Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Surabaya Madura, Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), yang
disempurnakan dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-
Madura (BPWS). Dalam perpres ini disebutkan bahwa tugas pengembangan wilayah
Suramadu adalah mempercepat pengembangan wilayah Suramadu menjadi salah satu
pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada
umumnya.
Dalam mewujudkan tugas tersebut diperlukan penanganan dan pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah
Surabaya-Madura dapat dilaksanakan secara baik dan benar (good governance) serta
dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pertanggungjawaban dimaksud berdasarkan
pada Rencana Strategis Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura periode
2015-2019, dimana tujuan utamanya sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 adalah
untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang selaras dengan program nawacita Presiden serta sesuai dengan
arah kebijakan Pengembangan Infrastruktur dalam RPJMN 2015 – 2019 dan sinergis
dengan RPJMD Jawa Timur tahun 2015 – 2019 serta program prioritas Pemerintah
Propinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya serta Kabupaten se Madura.
Bentuk pertanggungjawaban Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya Madura tahun 2016 adalah berupa Laporan yang berisi informasi capaian
kinerja yang disampaikan kepada Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas
selanjutnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud
pertanggung jawaban Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura tahun 2016 dan merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
I-2
pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pelaksana
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura tahun 2015 – 2019.
LAKIP berfungsi sebagai umpan balik untuk pengambilan keputusan dan sebagai alat
perbaikan manajemen di lingkungan Pemerintah serta sebagai media
pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik.
I.2. TUGAS DAN FUNGSI
Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura berdasarkan
pasal 12 pada Perpres No. 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura jo Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008, mempunyai tugas dan fungsi :
a. Menyusun Rencana Induk dan Rencana Kegiatan Pengembangan Sarana dan
Prasarana serta kegiatan Pengembangan Wilayah Suramadu
b. Melaksanakan pengusahaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Tol Lingkar
Timur (Simpang Juanda-Tanjung Perak), melalui kerjasama dengan badan
usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembatan dan jalan tol.
c. Melaksanakan pengusahaan Pelabuhan Peti Kemas di Pulau Madura,
d. Membangun dan mengelola:
1) Wilayah Kaki Jembatan Surabaya – Madura yang meliputi:
a) Wilayah di sisi Madura ± 600 ha (enam ratus hektar); dan
b) Wilayah di sisi Surabaya ± 600 ha (enam ratus hektar).
2) Kawasan khusus di Pulau Madura seluas ± 600 ha (enam ratus hektar)
dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan peti kemas dengan
perumahan dan industri termasuk jalan dan aksesnya.
e. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di
Wilayah Suramadu,
f. Melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat Jawa Timur, antara lain dalam:
1) Pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol Suramadu
2) Pembangunan jalan pantai utara Madura (Bangkalan – Sumenep)
3) Pembangunan jalan lintas selatan Madura (Bangkalan – Sumenep)
4) Pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas
selatan Madura
5) Pembangunan infrastruktur perhubungan antar wilayah kepulauan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
I-3
6) Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di
Pulau Madura, dan
7) Penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, dan
telekomunikasi di wilayah Madura.
I.3. STRUKTUR ORGANISASI
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) merupakan
Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 tahun 2008 Jo Perpres Nomor
23 tahun 2009 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu terdiri
dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
I.3.1. Dewan Pengarah
Sesuai dengan Pasal 5 Perpres Nomor 27 Tahun 2008, struktur keanggotaan
Dewan Pengarah terdiri dari:
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ketua Pelaksana Harian : Menteri Pekerjaan Umum (merangkap anggota)
Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum. 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perindustrian 4. Menteri Komunikasi dan Informatika
5. Menteri Perdagangan 6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan 11. Gubernur Jawa Timur
DEWAN PENGARAH
Sekretariat
BADAN PELAKSANA
KEPALA BADAN
WAKIL KEPALA BADAN
SEKRETARIS
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DEPUTI BIDANG PERENCANAAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
I-4
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Ketua Pelaksana Harian Merangkap Anggota
: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Anggota : 1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Komunikasi dan Informatika;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruangl;
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Gubernur Provinsi Jawa Timur
Dewan Pengarah sebagaimana Pasal 4 Perpres Nomor 27 Tahun 2008,
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pembinaan
terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian
pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu;
b. Mensinkronkan kebijakan instansi-instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah yang berhubungan dengan pengembangan wilayah Suramadu;
c. Memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai
pengembangan wilayah Suramadu sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan
wilayah Suramadu yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.
Dewan Pengarah melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan
pengelolaan wilayah Suramadu secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada
Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Dewan Pengarah dapat
membentuk sekretariat dengan rincian tugas serta susunan organisasi yang ditetapkan
oleh Ketua Dewan Pengarah. Dewan Pengarah mempunyai kewenangan meminta
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
I-5
penjelasan kepada Badan Pelaksana terhadap segala hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengembangan wilayah Suramadu dan meminta masukan maupun
mengadakan konsultasi dengan pihak lain yang dipandang perlu.
I.3.2. Badan Pelaksana
Badan Pelaksana merupakan pelaksana program percepatan pengembangan
Wilayah Suramadu sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Dewan Pengarah.
Struktur keanggotaan Badan Pelaksana adalah sebagai berikut:
Kepala : Kepala Badan Pelaksana
Wakil Kepala : Wakil Kepala Badan Pelaksana
Sekretaris : Sekretaris Badan Pelaksana
Deputi : Deputi Bidang Perencanaan
Deputi Bidang Pengendalian
Badan Pelaksana sebagaimana Pasal 3 Perpres Nomor 27 Tahun 2008,
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan
prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah Suramadu;
b. melaksanakan pengusahaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Tol Lingkar
Timur (Simpang Juanda - Tanjung Perak) melalui kerja sama dengan
badan usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembatan tol dan jalan tol
dimaksud;
c. melaksanakan pengusahaan pelabuhan petikemas di Pulau Madura;
d. membangun dan mengelola :
1) wilayah kaki Jembatan Surabaya - Madura, yang meliputi:
a) wilayah di sisi Surabaya + 600 Ha (enam ratus hektar); dan
b) wilayah di sisi Madura + 600 Ha (enam ratus hektar).
2) kawasan khusus di Pulau Madura seluas + 600 Ha (enam ratus hektar)
dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan petikemas dengan
perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.
e. menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
f. menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di wilayah
Suramadu;
g. melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat Jawa Timur, antara lain dalam:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
I-6
1) pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol Suramadu, baik di
wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi Madura;
2) pembangunan jalan pantai utara Madura (Bangkalan - Sumenep);
3) pembangunan jalan lintas selatan Madura (Bangkalan - Sumenep);
4) pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas
selatan Madura;
5) pembangunan infrastruktur perhubungan antarwilayah kepulauan;
6) pengembangan sumber daya manusia dalam rangka
industrialisasi di Pulau Madura; dan
7) penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, dan
telekomunikasi di wilayah Suramadu.
h. melakukan tugas lain terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu
yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.
I.4. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI
Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka percepatan
pengembangan di Wilayah Suramadu, yaitu :
1) Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) ditinjau dari tingkat
pendidikan di Madura dibanding dengan Propinsi Jawa Timur
Sumber Daya Manusia wilayah Madura masih terbatas dengan tenaga kerja
terlatih, sehingga masyarakat sulit untuk memasuki sektor industri dan sektor
modern lainnya (perdagangan, jasa dan pariwisata). Disisi lain masyarakat
Madura terkenal ulet dan gemar bekerja, hal ini terlihat dari peran masyarakat
Madura di luar Pulau Madura pada sektor jasa dan pendidikan. Pengembangan
kegiatan ekonomi di Wilayah Suramadu perlu didukung oleh tenaga - tenaga
yang terampil dan terlatih.
2) Kesenjangan perkembangan antara Wilayah Madura dengan wilayah-
wilayah lain di Propinsi Jawa Timur
Kegiatan ekonomi di Wilayah Madura didominasi oleh kegiatan pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan yang mempengaruhi tingkat
pendapatan dan pendidikan masyarakat sehingga migrasi penduduk dari Pulau
Madura ke pusat kota lain khususnya Surabaya (termasuk didalamnya brain
drain). Ketimpangan pembangunan akan semakin tinggi dan menimbulkan
masalah sosial dan lingkungan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
I-7
3) Ketersediaan infrastruktur jalan, listrik dan air baku yang terbatas
menyebabkan sektor-sektor penggerak pertumbuhan ekonomi (industry
dan perdagangan) sulit berkembang
Keterbatasan infrastruktur di wilayah Suramadu menjadi permasalahan penting,
yang harus segera ditanggulangi untuk mempercepat pengembangan wilayah
Suramadu.
Masih tingginya ketimpangan antar kawasan di wilayah kabupaten di Pulau
Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten
Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dengan Kota Surabaya maupun wilayah
lain di Provinsi Jawa Timur mengakibatkan rendahnya konektivitas antarwilayah
di Pulau Madura dan belum meratanya ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan
infrastruktur yang memadai akan mempermudah aksesibilitas pusat-pusat
pertumbuhan kawasan. Pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis
kawasan semakin penting untuk diperhatikan.
4) Perlu ditingkatkan sinergitas koordinasi antar unsur pemerintah pusat,
daerah, swasta dan masyarakat
Sebagaimana instansi pemerintah lainnya, BPWS dalam mengembangkan
kawasan Suramadu memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu
pelaksanaan pengusahaan dan investasi perlu melibatkan pelaku usaha
terutama untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumberdaya lokal.
BUMN, BUMD dan swasta diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor
utama investasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan kawasan
5) Kesenjangan ekonomi di wilayah Suramadu dan perlu penyamaan
persepsi dalam hal otonomi daerah
Tingkat perkembangan ekonomi Wilayah Madura yang masih rendah
dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur. Di sisi lain Pulau Madura
memiliki potensi alam yang melimpah meliputi potensi sektor pertanian,
peternakan, perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan, maupun
pariwisata.
Dalam perpektif pelaksanaan otonomi daerah, untuk pengembangan wilayah
Suramadu, perlu dilakukan kerjasama antar daerah yaitu antara Pemerintah
Kabupaten di Wilayah Madura dan atau pemerintah Kota Surabaya.
Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 196 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
I-8
pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah
dikelola bersama oleh daerah terkait. Seiring dengan prinsip itu
penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan
aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Tantangan yang dihadapi dalam rangka percepatan pengembangan Wilayah
Suramadu, yaitu:
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pulau Madura
Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung penelitian dan
pengembangan maupun kegiatan produksi pada sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, industri
dan jasa.
b. Perlu ditingkatkan sinergitas antar unsur pemerintah pusat , daerah,
swasta dan masyarakat
Percepatan pengembangan Wilayah Suramadu merupakan lingkup
penugasan yang bersifat lintas sektor dan sinergi pusat dan daerah.
Dukungan kebijakan pemerintah baik pusat, propinsi, dan daerah (baik
kebijakan sektoral maupun tata ruang) yang sinergis sangat diperlukan
untuk memperkuat pelaksanaan program/kegiatan percepatan
pengembangan Wilayah Suramadu.
c. Koordinasi, sinkronisasi program dan kerjasama antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,
pembangunan dan pemeliharaan/pengelolaan infrastruktur
Program percepatan pengembangan Wilayah Suramadu perlu
diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (baik
propinsi maupun kabupaten/kota) serta dikoordinasikan dengan sektor-
sektor lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Perhubungan, PLN dan sektor lain yang terkait.
d. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi
Peningkatan iklim yang kondusif untuk pengembangan investasi dan usaha
sangat penting untuk mendorong investasi masuk (baik investasi domestik
maupun investasi asing) dan berkembangnya usaha di wilayah Suramadu.
Meningkatnya investasi dan berkembangnya usaha sangat penting untuk
aktivitas perekonomian, karena dapat menggerakkan usaha lain yang
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
I-9
terkait dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Adapun isi Sistematika Penulisan LAKIP ini adalah :
a. BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Tugas Dan Fungsi.
