61
PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA BARAT Oleh: Ahmad Handiman Romdony (Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat

PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA KANWIL …jabar.kemenag.go.id/rakerwil2018/assets/uploads/berkas/2525f-kbag... · Melakukan Kegiatan Pendampingan Laporan Keuangan berdasarkan

  • Upload
    ngodieu

  • View
    257

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA

KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA BARAT Oleh:

Ahmad Handiman Romdony

(Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat

PELAKSANAAN:

Dilaksanakannya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dan BMN secara intern maupun lintas instansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan SOP yang berlaku;

Melakukan Pembinaan dalam penyajian Laporan Keuangan antar Satker di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang berlaku;

Melakukan Kegiatan Pendampingan Laporan Keuangan berdasarkan SAIBA pada Tk. Kemenag Kab/Kota, bertujuan menyamakan saldo awal / Semester antara SAIBA, E-rekon dan SIMAK BMN pada Satker - Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;

KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:

Dalam menghadapi akhir Tahun anggaran, diperlukannya penguatan koordinasi antar pengelola kegiatan pada bidang teknis terkait pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun;

Keterbatasan anggaran sehingga tidak semua Satker dapat diundang secara bersamaan untuk melakukan penyamaan saldo awal / Semester antara SAIBA, E-Rekon maupun SIMAK BMN;

Penggabungan seluruh Satker MIN (Madarasah Ibtidaiyah Negeri) di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat Tahun 2018 menimbulkan adanya pengalihan Asset BMN satker MIN ke Satker Kemenag Kab/Kota memerlukan waktu dan perlu ditindaklanjuti segera;

Perubahan Nomenklatur Satker Madarasah di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.

PELAKSANAAN:

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Jabatan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) angkatan. Kegiatan tersebut melibatkan Asesor Eksternal (Psikolog dan Konsultan SDM) dan Asesor Internal (Unsur Biro Kepegawaian Kementerian Agama);

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional (Guru, Pengawas, Penghulu dan Penyuluh) dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit yang di tunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah. Pelaksanaan Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalm setahun yaitu periode April dan periode Oktober;

Kegiatan diikuti oleh para Analis Kepegawain dan Pengelola Kepegawaian Kantor Kemenag Kab/Kota. Kegiatan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun;

Penyelnggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berdasar pada Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama. Kementerian Agama Kab/Kota setelah mendapat surat dari Kanwil mengusulkan peserta yang akan akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuian Kenaikan Pangkat ke Kanwil. Pelaksanaan Ujian dilaksanakan di Kantor Wilayah

PELAKSANAAN:

Evaluas Capaian Kinerja dilaksanakan dalam bentuk rapat dalam kantor (RDK) sebanyak 2 kali yaitu Rapat Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rapat Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2017. Peserta terdiri dari pengelola data capaian kinerja masing-masing bidang;

Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja dilaksanakan berupa ceremonial penandatanganan perjanjian Kinerja Eselon III dan IV di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

Kegiatan berupa percepatan tindak lanjut hasil temuan BPK, BPKP dan Itjen dengan monitoring langsung ke Kankemenag Kab/Kota yang potensi temuannya sangat besar;

Kegiatan Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan beberapa tahap yaitu pencanangan dan penguatan pembangunan zona integritas serta sosialisasi terkait zona integritas;

Penandatanganan piagam pencanangan Zona Integritas disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.

KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:

Penerpan program Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO), sedangkan data PNS belum 100% akurat serta sarana jaringan belum memadai;

Tidak tersedianya anggaran untuk Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Umum, selain itu Sarana computer tidak memadai;

Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi membutuhkan anggaran yang cukup memadai untuk operasional Tim Kerja dan peningkatan kualitas pelayanan seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu, e-governmernt, serta peningkatan kualitas SDM yang terkait.

PELAKSANAAN:

Evaluasi Capaian Kinerja dilaksanakan dalam bentuk rapat dalam kantor (RDK) sebanyak 2 kali yaitu Rapat Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rapat Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2017. Peserta terdiri dari pengelola data capaian kinerja masing-masing bidang;

Kegiatan Pembinaan Aktor Kerukunan Umat Beragama ini dilaksanakan dalam 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang penyuluh agama;

Penyaluran bantuan Operasional FKUB Provinsi 50 juta, dan Kab/Kota 40 juta (26 Kab/Kota);

Dialog Lintas Agama Kegiatan dilaksanakan tingkat Kecamatan sebanyak 18 angkatan dan tingkat Kab/Kota sebanyak 3 angkatan, dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 645 orang;

KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:

Pembinaan dan Pendidikan Agama Khonghuchu saat ini telah memiliki organ tersendiri di tingkat Pusat, namun di tingkat daerah (Kanwil/Kemenag):

Jumlah Penyuluh PNS sangat minim;

Anggaran Kegiatan Konghuchu tidak ada;

Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran FKUB Provinsi/Kab/Kota;

Masik Muncul Gerakan Radikalisme yang melibatkan warga Jawa Barat;

Masih munculnya kasus ijin pendirian rumah ibadah;

PELAKSANAAN:

Tersusunnya majalah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;

Tersusunnya kalender Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;

Tersusunnya Buku Profil Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;

Tersusunnya Buku Saku Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;

Termonitoringnya tugas dan fungsi INMAS di Kemenag Kabupaten/Kota;

Terkoordinasinya Pengelola Informasi dan Kehumasan pada Kanwil dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Informasi Peliputan Berita dan dipublikasikan di website jabar.kemenag.go.id Selama Tahun 2017 Sebanyak 2.502 Berita

KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:

Rancangan Rencana Aksi Open Goverment Indonesia (OGI) 2016-2017 Kementerian Agama terhadap jenis pelayanan publik pada Kementerian Agama yang terdiri dari pelayanan jasa, pelayanan barang dan pelayanan administratif dalam rangka peningkatan rating kepatuhan lembaga terhadap UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada K/L;

Optimalisasi pemanfaatan ruang publik untuk publikasi dan sosialisasi program kegiatan dan layanan lembaga terhadap masyarakat secara terbuka dalam mengakses kemudahan informasi

PELAKSANAAN:

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan;

Pembinaan pengelolaan Persuratan dan Kearsipan;

Pelaksanaan Pengadaan Sumur Artesis;

Pelaksanaan Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan;

Pemeliharaan kendaraan dinas;

Pemeliharaan sarana gedung;

Layanan operasional perkantoran dan pimpinan.

KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:

Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang PTSP;

Masih kurangnya daya listrik untuk penunjang kegiatan perkantoran;

Kondisi Gedung Aula yang kurang representative;

Belum tersedianya Gedung untuk sekretariat PPKA dan sekretariat kelompok-kelompok kerja dibawah naungan Kemenag.

E-Government, melalui kegiatan: Penyusunan standar pelayanan Pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian pekerjaan/pelayanan: Website,

Sistem informasi kepegawaian, keuangan, dll. Pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

MORA Cyber Team Melakukan koordinasi dengan pusat terkait pengelolaan MORA Cyber Team

atau pengelolaan media sosial Pemanfaatan media social secara bijak

Netralitas ASN dalam Partai dan Pilkada, melalui: Sosialisasi dan internalisasi terkait netralitas ASN Pembinaan dan Pengawasan terhadap netralitas ASN Kemenag Penindakan terhadap pelanggaran yang terkait dengan netralitas ASN

Implementasi 8 Area Perubahan, dilakukan melalui:

Penguatan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi

Berupaya meningkatkan nilai/indeks Penilaian Reformasi Birokrasi

SALAM – Silaturahmi Lembaga Keagamaan, dilakukan melalui Pelaksanaan dialog lembaga keagamaan atau FKUB tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengelolaan Dumas, dilakukan melalui:

Penyempurnaan sistem pengelolaan Dumas di tingkat Provinsi

Membuat SOP pengelolaan Dumas

Membuat Tim Penanganan Dumas Tk. Provinsi

PENGELOLAAN ANGGARAN

PADA BIMAS KRISTEN TAHUN 2017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183

Telp. 022-6032008; Faximili (022) 6037850

Website : www.jabar.kemenag.go.id

A. Pengelolaan Anggaran pada Bimas

Kristen Kanwil Kementerian Agama Prov.

