Upload
vonga
View
282
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
i
DISERTASI
PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DAERAHDALAM SISTEM PEMERINTAHANNEGARA REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
MOHAMMAD ILHAM AGANGNIM. 031217017326
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
ii
PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DAERAHDALAM SISTEM PEMERINTAHANNEGARA REPUBLIK INDONESIA
DISERTASI
Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
MOHAMMAD ILHAM AGANGNIM. 031217017326
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
iii
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR
PROMOTOR : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
KO PROMOTOR : Dr. Sukardi, S.H., M.H.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
v
Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap II (Terbuka)
Pada Tanggal 24 Nopember 2015
PANITIA PENGUJI DISERTASI
Ketua : Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
Anggota : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
Dr. Sukardi, S.H., M.H.
Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
Fifi Junita, S.H., M.H., C.N., LL.M., Ph.D.
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.
Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor : 466/UN3.1.3/2015
Tanggal : 17 Nopember 2015
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulilah, puji syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT, atas
berkah dan Rahmat-Nya sehingga naskah Disertasi ini yang berjudul
“Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan
Negara Republik Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik.
Disertasi ini disusun untuk memenuhi untuk mencapai gelar Doktor pada
Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga. Dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa tulisan ini masih
jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai masukan
dalam bentuk saran maupun kritikan konstruktif demi penyempurnaan disertasi
ini.
Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., selaku
Promotor dan guru yang dalam berbagai kesibukan, beliau tetap memberikan
perhatian, nasehat, dukungan, arahan dan masukan selama penelitian dan
penyusunan disertasi ini. Terima kasih pula atas kesediaan menjadi Ibu yang setia
mendengar dan memberikan jalan keluar atas berbagai keluh kesah yang penulis
sampaikan.
Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-
besarnya kepada Dr. Sukardi, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor dan guru yang
dalam kesibukannya tetap bersedia berdiskusi, mengarahkan dan memberikan
dukungan kepada penulis dalam penelitian dan penyusunan disertasi ini. Ucapan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
vii
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan
kepada:
1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi yang telah memberikan bantuan berupa Beasiswa Program Pascasarjana
Dalam Negeri (BPPDN) sehingga saya berkesempatan mengikuti pendidikan
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., MT., Ak., CMA., CA. Selaku Rektor Universitas
Airlangga Surabaya dan Prof. Dr. Fasich, Apt. Selaku Mantan Rektor
Universitas Airlangga Surabaya yang memperkenankan penulis untuk
mengikuti pendidikan pada Program Doktor Pada Program Studi Doktor Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga dan Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.S., selaku Mantan Dekan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan seluruh Wakil Dekan Fakultas
Hukum Universitas Airlangga yang telah berkenan menerima penulis sebagai
mahasiswa pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga.
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Ketua dan Ibu Fifi
Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M. Ph.D., selaku Sekretaris Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum, juga Dr. Sukardi, S.H., M.H. dan Iman
Prihandono, S.H., M.H. LL.M., Ph.D. selaku mantan Sekretaris Program
Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
seluruh staf pengelola Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
viii
Hukum Universitas Airlangga (Ibu Nissa, Ibu Hermi, Bapak Amin dan Ibu
Titiek) yang bersedia melayani kepentingan penulis selama studi.
5. Pemerintah Kota Tarakan dan DPRD Kota Tarakan yang telah membantu
melalui Bantuan Tugas Akhir dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
melalui Beasiswa Kaltim Cemerlang.
6. Dr. Bambang Widigdo, M.Sc Selaku Rektor Universitas Borneo Tarakan dan
Ir. Abdul Jabarsyah Ibrahim Ph.D selaku Mantan Rektor Universitas Borneo
Tarakan berserta Wakil Rektor I Dr. Ir. Setyo Pertiwi, M.Agr,. dan Wakil
Rektor II Dr. Agus Indarjo, M.Phil., dan Juga Wakil Rektor Sebelumnya Prof.
Dr. HM. Bahri Arifin, HM Ir. Djaya Bakri S.T., M.T., Drs H. Herdiansyah.,
M.Si., Drs. HM Agang Sindja.,M.Si., Margiyono., S.E., M.Si., dan Jafar Sidik
Salim, S.E., M.Si., yang telah berkenan memberikan Izin Penulis untuk
mengikuti Studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya.
