PROFIL KINERJA - kemkes.go.idpadk.kemkes.go.id/uploads/download/Profil_PADK_30... · kebijakan telah dihasilkan PADK mulai tahun 2016 hingga buku ini diterbitkan, baik dalam bentuk

PROFIL KINERJA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

PROFIL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN (PADK)

TIM BUKUPenasehat : Pretty Multihartina

Pengarah : Bambang Widodo, Mukti Eka Rahadian, Leny Evanita, Thafsin Alfarizi, Agung Romilian, Dian Kusumawardhani, Munir Wahyudi, Ahmad Muhidin, Eka Wijayanti

Penyusun : Dinanti Abadini, Martoyo Setiawan, Agustinus Eko Supriyanto,Tjuk Wibi Pratikto, Wempy Taulo, Wahyu Handayani, Yulia Fitri, Gamilah

Pahlawaty

Koordinator Teknis : Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Koleksi Foto : Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian KesehatanKatalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

PROFIL KINERJA

PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

vIIvI Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)

Sekapur Sirih

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Buku Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan dapat terselesaikan. Buku profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) dan juga ber-bagai kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga menjelang akhir 2019.

Pusat Analisis Determinan Kesehatan didirikan atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015. Penyusunan analisis kebijakan terkait berbagai determinan atau faktor penentu kesehatan merupakan kegiatan utama PADK. Berbagai dokumen analisis kebijakan telah dihasilkan PADK mulai tahun 2016 hingga buku ini diterbitkan, baik dalam bentuk policy brief, policy paper, telaah staf dan lainnya. Selain penyusunan dokumen analisis kebijakan, PADK juga melakukan pembentukan jejaring, advokasi kebijakan, penyusunan bahan Menteri Kesehatan dan pejabat tinggi pratama Kementerian Kesehatan dan menjadi bagian dari berbagai kegiatan Kementerian Kesehatan.

Kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PADK, saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerja sama baiknya. Tanpa bantuan berbagai pihak, kegiatan-kegiatan PADK tidak akan dapat terselenggara dan buku profil ini tidak akan dapat tersusun. PADK akan terus berupaya untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas kebijakan kesehatan untuk pembangunan kesehatan ke depan.

Jakarta, Desember 2019

Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

Pretty Multihartina, Ph.D

FOKUSKONSENTRASI

TEPAT SASARAN

1

SEKAPUR SIRIH vii

DAFTAR ISI 1

ORGANISASI 3A. Sejarah Singkat 3B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 4C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 7

SUMBER DAYA MANUSIA 9A. Menurut Jabatan 9B. Menurut Golongan 10C. Menurut Jenjang Pendidikan 11D. Profil Jabatan Fungsional di Lingkungan PADK 12

KEGIATAN-KEGIATAN PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 15A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Analisis 15B. Kegiatan dan Keluaran Pusat Analisis Determinan Kesehatan 2016 - 2019 16C. Advokasi Analisis Kebijakan 29D. Pembina Jabatan Fungsional Adminkes dan Analis Kebijakan

di Lingkungan Kemenkes 31E. EBA (Executive Brain Assessment) dan Pembinaan Revolusi Mental 33

DISEMINASI HASIL ANALISIS, KERJA SAMA DAN JEJARING 39 A. Website 39B. Dashboard 40C. SIMONTOK 40D. Pameran Hari Kesehatan Nasional 41E. Kerjasama dengan WHO 42F. Jejaring Penguatan Analisis Kebijakan 42

GALERI FOTO KEGIATAN PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 49

Daftar Isi

123

4

5

Organisasi 1Pusat Analisis Determinan Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Pusat Analisis Determinan Kesehatan atau yang dikenal dengan PADK ini lahir pada 18 Januari 2016. Awal mula PADK adalah Pusat Inteligensia Kesehatan, yang bergerak dalam ranah upaya peningkatan kesehatan inteligensia. Kesehatan inteligensia merupakan salah satu faktor determinan penentu kesehatan. Untuk lebih memperluas analisis faktor-faktor determinan kesehatan dibentuklah PADK dengan kesehatan inteligensia menjadi subbidang di dalamnya.

Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) mempunyai kedudukan di bawah dan ber-tanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Kepala PADK pertama adalah dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Inteligensia. Tahun 2018 kemudian dilantik Kepala PADK selanjutnya yaitu Pretty Multihartina, Ph.D yang menjabat hingga kini. Dalam perkembangannya, PADK selain melaksanakan analisis kebijakan kesehatan, juga melaksanakan berbagai tugas lain diantaranya sebagai instansi pembina jabatan fungsional teknis dan keterlibatan dalam penyiapan bahan pimpinan serta berbagai tim kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional.

A

SEJARAH SINGKAT

54 Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)

Organisasi Organisasi 1Pusat Analisis Determinan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis determinan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PADK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi yaitu:

Pretty Multihartina, Ph.D

Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

dr. Mukti Eka Rahadian, MARS

Kepala Bidang Analisis Lingkungan

Strategis

dr. Leny Evanita, MM

Kepala Bidang Analisis Perilaku &

Kesehatan Inteligensia

Bambang Widodo, SE, M.Sc

Kepala BagianTata Usaha

dr. ThafsinAlfarizi, M.Sc

Kasubbag Prgram & Evaluasi

dr. Agung Romilian, M.Kes

Kasubbag KepegawaianKeuangan &

Umum

Munir Wahyudi, SE, MM

Kasubbid AnalisisSosial Ekonomi

Eka Wijayanti, S.Psi

Kasubbid Analisis Kesehatan Inteligensia

dr. Dian Kusumawardhani,

MARS

Kasubbid Analisis Politik

Kesehatan

DR. Ahmad Muhidin, M.Psi

Kasubbid AnalisisPerilaku

B

STRUKTUR ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI

Penyusunan analisis politik kesehatan, analisis sosial ekonomi, analisis perilaku dan kesehatan inteligensia;1

Pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang analisis politik kesehatan, analisis sosial ekonomi, analisis perilaku dan kesehatan inteligensia; 2

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang analisis politik kesehatan, analisis sosial ekonomi, analisis perilaku dan kesehatan inteligensia;3

Koordinasi pelaksanaan revolusi mental di bidang kesehatan. 4

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.5

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 6

7Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)

Organisasi Organisasi

4

1

Sejak berdirinya PADK di tahun 2016, indikator kinerja PADK adalah hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan. Hasil analisis ini disusun dalam bentuk dokumen bahan kebijakan berupa policy paper. Pada dua tahun pertama, ditargetkan 9 (sembilan) dokumen hasil analisis. Tahun ketiga dan keempat target ditingkatkan menjadi 10 (sepuluh) dokumen hasil analisis. Secara umum sejak tahun 2016 hingga 2018, PADK mampu mencapai target indikator yang ditetapkan.

