PowerPoint Presentation · merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat . merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g.Dapat . mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi

PENGUATAN PPID DI LINGKUNGAN BALITBANGKES KEMENKES

Presented by Henny S Widyaningsih

Disampaikan dalam acara Pertemuan PPID di lingkungan Badan Litbangkes Kermenkes, 12.05.2014

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDIONESIA

Presenter

Presentation Notes

Note: You understand that Microsoft does not endorse or control the content provided in the following presentation.

Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

PENDAHULUAN


UU KIP pasal 4 :

“Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini” Setiap Orang berhak: 1. Melihat dan mengetahui informasi publik; 2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk

memperoleh informasi publik; 3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai

dengan undang-undang ini; dan/atau 4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Negara (RN)

Warga (RP)

Korporat (RB)

RUANG DEMOKRASI (Informasi

Publik)

Negara (RN)

Warga (RP)

Korporat (RB)

Catatan: 1. Otoritarianisme memerlukan perlindungan terhadap negara, korporat, dan

pribadi sama-sama kuat. Informasi rahasia diperlukan sebanyak-banyaknya. 2. Negara demokrasi memerlukan ketersediaan informasi yang

sempurna/bulat. Ruang rahasia negara (RN), rahasia korporat (RB), dan rahasia pribadi (RP) perlu menyempit, dan ruang informasi publik melebar;

3. UU KIP ingin mendudukan kembali informasi publik menjadi lebih otentik dan melebar di negara demokrasi.

OTORITERIANISME VS DEMOKRASI

STATE-CENTRED GOVERNMENT (SCG) VS COMMUNITY- BASED GOVERNMENT (CBG)

PERUBAHAN POLA DAN KULTUR

PEMERINTAHAN

• Kesamaan

vertikal • Kesamaan

horisonal

• Pengambilan

Keputusan • Pelaksanaan

public policy

CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

• Kebutuhan, • Kepentingan

lokal

Equality Acountability Responsive

Community Based

Government

REGULASI NB: Pemerintahan CBG menuntut ada care and share, public

money menjadi aset milik bersama, bukan milik BP saja

PENTINGNYA BADAN PUBLIK MENYELENGGARAKAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Membentuk Opini Publik melalui Informasi yang akurat

Informasi Publik yang akurat dapat mencegah rumor negatif dan tidak benar beredar

Meminimalisir Korupsi dan Penyalahgunaan Informasi Orang Dalam

Memperbaiki kinerja Badan Publik secara lebih tepat

Membangun hubungan baik dan meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Badan Publik

Akuntabilitas Demokratis

Pentingnya Badan Publik menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik


KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Kewajiban Badan Publik

• Eksekutif, • Legislatif, • Yudikatif, dan • Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau

• Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

BADAN PUBLIK

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: a. Menunjuk dan mengangkat PPID. b. Menetapkan standar prosedur

operasional. c. Menyediakan dan memberikan

informasi: secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan.

d. Menyediakan sarana dan prasarana. e. Menetapkan standar biaya. f. Menyediakan anggaran. g. Menanggapi keberatan. h. Membuat dan mengumumkan

laporan pelayanan informasi.

Kewajiban Badan Publik dalam Penyediaan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik yang terbuka dan

yang di kecualikan

Daftar Informasi

Publik PPID SOP


PPID

PPID di Badan Publik

Legali tas/ SK

Status /Posisi

Apa dan Siapa

Tugas dan

Peran


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana

dimaksud pada Peraturan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Perki No. 1

th 2010

Perki No. 1

th 2013

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam

pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

PP No. 61

th 2010

PermeNdagri No. 35

th 2010


Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari

atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang

bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang

diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Perki No. 1

th 2010

Perki No. 1

th 2013


Posisi ?



PermeN dagri No. 35 th 2010

Pasal 7 ayat (2) PPID sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat

struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan

informasi

PP No. 61 th 2010

Pasal 12 ayat (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang

berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang

membidangi informasi publik Humas

Dinas Infokom

Pasal 21 ayat (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam : 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsoladasikan pengumpulan bahan

informasi dan dikumentasi dari PPID Pembantu.

2. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi

3. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana

5. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik

6. Pengujian Konsekuensi

Lanjutan

7. Pengklasifikasian Informasi dan / a\tau pengubahannya 8. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka

Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses, dan

9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik


DAFTAR INFORMASI PUBLIK



Menurut Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik :

adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan

No

Ringkasan Isi Informasi

Pejabat/Unit/Satker yg Menguasai

Penanggungjawab

Pembuatan/Penerbitan Informasi

Waktu & Tempat

Pembuatan Informasi

Format Informasi yang

Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpan


Cara memberikan layanan informasi publik

a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik; b) Buat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan; c) Berikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala),

dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan (layanan pasif)


Tahun 2014



Jenis Informasi menurut UU KIP berdasarkan status dan prosedur penyampaian

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb: a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).

i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.

INFORMASI BERKALA Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

secara berkala

Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;

Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

Mencakup: informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil,

kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);

informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik; informasi ttg laporan keuangan; informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.


