Upload
others
View
26
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.ADeputi Bidang Pelayanan Publik
8 Juni 2020 www.menpan.go.id | www.jippnas.menpan.go.id | pelayanan.publik
REFORMASI BIROKRASI
• Kecepatan melayani dan memberi izin
• Menghapus pola pikir linier, monoton dan
terjebak di zona nyaman
• Adaptif, produktif, inovatif, kompetitif
VISI PRESIDEN 2019-2024
“Reformasi birokrasi
akan sangat
menentukan
keberhasilan pelayanan
publik, apakah tercapai
atau tidak. Itu sangat
tergantung pada upaya
kita melakukan
reformasi birokrasi,”
- Wakil Presiden
(Wapres) K.H. Ma’ruf
Amin
wapres.go.id
(Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)
Deputi Bidang Pelayanan Publik
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan dan
kualitas pelayanan publik
Mendorong Implementasi Kebijakan Pelayanan
Publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan)
Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik (SKM, EoDB)
Mal Pelayanan Publik
Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (FKP, LAPOR
SP4N!)
Sistem Informasi Pelayanan Publik
Inovasi Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik
Pro
gra
m
Ke
rja
Kewenangan Kementerian PANRB
Merumuskan Kebijakan Nasional
Tentang Pelayanan Publik
Melakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik
Membuat peringkat kinerja
penyelenggara secara berkala
Mengumumkan kebijakan nasional
tentang pelayanan publik, hasil
pemantauan dan evaluasi kinerja, serta
hasil koordinasi
Memberikan penghargaan kepada
penyelenggara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
01
02
03
04
05
Pembentukan/
PenciptaanInovasi
PengembanganInovasi
Pelembagaan/
KeberlanjutanInovasi
Gerakan One Agency One Innovation (Satu Instansi
Satu Inovasi) melalui penyelenggaraan Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
Replikasi Inovasi Pelayanan Publik melalui Forum
Replikasi, Scaling Up, dan Jaringan Inovasi Pelayanan
Publik (JIPP)
Inovasi Pelayanan Publik menjadi program (dan
dianggarkan), bagian dari tupoksi, memiliki dasar
hukum, dan budaya organisasi.
Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014
Database
Top Inovasi
Pelayanan
Publik dan
JIPP
Inkubasi Inovasi
melalui
LAB INOVASI
Indeks Inovasi
Daerah untuk Ukuran
Daya Saing Daerah Dalam
Rangka Otonomi Daerah
• Kementerian PANRB dan LAN membantu dalam manajemen dan peningkatan kapasitas Inovasi Daerah.
• Kementerian Dalam Negeri membuat Indeks Inovasi Daerah.
(Disepakati oleh Kementerian PPN/Bappenas)
Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inovasi yang terdaftar di Sinovik 515 1.189 2.476 3.054 2.824 3.156 3.059
Hasil Tahap:
Seleksi Administrasi
Desk Evaluation (Penilaian
Proposal)
Top 99 Top 99 Top 99 Top 99 Top 99 Top 99 Top 99
(K. Umum & K.
Replikasi)
15 Finalis
(K. Khusus)
Hasil Tahap:
Presentasi dan Wawancara
Verifikasi dn Observasi
Lapangan
Top 9 Top 25 Top 35 Top 40 Top 40 Top 45 Top 45
(K. Umum & K.
Replikasi)
5 Oustanding
(K. Khusus)
Dasar hukum KIPP SE Menteri
PANRB
9/2014
SE
Menteri
PANRB
15/2014
Peraturan
Menteri
PANRB
15/2015
Peraturan
Menteri
PANRB
19/2016
Peraturan
Menteri
PANRB
3/2018
Peraturan
Menteri
PANRB
5/2019
1. PermenPANR
B 5/2019
2. KepmenPANR
B 44/2020
Umum
1. belum pernah mengikuti
atau belum pernah
mendapat penghargaan
pada KIPP periode
sebelumnya;
2. belum pernah menerima
penghargaan sebagai Top
99 sebanyak 2 (dua) kali;
3. bukan merupakan Top
Terpuji
Khusus
Inovasi yang
merupakan Top Terpuji
2014 -2018 (Top
40/2018, Top 40/2017,
Top 35/2016, Top
25/2015, dan Top
9/2014.
Replikasi
Inovasi yang merupakan
adaptasi/modifikasi
Inovasi yang termasuk
dalam Top 99 periode
KIPP 2014-2018 dan
belum pernah mendapat
penghargaan pada KIPP
periode sebelumnya.