3. Struktur Organisasi.
4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi
5. Sistematika Penyajian.
b. BAB II PERENCANAAN KINERJA
1. Rencana Strategis Rentra 2015-2019
2. Visi.
3. Misi.
4. Arah Kebijakan Strategis.
5. Target Kinerja
6. Penetapan Perjanjian Kinerja
c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Renstra
2. Capaian Kinerja Organisasi
3. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja
4. Realisasi Anggaran
d. BAB IV PENUTUP
1. Simpulan
2. Langkah Ke Depan
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Pernyataan telah di Reviu
Perjanjian Kinerja 2017
Daftar Penghargaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-1
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
II.1 RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
II.1.1 Grand Design Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
Dalam upaya mewujudkan wilayah Suramadu sebagai salah satu pusat
perekonomian Jawa Timur, percepatan pengembangan Wilayah Suramadu dilakukan
melalui pengembangan simpul-simpul, sistem/jaringan dan konektivitas kewilayahan
pada skala nasional, regional dan lokal di wilayah Suramadu. Pada lingkup nasional
diwujudkan melalui pengembangan simpul-simpul transportasi penghubung utama,
sedangkan pada lingkup regional diwujudkan melalui pengembangan pusat – pusat
perkotaan sebagai sentra pemasaran dan distribusi produk menuju wilayah lain
didukung dengan konektivitas hinterland-nya.
Titik-titik simpul yang dapat memperkuat keterkaitan infrastruktur Wilayah
Suramadu dan bernilai strategis tersebut adalah :
Kawasan Kaki Jembatan Surabaya-Madura sisi Madura + 600 Ha;
Pelabuhan di Tanjung Bulupandan Kab. Bangkalan dan kawasan
pendukungnya seluas + 600 Ha;
Jalan Tol dari Jembatan Suramadu ke Pelabuhan untuk menunjang
pengembangan kawasan dan pelabuhan di Tanjung Bulupandan
Gambar II.1 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Suramadu
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-2
Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) berperan sebagai
pintu gerbang menuju Pulau Madura melalui darat yang berperan sebagai simpul
infrastruktur regional untuk mengoptimalkan keterkaitan Jembatan Suramadu dengan
infrastruktur regional di wilayah Pulau Madura (Pelabuhan utama di Utara Madura dan
jalan aksesnya). KKJSM merupakan bagian dari perkotaan metropolitan Bangkalan,
kawasan strategis ekonomi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan
pengendalian ketat dengan arahan kegiatan untuk kawasan niaga (perdagangan,
pasar seni, industri kerajinan dan makanan), permukiman, wisata dan rekreasi, ruang
terbuka dan fasilitas umum. Sementara itu, Kawasan Khusus Madura (KKM)
mempunyai peran mendukung pengembangan pelabuhan utama Madura serta
sebagai simpul infrastruktur regional untuk mengoptimalkan keterkaitan pelabuhan
utama Madura dengan infrastruktur regional di wilayah Pulau Madura (seperti Jalan
Lintas Madura, prasarana perhubungan, dll). KKM merupakan bagian dari
pengembangan perkotaan metropolitan Bangkalan, kawasan strategis ekonomi untuk
kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan arahan pengembangan untuk industri,
pergudangan dan perdagangan jasa. Adapun rencana pengembangan dari kedua
kawasan tersebut diatas dijelaskan dalam gambar di bawah ini.
Gambar II.2 Rencana Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi
Madura
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-3
Gambar II.3 Rencana Pengembangan Kawasan Khusus Madura
Pengembangan simpul utama kawasan strategis Suramadu didukung dengan
pengembangan klaster unggulan Madura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal
sesuai dengan potensi dan karakteristik masing – masing daerah. Pengembangan
klaster ekonomi unggulan Madura selain sebagai konektifitas hulu-hilir pengembangan
ekonomi unggulan Madura juga sebagai pendukung kawasan industry dan pelabuhan
yang akan dibangun di Pantai Utara Madura. Pengembangan klaster ekonomi
unggulan diarahkan tidak hanya untuk pengembangan klaster berbasis satu sector
(agropolitan, minapolitan, industry, pariwisata), akan tetapi juga memadukankan dua
atau lebih sector seperti agrowisata, agroindustry, minawisata, minaindustri. Hal ini
dilakukan untuk dapat mengoptimalkan potensi yang ada dan dapat memfokuskan
program pembangunan yang direncanakan. Adapun penentuan prioritas dalam
pengembangan kawasan/klaster unggulan Madura didasarkan pada beberapa
variable, antara lain:
kawasan/klaster yang tingkat strategisnya tinggi;
... kawasan/klaster yang memiliki keragaman potensi;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-4
... kawasan/klaster yang memiliki daya ungkit yang cepat dan daya loncatan nilai
suatu produknya tinggi;
... kawasan/klaster yang memiliki kemudahan aksesibilitas dan berada dibagian
wilayah utara-timur;
Gambar II.4 Rencana Pengembangan Kawasan/Klaster Unggulan Madura
Pengembangan simpul pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura antara
kawasan inti dengan klaster unggulan didukung dengan pengembangan infrastruktur
dan sumber daya manusia (SDM) secara sinergis. Pengembangan infrastruktur
diarahkan melalui penguatan sistem konektivitas nasional, regional dan lokal, meliputi
jaringan jalan, prasarana perhubungan, sumber daya air, maupun energi. Penguatan
sistem konektivitas akan dapat meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan
informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi biaya tinggi ekonomi, mewujudkan
akses yang merata di seluruh wilayah dan mewujudkan sinergi antar pusat – pusat
pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pengembangan SDM dilakukan melalui
peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM sehingga dapat memenuhi kebutuhan
tenaga kerja yang mendukung pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi di
Madura.
II.1.2 Target Program Jangka Menengah 2015-2019
Pelaksanaan Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu pada
tahap II (2015 – 2019) difokuskan pada pembangunan kawasan, infrastruktur dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-5
SDM. Pada tahap ini juga dilakukan pembangunan pusat informasi, produksi,
pengolahan dan pemasaran produk unggulan melalui pengusahaan BLU/KPS/PNBP
dan meningkatkan peran sektor, swasta dan masyarakat dalam mendukung
percepatan pembangunan kawasan, infrastruktur dan SDM.
Secara umum, target program strategis Badan Pelaksana – Badan
Pengembangan wilayah Surabaya-Madura dalam periode 2015-2019 akan meliputi:
a. Pembangunan dan pengelolaan dalam rangka pengusahaan investasi pada
Kawasan Strategis Suramadu (KKJSM dan KKM) dan Jalan Akses Tol
Suramadu serta Pelabuhan Petikemas Tanjung Bulu Pandan; (perpres 27/2008
pasal 12 huruf b, c, d), meliputi:
Pengadaan lahan untuk pembangunan/ pengembangan Kawasan Rest Area,
Kawasan Wisata Pesisir, dan Infrastruktur Kawasan (SPAM Tangkel, Jalan
Pendekat Overpas II, dan Frontage Akses Suramadu) di Kawasan Kaki
Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM);
Pengadaaan lahan untuk pembangunan/ pengembangan kawasan industri
dan pergudangan di Kawasan Khusus Madura (KKM);
Pembangunan Kawasan Rest Area di KKJSM, meliputi foodcourt, kios
souvernir, anjungan Madura, parkir, musholla, gedung pusat informasi,
sarana sanitasi, dll;
Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kawasan
KKJSM, antara lain: jalan pendekat overpass II, SPAM Tangkel, jalan akses
antar sub kawasan di KKSJM, dll.
Pembangunan infrastruktur dan utilitas dasar kawasan di KKJSM dan KKM.
Pemeliharaan dan pengamanan asset di KKJSS dan KKJSM.
b. Fasilitasi dan stimulasi pengembangan infastruktur dan SDM dalam mendukung
pengembangan kawasan/klaster Unggulan Madura (agropolitan, minapolitan,
industri kecil menengah/kreatif, dan pariwisata). Program fasilitasi dan stimulasi
untuk tahun 2015-2019 diutamakan pada klaster di wilayah utara Madura
mengingat hal ini terkait dengan adanya percepatan pembangunan Pelabuhan
Tanjung Bulu Pandan dan peningkatan jalan Lintas Utara Madura menjadi jalan
Nasional. Adapun beberapa kegiatan strategis yang dapat dilakukan meliputi:
Dukungan pengembangan sentra produksi kawasan dalam rangka
peningkatan produktivitas komoditas unggulan (kelautan dan perikanan,
industri garam, ternak sapi, perkebunan tebu, industri batik, pengolahan
rumput laut, dll);
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-6
Pembangunan/peningkatan infrastruktur akses kawasan dan pelengkapnya
untuk mendukung konektivitas kawasan unggulan di Madura;
Pembangunan/pengembangan SPAM untuk mendukung penyediaan dan
pelayanan air bersih kawasan unggulan di Madura;
Pemberdayaan masyarakan dan pelatihan kompetensi SDM lokal Madura;
c. Integrasi sektor-sektor dalam rangka peningkatan potensi unggulan daerah
Madura;
Prioritas pembangunan wilayah Suramadu Tahun 2015-2019 dilakukan melalui
pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian output unggulan antara lain: lahan kawasan,
infrastruktur jalan, infrastruktur lainnya, bangunan kawasan dan SDM Madura. Adapun
target per tahun dapat dilihat dalam table di bawah ini.
Tabel II.1 Target Output Unggulan Percepatan Pengembangan Wilayah
Suramadu
Tahun 2015-2019
NO OUTPUT
UNGGULAN
VOLUME CAPAIAN DAN TARGET
TA. 2015 TA. 2016 TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019
1 Lahan Kawasan 20,5 Ha 8,2 Ha 16 Ha 4 Ha 227 Ha
2 Infrastruktur Jalan 20,8 Km 6,5 Km 22,7 Km 3,5 Km 7,33 Km
3 Infrastruktur Lainnya
1 Unit 4 Unit 3 Unit 3 Unit 14 Unit
4 Bangunan Kawasan
- m2 - m2 2.500 m2 17.500 m2 2.000 m2
5 SDM Madura yang dilatih
258 Orang 436 Orang 250 Orang 100 Orang 751 Orang
II.2. Visi, Misi, Strategi Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
II.2.1 Konsep dan Pendekatan Pengembangan Wilayah Suramadu
Percepatan pengembangan Wilayah Suramadu dilakukan dengan pendekatan
pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah dapat memberikan
kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu memberikan
kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta menciptakan pusat-pusat produksi.
Sedangkan dalam konteks jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong
pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal yang
mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat,
termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan
yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berdasarkan arahan
spasial tata ruang.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-7
Dalam rangka percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan
Wilayah Suramadu dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi didasarkan pada potensi dan keunggulan masing – masing daerah, baik yang
telah ada maupun yang potensi untuk dikembangkan. Pengembangan wilayah
Suramadu juga perlu disinkronkan dengan wilayah sekitarnya, melalui integrasi
pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah Suramadu dengan kawasan
pertumbuhan di Pulau Jawa, integrasi pengembangan sistem perkotaan di wilayah
Suramadu dengan sistem perkotaan di Pulau Jawa, dan integrasi sistem ekonomi dan
transportasi di wilayah Suramadu dengan wilayah sekitarnya.
Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Suramadu merupakan
pengintegrasian elemen kebijakan pengembangan wilayah, yaitu RPJMN/RTRW
Nasional, RPJPD/RTRWP Jawa Timur, RPJPD/RTRW Kabupaten/Kota di wilayah
Suramadu. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi Madura dilakukan dengan
pengembangan kawasan inti (KKJSM dan KKM) dan klaster – klaster ekonomi lokal
sehingga dapat menciptakan pengembangan koridor ekonomi Suramadu dalam
konektivitas jaringan antar kabupaten dan regional Jawa Timur.
Kawasan Inti terdiri atas:
- Kawasan disekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) sebagai
pintu gerbang dan orientasi pemasaran Madura.
- Kawasan Khusus Madura (KKM) sebagai pendukung pelabuhan utama
Madura berorientasi outward dalam sistem logistik nasional.
Klaster Unggulan:
- Pengembangan kawasan inti berorientasi pada pemasaran yang
membutuhkan dukungan pusat – pusat produksi dan pengolahan, sehingga
pengembangan pusat pertumbuhan baru Madura harus dilakukan secara
menyeluruh dengan memperhatikan sektor hulu dan hilir.
- Pengembangan klaster – klaster ekonomi sebagai link hulu – hilir
pengembangan ekonomi Madura diarahkan pada peningkatan produktivitas
dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan
penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan.
- Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis wilayahnya
serta pertimbangan rencana tata ruang, maka telah diidentifikasi 15 (lima
belas) kawasan/klaster yang sudah berkembang maupun potensial/
prospektif berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di
Madura.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-8
Gambar II.5 Konsep Pengembangan Wilayah
II.2.2. Visi dan Misi Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
Visi percepatan pengembangan wilayah Suramadu dalam rangka peningkatan
pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:
“Mendukung Percepatan Pembangunan Wilayah Suramuadu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pengembangan Potensi Lokal Secara
Terintegrasi dan Berkelanjutan”
Misi 1 : Mempercepat pengembangan simpul pertumbuhan wilayah didukung konektivitas internal dan eksternal melalui integrasi sektoral di Wilayah Madura;
Misi 2 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal di Wilayah Madura;
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di Wilayah Madura;
Misi 4 : Meningkatkan peran dan tata kelola BPWS dalam mewujudkan pembangunan di Wilayah Madura.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-9
II.2.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Suramadu
Pengembangan wilayah Suramadu dilaksanakan melalui pendekatan
pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun
yang potensi untuk dikembangkan. Pendekatan ini merupakan integrasi dari
pendekatan sektoral dan regional. Tujuan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan
ekonomi ini adalah untuk membangun keterkaitan ekonomi Madura sebagai pusat
pertumbuhan Jawa Timur yang dapat memaksimalkan keuntungan aglomerasi,
menggali potensi daerah serta memperbaiki ketimpangan pembangunan ekonomi.
Percepatan pengembangan wilayah Suramadu dilakukan melalui integrasi
pengembangan kawasan, infrastruktur dan SDM dalam kerangka pengembangan
wilayah. Pengembangan wilayah akan memberikan dampak forward – backward
linkage bagi kawasan – kawasan di wilayah Suramadu.
Penguatan konektivitas akan membuka pertumbuhan ekonomi baru dan mengurangi
Mendukung Percepatan
Pembangunan Wilayah
Suramadu Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan
Melalui Pengembangan Potensi Lokal
Secara Terintegrasi
dan Berkelanjutan
VISI
Mempercepat pengembangan simpul pertumbuhan wilayah didukung konektivitas internal dan eksternal melalui integrasi sektoral di Wilayah Madura
Menyelenggarakan pembangunan kawasan strategis dan kawasan unggulan Madura didukung penyediaan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan
Meningkatnya
konektivitas internal
dan eksternal di
Wilayah Madura
Meningkatnya
perencanaan dan
pembangunan simpul
pertumbuhan wilayah
di Madura
Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal di Wilayah Madura
Menyelenggarakan dukungan pengusahaan investasi dan pengelolaan kawasan guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang produktif
Meningkatnya iklim
investasi usaha yang
menarik di Wilayah
Madura
Meningkatnya
penyebaran
pertumbuhan
ekonomi yang
merata di Wilayah
Madura
Meningkatkan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di Wilayah Madura
Menyelenggarakan
pelatihan peningkatan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia didukung inovasi teknologi dalam rangka industrialisasi di Madura
Meningkatnya
kualitas dan inovasi
SDM di Wilayah
Madura
Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan tenaga
kerja terlatih di
Madura
Meningkatkan peran dan tata kelola BPWS dalam mewujudkan pembangunan di Wilayah Madura
Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya dan peningkatan peran kelembagaan BPWS yang efektif, efisien, dan optimal
Meningkatnya peran
BPWS dengan
instansi terkait di
Wilayah Madura
Meningkatnya
keterpaduan rencana
BPWS dengan sistem
perencanaan daerah
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-10
keterisolasian wilayah dan memperluas cakupan hinterland wilayah yang terlebih
dahulu berkembang. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang dihubungkan
dengan klaster – klaster ekonomi sebagai link hulu – hilir pengembangan ekonomi
Madura diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan
sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai
hilir secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pusat – pusat pertumbuhan ekonomi
dan konektivitasnya menciptakan kerangka percepatan pengembangan wilayah
Suramadu.
Gambar II.6 Kerangka Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu secara Terintegrasi
Prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu economically feasible,
socially acceptable dan environmentally sustainable dalam arahan kebijakan
pembangunan Nasional merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam
penyusunan kebijakan pengembangan wilayah Suramadu. Berdasarkan pada misi
pengembangan wilayah Suramadu dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan
nasional, provinsi dan daerah di wilayah Suramadu, maka strategi percepatan
pengembangan wilayah Suramadu adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan I : Membangun Keterkaitan Ekonomi Madura Sebagai Salah Satu
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, dicapai melalui strategi:
- Membangun/mengembangkan kawasan industri di Pulau Madura dan
kawasan khusus Madura;
- Mengembangkan fasilitas regional berupa fasilitas umum sosial, terminal
regional, kawasan pergudangan regional, perdagangan regional di kawasan
strategis provinsi;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-11
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berupa klaster ekonomi
local berbasis pada komoditas unggulan Madura;
- Mengembangkan model pengolahan produksi, pemasaran dan promosi;
2. Kebijakan II : Membangun Konektivitas Infrastruktur di Wilayah Madura,
dicapai melalui strategi:
- Meningkatkan sistem jaringan jalan nasional termasuk pembangunan jalan
tol di Madura;
- Mendukung sistem logistik nasional melalui pembangunan pelabuhan utama
di Madura;
- Mengembangkan prasarana perhubungan untuk memperkuat konektivitas
regional;
- Mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas
kawasan menuju pelabuhan;
- Mengembangkan sistem konektivitas dari daerah produksi ke pemasaran di
kawasan regional;
- Mengembangkan infrastruktur sumber daya air dan energy untuk mendukung
pengembangan kawasan unggulan;
- Mengembangkan infrastruktur dan sarana pendukung kegiatan ekonomi lokal
di dalam kawasan unggulan;
3. Kebijakan III : Mendorong Percepatan Investasi Infrastruktur dan Kawasan
dengan Melibatkan Peran Dunia Usaha, dicapai melalui strategi:
- Mengembangkan pengusahaan dan investasi melalui pembentukan Badan
Layanan Umum (BLU) /Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
(KPBU)/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kawasan;
- Meningkatkan peran badan usaha dalam pembangunan infrastruktur dan
kawasan yang secara finansial layak (financially feasible);
- Meningkatkan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan
kawasan yang tidak layak secara finansial namun bermanfaat untuk
peningkatan ekonomi (economically viable);
- Mendorong pembangunan kawasan/ sub kawasan dan infrastruktur
didahulukan yang dapat mengungkit ekonomi dengan cepat.
4. Kebijakan IV : Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Madura
mendukung Pembangunan Kawasan, dicapai melalui strategi:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-12
- Peningkatan keterampilan SDM berbasis kompetensi untuk mendukung
industrialisasi di KKJSM dan KKM;
- Pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan
potensi kawasan unggulan madura.
5. Kebijakan IV : Mengembangkan Manajemen Internal yang Profesional,
dicapai melalui strategi:
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi instrumen pengendalian;
- Meningkatkan efektivitas sumberdaya BPWS.
II.3. RENCANA KINERJA, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KONTRAK
KERJA
Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada
renstra, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) yang memuat kebijakan program dan kegiatan yang meliputi kegiatan
pokok dan pendukung yang untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk.
Rencana Kerja (RENJA) dirinci menurut indikator keluaran, prakiraan sasaran tahun
berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu program, serta cara
pelaksanaannya.
Berdasarkan Rencana Kenja Pemerintah (RKP) dan Pagu Anggaran serta Rencana
Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
(BPWS) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memuat informasi kinerja
yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja serta rincian anggaran. Informasi
pendanaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memuat informasi rincian
anggaran antara lain out put, kompomen input, jenis belanja dan kelompok belanja.
Dalam rangka mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja Badan
Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) juga telah melaksanakan penadatangan
Penetapan Kinerja antara pegawai dan atasan langsung yang berisi tentang
pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target tertentu penyusunan
kontrak dimulai dari Deput sampai ke Kepala Divisi berdasarkan tugas dan fungsi serta
IKU yang cascade atasan.
Penyusunan dokumen Rencana,RKA dan Kontrak kinerja telah melalui koordinasi
beberapa unit kerja seperti deputi perencanaan deputi pengendalian, keseketariatan
(keuangan), sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan penganggaran dan
pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan setrategi organisasi dan juga sekaligus
mempunyai indikator kinerja selaras pada dokumen tersebut.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-13
Prioritas pembangunan wilayah Suramadu Tahun 2017 merupakan penajaman,
perluasan cakupan, dan kelanjutan dari prioritas percepatan pembangunan nasional
khususnya di wilayah Madura. Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut dilakukan
oleh BP-BPWS melalui 1 (satu) program teknis Percepatan Pengembangan Wilayah
Suramadu dan 1 (satu) program generik Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya. Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya
pembangunan kawasan yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur terpadu
dan pengembangan SDM Lokal yang berkualitas, dimana pelaksanaan program ini
terdiri dari kegiatan perencanaan pengembangan wilayah Suramadu dan pengendalian
pembangunan wilayah Suramadu. Sementara itu Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran strategis meningkatnya kualitas dukungan manajemen serta sarana dan
prasarana.
Rencana program dan kegiatan BP-BPWS Tahun 2017 dilaksanakan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 277,47 Milyar (sesuai DIPA RKA KL BPWS), dimana
dalam APBN-P Tahun 2018, pagu anggaran BP-BPWS tidak mengalami
perubahan/penghematan/pemotongan. Adapun alokasi anggaran BP-BPWS tersebut
adalah sebagai berikut:
Kegiatan Rutin BP-BPWS sebesar Rp 25,57 Milyar (9,22%)
Kegatan Prioritas Fisik dan SDM sebesar Rp 237,45 Milyar (85,58%), terdiri
dari Pengembangan Kawasan Inti/ Kawasan Strategis Suramadu sebesar
194,58 Milyar (70,13%) dan Stimulasi Infrastruktur dan SDM pada 4 Kabupaten
di Madura sebesar 42,87 Milyar (15,45%)
Kegiatan Prioritas Non Fisik sebesar Rp 14,44 Milyar (5,21%)
Berdasarkan lingkup penugasannya, pelaksanaan program BP-BPWS dibagi
menjadi dua (2) yaitu pengembangan kawasan inti/ Kawasan Strategis Suramadu
(KKJSM dan KKM) dan di luar Kawasan Strategis Suramadu yang berupa fasilitasi dan
stimulasi infrastruktur dan SDM. Adapun target output unggulan pada tahun anggaran
2017 antara lain: Lahan Kawasan seluas 16 Hektar; Infrastruktur Jalan sepanjang 22,7
Km; Infrastruktur Lainnya sebanyak 3 Unit; dan SDM Madura yang dilatih sebanyak
250 Orang.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-14
Gambar II.7 Komposisi Anggaran BP-BPWS Tahun Anggaran 2017
Rencana kegiatan prioritas pembangunan fisik dan SDM di Wilayah Suramadu
tahun 2017, antara lain:
1. Kegiatan Rencana Pengadaan Lahan di Kawasan Strategis
Sesuai dengan rencana kerja awal tahun 2017, kegiatan prioritas pengadaan
lahan di Kawasan Strategis terdapat pada 2 (dua) lokasi antara lain Kawasan
Wisata Pesisir di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) dan
Kawasan Industri serta Pergudangan di Kawasan Khusus Madura (KKM) dengan
target seluas ± 30 Hektar. Namun sejalan dengan adanya kebijakan penghematan
dalam rangka APBN-P tahun 2016 dan kondisi di lapangan (persepsi masyarakat),
maka berdampak pada perubahan/ pergeseran target output program prioritas
pengadaan tanah. Dimana pada tahun 2017 akan difokuskan dan diprioritaskan
untuk penyelesaian pengadaan tanah di Kawasan Rest Area di KKJSM seluas ±
14 Hektar serta Jalan Pendekat (interchange) Overpass II di KKJSM seluas ± 2
Hektar, sehingga target pengadaan tanah yang semula ± 30 Hektar menjadi ± 16
Hektar. Adapun kebutuhan anggaran dalam penyelesaian pengadaan tanah tahun
2017 ini sebesar Rp. 13,8 Milyar.
2. Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Rest Area di Kawasan Kaki
Jembatan Sisi Madura (KKJSM)
Pembangunan Kawasan Rest Area selain untuk meningkatkan layanan pada ruas
jembatan Tol Suramadu - jalan akses Suramadu, maka kawasan ini juga di
arahkan untuk menjadi area yang nantinya akan dijadikan pusat informasi dan
pemasaran produk-produk kerakyatan industri kecil dan menengah (IKM) dari 4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-15
(empat) Kabupaten di Pulau Madura. Pembangunan Kawasan Rest Area di
KKJSM tahun 2017 ini merupakan program prioritas lanjutan dari tahun 2016.
Adapun anggaran konstruksi pembangunan Kawasan Rest Area Sisi Barat KKJSM
Tahap II ini adalah sebesar Rp. 13,3 Milyar dengan volume target seluas ± 2.500
m2 (meliputi bangunan foodcourt 2 unit/± 108 kios, utilitas, sanitasi kawasan dan
tempat parkir).
