• Home

  • Documents

  • birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... ·...
8

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,

  • Upload
    dotruc

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,
Page 2: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,
Page 3: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,
Page 4: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,
Page 5: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,
Page 6: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,
Page 7: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,
Page 8: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 9... · Created Date: 3/20/2018 4:18:28 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 9... · Created Date: 3/20/2018 4:18:28 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 97 Tahun 2013.pdf · Menengah Nasional Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut Tim Penyusun RPJMN Tahun 2015-2019,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 97 Tahun 2013.pdf · Menengah Nasional Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut Tim Penyusun RPJMN Tahun 2015-2019,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 26 tahun 2014.pdf · permasalahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ... untuk pengambilan kebijakan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 26 tahun 2014.pdf · permasalahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ... untuk pengambilan kebijakan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 39 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RI-Unicef

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 39 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RI-Unicef

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 96 tahun...Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2014

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 96 tahun...Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2014

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/62 Tahun 2013.pdf · permasalahan pelaksanaan kegiatan dan bertan ung jawab terhadap seluruh ... menyusun kebijakan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/62 Tahun 2013.pdf · permasalahan pelaksanaan kegiatan dan bertan ung jawab terhadap seluruh ... menyusun kebijakan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 65 Tahun 2015.pdfKEENAM KETUJUH Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 65 Tahun 2015.pdfKEENAM KETUJUH Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · (korgis) PUG. Tim Teknis bertugas: a. b. c. d. f. g. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · (korgis) PUG. Tim Teknis bertugas: a. b. c. d. f. g. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 90 Tahun 2013.pdf · salinan lampiran keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep.90/m.ppn/hk/11

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 90 Tahun 2013.pdf · salinan lampiran keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep.90/m.ppn/hk/11

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 99A... · Created Date: 11/20/2017 12:46:25 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 99A... · Created Date: 11/20/2017 12:46:25 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 Tahun 2013.pdf · Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pelaksanaan MP3KI dan Quick Wins dapat melibatkan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 Tahun 2013.pdf · Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pelaksanaan MP3KI dan Quick Wins dapat melibatkan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 84 Tahun 2013.pdfnasional dan untuk mempersiapkan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Ekonomi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 84 Tahun 2013.pdfnasional dan untuk mempersiapkan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Ekonomi

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 14...KEENAM KETUJUH KEDELAPAN g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 14...KEENAM KETUJUH KEDELAPAN g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 23 tahun 2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ... (DAK);

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 23 tahun 2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ... (DAK);

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 71 Tahun...Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 85 Tahun 2011.pdf · Keputusan Presiden No. 42 Tahuy. 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 85 Tahun 2011.pdf · Keputusan Presiden No. 42 Tahuy. 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 56 Tahun...Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 56 Tahun...Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 64... · 2014-07-10 · mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana ... ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 64... · 2014-07-10 · mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana ... ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 30 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 30 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 tahun 2014.pdfDONOR FUND FACILITYFOR DISASTER RECOVERY. Membentuk Tim Koordinasi The Indonesian Multi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 tahun 2014.pdfDONOR FUND FACILITYFOR DISASTER RECOVERY. Membentuk Tim Koordinasi The Indonesian Multi

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 72 tahun 2014.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 72 tahun 2014.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 tahun 2014.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 tahun 2014.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas

Documents