DAFTAR ISI

Daftar Isi 1

Bab 1: Pendahuluan

2

Bab 2: Pembahasan

5

Bab 3: Penutup 19

Daftar Pustaka

20

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dalam menjalani Hubungan Internasional, setiap negara di

dunia ini tentu saja memiliki kebijakan luar negerinya masing-

masing, yang berbeda satu sama lainnya, di mana hal ini

dipengaruhi oleh sejarah dan landasan negara tersebut. Tentu

saja setiap negara meimiliki banyak kebijakan luar negeri,

tergantung tujuan kebijakan tersebut dan terhadap negara mana

kebijakan tersebut ditujukan. Adapun kebijakan-kebijakan luar

negeri negara tersebut terkumpul dan membentuk politik luar

negerinya.

Politik Luar Negeri itu sendiri memiliki pengertian

tersendiri. Menurut Sumpena Prawirasaputra, pengertian Politik

Luar Negeri yakni merupakan kumpulan kebijakan suatu negara

dalam mengatur hubungan luar negerinya, yang merupakan

bagian dari kebijakan nasionalnya, yang semata-mata untuk

mencapai tujuan dan kepentingan negaranya, serta juga untuk

memperkuat power-nya. Pada hakikatnya merupakan respon

terhadap lingkungan ekologisnya. Respon tersebut memiliki latar

belakang yang berinteraksi dengan persepsi, pengalaman,

kekayaan alam, serta budaya politik, yang dimanifestasikan

sebagai falsafah bangsa dan diakomodasikan dalam konstitusi.

2

Selanjutnya menurut K.J.Holsti, alat Politik Luar Negeri itu

ada 5, yakni: diplomasi, bantuan ekonomi, informasi, propaganda

media, power (perang).

Adapun dalam perumusan politik luar negeri yang

dilakukan oleh suatu negara, tentu saja memiliki beberapa faktor

yang mempengaruhi, di antaranya1:

1. Posisi Geografis

2. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan

3. Penduduk

4. Kekayaan Alam

5. Militer

6. Situasi Internasional

7. Kualitas Diplomasi

8. Pemerintahan yang Bersih

9. Kepentingan Nasional

Di Indonesia, sejak kemerdekaannya, Indonesia telah

mengalami 3 masa pemerintahan, yakni Orde Lama, Orde Baru,

dan Era Reformasi, yang mana tentu saja politik luar negeri

Indonesia telah mengalami berbagai macam hal, perubahan,

permasalahan, dan pasang surut. Hal ini yang akan menjadi

pembahasan makalah ini.

1.2.PEMBATASAN MASALAH

Di dalam makalah ini, penulis memfokuskan bahasan

tentang politik luar negeri pada sejarah dan perkembangan yang

dialami politik luar negeri Indonesia, dari mulai zaman

1

3

kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi saat

ini.

Penulisan makalah ini memiliki tujuan untuk memaparkan

bahasan penulis tentang yang tertera di dalam pembatasan

masalah, yakni mengenai sejarah dan perkembangan yang

dialami politik luar negeri Indonesia, dari mulai zaman

kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi

saat ini.

Adapun tujuan lain dari penulisan makalah ini, adalah

untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ‘Politik Luar Negeri’,

yang diajarkan oleh Ibu Viani Puspitasari, di Program Studi

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Padjadjaran.

1.4.MANFAAT PENULISAN

Selain ditujukan untuk kepentingan perkuliahan, makalah

ini juga memiliki manfaat lain, yakni dapat dijadikan sebagai

bahan bacaan untuk khalayak umum, yang dapat menambah

referensi, pengetahuan dan wawasan tentang sejarah dan

perkembangan yang dialami politik luar negeri Indonesia, dari

mulai zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde

Reformasi saat ini. Oleh karena itu penelitian ini memiliki

manfaat yang dapat memajukan bangsa.

