PRAKTEK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA

DAERAH GUBERNUR 2015-2020 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

DIANA RIZKI ANANDA

NIM.120563201059

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

T.A. 2016

ABSTRAK

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang

baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya

ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Pemilihan kepala daerah gubernur Kepulauan Riau periode 2015-2020

merupakan suatu momentum utama demokrasi tingkat lokal di Provinsi

Kepulauan Riau. Didalam Pelaksaan pada setiap pemilihan umum berlangsung

setiap pasangan calon mengharapkan tidak terjadinya tindakan-tindakan

kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon agar terciptanya pemilihan

umum kepala daerah yang kondusif, namun pada pemilihan umum kepala

daerah yang telah berlangsung pada 9 Desember 2015 lalu masih terjadinya

kecurangan seperti praktek politik uang yang diberikan kepada masyarakat.

Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah

sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab masih terjadinya

praktek politik uang dalam pelaksaan pemilihan umum berlangsung

disebebabkan oleh adanya beberapa faktor yaitu faktor persaingan, faktor

ekonomi, dan faktor pengawasan. Para elit politik yang mempunyai tujuan dan

maksud tertentu agar perolehan suaranya banyak dan dapat menempati posisi

suatu jabatan yang diinginkan akan melakukan berbagai hal, dan berbagai cara

tanpa memperhatikan baik buruknya suatu dampak yang akan dirasakan, alas an

mereka melakukan hal seperti itu terkadang hanya tuntutan, karena telah masuk

dalam sebuah partai politik tertentu, sehingga mau tidak mau para individu atau

kelompok ini melakukan hal seperti itu, tujuannya banyak mungkin salah

satunya adalah nama baik dan elektabilitas partainya sendiri.

Kata Kunci : Pilkada, Politik Uang, Orientasi Pemilih

ABSTRACT

Political money is a form of bribe or promise a good person so that the

person does not exercise their right to vote and that he may exercise this right

in a certain way at a general election. The local elections governor of Riau

Islands 2015-2020 period is a major momentum local democracy in Riau

Islands province. In Implementation in every election takes place each pair of

candidates expect no occurrence of acts of fraud committed by a couple of

candidates for the creation of regional head elections are conducive, but the

regional head elections which was held on December 9, 2015 and is still fraud

as practice politics of money given to the community. Purchases can be made

using cash or goods. Political money is a form of campaign violations. This

study used qualitative methods to describe the factors that cause is still the

practice of money politics in the implementation of the general election

because by several factors such as competitive factors, economic factors, and

factors supervision. The political elite which has a goal and a purpose in

order to gain her voice a lot and be able to occupy the position of a position

you want to be doing things, and the various ways without regard to the merits

of an impact it will have, the reasons they do things like that sometimes just

demands, for entering into a political party, so inevitably these individuals or

groups do things like that, the objective may be one of them is a lot of good

name and elektabilitas own party.

Keywords: Elections, Political Money, Orientation Voters

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah adalah

sarana untuk melaksanakan

kedaulatan rakyat berdasarkan

asas langsung, umum, bebas, dan

rahasia (LUBER), serta jujur dan

adil (JURDIL). Dalam pesta

demokrasi. Komisi Pemilihan

Umum (KPU) merupakan garda

terdepan dalam sebuah negara.

Apalagi dalam penyelenggaraan

pemilu, komisi ini tidak berurusan

dengan partai politik peserta

pemilu, tetapi yang harus

berhadapan langsung dengan

pemerintah dan masyarakat luas.

Tugas dan wewenang Komisi

Pemilihan Umum (KPU) ini di

atur sedemikian rupa pada pasal 8

Undang-Undang No. 15 tahun.

Dalam proses pemilihan kepala

daerah tidak luput dari kampanye,

demi sosok yang sangat di idam-

idamkan kepala daerah kerap

menggunakan segala cara untuk

memperkenalakan dirinya sebagai

calon kepala daerah, minimnya

pengetahuan dan pemahaman

tentang politik di masyarakat

menjadikan para politisi seperti

kepala daerah menggunakan car-

cara yang kotor seperti halnya

money politic, yang mana

kegiatan money politic ini justru

direspon positif oleh masyarakat.

Faktor ekonomi, pendidikan ,

serta budaya menjadikan

masyarakat tak sungkan-sungkan

terlibat dalam aktifitas money

politic tersebut. Selain itu money

politic menjadi fenomena yang

cukup menarik dimasyarakat

sehingga masyarakat tertarik

untuk menunggu dijalan-jalan,

mengikuti aktivitas kampanye

yang memberikan uang.

Pengertian ini secara umum ada

kesamaan dengan pemberian uang

atau barang kepada seseorang

karena memiliki maksud politik

yang tersembunyi di balik

pemberian itu. Jika maksud

tersebut tidak ada, maka

pemberian tidak akan dilakukan

juga. Praktek semacam itu jelas

bersifat illegal dan merupakan

kejahatan. Perpolitikan lokal

selalu melahirkan dinamika. Hal

ini menuntut partai politik

(parpol) sebagai instrument

demokrasi harus menyelaraskan

platform politiknya terhadap

perubahan yang terjadi di

masyarakat.