7. Dr. Marthin, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo
Tarakan dan Sapriani., S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan dan Seluruh Tenaga
Kependidikan beserta Seluruh Rekan-rekan Dosen Pada Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan yang telah mengizinkan dan mendukung penulis
untuk mengikuti Studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya.
8. Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, yang terhormat : Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Frans.
Limahelu, S.H., LL.M., Prof Dr. Peter Mahmud Marzuki., S.H., M.S., LL.M,
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
ix
Prof. Dr. Eman., S.H., M. S., Prof Dr. Drs. Abd. Shomad., S.H., M.H., Nurul
Barizah S.H., LL.M., Ph.D., yang telah banyak memberikan pengetahuan dan
pemahaman terhadap Ilmu Hukum.
9. Dr. Sukardi., S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik dan guru yang dalam
kesibukannya tetap bersedia berdiskusi, mengarahkan dan memberikan
dukungan kepada penulis dalam penulisan Naskah Kualifikasi.
10. Para penguji dalam Ujian Kualifikasi, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono,
S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha
Hernoko., S.H., M.H., Prof Dr. Drs. Abd. Shomad., S.H., M.H., Prof. Dr.
Eman., S.H., M.S., Dr. Sukardi., S.H., M.H., Dr. Emanuael Sujatmoko, S.H.,
M.S., Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D.
11. Para Dosen Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan Keahlian (MKPKK),
Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Agus Yudha Hernoko, S.H.,
M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sukardi, S.H.,
M.H., atas diskusi dan masukkan dalam menambah bekal ilmu pengetahuan
hukum bagi penulis.
12. Para penguji dalam Ujian Proposal, Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.,
Dr. Sukardi, S.H., M.H., Prof. Dr. Made Subawa., S,H., M.S.(Udayana Bali),
Prof. Dr. Budi L. Kagramanto, S.H., M.M., M.H., Prof Dr. Drs. Abd. Shomad.,
S.H., M.H., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Dr. Lanny Ramli., S.H.,
M.Hum.
13. Para Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), Prof. Dr. Tatiek Sri
Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Made Subawa., S,H., M.S.(Udayana Bali), dan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
x
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., atas waktu dan kesempatan untuk
berdiskusi dan memberikan masukkan dan dorongan bagi penulis.
14. Para penguji dalam Ujian Kelayakan, Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,
M.S., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Prof. Dr. Eman., S.H., M.S., Prof. Dr. L. Budi
Kagramanto, S.H., M.H., M.M. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., Dr. Rr.
Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Dr. Lanny Ramli., S.H., M.Hum,
15. Para penguji Ujian Tertutup, Prof Dr. Drs. Abd. Shomad., S.H., M.H., Prof. Dr.
Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Prof. Dr. Made
Subawa., S,H., M.S.(Udayana Bali), Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.,
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Dr. Lanny Ramli., S.H., M.Hum,
16. Para Penguji Ujian Terbuka, ., Prof. Dr. Eman., S.H., M.S., Prof. Dr. Tatiek Sri
Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Prof. Dr. Budi L. Kagramanto,
S.H., M.M., M.H., Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Agung Sujatmiko,
S.H., M.H. Dr. Lanny Ramli., S.H., M.Hum, Fifi Junita, S.H., C.N., M.H.,
LL.M. Ph.D., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Deddy Sutrisno, S.H.,
M.H.
17. Rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Dr. Marthin., S.H.,
M.Hum., Dr. July Esther., S.H., M.H., Dr. Syafruddin., S.H., M.Hum., Wiwin
Dwi Ratna Febrianti, S.H., M.Hum., Astra S.H., M.Kn., Dr., H. Basri., S.H.,
M.Kn., Darwis Manurung, S.H., M.Hum., Marthen Bokko Salinding, S.H.,
M.H.
18. Rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2012 yang telah memberikan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xi
semangat dan rasa kebersamaan selama menempuh pendidikan pada Program
Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga:
Dr. A’an Efendi, S.H., M.H., Hadi Soetopo, S.H., M.Kn., Sang Putu Ayu
Rahayu, S.H., M.H., RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H., Dr.I.G.NG.