4

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1.SEJARAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Sejak merdekanya Negara Republik Indonesia dari

penjajahan pada tahun 1945, Indonesia tentu saja telah aktif

dalam dunia internasional. Hal ini bertujuan untuk menegaskan

eksistensinya di dunia ini serta memajukan negeri ini, yang mana

semua ini dilakukan melalui politik luar negeri. Politik luar negeri

Indonesia terdiri dari kebijakan-kebijakan luar negeri yang

dilakukan Indonesia, yang mana kebijakan ini memiliki sejarah

dan landasan yang membentuknya.

Seperti yang telah diketahui bahwa Negara Republik

Indonesia mulai merdeka dari penjajahan pada 17 Agustus 1945,

di mana hal ini membuat Indonesia dapat membuat dan

membentuk ideologi serta landasan negaranya tanpa diatur atau

dipengaruhi oleh tangan asing. Begitu juga dengan politik luar

negerinya.

Politik luar negeri Indonesia, memiliki 2 landasan utama,

yakni:

1.Landasan Ideal: Pancasila

Pancasila pada hakikatnya merupakan respon terhadap

lingkungan ekologisnya, di mana hal ini sesuai dengan

pengertian Politik Luar Negeri. Selanjutnya, setiap sila dari

5

Pancasila juga menjadi landasan pembentukan kebijakan luar

negeri Indonesia. Berikut ini penjelasannya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Indonesia memandang semua manusia itu sebagai mahluk

ciptaan Tuhan yang memiliki martabat yang sama, sehingga

Indonesia tidak membeda-bedakan manusia, sehingga sikap

saling menghormati dan kerjasama antara masyarakat

internasional dapat terjalin.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Indonesia menentang penindasan manusia atas manusia, oleh

karena itu Indonesia sangat menentang penjajahan

antarnegara, baik itu bersifat imperialisme maupun

kolonialisme.

3. Persatuan Indonesia

Indonesia menempatkan persatuan di atas kepentingan

pribadi, serta menganggap bahwa negara itu merupakan unit

mandiri yang bukan bagian dari sub-unit negara lain.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

Segala keputusan penyelesaian masalah yang ada di Indonesia

berdasarkan musyawarah yang mufakat serta mementingkan

kepentingan rakyat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Indonesia sangat menjunjung tinggi keadilan di

masyarakatnnya serta suasana hemat, gotong-royong, dan

kekeluargaan.

6

2.Landasan Struktural: UUD 1945

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 2

alinea yang dijadikan landasan bagi politik luar negeri Indonesia,

yakni:

Alinea pertama:

“Bahwa sesunggunya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus

dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan

prikeadilan.”

Alinea ke empat:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan

Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan

seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Dari kutipan kedua alinea tersebut, mencerminkan sifat politik

luar negeri Indonesia, bahwa Indonesia menjunjung tinggi

keadilan dan kemanusiaan, yang mana hal ini membuat

Indonesia sangat menentang penjajahan yang dilakukan

antarnegara. Indonesia juga aktif dalam melaksanakan

ketertiban dunia.

Kedua landasan tersebut saling berkesinambungan dalam

membetuk sejarah politik luar negeri Indonesia. Kedua landasan

tersebut juga mencerminkan tujuan dan kepentingan dari Negara

Indonesia.

7

Adapun sifat dari politik luar negeri Indonesia adalah

‘Bebas-Aktif’. Banyak yang salah paham mengenai pengertian

Bebas-Aktif di sini, namun perlu ditekankan bahwa pengertian

Bebas-Aktif yang benar ialah:

Bebas : Setelah merdeka, Indonesia bebas menentukan

kebijakan luar negerinya, tanpa ditekan atau dipengaruhi oleh

negara lain, dan berlandaskan UUD 45 dan Pancasila. Kata bebas

di sini tidak boleh diartikan bahwa Indonesia tidak mengambil

sikap atas apapun yang terjadi di dunia internasional ini atau

dengan kata lain tidak boleh bersikap netral.

Aktif : Indonesia ikut aktif dalam melaksanakan ketertiban

dunia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, maka dapat dilihat

bagaimana sejarah terbentuknya sifat dari kebijakan luar negeri

Indonesia yang membentuk politik luar negeri Indonesia.