Dengan adanya ketidakpercayaan

masyarakat terhadap para calon

pemimpin memberikan efek

negatif bagi para elit-elit dengan

menghambur-hamburkan uang

dalam waktu sekejap, demi

kekuasaan semata. Dan

sebaliknya adalah sangat

menggiurkan juga bagi

masyarakat meskipun sesaat,

karena itu juga masyarakat merasa

“berhutang budi” pada calon

kepala daerah yang memberikan

uang tersebut. Dengan cara money

politic hanya calon yang memiliki

dana besar yang dapat melakukan

kampanye dan sosialisasi.

Politik uang bukanlah hal baru di

dunia politik, bukan yang pertama

kali kita dengar. Money politic

sudah ada sejak negara ini berdiri,

akan tetapi money politic seakan-

akan menjadi hal yang tidak

penting untuk di bicarakan.

Money politic bukan lah uang

hibah dan juga bukan berupa

zakat ataupun hadiah. Uang

hanyalah sebagai media untuk

memperoleh dan mempengaruhi

seseorang untuk memberikan

suara maupun dukungan dan ini

sangat tidak diperbolehkan dalam

suatu pemilihan umum. Dengan

kondisi masyarakat indonesia

dibawah rata dengan ekonomi

yang lemah, tidak sedikit para

calon kandidat kepala daerah

memberikan sedikit uang kepada

rakyat agar mendapatkan suara

dari rakyat sehingga itu menjadi

senjata yang ampuh untuk

menarik simpatisan. Money politic

seharusnya tidak di jadikan sarana

dalam mensukseskan pemilihan

umum baik di tingkat desa,

kabupaten/kota, provinsi maupun

nasional.

Politik Uang seakan-akan di

perbolehkan, mungkin sah-sah

saja bagi mereka yang

berkepentingan, seolah-olah

hukum di Negara ini pun diam

dan membiarkan semua itu

terjadi. Sehingga seharusnya para

generasi muda tidak hanya diam

saja menanggapi permasalahan

tersebut, permasalahan ini bukan

hanya masalah lokal akan tetapi

sudah menjadi masalah nasional

yang membutuhkan kejelasan dari

berbagai pihak. Karena dampak-

dampak Politik Uang sudah

banyak sekali.

Pilkada serentak merupakan salah

satu perwujudan instrument

demokrasi dalam rangka

menciptakan pemerintahan lokal

yang lebih demokratis. Dengan

pilkada serentak maka harapan

terwujudnya kedaulatan rakyat

dalam sistem pemerintahan, serta

terwujudnya stabilitas politik dan

tujuan pembangunan nasional

diyakini terealisasi secara

menyeluruh, mengingat sistem

demokrasi merupakan perintah

langsung UUD 1945. Dalam

perjalanannya, sistem demokrasi

yang dianut bangsa Indonesia

tidak terlepas dari berbagai bentuk

rintangan yang tidak jarang

menimbulkan sikap apatis

masyarakat.

Justru situasi dan kondisi tersebut

harus dipahami sebagai bagian

dari demokrasi yang terus tumbuh

dan berkembang dalam transisi

politik yang mengalami tahap

pendewasaan perilaku politik

Negara dan rakyatnya.

Kompleksitas persoalan pilkada

harus dipandang sebagai bagian

dari proses pendewasaan politik

menuju kondisi perpolitikan yang

lebih ideal. Sejatinya proses

demokrasi akan terus menuntut

perubahan secara menyeluruh.

Sedemokratis apapun

pemerintahan dijalankan dan

setinggi apapun komitmen

perwujudan kedaulatan rakyat,

proses demokrasi tidak akan

pernah berhenti pada titik

kesempurnaan.

Namun, pada pilkada serentak

yang telah dilaksanakan 9

Desember lalu di Provinsi

Kepulauan Riau dalam

menentukan kepala daerah masih

saja terdapat kejanggalan yang

terjadi saat proses pemilu

berlangsung. Politik uang (money

politic) juga telah menjadi

fenomena dan realitas tersendiri

dalam pilkada. Beberapa

pernyataan dari masyarakat

bahwa para calon kepala daerah

dalam proses pemilu berlangsung

menjadikan money politic sebagai

alat untuk meraih suara, beberapa

warga mengakui saat proses

kampanye yang berlangsung pada

pilkada serentak kemarin

pasangan calon membagi-

bagikan kepada masyarakat yang

terlibat saat kampanye

berlangsung dengan menjanjikan

untuk memilih salah satu calon

tersebut saat pemilihan umum

berlangsung. Itu artinya praktek

money politic masih dilakukan

pada pilkada serentak 2015.

Dengan beberapa permasalahan

yang disampaikan pada latar

belakang diatas penulis

mengangkat judul “PRAKTEK

MONEY POLITIK PADA

PILKADA SERENTAK 2015-

2020 PROVINSI KEPULAUAN

RIAU”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang

dikemukakan pada latar belakang,

maka penulis memaparkan

perumusan masalah, yaitu sebagai

berikut “Mengapa Praktek Money

Politic Pada Pemilihan Kepala

Daerah Gubernur 2015-2020 di

Provinsi Kepulauan Riau Masih

Terjadi?”.

