• Home

  • Documents

  • ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi...
9

ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur

  • Upload
    doannhi

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur
Page 2: ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur
Page 3: ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur
Page 4: ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur
Page 5: ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur
Page 6: ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur
Page 7: ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur
Page 8: ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur
Page 9: ppid.riau.go.id fileKEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Gubernur

e-renggar.kemkes.go.id€¦  · Web viewDalam penyusunan Rencana Kerja OPD untuk Tahun 2020 mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

e-renggar.kemkes.go.id€¦  · Web viewDalam penyusunan Rencana Kerja OPD untuk Tahun 2020 mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS PENGUMUMANbkd.niaskab.go.id/images/Pengumuman_Terbaru/...1. Selain mempedomani tata tertib dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf B angka I di atas,

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS PENGUMUMANbkd.niaskab.go.id/images/Pengumuman_Terbaru/...1. Selain mempedomani tata tertib dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf B angka I di atas,

Documents
KATA PENGANTAR - ppid.riau.go.id · dibidang sekretariat, bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap,bidang pengolahan dan pemasaran hasil dan bidang kelautan dan pengawasan

KATA PENGANTAR - ppid.riau.go.id · dibidang sekretariat, bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap,bidang pengolahan dan pemasaran hasil dan bidang kelautan dan pengawasan

Documents
kemenagjombang.files.wordpress.com fileKEEMPAT KELIMA KEENAM Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja

kemenagjombang.files.wordpress.com fileKEEMPAT KELIMA KEENAM Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja

Documents
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN …ppid.pasamankab.go.id/files/lakip-kec-rao.pdf · 2017-06-12 · Tahun 1999 dengan mempedomani Surat Keputusan Kepala LAN Nomor

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN …ppid.pasamankab.go.id/files/lakip-kec-rao.pdf · 2017-06-12 · Tahun 1999 dengan mempedomani Surat Keputusan Kepala LAN Nomor

Documents
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun …acehtengahkab.go.id/uploads/Renstra_Bappeda.pdf · mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun …acehtengahkab.go.id/uploads/Renstra_Bappeda.pdf · mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Documents
fileKeempat Kelima Keenam Ketujuh Susunan Pengelola Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Pekanbaru sebagaimana tercantum

fileKeempat Kelima Keenam Ketujuh Susunan Pengelola Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Pekanbaru sebagaimana tercantum

Documents
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016 …mempedomani Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016 …mempedomani Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Documents
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI …dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/a... · Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat tidak mempedomani NSPK, Pemerintah/Pemprov

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI …dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/a... · Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat tidak mempedomani NSPK, Pemerintah/Pemprov

Documents
ppid.riau.go.id · Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ... Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal INDIKATOR ... yang dihasilkan

ppid.riau.go.id · Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ... Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal INDIKATOR ... yang dihasilkan

Documents
Scanned by CamScanner · a. diberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; b. wajib mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) sesuai

Scanned by CamScanner · a. diberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; b. wajib mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) sesuai

Documents
ppid.riau.go.id · Gubernur adalah Gubernur Riau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan

ppid.riau.go.id · Gubernur adalah Gubernur Riau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan

Documents
bojongsari.depok.go.idbojongsari.depok.go.id/aset-kecamatan/2020/03/Renja-Kec.-Bojongs… · mempedomani juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021

bojongsari.depok.go.idbojongsari.depok.go.id/aset-kecamatan/2020/03/Renja-Kec.-Bojongs… · mempedomani juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021

Documents
KATA PENGANTAR - ppid.riau.go.id · dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 ... Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, ... sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang

KATA PENGANTAR - ppid.riau.go.id · dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 ... Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, ... sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang

Documents
birorenajatim.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara ... Anggaran dalam APBN T.A ... mempedomani Peraturan Kapolri NomorM 1 Tahun

birorenajatim.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara ... Anggaran dalam APBN T.A ... mempedomani Peraturan Kapolri NomorM 1 Tahun