Indra S.R., S.H., M.H., Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., Iwansyah, S.H., M.H.,
Yory Yusran, S.H., M.H., Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.,
Muhammad Aswan Rauf, S.H., M.Kn., Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum., Ninis
Nugraheni, S.H., M.H., Rohman Budijanto, S.H., M.H., I Wayan Suka
Wirawan, S.H., M.H., Diana Damayanti Putong, S.H., M.H., Miando Pasuna
Parapat, S.H., M.H., Rusdianto S, S.H., M.H., Widhayani Dian Pawestri, S.H.,
M.H., Sugiarto Raharjo Japar, S.H., M.H., Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H.,
Rotua Puji Astuti, S.H., M.H., Dr.H. Freddy Poernomo, S.H., M.H., Fani
Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., Rioavianto, S.H., M.Kn., Bambang
Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H., Harjono, S.H., M.H., Mangatur
Sianipar, S.H., M.H., Dayu Darma Yanti, S.H., M.Kn., Reifon Cristabella
Eventia, S.H., M.H., Lidia Adeodata Tanaya, S.H., M.H., Risanti Rosalina,
S.H., M.M., M.Kn.
19. Rasa hormat dan bangga kepada guru-guru saya di SD Negeri 003 Pamusian
Tarakan, SLTP Negeri I Tarakan, SMA Negeri I Tarakan dan Para Dosen Saya
di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan Magister Hukum
Universitas Airlangga Surabaya.
20. Terima Kasih Penulis sampaikan kepada yang terhormat DR (HC) Ary
Ginanjar Agustian Selaku Presiden Direktur ESQ Leadership Center Jakarta
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xii
dan Seluruh Keluarga Besar ESQ Leadership Center Cabang Jawa Timur
berserta Seluruh Ayah Bunda Alumni ESQ Jawa Timur, Adik-adik Forum
Silaturahmi Mahasiswa (Fosma 165), Shoot 165, Terima Kasih Doa dan
dukungannya.
21. Terima Kasih Penulis sampaikan kepada yang terhormat dr. Jusuf Serang
Kasim Walikota Tarakan Periode (1999-2008) Terima Kasih Atas perkenan di
tengah kesibukannya bersedia berdiskusi dan memberikan dukungan moril
dalam penyusunan disertasi ini.
22. Terima Kasih Kepada yang terhormat Bapak Ferry Efendi, S.Kep. Ns., M.Sc,
atas bantuan dan berkenan menyediakan tempat tinggal selama menempuh
studi beserta seluruh rekan-rekan di Kost Kaliwaron Boy’s : Bapak Alfian
S.Kep. Ns., M.Kes, Anggun Prawira, S.KM., Toni Subarkah, Ardo Yulpiko
S.Pd., M.kes., David Sajid Muhammad, dan Resha Adin. Terima kasih atas
semua dukungannya selama ini.
23. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai dan saya banggakan Ayahanda
Drs.HM. Agang Sindja, M.Si dan Ibunda Hj. Nurlaela Malla, Amd.Kep., S.H.,
atas doa, motivasi, dan pengorbanan yang luar biasa serta kedua Adik yang
Saya Banggakan Mohammad Wahyu Agang, S.Hut., M.P. dan Mohammad
Akbar Agang dan Seluruh Keluarga Besar Alm. H. Sindja. Terima kasih atas
doa dan perhatian yang tulus selama ini.
24. Kedua Mertua Saya Bapak Abul Muis, S.H., M.Sc. dan Ibu Kusmirah atas doa,
motivasi dan nasehat yang sangat luar biasa yang tulus selama ini.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xiii
25. Secara khusus kepada Istri yang tercinta, Mety Herawati, Amd.Keb., Terima
Kasih atas semua doa, kasih sayang, dan perhatian yang tulus serta dukungan
moril serta kesabaran dalam menanti dan menemani selama ini. Semoga niat
baik kita segera terlaksana dan mendapat berkah.
Penulis yakin bahwa semua dukungan dan doa yang ditujukan oleh semua
pihak kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Kiranya kepada Allah
SWT yang Maha Sempurna. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah
SWT. Amin.