Jawa Barat Tahun 2017 terdiri dari 4 Kegiatan

Yaitu:

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

(2136) Rp. 2.137.996.000

2. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

(2137) Rp. 1.222.356.000

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Bimas Kristen (2138) Rp. 1.198.877.000

4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Kristen (5100) Rp. 4.214.847.000

B. PROGRAM YANG TERLAKSANA DAN

SERAPANNYA

NO KODE PROGRAM/

KEGIATAN PAGU REALISASI

1. 2136.007 Guru Non PNS Penerima

Tunjangan Profesi Rp. 915.366.000,- Rp. 816.984.000

2. 2136.008 Guru Non PNS Penerima

Tunjangan Fungsional Rp. 295.200.000,- Rp. 109.500.000

3. 2136.001 Guru yang memperoleh

peningkatan Kompetensi Rp. 278.320.000,- Rp. 274.180.000

4. 2136.014

Lembaga KKG/MGMP

yang memperoleh

peningkatan Kompetensi

Rp. 641.610.000,- Rp. 627.600.000

JUMLAH Rp. 2.137.996.000,-

Rp. 1.828.264.000,-

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen (2136)

dengan nilai anggaran Rp. 2.137.996.000,- dan realisasi Rp.

1.828.264.000,- yang meliputi output-output :

NO KODE PROGRAM/

KEGIATAN PAGU REALISASI

1. 2137.001

Keluarga Kristen

memperoleh bimbingan

keluarga Kristen

Rp. 59.070.000,- Rp. 59.070.000,-

2. 2137.002

Rumah Ibadah Agama

Kristen yang Bersih dan

Sehat

Rp. 600.000.000,- Rp. 549.650.000,-

3. 2137.003 Dialog Kerukunan Intern

Umat Kristen Rp. 169.860.000,- Rp. 168.340.000,-

4. 2137.004

Penyuluh Agama Kristen

Non PNS penerima

Tunjangan

Rp. 270.000.000,- Rp. 270.000.000,-

5. 2137.006 Dukungan Layanan

Agama dan Keagamaan Rp. 123.426.000,- Rp. 123.426.000,-

JUMLAH Rp. 1.222.356.000,-

Rp. 1.170.486.000,-

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen (2137) dengan

nilai anggaran Rp. 1.222.356.000,- dan realisasi Rp. 1.170.486.000

meliputi output-output :

NO KODE PROGRAM/

KEGIATAN PAGU REALISASI

1. 2138.994

Layanan Perkantoran

Rp. 1.198.877.000,- Rp. 1.074.829.095,-

JUMLAH Rp. 1.198.877.000,-

Rp. 1.074.829.095,-

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen (2138) dengan nilai anggaran Rp. 1.198.877.000,- dan

Realisasi Rp. 1.074.829.095,- meliputi output-output :

NO KODE PROGRAM/

KEGIATAN PAGU REALISASI

1. 5100.951

Layanan Internal

Rp. 25.000.000,- Rp. 24.465.000,-

2. 5100.994

Layanan Perkantoran

Rp. 4.189.847.000,- Rp. 4.010.294.130,-

JUMLAH Rp. 4.214.847.000,-

Rp. 4.034.759.130,-

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen (5100) dengan nilai anggaran Rp. 4.214.847.000,- dan

realisasi Rp. 4.034.759.130,- meliputi output-output :

Jumlah Realisasi

Kegiatan Bimas Kristen Tahun 2017

Rp. 8.108.338.225,-

C. KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG

DIHADAPI TAHUN 2017

No Program/

kegiatan

Ikhtisar Pelaksanaan

Program/Kegiatan Kendala/Permasalahan

I.

