SELASA, 4 JUNI 2019 POLITIK & HUKUM4

PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

PERNYATAAN Ketua DPA Parta i Aceh (PA) Muzakir Manaf (Mualem) yang me-

min ta agar Aceh menggelar referendum harus dijadikan refl eksi bagi pemerintah pu-sat dalam proses pembangun-an di provinsi tersebut.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, permintaan Mualem terse-but harus dijadikan masukan agar pemerintah bisa bekerja lebih baik dalam memaju-kan Aceh. “Dengan begitu, keinginan untuk referendum tidak akan kembali muncul,” kata Arteria ketika dihubungi, kemarin.

Hal tersebut dikatakan Arteria dalam menanggapi pernyataan Ketua Komite Per alihan Aceh (KPA) itu saat memberikan sambutan pada peringatan sembilan tahun wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Mu-hammad Hasan Ditiro, dan bu ka bersama di salah satu Ge dung Amel Banda Aceh, Se nin (27/5).

Mantan Pang li ma Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu ber-pendapat kondisi Indonesia kini di ambang kehancuran di segala aspek sehingga dia meminta refe rendum untuk Aceh. Tidak tanggung-tang-gung, wacana referendum itu dilontarkan Muzakir di ha dapan Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Ka polda Aceh, dan be berapa pejabat lain.

Arteria mengatakan, selama

ini pemerintah RI sudah men-jalankan ketentuan sesuai de-ngan Perjanjian Helsinki yang kemudian diimplementasikan melalui UU No 11/2006 ten-tang Pemerintahan Aceh.

Salah satu klausul yang ada di dalamnya menyebut peme-rintahan Aceh dilaksanakan partai lokal Aceh sebagai the ruling party atau partai yang mendominasi.

Arteria menjelaskan, sejak Perjanjian Helsinki hingga saat ini pemerintahan Aceh hampir seluruhnya diurus orang Aceh. Partai Aceh du -duk sebagai partai yang pa-ling mendominasi selama dua periode khususnya di par lemen Aceh.

“Hal itu bahkan terus ber-lanjut sejak MoU Helsinki sam-pai dengan saat ini. Jadi, tidak ada alasan un tuk refe rendum. NKRI itu harga mati, sudah final dan wajib hukumnya per satuan dan kesatuan ha-

rus diperta han kan,” ujarnya sambil me nam bahkan bahwa tidak ada landasan hukum yang me mungkinkan pelak-sanaan referendum.

Emosi sesaatSebelumnya sejumlah pihak

mendesak agar wacana pelak-sanaan referendum di Aceh diakhiri. Menurut Ketua Mah-kamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, sebaiknya isu referendum itu tidak perlu dibesar-besarkan karena hanya merupakan emo si sesaat.

“Wacana itu mun cul karena luapan emosi pihak yang ti dak bisa menerima hasil Pe milu 2019. Padahal, proses pemilu belum sepenuhnya usai. Ada sengketa hasil pemi-lu yang masih berproses di MK. Kita harus hormati pihak-pihak yang mencari keadilan di MK,” katanya.

Menurut Jimly, isu referen-dum ini kerap dilontarkan ka rena emosi sesaat dari pi hak-pihak yang tidak puas atas kinerja pemerintah. “Se-perti di Papua, sedikit-sedikit teriak merdeka. Oleh karena itu, lebih baik pembahasan referendum dihentikan saja.” katanya.

Pendapat senada dikatakan Wakil Ketua Umum MUI Pu -sat KH Zainut Tauhid yang me negaskan Pancasila dan NKRI merupakan bentuk fi nal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“MUI mengajak komponen bangsa meneguhkan kembali komitmen kebangsaan dan mengukuhkan konsensus na-sional para pendiri bangsa.

Keinginan beberapa daerah memisahkan diri dari NKRI merupakan pengingkaran se jarah yang mengancam per-satuan Indonesia. Tuntutan referendum harus ditolak,” ujarnya. (P-4)

Isu Referendumsebagai Introspeksi Sebaiknya isu referendum Aceh itu tidak perlu dibesar-besarkan karena hanya merupakan emosi sesaat pascapelaksanaan Pemilu 2019.

KERUSUHAN RUTAN SIGLI: Anggota polisi mengevakuasi seorang pria seusai terjadinya kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Sigli, Aceh, kemarin. Sejumlah napi diduga membakar sejumlah ruangan di rutan karena ada petugas rutan yang mengambil barang milik napi.

PENANGGUHAN PENAHANAN: Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Li Xue Ciung alias Lieus Sungkharisma (kiri), digiring polisi saat dikeluarkan dari Rutan Polda Metrojaya, Jakarta, kemarin. Polisi telah menerima pengajuan penangguhan penahanan dari Tim Advokasi BPN Prabowo untuk Lieus Sungkharisma terkait atas laporan seseorang bernama Eman Soleman terkait kasus dugaan penyebaran hoaks dan makar.

