Prof. Dr. Muhammad

(Ketua Bawaslu RI)

Disampaikan Dalam

Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017

Jakarta, 31 januari 2017

Mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan

pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis

Tugas Bawaslu RI

Kewenangan Bawaslu RI

1. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang

2. Menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGAWAS PEMILU/PEMILIHAN

TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN

Sosialisasi Pengawasan Pemilihan

Penetapan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP)

Informasi Dari Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi (GOWASLU)

Penetapan TPS Rawan Pelanggaran

Kerjasama dengan Lembaga Terkait Dalam Pengawasan Pemilihan

1

2

3

4

5

TUJUAN IKP DAN TPS RAWAN

No PROPINSI TOTAL IKP

Peringkat IKP (Bobot 100%)

Tertinggi - Terendah Range 0-5

1 Papua Barat 3,381

2 Provinsi Aceh 3,327

3 Banten 3,147

4 Provinsi Sulawesi Barat 2,367

5 DKI Jakarta 2,297

6 Provinsi Kep. Bangka Belitung 2,293

7 Gorontalo 2,015

IKP PEMILU 2017

IKP PILGUB BERDASARKAN DIMENSI

KERAWANAN TPS

1) Aspek 1 : kerawanan dari akurasi data Pemilih dan pengguna hak pilih

2) Aspek 2 : kerawanan dari ketersediaan logistik pemilihan

3) Aspek 3 : kerawanan dari politik uang

4) Aspek 4 : kerawanan dari keterlibatan Penyelenggara Negara

5) Aspek 5 : kerawanan dari kepatuhan prosedur pemilihan

TPS RAWAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR 2017

Provinsi Jumlah TPS Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5

Papua Barat 2,857 1,654 851 1,272 2,048 999

Aceh 9,592 672 529 1,164 1,201 444

Banten 16,540

340

272

680

2,000

565

Sulawesi Barat 2,756

485

491

571

1,170

440 DKI Jakarta 13,023 678 334 115 507 234

Bangka Belitung 2,698 116 14 1 62 51

Gorontalo 1,979

84

110

78

209

1

0

500

1000

1500

2000

2500

Aspek Data Pemilih

dan Penggunaan Hak

Pilih

Aspek Ketersediaan

Logistik

Aspek Money Politik Aspek Keterlibatan

Aparat

Aspek Kepatuhan

Prosedur

  Aceh

Bangka Belitung

Banten

Sulawesi Barat

Gorontalo

Papua Barat

DKI Jakarta

TINGKAT KERAWAN TPS DARI ASPEK AKURASI DATA PEMILIH DAN

PENGGUNA HAK PILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN

2017

7,32%

26,60%

31,96%

9,46%

16,85%

6,28% 8,92%

12,38%

6,55% 8,10%

6,70%

18,81%

52,85%

46,72%

28,63%

2,78%

11,72%

63,72%

21,49% 22,79%

41,69%

13,21%

30,73%

67,57%

26,31%

73,17%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Series1

Series2

TINGKAT KERAWANAN TPS DARI ASPEK KETERSEDIAAN LOGISTIK

PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN 2017

5,56% 7,60%

21,00%

1,99%

20,38%

8,13% 10,33%

4,86% 4,09%

3,39%

6,12% 7,86%

10,50%

25,21%

4,25% 1,93%

7,89%

8,68%

14,74%

4,84%

14,60%

10,57% 8,78%

63,78%

13,99%

10,69%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Series1

Series2

TINGKAT KERAWANAN TPS DARI ASPEK POLITIK UANG DALAM

PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN 2017

13,31%

21,14%

33,56%

9,71%

22,43%

4,30%

44,60%

18,06%

10,05%

11,55%

6,59%

33,57% 31,77%

48,15%

0,00%

5,31%

38,47%

54,26%

44,58%

29,06%

63,73%

16,23%

28,49%

72,43%

50,58%

71,76%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Series1

Series2

TINGKAT KERAWANAN TPS DARI ASPEK KETERLIBATAN

PENYELENGGARA NEGARA DALAM PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA

TAHUN 2017

12,86% 12,11%

5,02%

6,99%

10,17%

2,05%

11,74%

9,35%

3,90%

5,98%

1,04% 2,62%

9,67%

29,28%

1,13%

3,38%

30,65%

37,52%

19,01%

13,96%

44,24%

19,25%

10,28%

44,86%

26,18%

37,29%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Series1

Series2

TINGKAT KERAWANAN TPS DARI ASPEK KEPATUHAN PROSEDUR

PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN 2017

5,02%

7,72%

13,01%

6,06%

10,26%

1,71%

5,16%

7,18%

2,13%

5,48%

18,72%

11,19%

13,44%

23,25%

0,64%

10,87% 10,19%

20,16% 18,83%

1,99%

26,29%

0,00%

6,59%

31,35%

45,91%

22,54%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Series1

Series2

KAJIAN

•Pemberkasan

•Klarifikasi

•Pengumpulan alat bukti

•Melakukan kajian

PLENO

1. Pelanggaran

adminitrasi pemilihan

2. Pelanggaran kode etik

pemilihan

3. Pelanggaran tindak

pidana Pemilihan

4. Sengketa Pemilihan

5. Pelanggaran terhadap

ketentuan peraturan

perundang-undangan

lainya

3 + 2 Hr

1X24

Jam

Dugaan Pidana

Pemilu

Unsur Sentra Gakumdu pengawas Pemilu, Kepolisan dan Kejaksaan telah terlibat

pada saat proses penerimaan laporan

Pelapor (laporan)