Program/Kegiatan

Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan

Sasaran

Kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan Analisis Determinan Kesehatan

Indikator RPJMN

2014 -2019

Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan

9 9 9 9101010

2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

Target

Target

Capaian

Capaian

Target

Program/ Kegiatan/

Output

Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan

Prioritas Nasional/

Prioritas KL

Prioritas Nasional

Indikator RPJMN

2020 -2024

Jumlah rancangan kebijakan determinan pembangunan kesehatan yang dihasilkan

444 4 4

2020 2021 2022 2023 2024

Target RPJMN 2020-2024

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019. Pada RPJMN 2020-2024 ke depan, PADK mencoba untuk meningkatkan kualitas indikator keberhasilan organisasi, yang semula berupa dokumen hasil analisis menjadi rancangan kebijakan. Setiap tahunnya ditargetkan 4 rancangan kebijakan yang dihasilkan berdasarkan analisis kebijakan yang dilakukan oleh PADK. Hal ini dilakukan mengingat semakin mendesaknya kebutuhan penyusunan kebijakan yang berbasis hasil analisis kajian, guna meningkatkan kualitas kinerja kebijakan pembangunan kesehatan. Program Analisis Determinan Kesehatan ini pun dimasukkan pada kategori Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 Bidang Kesehatan.

C

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Keterlibatan dalam Berbagai Kegiatan Lainnya

Pengarah Tim Seleksi Nusantara Sehat.

Pengampu Instansi Pembina Jabatan Fungsional (Jabfung) Administrator Kesehatan dan Unit Pembina Jabfung Analis Kebijakan.

1 11

Penanggung Jawab bidang Kesehatan pada Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental.

Ketua Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Pengembangan Wisata Kesehatan Indonesia. 5 15

Wakil Ketua Pokja Lansia Kementerian Kesehatan.

Koordinator National Legislation, Policy and Financing dalam Joint External Evaluation (JEE). 3 13

Sekretaris Kelompok Kerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Ketua Tim Perumus Revolusi Mental Bidang Kesehatan. 7 17

Koordinator Bidang Penguatan Kebijakan pada Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dalam Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri.

Ketua Pokja I Manajemen Perubahan Mental Aparatur Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2018-2019.

6 16

Pengarah Tim Seleksi Petugas Pendamping Kesehatan Haji.

Tim Penyusun Bahan Pimpinan Kementerian Kesehatan. 2 12

Terlibat dalam proses penyusunan regulasi Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Kesehatan.

Koordinator Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa untuk lingkungan Kementerian Kesehatan serta berkoor-dinasi dengan lintas kementerian/lembaga.

4 14

Ketua tim gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi kementerian kesehatan Indonesia

Penanggung Jawab Tim Nasional EBA (Executive Brain Assessment). 19

Policy committee Rapat Kerja Kesehatan Nasional dan Ministerial Meeting Global Health Security Agenda

Koordinator Pemetaan Potensi Integritas Pada Kolaborasi Integritas Nasional KPK dan KLOP (Kementerian, Lembaga, Organisasi BUMN, dan PEMDA).

8 18

Tim koordinasi kerjasama pengembangan poros kebijakan kementerian kesehatan.

Penanggung Jawab Tim Pengembangan Kesehatan Inteligensia Berbasis Siklus Hidup. 10 20

Penanggung Jawab Tim Nasional EBA (Executive Brain Assessment). 9

PRIORITY

2Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian penting dalam organisasi. SDM di Pusat Analisis Determinan Kesehatan adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga pegawai non-PNS. Pegawai Pusat Analisis Determinan Kesehatan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 berjumlah 58 orang.

STRUKTURAL

A

MENURUT JABATAN

ESELON II

ESELON III

1orang

3orang

ESELON IV6

orang

JUMLAH PEGAWAIMENURUT JABATAN

JFT AnalisisKebijakan

Ahli Utama 1orang

1orang

JFT Analisis KebijakanAhli Madya

JFT AdministratorKesehatan Madya 2

orang

4orang JFT Analisis

KebijakanAhli Muda

JFT PranataKomputerAhli Muda 1

orang

1orang

JFT Analisis KebijakanAhli Pertama

JFT AdministratorKesehatan Pertama 1

orang

11orang JFU Adminkes

JFU AnalisisKepegawaian 3

orang

1orang JFU Bendahara

JFU PenataLaporan Keuangan 3

orang

3orang JFU Perencana

JFU Sekretaris 1orang

2orang JFU Arsiparis

1orang

2orang JFU Prakom

JFU Analis BarangMilik Negara


2Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan golongan sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Pada tahun 2019, Pusat Analisis Determinan Kesehatan mengangkat sebagian pegawai Jabatan Fungsional Umum Adminkes menjadi Jabatan Fungsional Tertentu Adminkes dan Jabatan Fungsional Tertentu Analis Kebijakan.

IV/a15%

Jumlah PegawaiBerdasarkan

Golongan

III/b17%

IV/b6%

III/d25%

III/c31%

IV/e2%

III/a2%

IV/d2%

B

MENURUT GOLONGAN

Jumlah PegawaiBerdasarkanPendidikan

Sarjana54%

Magister34%

Doktor8%

Diploma 32%

SMA2%

Komposisi SDM di Pusat Analisis Determinan Kesehatan, paling banyak memiliki tingkat pendidikan S-1 (Strata 1), yaitu sebanyak 54%. Rinciannya dapat dilihat pada grafik berikut:

C

MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Pusat Analisis Determinan Kesehatan. Dengan proporsi SDM yang ada, dirasakan masih perlu peningkatan kualitas, terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan kegiatan di Pusat Analisis Determinan Kesehatan. Selain melalui peningkatan jenjang pendidikan formal, peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Di samping itu, kuantitas SDM perlu ditambah mengingat beban kerja di Pusat Analisis Determinan Kesehatan semakin meningkat.

12 Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)

2 Sumber Daya Manusia

Upaya peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) terus dilakukan. Salah satunya dengan penetapan Jabatan Fungsional Tertentu. Berikut adalah nama-nama pejabat fungsional tertentu di lingkungan PADK per tanggal 28 Oktober 2019:

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

drg. Widyawati, MQIH

drg. Wahyu Purnomo Wulan, MKM

Dr. dr. Tuti Aswani, M.Si

Sri Suryanto, SE

Subur Widodo, SKM, M.A.

