Upload
trandan
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
PRAKTEK POLOGORO TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH
PEMERINTAH DESA DEPOK KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Tesis
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Magister Kenotariatan
Oleh
Tommy Teodore Fernando
NIM S351508039
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
ii
PRAKTEK POLOGORO TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH
PEMERINTAH DESA DEPOK KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Disusun Oleh:
Tommy Teodore Fernando
NIM S351508039
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:
DewanPembimbing
Jabatan Nama TandaTangan
Tanggal :
Pembimbing : Dr. Djoko Wahju Winarno., SH., MS. ………………
NIP. 19520511 198003 1 002
Mengetahui
Ketua Progam Magister Kenotariatan
Burhanudin Harahap., SH., MH.,MSI., Ph.D
NIP. 19600716198503 1 004
iii
PRAKTEK POLOGORO TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH
PEMERINTAH DESA DEPOK KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Disusun Oleh:
Tommy Teodore Fernando
NIM S351508039
Telah Disetujui Oleh Tim Penguji
Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal
Ketua Burhanudin H, S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D ……………… …………
NIP. 19600716198503 1 004
Sekretaris Dr. Djoko Wahju Winarno, SH., MS. ………………. …………
NIP. 195205111980031002
Penguji Dr. Mulyoto, SH., M.Hum. ……………….. …………
Pembanding
Internal
Penguji Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. ……………….. ………...
Pembanding NIP. 197805012003121002
Eksternal
Mengetahui
Direktur Program Ketua Program Studi
Pasca Sarjana Magister Kenotariatan
Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd Burhanudin H, SH., MH.,MSI., Ph.D
NIP. 19600727 1987021 001 NIP. 19600716 198503 1 004
iv
PERNYATAAN
NAMA : TOMMY TEODORE FERNANDO
NIM : S351508039
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “PRAKTEK POLOGORO
TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH DESA DEPOK
KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA” adalah benarbenar karya saya
sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tandacitasi dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh
dari tesis tersebut.
Surakarta, 6 Oktober 2017
Yang membuat pernyataan,
TOMMY TEODORE FERNANDO
v
MOTTO
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan
barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat maka wajib baginya memiliki ilmu, dan
barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu.
(HR. Turmudzi)
Seorang Terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.
(Pramoedya Ananta Toer)
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis untuk memenuhi sebagian
persyaratan mencapai derajat Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
dengan judul: PRAKTEK POLOGORO TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH
OLEH PEMERINTAH DESA DEPOK KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
Selama proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dan
dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati ingin
mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
4. Bapak Burhanudin Harahap, S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D, selaku Ketua Program Studi
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H., MS., selaku Pembimbing Tesis yang telah banyak
memberikan bimbingan dan pengarahan sampai terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak Agus Saptono, S.H.,M.H, selaku dosen pembanding yang telah memberikan
pengarahan demi kesempurnaan tesis ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret yang
telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik.
9. Ayahanda Drs. Damari, dan Ibunda Dra. Heti Hendriani, terimakasih atas kasih sayang, doa,
dan motivasi yang diberikan selama ini.
vii
10. Adik-adikku tersayang Dea Teodora Ferninda, S.T., Elmaliani Ismi Ulfa, Aprilia Ogi
Damara, Hendra Febria Damara, terimakasih untuk doa, perhatian dan motivasinya.
11. Dewi Trisnawati, S.Pd., M.Pd., terimakasih untuk doa dan motivasinya.
12. Teman-Teman Kelas A Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, Pak Abdul Kholiq
I, Ardhi Satria, Citra Amira Z, Damaiana, Dicky Sheri A, Dimas P, Dwi Utomo, Epifanius
Ivan, Eunike Freskilia S.P, Fauziah Rizkiani, Giovani Agnelli S, Hendy Prastyo, Kadek
Endra B.S, Nanda Tri B, Novita Alfiani, Priyo Handoko, Reynaldo Harrizon H, Rizki
Arditya Cahyo N, Taffarel Satyo L, dan Wendy Prudensia R terimakasih untuk belajar
bersama, motivasinya dan telah memberikan dukungan semoga setelah ini kita semua
menjadi Notaris yang amanah serta diberikan kelancaran oleh Allah S.W.T.
