Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.ScInspektur Utama

Jakarta, 23 Februari 2021

POTRET REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2

outline

PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN RB BPOM

POTRET RB BPOM

1

1

1

2

3

CONTINUOUS IMPROVEMENT14

3

outline

PENDAHULUAN1

“SEKALI LAGI, YANG UTAMA ITU BUKAN PROSESNYA, YANG UTAMA ITU HASILNYA.”

PIDATO PRESIDEN RIPADA SIDANG PARIPURNA MPR RI DALAM RANGKA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH PERIODE 2019-2024

“Jangan lagi kerja kita berorientasi Proses, tapi harus berorientasipada hasil-hasil yang nyata.Saya sering ingatkan ke para Menteri, tugas kita bukan hanya membuatdan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuatmasyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.”

Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah sayatanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

ARAHAN PRESIDEN

“REFORMASI BIROKRASI”

“Saya tidak mau birokrasi yang sekelashanya sending-sending saja. Saya akan paksa

tugas birokrasi adalah making delivered,”

• Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan

berkinerja tinggi

• Pemerintah yang efektif dan efisien

• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

3 S A S A R A NR E F O R M A S I B I R O K R A S I

Pelayanan Publik Masih Buruk

Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien

Pemerintahan Belum Bersih,

Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah

1. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI2. EVALUASI ZONA INTEGRITAS3. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

MENDORONG PELAKSANAAN

7

INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM

80,12

Kategori A

Indeks Reformasi

Birokrasi

78,60

Kategori BB

Indeks SAKIP

Hasil Evaluasi RB dan SAKIP pada Asisten DeputiPelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi BirokrasiAkuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III, Kementerian PAN dan RB

PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS

KINERJA BADAN POM TAHUN 2019

PERKEMBANGAN

PEMBANGUNAN ZIdi lingkungan Badan POM

2 0 1 4

2 0 1 1

2 0 2 0

2 0 1 7

4 Unit Kerja Badan POM berhasil mendapatkanpredikat WBK

1. Pusat Data dan Informasi Obat danMakanan

2. Direktorat Pengawasan Distribusi danPelayanan ONP

3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan4. Balai Besar POM di Surabaya

2 0 1 9

Badan POM memulai Pembangunan ZI

7 Unit Kerja Badan POM berhasil mendapatkanpredikat WBK pada tahun 20191. Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor

Impor Obat Narkotika Prekursor Psikotropika2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik3. Balai Besar POM di Pekanbaru4. Balai Besar POM di Padang5. Balai Besar POM di Pontianak6. Balai Besar POM di Yogyakarta7. Balai Besar POM di Denpasar

10 Unit Kerja Badan POM berhasil mendapatkan predikatWBK pada tahun 20201. Direktorat Registrasi Obat2. Direktorat Pengawasan Kosmetika3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen

Kesehatan4. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan

Teknologi Baru5. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang6. Direktorat Standarisasi Pangan Olahan7. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Nasional8. Balai Besar POM di Jakarta9. Balai Besar POM di Semarang10. Balai Besar POM di Gorontalo

21Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK)

Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM)

Direktorat Pangan Olahan

1

10

outline

PEMBANGUNAN RB BPOM12

REFORMASI BIROKRASI MERUPAKAN KEBUTUHAN ORGANISASI

PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI BPOM

MELIBATKAN PENGAWASINTERN PEMERINTAH

MENYELESAIKANPERMASALAHAN YANG ADA

SINERGI ANTAR AREA PERUBAHAN

1

2

3

4

MENCIPTAKAN BUDAYA

KINERJA DAN

INTEGRITAS

CASCADING INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

REFORMASI BIROKRASI

SAMPAI LEVEL UNIT

KERJA / UNIT PELAKSANA

TEKNIS

5

7INTERNALISASI RB SAMPAI KEPADA

UNIT KERJA

6

MEMACU KOMPETISI DENGAN

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA 3 UNIT KERJA DENGAN

INDEKS RB DAN NILAI SAKIP

TERTINGGI

DAN MENGUMUMKAN 3 UNIT

TERENDAH

8

ORIENTASI KEPADA HARAPAN DANKEPUASAN PENERIMA LAYANAN /PELANGGAN .