Surabaya, 2015
Penulis
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xiv
RINGKASAN
Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem PemerintahanNegara Republik Indonesia
Disertasi ini menetapkan tiga isu hukum yaitu: 1. landasan filosofipembatasan masa jabatan kepala daerah di Indonesia; 2. Prinsip hukumpembatasan masa jabatan kepala daerah di Indonesia dalam kerangka NegaraHukum Demokrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; dan 3. Aparatio legis pengaturan pembatasan masa jabatan Kepala Daerah di Indonesiaberdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 2015.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus danpendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkajihukum positif yang berlaku yaitu UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun2004; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2014; UU Nomor 23Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2015, besertaperaturan pelaksanaan di bidang pemerintahan daerah. Pendekatan konseptualberanjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untukmenemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian hukummaupun asas hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Pendekatankasus digunakan untuk menganalisa ratio decidendi putusan pengadilan terkaitpembatasan masa jabatan kepala daerah dan pendekatan perbandingan digunakanuntuk membandingkan undang-undang yang mengatur tentang pembatasan masajabatan kepala daerah di Indonesia dengan peraturan yang mengatur hal yangsama di negara lain.
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunderdan menggunakan langkah-langkah penelitian yang meliputi menentukan isuhukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisa danmenginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan.Penelitian menghasilkan temuan, yaitu: 1. Filosofis pembatasan masa jabatankepala daerah di Indonesia pada dasarnya terkait dengan dua hal, yang pertama,untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan hal kedua, adalahagar regenerasi kepemimpinan di daerah, oleh karena itu pembatasan masa jabatanKepala Daerah menjadi sangat penting.; 2. prinsip hukum pembatasan masajabatan kepala daerah di Indonesia dalam kerangka negara hukum demokrasidalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah bahwa jabatan kepaladaerah dibatasi berdasarkan waktu, substansi wewenang, dan tempat atau lokasi.Dalam rangka berjalannya pendidikan politik yang baik dan memandang aspekmoralitas, jabatan kepala daerah seharusnya dibatasi dan diperjelas mengenaiwaktu masa jabatannya dan 3. Ratio legis Pengaturan Hukum pembatasan masajabatan Kepala Daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disini dalam Pasal 7huruf N dan O disebutkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Gubernur,
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xv
Bupati, dan Walikota selama 2(dua) kali masa periode unuk jabatan yang samadan di huruf O disebutkan bahwa calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dancalon Wakil Walikota peraturan demikian didasarkan pada terjadinyapenyalahgunaan wewenang. dan menghambat regenerasi kepemimpinan padatingkat daerah.Berdasarkan temuan disertasi disarankan tiga hal yaitu: 1. Pembatasan masajabatan Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 butir N dan OUndang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sudah tepat, akan tetapi belum cukupmemadai untuk mengatur ketentuan pembatasan masa jabatan Kepala Daerahselama 2 periode oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat (7), (9), dan ayat (10)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 perlu dimasukan kedalam rumusan perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 hal itu pentinguntuk mempertegas penafsiran 2 periode masa jabatan Kepala Daerah. ; 2. Prinsiphukum pembatasan masa jabatan kepala daerah di Indonesia haruslah diperjelassecara rinci untuk mencegah terjadinya multitafsir di kalangan masyarakat danakhirnya menimbulkan polemik yang dapat menganggu jalannya rodapemerintahan di Indonesia; dan 3. Pembatasan masa jabatan Kepala daerah selama2 periode adalah tidak menghilangkan hak seseorang untuk mancalonkan sebagaiKepala Daerah yang telah menjabat selama 2 periode, tetapi pembatasan inipenting dikarenakan atas pertimbangan moralitas hukum.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xvi
ABSTRACT
Term of Office Restriction of Head of Region in Indonesian GovernmentSystem
In accordance with legal issues that have been defined, the findings ofthis research are (1) the term of office of the head of the region should be limitedso that the head region can carry out their duties and functions well as mandatedin legislation. It also to prevent abuse of authority; (2) The principle of term limitsof heads of regions in Indonesia within the framework of the democraticconstitutional state in achieving good governance is that the position of head ofthe region is limited by time, the substance of the authority and the place orlocation. In order to run a good political education and consider the moral aspects,the head of region post should be clearly limited in term of its period. (3) The lawsetting of term limit of head of region in Indonesia under article 7 letters N and Oof act number 8 of 2015 concerning election of governors, regents, and mayorsclearly noted that they never serve yet as governor, regent and mayor for twoperiod at the same position. The law is very clear that the head and deputy head ofthe region can only serve two times period and thereafter cannot be re-electedbecause it is at risk to misuse the authority and tend to perform acts ofmaladministration.