13. Teman-teman seperjuangan Angkatan VII Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret,
terimakasih untuk pembelajaran, kerjasama, dukungan dan semangat.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya
bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh
karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa
yang akan datang. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca
pada umumnya.
Surakarta, 24 September 2017
Penulis
Tommy Teodore Fernando
viii
ABSTRAK
Tommy Teodore Fernando, S351508039, 2017, Praktek Pologoro Terhadap Peralihan Hak
Atas Tanah Oleh Pemerintah Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program Magister
Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah desa mempunyai dasar
kewenangan yang sah untuk memungut pologoro, dan untuk mengetahui penyelesaian pungutan
pologoro di kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.
Penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah yang pertama menggunakan jenis penelitan
normatif, sedangkan rumusan masalah yang kedua menggunalan jenis penelitian empiris.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian
di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Sumber data pada penelitian ini diperoleh data
primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data
sekunder dari bahan hukum. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis dengan teori-teori
yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Akhirnya data
tersebut disajikan secara deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemerintah desa di Kecamatan Siwalan Kabupaten
Pekalongan tidak mempunyai dasar kewenangan yang sah untuk memungut pologoro karena
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pologoro bukan jenis
pendapatan asli desa. Penyelesaian pungutan pologoro di Kecamatan Siwalan Kabupaten
Pekalongan dapat dilakukan melalui pengujian peraturan desa, pengujiannya dapat dilakukan
dengan tiga cara yaitu Legislative Review, Executive Review, dan Judicial Review. Selain
penyelesaian tersebut pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat melakukan sosialisasi kepada
masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dibebankan/dilakukan
oleh pemerintah desa kepada masyarakat atas perannya untuk memenuhi prosedur pendaftaran
peralihan hak atas tanah.
Berdasarkan uraian diatas maka untuk menciptakan kepastian hukum, pemerintah Kabupaten
Pekalongan dapat memberikan pelatihan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan
Desa tentang pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan perundang-undangan.
Kata Kunci: Pologoro, Peraturan desa, Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah, Pungutan Desa
ix
ABSTRACT
Tommy Teodore Fernando, S351508039, 2017, Pologoro Practice on The Land Rights
Transition by The Village Government Depok Siwalan Sub-District of Pekalongan Regency
Based on Law Number 6 Year 2014 About Village. Notary Public Magister Program
Sebelas Maret University Surakarta
This research aimed to determine whether village government has a legal authority to
collect pologoro, and to know the settlement of pologorocharge in Siwalan sub-district
Pekalongan regency.
To answer the first problem statement in this research, normative research type was used,
while empirical research was used for the second problem statement. This research was
conducted by using qualitative research, with the research location was in Siwalan Sub-district of
Pekalongan Regency. Sources of data in this study were primary data and secondary data.
Primary data collection was done by using interview and secondary data was obtained from law
materials. Data analysis technique in this research used qualitative approach with descriptive
analysis method. The data obtained were analyzed with the relevant theories then conclusion
wasdrawn to answer the problem statements. Finally, the data were presented in descriptive
analysis.
Based on the results of the research, the village government in Siwalan Sub-district
Pekalongan Regency has no legal authority to collect pologoro because based on Law Number 6
Year 2014 About Villages, pologoro is not the original income type of village. Completion of
pologorocharge in Siwalan Sub-district of Pekalongan Regency can be done through testing of
village regulations. The test can be done in three ways namely Legislative Review, Executive
Review, and Judicial Review. In addition to the settlement, the government of Pekalongan
Regency can inform to the community so that the community knows what may and should not be
charged / done by the village government to the community for its role to fulfill the procedure of
registration of land rights transfer.