Pengelolaan

dan Pembinaan

Pendidikan

Agama Kristen

1. Program KIP Siswa SMPTK Sekolah Menolak KIP karena

kondisi siswa mampu

2. Pembinaan Guru PAK dalam

rangka peningkatan

Kompetensi

Kurangnya pemahaman Guru

PAK Non Sertifikasi tentang

perencanaan dan

pembelajaran PAK sesuai

Kurikulum 2013

3. USBN PAK Tk. Dasar dan

Menengah

Tidak tersedianya anggaran

pendistribusian naskah soal

USBN

4. Pembinaan dan

Pengembangan KKG/MGMP

Tidak semua KKG/MGMP

mendapat Bantuan kegiatan

II.

Pengelolaan

dan Pembinaan

Urusan Agama

Kristen

1. Bantuan Rehab dan

Sarana/prasarana Rumah

Ibadah

Regulasi tentang Pengelolaan

Bantuan Rumah Ibadah

terlambat terbit

2. Tunjangan Penyuluh Agama

Kristen Non PNS

Minimnya jumlah kuota

Penyuluh Agama Kristen Non

PNS yang menerima

tunjangan

D. PROGRAM LANJUTAN PADA TAHUN 2018

No

. Program/kegiatan

Ikhtisar Pelaksanaan

Program/Kegiatan Kendala/Permasalahan

I.

Pengelolaan dan

Pembinaan Pendidikan

Agama Kristen

1. Pembinaan Guru PAK dalam

rangka peningkatan

Kompetensi

Minimnya Pembinaan

Guru PAK

2. Penyusunan USBN PAK Tk.

Dasar dan Menengah

Minimnya anggaran dalam

penyusunan soal USBN

2. Pembinaan dan

Pengembangan KKG/MGMP

Tidak semua KKG/MGMP

mendapat bantuan

kegiatan peningkatan mutu

kompetensi Guru

II.

Pengelolaan dan

Pembinaan Urusan

Agama Kristen

1. Bantuan Rehab dan

Sarana/prasarana Rumah

Ibadah

Minimnya regulasi dalam

Pengelolaan Bantuan

Rumah Ibadah

2. Pelaksanaan Dialog

Kerukunan Intern Umat

Beragama

Minimnya Pembinaan

Dialog kerukunan

3. Tunjangan Penyuluh Agama

Kristen Non PNS

Minimnya kuota penerima

tunjangan penyuluh

BAHAN RAPAT RAKER BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2018 OLEH :

PEMBIMAS KATOLIK

Rosentina Lopes, S. Pd.

OLEH : PEMBIMAS KATOLIK Rosentina Lopes, S

No. Program / Kegiatan Pelaksanaan

1. TUFUNG Guru PAK Non PNS Pencairan 5 bln (Jan-Mei 2017)

2. TPG GAK Non PNS Reguler Pencairan 12 bln (Jan-Des 2017)

3. TPG GAK Non PNS Sudah Inpassing Pencairan 12 bln (Jan-Des 2017)

4. Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar dan Menengah

Dilaksanakan 8-10 Mei 2017 di Cipanas Kab. Cianjur

5. Bantuan KKG dan MGMP Pencairan bulan Februari 2017

6. Bantuan KKG dan MGMP Pend. Dasar

Pencairan bulan Desember 2017

7. Pembinaan Kompetensi Profesional Guru PAK

Dilaksanakan 21-24 Mei 2017 di Cipanas Kab. Cianjur

8. Bantuan MGMP Pendidikan Menengah

Pencairan bulan Desember 2017

9. Sosialisasi Simpatika bagi GAK Tk. Dasar dan Menengah

Dilaksanakan 15-16 November 2017 di Kota Bandung

10. Pengadaan Alat Pengolah Data Terealisasi Printer Portable, Paper Shredder, Scanner Multifungsi & Notebook @ 1 unit

No. Program/Kegiatan Pelaksanaan

11. Pembinaan Bimbingan Keluarga Katolik

Dilaksanakan 7-9 Juli 2017 di Cipanas Kab. Cianjur

12. Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS

Pencairan 12 bln (Jan-Des 2017)