Documents
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN · Melihat “beban” kerja di tahun 2018, Saya mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempedomani arahan Presiden,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN · Melihat “beban” kerja di tahun 2018, Saya mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempedomani arahan Presiden,

Documents
ppid.riau.go.id · (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

ppid.riau.go.id · (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Documents
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD … · Negeri Sipil Bidang Penataan Ruang; Pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan ijin alih fungsi tetap mempedomani regulasi

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD … · Negeri Sipil Bidang Penataan Ruang; Pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan ijin alih fungsi tetap mempedomani regulasi

Documents
ppid.riau.go.id · Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. BAB 11 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

ppid.riau.go.id · Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. BAB 11 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Documents
PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN RUMAH SAKIT … fileKEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada Tanggal Mei 2017 DIREKTUR RSU

PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN RUMAH SAKIT … fileKEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada Tanggal Mei 2017 DIREKTUR RSU

Documents
ppid.riau.go.id fileppid.riau.go.id

ppid.riau.go.id fileppid.riau.go.id

Documents
bkd.jatimprov.go.idbkd.jatimprov.go.id/downlot.php?file=Surat Himbauan utk tidak... · tetap mempedomani Surat Edaran Nomor : ... monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan

bkd.jatimprov.go.idbkd.jatimprov.go.id/downlot.php?file=Surat Himbauan utk tidak... · tetap mempedomani Surat Edaran Nomor : ... monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan

Documents
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - ppid.riau.go.id filerevisi rencana strategis (renstra) badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi riau tahun 2014 ... bab v : strategi dan

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - ppid.riau.go.id filerevisi rencana strategis (renstra) badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi riau tahun 2014 ... bab v : strategi dan

Documents
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalahdigilib.uinsgd.ac.id/11376/14/4_bab1.pdf · 5) Pengawasan Dana BOS tidak Mempedomani Presentase yang diatur dalam Juknis BOS. Diamana

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalahdigilib.uinsgd.ac.id/11376/14/4_bab1.pdf · 5) Pengawasan Dana BOS tidak Mempedomani Presentase yang diatur dalam Juknis BOS. Diamana

Documents
Kata Pengantarelektro.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU... · 2019-10-25 · tentang SNPT. Selain itu, penyusunan buku akademik dan kurikulum harus mempedomani sejumlah

Kata Pengantarelektro.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU... · 2019-10-25 · tentang SNPT. Selain itu, penyusunan buku akademik dan kurikulum harus mempedomani sejumlah

Documents
ppid.riau.go.id · 2020. 6. 22. · dalam memperbaiki struktur kehidupan dan perekonomian bangsa, terutama perekonomian masyarakat menengah kebawah. Selain itu, tugas utama pembangunan

ppid.riau.go.id · 2020. 6. 22. · dalam memperbaiki struktur kehidupan dan perekonomian bangsa, terutama perekonomian masyarakat menengah kebawah. Selain itu, tugas utama pembangunan

Documents
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH2016-2021 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH2016-2021 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Documents
ppid.riau.go.id · Web viewBerdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga teknis daerah

ppid.riau.go.id · Web viewBerdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga teknis daerah

Documents
SALINAN_-_SKB_3_MENTERI_PERCEPATAN_PENYALURAN_PENGELOLAAN ... · PDF fileKEEMPAT KELIMA Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang

SALINAN_-_SKB_3_MENTERI_PERCEPATAN_PENYALURAN_PENGELOLAAN ... · PDF fileKEEMPAT KELIMA Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang

Documents
BUPATI BELITUNGjdih.belitungkab.go.id/.../daerah/perbup/259a3-13-TATA-NASKAH-DINAS.pdf · pemerintahan dan pembangunan dengan mempedomani Peraturan ... mengatur Tata Naskah Dinas

BUPATI BELITUNGjdih.belitungkab.go.id/.../daerah/perbup/259a3-13-TATA-NASKAH-DINAS.pdf · pemerintahan dan pembangunan dengan mempedomani Peraturan ... mengatur Tata Naskah Dinas

Documents