MEMBUKTIKAN PERUBAHAN

YANG TERJADI (BEFORE AND

AFTER REFORM)

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU

SECARA PERIODIK TRIWULAN9

10

11

21 Unit Berpredikat WBK

MENJAMIN KEBERLANJUTAN

INOVASI DAN MANFAAT INOVASI

DALAM MEMPERMUDAH DAN

MEMPERCEPAT PELAYANAN

PUBLIK

12

14

outline

POTRET RB BPOM13

MANAJEMEN PERUBAHAN

MANAJEMEN PERUBAHAN

MULAI TAHUN 2019 TIM RB TERDIRI DARI :1. TIM RB BPOM2. TIM RB UNIT ESELON I3. TIM RB UNIT KERJA DALAM

RANGKA PEMBANGUNAN ZI

• JUMLAH AOC 2019 SD 2020: 495 ORANG

• SETIAP UNIT MEMBENTUK TIM AOC UNIT KERJA DENGAN PIMPINAN UNIT SEBAGAI SPONSOR PERUBAHAN, DAN MASING-MASING AOC MENGHASILKAN MINIMAL 1 PROGRAM PERUBAHAN

ROADMAP RB BPOM 2020-2024 SUDAH DIINTEGRASIKAN DENGAN

RENSTRA BPOM 2020-2024

INTERNALISASI ROADMAP DAN ARAH

PERUBAHAN DILAKUKAN SECARA MASIF

MELALUI BERBAGAI MEDIA (WEBSITE, SISTEM

INFORMASI kEPEGAWAIAN (SIASN), SISTEM

KNOWLEDGE MANAGEMENT BPOM (SIMPONI),

WEBINAR ONLINE, MEDSOS, DLL

To get your company’s name

out there, you need to make

sure.

Skill

PERAN AOC SELAIN MENANAMKAN PEMAHAMAN REFORMASI PERUBAHAN KEPADA PEGAWAI JUGA MENANAMKAN

NILAI- NILAI BUDAYA ORGANISASI, SEHINGGA DAPAT MENJADI SOCIAL

CONTROL DALAM UPAYA PENGUATAN INTEGRITAS

SURVEI DILAKUKAN TERHADAP PEMAHAMAN REFORMASI

BIROKRASI DAN PENERAPAN BUDAYA ORAGANISASI

Sharing Knowledge Agent of ChangeKnowledge Management BPOM

WhatsApp Group Agent of Change BPOM

Apresiasi Agent of Change BPOMMANAJEMEN PERUBAHAN

Monitoring dan Evaluasi KegiatanAgent of Change BPOM

PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Sumber: jdih.pom.go.id

PERBPOM NOMOR 5 TAHUN 2020TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINANBERUSAHA SECARA ELEKTRONIK SEKTOR OBAT DAN MAKANAN

PERBPOM NOMOR 8 TAHUN 2020TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING

MENCABUT:1. PERKA BPOM NOMOR HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 20102. PERKA BPOM NOMOR No.34 TAHUN 2013

19

PERBPOM NOMOR 15 TAHUN 2020TENTANG PERUBAHAN PERATURANBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANTENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBATDAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

MENGUBAH PERBPOM NOMOR 29 DAN 30 TAHUN 2017DALAM RANGKA KEMUDAHAN INVESTASI (INTEGRASIDENGAN SISTEM OSS)

PERBPOM NOMOR 11 TAHUN 2020TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANAREGISTRASI SUPLEMEN KESEHATAN

MENCABUT:PERKA BPOM Nomor HK.00.05.41.1381Tahun 2005 TENTANG TATA LAKSANAPENDAFTARAN SUPLEMEN MAKANAN

PERBPOM NOMOR 12 TAHUN 2020TENTANG TATA CARA PENGAJUANNOTIFIKASI KOSMETIKA

PERBPOM NOMOR 14 TAHUN 2020TENTANG PEPERUBAHAN PERATURANBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANTENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN BAHANOBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAHINDONESIA

PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

PENATAAN DAN PENGUATAN

ORGANISASI

PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPOM TAHUN 2020

PERSETUJUAN MENPAN-RB

1. Surat MenPAN RB Nomor : B/171/M.SM.02.00/2020

Tanggal 27 Maret 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan

Jabatan Administrasi ke dalam JF di Lingkungan

BPOM BPOM

2. Surat MenPAN RB Nomor : B/892/M.KT.01/2020

Tanggal 16 Juli 2020 Hal Penataan Organisasi dan

Tata Kerja BPOM

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BPOM

TENTANG OTK BPOM

Surat Kementerian Hukum dan HAM Ditjen Peraturan Perundang-

undangan Nomor : PPE.PP.01.03-1324 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang

Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPOM

Penambahan Direktorat pada Deputi Bidang

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan

Kosmetik yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

dan Pelaku Usaha (PMPU) Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan, dan Kosmetik

Pada Deputi Bidang Penindakan,

• Perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan,

menjadi Direktorat Cegah Tangkal

• Pembentukan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

DeputiBidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

DirektoratStandardisasi Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan ZatAdiktif

DirektoratPengawasan Keamanan, Mutu,

dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif

DirektoratRegistrasi Obat

Direktorat Pengawasan ProduksiObat, Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor

Direktorat Pengawasan Distribusidan Pelayanan Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

DeputiBidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,

dan Kosmetik

Direktorat Registrasi ObatTradisional, Suplemen Kesehatan,

dan Kosmetik

Direktorat Pengawasan ObatTradisional dan Suplemen

Kesehatan

DirektoratPengawasan Kosmetik

DeputiBidang Pengawasan Pangan Olahan

DirektoratStandardisasi

Pangan Olahan

Direktorat PemberdayaanMasyarakat dan Pelaku Usaha

Pangan Olahan

DirektoratRegistrasi

Pangan Olahan

DirektoratPengawasan

Produksi Pangan Olahan

DirektoratPengawasan Peredaran Pangan

Olahan

DeputiBidang Penindakan

DirektoratCegah Tangkal

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

DirektoratSiber Obat dan Makanan

Sekretariat Utama

Biro Perencanaandan Keuangan

Biro Hukum danOrganisasi

BiroKerja Sama dan

Humas

BiroSumber Daya

Manusia

BiroUmum

BiroSumber Daya

Manusia

Inspektorat Utama

Inspektorat I Inspektorat II

Inspektorat Utama

Inspektorat I

Pusat Data dan Informasi Obat dan

Makanan

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan

Obat dan Makanan

PusatRiset dan Kajian Obat dan

Makanan

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Nasional

Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan

Unit Pelaksana

Teknis

Direktorat PemberdayaanMasyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan, dan Kosmetik

DirektoratPenyidikan Obat dan Makanan

Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan

Perubahan fungsi pada Sekretariat Utama

• Peleburan fungsi pada Biro Hubungan Masyarakat

dan Dukungan Strategis Pimpinan ke 4 biro lain

• Pemisahan fungsi pada Biro Umum dan SDM menjadi

Biro Umum dan Biro SDM

Perubahan fungsi pada Deputi Bidang Pengawasan

Pangan Olahan → perubahan nomenklatur:

• Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi

dan Teknologi Baru → Direktorat Pengawasan

Produksi Pangan Olahan

• Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah

dan Sedang → Direktorat Pengawasan Peredaran

Pangan Olahan

1. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

2. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

3. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM

PENGUNDANGAN

PERBPOM

HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN BPOM

1. Berdasarkan hasil penilaianpada 2 (dua) tingkatanorganisasi, diperoleh skor rata-rata 83,37 atau dapatdisimpulkan bahwa hasilevaluasi kelembagaan BPOMtermasuk dalam peringkatkomposit 5 (P-5).

2. Hal ini mencerminkan bahwadari sisi struktur dan proses,organisasi BPOM dinilaitergolong sangat efektif.Struktur dan proses organisasiyang ada dinilai mempunyaikemampuan sangat tinggiuntuk mengakomodirkebutuhan internal organisasidan sangat mampu beradaptasiterhadap dinamika perubahanlingkungan eksternal organisasi.

