MANAJEMEN PROYEK JALANDEPARTEMEN TEKNIK SIPILFT USU

ORGANISASI PELAKSANA PROYEKPihak-pihak yang terlibatStruktur Organisasi ProyekEngineer dan Engineers RepresentativeHak dan tanggung jawab

PRINSIP UMUM MANAJEMEN PROYEKProject Management is the sum of all activities such as Planning,organising ,implementing and controlling a project in order to meet the clients expectation from start to finish within the planned period, budget and qualityManajemen dalam penyelenggaraan proyek tergantung pada 2 faktor utama yaitu sumber daya dan fungsi-fungsi manajemenFungsi-fungsi tersebut sebagai POAC, artinya Planning, Organizing, Actuating dan Controlling

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT(PROYEK JALAN) CountryEmployerEngineerContractorSubcontractor

STRUKTUR ORGANISASIPROYEK JALAN

ENGINEEREngineer adalah orang atau orang-orang yang ditunjuk oleh Employer sebagai pengawas pekerjaan (Pimpro)Engineers Representative adalah wakil Engineer di lapangan yang diangkat oleh Engineer dengan tugas dan kewenangan yang ditetapkan oleh Engineer

Tugas dan Wewenang EngineerEngineer melaksanakan tugas sesuai ketentuan kontrak; yaitu mengawasi dan mengendalikan Kontraktor berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Employer.Pelaksanaan tugas Engineer dinyatakan dalam bentuk INSTRUKSI - Kontrak menetapkan yang berhak memberi instruksi adalah Engineer- Siapa yang menjadi Engineer diatur sesuai ketentuan pada Art. 1 : DefinitionsInstruksi Engineer bisa dalam bentuk :Instruksi langsung dari Engineer, atauEngineer memberi keputusan thd usul Kontraktor.

Tugas dan Wewenang Engineer4. COPA Sub-Clause 2.1 Untuk hal-hal berikut Engineer harus meminta izin khusus dari Employer :a. Izin untuk sub-kontrak tertentu;b. Pengesahan tambahan nilai kontrak;c. Penetapan tambahan waktu kontrak;d. Penerbitan variasi kontrak (contracts variation) khususnya yang menyangkut perubahan NATURE pekerjaan, kecuali :d.1 dalam keadaan darurat;d.2 variasi kontrak mengakibatkan tambahan biaya yang tidak melebihi ketentuan kewenangan Engineer;e. Menetapkan harga atau harga satuan.

Tugas dan Wewenang Engineer1. 2. Engineer berwenang untuk memerintahkan : Perubahan volume pekerjaan; Penghapusan pekerjaan ( tapi tidak untuk dikerjakan Employe atau kontraktor lain); Perubahan sifat, mutu atau jenis pekerjaan; Perubahan ketinggian permukaan, garis, posisi dan dimensi setiap bagian pekerjaan; Penambahan jenis pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan; Perubahan urutan atau waktu pelaksanaan bagian pekerjaan ; yang wajib dikerjakan oleh Kontraktor.

CONTRACTORPihak yang menandatangi kontrak dan berkewajiban untuk dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu, spesifikasi, dan biaya yang telah ditetapkanSub-contractor adalah pihak yang mengerjakan sebagian dari pekerjaan dengan seizin engineerKontraktor tidak diperbolehkan mensubkontrakkan seluruh nilai KontrakDilihat dari sifat pemberian izin sub-kontrak ada 2 macam :Izin yang mutlak harus didapat oleh kontraktor, yaitu untuk sub-kontrak sebagian pekerjaan secara utuh (sebagian panjang jalan dikerjakan utuh atau sebuah pekerjaan jembatan utuh).b. Izin yang sifatnya pemberitahuan pada Engineer untuk bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan. Engineer tetap mempunyai hak untuk tidak memberi izin Untuk subkontrak hal-hal berikut tidak diperlukan izin Engineer :Ketentuan menyangkut tenaga kerja;Pembelian material sesuai spesifikasi; Subkontrak untuk bagian pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam Kontrak.

TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR* Art. 8.1. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan menyelesaikan Pek Membuat design (bila diminta sesuai Kontrak) Memperbaiki setiap cacat dan kekurangan, Menyediakan pengawasan, tenaga kerja, bahan, peralatan dan keperluan lainnya secukupnya baik untuk pekerjaan sementara maupun pekerjaan permanen.*Art 8.2 Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap kecukupan, stabilitas dan keamanan (safety) operasi lapangan dan metode pelaksanaanCatatan : Pasal ini harus diartikan bahwa Kontraktor harus melakukan segala usaha termasuk menyediakan peralatan, bahan dan tenaga secukupnya,untuk menyelesaikan pekerjaannya, akan tetapi pembayaran dibatasi sesuai Pay Item yang terdapat pada Priced Bill of Quantity. Pasal ini berkaitan juga dengan kewajiban Kontraktor sesuai : * Art. 28.1 : Patent Rights (Hak Paten) * Art. 28.2 : Royalties (Cukai batu dsb.)

TENAGA AHLI KONTRAKTORCONTRACTORS SUPERINTENDENCEFIDIC Art 15.1 Kontraktor wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan Kontraktor wajib menetapkan wakilnya (authorized representative), yang harus mendapat persetujuan Engineer sebelumnya, yang bertugas memimpin pelaksanaan pekerjaan, dan secara umum disebut General Superintendent (GS) GS harus qualified (cakap, berpengalaman dan mempunyai kewenangan) GS adalah counterpart Supervision Engineer (SE) dan Pimpro (Employer)CONTRACTORS EMPLOYESFIDIC Art 16.1 Kontraktor harus menempatkan tenaga teknik/tenaga terampil yang berpengalaman sesuai keperluan pekerjaan Kontraktor harus menempatkan tenaga kerja secukupnya sesuai keperluan

STRUKTUR ORGANISASI KONTRAKTOR

MEKANISME HUBUNGAN KERJAKONTRAKTOR ENGINEER ( REQUEST ) >< ( APPROVAL = INSTRUCTION )FIDIC Art 13.1, 45.1 dan 46.11.Art 13.1 Work to be in Accordance with Contract Kontraktor harus melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan Kontraktor sampai memuaskan Engineer. Kontraktor bekerja atas dasar instruksi Engineer. Kontraktor hanya boleh melaksanakan instruksi yang berasal dari Engineer Kontraktor wajib meminta (request) secara tertulis instruksi (approval) dari Engineer setiap akan memulai suatu kegiatan Pekerjaan.

PRINSIP YANG DIANUT : Setiap kegiatan kerja Kontraktor harus diawasi oleh Engineer

HUBUNGAN KERJA ANTARA EMPLOYER-ENGINEER-KONTRAKTORI. HUBUNGAN GARIS LURUSPemberi kerja/EmployerEngineerKontraktorPemberi kerja/ EmployerKonsultan SupervisiKontraktor

II. HUBUNGAN SEGITIGA(Versi 1.)EngineerIII. HUBUNGAN SEGITIGA(Versi 2)Pemberi kerja/EmployerEngineerKontraktorTehnikNon TehnikKonsultasiKonsultasiKonsultasiPengendalianPengendalianPengawasan

DEFAULT OF CONTRACTORFIDIC Art 63.1 Default = cidera janji = wanprestasi Kontraktor dinyatakan default untuk hal hal berikut : a. Secara hukum sebagai perusahaan dinyatakan bangkrut ( INCAPABILITY ) b. Kontraktor mengalihkan seluruh atau sebagian Kontrak kepada pihak ketiga tanpa seizin tertulis dari Employer. c. Kontraktor mengubah susunan Joint Operation tanpa seizin Employer ( ketentuan tambahan dari Bina Marga/ Praswil). d. Engineer menyatakan kepada Employer secara tertulis bahwa Kontraktor : 1. Telah mengabaikan Konrak 2. Tanpa alasan yang bisa diterima, Kontraktor telah gagal : - memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai Art 41.1 ( Commencement of Work ) - melanjutkan Pekerjaan dalam waktu 28 hari sejak menerima perintah Engineer 3. Gagal menyelesaikan mobilisasi sesuai jadwal ( ketentuan tambahan dari BinaMarga) 4. Dalam waktu 28 hari telah gagal melaksanakan perintah Engineer untuk menyingkirkan dan mengganti bahan dan peralatan dan memperbaiki dan mengerjakan kembali pekerjaan yang tidak sesuai dengan spec ( sesuai ketentuan Art 37.4 dan Art 39 ) 5. Meskipun telah diberikan peringatan sebelumnya oleh Engineer, tetap mengabaikan kewajibannya sesuai Kontrak 6. Melanggar ketentuan Kontrak mengenai Subkontrak ( Art 4.1 )

Apabila Kontraktor melakukan default dapat dilakukan pemutusan Kontrak.