3. Kegiatan Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Tahap I di Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM)
Mulai tahun 2016 Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) sudah
dalam proses tahap pembangunan, maka diperlukan sarana prasarana pendukung
salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan air minum kawasan. Sumber air
yang akan digunakan adalah Sumber Pocong Tangkel yang memiliki debit yang
cukup untuk dapat di manfaatkan sebagai air minum di KKJS Madura. Total
seluruh kebutuhan di KKJS Madura sebesar ± 382 lt/dtk, namun pada tahap awal
akan dilakukan produksi sebesar ± 50 L/dtk untuk melayani Kawasan Rest Area
yang dibangun.
4. Kegiatan Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Akses Kamal Menuju
Akses Suramadu Sisi Madura Tahap II
Jalan penghubung antara akses Kamal menuju jalan akses sisi Madura setelah
Jembatan Tol Suramadu merupakan jalur alternatif serta akses strategis yang
akan memicu bangkitan transportasi serta kegiatan ekonomi di wilayah Kamal dan
akses Suramadu sisi Madura. Tahun 2017 merupakan kegiatan lanjutan dari tahun
2016 yang masih dilaksanakan sepanjang 3,4 Km, sehingga tahun 2017 tahap II
akan dituntaskan sampai dengan akses Suramadu sepanjang 7,5 Km.
5. Kegiatan Stimulasi Pengembangan Infrastruktur dan SDM di Madura
Dalam rangka pengembangan wilayah Suramadu, sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 27 Tahun 2008, BP-BPWS tidak memiliki kewenangan di daerah
melainkan penugasan yang tercantum dalam lingkup tugas pasal 12 huruf g, yaitu
melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
Jawa Timur.
II.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan Kinerja BP-BPWS tahun 2017 pada dasarnya adalah Kontrak Kinerja
Kepala BP-BPWS dengan Presiden, yang merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tahun 2017 dengan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
II-16
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan penetapan kinerja antara lain
adalah untuk:
a. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah;
c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
d. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
e. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir
tahun.
BP-BPWS telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai
dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan Kinerja BP-
BPWS tahun 2017 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017
yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator
kinerja dan target BP-BPWS tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel II.2 Penetapan Kinerja BP-BPWS Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya pembangunan
kawasan yang berkelanjutan
didukung penyediaan infrastruktur
terpadu dan pengembangan SDM
lokal berkualitas
Tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan kawasan
50%
Persentase jumlah tenaga terampil bersertifikat yang terserap dalam pasar kerja
80%
Tingkat rasio pengembangan kawasan melalui kerjasama investasi
30%
2 Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan SDM internal
yang mendukung kinerja BPWS
Tertib Administrasi keuangan 90%
Secara umum, dalam proses penganggaran BP-BPWS tahun anggaran 2017 terjadi
beberapa kali revisi anggaran.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja BP-BPWS adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP pada dasarnya merupakan
instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu
perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja
dan evaluasi kinerja.
III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja BP-BPWS dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini; membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada); analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas
efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis Program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Analisis capaian kinerja ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada bab ini akan diuraikan secara detail mengenai hasil evaluasi dan analisis kinerja,
dengan penyimpulan sebagai berikut :
No. Nilai Angka Interpretasi
1 85 s.d 100 Baik Sekali
2 70 s.d < 85 Baik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-2
No. Nilai Angka Interpretasi
3 55 s.d < 70 Cukup
4 0 s.d < 55 Kurang
Adapun capaian kinerja BP-BPWS selama tahun 2017, sebesar 100% dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 3.2 Capaian Kinerja BP-BPWS Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (6) (7)
I Meningkatnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan didukung penyediaan infrastruktur terpadu dan pengembangan SDM lokal berkualitas
Tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan kawasan
50% 50% 100
Persentase jumlah tenaga terampil bersertifikat yang terserap dalam pasar kerja
80% 80% 100
Tingkat rasio pengembangan kawasan melalui kerjasama investasi
30% 30% 100
II Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan dan
SDM internal yang
mendukung kinerja
BPWS
Tertib Administrasi keuangan
90% 90% 100
Tabel 3.3 Capaian Kinerja ORGANISASI BP-BPWS Tahun 2017
No. Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SEKKRETARIS
I Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM internal untuk meningkatkan kinerja BPWS
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen serta sarana dan prasarana
Tingkat pengelolaan dan
peningkatan kompetensi
pegawai
90% 90% 100
Persentase kinerja
pelaksanaan anggaran 95% 95% 100
Tingkat layanan publikasi
dan informasi publik 90% 90% 100
Persentase peraturan/legal
formal yang diterbitkan 80% 80% 100
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-3
No. Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Persentase pengelolaan BMN
yang efektif 75% 75% 100
Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya layanan perkantoran
Jumlah orang / bulan yang
dibayarkan renumerasinya
12 Bulan
layanan
12 Bulan
layanan 100
Jumlah bulan layanan
operasional dan
pemeliharaan kantor
12 Bulan
layanan
12 Bulan
layanan 100
Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya dukungan manajemen Eselon 1
Pelaksanaan hubungan
masyarakat dan pengelolaan
data informasi
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100
Jumlah laporan keuangan
yang diselesaikan 1 Laporan 1 Laporan 100
Jumlah laporan monev yang
diselesaikan 1 Laporan 1 Laporan 100
Jumlah layanan pengadaan
barang dan jasa yang
diselesaikan
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100
Jumlah pemuthakiran,
penatausahaan BMN dan
alih aset
2 Bulan Layanan
2 Bulan Layanan
100
Jumlah laporan penataan
manajemen
organisasi/kelembagaan
yang diselesaikan
1 Laporan 1 Laporan 100
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya Layanan Audit Internal
Jumlah laporan pengawasan
dan pengendalian internal 3 Laporan 3 Laporan 100
Sasaran Kegiatan 4: Terlaksananya Layanan Hukum
Jumlah peraturan/produk
hukum yang diselesaikan
3
Peraturan
2 Dokumen
100
Jumlah kasus/perkara yang
dibantu
1 Laporan 2 Laporan 100
Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Layanan Manajemen SDM
Jumlah pegawai yang
ditingkatkan kompetensinya
165 Orang/
Pegawai
165 Orang/
Pegawai
100
Jumlah laporan pelaksanaan
pengelolaan dan
pengembangan data
pegawai
1 Laporan 1 Laporan
100
Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Layanan Internal
Jumlah unit pengadaan
peralatan
fasilitas perkantoran
51 Unit 51 Unit 100
II Meningkatnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan didukung penyediaan nfrastruktur terpadu dan pengembangan SDM lokal berkualitas
Meningkatnya pembangunan kawasan melalui penyediaan infrastruktur dan SDM di Kawasan Strategis maupun Klaster Unggulan
Tingkat sinkronisasi
perencanaan program dan
penganggaran
90% 90% 100
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-4
No. Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah tenaga terampil
terlatih untuk industrialisasi
dan peningkatan potensi
unggulan
250 Orang 248 Orang 99.20
Sasaran Kegiatan 1:
Terlaksananya
Perencanaan Program
dan Anggaran
Jumlah laporan fasilitasi program lintas sektor dan hubungan luar negeri
2 Laporan 2 Laporan 100
Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya SDM lokal yang dilatih
Jumlah SDM lokal terlatih 250 Orang 248 Orang 99.20
DEPUTI PERENCANAAN
I Meningkatnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan didukung penyediaan nfrastruktur terpadu dan pengembangan SDM lokal berkualitas
Meningkatnya pembangunan kawasan melalui penyediaan infrastruktur dan SDM di Kawasan Strategis maupun Klaster Unggulan
Tingkat sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran
90% 90% 100
Persentase perencanaan teknik yang diaplikasikan
80% 80% 100
Persentase dukungan minat investasi kawasan
75% 75% 100
Sasaran Kegiatan 1:
Terlaksananya
Perencanaan Program
dan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan strategis yang diselesaikan
1 Dokumen
1 Dokumen
100
Jumlah dokumen program anggaran dan evaluasi yang diselesaikan
3 Dokumen
3 Dokumen
100
Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya Perencanaan Kawasan
Jumlah dokumen kelayakan yang diselesaikan
1 Dokumen
1 Dokumen
100
Jumlah dokumen perencanaan teknik yang diselesaikan
4 Dokumen
4 Dokumen
100
Jumlah dokumen pengawasan teknik yang diselesaikan
7 Laporan 7 Laporan 100
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya Pengusahaan Investasi Kawasan
Jumlah dokumen perencanaan dan pengusahaan investasi kawasan
2 Dokumen
2 Dokumen
100
Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan pameran
2 Laporan 2 Laporan 100
DEPUTI PENGENDALIAN
I
Meningkatnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan didukung penyediaan nfrastruktur terpadu dan pengembangan SDM lokal berkualitas
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-5
No. Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
pembangunan kawasan
melalui penyediaan
infrastruktur dan SDM di
Kawasan Strategis dan
Klaster Unggulan
Persentase lahan yang terbebaskan di kawasan strategis
10% 10% 100
Persentase infrastruktur dan bangunan kawasan yang terbangun di kawasan strategis dan klaster unggulan
50% 50% 100
Sasaran Kegiatan 1:
Terbebaskannya Lahan
Kawasan
Luas lahan yang dibebaskan 16 Ha 10.48 Ha 65.50
Sasaran Kegiatan 2: Terselesaikannya Infrastruktur Jalan
Panjang jaringan jalan dan utilitas yang dibangun di Kawasan Strategis
5 Km 5 Km 100
Panjang jaringan jalan dan
utilitas yang dibangun di
Klaster Unggulan
18 Km 18 Km 100
Sasaran Kegiatan 3: Terselesaikannya Infrastruktur lainnya
Infrastruktur lainnya yang dibangun di Kawasan Strategis
1 Unit 1 Unit 100
Infrastruktur lainnya yang dibangun di Klaster Unggulan
2 Unit 2 Unit 100
Sasaran Kegiatan 4: Terselesaikannya Bangunan Kawasan
Luas bangunan kawasan yang terbangun
2.500 m2 2.500 m2 100
Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kawasan
Jumlah kawasan yang dipelihara infrastrukturnya
1 Kawasan 1 Kawasan 100
III.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM BP-BPWS 2011-2017
Pengembangan Wilayah Suramadu pasca dibangunnya Jembatan Suramadu
pada hakekatnya dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
khususnya di Madura agar menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur. Percepatan pengembangan Wilayah Suramadu dilakukan melalui pendekatan
pengembangan wilayah melalui peningkatan investasi pada kawasan inti (KKJSM dan
KKM) dan pengembangan klaster/kawasan unggulan Madura berdasar potensi
lokalnya. Pembangunan ini dilakukan dengan memadukan pembangunan kawasan
dengan pembangunan infrastruktur dan didukung pengembangan SDM. Percepatan
pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari adanya pembangunan infrastruktur karena
dengan adanya infrastruktur yang memadai akan memperlancar arus distribusi barang
dan jasa.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-6
Program percepatan pengembangan Wilayah Suramadu merupakan lingkup
penugasan multi sektor dan lintas kabupaten/kota yang merupakan urusan bersama
antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis BP-BPWS dilakukan melalui dua (2)
Program yaitu Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu (Program
Teknis) dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
(Program Generik). Dalam rangka kedua program tersebut di atas, BP-BPWS selama
kurun waktu tahun 2011-2017 mendapatan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,077
Trilyun dengan rata-rata penyerapan sebesar Rp. 1,183 Milyar (atau 56,96%).
Realisasi anggaran yang relatif kecil ini dikarenakan output pengadaan lahan tahun
2011-2013 yang tidak tercapai akibat adanya kendala administrasi, akan tetapi mulai
tahun 2015 pelaksanaan pengadaan lahan sudah dapat berjalan dengan lancar.
Gambar 5.1 Penyerapan Anggaran BP-BPWS Tahun 2011-2017
Secara garis besar, beberapa hasil capaian yang telah dilakukan BP-BPWS
dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu tahun 2011-2017
antara lain sebagai berikut:
Lahan yang telah dibebaskan seluas 45,67 Ha yang tediri dari lahan untuk
RTH/mix use di KKJSS seluas 4 Ha, lahan untuk Kawasan Rest Area di KKJSM
seluas 37,48 Ha, lahan untuk SPAM Tangkel seluas 2 Ha, dan lahan untuk
jalan pendekat overpass II seluas 0,693 Ha.
Kajian/studi perencanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik dan
mengakselerasi percepatan pembangunan kawasan Suramadu, meliputi
Rencana Induk, Renstra, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),
Masterplan/RTBL per sub Kawasan, Studi Kelayakan, KLHS, AMDAL, Desain
Teknik/DED, Kajian Investasi, dan kajian lainnya.
