Upload
hoangnhi
View
323
Download
25
Embed Size (px)
Citation preview
Transpormasi kelembagaan tani menjadi
Kelembagaan Ekonomi Petani tidak
terelakkan lagi, sejalan dengan tuntunan
untuk melakukan penguatan organisasi usaha
yang berbadan hukum, terbentuk organisasi
pelaku utama dan pelaku usaha yang
didorong menjadi organiasi formal.
Organisasi tersebut dapat berupa
kelembagaan ekonomi petani yang
berbentuk Korporasi (Perusahaan), antara
lain Koperasi Pertanian (Koptan) dan
Perseroan Terbatas (PT)
Kelembagaan petani adalah lembaga yang
ditumbuhkembangkan dari , oleh dan untuk
petani guna memperkuat kerjasama dalam
memperjuangkan kepentingan petani,
seperti kelompoktani (Poktan), gabungan
kelompoktani (gapoktan), kelompok
pembelajaran agribinis, kelompok usaha
bersama agribisnis dan asosiasi
Adalah kelembagaan usaha petani yang
berbadan hukum, memiliki usahatani
produktif yang meliputi sebagian atau
seluruh sistem agribisnis dengan skala
ekonomi yang menguntungkan, serta
ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk
petani guna meningkatkan taraf hidup petani
dan keluarganya
Kelembagaan Ekonomi Petani
Keberadaan Kelembagaan Petani, baik
kelompoktani (Poktan), Gabungan
Kelompoktani (Gapoktan), Kelompok
Pembelajaran Agribinis, Kelompok Usaha
Bersama Agribisnis dan Asosiasi yang belum
memiliki kekuatan hukum seringkali membuat
ketidakberdayaan pada saat menghadapi
permasalahan yang berkaitan dengan
pengembangan usaha dan posisi air tawar
dalam bermitra usaha dengan pihak lain.
Sedangkan yang berbadan hukum akan
meningkatkan kepercayaan pihak lain selaku
mitra usaha dan meningkatkan akses terhadap
lembaga keuangan/perbankan, serta lembaga
penyedia layanan agribisnis lainnya
Bentuk kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum atau korporasi (Perusahaan), antara lain koperasi pertanian (Koptan) Perseroan terbatas (PT). Untuk itu kapasitas kelembagaan petani dan pelaku utama, baik secara berkelompok maupun individual, perlu ditingkatkan untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani sesuai dengan kebutuhan
adalah badan usaha yang berbadan
hukum, beranggotakan para petani,
buruh tani, dan orang-orang yang
terlibat dalam usaha pertanian dan
memiliki ruang lingkup usaha
dibidang pertanian/ agribisnis
dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan fungsi koperasi.
Prosedur pendirian koperasi pertanian sesuai
dengan undang – undang No.17 tahun 2012
tentang perekonomian, pendirian koperasi
ini dimulai dari pelaksanakan rapat
pembentukan koperasi yang dihadiri oleh
pejabat dinas/ instasi/ badan yang
membidangi koperasi setempat, sesuai
domisili anggota.
Perseroan terbatas (PT) adalah badan
usaha yang berbadan hukum dan
merupakan persekutuan modal yang
didirikan berdasarkan perjanjian pada saat
pembentukan Perseroan terbatas harus
disebutkan besar modal dasar berdasarkan
kesangupan pada pemegang saham untuk
menyetorkan sejumlah uang
Prosedur pendirian PT sesuai dengan
undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang
perseroan terbatas, pendirian PT ini dimulai
dari pendaftaran pendirian notaris yang
mempersyaratkan adanya bukti setoran
modal dari para pemegang saham, sesuai
peraturan perundangan yang berlaku
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
Arah pengembangan kelembagaan ekonomi
petani yaitu sesuai dengan peraturan kepala
penyuluh dan pengembangan SDM Pertanian
Nomor : 90/PER/SM.820/J/12/12 tanggal 4
desember 2012 tentang petunjuk
pelaksanaan (Juklak) pengembangan
kelembagaan ekonomi petani, kelebagaan
ekonomi petani diarahkan menjadi badan
usaha milik petani (BUMP) dalam bentuk
koperasi petani (Koptan) dan Perseroan
terbatas (PT)
Ada 7 Kriteria umum yang harus dipenuhi sebelum menumbukan
kelembagaan petani menjadi kelembangaan ekonomi petani yaitu :
1. Telah melakukan kegiatan usaha berkelompom yang berorientasi
pasar
2. Struktur organisasi kelembagaan petani (Poktan, gapoktan,
kelompok pembelajaran agribisnis, kelompok usaha bersama
agribisnis dan asosiasi) telah memiliki kepengurusan yang
melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis
3. Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam
kurung waktu atau siklus usaha tertentu
4. Memilki pencataan dan pembukuan usaha
5. Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan
kelembangaan petani lainnya
6. Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau
kelembagaan ekonmi lainnya
7. Membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat
pengembangan usaha
Gapoktan bisa langsung ditumbuhkembangkan menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan syarat gapoktan melalui unit-unit usaha otonomnya telah membangun jejaring dan kemitraan usaha serta usaha serta menumbuhkan aspek legal formal untuk pengembangan usaha poktan-poktan anggotanya
