PROFIL KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA BARAT SEPTEMBER 2016

Jumlah penduduk miskin (Penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di

Papua Barat kondisi Maret 2016 sebesar 225,80 ribu jiwa (25.43 persen). Angka ini

mengalami penurunan pada September 2016 menjadi 223,60 ribu jiwa (24.88

persen) dan secara persentase mengalami penurunan sebesar 0,55 poin.

Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan dan daerah mengalami penurunan,

Maret 2016 tercatat jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 20,96 ribu jiwa

turun menjadi 20,11 ribu jiwa pada September 2016, dan di daerah pedesaan

tercatat jumlah penduduk miskin dari 204,85 ribu jiwa pada Maret 2016 turun

menjadi 203,49 ribu jiwa pada September 2016.

Garis Kemiskinan (GK) Papua Barat September 2016 sebesar 492.969 rupiah, yang

terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar 384.627 rupiah dan Garis

Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) sebesar 108.341 rupiah. Angka GK September

2016 mengalami peningkatan 3,79 persen dari kondisi Maret 2016 (474.967

rupiah) dan secara year on year meningkat sebesar 6,15 persen dari kondisi

September 2015 (465.348 rupiah).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2016 (6,28) mengalami penurunan

dari kondisi Maret 2016 (7,21) yang mengindikasikan ada perbaikan kondisi

ekonomi/ pendapatan perkapita dari penduduk miskin yang berpengaruh

langsung kepada penduduk miskin, sehingga pendapatan perkapita dari penduduk

miskin akan mulai bergerak mendekati garis kemiskinan (GK).

Hal yang sama juga terjadi untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September

2016 sebesar 2,23 yang mengalami perbaikan dari kondisi Maret 2016 (2,82). Hal

ini mengindikasikan bahwa pendapatan perkapita antar sesama penduduk miskin

semakin homogen dan merata.

No. 03/01/91 Th.XI, 3 Januari 2017

1. Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat

Secara umum, jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat turun

selama periode tahun 2009-2016. Setahun terakhir jumlah penduduk miskin di Provinsi

Papua Barat menurun dari 225,80 ribu jiwa pada Maret 2016 menjadi 223,60 ribu jiwa

pada September 2016. Secara persentase penduduk miskin pun turun sebesar 0,55 poin

persen dari 25,43 persen pada Maret 2016 menjadi 24,88 persen pada September 2016.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat

Maret 2009 — September 2016

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Grafik 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat

Maret 2009 – September 2016

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 492.969 yang dibangun dari GKM

sebesar Rp.384.627 dan GKNM Rp.108.341. GK September 2016 meningkat sebesar 3,79

persen dibandingkan GK kondisi Maret 2016. Dan secara y-o-y mengalami peningkatan

sebesar 5,94 persen dari GK September 2015.

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa selama periode September 2015 - September 2016

terjadi peningkatan GK baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Secara y-o-y

(September 2015 - September 2016 ) GK perkotaan mengalami peningkatan sebesar 6,18

persen sementara di perdesaan meningkat sebesar 5,19 persen dan secara keseluruhan

Papua Barat mengalami peningkatan GK dari September 2015 - September 2016 sebesar

5,94 persen.

Share komoditas makanan masih mendominasi dalam pembentukan garis kemiskinan di

Papua Barat. Kondisi September 2016 menunjukan bahwa 78,02 persen share GK-Makanan

terhadap GK dan share GK-Non Makanan 21,98 persen. Dominasi ini terjadi di daerah

perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, share GK-Makanan sebesar 72,91 persen, dan

daerah perdesaan sebesar 81,49 persen. (Lihat grafik-2).

2. Perubahan Garis Kemiskinan di Provinsi Papua Barat

Secara spasial kewilayahan selama tahun 2009–2016 persentase penduduk miskin daerah

perdesaan di Papua Barat mengalami penurunan. Kondisi Maret 2016, persentase

penduduk miskin di perdesaan sebanyak 204,85 ribu jiwa (37,48 persen) turun menjadi

203,49 ribu jiwa (37,33persen) pada September 2016.

