Nama/NIM : Biggita Riza Arbiprana / 1406315001

PRINSIP PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEMEGANG SAHAM1. Hak Hak Dasar Pemegang SahamMenurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Bab V tentang Pemegang Saham dan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance Bagian I Bab II tentang Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Utama dikatakan bahwa hak pemegang saham pada dasarnya meliputi: (1) Hak untuk berpartisipasi dalam RUPS berdasarkan ketentuan kepemilikan saham; (2) Hak untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur; (3) Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan; (4) Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS; (5) Hak untuk memilih dan mengganti anggota dewan; (6) Hak untuk mengetahui metode yang aman dari pencatatan kepemilikan.2. Keputusan Material yang Memerlukan Persetujuan RUPSBeberapa keputusan material yang memerlukan persetujuan RUPS pada umumnya antara lain persetujuan atas perubahan anggaran dasar perusahaan, pemilihan/pengangkatan dan penggantian dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan, kebijakan penambahan atau pengurangan saham yang beredar, persetujuan dalam pembentukan komite audit, kebijakan remunerasi terhadap direksi dan komisaris, mengumumkan pembagian laba (dividen).3. RUPS, Penyelenggaraan RUPS yang Transparan, Wajar, dan AkuntabelPengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.Penyelenggaraan RUPS yang transparan, wajar, dan akuntabel haruslah memenuhi prosedur yang harus dipenuhi dalam RUPS seperti jenis RUPS, tempat penyelenggaraan dan tata cara RUPS, permintaan dan pemanggilan RUPS, dan peserta RUPS. 4. Pengungkapan Struktur Kepemilikan, Termasuk Kepemilikan Piramid, Cash-Flow Right, Control Right, dan Hubungannya dengan Insentif untuk EkspropriasiKepemilikan piramida adalah kepemilikan secara tidak langsung terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain, baik melalui perusahaan publik maupun perusahaan non publik. Hak aliran kas (cash flow right) adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan; hak kontrol (control right) adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan. Deviasi hak aliran kas dari hak kontrol dinamai cash flow right leverage. Cash flow right leverage menunjukkan terjadinya peningkatan kontrol melalui berbagai mekanisme seperti kepemilikan piramida dan lintas kepemilikan (La Porta et al., 1999). Ekspropriasi (expropriation) adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens et al., 2000b). Ada beberapa kebijakan yang dapat menimbulkan ekspropriasi salah satunya berkaitan dengan insentif yaitu kebijakan operasi perusahaan (gaji dan tunjangan yang tinggi, bonus dan kompensasi yang besar, dana pensiun yang tinggi, dan dividen tidak dibagi).5. Peran Investor InstitusiInvestor institusi merupakan suatu organisasi yang menginvestasikan asetnya sendiri atau aset-aset pihak lain yang dipercayakan padanya melalui bursa efek (pasar modal). Investor institusi bukan investor perorangan tetapi investor yang merupakan lembaga. Misalnya dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan lain melakukan investasi.Investor institusi yang bertindak dalam kapasitas fidusia harus mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan dan pemungutan suara mereka secara keseluruhan sehubungan dengan investasi mereka, termasuk prosedur yang mereka miliki di tempat untuk memutuskan penggunaan hak pilihnya. Investor institusi yang bertindak dalam kapasitas fidusia harus mengungkapkan bagaimana mereka mengelola konflik kepentingan material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak kepemilikan kunci mengenai investasi mereka.6. Peran Akuntan Profesional dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Hak Pemegang SahamAudit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen, kompeten dan berkualitas, dalam rangka memberikan jaminan eksternal dan obyektif kepada dewan dan pemegang saham bahwa laporan keuangan yang cukup mewakili posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam semua hal yang material. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berutang tugas untuk perusahaan dalam melaksanakan pemeriksaan profesional karena dalam pelaksanaan audit.