2.2.PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Pada tahun 2013 ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh

Indonesia telah melewati usia lebih dari 67 tahun, dari mulai

zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi saat ini,

yang mana tentu saja politik luar negeri Indonesia telah

mengalami berbagai macam hal, perubahan, permasalahan, dan

pasang surut.

2.2.1.Politik Luar Negeri Indonesia Pada Orde Lama

Orde Lama memiliki masa yang cukup singkat bila

dibandingkan dengan Orde Baru. Orde Lama dapat dibilang

dimulai sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945,

8

dipimpin oleh Presiden Soekarno dan diakhiri ketika terjadi

perpindahan kuasa dari Presiden Soekarno kepada Presiden

Soeharto pada 11 Maret 1966 yang ditandai dengan Surat

Perintah 11 Maret (Super Semar).

Pada masa ini, salah satu kebijakan luar negeri yang

dilakukan oleh Indonesia cukup penting di mata internasional,

salah satunya seperti dengan mengadakan Konferensi Meja

Bundar dan Konferensi Asia Afrika.

Pada masa kepemimpinannya, Presiden Soekarno

dipandang sebagai sosok yang sangat kontroversial dalam cara

memimpinnya. Sejarahnya yang penuh dengan orasi kebangsaan

yang mampu membakar semangat segenap pemuda bangsa

menunjukkan bahwa ia seorang yang penuh percaya diri dan

daya tarik. Salah satu tindakan Soekarno yang drastis dan

populer pasca kemerdekaan adalah dengan menasionalisasi

aset-aset negara yang dulu dimiliki Belanda juga Jepang, serta

melakukan sosialisasi kedaulatan Republik Indonesia sebagai

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang sampai

Merauke kepada dunia internasional. Hal ini menjadi agenda

utama kebijakan luar negeri Soekarno yang dilandasi dengan

prinsip- prinsip pancasila sebagai ideologi negara dan amanat

UUD 1945 sebagai tolak ukur pembangunan pasca kemerdekaan

yang anti terhadap imperialism Barat.

Sikap anti Soekarno terhadap imperialisme Barat semakin

kentara pada tindakannya yang menyeru negara- negara di

dunia untuk tidak tunduk terhadap blok- blok yang saling

berseteru di kala itu sehingga kemudian lahir Gerakan Non-Blok

yang diinisiasi dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok di

Bandung pada tahun 1955. Indonesia kemudian menjadi inisiator

9

Gerakan Non-Blok yang banyak mendorong kemerdekaan di

negara- negara Asia-Afrika pada masa itu. Banyaknya inisiatif

yang muncul dari kebijakan luar negeri Indonesia pada masa itu

menunjukkan bahwa Soekarno secara serius mengagendakan

pengakuan eksistensi Indonesia di mata internasional dan

pembentukan aliansi anti kolonialisme serta imperialism Barat

dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini selaras

dengan prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif yang dianut

Indonesia. Prinsip ini dicetuskan oleh Muhammad Hatta melalui

pidatonya di depan Komite Nasional Indonesia Pusat pada

tanggal 2 September 1948 yang berisikan pernyataan bahwa

Indonesia tidak boleh memihak baik ke Blok barat maupun Blok

Timur dalam politik internasional demi tercapainya cita- cita

Indonesia Merdeka. Pidato yang kemudian dikenal dengan judul

‘Mendayung Di Antara Dua Karang’ ini meskipun esensinya tidak

lantas langsung dimasukkan ke dalam konstitusi negara, namun

ia kemudian menjadi landasan moral yang membentuk politik

luar negeri Indonesia pada masa itu2.

Adapun sejumlah keberhasilan yang dicapai oleh politik

luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama, yakni antara lain3:

1. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda

melalui jalur diplomasi dan militer

2. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya Gerakan Non-Blok

melalui KTT Asia- Afrika di Bandung pada tahun 1955

3. Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi yang patut

diperhitungkan oleh kedua blok raksaksa dunia pada masa itu

2

3

10

Konfortasi Irian Barat

Pada zaman Orde Lama, Irian Barat terus diupayakan untuk

kembali menjadi bagian Indonesia melalui berbagai perjanjian.