II. Landasan Teori

1. Pemilihan umum

Menurut Ali Moertopo pengertian

Pemilu sebagai berikut:

“Pada hakekatnya, pemilu adalah

sarana yang tersedia bagi rakyat

untuk menjalankn kedaulatannya

sesuai dengan azas yang

bermaktub dalam Pembukaan

UUD 1945. Pemilu itu sendiri

pada dasarnya adalah suatu

Lembaga Demokrasi yang

memilih anggota-anggota

perwakilan rakyat dalam MPR,

DPR, DPRD, serta Kepala Daerah

yang pada gilirannya bertugas

untuk bersama-sama dengan

pemerintah, menetapkan politik

dan jalannya pemerintahan

negara”.

Menurut Suryo Untoro “Bahwa

Pemilihan Umum (yang

selanjutnya disingkat Pemilu)

adalah suatu pemilihan yang

dilakukan oleh warga negara

Indonesia yang mempunyai hak

pilih, untuk memilih wakil-

wakilnya yang duduk dalam

Badan Perwakilan Rakyat.

Sebagai suatu bentuk implemen

tasi dari demokrasi, pemilihan

umum selanjutnya berfungsi

sebagai wadah yang menyaring

calon-calon wakil rakyat ataupun

pemimpin negara yang memang

benar-benar memiliki kapasitas

dan kapabilitas untuk dapat

mengatasnamakan rakyat. Selain

daripada sebagai suatu wadah

yang menyaring wakil rakyat

ataupun pemimpin nasional,

pemilihan umum juga terkait

dengan prinsip negara hukum

(Rechtstaat), karena melalui

pemilihan umum rakyat dapat

memilihwakilwakilnya yang b

erhak menciptakan produk h

ukum dan melakukan

pengawasan atau pelaksanaan

kehendak-kehendak

rakyat yang digariskan oleh

wakil-wakil rakyat tersebut.

Dengan adanya pemilihan umum,

maka hak asasi rakyat dapat

disalurkan, demikian juga halnya

dengan hak untuk sama di depan

hukum dan pemerintahan. M.

Mahfud, Didalam Buku Hukum

dan Pilar-Pilar Demokrasi,

Yogyakarta, 1999. Hal. 221-222.

Pemilihan umum ternyata telah

menjadi suatu jembatan dalam

menentukan bagaimana

pemerintahan dapat dibentuk

secara demokratis. Rakyat

menjadi penentu dalam memilih

pemimpin maupun wakilnya yang

kemudian akan mengarahkan

perjalanan bangsa. Pemilihan

umum menjadi seperti

transmission of belt, sehingga

kekuasaan yang berasal dari

rakyat dapat berubah menjadi

kekuasaan negara yang kemudian

menjelma dalam bentuk

wewenang-wewenang pemerintah

untuk memerintah dan mengatur

rakyat. Dalam sistem politik,

pemilihan umum bermakna

sebagai saran penghubung antara

infrastruktur politik dengan

suprastruktur politik, sehingga

memungkinkan terciptanya

pemerintahan dari oleh dan untuk

rakyat. Ronald Chilcotte, Op. cit.

Hal. 23.

Dari beberapa definisi diatas

maka dapat disimpulkan

mengenai pengertian pemilihan

umum secara luas yaitu sebagai

sarana yang penting dalam

kehidupan suatu negara yang

menganut azas Demokrasi yang

memberi kesempatan

berpartisipasi politik bagi warga

negara untuk memilih wakil-

wakilnya yang akan menyuarakan

dan menyalurkan aspirasi mereka.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Secara eksplisit ketentuan

tentang PILKADA langsung

tercermin dalam penyelengaraan

PILKADA. Dalam Pasal 56 ayat (1)

disebutkan:

“Kepala daerah dan wakil kepala

daerah dipilih dalam satu

pasangan calon yang dilaksanakan

secara demokratis berdasarkan

asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil”. Pilihan

terhadap sistem pemilihan

langsung menunjukkan koreksi

atas Pilkada terdahulu yang

menggunakan sistem perwakilan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), sebagaimana

tertuang dalam Undang-undang

No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah No.151

Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pemilihan, Pengesahan dan

Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan PILKADA Langsung

merupakan sebuah peningkatan

demokrasi ditingkat lokal, dengan

adanya demokrasi dalam sebuah

negara, berarti dalam Negara

tersebut menjalankan demokrasi

yang menjunjung tinggi aspirasi,

kepentingan dan suara rakyatnya.

Menurut Winarno (2002: 11)

mengatakan bahwa: “sistem

pemilihan secara langsung

merupakan alternatif yang paling

realistis guna mendekatkan

aspirasi demokrasi rakyat dengan

kekuasaan pemerintah dan pada

saat yang sama memberikan basis

legitimasi politik kepada pejabat

eksekutif yang terpilih”.

Sementara menurut Bambang

Purwoko (2005: 10) menjelaskan

bahwa: “Dalam Pilkada

Langsung, demokrasi yang ada

berarti terbukanya peluang bagi

setiap warga masyrakat untuk

menduduki jabatan publik, juga

berati adanya kesempatan bagi

rakyat untuk menggunakan hak-

hak politiknya secara langsung

dan kesempatan untuk

menentukan pilihan dan ikut serta

mengendalikan jalannya

pemerintahan”.

Dengan demikian adanya Pilkada

secara langsung ini, proses

demokratisasi ditingkat lokal

sudah dapat diwujudkan sehingga

dapat diperoleh pemimpin yang

sesuai dengan pilihan yang dapat

diterima dan dikehendaki oleh

rakyat didaerahnya sehingga

pemimpin rakyat tersebut dapat

merealisasikan kepentingan dan

kehendak rakyatnya secara

bertanggung jawab sesuai potensi

yang ada untuk mensejahterakan

masyarakat daerahnya.