PENATAAN TATA LAKSANA

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS)ISO 9001:2015 terintegrasi dengan SPIP,Manajemen Risiko, Pelaksanaan RB danISO 17025:2017

Pelaksanaan evaluasi implementasi prosesbisnis melalui Audit Internal ISO9001:2015 yang diintegrasikan dengan ISO17025:2017

Jumlah Unit Kerja yang dilaksanakansurveilan/ sertifikasi oleh AuditorEksternal:a. Manajemen Puncakb. 28 Unit Kerja Pusatc. 33 Balai Besar/Balai POMd. 21 Loka POM

Sistem Manajemen persuratan melalui aplikasiSIKD dalam hal tata persuratan

Publikasi informasi public dilakukan melaluiwebsite Badan POM, subiste PPID, media sosial, media informasi digital (ekiosk, videowll,videtron), media cetak, dan majalah pom

BPOM Mobile : dengan fitur scan, pengaduan masyarakat, berita, riwayat scan, Cek NIE, dan link aplikasi BPOM

Penomoran surat secara elektronik melaluiaplikasi SIPANDAPenggunaaan aplikasi e-presensi untuk WFH

PENATAAN TATA LAKSANA

24

2,44

3,68

2018 2019

Nilai Indeks SPBE, Domain dan AspekHasil Penilaian KemenPAN Tahun 2019

Badan POM meraih predikatsangat memuaskan dalamPenghargaan Hasil PengawasanKearsipan tahun 2019 dari ArsipNasional Republik Indonesia (ANRI)

Anugerah KeterbukaanInformasi Badan Publik Tahun2019 dengan kualifikasi“Menuju Informatif”

PENATAAN TATA LAKSANA

Seluruh Unit Eselon II Pusatdan Balai Besar / Balai POM telah tersertifikasi ISO 9001:2015

PENATAAN MANAJEMEN SDM

Sistem Pembelajaran daring (e-learning) yang

mendukung pelaksanaan pengembangan

kompetensi tanpa terbatas jarak dan waktu.

Pengembangan kurikulum, modul,

dan media pembelajaran

pengembangan kompetensi BPOM.

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASNsistem informasi kepegawaian BPOM (SIASN) yang berbasis online dan

terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin, pembinaan

kepegawaian, penilaian dan pengembangan kompetensi, serta informasi layanan

kepegawaian lainnya

Fitur sisfo yang mengakomodirlayanankepegawaian: usulan kenaikanpangkat/jabatan, mutasi, pemberhentian darijabatan, pengangkatandalam jabatan

Tampak muka SIASN dengan berbagai fitur e-SKP e-tukin SIAP

(database)

Pengembangankompetensi

e-cuti

27

Pengisian jabatan administrasi menggunakan

data talent pool dan rekam jejak

1. Data talent pool diperoleh dengan memetakan kompetensidan kinerja pegawai

2. Data rekam jejak diperoleh dari data pegawai pada aplikasiSIASN dan data penilaian kepemimpinan 360 dan data dukung lainnya dari Inspektorat Utama

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN

27

g. Sistem Penilaian

Kompetensi Penilaian

Kompetensi Manajerial

dan Sosial Kultural

berbasis daring/online

Sistem Penilaian Kompetensi Teknis Pengawas

Farmasi dan Makanan berbasis daring/online

Penilaian dan/atau Sertifikasi Kompetensi SDM BPOM.