Kondisi jumlah penduduk miskin daerah perkotaan juga mengalami penurunan. Persentase

penduduk miskin daerah perkotaan mencapai 5,69 persen pada September 2016. Angka

tersebut menurun sebesar 0,45 poin persen dari kondisi Maret 2016 yaitu sebesar 6,14

persen. (Lihat table 1)

Tabel 2. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Papua Barat, September 2015 - September 2016

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Komoditas makanan yang menjadi penyumbang share terbesar dalam pembentukan GK

baik di Kota maupun di Desa adalah beras dan rokok kretek filter. Share komoditas beras

terhadap pembentukan GK-Perkotaan sebesar 19,31 persen dan untuk perdesaan sebesar

20,71 persen.

Komoditas rokok kretek filter masuk dalam perhitungan komoditas makanan dengan share

terbesar kedua setelah beras. Data menyebutkan bahwa rokok banyak dikonsumsi oleh

masyarakat miskin sehingga masuk dalam perhitungan pembentukan GK. Selain itu

komoditas rokok juga masuk dalam perhitungan garis kemiskinan berdasarkan

Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP).

Di daerah perdesaan rata-rata penduduk miskin mengeluarkan 13,47 persen atau sekitar

Rp.64.700,- untuk membeli rokok, dan penduduk di daerah perkotaan mengeluarkan

sekitar 10,51 persen (Rp.53.400) untuk konsumsi rokok.

3. Share Komoditas Utama terhadap Garis Kemiskinan

Grafik 2. Share Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan terhadap Garis Kemiskinan, September 2016

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 3. Share komoditas Makanan dan Non Makanan dalam Pembentukan Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan, September 2016

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua Barat Menurut Daerah, September 2015 - September 2016

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman/P1 (seberapa besar jarak

rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) dan tingkat

keparahan/P2 (keragaman pengeluaran antar penduduk miskin) dari kemiskinan.

Selama periode Maret 2016 - September 2016 nilai P1 turun dari 7,21 pada Maret 2016

menjadi 6,28 pada September 2016. Penurunan juga terjadi pada nilai P2 dari 2,82 pada

Maret 2016 menjadi 2,23 pada September 2016.

Dilihat secara daerah kota-desa, kenaikan P1 dan P2 lebih besar terjadi di perdesaan yang

berarti bahwa kesenjangan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan.

Intevensi dan perbaikan program perlu diperhatikan khusus di daerah perdesaan.

Grafik 3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Maret 2009 – September 2016

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

4. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan yang digunakan ada dua macam

yaitu pendekatan mikro dan pendekatan makro.

Pendekatan mikro diperoleh dari pendataan secara lengkap (sensus),

sehingga didapatkan data mengenai penduduk miskin hingga ke individu.

Misalnya PSE05 (Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005) dan PPLS (Pendataan

Program Perlindungan Sosial) tahun 2008 dan 2011 yang menghasilkan database

penduduk miskin yang dijadikan dasar pemberian BLT atau BLSM. Karena besarnya

biaya yang diperlukan, pendekatan ini tidak dapat dilakukan setiap tahun.

Pendekatan makro diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

yaitu dengan mengambil sebagian sampel dari populasi yang ada kemudian

digunakan sebagai dasar estimasi untuk menggambarkan keadaan wilayah tersebut,

dengan demikian data yang dihasilkan adalah data agregat. Dengan pendekatan ini,

dapat dihitung Headcount Index (persentase penduduk miskin terhadap total

penduduk), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2). Kelebihan dari pendekatan ini adalah biayanya relatif lebih murah dan waktu

yang diperlukan untuk pengumpulan data lebih singkat, sehingga dapat dilakukan

tiap tahun dan dapat digunakan untuk memantau perkembangan kemiskinan

sampai tingkat kabupaten/kota.

Penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran per kapita per bulan di bawah

Garis Kemiskinan (GK). GK terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis

Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari

dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-

Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum

makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi

kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-

umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak

dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk

perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar

non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di

perdesaan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Jl. Sowi IV No. 99, Manokwari 98312 Telp (0986) 2702414

Info lebih lanjut hubungi :

Dedi Cahyono, SE, MA, MSE Cp : 0812 2721 488

MASADI Y K, S.ST

Cp : 0812 1061 9231