Dilaksanakannya pilkada secara

langsung pastilah memiliki suatu

tujuan, dimana untuk menjalankan

amanat atau berdasarkan pada

Pancasila dan UUD 1945 yakni

untuk melaksanakan kedaulatan

rakyat.

Didalam pemilihan kepala daerah

setiap daerah harus melakukan

persiapan semaksimal dan

memberdayakan masyarakat

daerahnya didalam proses pilkada

daerah berlangsung, Menurut

Fitriyah (2005:1), yaitu:

“Pentingnya PILKADA secara

langsung membuat semua daerah

harus mempersiapkan diri mereka

sebaik-baiknya dan berusaha

bagaimana dapat berlangsung

demokratis dan berkualitas

sehingga benar-benar

mendapatkan kepala daerah dan

wakil kepala daerah yang dapat

membawa kemajuan bagi daerah

sekaligus memberdayakan

masyarakat daerahnya. Selain itu,

salah satu tujuan

diselenggarakannya pilkada

secara langsung ini juga dapat

memberikan pendidikan politik

bagi masyarakat didaerah, dimana

nantinya mereka menjadi lebih

pengalaman dan ikut

berpartisipasi dalam kegiatan

politik”.

3. Money Politic

Politik uang adalah suatu bentuk

pemberian atau janji menyuap

seseorang baik supaya orang itu tidak

menjalankan haknya untuk memilih

maupun supaya ia menjalankan

haknya dengan cara tertentu pada saat

pemilihan umum. Pembelian bisa

dilakukan menggunakan uang atau

barang. Politik uang adalah sebuah

bentuk pelanggaran kampanye.

Politik uang umumnya dilakukan

simpatisan, kader atau bahkan

pengurus partai politik menjelang hari

H pemilihan umum. Praktik politik

uang dilakukan dengan cara

pemberian berbentuk uang, sembako

antara lain beras, minyak dan gula

kepada masyarakat dengan tujuan

untuk menarik simpati masyarakat

agar mereka memberikan suaranya

untuk partai yang bersangkutan.

Kehidupan politik sejatinya adalah

untuk mewujudkan idealisme bagi

masyarakat dan negara. Namun dalam

prakteknya politik adalah untuk

mempengaruhi dan menggiring

pilihan dan opini masyarakat dengan

segala cara. Sehingga, seseorang dan

sekelompok orang bisa meraih

kekuasaan dengan pilihan dan opini

masyarakat yang berhasil di bangunn

ya atau dipengaruhinya. Ini

memerlukan modal atau dukungan

pemilik modal. Sehingga wajar jika

seseorang dan partai perlu

mengarahkan dana yang tidak sedikit.

Oleh karena itulah muncul suatu

fenomena yang kita kenal dengan

politik uang (money politic). Pemilu

menjelma menjadi ajang pertaruhan

yang besar. Namun sangat sulit untuk

mengharapkan ketulusan dan

ketidakpamrihan dari investasi dan

resiko yang ditanggung politisi.

Peraturan yang bersifat yuridis

mengenai politik uang money politic

ini, yaitu larangan bagi para calon

kandidat pemilihan baik pemilihan

umum maupun pemilihan kepala

daerah yang akan mencalonkan diri

mereka dalam ajang pesta demokrasi

yang berlangsung.

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3

tahun 1999 berbunyi:

"Barang siapa pada waktu

diselenggarakannya pemilihan umum

menurut undang-undang ini dengan

pemberian atau janji menyuap

seseorang, baik supaya orang itu tidak

menjalankan haknya untuk memilih

maupun supaya ia menjalankan

haknya dengan cara tertentu, dipidana

dengan pidana hukuman penjara

paling lama tiga tahun. Pidana itu

dikenakan juga kepada pemilih yang

menerima suap berupa pemberian

atau janji berbuat sesuatu.

Menurut M. Alfonso Aprilio

bahwasanya Politik Uang akan

menimbulkan dampak negatif yang

sangat merugikan seluruh lapisan

masyarakat karena kekuasaan yang

semestinya diberikan melalui suatu

trust telah dibeli dengan uang.

Dampaknya, pembangunan menjadi

tidak lancar dan kompetisi

internasional tidak terkejar.

Menurut Hamid (2009) yang melihat

dari kacamata ekonomi, menilai

money politic muncul karena adanya

hubungan mutualisme antara pelaku

(partai, politisi, atau perantara dan

korban/rakyat). Keduanya saling

mendapatkan keuntungan dengan

mekanisme money politic.

Sedangkan menurut Koswara (2012)

dalam makalahnya berjudul Money

Politic Mencederai Nilai-Nilai :

Demokrasi menyebutkan bahwa

money politic atau politik uang itu

merupakan tindakan penyimpangan

dari kampanye yang bentuknya

memberikan uang kepada simpatisan

ataupun masyarakat lainnya agar

mereka yang telah mendapatkan uang

itu mengikuti keinginan orang yang

memiliki kepentingan tersebut.

Merujuk pada Sheffer (1994),

mendefinisikan patronase sebagai

sebuah pembagian keuntungan di

antara politisi untuk mendistribusikan

sesuatu secara individual kepada

pemilih, para pekerja atau pegiat

kampanye, dalam rangka

mendapatkan dukungan politik

mereka.