Puncaknya adalah ketika penyelenggaraan KMB pada tahun 1949

di Den Haag, Belanda. Namun sekali lagi perundingan tidak

menemukan titik temu dan akhirnya disepakati akan dibahas

setahun mendatang. Dalam perkembangannya, Belanda banyak

melakukan pelanggaran atas tiap perjanjian yang membuat

Indonesia selalu dirugikan. Indonesia lantas meminta bantuan

Uni Soviet dalam upaya pengadaan senjata, menanggapi

kenyataan tersebut Amerika Serikat tidak tinggal diam dan justru

mendesak Belanda berunding dengan Indonesia. Indonesia yang

mendapat dukungan Amerika Serikat tidak menolak bantuan

yang ditawarkan dan malah memanfaatkan posisi Amerika

Serikat yang memgang hak veto PBB untuk memuluskan jalan

meraih Irian Barat. Pada 5 September 1963 Irian Barat resmi

menjadi bagian dari Indonesia setelah disahkannya Persetujuan

New York pada 15 Agustus 1962.

Konfrotasi Malaysia

Selain persengketaan Irian Barat dengan Belanda,

Indonesia juga terlibat dalam Konfrontasi Malaysia antara tahun

1962 hingga 1966 yang dipicu oleh pembentukan Federasi

Malaysia. Kebijakan luar negeri “Ganyang Malaysia” muncul pada

era tersebut sebagai wujud perlawanan terhadap neo-

kolonialisme yang berkembang di Malaysia ketika Inggris mulai

memasuki negara tersebut. Malaysia dalam wadah Federasi

Malaysia yang dianggap sebagai “negara boneka” Inggris,

diyakini Soekarno merupakan ancaman baru kolonialisme dan

imperialisme di wilayah Asia Tenggara karena nilai-nilaiyang

11

diusung Federasi Malaysia bertentangan dengan azas politik

Bebas-Aktif. Imbasnya, Indonesia menolak untuk mengakui

Malaysia secara diplomatik ketika dibentuk pada September

1963. Namun pada 30 Desember 1964, Malaysia dinobatkan

menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang

membuat Soekarno pada akhirnya memutuskan agar Indonesia

keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965 setelah lima

belas tahun menjadi anggota. Keputusan Soekarno tersebut

karena menganggap PBB yang cenderung memihak dan

memfasilitasi kepentingan negara-negara blok barat. Keputusan

Indonesia keluar dari PBB berimbas pada terhambatnya

perkembangan dan pembangunan karena keterasingannya dari

masyarakat internasional4.

Dapat disimpulkan bahwa pada politik luar negeri

Indonesia pada masa Orde Lama, terdapat banyak sekali hal-hal

yang perlu dikoreksi dan dijadikan sebagai pembelajaran.

Soekarno menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan

Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, sangat jelas teramati bahwa

kekecewaan Soekarno selepas keluar dari keanggotaan PBB

membuatnya kehilangan fokus untuk tetap menjalankan Politik

Luar Negeri Bebas-Aktif sebagaimana mestinya. Inkonsistensi

Soekarno atas Politik Luar Negeri Bebas-Aktif dapat berimbas

pada keadaan politik dalam negeri Indonesia. Pelanggaran

Soekarno atas Politik Luar Negeri Bebas-Aktif menjadi titik

kelemahan yang mampu dimanfaatkan lawan politik untuk

menjegal kepemimpinannya.

4

12

2.2.2.Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru

Orde Baru terjadi sejak 11 Maret 1967 hingga 21 Maret

1998, di mana sepanjang 31 tahun ini Indonesia dipimpin oleh

Presiden Soeharto. Orde Baru juga dianggap sebagai perbaikan

dari kekurangan-kekurangan yang terjadi pada masa Orde Lama.

Pada masa ini, pembangunan Indonesia difokuskan kepada

pembangunan ekonominya, di mana pembangunan ekonomi ini

berorientasi kepada pertumbuhan, sehingga Indonesia

mengintegrasikan diri dalam sistem ekonomi internasional yang

bercorak kapitalis. Menurut Presiden Soeharto dalam sebuah

pidatonya pada sidang MPRS, pembangunan ekonomi Indonesia

tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa memiliki stabilitas

politik kemanan dalam negeri dan tingkat regional. Dari sini,

Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan luar negeri Indonesia

“Good Neighbourhood Policy” yang tercermin dengan

dibentuknya ASEAN oleh Indonesia pada 08 Agustus 1967 dalam

Deklarasi Bangkok, di mana saat itu ASEAN masih

beranggotakan 5 negara saja dari region Asia Tenggara. ASEAN

bertujuan untuk membentuk kerjasama di antara anggotanya,

terutama dalam bidang ekonomi. Dengan terbentuknya ASEAN,

konfrontasi terhadap Malaysia pun mulai mengalami normalisasi.

Selanjutnya, pasca peristiwa G-30S/PKI, hubungan

Indonesia dengan negara-negara komunis menjadi kurang baik,

oleh karena itu, Presiden Soeharto memutuskan untuk meminta

bantuan ekonomi kepada negara-negara liberal barat, khususnya

Amerika Serikat. Mulai dari saat itu, corak politik luar negeri

Indonesia berubah haluan, yang asalnya bercorak Blok Timur

berubah menjadi Blok Barat.

13

Adapun keberhasilan-keberhasilan yang dicapai dari politik

luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru ini, antara lain5:

1. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang stabil secara

ekonomi dan politik

2. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang bersahabat dan

tidak konfrontatif

3. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya organisasi regional

ASEAN

4. Indonesia berhasil meraih posisi ketua di Organisasi Konferensi

Islam (OKI), Gerakan Non Blok dan Kerjasama Ekonomi Asia

Pasifik (APEC).

5. Perbaikan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-

negara Barat dan negara-negara tetangga

6. Banyak dukungan ekonomi yang mengalir ke dalam negeri

sehingga tercipta stabilitas ekonomi nasional

2.2.3.Politik Luar Negeri Indonesia Pada Era Reformasi

Kejatuhan rezim otoriter Soeharto pada 21 Mei 1998

menandai berakhirnya Orde Lama dan mengawali era yang baru

dan berbeda di Indonesia, yakni Era Reformasi. Pada saat itu, B. J

Habibie sebagai wakil presiden yang menjabat naik menjadi

Presiden RI yang ketiga dan memimpin kebijakan politik luar

negeri Indonesia pada awal era Reformasi. Adapun pada Era

Reformasi saat ini, Indonesia telah mengalami empat kali

pergantian pemimpin, yang mana hal ini membuat kebijakan luar

5

14

negeri Indonesia memiliki corak yang cukup beragam. Berikut ini

merupakan penjelasan lebih lanjutnya.

B. J Habibie

Pada masa kepemerintahan Presiden Habibie, politik luar

negeri di Indonesia benar-benar mengadaptasi dunia Barat, di

mana HAM dan demokrasi diterapkan secara besar-besaran.

Kasus lepasnya Timor- Timur kemudian menjadi noda yang

membuat Habibie tidak terpilih kembali menjadi Presiden

Indonesia dalam pemilihan berikutnya.

Abdurrahman Wahid

Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjabat sebagii

Presiden Indonesia yang keempat pada tahun 1999. Ia dikenal

sebagai sosok yang sangat liberal dalam berpikir, kayak akan ide

dan kental dengan suasana informal dan santai namun

mempunya visi dan tujuan tertentu. Ia cenderung

mengagregasikan aspirasi dari setiap kepentingan untuk

kemudian diwujudkan dalam suatu kebijakan yang akomodatif

bagi semua pihak.