1. WNI yang mempiliki hak pilih pada pemilihan setempat 2. Pemantau Pemilihan

3. Peserta Pemilihan

Melapor Pengaw

as

Pemilu

Penyidik

Jaksa

Pengawa

s Pemilu

Mengisi

Form A1

memberikan

nomor Laporan dan memberikan

Surat Tanda Penerimaan

Laporan

Pelapor

rPelapor

Penyidik

Jaksa • Mengisi Format

kelengkapan • Indentifikasi

• Verifikasi

• Dan konsultasi

terhadap

Laporan/ Temuan

dugaan

pelanggaran

Penga

was

Pemilu

Penyidi

k

Jaksa

• Pembahasan ini dilakukan

dengan tujuan:

• Menemukan peristiwa

pidana pemilihan

• Mencari dan

mengumpulkan bukti

bukti

• Menentukan pasal

yang akan

disangkakan terhadap

peristiwa yang

dilaporkan

Pembahasan

Pertama Klarifikasi

Penga

was

Pemilu

Jaksa Penyidi

k

Klarifikasi

klarifikasi kepada Pelapor,

Terlapor, Saksi dan /atau

Ahli

Penga

was

Pemilu

Jaksa

Kajian

Kajian

Penyelidikan

Penyidik

Laporan

Hasil Penyelidikan

Penga

was

Pemilu

Penyidi

k

Jaksa

• untuk menentukan

Laporan/temuan apakah telah memenuhi unsur atau tidak

memenuhi unsur tindak pidana

pemilihan

• Pembahasan Kedua dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu dan wajib dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa untuk membahas

• Kajian pengawas Pemilu • Laporan Hasil Penyelidikan

Pembahasan Kedua Pleno

Pengaw

as

Pemilu

Diteruskan

Dihentikan

Disampaikan

kepada Pelapor

beserta alasan

Penerusan Laporan/temuan disertai dengan berkas

perkara:

1. Surat Pengantar

2. Surat Perintah Tugas

untuk melaksankanan

Penyidikan yang

dikeluarkan oleh

Pengawas Pemilihan

3. Daftar isi

4. Laporan/temuan

dugaan tindak pidana

pemilihan

5. Hasil kajian

6. Laporan hasil

penyelidikan

7. surat undangan

klarifikasi;

8. berita acara klarifikasi;

9. berita acara klarifikasi di

bawah sumpah;

10. berita acara

pembahasan pertama;

11. berita acara

pembahasan kedua;

12. daftar saksi dan/atau

ahli;

13. daftar terlapor;

14. daftar barang bukti;

15. barang bukti; dan

16. administrasi penyelidikan

Penyidi

k

Diteruskan

Penyidik Tindak Pidana

Pemilihan membuat

adminsitrasi penerimaan penerusan laporan/temuan

berupa:

1. Laporan Polisi dengan pelapor

yang telah melapor kepada

Pengawas Pemilihan; dan

2. Surat Tanda bukti

Laporan

Penyidikan

Permohonan

Diregistrasi

Keputusan

Mufakat Gugur Ditolak Dikabulkan

Sebagian

Dikabulkan

Seluruhnya

59 0 3 33 12 10

*Data per 30 Januari 2017

Permohonan di

Registrasi

PT.TUN

Permohonan

Tidak Diterima Dicabut Ditolak

Dikabulkan

Sebagian Seluruhnya

23 13 2 5 0 3

*Data per 30 Januari 2017

No. No. Registrasi PENGGUGAT TERGUGAT TANGGAL PUTUSAN AMAR PUTUSAN

1 570 K/TUN/PILKADA/2016 H.Darwis Moridu, DK KPU KAB. BOALEMO 4-Jan-17 Dikabulkan

2 571 K/TUN/PILKADA/2016 Drs. H. Rum Pagau, DK KPU KAB. BOALEMO 4-Jan-17 Ditolak

3 566 K/TUN/PILKADA/2016 Saifannur, S.SosKIP KAB. BIREUN

ACEH16-Dec-16 Dikabulkan

4 572 K/TUN/PILKADA/2016 Lukmanul HakimKIP KAB. ACEH

TAMIANG11-Jan-17 Dikabulkan

5 569 K/TUN/PILKADA/2016 Drs. H. Riswan KIP KAB. SIMEULUE 20-Dec-16 Ditolak

6 573 K/TUN/PILKADA/2016 H. Alfi Syahri, SH.MH KPU KAB. KAMPAR 11-Jan-17 Ditolak

7 574 K/TUN/PILKADA/2016 Ir. H. Henry KoestomoKPU KAB. BENGKULU

TENGAH11-Jan-17 Ditolak

8 575 K/TUN/PILKADA/2016 KPU KOTA JAYAPURA Dr. DRS. BENHUR

TOMI MANO, MM.,DK5-Jan-17 Ditolak