28

BPOM masuk kedalam 5 besarinstansi yang melaporkankinerjaindividunyatepat waktu keBKN

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN

Penilaian Instansi Pembina JabatanFungsional Terbaik Tahun 2019

PENGANUGERAHAN THE MOST INNOVATIVE INSTITUTION

PENGHARGAAN PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASNTAHUN 2020

PENGUATAN AKUNTABILITAS

KINERJA

30

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di BPOM

Pengembangan aplikasi e-Planning

Pengembangan aplikasi e-SIPP (Sistem Perencanaan

dan Penganggaran)1 2

Dashboard e-SIPPLogin page

Implementasi e-performance BPOM terintegrasi dengan SIASN

BPOM dan aplikasi SAS Kemenkeu3

Login page

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUATAN PENGAWASAN

Kepatuhan penyampaian LHKPN dan

LHKASN : 100 %

100% laporan Whistle Blowing

System (WBS) telah ditindaklanjuti

100% laporan Pengaduan

Masyarakat telah ditindaklanjuti

100% unit kerja melaporkan hasil

Monev Penanganan Benturan

Kepentingan 2020

Penghargaan KPK/UPG atas 69

Laporan Penerimaan/ penolakan

gratifikasi +/- Rp50.301.346

Pengembangan Sistem

Pengendalian Intern Tematik di

bidang Pengendalian Kecurangan

(Fraud Control Plan) yang bekerja

sama dengan BPKP

Peningkatan Kapabilitas APIP

dengan menerapkan Pengawasan

Intern Berbasis Risiko (PIBR)

- 32 Unit Kerja (52,45 %)

berpredikat WBK, 2 Unit Kerja

(3,28%) berpredikat WBBM

berdasarkan Keputusan

KaBPOM

- 11 Unit Kerja (18,03%)

berpredikat WBK oleh

Kemenpan RB

PENGUATAN PENGAWASAN

Integrasi pelaksanaan survei Indeks Kepuasan

Masyarakat, survei Indeks Pelayanan Publik (IPP),

survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang

terintegrasi dengan aplikasi pelayanan publik dan

dilaksanakan secara online dan Real Time.

Perkuatan 3 lini pertahanan pada pengelolaan

keuangan dan laporan keuangan BPOM melalui

implementasi Pengendalian Intern Pelaporan

Keuangan

Evaluasi SAKIP dilaksanakan dengan self asesmen

oleh unit kerja BPOM dengan input nilai pada aplikasi

SIMOLEKDESI, untuk kemudian dievaluasi secara

online oleh Inspektorat Utama.

Pembangunan aplikasi SITAMPANADI

sebagai sarana digital manajemen pengawasan

intern

Pembangunan aplikasi SOLUSI (Saluran

Online untuk Layanan Konsultasi) sebagai

media digital konsultasi kepada Inspektorat

Utama

KPK dan BPOM merintis kerjasama kampanye

anti korupsi secara luas kepada masyarakat

dengan mencantumkan tag line berani jujur

hebat pada produk obat dan makanan

PENGUATAN PENGAWASAN

Implementasi Manajemen Risiko yang terintegrasi

dengan Manajemen Mutu ISO 9001:2018.

Bersama BPKP

menerapkan Implementasi

SPIP tematik Fraud Control

Plan

20 UNIT KERJA PELAYANAN

PUBLIK BADAN POM

DENGAN PREDIKAT WBK

dan 1 UNIT KERJA

BERPREDIKAT WBBM

OPINI WTP DARI BPK ATAS

LAPORAN KEUANGAN

BADAN POM 6 TAHUN

BERTURUT-TURUT

(LK 2014 – 2019)

Penilaian Kapabilitas APIP

BPOM Tahun 2019 telah

mencapai “Level 3 Penuh”

Performance audit berbasis

risiko

Maturitas SPIP BPOM Tahun

2018 mencapai “Level 3”

Manajemen Risiko & SPIP

terintegrasi dengan ISO

9001:2015

PENGUATAN PENGAWASAN

96.03%% TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

(TERTINGGI DI LINGKUP PEMERIKSAAN

AUDITORAT KEUANGAN NEGARA VI,

berdasarkan Laporan Semester I 2020)EVALUASI PENERAPAN JFA DI

INSPEKTORAT UTAMA 86,23 (BAIK)

Pilloting Pengawasan Intern

Berbantuan Komputer oleh BPKP

PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

36

PERCEPATAN REGISTRASI OBAT UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

Registrasi obat pengembanganbaru

Registrasi pertama obat baru yang melakukan investasi di Indonesia

Registrasi obat generik yang melakukan investasi di Indonesia

Registrasi Ulang Tanpa Perubahan

50HK

100HK

75HK

8JAM

100 HK

300 HK

150 HK

10 HK

Certificate of Pharmaceutical Product (Ekspor)

