PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUB INDUSTRIAL (PPHI)Perselisihan perburuhanPengertian: ** perselisihan hak isi perjanjian ** kepentingan syarat-syarat kerja ** hubungan kerja phk ** kondisi kerja jam kerja, upah lembur ** antar serikat buruh dalam 1 perusahaan (UU PPHI)

Penyelesaian: sukarela wajib* PN, PT, MA perselisihan hak* Arbitrase* Mediasi* Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan P4P/D

lanjutanUU No.22 Th.1957 ttg Peneyeles Perselisihan Perburuhan - pasal 1 ayat (1) huruf c perselisihan perburuhan: pertentangan antara majikan/perkumpulan majikan dengan serikat buruh/ gabungan berhubungan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-2 kerja dan/atau keadaan perburuhan.

menolak buruh menjalankan pekscr kolektif menghentikan /memperlambat kerjautk menekan buruh, spy menerimautk menekan majikan spy hub, syarat kerjameningkatkan hub, syaratkerjaUU No.25 Th.1997 ttg Ketenagakerjaan pasal 56 penyelesaian perselisihan industrial harus dilakukan secara musyawarah bila tidak terjadi kesepakatan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar (pasal 57)

LanjutanDalam UU No.25 Th.1997 tidak disebut-sebut tetang perselisihan hak perselisihan industrial: karena tidak adanya kesesuaian paham:** pelaks norma kerja** syarat-2 kerja** hubungan kerja** kondisi kerja (ps 55 ayat (1))

arbitrasePenyelesaian di luar pengadilan mediasilembaga penyelesaian perselisian industrial

pengusaha gabungan pengusaha Pihak-2 dlm perselisihanpekerjaserikat pekerjagabungan serikat pekerja

lanjutanUU No.13 Th.2003 ttg Ketenagakerjaan: perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan PERSELISIHAN** HAK** PHK** KEPENTINGAN** ANTAR SERIKAT BURUH

Dalam Bagian Kedelapan LEMBAGA PENYELESAI-AN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Mogok kerjaLock-out (penutupan perusahaan)PHK

UU NO.2 TH.2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALPerselisihan HAK: perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Perselisihan KEPENTINGAN:perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

UU NO.2 TH.2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALPerselisihan PHK:perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perselisihan antara SERIKAT BURUH:perselisihan antara serikat buruh dengan serikat buruh lain hanya dalam 1 perusahaan, karena tidak adanya persesuaian faham menganai keanggotaan, pelaksanaan dan hak kewajiban keserikatpekerjaan.

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHANTAHAP PERTAMA:melalui perundingan BIPARTIT secara musyawarah mufakat waktunya maksimal 30 hari.dalam waktu 30 hari tsb, apabila salah satu pihak menolak diajak berunding atau mau berunding tap tidak dicapai kata sepakat maka perundingan BIPARTIT DIANGGAP GAGAL.

TAHAP KEDUA:salah satu atau kedua pihak mencatatkan ke Disnaker setempat dilampiri dengan bukti bahwa upaya-2 perundingan bipartit telah dilakukan.kalau bukti tidak dilampirkan, Disnaker mengembalikan berkas-2nya dan minta dilengkapi dalam waktu maksimal 7 hari

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN (lanjutan)TAHAP KETIGA:setelah menerima berkas-2 yang lengkap Disnaker wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian: (1) konsiliasi atau (2) arbitrase para pihak tidak menetapkan Disnaker menyiapkan mediatorkonsiliasi perselisihan kepentingan, PHK, antar SBarbitrase perselisihan kepentingan, antar SB

TAHAP KEEMPAT:bila penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak sepakat salah satu pihak dapat menggugat Pengadilan Hubungan Industrial