Kelompok pembelajaran agribisnis
bisa langsung ditumbuhkembangkan
menjadi kelembagaan ekonomi
petani dengan syarat telah
berkembang fungsinya menjadi
kelompok usaha yang berorientasi
pasar, memiliki perencanaan usaha,
memiliki pencatatan dan
pembukuan usaha
Kelompok usaha bersama
agribisnis bisa langsung
ditumbuhkembangkan
kelembagaan ekonomi petani
dengan syarat kelompok usaha
bersama agribisnis tersebut telah
membangun jejaring dan
kemitraan usaha serta
membutuhkan aspek legal, formal
untuk pengembangan usaha
anggota-anggotanya
Tujuan pengembangan kelembagaan
ekonomi petani adalah meningkatkan
jumlah dan kapasitas kelembagaan
ekonomi petani yang memenuhi
indikator kelayakan organisasi usaha
keuangan sumber daya manusia dan
sosial
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi petani
dari aspek organisasi
1. Sudah berbadan hukum
2. Badan usaha yang dijalankan sesuai dengan anggaran
dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)
3. Pemegang saham pada PT atau anggota koperasi
memahami hak dan kewajibannya
4. Rapat umum pemegang saham (RUPS) pada PT atau
rapat anggota tahunan (RAT) pada koperasi
dijalankan sesuai AD
5. Komisaris pada PT atau pengawas pada koperasi
memahami dan mejalankan fungsinya
6. Memiliki struktur organisasi yang jelas
7. Pereseroan terbatas (PT) membagikan devien dan
koperasi membagikan Selisih Hasl Usaha (SHU)
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi
petani dari aspek usaha
1. Peseroan terbatas (PT) atau koperasi memiliki usaha yang menjamin keberlanjutannya
2. Memiliki Standard Operating Procedure (SOP) atau panduan khusus untuk operasional usaha
3. Memilki izin khusus 4. Menunjukkan pertumbuhan asset dalam tiga tahun
terakhir 5. Memilki modal yang bersumber dari pinjaman 6. Usaha yang dijalankan menunjukkan kecenderungan
yang meningkat 7. Sudah menghasilkan suplus usaha 8. Memiliki rencana usaha perusahaan (bussiness plan) 9. Diaudit secara berkala
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi
petani dari aspek keuangan
1. Perseroan terbatas (PT) atau koperasi memiliki
laporan keuangan sesuai standar
2. Proses akuntansi dilakukan secara baik
3. Penyusutan dan amortisasi (pelunasan hutang
dilakukan)
4. Dokumen dan bukti diarsip dengan baik
5. Prosedur manajemen kas dan bank jelas
6. Ada prosedur pengeluaran pembiayaan dalam
setiap transaksi yang dibuat (yang menusulkan,
memeriksa dan menyetujui)
7. Ada SOP khusus untuk pembukuan
8. Ada audit berkala
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi petani
dari aspek kekayaan sumberdaya manusia (SDM)
1. struktur organisasi sudah lengkap
2. Ada pembagian tugas dan petunjuk pengembangan SDM
3. Sudah ada pembinaan teknis bagi petani, baik sebagai pemasok, pengurus, maupun pengelola usaha
4. Sudah melaksanakan pelatihan teknis bagi pengelola usaha
5. Memiliki rencana pengembangan SDM
6. Ada kontrak kerja dengan pengelola usaha
7. Kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan teknis bagian/unit kerjanya
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi
petani dari aspek sosial
1. Melibatkan masyarakat petani disekitarnya
2. Usaha yang dikelola menjadi pilihan utama untuk usaha
petani diwilayahnya
3. Ada dukungan teknis dari dinas instansu diwilayahnya
4. Mempunyai cadangan terhadap kemungkinan kerugian
usaha
5. Keterlibatan petani berpengaruh besar dalam
mendukung kelangsungan usaha
6. Usaha juga melibatkan petani dilaur wilayah
7. Usaha berdampak terhadap kemajuan sosial ekonomi
masyarakat sekitar
1. Kempuan menyusun rencana usaha (business plan)
2. Kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha
3. Kemampuan melakukan pengembangan Produk
(diversifikasi)
4. Kemampuan menyusun rencana pemasaran
5. Kemampuan melakukan pembukuan keuangan akutansi
dan perpajakan
6. Kemampuan menghimpun permodalan dan mengakses
sumber pembiayaan
7. Kemampuan merespon peluang dan permintaan pasar
8. Kempuan mengembangkan sumberdaya manusia
Contoh pengisian daftar kelembagaan petani yang
memenuhi tujuh kriteria umum untuk menjadi
kelembagaan ekonomi petani
1 2 3 4 5 6 7
1 Poktan Mekar Sari - - -
2 Gapoktan Sukamaju
3
Kelompok
pembelajaran Agribisnis
Mujur
- - -
4
Kelompok Usaha
Bersama Damai
-
tujuh kriteria umum untuk menjadi kelembagaan
ekonomi petani *) CatatanNo
Nama Kelembagaan
Petani
Alamat
*) Beri tanda () pada masing – masing kolom 1 – 7
bila dinilai telah mampu memenuhi kriteria umum,
yaitu : 1) telah melakukan usaha kelompok
berorientasi pasar; 2) memiliki unit usaha agribisnis
dalam struktur organisasinya; 3) memiliki rencana
usaha; 4) memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
5) telah membangun jejaring pengembangan usaha;
6) telah membangun kemitraan usaha; dan 7)
menumbuhkan aspek legal formal