Upload
upil-e-ay
View
370
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
Nama : Ika SeptianingsihNama : Ika Septianingsih
Kelas : XI-IA 2Kelas : XI-IA 2
No : 10 No : 10
Bagan KonsepBagan Konsep
Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan
JAMINAN KEADILANJAMINAN KEADILAN
KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARABERBANGSA DAN BERNEGARA
KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARABERBANGSA DAN BERNEGARA
Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan
Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan
Keterbukaan dan jaminan keadilan
Keterbukaan dan jaminan keadilan
AKIBAT DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
AKIBAT DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
Bagan KonsepBagan Konsep
PenutupPenutup
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep
Arti Dari Keterbukaan & Keadilan Arti Dari Keterbukaan & Keadilan
KEADILAN MENURUT ARISTOTELESKEADILAN MENURUT ARISTOTELES
Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.individu dalam beraktivitas.
Keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang Keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.sewenang-wenang.
Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.individu dalam beraktivitas.
Keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang Keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.sewenang-wenang.
Arti Dari Keterbukaan & Keadilan Arti Dari Keterbukaan & Keadilan
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Keterbukaan dan jaminan keadilan
Keterbukaan dan jaminan keadilan
KEADILAN MENURUT ARISTOTELESKEADILAN MENURUT ARISTOTELES
1. Keadilan KomutatifKeadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. 2.Keadilan DitributifKeadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. 3.Keadilan Kodrat AlamKeadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
1. Keadilan KomutatifKeadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. 2.Keadilan DitributifKeadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. 3.Keadilan Kodrat AlamKeadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Keterbukaan dan jaminan keadilan
Keterbukaan dan jaminan keadilan
KEADILAN MENURUT ARISTOTELESKEADILAN MENURUT ARISTOTELES
4.Keadilan KonvensionalKeadilan konvensional adalah jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. 5.Keadilan PerbaikanPerbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar.
4.Keadilan KonvensionalKeadilan konvensional adalah jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. 5.Keadilan PerbaikanPerbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar.
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Keterbukaan dan jaminan keadilan
Keterbukaan dan jaminan keadilan
Transparan dalam semua kebijakan publik.Tidak menutup-nutupi kesalahan yang
dilakukan orang lain.Tidak merahasiakan sesuatu yang
berdampak pada kecurigaan orang lain.Bersikap hati-hati dalam menerima
informasi.Toleransi dan tenggang rasa dalam segala
hal.
Transparan dalam semua kebijakan publik.Tidak menutup-nutupi kesalahan yang
dilakukan orang lain.Tidak merahasiakan sesuatu yang
berdampak pada kecurigaan orang lain.Bersikap hati-hati dalam menerima
informasi.Toleransi dan tenggang rasa dalam segala
hal.
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Keterbukaan dan jaminan keadilan
Keterbukaan dan jaminan keadilan
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep
Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan
Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan
Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Nilai-niai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara
Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa
Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah serta masyarakat.
Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan
Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar.
Nilai-niai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara
Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa
Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah serta masyarakat.
Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan
Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar.
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep
Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan
Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan
Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan
Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan
Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok di masyarakat.
Penyelahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa.
Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok di masyarakat.
Penyelahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa.
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep
Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan
Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan
Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan
Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan nasional pembangunan nasional agar pembangunan nasional benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama warga negara, bukan kesejahteraan bersama warga negara, bukan kesejahteraan sekelompok orang.sekelompok orang.Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi oleh nilai-nilai yang tercermin dalam Sila Keadilan oleh nilai-nilai yang tercermin dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan asas yang melandasi pelaksaan pembangunan asas yang melandasi pelaksaan pembangunan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:
Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan nasional pembangunan nasional agar pembangunan nasional benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama warga negara, bukan kesejahteraan bersama warga negara, bukan kesejahteraan sekelompok orang.sekelompok orang.Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi oleh nilai-nilai yang tercermin dalam Sila Keadilan oleh nilai-nilai yang tercermin dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan asas yang melandasi pelaksaan pembangunan asas yang melandasi pelaksaan pembangunan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep
KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARABERNEGARA
KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARABERNEGARA
Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
JAMINAN KEADILANJAMINAN KEADILAN
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Pelaksanaan dan PenyelenggaraanPelaksanaan dan Penyelenggaraan
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
AKIBAT DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
AKIBAT DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep
Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan
Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan