Upload
nuel-ch
View
31
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
power point mengenai penyusunan thesis
Citation preview
Perlindungan Hukum terhadap
Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Laut pada Penumpang Laut pada Angkutan di PerairanAngkutan di Perairan
Wawan JuwandiNIM 1010922012
Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, perwujudan wawasan nusantara serta mendukung pertahan dan ketahanan negara
Dalam hukum pengangkutan, pengangkut dan penumpang memiliki kewajiban masing-masing
Pada praktek transportasi laut, pengangkut seringkali tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi). Konsumen kesulitan dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen
Perberlakuan UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang mengatur tanggungjawab pengangkut
Tanggungjawab perusahaan pengangkut laut terhadap penumpang berdasarkan keluhan dan pengaduan pengguna jasa transportasi laut terhadap angkutan di perairan :Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pada angkutan di perairanUpaya hukum yang ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian dalam kegiatan transportasi laut pada angkutan di perairan
Tujuan :Menginventarisir dan menjelaskan ketentuan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi laut pada angkutan di perairanMengetahui hak-hak yang diperoleh penumpangKegunaan :Dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis
Pendekatan normatif : Melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang trasportasi laut pada angkutan di perairan
Pengumpulan data : metode kepustakaan
Sifat penelitian : preskreptif analis (kajian komprehensif analis terhadap data primer dan data sekunder)
Analisis data : normatif-kualitatif
Pengaturan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi laut menurut peraturan perundang-undangan :
1.Tanggung jawab perusahaan pengangkut laut sebagai pengangkut
2.Ganti rugi terhadap kerugian penumpang menurut hukum nasional
3.Perlindungan asuransi bagi penumpang
Upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian pada transportasi laut :
1.Penyelesaian sengketa konsumen2.Penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan3.Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK)4.Penyelesaian seketa konsumen melalui
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
5.Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga berjadwal, antara lain UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Dalam menentukan tanggung jawab perusahaan pengangkutan laut terhadap diberlakukan dua prinsip tanggung jawab pengangkutan, yaitu prinsip tanggung jawab mutlak terbatas (strict liability) dan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah (rebuttable presumption of liability principles).
3. Bagi penumpang transportasi laut yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan pelayaran melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan
1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang kegiatan pelayaran
2. Diperlukan aturan sanksi bagi perusahaan pelayaran yang dibenarkan oleh undang-undang
3. Perlu dilakukan perubahan terhadap materi peraturan pelayaran juga diperlukan harmonisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pelayaran khususnya pelayaran komersil sehingga tercipta hukum pengangkutan laut yang integral.
TERIMA KASIH