n. teratogenik ( teratogenic ); o. mutagenik (mutagenic ). (2) Klas ifik asi B3 sebagaimana d imaksud dalam ayat (1) terdi ri dari : a. B3 ya ng dapa t di pe rgunak an; b. B3 yang di larang di pergunakan; d an c. B3 ya ng terbatas diperg unakan. (3) B3 s ebaga imana dima ksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lamp iran Perat uran P emerin tah i ni. BAB III TATA LAKSANA DAN PENGELOLAAN B3 Pasal 6 (1) Setiap B3 waji b dir egi str asi kan oleh penghasil dan atau pengimpor . (2) Kewaji ban regis tr as i B3 sebagaimana dimak sud dalam ayat (1) berlaku 1 (s at u) kali untuk B3 yang dihasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali; (3) Reg istrasi B3 se bag aimana dimaks ud d alam ay at ( 1) yan g : a. termasuk dalam ket entuan Pasal 3, diajuk an kep ada ins tansi yang b erwenang ses uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. ti dak ter mas uk dal am ket entuan Pas al 3, dia juk an kepada ins tan si yang b ert ang gung jawab. (4) Ins tansi yang berwenang yang memberikan nomor registrasi B3 seb agaimana dimaks ud dalam ayat (3) huruf a menyampaikan tembusannya kepada instansi yang bertanggung jawab. (5) Ins tansi yang ber tanggu ng jawab yan g member ika n nomo r regi str asi B3 sebag aimana di mak sud dalam ayat (3) huruf b menyampaikan tembusanny a kepada instansi yang berwenang. (6) Tat a car a regi strasi seb agaima na di mak sud dala m ayat (5) dan siste m regist ras i nas ion al B3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab. Pasal 7 (1) Seti ap orang yang melakukan kegi at an ekspor B3 yang terbat as dipergunakan, wajib menyampaikan notifikasi ke otoritas neg ara tujuan ekspor, otoritas negara trans it dan instansi yang bertanggung jawab. (2) Ek spor B3 sebagaimana di maks ud d al am a yat (1 ) hanya d apat di laks anakan s et el ah a dany a persetujuan dari otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab. (3) Perset uj uan dari inst ansi yang bert anggung jawab sebagaimana di maks ud dalam ay at (2) merup akan dasa r untuk penerbi tan atau penol akan izin ekspo r dari instans i yang berwenang di bidang perdagangan. Pasal 8 (1) Seti ap orang y ang melakukan kegiatan impor B3 y ang terbat as dipergunak an dan atau yang pertama kali diimp or, wajib mengikuti prosedur notifikasi. (2) Noti fi kasi sebagaimana dimak sud da lam ay at (1), waj ib di sampai kan ol eh o tori tas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab. (3 ) Inst ansi yang bert anggung j awa b waj ib me mberi kan jawaban atas not if ik as i s ebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatn ya 30 (tiga puluh) hari kerja s ejak tanggal diterimanya permohonan notifikasi.

PP 4 2001 Kerusakan Hutan

Download PDF Report

Upload
ana-syarif
View
4
Download
0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peraturan Tentang Kerusakan Hutan

Citation preview

7/17/2019 PP 4 2001 Kerusakan Hutan

http://slidepdf.com/reader/full/pp-4-2001-kerusakan-hutan 1/1

n. teratogenik (teratogenic );o. mutagenik (mutagenic ).

(2) Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :a. B3 yang dapat dipergunakan;b. B3 yang dilarang dipergunakan; danc. B3 yang terbatas dipergunakan.

(3) B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB IIITATA LAKSANA DAN PENGELOLAAN B3

Pasal 6

(1) Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor.

(2) Kewajiban registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 1 (satu) kali untuk B3 yangdihasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali;

(3) Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang :

a. termasuk dalam ketentuan Pasal 3, diajukan kepada instansi yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 3, diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab.

(4) Instansi yang berwenang yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalamayat (3) huruf a menyampaikan tembusannya kepada instansi yang bertanggung jawab.

(5) Instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) huruf b menyampaikan tembusannya kepada instansi yang berwenang.

(6) Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan sistem registrasi nasional B3ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 7

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor B3 yang terbatas dipergunakan, wajibmenyampaikan notifikasi ke otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansiyang bertanggung jawab.

(2) Ekspor B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah adanyapersetujuan dari otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yangbertanggung jawab.

(3) Persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)merupakan dasar untuk penerbitan atau penolakan izin ekspor dari instansi yang berwenang dibidang perdagangan.

Pasal 8

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yangpertama kali diimpor, wajib mengikuti prosedur notifikasi.

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan oleh otoritas negarapengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3) Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atas notifikasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan notifikasi.