Dhika Purnastyasih, S.Psi

Suliyani, SKM, M.Epid

Tjuk Wibi Pratikto, S.Kom

Dara Mitra Wismaningrum, SKM

JFT Analis Kebijakan Ahli Utama

JFT Analis Kebijakan Ahli Madya

JFT Administrator Kesehatan Madya

JFT Analis Kebijakan Ahli Muda

JFT Pranata Komputer Ahli Muda

JFT Analis Kebijakan Ahli Pertama

JFT Administrator Kesehatan Pertama Dyah Sari Utami, SKM

D

PROFIL JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PADK

Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis

Determinan Kesehatan 3A

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS

1Rapat

Persiapan

2ForumDialog

Kebijakan

3AsesmenLapangan

4Penyusunan

DrafAnalisis

5Finalisasi


Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan KesehatanKegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) 32. Rancang Bangun Pengembangan

Kesehatan Inteligensia

3. Analisis Membangun Revolusi MentalBidang Kesehatan

Rancang bangun pengembangan kesehatan inteligensiaadalah upaya optimalisasi kesehatan inteligensia denganpendekatan siklus hidup, berbasis neurosains dan budayalokal. Budaya lokal diutamakan guna memperoleh suatumodel layanan kesehatan inteligensi yang dapat terimple-mentasi di semua daerah yang ada di wilayah Indonesiaserta menghargai kearifan budaya masing-masing daerah.Sedangkan pendekatan siklus hidup yang dimaksud adalahpemberian layanan kesehatan inteligensi yang berkelanjutandari sejak janin sampai lanjut usia.

Tujuan analisis ini adalah tersusunnya pedoman implementasi Revolusi Mental di Bidang Kesehatan. Sasaran dari pedoman ini adalah Pejabat dan Pegawai Kementerian Kesehatan, serta sasaran tidak langsung adalah Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Pedoman Revolusi Mental Bidang Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi upaya perubahan mendasar dalam cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak yang diterjemahkan dalam perilaku dan perbuatan nyata keseharian dalam berbagai aspek pekerjaan bidang kesehatan yang pada akhirnya akan memberikan efek positif kepuasan layanan kesehatan pada masyarakat.

Upaya kesehatan inteligensia sudah dilakukan sejak tahun2008. Berangkat dari keyakinan, otak sehat dan produktifakan tercapai melalui kesehatan yang optimal pada tiaptahap siklus hidup sejak janin, bayi, balita, anak, remaja,dewasa dan lanjut usia, maka potret sukses dari 8 wilayahdi tanah air ini disebarkan. Dengan harapan bisa menumbuh-kan inspirasi sekaligus menambah keyakinan diri.

Sepuluh wilayah dari delapan provinsi yang dikunjungi adalah: Kota Ambon (Maluku); Balikpapan (Kalimantan Timur) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan); Palembang (Sumatera Selatan), Batam dan Bintan (Kepulauan Riau); Banda Aceh (Aceh), Cirebon (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan DKI Jakarta. Masing-masing wilayah ini memperlihatkan karakter yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan gaya pemerintahan yang dikembangkan.

Dalam upaya menghasilkan rancang bangun kesehatan inteligensi dengan pendekatan siklus hidup secara optimal diperlukan peran serta keluarga dan masyarakat serta kerjasama yang baik dan terintegratif dari semua pihak baik lintas program maupun lintas sektor terkait.

Rancang bangun ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang ingin menggunakan dan mengembangkan model layanan kesehatan inteligensia di daerahnya masing-masing.

1. Buku Potret Kesehatan Inteligensia Indonesia:dari Delapan Mata Angin

B

KEGIATAN DAN KELUARANPUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 2016 - 2019

Bagian ini akan mencoba memberikan gambaran beberapa kegiatan dan keluaran yang telah PADK lakukan pada periode tahun 2016 – 2019.


3Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan KesehatanKegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan

Pedoman Revolusi Mental bidang Kesehatan merumuskan pada aspek Integritas Revolusi Mental bidang Kesehatan menetapkan tagline Sehat Tanpa Korupsi dengan spirit Jaga Diri, Jaga Teman, Jaga Kemenkes. Pada aspek Etos Kerja menetapkan tagline Sehat Melayani dengan spirit Cepat, Tepat dan Bersahabat. Serta pada aspek Gotong Royong Revolusi Mental bidang Kesehatan membuat tagline Indonesia Sehat dengan Spirit Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk Indonesia Kuat.

Kegiatan Aksi Revolusi Mental Bidang Kesehatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu Identifikasi, Inisiasi, Sosialisasi, Internalisasi, dan Evaluasi. Quick wins utama Revolusi Mental Bidang Kesehatan adalah prioritas RS vertikal dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang Cepat, Tepat, dan Bersahabat.

4. Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan Penetapan Harga Obat

Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan Penetapan Harga Obat Hasil analisis menemukan bahwamasing‐masing stakeholder terkait penetapan harga obat belum konsisten melaksanakan tugas danfungsi dalam manajemen rantai perencanaan, pengadaan, dan distribusi obat sesuai timeline yang telahditetapkan. Pada sisi pengawasan, belum ada sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengendaliandan pengawasan seluruh rantai proses pengadaan, penyediaan, dan distribusi obat secara nasional.Rekomendasi yang kemudian disampaikan diantaranya adalah diperlukannya Rancangan KebutuhanObat (RKO) Nasional, perlu disusunnya Formularium Nasional (FORNAS) dan penyediaan obat sesuaiFornas di e-Katalog

5. Analisis Kebijakan Keberpihakan Dana Desa dalam Rangka MendukungProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) danGerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS)

Agar alokasi anggaran yang telah dikucurkan pemerintah secara besar ke Desa dapatberdaya guna optimal untuk pembangunan kesehatan, Pusat Analisis DeterminanKesehatan menyampaikan beberapa tinjauan pemanfaatan keberpihakan analisisDana Desa dalam mendorong Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga(PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS) dengan mengacu padaprinsip pembangunan kesehatan dan pemanfaatan dana desa. Sehingga dengan analisisini diperoleh gambaran peluang prioritas penggunaan Dana Desa dalam mendorongpembangunan kesehatan.

6. Analisis Kebijakan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Dalam Rangka RevolusiMental Pelayanan Kesehatan Haji 2017

Kementerian Kesehatan dalam mendukung kesehatan jemaah haji memiliki perananmenjalankan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dari negara untuk melayani kesehatanjemaah haji. Namun sekarang dengan adanya tuntutan pelayanan kesehatan hajiyang menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental, Kementerian Kesehatan memiliki peranandengan orientasi baru, yang tercantum dalam Permenkes RI nomor 15 tahun 2016tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji yaitu menjalankan amanah dari negara dalammelindungi hak-hak warga negara untuk istithaah (kemampuan) kesehatan pada setiaptahapan proses perjalanan ibadah haji.

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap asepk kesehatan Jemaah hajisejak persiapan keberangkatan sampai pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi untuk memberikan pelayanan kesehatanyang terbaik kepada jamaah haji, baik tantangan internal maupun eksternal. Tantanganinternal berupa peningkatan jumlah calon jamaah haji yang berisiko tinggi, ragam latarpendidikan, sosial, dan budaya. Tantangan eksternal berupa kondisi lingkungan ArabSaudi yang berbeda sangat bermakna (musim dingin, kelembapan rendah, kepadatanpopulasi jemaah). Kondisi tersebut dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan dankeselamatan jemaah haji Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih banyak penyelenggaraanpelayanan kesehatan belum menjamin istithaah kesehatan pada setiap tahapan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatandituntut menjalankan perannya dalam menjaminterwujudnya istithaah kesehatan jemaah dalampenyelenggaraan pelayanan kesehatan yangmengikuti prosedur secara bersama, cepat,tepat dan bersahabat. Jemaah haji/masyarakat(kelompok) juga berperan serta dalam mendukungterwujudnya istithaah kesehatan jemaah melaluikepesertaan JKN dan komitmen dalam masapembinaan kesehatan selama masa menunggukeberangkatan, masa perjalanan sampai kembalike tanah air. Perlunya sosialisasi pemahamanbersama dalam rangka orientasi baru dalammenjalankan ibadah haji dengan tertib istithaahkesehatan berdasarkan nilai-nilai revolusi mental.


Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan KesehatanKegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 37. Analisis Strategis Determinan Kesehatan

Pengendalian Faktor Risiko dan PenguatanFaktor Perlindungan pada Remajasebagai Upaya Preventif terhadapDisaster Demografi

Indonesia akan mendapatkan ‘bonus demografi’pada tahun 2030. Kemampuan usia produktifdalam menopang kehidupan penduduk usia tidakproduktif akan meningkatkan kesejahteraanpenduduk secara menyeluruh. Dengan kata lain,bonus demografi dapat dimanfaatkan denganbaik dan dapat mengantarkan Indonesia menjadinegara maju. Keberhasilan memanfaatkan bonusdemografi ini disebut sebagai dividen demografi.Sebaliknya bila usia produktif tidak dapat me-

nopang kehidupan penduduk usia tidak produktif maka akan terjadi disaster demografi dimana perekonomian negara akan jatuh dengan mening-

katnya jumlah pengangguran serta masalah sosial lainnya. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada penurunan status kesehatan penduduk.

Pembelajaran dapat dipetik dari 2 negara yang sedang mengalami bonus demografi, yaitu India dan Korea Selatan. Beberapa faktor dilihat menjadi penyebab berhasil dan tidak berhasilnya bonus demografi pada pembangunan negara. Populasi usia produktif yang akan menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia pada tahun 2030 adalah populasi yang lahir setelah tahun 1990 yang saat ini berada pada usia remaja. Dengan demikian, kualitas remaja saat ini akan menentukan apakah populasi usia produktif pada tahun 2030 dapat mengarahkan bonus demografi menjadi dividen demografi bagi Indonesia atau sebaliknya menjadikan Indonesia mengalami disaster demografi. Untuk itu perlu diidentifikasi faktor risiko dan faktor perlindungan bagi remaja dan mengkaji intervensi yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif terjadinya disaster demografi. Intervensi yang dilakukan haruslah mengarah kepada pengendalian terhadap faktor risiko dan penguatan terhadap faktor perlindungan pada remaja tersebut.

“Populasi usia produktif yang akan

menjadi ujung tombak pembangunan

Indonesia pada tahun 2030 adalah populasi

yang lahir setelah tahun 1990 yang

saat ini berada pada usia remaja.

8. Analisis Strategis Determinan Kesehatan Penyiapan Generasi UnggulMelalui Transformasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)

Ditinjau dari aspek legal, program UKS telah didukung oleh beberapa aturan hukum.UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan sekolahdiselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikanlain. UU ini juga mengamanatkan ketentuan mengenai kesehatan sekolah ditetapkandengan Peraturan Pemerintah. UKS/M juga menjadi mendapat perhatian dalamGerakan Masyarakat untuk hidup sehat (GERMAS). Salah satu bentuk operasional dariGERMAS adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Dengan demikian,UKS/M merupakan implementasi GERMAS di tingkat sekolah yang memerlukan upayatransformasi dan akselerasi sebagai perubahan mindset terhadap program UKS/Myang membutuhkan dukungan peran serta lintas sektor yang lebih banyak.

Dari aspek teknis, program UKS/M telah dilaksanakan melalui TRIAS UKS/M. Daripelaksanaan UKS/M melalui Trias UKS/M tersebut di atas, dapat terlihat bahwa masihbanyak peluang pengembangan (area for improvement) yang harus dilakukan untukpembentukan 9 faktor kecerdasan majemuk.

Dari aspek SDM, program UKS/M dengan Trias UKS/M yang selama ini telahdilaksanakan menempatkan petugas Pembina UKS/M dari Puskesmas sebagaipenanggung jawab dengan dibantu 1 (satu) atau 2 (dua) orang guru Pembina UKS/M.Pelibatan orang tua dalam Trias UKS/M belum optimal. Untuk melaksanakan programtransformasi dan akselerasi UKS/M dengan berbagai kegiatan yang tidak hanyamencakup kesehatan fisik saja, diperlukan perubahan mindset dan peran yang lebihbesar dari guru, orang tua murid, serta petugas pembina UKS/M dari Puskesmas.

Dari aspek pembiayaan, program transformasi dan akselerasi UKS/M memerlukandukungan sumber pembiayaan yang lebih banyak dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakantransformasi dan akselerasi UKS/M memiliki kegiatan yang lebih banyak dan mencakupbukan hanya aspek kesehatan fisik saja. Pembiayaan dapat dibebankan kepada berbagaikementerian/lembaga terkait yang berperan dalam kegiatan-kegiatan transformasiUKS/M.


3Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan KesehatanKegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)

9. Analisis ImplementasiStandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Pada era desentralisasi urusan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahanwajib yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahprovinsi/kabupaten/kota. Kesehatan termasuk salah satu dari enam UrusanPemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Terbitnya PP No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dimaknai sebagai tanggung jawabProvinsi maupun Kabupaten/Kota, memberikan amanah kepada kementerianpenyelenggara urusan pemerintah terkait untuk menyusun standar teknis pelaksanaanSPM. Peraturan Pemerintah ini maka secata otomatis menggantikan PermenkesNo. 43/ 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terdiridari 12 layanan. Maka penyusunan ulang standar teknis menjadi sesuatu yang penting,agar standar dapat dilaksanakan dengan baik di semua daerah.

PP Nomor 2/2018 pasal 20 (1) mengamanatkan apabila kepala daerah tidakmelaksanakan SPM maka dapat dikenakan sanksi administratif, dimana hal inidapat berpotensi munculnya gugatan dari kepala daerah kepada KementerianKesehatan selaku penanggung jawab SPM Bidang Kesehatan. Hal inilah yangmenjadi dasar penyesuaian serta penyusunan ulang standar teknis dari PermenkesNo. 43/2016 sebagai dasar bagi daerah untuk melaksanakan standar pelayananminimal. Penyusunan standar teknis ini mendesak untuk segera dilaksanakan karenaberagamnya kondisi kemampuan sumber daya pemerintah daerah baik dari sisipembiayaan, sumber daya manusia maupun dari aspek regulasi atapun determinanlainnya tersebut maka diperlukan analisis kesiapan daerah khususnya kabupaten/kota.