Uang adalah sumber daya yang paling

dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi

acuan bagi setiap transaksi atau

manuver Individual dan sebagai alat

tukar menukar. Uang merupakan

faktor urgen yang berguna untuk

mendongkrak personal seseorang,

sekaligus untuk mengendalikan

wacana strategis terkait dengan

sebuah kepentingan politik dan

kekuasaan. Karena dasarnya, politik

adalah seni. Dimana seseorang

leluasa mempengaruhi dan

memaksakan kepentingan pribadi dan

kelompoknya pada pihak lain melalui

berbagi sarana,termasuk uang

(Nugraha, 2001:95). Sementara itu

Hermawan Sulistiyo (2000:20)

mengatakan bahwa bahwa uang salah

satu modal politik dan uang

merupakan salah satu alat yang

digunakan untuk menghasilkan

kekuasaan politik, ini terjadi di

Indonesia, sehingga perputaran untuk

mendapatkan suara terbanyak maka

uang sebagai kebutuhan dasar

masyarakat dijadikan alat untuk

mendapatkan keuntungan dalam

mendapatkan kekuasaan.

III. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis

penelitian yang digunakan oleh

peneliti adalah metode penelitian

kualitatif. Kualitatif adalah suatu

metode penelitian yang

menggambarkan situasi dan keadaan

dilokasi yang menjadi objek

penelitian dengan bercerita apa

adanya yang terjadi dilokasi..

Menurut Sugiyono (2008:9) metode

penelitian kualitatif adalah metode

penelitian yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek

yang alamiah, dimana peneliti adalah

sebagai instrumen kunci, analisis

bersifat induktif/kualitatif , dan hasil

penelitian kualitatif lebih

menekankan makna daripada

generalisasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek

tempat yang akan dilakukan

penelitian oleh peneliti. Dalam

penelitian ini peneliti melakukan

penelitian di Komisi Pemilihan

Umum Daerah Provinsi Kepulauan

Riau (KPUD), Bawaslu Kepulauan

Riau yang menjadi salah satu Kota di

Provinsi Kepulauan Riau yang

menjadi lokasi penelitian yang

mengalami Money Politic.

3. Jenis Data

Jenis data adalah suatu dokumen

penting dalam suatu penelitian. Maka

di dalam penelitian ini terdapat 2

macam jenis data, yaitu data primer

dan data sekunder.

3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang

dihasilkan secara langsung

ataupun juga bisa dikatakan data

asli tanpa perantara. Data primer

dapat berupa opini subjek (orang)

secara individual atau kelompok,

hasil observasi, kejadian atau

kegiatan dan hasil pengujian.

3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan

sumber data penelitian yaang

diperoleh peneliti secara tidak

langsung dengan melalui

perantara. Data sekunder yang

didapat berupa dari catatan atau

laporan yang telah disusun dalam

bentuk arsip yang dipublikasikan

maupun yang tidak

dipublikasikan.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang

yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi

dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan merupakan orang-orang

yang benar mengetahui permasalahan

yang akan diteliti. Dalam penelitian

ini terdapat beberapa informan yang

di gunakan yaitu :

Tabel 1. Daftar Informan

Penelitian

N

O.

INFORMAN JU

ML

AH

1. Ketua Komisi Pemilihan

Umum Daerah (KPUD)

Kepulauan Riau

1

2. Kepala Bagiian Hukum

Bawaslu Kepri, Tenaga Ahli

Divisi Hukum

2

4. Tokoh Masyarakat, Masyarakat

Kota Tanjungpinang

8

5 Ketua KPPS 23 1

6 Partai Politik PDI-P 1

JUMLAH 13

5. Teknik dan Alat Pengumpulan

Data

Teknik adalah cara yang dilakukan

seseorang dalam rangka

mengimplementasikan suatu metode.

Dengan teknik maka sesorang dapat

mengumpulkan dan menganalisa

suatu data yang didapatkannya.

Menurut Arikunto (2002:136)

“metode penelitian adalah cara yang

digunakan oleh peneliti dalam

pengumpulan data penelitiannya”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat

disimpulkan bahwa metode penelitian

adalah suatu cara mengumpulkan data

untuk kepentingan penelitian. Dalam

penelitian ini penulis mengumpulkan

data dengan alat pengumpulan data

berupa:

5.1. Wawancara

Menurut Husaini dan

Purnomo (2009:55) wawancara

ialah tanya jawab lisan antara dua

orang atau lebih secara langsung.

Wawancara merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan

melalui proses tatap muka dan

tanya jawab langsung antara

pengumpul data maupun peneliti

terhadap narasumber atau sumber

data. Dalam penelitian ini penulis

mengumpulkan data dengan alat

pengumpulan data berupa alat

perekam wawancara dan pedoman

wawancara. Keguanaan alat

perekam ini adalah untuk

mengumpulkan setiap wawancara

yang dilaksanakan kepada para

responden dan kemudian

dianalisis hasil dari wawancara

tersebut. Selain itu kegunaan

pedoman wawancara agar setiap

pertanyaan sesuai dengan

penelitian dan tidak keluar dari

kontek suatu penelitian.

5.2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono

(2013:240) dokumen merupakan

catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumen bisa berbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya

documental dari seorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, sejarah

kehidupan (life histories), cerita,

biografi, peraturan, kebijakan.