3HK

10 HK

PERCEPATAN REGISTRASI UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

Notifikasi parfum dan Clustering Jalur HijauNotifikasi Kosmetik

Registrasi OT dan SK khususEkspor

Pra Reg OT dan SK (Clustering Jalur Hijau)

Registrasi OT dan SK (Clustering Jalur Hijau)

3HK

3HK

10HK

15HK

14 HK

30 HK

20 HK

30 HK

Registrasi OT Lowrisk7HK30 HK

NIE Mar-Jun 937 hand gel, 394 hand wash

Dukungan PengembanganVaksin COVID-19

Skema pengembangan Vaksin COVID-19 secara paralel (Kerjasama Internasionaldan Lokal)

Percepatan Izin Uji Klinik

Percepatan Registrasi→ Emergency Use Authorization

Percepatan sertifikasi CPOB saranaProduksi vaksin

Percepatan Perizinan pada Masa Pandemi COVID-19

37

Percepatan registrasi (prioritas) OT dan SK dengan klaim memelihara daya tahan tubuh

Mekanisme do and tell untuk variasi perubahansupplier bahan baku (dengan spesifikasi sama)

Registrasi produk dengan penambahan tempatproduksi dapat melampirkan surat komitmenpelaksanaan uji stabilitas pasa registrasi

Registrasi produk dengan komposisi sama untukjenis kemasan berbeda dimana uji stabilitasdapat dilakukan pasca registrasi

Inspeksi sertifikasi CPOTB secara online

Percepatan dan simplifikasi persyaratanpermohonan fasilitas bersama OT dan Kosmetikuntuk pembuatan antiseptik, dengan timeline dari 20 HK menjadi 2 HK

Timeline notifikasi kosmetika Hand Gel, Hand Moist, Hand Wash dan Hand Soap hanya 1 HK

Kemudahan Pengajuan Fasilitas Bersama Kosmetik dan PKRT

Penundaan pengiriman dokumen yang harus disahkan atau dikeluarkan oleh institusi lain sampai dengan masa pandemi COVID-19 berakhir

Timeline registrasi produk pangan kebutuhan dasar pokok seperti Gula Kristal Putih (GKP) dari 5 HK menjadi 1 HK

Pengajuan registrasi yang masih dilakukan manual dapat dilakukan dengan mengirimkan email seperti registrasimanual Pangan Kebutuhan Gizi Khusus (PKGK) dan sediaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)

Pendampingan proses registrasi secara online

Percepatan timeline pra registrasi menjadi 40 HK (non COVID-19) dan 6 jam (COVID-19)

Percepatan timeline registrasi obat baru dan produkbiologi sesuai kajian risiko (non COVID-19) dan 20 HK (COVID-19)

Percepatan timeline registrasi obat generik menjadi 150 HK (non COVID-19) dan 5 HK (COVID)

Timeline sertifikasi CPOB dari 35 HK menjadi 7 HK

Timeline sertifikasi CDOB dari 54 HK menjadi 7 HK

Timeline Surat Keterangan Impor dari 8 jam menjadi 2 jam

Bidang ObatBidang OT, SK, dan Kosmetik

Bidang Pangan OlahanNIE Jan-Jul 416 SK, 140 OT, 2 Fitofarmaka

13.851 NIE pangan pada triwulan I tahun 2020 (naik 25% dibandingkan triwulan 1 tahun 2019)

RELAKSASI PERIZINAN DAN PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIKDAMPAK AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

INOVASI SELAMA PANDEMIK

BIDANG OBAT

Menerbitkan Pedoman Pelayanan Publik di Bidang

Obat dalam Kondisi Pandemi COVID-19

Menerbitkan Pedoman Pengawasan Pemasukan Obat

COVID-19 Melalui Jalur Khusus

Menerbitkan Buku Saku Panduan Pengajuan dan

Pelaksanaan Uji Klinik Selama Pandemi COVID-19

Menerbitkan “Informatorium Obat COVID-19” yang

berisi informasi obat-obat utama dalam pengobatan

COVID-19 yang ditujukan kepada tenaga kesehatan

serta dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait

Menerbitkan Langkah Strategis Badan POM dalam

Penanganan Obat COVID-19

BIDANG OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Kawal Potensi Herbal untuk Penanganan COVID-19