Asesmen lapangan kesiapan pelaksanaan SPM bidang kesehatam dilakukan di ProvinsiJawa Tengah. hasil analisis data capaian indikator SPM bidang kesehatan kabupaten/kota di lingkungan Propinsi Jawa Tengah menunjukkan tidak ada satupun kabupaten/kota yang mampu mencapai target 100% untuk seluruh layanan dalam SPM BK, palingbanyak hanya 8 layanan (66,7% dari total layanan SPM BK) yang dapat dilaksanakan100% oleh kabupaten/kota (hanya Kab. Temanggung). Sementara 31 kabupaten/kota(89%) capaiannya kurang dari 50% layanan (kurang dari 6 layanan yang dapat terpenuhi100%).

Hal ini sungguh disayangkan. Beberapa rekomendasi disampaikan PADK berdasarkan analisis kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan, diantaranya:

Perlu ada regulasi yang mendukung pelaksanaan SPM secara terpadu yang harus masuk dalam APBD Provinsi, kabupaten, kota. 1Perlu adanya harmonisasi dengan beberapa regulasi seperti RPP Pembiayaan Kesehatan, Juknis DAK Fisik Non Fisik T.A 2020, Revisi Permenkes 75/2014 tentang Puskesmas, Revisi Permenkes 56/2014 tentang RS, Revisi PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah.2Sebaiknya dicantumkan tahapan pelaksanakan, karena ditingkat daerah mind set belum berubah.3Diperlukan dukungan penelitian untuk mengidentifikasi hubungan antara pencapaian target jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan dengan target pencapaian Indikator PIS PK.4

Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

Usulan penyesuaian definisi operasional dan mekanisme penghitungan sasaran dan target SPM yang terdapat dalam Permenkes 43/ 2016 tentang:1Penetapan perhitungan target Jenis Pelayanan Dasar 1: Denominator target Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan T1 – T10 perlu ditetapkan yaitu jumlah ibu hamil Trimester 3. 2Dipertimbangkan agar penilaian capaian target 100% menggunakan range capaian misal 90% - 100% maka dianggap sudah mencapai 100% atau menggunakan tahapan dalam mencapai 100%.3Memperkuat sistem informasi untuk memudahkan pelaporan dan analisis data implementasi dan evaluasi SPM Bidang Kesehatan.4Memperkuat pelaksanaan PISPK dan GERMAS untuk membantu implementasi SPM.5

Rekomendasi Teknis

25Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)24 Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)

3 Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) 3

Mempercepat akreditasi puskesmas dan FKTP lain diluar puskesmas termasuk swasta untuk dipersiapkan sebagai fasilitas pelayanan pasien JKN pada tahun 2020.1Mempercepat upaya pemenuhan SDM Kesehatan khususnya di wilayah timur Indonesia pada tahun 2020.2Memenuhi sarana prasarana puskesmas sesuai standar pada tahun 2020.3

Rekomendasi Sumber Daya

Rekomendasi Pembiayaan

Pengarusutamaan pemanfaatan DAK Fisik dan Non fisik untuk membantu pemenuhan sumber daya pelaksanaan SPM pada tahun 2020.1Perlunya regulasi yang mengatur akun khusus untuk SPM agar memudahkan dalam pencantuman anggaran pembiayaan tahun 2019 agar Pemda dapat menghitung besaran proporsional kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan.2

10. Analisis dan Proyeksi Pembangunan Kesehatan 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalahtahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007.RPJMN 2020 – 2024 ini nantinya juga akan menjadi acuan dalam penyusunanRencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2020 – 2024. Sebagai langkah awalpenyusunan RPJMN dan juga Renstra K/L diperlukan suatu background study untukdapat mengetahui gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan 2015-2019,mengidentifikasi isu-isu strategis, isu determinan pembangunan kesehatan sertarancangan sasaran pokok setiap isu strategis, merancang arah kebijakan dan strategipercepatan pembangunan kesehatan tahun 2020 - 2024.

11. Analisis KLB Difteri

Akhir tahun 2017 telah terjadi KLB Difteri di Indonesia. Kondisi ini pun menjadi isukesehatan yang perlu penanganan cepat dan khusus agar tidak kembali terjadi. Kasusdifteri terbanyak terjadi pada golongan usia 5-9 tahun, yang merupakan usia anakprasekolah dan sekolah dasar. Berdasarkan data cakupan imunisasi anak sekolahkelas 1, cakupannya telah mencapai di atas 90% dan telah mencapai target yangingin dicapai Kementerian Kesehatan dalam Renstra Kemenkes 2015-2019. Hal inimenunjukkan rendahnya kualitas vaksin yang masuk ke dalam tubuh merupakan salahsatu faktor penyebab terjadinya KLB.

Perlunya penguatan regulasi di daerah terkait upaya pengendalian dan pencegahan difteri1

Perlunya inisiasi perbaikan UU Wabah dan inisiasi penyusunan UU KLB. 2

Perlu adanya regulasi tentang definisi penetapan KLB apakah berdasarkan wilayah Provinsi/kabupaten/kota, sehingga penetapan pelaksanaan ORI akan dapat disesuaikan dengan penetapan daerah KLB.3Perlunya penguatan penyelidikan epidemiologi dan surveilans difteri, tata laksana penderita (deteksi, pengobatan, isolasi), menangani kesenjangan imunisasi di bawah 18 tahun, pencapaian cakupan imunisasi rutin hingga 100%, serta pemberian penyuluhan atau KIE, dalam upaya penanggulangan KLB difteri.

4

Beberapa rekomendasi kemudian dirumuskan diantaranya:


3Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan

12. Analisis Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pencapaian Pembangunan Kesehatan

Pada akhir tahun 2017 Presiden telah memerintahkan agar program pemanfaatandana desa dan program-program kementerian lain yang dikucurkan ke daerah/desadilakukan dengan model padat karya/cash for work, dan swakelola, sehingga dapatmenciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, baik di desa maupun di daerahdan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya.

Dalam pelaksanaan program padat karya ini, Kementerian Kesehatan perlu merumus-kan mekanisme pelaksanaan padat karya untuk anggaran 2018 sesuai siklusperencanaan dan anggaran, SDM ditingkat daerah/desa, mulai dari perencanaanuntuk mengusulkan dan mengintegrasikan perencanaan dengan dana bersumberDana Desa dan Dana Sektor dan mengembangkan di desa sesuai dengan kearifanlokal, metode evaluasi dan instrumen efektifitas program serta antisipasi kemungkinanpenyimpangan terburuk.

13. Analisis Kebijakan Optimasi Program dan Pelayanan Kesehatan bagiPenyandang Disabilitas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang bangkit pertumbuhan ekonominyadengan masyarakat kelas menengah keatas terus berjuang untuk bisa mencapaisebuah pembangunan yang merata. Akan tetapi sayangnya, hak dan kesempatan bagimereka yang terpinggirkan termasuk penyandang disabilitas, masih kurang mendapatperhatian serta masih ada diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas diIndonesia. Penyandang disabilitas masih dianggap sebagai warga kedua yang dianggaptidak mampu melakukan apapun dan hanya pantas dikasihani padahal mereka memilikikemampuan yang bisa ditingkatkan kesehatannya sehingga menjadi manusia mandiri,sehat dan cerdas.