Based on the description above, to create legal certainty, the government of Pekalongan
Regency can provide a training program to the village government and Village Consultative
Board about the making of village regulations in accordance with the legislation.
Keywords: Pologoro, Regulation of the Village, Registration of Land Rights Transfer, Village
Charge
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ ii
DAFTAR ISI................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 8
C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 8
D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 10
A. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 10
1. Tinjauan Umum Tentang Desa........................................................ 10
a. Pengertian desa .......................................................................... 10
b. Kewenangan desa ...................................................................... 10
c. Pendapatan desa ......................................................................... 12
d. Peraturan desa ............................................................................. 13
2. Tinjauan Umum Tentang Pologoro ................................................. 13
3. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah ..................... 14
a. Pengertian Hak Atas Tanah ....................................................... 14
b. Jenis Hak Atas Tanah ................................................................. 15
c. Peralihan Hak atas Tanah ........................................................... 20
4. Pajak ................................................................................................ 28
a. Pengertian Pajak ........................................................................ 28
b. Asas Pemungutan Pajak ............................................................. 31
c. Fungsi Pajak .............................................................................. 35
d. Teori Pembenaran Pemungutan Pajak ........................................ 36
e. Sistem Pemungutan Pajak .......................................................... 37
5. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan............................. 38
a. Subjek Pajak .............................................................................. 38
b. Tarif Pajak ................................................................................ 39
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) ........ 40
a. Pengertian BPHTB .................................................................... 40
b. Dasar Hukum BPHTB ............................................................... 40
c. Objek BPHTB ............................................................................ 41
xi
d. Bukan Objek BPHTB ................................................................ 43
e. Subjek BPHTB .......................................................................... 44
f. Ketentuan Bagi Pejabat yang Berwenang Atas Perlehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan .......................................................... 44
7. Pendaftaran Tanah ........................................................................... 45
a. Pengertian Pendaftaran Tanah ................................................... 45
b. Tujuan Pendaftaran Tanah .......................................................... 47
c. Objek pendaftaran Tanah ............................................................ 48
d. Prosedur Pendaftaran Peralihan Hak Melalui Jual Beli .............. 49
e. Prosedur Pendaftaran Peralihan Hak Melalui Pewarisan dan
Hibah .......................................................................................... 51
B. Landasan Teori..................................................................................... 52
1. Teori Kewenangan .......................................................................... 52
2. Teori Jenjang Norma Hukum atau Stuffen Theorie ......................... 54
3. Asas Preferensi ................................................................................ 57
4. Teori Kepastian Hukum .................................................................. 59
C. Penelitian yang Relevan ....................................................................... 59
D. Kerangka Berfikir ................................................................................ 61
BAB III ............................................................................................................ 62
I. METODE PENELITIAN RUMUSAN MASALAH I ................... 62
A. Jenis Penelitian.................................................................................... 62
B. Sifat Penelitian ..................................................................................... 63
C. Pendekatan Penelitian .......................................................................... 63
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ......................................................... 64
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................................... 65
F. Teknik Analisis Bahan Hukum ............................................................ 66
II. METODE PENELITIAN RUMUSAN MASALAH II .................. 66
A. Jenis Penelitian.................................................................................... 66
B. Sifat Penelitian ..................................................................................... 67
C. Lokasi Penelitian .................................................................................. 67
D. Sumber Data......................................................................................... 67
E. Jenis Data ............................................................................................. 68
F. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 70
G. Teknik Analisis Data............................................................................ 71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 73
A. Hasil Penelitian .................................................................................... 73
xii
B. Pembahasan.......................................................................................... 75
BAB V PENUTUP.......................................................................................... 110
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 113
LAMPIRAN ................................................................................................... 120
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1: Kerangka Berpikir…………………………………………… 61
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1. Profil Kecamatan Siwalan .................................................................................... 74
Tabel 4.2. Responden Pihak yang Melakukan Peralihan Hak Atas Tanah ............................
................................................................................................................................................ 100