapangan, saat melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada pelajar, anggota unit dikyasa hanya menggunakan spanduk yang berisi himbauan lalu lintas tanpa adanya alat peraga rambu-rambu lalu lintas. 3. Pelaksanaan

Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan sasaran serta metode yang digunakan. Program Police Goes To School ini dilakukan terhadap pelajar terutama pelajar SMA yang ada di Kabupaten Sumedang. Hasil temuan dilapangan, kegiatan Police Goes To School belum dilaksanakan terhadap seluruh sekolah yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat disebabkan oleh jarak antara sekolah dengan Mako Polres yang cukup jauh dan faktor kekurangan jumlah personel, anggaran serta kendaraan yang dimiliki oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang.

Metode yang digunakan sesuai dengan SOP kegiatan Police Goes To School antara lain lomba karya tulis, sosialisasi atau penyuluhan, dan safety riding. Sosialisasi yang disebutkan dalam SOP tersebut adalah tentang bagaimana etika budaya tertib berlalu lintas dengan memperkenalkan rambu, marka, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) dan peraturan Perundang-undangan LLAJ yang diantaranya dapat dilaksanakan melalui sekolah, PKS, dan Saka Bhayangkara. Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan yang paling sering dilakukan adalah pembinaan kepada PKS




terhadap siswa SMA dengan hasil yang ingin dicapai adalah siswa mampu melakukan gatur lantas sesuai dengan ketentuan 12 gerakan pengaturan lalu lintas dan siswa mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Kegiatan tersebut dinilai kurang efektif karena hanya terfokus kepada pelatihan 12 gerakan pengaturan lalu lintas dan sebatas anggota PKS, sedangkan sosialisasi sesuai SOP adalah tentang bagaimana etika budaya tertib berlalu lintas. Pelaksanaan pembinaan kepada Saka Bhayangkara yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Polres Sumedang adalah pengenalan rambu-rambu lalu lintas, menanamkan rasa disiplin dalam berlalu lintas, serta diharapkan para siswa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Kegiatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pembinaan PKS karena lebih sesuai dengan SOP, namun pelaksanaannya masih terbatas pada anggota Saka Bhayangkara yakni para siswa yang menjadi anggota Pramuka. Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang berikutnya adalah Dikmas Lantas melalui anggota menjadi Inspektur Upacara (Irup) saat melaksanakan upacara bendera di sekolah. Hasil yang ingin dicapai adalah menanamkan rasa disiplin dalam berlalulintas, serta di harapkan para siswa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Namun kegiatan ini masih kurang efektif dikarenakan adanya pembatasan waktu dalam memberikan penyuluhan. Selain itu pada saat pelaksanaan upacara bendera, siswa belum tentu konsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh Irup upacara bendera.

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, pada bulan September tidak ada pelakasanaan kegiatan Program Police Goes To School dikarenakan adanya kekosongan posisi dan jabatan Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang. Sedangkan pada bulan Oktober, kegiatan Dikmas dilaksanakan sebanyak 14 kali diantaranya 12 kali pembinaan PKS dan 2 kali Dikmas dengan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar sebanyak 146 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan Police Goes To School belum efektif, karena banyak atau sedikitnya kegiatan belum membawa pengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Program Police Goes To School perlu mengikuti metode kegiatan laiinya seperti yang terdapat didalam SOP. 4. Pendukung

Pada bagian pendukung, terdapat beberapa komponen yakni tim panitia/pembantu kegiatan dan materi seminar (PP,Perkap, dan UU LLAJ). Hasil temuan dilapangan pelaksanaan Police Goes To School di sekolah MAN 2 Sumedang, tim panitia yang dimaksud adalah siswa yang termasuk anggota PKS. Berdasarkan hasil wawancara melalui kuisioner bersama Disan salah satu siswa MAN 2 Sumedang kelas XI, “Menurut saya program ini sangat bagus bagi pelajar, tetapi panitia yang menyelenggarakan program ini kurang disiplin dan masih egois” (Wawancara, 8 maret 2018). Tim panitia masih tergolong kurang disiplin padahal sudah dilaksanakan pembinaan terhadap anggota PKS. Komponen selanjutnya adalah materi seminar, hasil temuan di lapangan materi seminar yang digunakan sebagai pendukung adalah UU LLAJ. 5. Pengakhiran

Pada tahap pengakhiran dilakukan evaluasi oleh Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang dengan menyimpulkan kegiatan yang dilaksanakan serta membuat kerja sama bersama sekolah. Kerja sama dilakukan agar adanya hubungan kemitraan yang terjalin antara Unit Dikyasa Polres Sumedang dengan pihak sekolah, sehingga pelaksanaan Police Goes To School selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.




Pelaksanaan Program Police Goes To School harus mempedomani Standar Operasional Prosedur yang berlaku agar dapat mencapai tujuan yaitu pelajar mengenal dan memahami aturan dan etika berlalu lintas. Apabila pelajar telah memahami aturan berlalu lintas serta kegiatan dilaksanakan secara terus menerus untuk menumbuhkan kesadaran hukum pelajar sehingga tingkat pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar dapat berkurang. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan Police Goes To School oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Sumedang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang berlaku karena terbatas personel, sarana prasarana serta anggaran khusus untuk program ini. Metode kegiatan masih sebatas pembinaan PKS, Saka Bhayangkara dan Dikmas melalui menjadi irup pada upacara bendera disekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Efektivitas Program Police Goes To School dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Program Police Goes To School yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Sumedang terhadap pelajar bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan berlalu lintas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta sebagai upaya mengurangi potensi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Sumedang. Program ini dilaksanakan terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar masih tergolong tinggi. Ketentuan berlalu lintas terdapat dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ. Namun keadaan di lapangan adalah tidak semua masyarakat mengetahui peraturan tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan data pelanggaran lalu lintas oleh MinOps Lantas yakni pada tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sumedang sebanyak 19024 kasus. Jenis pelanggaran yang banyak dilakukan antara lain 8896 kasus terkait kelengkapan surat-surat, 1920 kasus tidak menggunakan helm, 1711 kasus terkait kelengkapan kendaraan, dan melanggar marka rambu sebanyak 2250 kasus. Data tersebut menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum pengendara terutama pelajar di Kabupaten Sumedang. Upaya preventif untuk menangani permasalahan tersebut salah satunya adalah melalui Program Police Goes To Schol yang dilakukan terhadap pelajar. Program ini merupakan salah satu Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas yang dibuat oleh pemerintah namun dilaksanakan oleh Polri khususnya bidang Lalu Lintas. Untuk menilai program ini, penulis menggunakan teori manajemen George R. Terry. Pelaksanaan program ini berpedoman kepada Keputusan Kakor Lantas Nomor:KEP/7/V/2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Polisi Mitra Kampus dan Sekolah (Police Goes To Campus and Schoo). Secara keseluruhan program Police Goes To School oleh Unit Dikyasa Polres Sumedang sesuai dengan tahapan manajemen antara lain Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), Controlling (Pengawasan).

b. Program Police Goes To School dapat dikatakan efektif dilihat dari tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar mengalami penurunan.




Pelaksanaan program tersebut dinilai belum efektif. Hal ini dapat dikarenakan oleh metode yang digunakan hanya sebatas penyuluhan tentang UU LLAJ, sedangkan metode didalam SOP antara lain workshop, lomba karya tulis dan safety riding. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Dikyasa masih terbatas baik kendaraan, jumlah personel, dan anggaran khusus untuk program ini. Kegiatan yang banyak dilakukan adalah pembinaan PKS dengan tujuan agar pelajar mampu mengaplikasikan 12 gerakan lalu lintas. Pelaksanaannya hanya kepada anggota PKS. Sehingga kegiatan ini dinilai kurang efektif. Kegiatan dikmas lantas melalui menjadi Irup pada saat upacara bendera di sekolah juga kurang efektif. Hal itu dikarenakan dalam memberikan himbauan pada saat upacara dibatasi waktu, dan konsentrasi pelajar tidak sepenuhnya tertuju pada Irup. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah dikmas lantas dengan mensosialisasikan UU LLAJ namun hanya dilakukan terhadap anggota Saka Bhayangkara.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan masukkan tentang efektivitas pelaksanaan program Police Goes To School oleh Polres Sumedang, antara lain :

a. Perlunya penambahan sarana dan prasarana kendaraan operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang dibahas dan ditentukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

b. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Program Police Goes To School yang telah berjalan dikarenakan masih kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan tersebut dan belum sepenuhnya berjalan sesuai SOP.