PROSES PEMUTUSAN KONTRAK KARENA DEFAULT OF CONTRACTORFIDIC Art 63 Employer berhak memutuskan Kontrak 14 hari setelah Employer memberitahukan Kontraktor telah melakukan default. Pekerjaan diambil alih Employer dan Employer berhak mengerjakan sendiri atau memerintahkan pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Kontraktor tetap bertangung jawab membiayai Pekerjaan sampai selesai sesuai Kontrak. Apabila nilai kontrak tidak cukup, Kontraktor bertanggung jawab untuk membiayai sisanya dan merupakan hutang Kontraktor pada Employer Kecuali dilarang menurut hukum, Konraktor wajib mengalihkan keuntungan dari setiap perjanjian yang dibuat Kontraktor dalam rangka Kontrak kepada Employer.

Catatan : 1. Prosedur pemutusan kontrak tersebut di atas disebut FORFEITURE. 2. Bina Marga mengenal prosedur lain untuk pemutusan kontrak yang disebut DETERMINATION Sanksi pada Kontraktor :- Jaminan Pelaksanaan disita- Black list untuk waktu tertentu 3. Apabila Kontraktor dinyatakan bangkrut penyelesaian sengketa kewajiban Kontraktor melalui mekanisme pengadilan. 4. TRIPATRIATE AGREEMENT bukan pemutusan Kontrak.

DEFAULT OF EMPLOYERFIDIC Art 69Art 69.11. Employer dinyatakan default untuk hal hal berikut : a. gagal membayar MC dalam 28 hari sejak berakhirnya tenggang waktu 28 hari bagi Employer untuk membayar MC; b. mencampuri, mengganggu atau menolak penerbitan sertifikat c. Employer bangkrut ( di Indonesia tidak berlaku untuk employer Pemerintah ) d. memberitahu Kontraktor , karena alasan tak terduga mengenai situasi ekonomi, tidak mungkin melanjutkan kewajiban kontraktual2. Kontraktor berhak memutuskan kontrak dengan memberitahu Employer3. Pemutusan Kontrak berlaku efektif 14 hari setelah pemberitahuan

Art 69.2 Setelah berlaku efektif, Kontraktor berhak mendemobilisasi peralatannya

Art 69.3 Pembayaran akibat pemutusan Kontrak sesuai Art 65 ( Special Risks ) , akan tetapi disamping tambahan pembayaran sesuai Art 65.8 ( Outbreak of War ) juga mendapat tambahan pembayaran untuk kerugian apa saja pada Kontraktor sebagai akibat pemutusan kontrak

CONTRACTORS ENTITLEMENT TO SUSPEND WORK( HAK KONTRAKTOR MENUNDA PEKERJAAN )FIDIC Art 69.4 dan 69.5Art 69.4 Tanpa mengabaikan hak kontraktor sesuai Art 60.10 ( Time for Payment ) dan Art 69.1(Default of Employer ) apabila Employer gagal membayar MC dalam 28 hari sejak berakhirnya tenggang waktu 28 hari bagi Employer untuk membayar MC, Kontraktor setelah 28 hari memberitahu Employer, berhak untuk menghentikan pekerjaan atau mengurangi kegiatan pekerjaan (slow-down ) Jumlah waktu minimum yang diperlukan sejak MC diterima Employer s/d mulai penghentian pekerjaan/slow down adalah 3 X 28 hari = 84 hari Apabila akibat penghentian pekerjaan atau penurunan kegiatan kerja, Kontraktor mengalamiketerlambatan atau tambahan biaya, (7) Engineer setelah berkonsultasi dengan Employer, menetapkan : a. perpanjangan waktu, dan b. sejumlah tambahan biaya pada KontrakArt 69.5 Apabila akibat pemberitahuan Kontraktor untuk menghentikan pekerjaan atau slow down sesuai Art 69.4, Employer segera membayar kewajibannya termasuk bunga keterlambatan, hak Kontraktor sesuai Art 69.1 gugur, kecuali Kontraktor sudah menyerahkan pemberitahuan pemutusan kontrak.

SEMOGA BERMANFAATTERIMA KASIH