Nasional:
• Tahun 2016 di Kota Bandung
• Tahun 2017 di Kab. Gresik
• Tahun 2018 di Kota Surabaya
• Tahun 2019 di Kota Banjarmasin
(Dalam Kerangka PKNRM) Per Sektor:
• Sektor perizinan pada tahun 2016 di
KemenPANRB
• Sektor open data pada tahun 2017 di
KemenPANRB
Regional:
• Se-Provinsi NTT dalam kerangka Rakor
PANRB pada tahun 2016
• Se-Provinsi Maluku dalam kerangka Hari
Pers Nasional 2017
• Se-Provinsi Kalsel dalam kerangka Hari
Pers Nasional 2020
Sharing knowledge untuk memantik kesadaran penyelenggara publik akan perlunya
mereplikasi suatu inovasi sesuai kebutuhan masing-masing
Internasional:
• IPS Forum 2018 di Jakarta
Upaya untuk memperbesar dampak inovasi pelayanan publik yang berhasil diuji dalam
proyek percontohan atau percobaan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi lebih
banyak orang.
Scaling Up yang telah dilakukan:
• Inovasi UPTPK dari Kab Sragen
(Top 25/2015) diakomodasi ke
dalam RPJMN 2015-2019 oleh
Kemensos, KemenPANRB, dan
Bappenas.
• Inovasi KIA dari Kota Surakarta
(Top 25/2015) di-scaling up oleh
Kemendagri melalui
Permendagri 2/2016.
• Inovasi Sistem EDAT dari Kab.
Teluk Bintuni (Top 25/2015) di-
scaling up oleh Kemenkes
melalui Permenkes 41/2018.
Scaling Up pada tahun 2019 diwujudkan dalam Keputusan
Menteri PANRB Nomor 858 Tahun 2019 tentang
Percontohan Inovasi Pelayanan Publik Nasional, meliputi
inovasi-inovasi sebagai berikut:1. Rumah Belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 119 Kolaborasi Nasional Layanan Emergensi Medik, Kementerian
Kesehatan;
3. Penanganan Pengaduan Berperspektif Korban, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Kakakeku Datang (Kartu Keluarga Ku Data Ulang) – Pemerintah
Kabupaten Gresik diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
5. Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Melalui e-Voting –
Pemerintah Kabupaten Batang Hari, diusulkan oleh
Kementerian Dalam Negeri;
6. SKCK Online, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. SIM Online, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Aplikasi PolisiKu, Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. Jawa Timur (2016)jipp.jatimprov.go.id
2. Sumatera Selatan (2017)jipp.sumselprov.go.id
3. Sulawesi Selatan (2017)jipp.sulselprov.go.id
4. Jawa Tengah (2018)jipp.jatengprov.go.id
Keputusan Menteri PANRB No. 94 Tahun 2020 tentang Percontohan Hub Jaringan
Inovasi Pelayanan Publik
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kalimantan Selatan
Gorontalo
United Nation Public Service Forum 2018, Marrakech, Morocco Kabupaten Teluk Bintuni - Sistem EDAT
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), Dubai, 2019
Provinsi DKI Jakarta – QLUE
United Nation Public Service Forum 2019, Baku, Azerbaijan
BNPB - PetaBencana.id
Global Web Forum Government Agile Response to Covid-19
OPSI OECD Publikasi Inovasi Pemerintah dalam Menghadapi Covid-19
No Judul Inisiatif pada OPSI OECD Keterangan1. Citizen Platform to report and monitor the development of COVID-
19 combining data from government and citizens.
QLUE,
Provinsi DKI Jakarta2. COVID-19 Appreciation Award Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-
19,
KemenPANRB3. Pikobar – the app that uses QR codes to alleviate the burden on
hospital administration
Pikobar,
Provinsi Jawa Barat4. A team of citizens is using government data and GPS tracking to map
the outbreak
Sebaran Covid19,
Provinsi DIY5. Continuing Education in the time of COVID-19 Ruang Guru.
ruangguru.com6. COVID-19 Dashboard at District Level Monitor Dashboard di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur7. Village Emergency Response Team to battle COVID-19 through social,
economic and financial support programs
‘Panggungharjo Tanggap’ COVID-19 (PTC),
Provinsi DIY
12 Mei 2020
Mendapatkan basis data Inovasi Covid-19 yang memenuhisyarat dan kriteria sehingga dapat menjadi pembelajarandan tukar-menukar pengetahuan baik pada level nasionalmaupun internasional
KepmenPANRB Dapat diunduh di:
jippnas.menpan.go.id
• Mengapresiasi Inovator• Menyebarluaskan Praktik Baik/Inovasi• Menginspirasi Pihak Lain• Menjawab Tantangan OECD
KepmenPANRB Nomor 109 Tahun 2020tentang
Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19
Menghimpun InovasiPencarian Melalui
Media Sosial
Pengumuman
Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah
Organisasi/Lembaga
Instansi Swasta
Masyarakat secara
umum, baik individu
maupun organisasi
Inovasi yang muncul
sebagai respons awal
saat mulai
menyebarnya COVID-
19 di Indonesia, yakni
antara Februari-Maret
2020
Inovasi yang dibuat
untuk meningkatkan
pengetahuan,
kesadaran, serta
mengubah perilaku
masyarakat tentang
COVID-19 dan upaya
pencegahannya
Inovasi tentang
pencegahan ataupun
mitigasi
kegawatdaruratan
COVID-19 yang
berkelanjutan.