ANTARA/RIZAL RAHMAD

ANTARA/RENO ESNIR

Terima Remisi, PerilakuWarga Binaan Harus MembaikSEBANYAK 112.523 narapida-na (napi) mendapat remisi Le baran 2019. Sebanyak 517 napi di antaranya langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami mengatakan remisi se bagai bentuk penghargaan bagi narapidana yang sudah mengikuti pembinaan dengan baik dan tertib. “Ada 112.523 narapidana yang mendapat-kan remisi Idul Fitri tahun 2019 dari 177.812 narapidana yang memeluk agama Islam,” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemberian re misi juga bermanfaat un-tuk menekan dana anggar an maupun kelebihan huni (over-crowding) sebagian besar lem baga pemasyarakatan (LP) di Indonesia. “Yang pasti ada penghematan anggaran, kemudian yang lebih penting karena konsep dari pema-syarakatan ialah pemulihan kesatuan hidup, tentu se-

ma kin cepatnya pemulihan sesuai dengan visi dari penye-lenggaraan pemasyarakatan, dan yang lebih penting lagi overcrowding bisa diatasi,” terangnya.

Dengan memberikan pe-ngu rangan masa tahanan, Sri menilai kemauan dan ha rap an narapidana dapat terus tumbuh. Dengan begi-tu warga binaan terdorong untuk besungguh-sungguh mengubah sikap dan perila-kunya menjadi lebih baik, sehingga dapat kembali lagi ke tengah masyarakat.

“Ketika mereka di dalam su dah berkelakuan baik, ke-mudian tertib mengikuti pem-binaan, tidak pernah melaku-kan pelanggaran, berarti kan sudah menunjukkan sikap le bih baik. Oleh karena itu, me reka diberikan reward de-ngan kembali ke lingkungan selama ia tinggal,” imbuh Sri.

Kelebihan huni di LP Indo-nesia secara keseluruhan su-

dah mencapai dua kali li pat dari daya tampung asli nya. Saat ini, LP di Indonesia ber-penghuni 265 ribu ji w a dari kapasitas hanya un tuk 126 ribu jiwa.

Kepala Ba gian Humas Direk-torat Jenderal Pemasyarakat-an (Ditjen PAS) Ade Kusmanto menambahkan, pemberian remisi khusus Idul Fitri kepa-da 112.523 narapidana dapat menghemat anggaran ma kan napi hingga puluhan miliar ru-piah. “Secara keselu ruhan te-lah menghemat bia ya makan narapidana Rp54.909.660.000,” pungkas Ade.

Direktur Pembinaan Nara -pidana dan Latihan Kerja Produksi Junaidi mengatakan ada 3 kantor wilayah yang me nempati usulan remisi te rbanyak, yaitu Kanwil Ke-menkum dan HAM Jabar se-banyak 13.254 napi, Kanwil Kemenkum dan HAM Jatim 12.614 napi, dan Kanwil Ke-menkum dan HAM Sumut 12.596 napi. (*/P-4)

Penyebar Hoaks Penyerangan Masjid Dibekuk KEPOLISIAN menangkap se-orang pria yang diduga sebagai penyebar kabar bohong alias hoaks penyerangan masjid di Petamburan, Jakarta, pada saat kerusuhan 22 Mei lalu.

Berdasarkan hasil intero-gasi sementara yang dilakukan pihak kepolisian, foto masjid yang tersebar dan disebut pe-laku diserang saat aksi 22 Mei lalu itu ternyata bukan di Indo-nesia, melainkan di Sri Lanka.

“Dari hasil interogasi semen-tara, pelaku mem-posting foto masjid tersebut bukanlah foto masjid yang ada di Indonesia,

melainkan foto masjid yang ada di negara Sri Lanka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan, pria ber nama Fitriadin itu diduga menyebar berita bohong le-wat akun Facebook Adi Bima yang dikelolanya. Perbuatan ter sebut diduga dilakukannya lantaran emosi akibat kerusu-han pada 21-22 Mei lalu.

“Perbuatan tersebut dilaku-kan tersangka atas inisiatif sen-diri karena yang bersangkut an adalah pendukung salah satu

calon presiden dan wakil pre-siden,” terang Dedi.

Disebutkan, penangkapan pria tersebut dilakukan penyi-dik Subdit 2 Unit III Dittipid si-ber Bareskrim Polri pada Ka-mis (30/5) sekitar pukul 12.30 WIB di Lenteng Agung. Polisi berhasil menyita satu unit pon-sel dan dua buah sim card.

Saat ini, Fitriadin sudah dite tapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pa sal 15 UU 1/1946 dan/atau Pa sal 207 KUHP dengan

ancaman pidana paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp1 miliar.

“Tindak pidana yang di-lakukan tersangka adalah menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasar-kan SARA dan atau menyiar-kan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau menghina suatu penguasa atau badan hukum di Indonesia,” pungkasnya. (Rif/P-4)

Sejak Perjanjian Helsinki hingga saat ini pemerintahan Aceh hampir seluruhnya diurus orang Aceh. Jadi, tidak ada alasan untuk referendum.Arteria DahlanAnggota Komisi III DPR