4

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang · 2020. 1. 8. · 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lernbaran Negara

Download PDF Report

Upload
others
View
9
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang · 2020. 1. 8. · 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lernbaran Negara

Page 2: Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang · 2020. 1. 8. · 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lernbaran Negara

Page 3: Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang · 2020. 1. 8. · 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lernbaran Negara

Page 4: Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang · 2020. 1. 8. · 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lernbaran Negara

· Undang-LIndang Nomor 6 Tahun 1983 tcntang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun Nomör 49, TambahHn Lernbaran Negara ... kartu NPWP

· Undang-LIndang Nomor 6 Tahun 1983 tcntang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun Nomör 49, TambahHn Lernbaran Negara ... kartu NPWP

Documents

adminku.kemenag.go.id · Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

adminku.kemenag.go.id · Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Documents

Undang-Undang tentang Intelijen Negara

Undang-Undang tentang Intelijen Negara

Documents

jdih.tebingtinggikota.go.id Menetapkan 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

jdih.tebingtinggikota.go.id Menetapkan 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Documents

· 2018. 3. 22. · dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Mandailing Natal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nor-nor

· 2018. 3. 22. · dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Mandailing Natal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nor-nor

Documents

cegahstunting.purbalinggakab.go.id · 2020. 10. 16. · Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara ... 6 Ketua

cegahstunting.purbalinggakab.go.id · 2020. 10. 16. · Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara ... 6 Ketua

Documents

Undang undang negara republik indonesia.pdf

Undang undang negara republik indonesia.pdf

Documents

kotabogor.go.idkotabogor.go.id/uploads/images/2020/covid19...Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan

kotabogor.go.idkotabogor.go.id/uploads/images/2020/covid19...Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan

Documents

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK …

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK …

Documents

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau...2. 3. 4. 10. 11. 12. 13 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perncrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau...2. 3. 4. 10. 11. 12. 13 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perncrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Documents

jdih.jatengprov.go.id · Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri tahan daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik In onesia

jdih.jatengprov.go.id · Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri tahan daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik In onesia

Documents

jdih.mataramkota.go.id NOMOR 19 TAHUN 2018 tentang... · Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan

jdih.mataramkota.go.id NOMOR 19 TAHUN 2018 tentang... · Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan

Documents

BPK Perwakilan Provinsi LAMPUNG...5. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran

BPK Perwakilan Provinsi LAMPUNG...5. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran

Documents

jdih-murakab.orgjdih-murakab.org/uploads/2-2016-09-19-120904.pdf · Menara Telekomunikasi; Undang—Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia

jdih-murakab.orgjdih-murakab.org/uploads/2-2016-09-19-120904.pdf · Menara Telekomunikasi; Undang—Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Documents

· Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran ... Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

· Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran ... Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Documents

jdih.menpan.go.id final.pdfdan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nor-nor 198. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

jdih.menpan.go.id final.pdfdan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nor-nor 198. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

Documents

permendagri no 3 tahun 2017.compressed · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lernbaran

permendagri no 3 tahun 2017.compressed · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lernbaran

Documents

DitjenPKP2Trans · 2020. 5. 6. · 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara

DitjenPKP2Trans · 2020. 5. 6. · 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara

Documents

e-arsip.bontangkota.go.ide-arsip.bontangkota.go.id/images/PERWALI_25_TAHUN_2020...Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia

e-arsip.bontangkota.go.ide-arsip.bontangkota.go.id/images/PERWALI_25_TAHUN_2020...Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Documents

BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lernbaran

BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lernbaran

Documents

Undang-Undana Repubž:k ìaàonesia Nomor 14 2005 tentana Guru (Ian Dosen (Lernbaran Neoartž Repub)ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1157, Taiïìbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undana Repubž:k ìaàonesia Nomor 14 2005 tentana Guru (Ian Dosen (Lernbaran Neoartž Repub)ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1157, Taiïìbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …...UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …...UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Documents

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara · Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ... Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara · Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ... Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan

Documents

JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan · 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan · 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Documents

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

Government & Nonprofit

jdih.grobogan.go.id 10 2018.pdf · 5. 6. 8. 9, Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lernbaran

jdih.grobogan.go.id 10 2018.pdf · 5. 6. 8. 9, Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lernbaran

Documents

GUBERNUR ACEH · Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik

GUBERNUR ACEH · Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Documents

gunungsitolikota.go.id · Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

gunungsitolikota.go.id · Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents

11ti! · 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nornor: 73, Tambahan Lernbaran

11ti! · 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nornor: 73, Tambahan Lernbaran

Documents

spbe.sampangkab.go.id · 4. 5. 6. 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor

spbe.sampangkab.go.id · 4. 5. 6. 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor

Documents