Optimasi program dan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, khususnya diFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dirasa perlu dikaji lebih lanjut.

Kesimpulan hasil kajian program

dan pelayanan kesehatan bagi

penyandang disabilitas

Pemerintah Daerah diharapkan menerbitkan PERDA sebagai turunan UUD No 8/2016 tentang Penyandang disabilitas.

1

Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi dengan Lintas Program, Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah untuk pelayanan kesehatan disabilitas di puskesmas sesuai kebijakan Disabilitas.

2

Meningkatkan profesionalisme petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan primer (Puskesmas) kepada penyandang disabilitas.

3Pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas juga dilakukan melalui kunjungan rumah untuk menjaring data, kondisi kesehatan sekaligus melakukan intervensi dan tindak lanjut kondisi penyandang disabilitas.

4

Mendukung dan mendorong percepatan kebijakan desentralisasi dalam ratifikasi Konvensi Hak hak Penyandang Disabilitas dan penerbitan regulasi yang memberikan perlindungan kepada hak penyandang cacat dengan mempertimbangkan keunikan nilai sosial budaya daerah setempat.

6

Pemenuhan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus terpadu) dan Mandiri bagi penyandang disabilitas.

7

Meningkatkan kapasitas melalui pelatihan terhadap tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer (Puskesmas), menitikberatkan pada deteksi dini, dan konseling kesehatan dasar sebagai prioritas utama, penanganan dan pengobatan tepat guna bagi penyandang disabilitas.

5


Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan KesehatanKegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 314. Digital Health Analysis

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkauberbasis sistem elektronik memerlukan urgensi penyusunan kebijakan dan regulasitentang pelayanan kesehatan berbasis system elektronik di Indonesia. Meningkatnyatren jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 2016-2018, menunjukkan bahwakemajuan yang terjadi di bidang teknologi informatika ini telah digunakan oleh sebagianbesar penduduk dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan perkembanganteknologi ini juga menyebabkan berbagai industri dan sektorbisnis melakukan inovasidalam menyediakan pelayanan kesehatan berbasis elektronik atau digital. Salahsatunya adalah menciptakan aplikasi dalam bidang kesehatan yang menyediakanberbagai fitur pelayanan kesehatan, seperti konsultasi dokter, pemberian resep obat,pembelian dan pengantaran obat, request pemeriksaan laboratorium, akses pelayananhomecare, dan berbagai fitur pelayanan kesehatan lainnya. Namun, sangat dibutuhkanperlindungan terhadap user/konsumen dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.Saat ini pemerintah belum memiliki payung hukum yang memadai. Jika regulasi tidakmemadai, maka keselamatan pasien dan perlindungan konsumen kesehatan tidakdapat dijamin. Pemerintah berkewajiban menjamin pelayanan kesehatan berkualitasdan aman di era Revolusi Industri 4.0 ini untuk melindungi masyarakat. Diperlukanrevisi dan beberapa kebijakan baru.

C

ADvOKASI ANALISIS KEBIJAKAN

Kegiatan advokasi hasil analisis kebijakan merupakan tahap lanjutan dalam rangka penguatan implementasi hasil rekomendasi kebijakan dari analisis yang dilakukan oleh PADK. Salah satu advokasi yang telah dilakukan PADK adalah advokasi terkait penyusunan katalog Wisata Kesehatan dengan Kementerian Pariwisata. Advokasi dilakukan sesuai dengan subgugus tugas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Hasil dari advokasi yang dilakukan pada setiap subgugus tugas akan menjadi bahan penyusunan Roadmap Pariwisata Kesehatan Indonesia.

Advokasi lain yang dilakukan adalah Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Adiksi Pornografi dalam kerangka GTP3 (Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi). Terkait dengan semakin meningkatnya bahaya pornografi dan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 telah membentuk GTP3 untuk mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi lintas sektor dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan pornografi.

Pada tahun 2016, Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari GTP3 melalui PADK telah melakukan Analisis Dampak Adiksi Pornografi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Kebijakan Kesehatan dengan salah satu hasil rekomendasi kebijakan yaitu mendorong pelaksanaan deteksi dini adiksi pornografi pada anak usia sekolah sebagai bagian upaya preventif dan promotif.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2017, PADK melakukan advokasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan organisasi profesi kesehatan untuk menyiapkan instrumen untuk deteksi dini keterpaparan pornografi pada anak usia sekolah. Sejalan dengan itu, PADK bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor dalam lingkup GTP3 pada tahun 2017 telah menyusun Kurikulum Pelatihan Deteksi Dini Keterpaparan Konten Pornografi terhadap Anak Usia 12 - 18 Tahun dengan Pendekatan Keluarga bagi SDM Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan penyusunan modulnya pada tahun 2018. Kurikulum dan modul tersebut akan digunakan untuk menyiapkan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam melakukan deteksi dini keterpaparan konten pornografi dan konselingnya dengan pendekatan keluarga.


Jawa BaratDaerah Istimewa YogyakartaJawa TengahDKI JakartaBantenJawa Timur

3Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan KesehatanKegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan

Dalam perencanaan program ke depan, substansi dan instrumen penilaian keterpaparan konten pornografi tersebut akan menjadi bagian dari program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Akan disiapkan juga kebijakan penanganan dan rehabilitasi anak-remaja yang terindikasi adiksi ringan dan berat oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (Dit. P2MKJN) bekerja sama dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.

D

PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL ADMINKES DAN ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN KEMENKES

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pusat Analisis Determinan Kesehatan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 menjadi unit pembina Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan yaitu Administrator Kesehatan (Adminkes) dan Analis Kebijakan.

Adapun untuk sebaran pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Administrator Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga lainnya yang terdata dan terlaporkan sebanyak 30 orang. Adapun sebaran di tiap provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Nanggroe Aceh Darussalam 151

30

75

14

2

10

97

Sumatera Utara

1438

0

0

23

Sumatera Barat

Riau

Kepulauan Riau

Bangka Belitung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Lampung

Jawa Barat

D.I.Yogyakarta

Jawa Tengah

D.K.IJakarta

Banten

Jawa Timur

32 Bali

12

NTB

13 NTT

1

0

23

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

18

51144

310

SulawesiUtara

SulawesiTengah

SulawesiBarat

SulawesiTenggara

Gorontalo

93

Maluku Utara

25

Maluku

20

Papua Barat

46

Papua

53

0

250

SulawesiSelatan

9Kalimantan Timur

0

Jambi

9Kalimantan Utara

0

63

33Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)32 Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)

3 Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 3Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)

Sedangkan sebaran Jabatan Fungsional Tertentu Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

E

EBA (EXECUTIVE BRAIN ASSESSMENT) DAN PEMBINAAN REvOLUSI MENTAL

Executive Brain Assessment (EBA) adalah sebuah tes identifikasi potensi otak individu yang mendasari kapasitas SDM dan kepemimpinan seseorang dalam aktivitasnya di organisasi. Penilaian EBA bertujuan untuk menggali potensi pegawai secara individual melalui identifikasi kemampuan eksekutif otak yang berkaitan dengan kapabilitas dan integritas individu dalam pekerjaan. Hasil penilaian ini secara sistematis dapat memberikan “potret” kekuatan sumber daya manusia bagi organisasi, untuk memberikan dasar yang kuat dalam menyusun dan mengevaluasi langkah-langkah strategis membangun organisasi.