Dokumen yang berbentuk gambar

misalnya foto, gambar hidup,

sketsa dan lain-lain. Dokumen

yang berbentuk karya misalnya

karya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film dan lain-

lain. Studi dokumen merupakan

pelengkap dari penggunaan

metode wawancara dalam

penelitian kualitatif.

6. Teknik Analisa Data

Teknik adalah cara yang

dilakukan seseorang dalam rangka

mengimplementasikan suatu metode.

Dengan teknik maka sesorang dapat

mengumpulkan dan menganalisa

suatu data yang didapatkannya.

Dalam penelitian ini peneliti

melakukan analisa data dengan

menggunakan teknik Miles and

Hubermen. Menurut Miles and

Hubermen dalam Sugiyono

(2011:246) mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data, yaitu

data reduction, data display dan

conclusion drawing/verification.

Dengan demikian teknik analisa data

yang akan digunakan oleh peneliti

dalam penelitian kualitatif ini adalah

tenik analisa data Miles dan

Hubermen.

IV. Pembahasan

1. Praktek Money Politic pada

Pilkada Gubernur 2015-2020

Money politic dalam Bahasa

Indonesia adalah suap, arti suap

dalam buku kamus besar Bahasa

Indonesia adalah uang sogok.

Menurut Yusril Ihza Mahendra,

definisi money politic sangat jelas,

yakni mempengaruhi massa

pemilu dengan imbalan materi.

Yusril mengatakan, sebagaimana

yang dikutip oleh Indra Ismawan

kalau kasus money politic bisa di

buktikan, pelakunya dapat dijerat

dengan pasal tindak pidana biasa,

yakni penyuapan. Tapi kalau

penyambung adalah figur anonim

(merahasiakan diri) sehingga

kasusnya sulit dilacak, tindak

lanjut secara hukum pun jadi

kabur.

Fuji Hastuti (2012)

berpendapat bahwa disadari atau

tidak, penggunaan politik uang

sebagai alat mencapai tujuan

politik telah mengesampingkan

uang dari posisi sebagai tujuan

utama pelaku transaksi politik

uang akhirnya mendapatkan uang

sebagai konsekuensi dari

kekuasaan. Tetapi ketika mereka

bertransaksi focus tidak tilakukan

pada uang itu sendiri melainkan

pada “kekuasaan”. Persoalan

yang terkesan remeh namun

memiliki implikasi negatif yang

sangat besar bagi perkembangan

demokrasi dan penegakan

hukum di Indonesia. Politik uang

membuat proses politik menjadi

bias. Akibat penyalahgunaan

uang, pemilu sulit menampakkan

ciri kejujuran, keadilan serta

persaingan yang fair. Pemilu

seperti itu akhirnya menciptakan

pemerintah yang tidak

memikirkan nasib dan

kesejahteraan rakyat.

Selain itu, politik uang adalah

mata rantai dari terbentuknya

kartel politik. Kartel hanya terjadi

bila kontrol keuangan dalam

sistem kapitalistik tidak

berlangsung dan praktek money

politics berlangsung liar.Pada

tahap selanjutnya, hal tersebut

akan memicu munculnya praktek

korupsi politik. Hamdan Zoelva

(2013) menyebutkan bahwa:

political corruption sendiri

melibatkan pembentuk undang-

undang yang berperan sebagai

pembentuk peraturan dan standar-

standar yang diberlakukan negara,

para pejabat menerima suap atau

dana untuk kepentingan politik

dan pribadi mereka dan

memberikan bantuan kepada

pendukung mereka dengan

mengorbankan kepentingan

publik yang lebih besar.

2. Faktor-Faktor terjadinya

Praktek Money Politic

Para elit politik yang

mempunyai tujuan dan maksud

tertentu agar perolehan suaranya

banyak dan dapat menempati posisi

suatu jabatan yang diinginkan akan

melakukan berbagai hal, dan

berbagai cara tanpa memperhatikan

baik buruknya suatu dampak yang

akan dirasakan, alasan mereka

melakukan hal seperti itu terkadang

hanya tuntutan, karena telah masuk

dalam sebuah partai politik

tertentu, sehingga mau tidak mau

para individu atau kelompok ini

melakukan hal seperti itu,

tujuannya banyak mungkin salah

satunya adalah nama baik dan

elektabilitas partainya sendiri. ada

beberapa faktor yang menjadikan

praktek money politic pada pilkada

serentan 2015-2020 yaitu:

2.1. Faktor Persaingan

Sebagai Negara yang

Demokrasi dan negara yang

menjunjung tinggi Hak Azasi

Manusia (HAM) maka tidak

heran di Indonesia banyak tokoh-

tokoh, kandidat-kandidat politik

yang ingin merebut kursi jabatan

atau menjadi penguasa di Negara

Kesatuan Indonesia ini. Dengan

banyaknya keinginan tersebut

maka timbulah persaingan di

antara masin-masing kelompok

politik yang mana masing masing

kelompok mempunyai strategi

masing masing dalam

memenagkan peperangan,

contohnya saja dalam mencuri

suara rakyat, dengan adanya

persaingan maka masing masing

kelompok politik menggempur

sebuah cara agar mendapatkan

suara rakyat terbanyak melalui

money politic seperti serangan

fajar misalnya.