Abdurrahman Wahid sering melakukan kunjungan ke luar

negeri dengan tujuan untuk memulihkan nama baik Indonesia

sekaligus berdiplomasi meminta bantuan dan dukungan luar

negeri.

Keberhasilan yang berhasil diraih Gus Dur dalam sektor

politik luar negeri ialah perbaikan citra Indonesia sehingga

investasi asing pun dapat mengalir membantu perekonomian

Indonesia yang masih terseok akibat krisis. Kebanyakan

15

keberhasilan Gusdur lebih berpusat pada pengelolaan konflik

melalui agregasi kepentingan yang baik. Namun dengan

kepemimpinan yang banyak dianggap menyimpang, seperti

misalnya ketika ingin membuka hubungan diplomatik dengan

Israel yang akhirnya mendapat banyak penentangan, lalu

kemampuan fisiknya yang dianggap kurang layak, Gusdur

akhirnya segera diturunkan jabatannya, dan digantikan oleh

Presiden Megawati Soekarnoputri.

Megawati Soekarnoputri

Setelah Gus Dur diturunkan dari jabatan Presiden RI

dengan kurang hormat, Megawati yang pada saat itu menjabat

sebagai wakil presiden naik menggantikan posisi Gusdur sebagai

Presiden RI yang kelima. Megawati mewarisi kondisi domestic

Indonesia yang kacau dan kondisi hubungan luar negeri

Indonesia yang minim kepercayaan internasional. Megawati

dalam memimpin banyak mengambil kebijakan yang berorientasi

kanan yang ditandai dengan dijadikannya Amerika Serikat

sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati.

Selanjutnya, Megawati banyak melakukan kunjungan luar negeri

sebagai bentuk kelanjutan usaha-usaha pendahulunya untuk

mencari dukungan dan kerjasama luar negeri.

Kebijakan luar negeri Megawati yang menarik adalah

kerjasama dengan Rusia melalui pembelian pesawat Sukhoi.

Kebijakan yang lain adalah pemutusan hubungan dengan

International Monetary Fund (IMF). Dalam kedua hal tersebut,

terbukti bahwa Megawati mereduksi kecenderungannya pada

Barat dan berusaha bertindak netral. Meskipun demikian banyak

yang menyebut era kepemimpinan Megwati seperti mendayung

16

yang menabrak karang terus menerus. Hutang Indonesia pada

saat itu masih belum bisa tertanggulangi dengan baik. Megawat

menjalankan strategi poltik luar negeri yang cenderung low

profile.

Pada masa Megawati ini, terjadi peristiwa Bom Bali yang

menjadi ujian bagi politik luar negeri Indonesia. Semenjak

peristiwa tersebut, isu terorisme menjadi perhatian Indonesia di

forum internasional dan lagi-lagi mencoreng citra baik yang

sedang dibangun Indonesia. Akan tetapi berkat kepiawaian

Departemen Luar Negeri yang saat itu menjabat, maka

permasalahan ini tidak berdampak sangat serius terhadap

hubungan internasional Indonesia. Sayangnya, di tengah-tengah

usaha untuk membangun kembali diplomasi Indonesia, justru

terjadi kegagalan diplomasi terkait sengketa pulau Sipadan dan

Ligitan dengan Malaysia yang berakibat terhadap lepasnya

kedua pulau out dari NKRI.

Secara umum dapat dilihat bahwa kepentingan nasional

Indonesia pada era Megawati masih seputar menjaga stabilitas

ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Di sisi lain,

perjuangan untuk memulihkan citra baik Indonesia di mata

internasional masih terus dilakukan melalui diplomasi untuk

bantuan dan dukungan asing, investasi sektor swasta,

perdagangan bebas, promosi sistem politik yang demokratis dan

otonomi kekuatan regional. Pada masa tersebut, Megawati

memusatkan perhatian politik luar negeri Indonesia pada wilayah

regional terlebih dahulu.

Susilo Bambang Yudhoyono

17

Susilo bambang Yudhoyono atau yang sering disebut SBY

naik pertama kali menjadi Presiden RI pada pemilu tahun 2004.