Executive Brain Assessment (EBA) adalah sebuah tes identifikasi potensi otak individu yang mendasari kapasitas SDM dan kepemimpinan seseorang dalam aktivitasnya di organisasi. Penilaian EBA bertujuan untuk menggali potensi pegawai secara individual melalui identifikasi kemampuan eksekutif otak yang berkaitan dengan kapabilitas dan integritas individu dalam pekerjaan. Hasil penilaian ini secara sistematis dapat memberikan “potret” kekuatan sumber daya manusia bagi organisasi, untuk memberikan dasar yang kuat dalam menyusun dan mengevaluasi langkah-langkah strategis membangun organisasi.

Hasil pemeriksaan EBA juga menjadi dasar upaya peningkatan kemampuan eksekutif otak yang berhubungan langsung dengan kapabilitas dan integritas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan dan kepemimpinan individu dalam mencapai tujuan organisasi dengan internalisasi Revolusi Mental bidang kesehatan. Upaya ini menggunakan konsep Human Executive Brain Assessment and Development (HEBAD) yaitu intervensi yang dilakukan terhadap peningkatan kapabilitas dan integritas individu berdasarkan kebutuhan pemenuhan kesenjangan antara profil potensi otak individu yang terukur sebagai profil otak individu dengan tuntutan dan beban pekerjaan yang diidentifikasi sebagai profil otak jabatan. Pemenuhan kecocokan antara profil potensi otak individu dengan profil otak jabatan merupakan upaya pencapaian peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengembangan SDM di RS vertikal yang telah melakukan kegiatan pemeriksaan EBA dapat digunakan sebagai dasar merencanakan peningkatan kapabilitas dalam bentuk capacity building (peningkatan kapasitas) melalui internalisasi Revolusi Mental bidang kesehatan.

1Mensosialisasikan kebijakan Jabatan fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan

7Melakukan pemutakhiran data jabatan fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan jabatan fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan

2 Mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional yang menjadi binaannya

8 Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan tembusan instansi pembina jabatan fungsional terkait

3 Melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang jadi binaannya

9 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional yang menjadi binaannya

4Menetapkan tim penilaian jabatan fungsional yang menjadi binaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

10 Melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya.

5Melakukan pembinaan terhadap tim penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya

6Mengusulkan peserta uji kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya

Tugas Pusat Analisis Determinan Kesehatan sebagai unit pembina adalah:

SALAM REvOLUSI MENTALBidang Kesehatan

CEPAT!TEPAT! BERSAHABAT!

1 T Minimal 1 Pekerjaan Tuntas setiap hari

2 K Minimal 2 kebaikan setiap hari

3 S Senyum, Sapa, Salam

4 M Hadir Empat Menit Sebelum Kegiatan dimulai

5 R Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin

5 Budaya Kerja Harian Kementerian Kesehatan

CEPAT TEPAT BERSAHABAT

Kedua tangan mengarahke depan di atas dada

Kedua tangan mengangkatjempol di atas dada

Kedua tangan memelukke arah depan


Kegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan KesehatanKegiatan-Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 3

1 RSUP Persahabatan

2 RSUP Fatmawati

3 RSUP Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita

4 RSUP Anak & Bunda Harapan Kita

5 RSUP Ketergantungan Obat

6 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan

7 RS Pusat Otak Nasional

8 RS Dr. Sintanala

9 RS Dr. H Marzoeki Mahdi

10 RS Paru Dr. Ario Wirawan

11 RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

12 RSUP Dr. Sardjito

13 RSUP Ratotok Buyat

Berikut merupakan rumah sakit vertikal yang dibina Pusat Analisis Determinan Kesehatan sejak tahun 2017 hingga 2019 terkait pembinaan revolusi mental bidang kesehatan:

2017

1 RSUP Sanglah

2 RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat

3 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandow

4 RSUP Dr. M Hoesin

5 RSJ Prof. Dr. Soeroyo

6 RSO Dr. Soeharso

7 RSPI Prof. Dr. dr. Sulianti Saroso

8 RSUP dr. CiptoMangunkusumo

9 RSUP Karyadi

10 RSM Cicendo

1 RS Stroka Nasional

2 RSUP Dr. H. Adam Malik

3 RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

4 RS Kanker Dharmais

5 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro

6 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

7 RSUP Hasan Sadikin

8 RS Kusta Dr. Riva’i Abdullah

9 RSUP Dr. WahidinSudiro Husodo

10 RSUP Dr. M. Djamil

2018 2019

4Diseminasi Hasil Analisis, Kerja Sama dan Jejaring

Website PADK merupakan salah satu media diseminasi informasi mengenai kegiatan hasil kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan. Saat ini website PADK dapat diakses di http://www.padk.kemkes.go.id/. Pada website ini dapat diakses gambaran profil organisasi PADK, berbagai hasil analisis, jadwal kegiatan dan berbagai informasi kesehatan lainnya. Ke depan akan dilakukan integrasi dengan sistem informasi lintas program di lingkungan Kementerian Kesehatan agar dapat melakukan pertukaran data serta menampilkan data lintas program di Kementerian Kesehatan. Pada tahap lanjutan akan terintegrasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

A

WEBSITE


Diseminasi Hasil Analisis, Kerja Sama dan Jejaring 4Diseminasi Hasil Analisis, Kerja Sama dan Jejaring

Dashboad PADK merupakan upaya integrasi data hasil analisis kebijakan dan berbagai kegiatan PADK lainnya. Ke depan dashboard ini juga akan dikembangkan untuk dapat berintegrasi dengan portal Poros Kebijakan yang digagas bersama dengan Badan Litbang Kesehatan dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Analisis Determinan Kesehatan maka diadakan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Target Operasional Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan.

Aplikasi tersebut berisikan semua output jejaring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam waktu tertentu (setahun pelaksanaan kegiatan), termasuk didalamnya memuat data dan informasi anggaran, realisasi dan laporan kegiatan serta jadwal pelaksanaan kegiatan.