13. Pembinaan Para Wakil Katolik di FKUB Kota/Kabupaten dan Komisi HAK Paroki

Dilaksanakan 22-24 September 2017 di Kota Bandung

14. Bantuan Rehab/Pembangunan Rumah Ibadah Katolik

Gereja Hati Kudus Yesus Kota Tasikmalaya dan Gereja Santo Gabriel Kota Bandung

15. Bantuan Kepada Lembaga Keagamaan Katolik

Paroki Keluarga Kudus Cibinong Kab. Bogor

16. Bantuan Peralatan dan Mesin 5 unit Komputer ke Seminari Cadas Hikmat

17. Rapat Sosialisasi & Pembentukan LP3KD Provinsi Jawa Barat

Dilaksanakan 6 Oktober 2017 di Cipanas Kota Cianjur

No. Program/Kegiatan Pelaksanaan

18. Pembinaan Penyuluh Agama Katolik Non PNS se Prov. Jawa Barat Tahun 2017

Dilaksanakan 25-27 Agustus 2017 di Kota Bandung

19. Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katolik Paroki Tahun 2017

Dilaksanakan 13-15 Oktober 2017 di Kota Bandung

20. Pembinaan Rohani Siswa Siswi Katolik Sekolah Negeri se Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Dilaksanakan 1-3 Agustus 2017 di Kota Bandung

21. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2018

Dilaksanakan 7 Oktober 2017 di Cipanas Kab. Cianjur

22. Gaji dan Tunjangan Guru PAK PNS

Pencairan 12 bulan

23. Verifikasi Guru Pendidikan Agama Katolik PNS

Pencairan 12 bulan

NO. URAIAN PAGU REALISASI %

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

Rp. 1.528.000.000 Rp. 1.367.180.350 89.48

2. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik

Rp. 859.000.000 Rp. 854.845.000 99.52

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Rp. 1.361.915.000 Rp. 1.347.760.637 98.96

4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Rp. 3.920.992.000 Rp. 3.911.708.744 99.76

T O T A L Rp. 7.669.907.000 Rp. 7.481.494.731 97.54

No. Permasalahan Solusi

1. Kekurangan Guru Agama Katolik Pengangkatan Guru Agama Katolik

2. a. Belum adanya rekomendasi IMB Gereja Katolik Gede Bage Kota Bandung

Surat Rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kemenag. Kota Bandung

b. Belum adanya rekomendasi IMB Gereja Katolik Pondok Hijau Kab. Bandung Barat

Surat Rekomendasi dari Kantor Kemenag. Kabupaten Bandung Barat

3. Adanya Kendaraan Dinas untuk operasional di Bimas Katolik namun kondisinya tidak layak khususnya untuk menunjang kegiatan Konsultasi/Koordinasi/Monitoring Perjalanan Luar Kota

Pengadaan Kendaraan Dinas yang Layak Pakai

Tunjangan Profesi Guru PAK

Peningkatan Kompetensi Guru PAK

Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS

Pembinaan Keluarga Bahagia Pembinaan para Wakil FKUB/ Komisi HAK

Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS Bantuan Renovasi Rumah Ibadah Bantuan Lembaga Keagamaan Katolik

Mempersiapkan dan memberangkatkan Kontingen Jabar dalam Pesparani Katolik di Ambon Provinsi Maluku Tahun 2018