Kemudian pada pemilu tahun 2009, beliau kembali terpilih dan

menjabat sebagai Presiden RI.

Dalam masa pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi

Indonesia mengalami kepesatan dan menjadi sorotan di mata

internasional. Dalam konteks regionalisme, Indonesia telah

menjadi salah satu bukti kebangkitan negara-negara Asia,

konstelasi negara G-20 dan ASEAN sebagai poros utama

kawasan. Sebagai bukti bahwa kini Indonesia dipandang aman

oleh pihak internasional ialah bahwa Indonesia pada tahun 2011

lalu berhasil menjadi tuan rumah bagi East Asia Summit (KTT

Asia Timur) yang menjembatani kepentingan negara- negara

Asia Timur dan Asia Tenggara.

Saat ini dengan adanya perubahan hubungan dengan

negara- negara barat dan perubahan dengan negara- negara

komunis maupun mantan komunis, maka terdapat pula

perubahan isu- isu yang menjadi konsentrasi utama. Pemerintah

Indonesia kini mengarahkan politik luar negerinya kepada isu- isu

demokrasi, HAM, lingkungan hidup, ketahanan pangan, krisis

energi dan krisis utang di Eropa.

Politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono memiliki beberapa ciri sebagai berikut6:

Opportunity Driven: Mendayagunakan segala kesempatan

yang ada secara optimal.

Win Win Solution: Memberikan solusi yang menguntungkan

kedua belah pihak.

6

18

Constructive: Indonesia ikut berperan dalam kegiatan-

kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.

Rasional dan Pragmatis: Menggunakan rasio dalam berpikir

dan perimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis

atau manfaat.

Soft Power: Menggunakan cara halus dan tidak memaksa

agar negara lain berbuat sesuai dengan apa yang negara

Indonesia inginkan.

Personal: Pendekatan dilakukan kepada pemimpin setiap

negara untuk menjalin persahabatan.

Dengan pendekatan yang dianut tersebut, maka Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan politik luar negeri yang

konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan

internasional dengan membawa semboyan All Directions Foreign

Policy (Politik luar negeri ke segala arah). Hal ini berarti bahwa

Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai

dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu,

Indonesia juga menganut paham A Million Friends, Zero Enemy

yang artinya merangkul sebanyak-banyaknya kawan dengan

menggunakan soft power sehingga meminimalisir kemungkinan

adanya musuh.

Kepentingan nasional yang diutamakan lebih kepada

mengelola integritas nasional, pengelolaan konflik dan citra baik

Indonesia agar terjamin hubungan internasional yang tetap

lancar. Instrumen- instrumen yang digunakan Indonesia dalam

melaksanakan politik luar negeri antara lain ialah partisipasi

Indonesia dalam forum- forum kawasan maupun internasional

seperti ASEAN, PBB, G-20, APEC, ASEM maupun WTO. Di samping

itu kunjungan kenegaraaan beragai kepala negara asing ke

Indonesia juga mencitrakan semakin bertumbuhnya kepercayaan

19

internasional terhadap Indonesia dan semakin banyak hubungan

bilateral yang mampu dijalin pemerintah Indonesia dengan luar

negeri. Instrumen lain yang digunakan ialah perdagangan

internasional, investasi swasta, dukungan internasional dan

intstrumen- instrument multidimensi lainnya yang bisa

mendukung tercapainya kepentingan nasional Indonesia.

Dampak dan realisasi dari berbagai bentuk kebijakan

politik luar negeri terseut ialah bahwa saat ini Indonesia

merupakan poros kekuatan ASEAN dan menjadi Co- Chair pada

New Asia- Africa Strategic Partnership. Selain itu, dialog intensif

yang terjalin dengan negara- negara tetangga seperti Malaysia,

Singapura dan Australia juga membuka lebih mudahnya terjadi

perlindungan hukum agi warga negara Indonesia yang berada di

luar negeri. Perbaikan citra Indonesia sebagai negeri yang damai,

indah dan kaya budaya juga mampu memberi sumbangsihnya

tersendiri terutama dalam bidang kepariwisataan.