Pembangunan fisik infrastruktur di Kawasan Suramadu untuk mengakselerasi
dan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan, antara lain:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-7
- Pembangunan jalur lambat (frontage road) Akses Suramadu di KKJSM (± 4
km);
- Pembangunan taman di kawasan wisata pesisir KKJSM (300 m2);
- Pembangunan PJU akses Suramadu di KKJSM (± 432 titik);
- Pembangunan drainase dan landscape median akses Suramadu di KKJSM
(± 2 Km);
- Pembangunan Kawasan Rest Area sisi Barat seluas 7.000 m2, meliputi
infrastruktur dasar (jalan dan utilitas), foodcourt (unit/± 108 kios), utilitas
pelengkap (pedestrian dan perkerasan);
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahap I dengan
Sumber Sungai Pocong untuk melayani KKJSM dengan debit 50 L/dtk;
- Pembangunan jalan Akses Suramadu menuju Kamal (± 3,58 km) dan PJU
(126 titik);
- Pembangunan Jalan Raya Telang Kabupaten Bangkalan (±5,39 km) dan
PJU (151 titik);
Stimulasi infrastruktur jalan dan PJU untuk mengakselerasi serta
mempermudah aksesibilitas dan produktivitas kegiatan ekonomi dari
Klaster/Kawasan Unggulan Madura ke Kawasan Inti dengan total panjang
66,47 Km dan PJU sebanyak 1.448 titik.
Stimulasi infrastruktur SPAM untuk penyediaan air baku mendukung produksi
komoditas unggulan Madura dan sebagian untuk pelayanan air minum dengan
debit 65 L/dtk.
Pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi SDM Madura untuk
mendukung industrialisasi pada kawasan strategis (KKJSM dan KKM) serta
pengembangan potensi pada kawasan/klaster unggulan di Madura dengan
jumlah peserta 4.422 orang.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian outcome (manfaat) program BP-BPWS
tahun 2016, khususnya untuk program stimulasi infrastruktur pada Klaster/Kawasan
Unggulan Madura, dapat diketahui bahwa stimulasi pembangunan jalan, PJU, dan
SPAM di Kawasan Wisata Batik Proppo dan Kawasan Gili Iyang telah memberikan
manfaat bagi masyarakat baik untuk peningkatan pendapatan, kemudahan
aksesibilitas, peningkatan kunjungan, peningkatan produksi, dll. Indikator ekonomi
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pada Kawasan Wisata
Batik Proppo (tahun 2015 sebesar 4,32%) mengalami peningkatan meskipun
pertumbuhan ekonominya masih di bawah angka kabupaten Pamekasan( tahun 2015
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-8
sebesar 5,18%). Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pada Kawasan
Gili Iyang (tahun 2015 sebesar 2,93%) mengalami peningkatan meskipun
pertumbuhan ekonominya masih di bawah angka kabupaten Sumenep (tahun 2015
sebesar 5,21%).
Tabel III.4 Matriks Capaian Kinerja dan Outcome BP-BPWS Tahun 2011 - 2017
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
a.
Menyusun Rencana Induk dan Rencana Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta
kegiatan Pengembangan Wilayah Suramadu
Dokumen Rencana Induk
Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
- Mengakselerasi
percepatan
pembangunan di
wilayah Suramadu
melalui perpaduan
rencana, kebijakan dan
integrasi program antar
BPWS dan sektor;
- Menjadi pedoman
pelaksanaan
percepatan
pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi
wilayah Madura.
Updated 1 Rencana Induk
Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
Updated 2 Dokumen Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
Updated 3 Dokumen Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
Updated 4 Dokumen Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
Review Dokumen Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
b. Melaksanakan Pengusahaan Jembatan Tol Suramadu dan Tol Lingkar Timur melalui kerjasama dengan Badan Usaha pemenang pelelangan pengusahaan Jembatan Tol dan Jalan Tol dimaksud
Jembatan Tol Suramadu
Penyusunan Pola Tata Kelola dan Rencana Strategis Pengelolaan Jembatan Suramadu
Menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan hasil TOL Jembatan Suramadu, jika status pengelolaan oleh BPWS telah ditetapkan
Penyusunan Rencana Biaya
Investasi dan Tata Kelola Infrastruktur
Tol Lingkar Timur
c. Melaksanakan pengusahaan Pelabuhan Petikemas di Pulau Madura
Studi Kelayakan Pelabuhan
Petikemas 3 (tiga) investor dalam dan luar negeri telah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-9
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kajian Kelembagaan Pengembagan Pelabuhan Petikemas Tanjung Bulu Pandan
menerbitkan Letter of Intent (LOI) berminat investasi di Pelabuhan Tanjung Bulupandan
Masterplan Pelabuhan
Utama Tanjung Bulupandan
d. Membangun dan mengelola Kawasan Kaki Jembatan Suramadu :
1. Wilayah di sisi Surabaya + 600 Ha : Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya
(KKJSS)
Penyusunan RDTR KKJSS Mengakselerasi
percepatan pembangunan di KKJSS
Pengadaan dan Penyiapan Peta Kepemilikan di Kawasan Suramadu (KKJSS)
Mengakselerasi percepatan pengadaan tanah di KKJSS.
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KKJSS
Menurunkan resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan di KKJSS akibat pembangunan.
Penyusunan site Plan dan
RTBL CBD di KKJSS
Mengakselerasi percepatan pembangunan di KKJSM
Penyusunan site Plan dan
RTBL Kawasan Wisata dan Pesisir KKJSS
Penyusunan Site Plan dan
RTBL Kawasan Perkantoran di KKJSS
Studi Kelayakan Kawasan
Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya
Mendorong dan meningkatkan minat investor serta peluang investasi di KKJSS
Pengembangan Pola Pengusahaan dan Kerjasama Investasi CBD dan Kawasan Pesisir KKJSS
Rencana Pengembangan
Pengusahaan Dan Investasi KKJSS
Pembangunan Drainase Tambak Wedi KKJSS Surabaya
Mengurangi terjadinya genangan air/banjir di Jl. Tambak Wedi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya;
Penataan Kawasan Pesisir di KKJSS (400 m2)
- Mencegah penjarahan
lahan oleh PKL;
- Mencegah vandalisme
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-10
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
di konstruksi Jembatan
Suramadu.
- Menjadi sarana
rekreasi/bermain, olah
raga Lansia dan anak-
anak;
Pengadaan Lahan untuk
RTH di KKJSS (4 Ha) Tersedianya lahan untuk Interchange di KKJSS.
Pembangunan Sheetpile
Kali Tebu sepanjang 800 meter.
Mengendalikan luapan air Kali Tebu dan mencegah terjadinya banjir di KKJSS.
2. Wilayah di sisi Madura + 600 Ha : Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura
(KKJSM)
Penyusunan RDTR KKJSM
3 (tiga) calon investor dari
luar negeri Korea, China
dan Malaysia serta 5
(lima) Badan Usaha
Swasta dalam negeri telah
menerbitkan Letter Of
Intent (LOI) menyatakan
minat untuk berinvestasi di
kawasan KKJSM;
RTBL dan DED Kawasan
Wisata Pesisir KKJSM
Studi Kelayakan Kawasan
Wisata
Pengadaan dan Penyiapan Peta Kepemilikan di Kawasan Suramadu (KKJSM)
AMDAL Pembangunan Rest
Area dan Kawasan Wisata Pesisir KKJSM dan Pagar
AMDAL Pembangunan
Masjid di Rest Area KKJSM
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura
Studi Kelayakan Kawasan
Industri KKJSM
Site Plan Kawasan Industri
KKJSM
Studi kelayakan dan DED
Pengembangan Air di KKJSM
Site Plan dan RTBL
Kawasan Pemukiman di KKJSM
Site Plan dan RTBL CBD di
KKJSM
LARAP di Kawasan
Suramadu
Studi Kelayakan
Pengolahan Air Limbah Industri
Studi Kelayakan Kawasan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-11
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura
Pola Pengusahaan dan
Kerjasama Investasi Kawasan Industri KKJSM
Pra Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa KKJSM
Rencana Bisnis Pengusahaan dan Investasi Kawasan Perdagangan di Rest Area KKJSM
Pra Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman KKJSM
Rencana Bisnis Pengusahaan dan Investasi Kawasan Wisata Pantai KKJSM
Pra Studi Kelayakan
Rencana Pengembangan Kawasan Rest Area KKJSM
Pembangunan Jalur Lambat di Akses Suramadu sepanjang ± 2 Km (1 Km sisi barat dan 1 Km sisi timur);
Memenuhi kriteria standar teknis perencanaan jalan bebas hambatan dalam rangka meminimalisasi kecelakaan lalu lintas di akses Suramadu.
Pembangunan Taman dan
Penataan Kawasan Pesisir di KKJSM (300 m2)
Meningkatkan estetika kawasan.
Pembangunan PJU di akses
Suramadu (4 Km) - Meningkatkan
keselamatan dan
kenyamanan
pengendara pada
malam hari;
- Menurunkan
kriminalitas di akses
Suramadu.
Lanjutan Pembangunan PJU di akses Suramadu (4 Km)
Pembangunan Drainase dan Landscape Median di KKJSM (1 Km)
- Mengurangi genangan
air hujan;
- Meningkatkan estetika
kawasan.
Pembangunan Kawasan
Rest Area di KKJSM Sisi Barat
2 (dua) Badan Usaha
Swasta dalam negeri telah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-12
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Pengadaan Lahan di
Kawasan Rest Area (20,5 Ha)
berminat untuk investasi
dalam pembangunan dan
pengelolaan di Rest Area.
Pengadaan Lahan di
Kawasan Rest Area (6,5 Ha)
Pengadaan Lahan untuk Pengembangan SPAM KKJSM (2 Ha)
Tersedianya lahan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi kebutuhan air minum di KKJSM
Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan SPAM di KKJSM dengan sumber air dari Sungai Pocong
Mengakselerasi percepatan pembangunan di wilayah Suramadu
Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Jalan Pendekat Overpass II
Pra Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Museum Teknologi Jembatan Suramadu, SHMS, dan Kawasan Pesisir di KKJSM
Pengadaan Lahan di Kawasan Rest Area (10,48 Ha)
Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan kawasan di KKJSM
Pengadaan Lahan untuk pembangunan Jalan pendekat Overpas II (0,69 Ha)
Pembangunan Kawasan Rest Area Tahap II Sisi Barat (foodcourt 2 unit, pedestrian dan perkerasan)
Mendorong masuknya investasi dan peningkatan sosial ekonomi serta produktivitas masyarakat di sekitar Suramadu
Pembangunan (SPAM) Tahap I dengan Sumber Sungai Pocong (debit 50 L/dtk)
Memenuhi kebutuhan air bersih air minum di KKJSM
Pembangunan/ peningkatan Jalan dan PJU Ruas Jalan Telang (5,39 km dan 151 titik)
Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan Suramadu
Penataan kerb jalan akses suramadu sisi Madura
3. Kawasan Khusus di Pulau Madura + 600 Ha dalam satu kesatuan dengan wilayah
Pelabuhan Petikemas dengan Perumahan dan Industri termasuk Jalan Aksesnya.
Penyusunan RDTR KKM
Penyusunan Kajian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-13
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KKM
3 (tiga) calon investor dari
luar negeri Korea dan
Malaysia serta 1 (satu)
Badan Usaha Swasta
dalam negeri telah
menerbitkan Letter Of
Intent (LOI) menyatakan
minat untuk berinvestasi di
kawasan KKM;
Pengadaan dan Penyiapan
Peta Kepemilikan di Kawasan Suramadu (KKM)
Site Plan Kawasan Industri
dan Pergudangan di Kawasan Khusus Madura
Site Plan dan RTBL
Kawasan Permukiman di Kawasan Khusus Madura
Kajian Aspek Teknis
Pengembangan Kawasan Madura
Site Plan dan RTBL
Kawasan CBD di Kawasan Khusus Madura
Studi Kelayakan dan Penentuan Trase Jalan Akses ke Pelabuhan Peti Kemas
Penyusunan Skema Kerjasama Investasi Dengan Pola Bundling Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Suramadu
Pola Kerjasama Investasi
Jalan Tol
e. Menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
MoU BP-BPWS dengan Kabupaten Bangkalan Nomor : 130.1/06/433.032/2011 dan No. S-366/BPWS-01/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011;
Bapel-BPWS dapat
melaksanakan tugas dan
fungsinya (stimulasi) untuk
percepatan pertumbuhan
ekonomi di Madura.