Suap menyuap merupakan

tindakan menyalahgunakan

kekuasaan dalam rangka tujuan

pribadi atau kelompoknya dalam

rangka mempercepat proses

birokrasi. Tindakan ini tidak

dibenarkan karena bisa merugikan

negara. Disamping itu, bisa

menghambat pembangunan

karena anggaran yang seharusnya

digunakan untuk kepentingan

masyarakat jadi beralih untuk

kepentingan sendiri atau

kelompok. Maka tidak heran

bahwa Muhammad B. Ilyas

mengatakan pada jurnalnya

bahwa faktor persainganlah yang

terutama memicu munculnya

money politik di Indonesia

meskipun persaingan tersebut

tergolong persaingan yang tidak

sehat, tetapi dalam politik tidak

mengenal haram dan halalnya.

2.2. Faktor Ekonomi

Keterpurukan Ekonomi di

Indonesia dan masih banyaknya

angka kemiskinan yang menjadi

latar belakangnya praktek money

politic terjadi. Para tokoh politik

atau kandidat menganggap rakyat

adalah seorang yang matrealistis,

yang mudah terbuai oleh

Rupiah, sehingga suara rakyat

pun dapat di nilaunya dengan

uang.

Masyarakat yang memang sangat

membutuhkan uang, sangat

ikhlas dan rela suaranya di hargai

oleh para pelaku money politic,

menurut orang dari kalangan

ekonomi kurang hal tersebut

malah merupakan kesempatan

emas untuk memperoleh uang,

sangat rugi jika suaranga tidak di

hargai se sen pun. Oleh karena itu,

jangan heran orang dari kalangan

bawah justru menunggu adanya

money politic tersebut, lewat

serangan fajar misalnya.

2.3. Faktor Pengawasan

Kurangnya pengawasan atau

tidak jalannya pengawasan

terhadap pemilu merupakan latar

belakang yang membuat

berjamurnya politik uang di

Indonesia, hal tersebut terjadi

karena orang yang mengawas atau

aparat yang mengawas justru ikut

serta dalam pelaksanaan money

politik tersebut. Untuk mengetahui

sejauh mana pengawasan yang

dilakukan Bawaslu terhadap

praktek money politic yang

dilakukan oleh pasangan calon

tersebut maka peneliti melakukan

wawancara terhadap salah satu

anggota

3. Money Politic Terhadap

Orientasi Pemilih dalam

Pilkada Serentak

Pemilukada di Provinsi

Kepulauan Riau, jumlah masyarakat

yang terdaftar berjumlah 1.213.737

jiwa. Jumlah tersebut merupakan

hasil dari rekapitulasi yang mana

sebelumnya data pemilih hanya

sekitar 1.198.925 jiwa dan mengalami

penambahan atas DPTh sebanyak

32.868 jiwa. Menurut John Markoff

(2002), Indonesia saat ini mengalami

hybrid demokrasi. Yang dimaksud

hybrid demokrasi adalah mekanisme

demokrasi berlangsung secara

bersama-sama dengan praktek-

praktek non-demokratis. Pemilihan

umum sebagai salah satu pilar

demokrasi politik berjalan beriringan

dengan perilaku money politic yang

sejatinya merusak demokrasi itu

sendiri. Maka rasionalitas pemilih

menjadi layak untuk dipertanyakan.

Pemilih tidak memilih calon

berdasarkan program dan visi yang

ditawarkan tapi hanya berdasar

jumlah uang yang diterima menjelang

pemilihan. Dalam hal ini maka

menurut teori John Markoff maka

perilaku pemilih di Indonesia sangat

dipengaruhi oleh faktor-faktor non-

demokratis.

Dalam pemilihan kepala daerah

maupun pemilihan umum secara

umum, banyak terjadinya perbuatan

money politic yang ikut mewarnai

acara pesta dan peta demokrasi yang

berlangsung di negara ini. Money

Politic banyak membawa pengaruh

akan peta perpolitikan Nasional serta

juga dalam proses yang terjadi dalam

pesta politik. Dalam norma standar

demokrasi, dukungan politik yang

diberikan oleh satu aktor terhadap

aktor politik lainnya didasarkan pada

persamaan preferensi politik dalam

rangka memperjuangkan kepentingan

publik. Dan juga setiap warga negara

mempunyai hak dan nilai suara yang

sama (satu orang, satu suara, satu

nilai). Namun, melalui money politic

dukungan politik diberikan atas

pertimbangan uang dan sumber daya

ekonomi lainnya yang diterima oleh

aktor politik tertentu.

Dalam money politic pemilihan

kepala daerah baik untuk mengisi

jabatan Gubernur atau Wakil

Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

terdapat beberapa hal yang mungkin

tidak di ketahui oleh umum. Praktek

politik ini sangat tertutup yang hanya

di ketahui oleh para calon atau orang-

orang yang berada pada para calon

saja. Besarnya uang yang diperlukan

untuk membeli suara juga berbeda

antara satu daerah dengan daerah

lainnya. Besarnya harga suara sangat

tergantung pada pola hidup dan

tingkat ekonomi masyarakat daerah

tersebut. Persoalannya seorang calon

harus tahu benar kapan dana yang

dibutuhkan harus dikeluarkan.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Pada Pilkada Gubernur Serentak