c. Berkaitan dengan Pengorganisasian, perlunya penempatan anggota sesuai dengan jurusan Pendidikan Kejuruan (Dikjur) yang telah dilaksanakan demi menunjang kemaksimalan program ini.

d. Perlunya dilakukan koordinasi antara pihak kepolisian Polres Sumedang dengan Dinas Pendidikan untuk menjalankan program Model Integrasi Kurikulum Pendidikan Lalu Lintas dalam Mata Pelajaran PKN untuk Kelas X yang telah dirancang oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan lebih dini terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar serta dalam mendukung Program Police Goes To School.

REFERENSI

Buku Akademi Kepolisian. 2018. Fungsi Teknis Lalu Lintas 3. Semarang: Akpol. Akademi Kepolisian. 2017. Manajemen Operasional Polri. Semarang: Akpol. Akademi Kepolisian. 2017. Metodologi Penelitian. Semarang: Akpol.




Ali, Zainuddin. 2005. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Faisal, Sanapiah. 1989. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PTIK Pres

Jakarta & CV Restu Agung. Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya. Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Terry, George R. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen. (J.Smith D.F.M., Trans.).

Jakarta: PT Bumi Aksara. Terry, George R dan Leslie W. Rue. 2016. Dasar-dasar Manajemen. (G.A. Ticoalu,

Trans.). Jakarta: Bumi Aksara Jurnal Rakhmani, Fetti. 2013. Kepatuhan Remaja dalam Berlalu Lintas. Pontianak: Jurnal

S-1 Ilmu Sosiatri. Vol.2, No.1. Sadewa, Sandido Prinka. 2015. Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Pengguna

Sepeda Motor. Surabaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.4, No.1. Shaaban, Khaled dan Anurag Pande. 2016. Evaluation of Red Light Camera

Enforcement Using Traffic Violations. Qatar: Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition).

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol:

Juklak/05/V/2003 Tanggal 29 Mei 2003 Tentang Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Skripsi Gefri. 2013. Upaya Dikmas Lantas Polresta Pekanbaru untuk Meningkatkan

Kesadaran Pelajar Pekanbaru dalam Berdisiplin Berlalu Lintas. Semarang: STIK.

Bagus. 2017. Peran Dikmas Lantas Unit Dikyasa dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMA di Polres Magelang. Semarang: Akademi Kepolisian.

Internet Admin. ”Pengertian Efektivitas menurut Para Ahli” dalam

http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah. 8 Oktober 2014.


http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah

http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah



Redaksi Jayantara News. “Pengendara Tak Berhelm Dominasi Pelanggaran Lalin di

Sumedang” dalam http://jayantaranews.com/pengendara-tak-berhelm-dominasi-pelanggaran-lalin-di-sumedang/ .12 Mei 2017.

Syukai. “Pengertian, fungsi-fungsi, dan uunsur-unsur Manajemen” dalam https://syukai.wordpress.com/2009/06/15/pengertian-fungsi-fungsi-dan-unsur-unsur-manajemen/. 15 Juni 2009.


http://jayantaranews.com/pengendara-tak-berhelm-dominasi-pelanggaran-lalin-di-sumedang/

http://jayantaranews.com/pengendara-tak-berhelm-dominasi-pelanggaran-lalin-di-sumedang/

https://syukai.wordpress.com/2009/06/15/pengertian-fungsi-fungsi-dan-unsur-unsur-manajemen/

https://syukai.wordpress.com/2009/06/15/pengertian-fungsi-fungsi-dan-unsur-unsur-manajemen/

Documents

POLICE GOES TO SCHOOL PROGRAM TO REDUCE TRAFFIC …