MoU BP-BPWS dengan Kabupaten Bangkalan Nomor : KS-390/BPWS-01/X/2015 dan No. 415.43/06/NK/443.02/2015 tanggal 2 Oktober 2015;
MoU BP-BPWS dengan Kabupaten Sampang Nomor : 415.4/11/V/KSB/434.011/2015 dan No. S-06/MoU/BPWS-01/V/2015 tanggal 26 Mei 2015;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-14
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
MoU BP-BPWS dengan Kabupaten Pamekasan Nomor : S-03/MoU/BPWS-01/II/2014 dan No. 050/67A/432.402/2014 tanggal 14 Februari 2014;
MoU BP-BPWS dengan Kab. Sumenep Nomor : 415.4/07-KSB/435.023/2016 dan No. 451/MoU/BP-BPWS/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep;
f. Menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di Wilayah Suramadu.
Studi dan Penyiapan
Perizinan Mempermudah dan mempercepat pelaksanaan proses perizinan di Kawasan Suramadu
Fasilitas Perizinan Investasi
Terpadu
g. Melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur, antara lain :
1. Fasilitasi Percepatan Pengembangan Wilayah Madura
Fasilitasi Bapel BPWS dari Kementerian Perumahan Rakyat
Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun di Kabupaten Bangkalan
- Terbangunnya Rumah
Susun di Kabupaten
Bangkalan;
- Meningkatkan kualitas
perekonomian dan
produktivitas
masyarakat
berpenghasilan
rendah/menengah
kebawah.
Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren di Sumenep dari Kementerian Perumahan Rakyat.
- Terbangunnya Rumah
Susun Pondok
Pesantren di Sumenep
dari Kementerian
Perumahan Rakyat;
- Memberikan
peningkatan serta
pengembangan mutu
pendidikan,
ketrampilan,
keswadayaan dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-15
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
kemandirian para santri;
- Penghematan terhadap
nilai biaya pengeluaran
para santri;
Fasilitasi Bapel BPWS dari Kementerian PU
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pembangunan infrastruktur Pedesaan di 20 Desa di wilayah Madura (MCK)
- Terbangunnya
Kawasan Permukiman
dan Pembangunan
infrastruktur Pedesaan
di 20 Desa di wilayah
Madura (MCK)
- Memberikan
kemudahan mobilitas
orang, distrbusi
barang,dan
meningkatnya
perekonomian serta
taraf hidup masyarakat
di pedesaan.
Fasilitasi Pembangunan jalan dan Sumber daya air dari Kementerian PU PR dengan program Direktrif Presiden.
- Terbangunnya jalan dan
Sumber daya air dari
Kementerian PU PR
dengan program
Direktrif Presiden.
- Mempermudah
aksesibilitas antar
wilayah, meningkatkan
produktivitas pertanian
serta pemenuhan
kebutuhan air
masyarakat pedesaan
di daerah rawan air.
Fasilitasi Pengembangan SPAM IKK di Modung dan SPAM Pedesaan di Kabupaten Bangkalan.
- Terbangunnya SPAM
IKK di Modung dan
SPAM Pedesaan di
Kabupaten Bangkalan.
- Kemudahan dan
pemerataan penyediaan
air bersih bagi
masyarakat.
Fasilitasi Pembuatan Master Plan Pulau Gili Iyang yang mempunyai kadar Oksigen tertinggi nomor 2 di dunia sesudah Yordania.
- Tersusunnya Master
Plan Pulau Gili Iyang
(Penyusunan Desain
Kawasan Pulau Gili
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-16
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Iyang di Kabupaten
Sumenep).
- Membuka peluang
destinasi wisata baru di
Kabupaten Sumenep;
- Bermunculannya
fasilitas pendukung
wisata (hotel, perahu
penyeberangan,
dermaga baru) yang
berdampak peningkatan
perekonomian di
Sumenep.
Fasilitasi Pembangunan Pipa Transmisi Air Bersih dari Pulau Madura ke Pulau Gili Iyang dengan trase konstruksi bawah laut.
Terbangunnya Pipa
Transmisi Air Bersih dari
Pulau Madura ke Pulau
Gili Iyang dengan trase
konstruksi bawah laut.
Fasilitasi Pembangunan
Rumah Singgah di Pulau Gili Iyang.
Terbangunnya Rumah Singgah di Pulau Gili Iyang.
Fasilitasi Bapel BPWS dari Kementerian Pariwisata
Fasilitasi Pembangunan Gazebo, Gardu Pandang, Sarana MCK, dan Drainase di kawasan Pantai LombangKabupaten Sumenep dari Kementerian Pariwisata.
- Terbangunnya Gazebo,
Gardu Pandang,
Sarana MCK, dan
Drainase di kawasan
Pantai
LombangKabupaten
Sumenep dari
Kementerian
Pariwisata.
- Memberikan daya tarik
wisatawan untuk datang
ke kawasan tersebut
dan memberikan
kemudahan bagi
masyarakat setempat
dalam menerima
kehadiran wisatawan.
Fasilitasi Bapel BPWS dari Kementerian Perhubungan
Dukungan pemrograman dan dukungan kelengkapan teknis rencana pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung
Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas dan kawasan pendukungnya di Tanjung Bulupandan merupakan pengembangan wilayah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-17
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Bulupandan Kabupaten Bangkalan dari Kementerian Perhubungan.
dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Madura
Fasilitasi Bapel BPWS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan pelabuhan perikanan rakyat di lokasi TPI Camplong kabupaten dan Perikanan.
- Terbangunnya
pelabuhan perikanan
rakyat di lokasi TPI
Camplong kabupaten
dan Perikanan.
- Membantu para nelayan
dalam kemudahan
pengolahan ikan hasil
melaut dan sekaligus
dalam kegiatan
penjualannya.
Fasilitasi Pengembangan Minapolitan melalui kegiatan Demofarm budi daya Ikan dan Udang di Kabupaten Sumenep.
- Meningkatnya kapasitas
nelayan dalam
pengolahan ikan
tangkapannya sekaligus
kemudahan dalam
menjual ikan hasil
tangkapannya.
Fasilitasi Pengembangan garam rakyat di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Meningkatnya kapasitas
petani dalam
ketrampilan pengolahan
garam.
Fasilitasi Bantuan Alat untuk Pengembangan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kabupataen Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
- Terwujudnya Bantuan
Alat untuk
Pengembangan/
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelautan
dan Perikanan di
Kabupaten Bangkalan,
Sampang, Pamekasan,
dan Sumenep.
- Para petani
mendapatkan
kemudahan dalam
pengelolaan produk
kelautan dan perikanan.
Fasilitasi Bapel BPWS dari Kementerian Perindustrian
Fasilitasi Penyusunan
Masterplan Sentra IKM - Tersusunya Masterplan
Sentra IKM Bangkalan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-18
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Bangkalan - Peningkatan industri
kecil dan menengah di
Kabupaten Bangkalan.
Fasilitasi Bapel BPWS dari United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)
Fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Rantai Nilai Rumput Laut di Kabupaten Sumenep.
- Tersusunya Studi
Kelayakan
Pengembangan Rantai
Nilai Rumput Laut di
Kabupaten Sumenep.
- Petani rumput laut akan
mendapat peningkatan
cara pengolahan
rumput laut secara
efektif dan efisien.
2. Stimulasi Percepatan Pengembangan Wilayah Madura (Infrastruktur)
Kabupaten Bangkalan
Pembangunan SPAM di Kecamatan Konang: 10 L/dtk (KLASTER C)
- Terpenuhinya
kebutuhan serta
pelayanan air bersih di
Kec. Konang
- Peningkatan produksi
agropolitan di Kec.
Konang.
Kabupaten Sampang
Pembangunan SPAM Sreseh dan Pulau Mandangin: 15 L/dtk (KLASTER F)
- Terpenuhinya
kebutuhan serta
pelayanan air bersih
pada daerah rawan
air/kering di Kec.
Sreseh dan Pulau
Mandangin;
- Peningkatan kualitas
hidup dan
sarana/prasarana yang
layak.
Pembangunan SPAM di Kec. Sreseh: 10 L/dtk (KLASTER F)
Kabupaten Pamekasan
Pembangunan SPAM Ds. Kowel Kec. Bukek 20 L/dtk (KLASTER J)
Terpenuhinya sarana dan prasarana air minum yang layak bagi masyarakat pedesaan.
Pembangunan SPAM Kec.
Proppo 5 L/dtk (KLASTER J)
Terpenuhinya kebutuhan air bersih dalam rangka mendukung
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-19
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
pengembangan wisata dan peningkatan kualitas Batik di Kec. Proppo.
Pemagaran dan Pemavingan Ds. Kowel dan Bukek (KLASTER J)
Meningkatkan esensi, estetika, keamanan dan kualitas bangunan serta pengamanan terhadap aset bangunan air bersih.
Pembangunan SPAM Kec. Pamekasan 10 L/dtk (KLASTER J)
Terpenuhinya sarana dan prasarana air minum yang layak bagi masyarakat Kota Pamekasan.
Kabupaten Sumenep
Pembangunan SPAM Ds. Candi Kec. Dungkek 15 L/dtk (KLASTER K)
Terpenuhinya sarana dan prasarana air minum yang layak bagi masyarakat pedesaan
3. Stimulasi Percepatan Pengembangan SDM di Pulau Madura
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2.819 Orang
Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat dan kelompok berpenghasilan kecil dalam upaya pengembangan potensi daerah khususnya pada Klaster/Kawasan potensial BPWS di Pulau madura.
Peningkatan kompetensi SDM untuk industrialisasi sebanyak 1.603 Orang bekerjasama dengan BLK
Peningkatan keterampilan kerja terhadap SDM lokal dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga industri di Madura.
h. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan Dewan Pengarah (Infrastruktur/jalan di Kawasan Unggulan)
Kabupaten Bangkalan
Pembangunan Jalan Akses Suramadu Menuju Kamal Bangkalan (P: 3,3 Km) (KLASTER II)
Terbukanya aksesbilitas jalur ekonomi dan memperlancar arus lalu lintas dari Kawasan Pelabuhan Kamal menuju Akses Kawasan Kaki Jembatan Suramadu
Kabupaten Sampang
Pembangunan /peningkatan
Jalan & PJU Ruas Torjun-Rogung-Pangarengan (P
- Sebagai jalur alternatif
apabila jika terjadi banjir
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-20
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
:4,4 Km) (KLASTER F) di Kota Sampang yang
merupakan jalur
nasional
menghubungkan
Sampang-Pamekasan;
- Meningkatkan
produktivitas Kawasan
Minapolitan (tambak
garam) di Kabupaten
Sampang bagian
selatan;
Pembangunan /peningkatan Jalan Ruas Torjun-Rogung-Pangarengan (P :3 Km) (KLASTER F)
Penataan PJU Ruas Torjun-Rogung-Pangarengan sebanyak 182 Titik (KLASTER F)
Kabupaten Pamekasan
Pembangunan Jalan & PJU Ruas Laden – Dasok (P :7,97 Km ; PJU 236 titik) (KLASTER J)
- Mengurangi kemacetan,
mempermudah
aksesbilitas dan
produktivitas kegiatan
ekonomi di kawasan
minapolitan di
Kabupaten Pamekasan;
- Meningkatkan
pertumbuhan fasilitas
dan layanan sosial serta
peluang usaha bagi
masyarakat sekitar.
Pembangunan Jalan & PJU Ruas Laden – Dasok (3,8 Km) (KLASTER XIV)
Pembangunan/peningkatan Jalan Ruas Laden – Teja (Lingkar Barat P : 11 Km (KLASTER J)
- Mengurangi kemacetan,
mempermudah
aksesbilitas dan
produktivitas kegiatan
ekonomi daerah;
- Meningkatkan
pertumbuhan fasilitas
dan layanan sosial serta
peluang usaha bagi
masyarakat sekitar.
Penataan Lampu PJU Akses Lingkar Barat dan Lingkar Timur Pademawu (KLASTER J).
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-21
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
jalan
Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkar Selatan (Larangan Tokol - Pegagan dan Padelegan – Pegagan) : 9,05 km (KLASTER J)
- Meningkatkan/
mempermudah akses
dan memperlancar arus
distribusi barang/jasa
dari klaster/kawasan J
ke kawasan inti dan
kawasan lainnya
- Meningkatkan
produktivitas kawasan
minapolitan di
Kabupaten Pamekasan
- Meningkatkan jumlah
pengunjung kawasan
wisata di Kabupaten
Pamekasan
Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkar Selatan II (Pademawu Timur - Padelegan dan Penempan - Pegagan) : 8,19 km (KLASTER J)
Penataan Lampu PJU Jalan Lingkar Selatan : 198 titik (KLASTER J)
Kabupaten Sumenep
Pembangunan Jalan Paving (P:10 Km) & MCK ( 1 Unit) di Pulau Gili Iyang Sumenep(KLASTER K)
- Pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana
serta sanitasi yang
layak di Pulau Gili Iyang
sebagai salah satu
destinasi wisata dan
meningkatkan jumlah
wisatawan yang
berkunjung;
- Meningkatkan daya
tarik wisatawan yang
semula kelas
menengah ke bawah
menjadi kelas
menengah ke atas.