Memiliki Kebaruan
Bermanfaat
Efektif
Dapat ditransfer/
direplikasi
Memperlihatkan capaian
yang nyata dan
memberikan solusi.
Memperkenalkan gagasan
yang unik, pendekatan
yang baru.
Menyelesaikan
permasalahan yang menjadi
kepentingan dan perhatian
publik.
Dapat/telah dicontoh
menjadi rujukan UPP lain.
jippnas.menpan.go.id
Menu COVID-19 RESPONSE
Total Peserta: 188
Dengan detail kepersertaan:
- Akademisi: 21
- Individu: 4
- Kepolisian Daerah: 1
- Lain-lain: 13
- Masyarakat Sipil: 33
- Organisasi Agama: 8
- Pemerintah Daerah: 41
- Pemerintah Desa: 8
- Pemerintah Provinsi: 13
- Kementerian/Lembaga: 12
- Swasta: 34
TOP 9 Pengunjung jippnas.menpan.go.id
Data export: 8 Juni 2020
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi
Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan
Inovasi Nasional
Judul LOMBA INOVASI DAERAH
MENUJU TATATAN NORMAL
BARU
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PENANGANAN COVID-19
PENERIMAAN PROPOSAL PROGRAM
KONSORSIUM RISET DAN INOVASI
COVID-19
Bentuk
Lomba
Pembuatan Video:
1. Kepala Daerah membentuk
tim kreatif dan bekerjasama
dengan sektor
2. Pemeran dapat melibatkan
influencer (artis dll), Kepala
Daerah, Ketua DPRD,
Forkompinda, GTPP, tokoh
masy/agama dll
3. Video merupakan
penerapan riil new normal
life pada 7 sektor
Narasi yang diinput secara online terdiri
dari :
1. Ringkasan Inovasi (maks 200 kata)
2. Apa yang Diharapkan (maks 200 kata)
3. Risiko dan Tantangan (maks 100 kata)
4. Ditambahkan Link Berita Daring
Inovasi
Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN) mengkoordinasikan
berbagai pihak mulai dari kementerian
dan lembaga pemerintah, rumah sakit,
perguruan tinggi, serta industri melalui
Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19
sebagai respons penanggulangan virus
corona yang penularannya sangat
cepat dan luas ini.
Klaster/
Peserta
Klaster Provinsi, Klaster
Kabupaten, Klaster Kota,
Klaster Kab
Tertinggal/Perbatasan
Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab/kot,
Aparatur Kel/Desa, Swasta, Masy Sipil,
Akademisi & Mhs, Organisasi/klpk agama
dll
Lembaga litbangjirap dan industri yang
mempunyai R&D yang merupakan
anggota Konsorsium COVID-19
Ristek/BRIN, atau bekerja sama dengan
anggota konsorsium COVID-19.
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi
Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan
Inovasi Nasional
Sektor
Lomba
Pasar Tradisional, Pasar
Modern/Mall tmsk
super/minimarket, Restoran
tmsk café, warkop dsb, Hotel
tmsk wisma dsb, PTSP, Tempat
Wisata, Transportasi Umum
Pelayanan publik, alat kesehatan, yankes
non pemerintah, kesehatan & keamanan
tenaga kesehatan, peningkatan
kesadaran/penyebaran informasi,
manajemen dan mobilisasi sumberdaya,
data (pengumpulan /
analisis/transparansi), pengurangan
dampak sosial dan inovasi lainnya
• Pencegahan
• Skrining, Deteksi, dan Diagnosis
• Alat Kesehatan dan Pendukung
• Terapi
• Sosial Humaniora
Kriteria • Kesesuaian Protokol Covid
(40%)
• Aplikasi/replikasi (30%)
• Strong idea/kebaruan (20%)
• Kerjasama/kolaborasi (10%)
• Memiliki kebaruan
• Bermanfaat
• Efektif
• Dapat ditransfer/direplikasi
1. Urgency (Ya/tidak)
2. Menghasilkan prototype (35%)
3. Jaminan Produksi (20%)
4. Potensi Pemanfaatan pada
Penanganan COVID-19 (35%)
5. Rasionalitas Pembiayaan (10%)
Deadline 8 Juni 2020 30 Juni 2020 2 Juni 2020
Hadiah /
Apresiasi
Piagam Penghargaan dan Dana
Insentif Daerah
Piagam Penghargaan -
Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.ADeputi Bidang Pelayanan Publik
bit.ly/3aXwt2j
8 Juni 2020 www.menpan.go.id | www.jippnas.menpan.go.id | pelayanan.publik