Kendala: Alokasi Anggaran tidak ada sedang mengajukan ke Pemda Jabar

PEMBIMAS HINDU

I NYOMAN SUKADI ARSA, S.AG

LAPORAN EVALUASI DAN USULAN

RENCANA KERJA SATKER PROGRAM

BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

WILAYAH : JAWA BARAT

Rp. 2.645.561.000 57.96%

Rp. 45.000.000 0,98%

Rp. 233.100.000 5,1%

Rp. 909.783.000 19,93%

Rp. 730.950.000 16,01%

POSTUR ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018 RP. 4.564.394.000

BELANJA PEGAWAI RP. 2.645.561.000

BELANJA MODAL RP. 45.000.000

OPERASIONAL RP. 233.100.000

NON OPERASIONAL PENDIDIKAN RP. 909.783.000

NON OPERASIONAL AGAMA RP.730.950.000

Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran

1 2142.001Guru PA Hindu Penerima

Tunjangan Profesi2 Orang 54,000,000 2 Orang 51,722,400 95.78

2 2142.002Guru PA Hindu Penerima

Tunjangan Fungsional 30 Orang 108,000,000 30 Orang 45,000,000 41.67

3 2142.003Guru PA Hindu Yang DIbina dalam

Melaksanakan Kurikulum 30 Orang 177,580,000 30 Orang 175,540,000 98.85

4 2142.005Lembaga Pendidikan Agama dan

Keagamaan Hindu Yang Dibina 1 Lembaga 45,000,000 1 Lembaga 45,000,000 100

5 2142.008Sekolah Minggu / Pasraman Yang

dibina 2 Lokasi 170,000,000 2 Lokasi 167,630,000 98.61

6 2143.001 Tenaga Penyuluh Yang Dibina 50 Orang 79,500,000 50 Orang 79,500,000 100

7 2143.002 Umat Beragama Yang Dibina 20 Orang 322,050,000 20 Orang 320,497,300 99.52

8 2143.005Tunjangan Penyuluh/ Tenaga

Teknis Keagamaan Non PNS25 Orang 150,000,000 25 Orang 150,000,000 100

9 2143.006 Bantuan Rumah Ibadah 2 Lokasi 105,000,000 2 Lokasi 105,000,000 100

10 2143.007Bantuan Operasional Lembaga

Agama dan Keagamaan 2 Lembaga 70,000,000 2 Lembaga 70,000,000 100

11 2143.009Dialog Kerukunan Intern Umat

Hindu1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 74,000,000 98.67

12 2144.950Layanan Dukungan Manajemen

Eselon I 2 Layanan 49,200,000 2 Layanan 28,324,000 57.57

13 2144.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1,257,568,000 12 Bulan 1,127,187,813 89.63

14 5103.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1,454,974,000 12 Bulan 1,235,041,867 84.88

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

(PER OUTPUT)

RealisasiTargetNo Output

Serapan

(%)

PERMASALAHAN

Regulasi yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

telah dihapus, yaitu melalui PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sehingga Tunjangan

Fungsional Guru Non PNS tidak dapat dicairkan sepenuhnya selama 12 (dua

belas) bulan, yaitu hanya dicairkan sebanyak 5 (lima) bulan.

Ada kelebihan anggaran pada Konsultasi / Koordinasi Perencanaan

(2144.950.001.051.A) yang tidak terserap karena jarak antara Provinsi Jawa

Barat dan DKI Jakarta tidak terlalu jauh, sehingga pada saat pelaksanaan

Perjalan Dinas tidak perlu menggunakan transportasi Pesawat Terbang, tetapi

cukup menggunakan transportasi darat yang tidak menggunakan anggaran yang

besar.

Terdapat kelebihan Belanja Pegawai pada Kegiatan Penyelenggaraan

Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu (5103) dikarenakan ada Guru

yang meninggal dunia dan ada yang kekurangan Jam Mengajar sehingga

Tunjangan Profesinya tidak dapat dicairkan.

Adanya keterlambatan proses Pengesahan Bantuan Hibah Langsung ke KPPN,

sehingga mempengaruhi Realisasi Anggaran pada akhir tahun.

REKOMENDASI

Dikarenakan tidak ada Regulasi yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan

Fungsional Guru Non PNS, maka kami mengharapkan agar Ditjen Bimas Hindu

Kementerian Agama R.I. bisa mengeluarkan Petunjuk Teknis atau Pedoman yang

mengatur tentang pemberian Tunjangan Fungsional Guru Non PNS tersebut

TERIMAKASIH

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Program Bimbingan

Masyarakat Buddha

Pengelolaan dan Pembinaan

Urusan Agama Buddha

Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Agama Buddha

Penyelenggaraan Administrasi

Pendidikan Bimas Buddha

No Output PAGU Realisasi/ Prosentase

1 Tenaga Penyuluh Non PNS yang Terbina

Rp. 240.000.000,-

(40 Org)

Rp. 250.000.000,- (100%)

2 Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang melaksanakan pelayanan keagamaan

Rp. 110.000.000,-

(1 LKS)

Rp. 110.000.000,- (100%)

3 Keluarga yang memperoleh pembinaan Keluarga Hittasukhaya

Rp. 108.475.000,-

(40 ORG)

Rp. 99.175.000,- (91%)

Kegiatan Pengelolaan & Pembinaan Urusan Agama Buddha

No Output PAGU Realisasi/ Prosentase

4 Rumah Ibadah yang berkualitas

Rp. 159.665.000,-

(3 LKS)

Rp. 158.405.000,- (99%)

5 Laporan Monev Rp. 13.960.000,-

(1 Thn)

Rp. 6.190.000,- (44%)

6 Umat yang Terbina Rp. 300.000.000,-

(150 Org)

Rp. 300.000.000,- (100%)

Lanjutan

No Output PAGU Realisasi/ Prosentase

1 Peserta Didik yang Terbina

Rp. 250.070.000,-

(120 Org)

Rp. 246.930.000,- (99%)

2 Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha penerima Honorarium

Rp. 198.000.000,-

(55 Org)

Rp. 198.000.000,- (100%)

3 Guru Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi

Rp. 252.000.000,-

(12 Guru)

Rp. 216.000.000,- (86%)

Kegiatan Pengelolaan & Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

No Output PAGU Realisasi/ Prosentase

4 Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Terbina

Rp. 345.450.000,-

(11 LKS)

Rp. 339.259.000,- (98%)

5 Laporan Monev Rp. 12.787.000,-

(1 Thn)

Rp. 12.735.000,- (100%)

6 Guru Agama Buddha yang ditingkatkan Kompetensinya

Rp. 255.625.000,-

(60 Org)

Rp. 248.560.000,- (97%)

7 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yg Terbina

Rp. 136.160.000,- (60 Org)

Rp. 133.520.000,- (98%)

Lanjutan

No Output PAGU Realisasi/ Prosentase

1 Layanan Perkantoran

Rp. 3.940.003.000,- Rp. 3.176.313.000,- (81%)

J U M L A H

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Rp. 6.884.597.000,-

Rp. 5.931.849.000,-

(86%)

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Bimas Buddha

KENDALA DAN PERMASALAHAN

PADA PELAKSANAAN ANGGARAN BIMAS BUDDHA TAHUN 2017 ADALAH:

• KURANGNYA CEPATNYA PENGIRIMAN DATA DARI PENERIMA TUNJANGAN SEHINGGA MENGHAMBAT PENGISIAN DATA PPNPN

Kegiatan Jumlah Biaya

Volume Jumlah

Pengelolaan & Pembinaan Urusan Agama Buddha

Rp. 1.413.911.000,-

Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha

Rp. 48.640.000,-

Pengelolaan & Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Rp. 1.754.753.000,-

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha

Rp. 4.493.765.000,-

T O T A L Rp. 7.711.069.000,-

Output Volume Jumlah Biaya

Penyuluh Non PNS yang Mendapatkan tunjangan

90 ORG

551.700.000

Lembaga Agama dan Keagamaan yg mendapatkan bantuan operasional

7 LBG 185.448.000

Pembinaan keluarga Hittasukhaya 46 ORG 126.815.000

Rumah Ibadah yang mendapatkan bantuan

rehabilitasi/renovasi/pembangunan

2 LKS 205.420.000

Rumah Ibadah yang mendapatkan pembinaan manajemen

1 KEG 119.223.000

Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha yang terselenggara

1 KEG 129.185.000

Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang menerima bantuan Sarana Prasarana

3 LBG 96.120.000

T O T A L 1.413.911.000

KEGIATAN PENGELOLAAN & PEMBINAAN URUSAN

AGAMA BUDDHA

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha

Tenaga Penyuluh Non PNS yang mendapatkan tunjangan Seleksi/rekrutmen penyuluh non PNS Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Agama & Keagamaan Buddha yg mendapatkan bantuan operasional Persiapan pemberian bantuan operasional lembaga agama dan keagamaan Buddha Pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama & Keagamaan Buddha Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Keluarga Hittasukhaya Persiapan pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga hittasukhaya Pembinaan Keluarga Hittasukhaya Rumah Ibadah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan Persiapan pemberian bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan rumah ibadah Pemberian bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan rumah ibadah monitoring., evaluasi dan laporan bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan rumah ibadah Rumah Ibadah yang mendapatkan pembinaan manajemen Persiapan kegiatan pembinaan manajemen rumah ibadah Pelaksanaan pembinaan manajemen rumah ibadah Dialog Kerukunan intern umat Buddha yang terselenggara Persiapan kegiatan dialog kerukunan intern umat Buddha Pelaksanaan kegiatan dialog kerukunan intern umat Buddha Lembaga Agama & Keagamaan Buddha yg mendapatkan bantuan sarana prasarana Persiapan pemberian bantuan sarana prasarana lembaga agama dan keagamaan Buddha Pemberian Bantuan sarana prasarana Lembaga Agama & Keagamaan Buddha Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output Volume Jumlah Biaya

Peserta Didik yg mendapatkan Pembinaan Karakter

25 ORG 98.488.000

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama & Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif

65 ORG 253.960.000

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama & Keagamaan Buddha yang memperoleh Pembinaan Humanis

1 KEG 226.262.000

Guru Agama Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi

12 ORG 224.350.000

Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Rehab/Renov/Pembangunan

3 LKS 387.010.000

TOT USBN Mata Pelajaran Agama dan Budi Pekerti

2 KEG 276.605.000

Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Sarana Prasarana

3 LKS 82.318.000

Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Operasional

6 LKS 202.760.000

T O T A L 1.754.753.000

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Peserta Pendidik yang mendapatkan Pembinaan Karakter Kegiatan Seleksi Sippa Dhamma Samajja Kegiatan Pembinaan Karakter Peserta Didik Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada lembaga pendidikan agama & keagamaan Buddha penerima honorarium Pemberian Tunjangan Guru Sekolah Minggu Buddha bagi 65 ORG Monitoring dan Evaluasi pemberian bantuan insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama

dan keagamaan

Tenaga Pendidik & Kependidikan Agama & Keagamaan Buddha yg memperoleh pembinaan Humanis Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi Kurikulum SMB Guru Agama Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Tunjangan Profesi Guru Agama Buddha Non PNS bagi 12 ORG

Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan Rehab/Renov/Pembangunan Pemberian Bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan lembaga pendidikan keagamaan sebanyak 3

LKS

TOT USBN Mata Pelajaran Agama dan Budi Pekerti Kegiatan Bimtek TOT USBN Mata Pelajaran Agama Buddha & Budi Pekerti Kegiatan TOT USBN Mata Pelajaran Agama Buddha & Budi Pekerti