Pembangunan Jalan & PJU Ruas Lingkar Sumenep (P:2,9 Km) (KLASTER M)
Mempercepat pengembangan dan terbukanya aksesbilitas di ruas lingkar Sumenep.
Pembangunan/peningkatan Jalan Akses Lingkar Barat(P : 3 Km) (KLASTER M)
Mempercepat pengembangan dan terbukanya aksesbilitas di ruas lingkar barat menuju Kawasan Wisata Asta Tinggi.
Penataan Lampu PJU Jalan Lingkar Barat dan Asta Tinggi (KLASTER M)
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-22
NO
TUGAS / TAHUN PELAKSANAAN
OUTPUT OUTCOME
2008-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan
Pembangunan /peningkatan Jalan Ruas Akses Menuju Bandara (KLASTER M)
Kemudahan aksesbilitas dan transportasi menuju kawasan bandara serta peningkatan ekonomi pada kawasan sekitar bandara Trunojoyo Sumenep.
Penataan Lampu PJU Ruas Jalan KH Mansyur : 146 titik (KLASTER M)
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara khususnya di sekitar kawasan/klaster M Sumenep
III.2.1 Prestasi Kelembagaan BP-BPWS
Beberapa capaian hasil di atas, juga didukung dengan pencapaian kinerja
kelembagaan yang produktif. Beberapa penghargaan level Nasional pun telah diraih
BPWS, yang meliputi:
1. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Pada tahun 2017 ini BPWS mampu meraih predikat terbaik peringkat V dengan
nilai (70,35) dari sebanyak 72 Badan Publik Lembaga Non Struktural pada
tahun 2017. Penghargaan ini menunjukkan kinerja publikasi, informasi dan
pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 20018 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, dijalankan dengan baik. Keterbukaan Informasi Publik adalah
salah satu program pemerintah yang tertuang dalam program Nawa Cita
nomor 2 dalam pengelolaan pemerintahan dengan menerapkan good
governance.
2. Penghargaan Atas Laporan Keuangan
Pada tahun 2016, BPWS mendapatkan penghargaan atas Laporan Keuangan
dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntasi dan Pelaporan. Selain itu
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-23
juga, hasil audit BPK RI terhadap BPWS dalam penggunaaan keuangan negara
tahun 2016 mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan
diharapkan tahun 2017 prestasi tersebut tetap diraih. Penghargaan ini sebagai
perwujudan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel
melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual.
III.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada
renstra, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) yang memuat kebijakan program dan kegiatan yang meliputi kegiatan
pokok dan pendukung yang untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk.
Rencana Kerja (RENJA) dirinci menurut indikator keluaran, prakiraan sasaran tahun
berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu program, serta cara
pelaksanaannya.
Penyusunan dokumen Rencana,RKA dan Kontrak kinerja telah melalui koordinasi
beberapa unit kerja seperti deputi perencanaan deputi pengendalian, keseketariatan
(keuangan), sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan penganggaran dan
pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan setrategi organisasi dan juga sekaligus
mempunyai indikator kinerja selaras pada dokumen tersebut.
Capaian kinerja Sasaran Strategis ini mempertanggungjawabkan kinerja BPWS baik
melalui kapasitas kelembagaan maupun kinerja aparatur. Ukuran kinerja sasaran
strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan
indikator kinerja relevan lainnya. IKU dari sasaran strategis ini, terdiri dari :
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian PAN dan RB
2. Opini atas Laporan Keuangan BPWS dari BPK
Penjelasan capaian IKU di atas, adalah sebagai berikut :
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian PAN dan RB
Capaian IKU ini pada tahun 2017 meningkat jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Selama tahun 2017, telah dilakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja BPWS. Hal ini merupakan komitmen pimpinan
BPWS untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Sistem AKIP).
BP-BPWS dan satuan kerja di lingkungan BPWS dapat menyusun laporan
kinerja tahun 2016 dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-24
berlaku. BPWS men-targetkan peningkatan nilai evaluasi kinerja yang dilakukan
oleh Kementerian PAN dan RB.
Capaian IKU ini pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :
IKU Target Realisasi %
Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian PAN dan RB
B
BPWS berkomitmen untuk mencapai nilai akuntabilitas yang semakin baik. Hal ini
sesuai dengan harapan pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya.
Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam rangka impelementasi Sistem AKIP di
lingkungan BPWS. Pada saat ini, BP-BPWS telah mengimplementasikan Sistem
AKIP dengan komprehensif di lingkungan BP-BPWS. Implementasi Sistem AKIP
tersebut, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Impelementasi Sistem AKIP
BP-BPWS
Sekretariat BP–
BPWS
Deputi Perencanaan BP – BPWS
Deputi Pengendalian BP – BPWS
Rencana Strategis
V V V V
IKU V V V V
Perencanaan
Kinerja
V V V V
Perjanjian Kinerja
V V V V
Rencana Aksi V V V V
Laporan Kinerja V V V V
Evaluasi Internal
- V - -
Pada tahun 2017, BP-BPWS telah menyelesaikan beberapa capaian kegiatan,
baik yang berupa kegiatan fisik maupun non fisik di kawasan strategis (KKJSM dan
KKM) maupun klaster/kawasan unggulan di Madura. Rincian capaian kegiatan BP-
BPWS tahun 2017 diuraikan dalam penjelasan berikut:
A. Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Suramadu (Bangkalan)
1. Pengadaan Lahan
Pengadaan lahan di KKJSM tahun 2017 merupakan kelanjutan dari
pelaksanaan pengadaan lahan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-25
Pembebasan lahan untuk pembangunan Kawasan Rest Area KKJSM seluas
10,48 Ha yang berlokasi di Desa Pangpong dan Desa Sukolilo Barat
Kecamatan Labang, sehingga luas lahan yang telah terbebaskan sampai tahun
2017 sebesar 37,48 Ha;
Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan pendekat Overpas II di KKJSM
seluas ± 0,69 Ha.
Gambar III.1 Pengadaan Lahan di Kawasan Rest Area KKJSM
2. Fisik Infrastruktur Kawasan
Pembangunan infrastruktur kawasan tahun 2017 difokuskan pada Kawasan
Kaki Jembata Suramadu sisi Madura (KKJSM), khususnya pada kawasan rest area
dengan tujuan untuk mendorong masuknya investasi dan peningkatan sosial ekonomi
serta produktivitas masyarakat di sekitar Suramadu. Adapun rincian kegiatan fisik
infrastruktur kawasan tahun 2017 sebagai berikut:
Pembangunan Kawasan Rest Area Tahap II Sisi Barat dengan luas sekitar
2.500 m2, yang meliputi bangunan foodcourt sebanyak 2 unit, serta pedestrian
dan perkerasan;
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahap I dengan Sumber
Sungai Pocong untuk melayani KKJSM dengan debit 50 L/dtk;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-26
Pembangunan/ peningkatan Jalan dan PJU pada Ruas Jalan Telang
Kabupaten Bangkalan dengan panjang jalan ± 5,39 Km dan PJU sebanyak 151
Titik;
Pemeliharaan dan penataan infrastruktur kawasan sekitar Suramadu, yang
terdiri:
- Penataan kerb jalan akses suramadu sisi Madura;
- Penataan dan pengamanan taman di Kaki Jembatan Suramadu;
Gambar III.2 Pembangunan Kawasan Rest Area KKJSM Tahap II
Gambar III.3 Pembangunan SPAM KKJSM Tahap I
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-27
B. Kegiatan Stimulasi Pengembangan Ekonomi Lokal Madura
1. Fisik Infrastruktur di Klaster Unggulan Madura (4 Kabupaten)
a) Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Penataan PJU
Kegiatan stimulasi pembangunan/ peningkatan jalan ini bertujuan untuk
mempermudah akses dan memperlancar arus distribusi barang/jasa dari
klaster/kawasan unggulan Madura ke kawasan inti dan kawasan lainnya. Sedangkan
penataan PJU sebagai satu kesatuan dengan pembangunan jalan yang dapat
menunjang keamanan dan kenyaman masyarakat dalam memanfaatkan akses jalan
tersebut.
Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkar Selatan (Larangan Tokol - Pegagan
dan Padelegan – Pegagan) untuk mendukung pengembangan klaster J (Mina-
Wisata) di Kabupaten Pamekasan dengan panjang ± 9,05 km;
Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkar Selatan II (Pademawu Timur -
Padelegan dan Penempan - Pegagan) untuk mendukung pengembangan
klaster J (Mina-Wisata) di Kabupaten Pamekasan dengan panjang ± 8,19 km;
Penataan Lampu PJU Jalan Lingkar Selatan untuk mendukung pengembangan
klaster J (Mina-Wisata) di Kabupaten Pamekasan sebanyak 198 titik;
Penataan Lampu PJU Ruas Jalan KH Mansyur untuk mendukung
pengembangan klaster M (Mina-Wisata) di Kabupaten Sumenep sebanyak 146
titik;
Gambar III.4 Stimulasi Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Jalan dan PJU di
Madura
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-28
b) Pembangunan SPAM
Gambar III.5 Stimulasi Pembangunan Infrastruktur SPAM di Madura
Kegiatan stimulasi pembangunan SPAM dilakukan dalam rangka penyediaan
air baku untuk mendukung produksi komoditas unggulan Madura dan sebagian untuk
pelayanan air minum masyarakat.
Pembangunan SPAM di Kecamatan Konang untuk mendukung
pengembangan klaster C (Agro - Industri) di Kabupaten Bangkalan dengan
debit sebesar ± 10 L/dtk;
Pembangunan SPAM di Kecamatan Sreseh untuk mendukung
pengembangan klaster F (Mina - Industri) di Kabupaten Sampang dengan debit
sebesar ± 10 L/dtk;
2. Peningkatan Kualitas SDM Madura
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Madura melalui pelatihan dan
peningkatan kompetensi SDM dilakukan untuk mendukung industrialisasi pada
kawasan strategis (KKJSM dan KKM) serta pengembangan potensi pada
kawasan/klaster unggulan di Madura. Kegiatan pengembangan pelatihan SDM pada
tahun 2017 ini dilakukan dengan melibatkan jumlah peserta pelatihan sebanyak 248
orang, yang terdiri dari 96 orang dari Kabupaten Bangkalan, 35 orang dari Kabupaten
Sampang, 54 orang dari Kabupaten Pamekasan, dan 63 orang dari Kabupaten
Sumenep. Adapun jenis pelatihan yang dilakukan meliputi otomotif sepeda motor
(karburator dan injection), kejuruan instalasi penerangan, kejuruan mesin diesel, las
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-29
listrik, kejuruan refrigeration/ mesin pendingan, kejuruan pemandu wisata, desain
grafis, industri pemanfaatan tanaman obat, operator dan teknisi computer, kejuruan
mesin bubut, kejuruan border, dll.
Gambar III.6 Pelatihan SDM Lokal Madura
C. Kegiatan Non Fisik
1. Penyiapan Perencanaan
Penyiapan perencanaan bertujuan untuk mengakselerasi percepatan
pembangunan di wilayah Suramadu melalui perpaduan rencana, kebijakan dan
integrasi program antar BPWS dan sektor. Adapun beberapa hasil kajian perencanaan
tahun 2017 antara lain:
Data Statistik Ekonomi dan Sosial Kabupaten Bangkalan;
Dokumen UKL-UPL Pembangunan SPAM di KKJSM dengan sumber air dari
Sungai Pocong;
Dokumen UKL-UPL Pembangunan Jalan Pendekat Overpass II di KKJSM;
Pra Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Museum Teknologi Jembatan
Suramadu, SHMS, dan Kawasan Pesisir di KKJSM;
Kajian Revitalisasi Penataan Lahan EKs Pedagang Kaki Lima (PKL) di KKJSM;
Kajian Investasi dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di
Wilayah Madura;
2. Fasilitasi Sektor dalam Mendukung Pembangunan di Madura
Koordinasi dengan sektor terkait dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan
sinergitas pengembangan sektor di Madura, khususnya sektor pertanian, kelautan dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-30
perikanan, industri kecil menengah, dan pariwisata. Berikut koordinasi dengan
kementerian/ sektor terkait sampai dengan tahun 2017 antara lain:
Koordinasi dengan Bappenas, dilakukan dalam kaitannya dengan sinkronisasi
dan integrasi perencanaan pembangunan antara BPWS dengan pusat.
Koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dilakukan dalam kaitannya dengan
dukungan pembiayaan program/kegiatan Pengembangan Wilayah Suramadu.
Koordinasi dengan Kementerian PUPR, dilakukan dalam kaitannya dengan
pengesahan Rencana Induk BPWS, dan pelaksanaan tugas BPWS.
Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dilakukan dalam kaitannya
dengan pengembangan Pelabuhan Tanjung Bulupandan
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, dilakukan dalam kaitannya
dengan pengembangan kawasan industri dan sentra-sentra Industri Kecil
Menengah (IKM) di wilayah Madura serta kawasan industri pendukung
pelabuhan tanjung bulu pandan...
Koordinasi Kementerian BUMN dan BUMN terkait, dilakukan dalam kaitannya
dengan peluang, prospek, dan skema kerjasama investasi pengembangan
kawasan Suramadu.
3. Fasilitasi Investasi
Fasilitasi investasi dilakukan melalui investment gathering yang didukung
dengan adanya promosi/ pameran investasi. Beberapa investor dalam negeri maupun
luar negeri telah tertarik untuk berinvestasi pada Kawasan Kaki Jembatan Suramadu
sisi Madura (KKJSM), Kawasan Khusus Madura (KKM), Pelabuhan Tanjung
Bulupandan, dan Jalan Tol. Adapun capaian kegiatan investasi adalah sebagai berikut:
Investor yang menyampaikan Surat untuk Berminat Investasi (Letter Of Intent)
antara lain PT. Darmakusala Waskitha Brana, Taizhou Baolu Amusement
Machinery co. Ltd, PT. Anajico Holding, Dye - Dae Yang Engineering, MKH
Berhad, PT. Lembah Nan Lestari, PT. Anugrah Bintang Gemerlang, China
Ocean Industry Group , HIPMI, BDNA, PT. Amatis.
PT. Hutama Karya Realtindo telah melakukan penandatanganan Nota
Kesepahaman untuk pembangunan dan pengelolaan kawasan di KKJSM pada
tanggal 31 Juli 2017.
BKPM mendukung dengan fasilitasi pelaksanaan Suramadu Investment
Gathering yang mengundang investor swasta untuk terlibat dalam
pengembangan Kawasan Strategis Suramadu.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-31
Tersedia pendana dari : Arab Saudi, Prancis, Korea.
Konsorsium BUMN (Pelindo III, BBI, dll) bersedia dan berminat untuk
membangun Kawasan Industri Terpadu dan Pelabuhan Khusus di KKJSM dan
KKM.
Pelindo III bersedia untuk kerjasama dan partisipasi dalam pengembangan
Pelabuhan Tanjung Bulupandan yang disampaikan melalui Surat
No.05.03/108/P.III-2017 tanggal 22 November 2017 dan saat ini telah
menyusun kajian teknis.
Gambar III.7 Suramadu Investment Gathering
III.4. Upaya Strategis yang Telah Dilakukan
Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan BPWS dalam pelaksanaan
tugas pencapaian tujuan percepatan pengembangan Wilayah Suramadu, antara
lain:
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan acceptibilitas masyarakat terhadap
BPWS, maka telah dilakukan sosialisasi, pembangunan opini dan public campaign
agar masyarakat maupun stakeholder mengetahui dan memahami program
kegiatan yang dilakukan BPWS untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
wilayah Madura. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan media massa dan media
elektronik yang ada di Madura bahwa tugas BPWS adalah melakukan sinergi dan
tidak mengurangai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemerintah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-32
III.4. Realisasi Anggaran
BP-BPWS pada tahun anggaran 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp. 277,47 Milyar (sesuai DIPA RKA KL BPWS). Dari alokasi anggaran tersebut, BP-
BPWS dapat menyerap anggaran sekitar Rp 222,89 Milyar atau 80,33%. Angka
erapan anggaran ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan anggaran
tahun 2016. Hal ini disebabkan, antara lain:
Kurang optimalnya penyelesaian pengadaan tanah hanya terealisasi sebesar
Rp 76,06 Milyar (atau 61,83%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 123,02
Milyar Meskipun nilai serapan anggaran ini cukup besar dibandingkan kegiatan
lainnya, akan tetapi capaian output tidak sesuai dengan target yang
direncanakan yaitu dari target 16 Ha hanya mampu tercapai 11,2 Ha;
Adanya kekosongan pimpinan BP-BPWS (Kepala, Sekretaris, dan Deputi yang
belum definitive) menyebabkan adanya silpa anggaran untuk pembayaran
gaji/honorarium sebesar Rp 737 Juta;
Gambar III.8 Realisasi Anggaran BP-BPWS Tahun Anggaran 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-33
ANGGARAN
(Rp. 000)(%) (Rp. 000) (%)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA29,853,252 100.00 26,482,003 88.71
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL 29,853,252 100.00 26,482,003 88.71
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 2,542,295 1 Layanan 100.00 2,280,970 89.72
Layanan Internal 1 Layanan 700,000 1 Layanan 100.00 694,552 99.22
Layanan Manajemen SDM 1 Layanan 98,120 1 Layanan 100.00 72,841 74.24
Layanan Hukum 1 Layanan 591,500 1 Layanan 100.00 422,198 71.38
Layanan Audit Internal 1 Layanan 350,000 1 Layanan 100.00 309,677 88.48
Layanan Perkantoran 1 Layanan 25,571,337 1 Layanan 100.00 22,701,766 88.78
PROGRAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN
WILAYAH SURAMADU247,616,000 97.39 196,410,463 79.32
PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 10,161,801 100.00 8,222,574 80.92
Perencanaan Program dan Anggaran 6 Kebijakan 3,005,020 6 Kebijakan 100.00 2,179,712 72.54
Perencanaan Kawasan 12 Desain Teknis 4,666,781 12 Desain Teknis 100.00 3,737,341 80.08
Pengusahaan Investasi Kawasan 4 Fasilitasi 2,490,000 4 Fasilitasi 100.00 2,305,521 92.59
PENGENDALIAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 237,454,199 94.78 188,187,888
Lahan Kawasan 16 Hektar 123,017,413 11.2 Hektar 69.81 76,060,271 61.83
Infrastruktur Jalan 22.7 Kilometer 46,393,896 22.6 Kilometer 99.69 45,769,224 98.65
Infrastruktur Lainnya 3 Unit 44,000,000 3 Unit 100.00 43,296,662 98.40
Bangunan Kawasan 2,500 M2 11,670,420 2,500 M2 100.00 11,442,642 98.05
SDM Madura yang dilatih 250 Orang 3,000,000 248 Orang 99.20 2,947,891 98.26
Operasional dan Pemeliharaan Kawasan 1 Kawasan 9,372,470 1 Kawasan 100.00 8,671,199 92.52
277,469,252 98.70 222,859,528 80.32
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTCAPAIAN
TOTAL (Rp. 000)
TARGET OUTPUT
Tabel III.5 Realisasi Anggaran 2017
Realisasi anggaran dan kinerja Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah
Suramadu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
1. Pagu anggaran tahun anggaran 2017 adalah Rp. 277.469.252.000,- dengan
rincian sebagai berikut :
Belanja Pegawai Rp. 11.056.305.000,-
Belanja Barang Rp. 92.402.933 .000,-
Belanja Modal Rp. 174.001.014.000,-
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.
222.589.528.734,- atau 80,32 % dari pagu anggaran dengan rincian sebagai
berikut :
- Belanja Pegawai Rp. 10.293.307.400,- - Belanja Barang Rp. 87.175.256.234,-
- Belanja Modal Rp. 125.390.965.100,-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
III-34
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran
No Uraian Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Realisasi Pendapatan Negara - - -
- Penerimaan Pajak - - -
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- - -
- Penerimaan Hibah - - -
2 Realisasi Belanja Negara 277.649.252.000 222.859.528.734 80,32
A. Rupiah Murni
- Belanja Pegawai 11.065.300.200 10.293.307.400 92,83
- Belanja Barang 92.402.933.000 87.175.256.234 57,93
- Belanja Modal 174.001.014.000 125.390.965.100 51,69
KEGIATAN PAGU REALISASI %
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPWS
29.853.252.000 26.509.270.403 88,80
2. Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
247.616.000.000 196.350.258.331 79,30
Jumlah 277.649.252.000 222.859.528.734 80,32
Pimpinan Badan Pelaksana BPWS telah berkomitmen untuk mengoptimalkan
pelaksanaan kegiatan dengan mengalokasikan sumberdaya (khususnya SDM) dengan
tepat, serta bekerja dengan SMART. Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai
efektivitas dan efisiensi antara lain :
Penggunaan aplikasi teknologi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan
dengan mengoptimalkan penggunaan e-monitoring
Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala untuk memantau progress
fisik dan keuangan.
Merekrut narasumber, pakar/praktisi, dan tenaga pendukung administrasi untuk
membantu pelaksanaan kegiatan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
IV-1
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelaksana Badan
Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura tahun 2017 ini digunakan sebagai laporan
pertanggungjawaban kinerja Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura selama tahun 2017 sebagai pengemban amanah Perpres Nomor 27
Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana
telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Badan
Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dan perubahan atas Perpres Nomor 27
Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.
Dari hasil evaluasi dan monitoring kegiatan BP-BPWS selama tahun 2017 yang
disusun berpedoman pada Instruksi Persiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (PerMenPan) No. Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPan dan
RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat kami sampaikan bahwa
sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang tertuang dalam Renstra –
BP-BPWS secara umum Kinerja Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura tahun 2017
4.1. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Pada tahun 2017 Alokasi Anggaran Badan Pelaksana Badan Pengembangan
Wilayah Surabaya-Madura yang diprioritaskan untuk menangani pembebasan lahan
(merupakan kegiatan yang masuk Prioritas Nasional) mengalami hambatan dalam
pelaksanaannya sedangkan sisanya untuk kegiatan program dan perencanaan serta
kegiatan Dukungan Manajemen Teknis BP-BPWS.
A. PERMASALAHAN
a. Adanya kendala administrasi pertanahan pada saat pembayaran
mengakibatkan sebagian lahan masih belum terealisasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
IV-2
b. Adanya hambatan pembebasan tanah mengakibatkan kegiatan fisik
pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan, khususnya untuk
pembangunan fasilitas umum dan sosial di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu.
c. Adanya kendala kendala pada butir a dan b mengakibatkan rendahnya
pencapaian target sasaran strategis.
B. TINDAK LANJUT
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas perlu adanya upaya-upaya
guna memperlancar proses pengadaan lahan dengan cara antara lain sebagai
berikut:
a. Reorientasi program/kegiatan akibat adanya kendala pembebasan lahan,
pengalokasian dana penanganan di upayakan sesuai kebutuhan.
b. Mengoptimalkan proses pelaksanaan kegiatan selain kegiatan pembebasan
lahan guna efisiensi dan efektifitas pencapaian seluruh program BP-BPWS
c. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa agar pelaksanaan kegiatan dapat
dilaksanakan lebih awal, sehingga tidak terjadi penundaan yang dapat
mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan
d. Meningkatkan perencanaan dan pengawasan kegiatan agar menghasilkan
produk yang kualitasnya dapat menjamin tercapainya umur rencana.
4.2. SIMPULAN
a. BP-BPWS telah mempunyai sumber daya yang relatif cukup namun untuk
meningkatkan program BP-BPWS yang akan datang perlu didukung dengan
upaya meningkatkan kemampuan dan jumlah besar sumber daya manusia
yang memadai.
b. Berupaya meningkatkan koordinasi pendekatan dengan pihak-pihak terkait
antara lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kementerian Tenaga Kerja, Badan Pertanahan Nasional maupun dengan
Pemerintah Daerah dan sektor lainnya dalam rangka pencapaian seluruh
tugas-tugas BP-BPWS.
c. Secara keseluruhan BP-BPWS perlu melakukan pencermatan terhadap hasil
evaluasi kinerja untuk penyempurnaan program-program BP-BPWS yang akan
datang.
d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelaksana
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2017 disusun,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP-BPWS TAHUN 2017
IV-3
dengan harapan agar dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pejabat dan staf di
lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-
Madura sesuai tugas dan fungsinya untuk pencapaian tujuan dan kinerja BP-
BPWS dalam tugas pengembangan wilayah Suramadu sesuai Peraturan
Presiden tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.