Informasi LAPORAN KEUANGAN WAJIB DIMUMUKAN berkala Pasal 9 UU KIP, Juncto PerKI 1/2010 SLIP

C INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN

1 Informasi Rencana dan laporan realisasi anggaran

2 Informasi Neraca

3 Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan

4 Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara)

INFORMASI SERTA MERTA Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta

Wajib diumumkan tanpa penundaan; Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.

INFORMASI SETIAP SAAT Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;

Wajib dan rutin disediakan badan publik; Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup : • Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik; • Keputusan badan publik dan pertimbangannya; • Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; • Rencana proyek dan anggaran tahunannya; • Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; • Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; • Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; • Laporan layanan akses informasi; • Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik

berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

SOP PPID

SOP Layanan Informasi

Publik

Standar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan keberatan

di internal Badan Publik

Tata cara pembuatan laporam tahunan tentang layanan informasi

publik

Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, wewenang PPID dalam hal terdapat lebih dari satu

PPID

Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan

tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Sekurang-kurangnya memuat :

Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID

Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional

SOP Layanan Informasi Publik berfungsi :

SOP berfungsi:

Memberikan kepastian

Indikator mengukur

kinerja

Pembagian tugas dan

tanggungjawab antar personil yang terlibat

1. Siapa orang yang bertanggungjawab atas suatu tugas & tanggungjawab

2. Tugas yang harus dilakukan oleh setiap personel terlibat

3. Tata cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab

4. Hasil yang harus dicapai dalam pelaksanaan sebuah tugas dan tanggungjawab

5. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan atau menyelesaikan sebuah tugas dan tanggungjawab

SOP, setidaknya mengatur TATA KERJA dalam :

Pengumpulan informasi

Pengolahan Informasi menjadi Daftar Informasi

Pengumuman Informasi secara

Pro aktif

Pelayanan Permohonan

Informasi

Penyusunan laporan tentang

layanan informasi

Pengelolaan Sengketa Informasi


• Pengumpulan informasi dari unit-unit • Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk

softcopy • Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk

hardcopy • Pelayanan informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala • Pelayanan informasi yang tersedia setiap saat • Pelayanan informasi yang wajib diumumkan secara

serta merta • Pengecualian informasi melalui uji konsekuensi • Penanganan keberatan dan sengketa informasi di

Komisi Informasi

MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pemberi-tahuan Tertulis

• Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010

Pengisian Buku

Registrasi

Menginginkan Salinan

Melihat Dokumen

Permohonan • Diisi pemohon • Diisi petugas

Tertulis Tidak Tertulis

Melalui Pengumuman

Melalui Permohonan

Layanan Informasi

Publik

• 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis

• 7 hari kerja untuk perpanjangan

Nomor Registrasi

• Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010

Form Permohonan

• Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010




ASAS PENGECUALIAN DI BADAN PUBLIK:

KONSEKUENSI BAHAYA

Jenis Pengecualian Dalam UU KIP Pasal 6 UU KIP:

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan.

• Pengecualian Substansial

• Pengecualian Prosedural

• Kerasahisaan Mendasar: Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi


KERAHASIAAN NEGARA

KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT

KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI

Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g, h a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan

Keamanan d. Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan ekonomi

nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik

yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.

b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual

g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang

h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

Pasal 18 ayat (2):

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik

Kelompok Informasi Dikecualikan


Pasal 19 UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Siapa Yang Menetapkan?

---------- Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka.


① Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar Hukum Pengecualian informasi (substansial maupun prosedural).

② Mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melalui pengecualian atas informasi.

③ Memeriksa relevansi pengecualian terhadap permohonan informasi.

T a h a p a n Prosedural Substansial

Absolute Qualified

1

2

? • Kerahasiaan ganda? • Kerahasiaan derivatif?

Tutup

?

3

Buka

Tutup

Y

T

Y

T

Tujuan Yuridis

Relevansi Tujuan

Pengujian Atas Konsekuensi

Informasi yang dikecualikan menurut UU lain :

Undang-Undang No. 10 th 1998 tentang Perbankan •Laporan hasil pemeriksaan Bank •Keterangan nasabah penyimpanan dan simpanannya

Undang-Undang No. 5 th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli & persaingan usaha tidak sehat • Identitas pelapor yang melaporkan adanya tindak

pidana pelanggaran dan kejahatan UU No. 5/1999

Undang-Undang No. 36 th 1999 tentang Telekomunikasi • Informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh

pelanggan jasa telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi

UU No. 10 Th 1998

UU No. 5 Th 1999

UU No. 36 Th 1999

Lanjutan......

Undang-Undang No. 30 th 2000 tentang Rahasia dagang •Metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan

atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum yang dijaga secara patut.

Undang-Undang No. 48 th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman • Informasi rapat permusyawaratan hakim

Undang-Undang No. 29 th 2004 tentang Praktik Kedokteran •Dokumen rekam medis

UU No. 30 Th 2000

UU No. 48 Th 2009

UU No. 29 Th 2004


Sidang Ajudikasi di Kantor KIP



terimakaSih

Documents

PowerPoint Presentation · merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat . merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g.Dapat . mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi