Politik Dan Strategi Nasional

  • Upload
    zia

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

  • PENGERTIAN POLITIKBahasaPolis (Yunani) berarti negara (city state) yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat Dalam bahasa Indonesia. Kata politik atau politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya

  • PENGERTIAN POLITIKUmumPolitik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut

  • POLITIK BERKAITAN DENGAN :NegaraKekuasaan kemampuan mempengaruhi Keputusan membuat pilihan dari beberapa alternatifKebijaksanaan kumpulan keputusan Pembagian dan Alokasi penjatahan nilai dalam masyarakat

  • PENGERTIAN STRATEGIEtimologis, dari kata strategia (Yunani) yang berarti the art of general (seni seorang panglima dalam perang).Carl von Clausewitz (1780-1831), strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan memenangkan perang Antoine Henri Jomini (1779-1869) mengartikan strategi sebagai seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh kawasan operasiPengertian umum: cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan politik.

  • POLITIK NASIONALasas, haluan usaha serta Kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional).

  • STRATEGI NASIONALcara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional.

  • PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONALSuprastruktur dan Infrastruktur PolitikPenentu Kebijakan

  • SUPRATRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSuprastruktur Politik - MPR UUD 1945, GBHN. - Presiden Politik Nasional - Menteri Strategi Nasional - Lembaga Tinggi negara lainnyaInfrastruktur Politik - Masyarakat ( individu, ormas, orpol, LSM, media massa dll.)

  • PENENTU KEBIJAKANKebijakan Puncak MPR UUD 1945, GBHN Kebijakan Umum Presiden & DPR UU, Perpu, PP, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden Kebijakan Khusus Menteri Peraturan, Keputusan, instruksi MenteriKebijakan Teknis Eseleon I Peraturan, Keputusan, Instruksi PimpinanKebijakan Daerah Kepala Daerah & DPRD Peraturan Daerah, Keputusan dan Instruksi Kepala Daerah

  • IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONALPresiden sebagai kepala pemerintahan (penyelenggara pemerintahan) mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasionalDPR, MA, BPK, dan DPA melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.Semua lembaga tinggi negara menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945. GBHN dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Negara Lima Tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur, ditetapkan oleh Presiden dan DPRPropenas dirinci menjadi Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, ditetapkan Presiden dan DPR

  • KEBERHASILAN POLITIK STRATEGI NASIONALKepemerintahan yang baik (good governance)Keamanan nasional yang relatif mapan, kepastian hukum dan masa depan.Tingkat Kesejahteraan yang memadai, lahir dan batin.Sumber daya manusia yang kompetitif.

  • KEPEMERINTAHAN YANG BAIKDemokratisTransparanAspiratifPartisipatifBerdasar hukumMemelihara ketertibanMenjunjung tinggi keadilan

  • KEAMANAN, KEPASTIAN HUKUM DAN MASA DEPANStabilitas nasionalMengurangi konflik internal eksternalKemampuan adaptasi pemerintah terhadap perubahan sosial masyarakatMinimalisasi kesenjanganKKN rendah

  • KESEJAHTERAANCukup materialCukup moral/spiritual

  • SUMBER DAYA MANUSIAKompetitifCerdasUletTangguhTerjamin kesehatan (usia harapan hidup, jaminan kesehatan, rasio dokter dan masyarakat.Akses pada pendidikan, informasi, iptek perpustakaan, media massaIndeks ketaqwaan sebagai basis moral