BIDANG KESEHATAN

Menerbitkan buku "Serba COVID, Cegah COVID-19

Sehat untuk Semua"

BIDANG PELAYANAN DI P3OMNPelayanan pengiriman melalui pos dan tidak perlu tatap

muka langsung untuk pembelian BP pengujian

Pengujian specimen Covit-19 di Laboratorium Biohazard

BIDANG PANGAN OLAHAN

Menerbitkan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan

Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan COVID-19 di

Indonesia

Menerbitkan buku “Tips Keamanan Pangan Edisi

Ramadhan + Tips khusus mencegah Covid-19 “Pangan

Aman Ibadah Lancar”

Menerbitkan Petunjuk Teknis Tindak lanjut Pengawasan

Pangan Olahan Dalam Upaya Kewaspadaan dan

Pencegahan Penyebaran COVID-19

Menerbitkan Pedoman Pemeriksaan Sarana

Produksi/Distribusi Pangan Olahan Selama Masa COVID-19

KIE secara online melalui video conference, kulwap dan

kulgram

Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, Badan POM telah melakukan berbagai upaya percepatan pelayanan publik khususnya terkait obat dan vaksin untuk penanganan COVID-19. Percepatan tersebut antara lain meliputi registrasi Obat, Special Access Scheme (SAS), pengajuan uji klinik, sertifikasi Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB), dan persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI).

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TIK BAGI PELAYANAN PUBLIK

Fasilitas Remote Server (VPN) bagi Para Agent Contact

Center selama WFH, agar pelayanan publik dan

pengaduan tetap berjalan normal

Pengembangan Perpustakaan Digital (e-Perpustakaan)

untuk kemudahan Informasi Pedoman Layanan Publik

Dukungan BPOM dalam Percepatan Penanganan COVID-19 dan Publikasi TerkaitCOVID-19

39

Peminjaman 4 mobil insineratorkepada RS Darurat COVID-19 Pemeriksaan Obat DonasiPengujian spesimen dan

peminjaman PCR

Infografis edukasi masyarakat melaluimedia sosialKIE secara langsung maupun online

Pedoman Penanganan Obat COVID-19Pedoman Produksi dan

Distribusi Pangan OlahanPedoman Plasma

Konvalesen

Pedoman Penggunaan Herbal dan Suplemen Kesehatan

Buku edukasi

Layanan Call Center Badan POM tetapMelayani selama

Pandemi

BPOM SEBAGAI

ROLE MODEL

PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PUBLIK

KATEGORI A

(PELAYANAN PRIMA)

2019

Indeks: 4.52

2018

Indeks: 4.52

41

Penghargaan kategori Inovasi dalam

Percepatan Pelayanan Publik dari

Gatra Award 2020 pada acara

Anugrah Gatra Ikonis Nusantara

tanggal 26 Agustus 2020

Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, BPOM telah melakukan berbagaiupaya percepatan pelayanan publik khususnya terkait obat dan vaksin untukpenanganan COVID-19. Percepatan tersebut antara lain meliputi registrasiObat, Special Access Scheme (SAS), pengajuan uji klinik, sertifikasi Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik(CDOB), dan persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI).

42

outline

CONTINUOUS IMPROVEMENT14

CONTINUOUS IMPROVEMENT RB BPOM

43

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 44

Terima Kasih

Satu Tindakan Untuk Masa Depan, Baca Label Sebelum Membeli

@bpom_ri BADAN POM RI

Layanan Pelaporan Whistle Blowing System, Benturan Kepentingan dan Gratifikasi :

rb.pom.go.id atau ppid.pom.go.id atau pengaduanyanblik@pom.go.id

+62 21 424 4691 atau +62 21 428 83309 atau +62 21 428 83462

+62 812 1999 9533