Aplikasi dibuat sebagai upaya dalam rangka pimpinan mengontrol sekaligus mengevaluasi jalannya pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana dan target serta kendala sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Aplikasi dibangun dengan berbasis web dan android untuk memudahkan pimpinan mengambil keputusan secara cepat dan real time. SIMONTOK akan diterapkan untuk mendukung aspek teknis, aspek manajerial dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

B

DASHBOARD

C

SIMONTOK(SISTEM INFORMASI MONITORING TARGET OPERASIONAL KEGIATAN)

Setiap tahunnya Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Pameran Pembangunan Kesehatan sebagai bagian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional. PADK berpartisipasi dalam pameran tersebut tiap tahunnya untuk mendiseminasikan berbagai hasil kegiatan dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh PADK.

D

PAMERAN HARI KESEHATAN NASIONAL

4342 Profil Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK)

4Diseminasi Hasil Analisis, Kerja Sama dan JejaringDiseminasi Hasil Analisis, Kerja Sama dan Jejaring

Kerja sama dengan WHO dilakukan terkait Penguatan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan hasil analisis mengenai Implementasi Sistem Kesehatan Nasional di daerah, guna memberikan rekomendasi yang mengedepankan solusi tentang arah dan langkah-langkah pelaksanaan desentralisasi kesehatan guna mempercepat pencapaian sasaran dan target pembangunan kesehatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mempersiapkan dokumen analisis politik strategis determinan kesehatan tentang gambaran dan analisis Implementasi Sistem Kesehatan Nasional yang dilihat dari berbagai dimensi sudut pandang diantaranya dimensi politik, hukum, fungsi, peran dan kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimensi kebijakan, dimensi sumber daya, dimensi manajemen, dimensi pembiayaan, dimensi tujuan dan sasaran strategis serta dampaknya terhadap pencapaian target dan indikator pembangunan kesehatan di Indonesia. Pembiayaan untuk pelaksanaan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan bersumber pada dana hibah WHO Biennium 2018-2019.

Sebagai bentuk upaya penguatan analisis kebijakan, diperlukan suatu jejaring yang dapat meningkatkan peluang implementasi dari rekomendasi kebijakan yang dirumuskan dari hasil analisis PADK. Sejak tahun 2016, beberapa jejaring analisis kebijakan telah dilakukan oleh PADK seperti jejaring Pariwisata Kesehatan dan Joint External Evaluation (JEE) terkait International Health Regulation (IHR). Dalam upaya penguatan jejaring ini, PADK juga menetapkan Tim Asistensi Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang diharapkan dapat memperkuat jejaring dan kerja sama PADK dengan berbagai pihak.

1. Jejaring Pariwisata KesehatanSehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2017 tentangKoordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan bahwa salah satuanggota Tim Koordinasi Kepariwisataan adalah Menteri Kesehatan. Tim berfungsimelakukan upaya strategis guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baikperencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, programdan kegiatan penyelenggaran kepariwisataan. Menindaklanjuti MoU dan Perjanjian

E

KERJASAMA DENGAN WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)

F

JEJARING PENGUATAN ANALISIS KEBIJAKAN

Kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pariwisata pada tahun 2018 Pusat Analisis Determinan Kesehatan melakukan Pembentukan Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Pengembangan Wisata Kesehatan. Tim ini bertugas untuk menyusun dan mensosialisasikan Regulasi Wisata Kesehatan; menyusun Road Map dan Rencana Aksi Pengembangan Wisata Kesehatan, termasuk Peningkatan Rangking Travel and Tourism Competitive Index (TTCI) bidang Kesehatan; membangun Jejaring dengan kemitraan dengan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintahan dan Media guna Pengembangan Wisata Kesehatan; memfasilitasi Pembentukan Badan/Konsorsium Wisata Kesehatan; mengidentifikasi permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi kepada pemangku kepentingan terkait.

2. Joint External Evaluation: International Health RegulationPelaksanaan Joint External Evaluation (JEE) pada 2017 lalu mengamanatkan rekomendasiupaya peningkatan kapasitas negara dalam implementasi IHR. Khusus pada bidangNational Legislation, Policy, and Financing. Rekomendasi aksinya adalah:a. Mempertimbangkan keputusan bersama lintas kementerian koordinasi untuk

mem-formalkan koordinasi antara focal point dan mencakup semua pemangkukepentingan IHR yang terkait.

b. Melakukan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhanakan kebijakan baru; meninjau kebijakan yang ada untuk melihat kesenjangan/gapdan potensi konflik; menyelaraskan dan mengembangkan strategi untuk implementasikebijakan di seluruh kementrian/lembaga/institusi terkait.

c. Bekerja dengan kementrian dan pemangku kepentingan utama, menyusun dan meng- implementasikan rencana advokasi untuk berbagai peraturan perundang-undangan

menyangkut ketahanan kesehatan global sesuai dengan IHR (2005).d. Mendokumentasikan dan mempublikasikan pengaturan administratif dan kebijakan

dari berbagai sektor, untuk mendorong kolaborasi lintas sektoral.


4Diseminasi Hasil Analisis, Kerja Sama dan JejaringDiseminasi Hasil Analisis, Kerja Sama dan Jejaring

Saat ini sedang disusun milestone dan National Action Plan untuk bidang National Legislation, Policy, and Financing. Khusus untuk indikator financing, sedang dikembangkan Health Security Financing Assessment Tool (HSFAT) sebagai salah satu tools yang dapat digunakan untuk melengkapi penilaian JEE bekerja sama dengan World Bank. Tujuan dari implementasi Health Security Financing Assessment Tool adalah mengembangkan sistem pembiayaan nasional yang dapat berfungsi untuk kesiapsiagaan nasional dengan memperkuat sistem pembiayaan dalam mendukung keamanan kesehatan nasional, sehingga sistem dapat berfungsi dengan baik terutama jika terjadi kedaruratan.

Tim Asistensi Analisis Kebijakan Pembangunan KesehatanTim Asistensi Analisis Kebijakan Pembangunan Kesehatan dibentuk dalam rangka men-dukung pelaksanaan kegiatan analisis determinan kesehatan. Tim ini bertugas melakukan pendampingan penyusunan dokumen analisis kebijakan. Sebagai pengarah adalah Bapak Sekretaris Jenderal, Ketua adalah dr. Harmein Harun, M.Sc, anggota Dr. dr. Widyastuti, MPH, Drs. Teguh Budi Santoso, M.Si, Dr.dr.R. Hapsara Habib Rachmat, DPH, dr. Donald Pardede, MPPM, Drs. Doso Widigdo, M.M, Dr. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes. SK Tim Asistensi terlampir.

BEST ANALYSIS

POLICYFOR

Galeri Foto Kegiatan

Pusat Analisis Determinan Kesehatan

PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN SEKETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2019

Documents

PROFIL KINERJA - kemkes.go.idpadk.kemkes.go.id/uploads/download/Profil_PADK_30... · kebijakan telah dihasilkan PADK mulai tahun 2016 hingga buku ini diterbitkan, baik dalam bentuk