Kemajuan yang pesat pada era politik luar negeri Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono diindikatori dengan banyaknya

investasi yang masuk dan jalinan kerjasama antara Indonesia

dan negara- negara tetangga. Selain itu, konflik separatism di

Aceh berhasil diselesaikan dan konflik- konflik lain pun berhasil

diredam. Saat ini Indonesia menjadi salah satu pusat kekuatan di

Asia Tenggara yang sedang terus berkembang.

20

BAB 3

PENUTUP

Sejak merdekanya Negara Republik Indonesia dari

penjajahan pada tahun 1945, Indonesia tentu saja telah aktif

dalam dunia internasional. Hal ini bertujuan untuk menegaskan

eksistensinya di dunia ini serta memajukan negeri ini, yang mana

semua ini dilakukan melalui politik luar negeri. Politik luar negeri

Indonesia terdiri dari kebijakan-kebijakan luar negeri yang

dilakukan Indonesia, yang mana kebijakan ini memiliki sejarah

dan landasan yang membentuknya. Adapun landasannya terbagi

menjadi dua yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu berdasarkan dua landasan ini, maka politik luar negeri

Indonesia memiliki sikap ‘Bebas-Aktif’. Namun sayangnya,

dikarenakan berbagai alasan, beberapa kali politik luar negeri

yang dilakukan keluar dari konteks Bebas-Aktif, meskipun pada

akhirnya tetap kembali lagi kepada prinsip Bebas-Aktif.

Dalam membahas politik luar negeri Indonesia, dapat

dibahas dengan membaginya ke dalam tiga golongan waktu

yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Sejak zaman

Orde Lama hingga saat ini, politik luar negeri Indonesia telah

banyak mengalami dinamika yang disebabkan berbagai hal,

misalnya dengan perbedaan gaya kepemimpinan setiap

pemimpin yang memimpin, situasi internasional dan domestik,

serta hambatan-hambatan lain yang mengganggu. Namun meski

begitu, sangat banyak juga kepentingan Indonesia yang telah

21

tercapai berkat strategi politik luar negeri Indonesia yang

dilancarkan oleh para pemimpin-pemimpin Indonesia yang luhur

di setiap masanya.

DAFTAR PUSTAKA

Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Orde Lama. [WWW].

Diakses dari:

http://knpi-takalar.or.id/index.php/component/k2/item/541-

politik-luar-negeri-indonesia-masa-orde-lama. [Diakses

pada: 04 Mei 2013].

PRAWIRASAPUTRA, SUMPENA (1985) Politik Luar Negeri Republik

Indonesia. Bandung: CV Remadja Karya.

PUSPITASARI, VIANI (2013) Perkuliahan 1 Politik Luar Negeri. 18

Februari 2013.

WIDHIASIH, ANGGRAENI (2013) Politik Luar Negeri RI Era

Reformasi. Kompasiana, 09 Januari Diakses dari:

http://sejarah.kompasiana.com/2013/01/09/politik-luar-

negeri-ri-era-reformasi-522800.html.

WIDHIASIH, ANGGRAENI (2013) Politik Luar Negeri RI pada Era

Orde Lama. Kompasiana, 09 Januari Diakses dari:

http://sejarah.kompasiana.com/2013/01/09/politik-luar-

negeri-ri-pada-era-orde-lama-soekarno-522796.html.

22

WIDHIASIH, ANGGRAENI (2013) Politik Luar Negeri RI pada Era

Orde Baru. Kompasiana, 09 Januari Diakses dari:

http://sejarah.kompasiana.com/2013/01/09/politik-luar-

negeri-ri-pada-orde-baru-soeharto-522797.html.

WURYANDARI, GANEWATI (2008) Politik Luar Negeri Indonesia

Era Orde Lama. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah

Pusaran Politik Domestik. Jakarta: Pustaka Pelajar.

23