Based on the findings above, this dissertation suggests at least threepoints (1) the term of office of the head of the region should be limited so that thehead region can carry out their duties and functions well as mandated inlegislation. It also to prevent abuse of authority; (2) The principle of term limits ofheads of regions in Indonesia should be clarified in detail to prevent multipleinterpretations among people that ultimately lead to polemic that may interfere theIndonesian government performance. (3) There must be clear legal sanctionsagainst the head of region candidate who violates the requirements to run forelection as the head of the region based on Law No. 8 of 2015 concerningElection of governors, regents, and mayors.
Key words: Head of Region, Indonesian Government System, Term of OfficeRestriction
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. UNDANG-UNDANG DASAR
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. UNDANG-UNDANG
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3839).
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).Sebagaimana telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844).
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5656)
Undang–undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undangnomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xviii
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5678).
C. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5589)
D. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang PerubahanAtas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 TentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 1057;
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xix
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………. ii
UCAPAN TERIMA KASIH……………………………………………... iii
RINGKASAN……………………………………………………………... x
SUMMARY………………………………………………………………... xii
ABSTRAK…………………………………………………………………. xiv
ABSTRACT………………………………………………………………... xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN……………….. xvii
DAFTAR ISI………………………………………………………………. xix
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1
1.1 Latar Belakang Masalah…………………………………. 1
1.2 Rumusan Masalah……………………………………….. 16
1.3 Tujuan Penelitian………………………………………… 16
1.4 Manfaat Penelitian……………………………………….. 17
1.4.1 Manfaat Teoritis…………………………………. 17
1.4.2 Manfaat Praktis………………………………….. 17
1.5 Kerangka Konseptual……………………………………. 18
1.5.1 Konsep Jabatan…………………………………... 18
1.5.2 Konsep Kepala Daerah…………………………... 26
1.5.3 Konsep Pembatasan Jabatan……………………... 33
1.6 Metode Penelitian………………………………………... 38
1.6.1 Tipe Penelitian…………………………………… 38
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xx
1.6.2 Pendekatan Masalah……………………………... 39
1.6.3 Sumber Bahan Hukum…………………………... 43
1.7 Orisinalitas Penelitian…………………………………… 45
1.8 Sistematika Penulisan……………………………………. 46
BAB II LANDASAN FILOSOFIS PEMBATASAN MASA
JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA…………..
48
2.1 Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang/Kekuasaan……. 48
2.1.1 Penyalahgunaan Wewenang……………………... 48
2.1.2 Pembatasan Jabatan……………………………… 64
2.2 Bentuk-Bentuk Wewenang………………………………. 84
2.2.1 Istilah Wewenang………………………………… 84
2.2.2 Konsep Wewenang………………………………. 85
2.2.3 Cara Memperoleh Wewenang……………………. 86
2.2.4 Kewenangan Tidak Boleh dipegang Oleh Satu
Orang Ditinjau dari Hukum Administrasi………...
89
2.2.5 Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan……….. 93
BAB III PRINSIP PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA
DAERAH DI INDONESIA DALAM KERANGKA
NEGARA HUKUM DEMOKRASI DALAM
MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG
BAIK……………………………………………………………109
3.1 Prinsip Pembatasan Jabatan Berdasarkan Substansi
wewenang ……....................................................................
109
3.2 Prinsip Pembatasan Kerangka Negara Hukum
Demokrasi………………………………………………...
111
3.2.1 Negara Hukum, Unsur dan Karakteristik Negara
Hukum…………………………………………….117
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PEMBATASAN MASA JABATAN … MOHAMMAD ILHAM AGANG
xxi
3.2.2 Rechtsstaat………………………………………... 118
3.2.3 The Rule Of Law…………………………………. 124
3.2.4 Dasar-dasar Konstitusional………………………. 146
3.2.5. Prinsip Pembatasan Tata Pemerintahan yang
Baik……………………………….
152
BAB IV PENGATURAN HUKUM PEMBATASAN MASA
JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2015…………………………………………………... 195
4.1 Tidak Boleh Menjabat Untuk Jabatan yang Sama……….. 195
4.2 Tidak Boleh Menjabat Untuk Jabatan Yang Sama Atau
Lebih Rendah dengan Jeda Waktu………………………..
197
4.2.1 Konsep Kepala Daerah…………………………… 200
4.2.2 Konsep Korupsi…………………………………... 206
4.2.3 Maladministrasi…………………………………... 214
BAB V PENUTUP……………………………………………………... 221
5.1 Simpulan…………………………………………………... 221
5.2 Saran………………………………………………………. 222
DAFTAR BACAAN