2015 Pasangan nomor urut 1 Sani-

Nurdin memperoleh suara total

347.515 suara. Sedangkan Soerya-

Ansar memperoleh suara 305.688

suara. Namun, pada proses pilkada

berlangsung masih terjadi nya

indikasi kecurangan berupa praktek

money politic yang di lakukan oleh

pasangan calon Gubernur-Wakil

Gubernur denga berbagai cara demi

mendapatkan kedudukan. Praktek

money politic yang dilakukan oleh

pasangan calon dengan memberi uang

transportasi, pemberian sembako dan

lainnya, dari penelitian yang

dilakukan aa beberapa faktor yang

menjadi penyebab nya di antaranya

adalah faktor persaingan diantara

kedua calon yang bersaing secara

tidak sehat dengan melakukan

berbagai cara demi mendapatkan

kedudukan, kemudian faktor ekonomi

juga mempengaruhi didalam praktek

money politic yang dilakukan oleh

pasangan calon, karena pada

umumnya masyarakat dalam hal ini

menjadikan alasan untuk menerima

pemberian. Setelah adanya faktor

ekonomi, praktek money politic juga

dapat terjadi karena kurangnya

pengawasan yang dilakukan oleh

pelaksanaan pemilu yang menjadikan

para calon sesuka hati menabur uang

demi mendapatkan kekuasaan, para

pelaksana pemilu sangatlah penting

dalam menjaga proses

berlangsungnya pemilu.

2. Saran

Ada beberapa saran yang dapat

penulis sampaikan dalam penelitian

ini diantaranya yaitu:

1. Setiap pasangan calon kepala

daerah tidak melakukan praktek

money politic didalam proses

pemilukada baik dalam bentuk

pemberian uang kepada masyarakat,

memberikan sembako, dan dalam

bentuk lainnya.

2. Masyarakat tidak lagi menerima

pemberian dalam bentuk uang, barang

dari pasangan calon kepala daerah

yang melakukan praktek money

politic tersebut.

3. Bawaslu sebagai sebuah institusi

yang melakukan pengawasan

terhadap Pemilu lebih

memaksimalkan dan memberikan

sanksi yang tegas dalam

menindaklanjuti pelaku money politic

dan perlunya mekanisme dan estándar

operasional pihak penyelenggara

dalam mengidentifikasi dan

menindaklanjuti pelaku money politic.

VI. Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. (2003). Dasar-

Dasar Ilmu Politik. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama

Budiardjo, Miriam. (2003). Dasar-

Dasar Ilmu Politik. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama

Damsar, (2010). Penganantar

Sosiologi Politik. Jakarta:

Kencana

Fahmi, Khairul. (2012). Pemilihan

Umum & Kedaulatan Rakyat,

Jakarta, Rajawali Pers.

Gaffar, Janendjri M., (2013).

Demokrasi dan Pemilu di

Indonesia. Jakarta: Konstitusi

Press (KonPress).

Gatara, A.A. Said & Said Moh.

Dzulkiah (2007). Sosiologi

Politik Konsep dan Dinamika

Perkembangan Kajian.

Bandung: Pustaka Setia.

Isbandi, Rukminto Adi, (2007).

Perencanaan Partisipatoris

Berbasis Aset Komunitas: dari

Pemikiran Menuju Penerapan.

Depok: FISIP UI Press.

Ismawan, Indra. (1999). Money

Politic Pengaruh Uang Dalam

Pemilu, Yogyakarta: Media

Pressindo.

Keban, Yeremias T., (2008). Enam

Dimensi Strategis Admnistrasi

Publik Konsep, Teori dan Isu.

Yogyakarta: Gava Media.

Kumolo, Tjahjo, (2015). Politik

Hukum Pilkada Serentak.

Jakarta: Expose.

Rahman, A.H.I, (2007). Sistem Politik

Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Rifai, Amzulian. (2003). Politik Uang

dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Rahman, A.H.I, (2007). Sistem Politik

Indonesia. Yogyakarta: Graha

Ilmu.

Rush, Michael dan Althoff. (2003).

Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:

Rajawali

Sahid, Komarudin, (2015).

Memahami Sosiologi Politik.

Bogor: Ghalia Indonesia.

Sanit, Arbi. (1997). Partai, Pemilu

dan Demokrasi. cetakan

pertama.. Pustaka Pelajar

Yogyakarta.

Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman,

(2013). Pengantar sosiologi

Politik. Jakarta: Kencana.

Sigit, Pamungkas. (2009). Konsep-

Konsep Dasar Pemilu. Graha Ilmu

Subiakto, Henry & Ida Rachma,

(2014). Komunikasi Politik,

Media, dan Demokrasi.

Jakarta: Kencana.

Sugiyono, (2011). Metode Penelitian

Kuantitatif, Kualitatif dan

R&D, Bandung, Alfabeta.

Usman, Nurahmin Nahar, (2015).

Percepatan dan perlambatan

Demokrasi di Tingkat Lokal

Pemilihan Kepala Daerah

dalam Poliik Indonesia.

Jakarta: Eelex Media

Komputindo.

Wursanto, Ig, (2005). Dasar-Dasar

Ilmu Organisasi. Yogyakarta:

Andi

Undang-Undang, Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No 8 tahun 2012

tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No 22 tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum

Undang-Undang No 22 tahun 2007

Pasal 8 ayat (2)

Peraturan KPU No. 66 tahun 2009

tentang penetapan standar, prosedur

dan kebutuhan pengadaan serta

pendistribusian perlengkapan

penyelenggaraan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah