program indonesia pintar (pip) bagi warga belajar kesetaraan

Kebijakan Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Tahun 2016Disampaikan pada kegiatan “Rapat Kerja Penguatan Strategi Pelaksanaan

Program PAUD dan Dikmas Tahun 2016”,Hotel Mercure Convention Centre, Ancol-Jakarta, Tanggal 13 April 2016

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:diarahkan untuk memberikan kepastian

memperoleh layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang membutuhkannya (khususnya pemuda dan orang dewasa)

1. Pendidikan Keaksaraan:• Pendidikan Keaksaraan Dasar• Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (KUM) • Pengembangan Pendidikan Multikeaksaraan

2. Pengembangan Budaya Baca:• Perluasan Akses Bahan Bacaan Masyarakat • Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat di Ruang Publik• Pengembangan Gerakan Indonesia Membaca

3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C):• Pengembangan Kurikulum berbasis Vokasional • Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran• Pengembangan Metodologi Pembelajaran

4. Pendidikan Berkelanjutan:• Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan • Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal• Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal

5. Kerjasama dan Kemitraan:• Pengembangan Kerjasama dengan berbagai Lembaga/

Organisasi Mitra Penyelenggara Program• Pengembangan Kemitraan dengan Pemangku

Kepentingan

6. Penguatan Sistem Pendataan dan Informasi:• Pengembangan Aplikasi Dapodik Keaksaraan dan Kesetaraan• Pengembangan Layanan Informasi berbasis Website

7. Penataan Kelembagaan:• Penataan Kelembagaan PKBM dan Satuan PNF lainnya• Revitalisasi SKB sebagai Satuan PNF • Pengembangan Satuan PNF Unggulan/Rujukan

KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN DIKTARA

POSTUR ANGGARANDIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN

KESETARAAN TAHUN 2016

No SatuanKerja/Unit Kerja

Belanja Bantuan Sosial (ma. 57)

Belanja Barang Lainnya diserahkan Masy/Pemda

(ma. 52)Belanja

Pegawai/Barang/Modal

JumlahSasaran Jumlah Sasaran Jumlah

DIT.BINDIKTARA 18 paket 1.800.000

35 komunitas51 desa

422.170 orang762 lembaga

151 paket605.026.800

112.243.200

717.270.000

1. Subdit Program dan Evaluasi 18 paket 1.800.000

46 lembaga 35 komunitas 51 desa

14.545.000 15.784.897 30.329.897

2. Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca - - 172.870 orang

31 paket 108.197.000 31.470.804 139.667.804

3. Subdit Kesetaraan dan Diklanjut - -

249.300 orang 20 paket

376.534.800 22.642.750 399.177.550

4. Subdit Kelemba-gaan dan Kemitraan - -

716 lembaga 100 paket

105.750.000

20.682.652 126.432.652

5. Subag Tata Usaha - - - - 21.662.097 21.662.097

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan: Jumlah Bantuan Penyelenggaraan Program dan Bantuan Sosial, sebesar Rp. 605.026.800.000 (84.35%)

DATA PENDUDUK INDONESIA(Terkait Sasaran Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan)

• Data Penduduk: 237.641.326 org (BPS, 2014)

• Data Penduduk Miskin: 27.727.780 org

(TNP2K, 2014)• Data Penduduk Tuna Aksara:

5.984.075 org (3,70%) (PDSP, 2014)• Data Anak usia sekolah tidak

sekolah: 4.406.858 org (TNP2K, 2014)

• Data pengangguran: 7.150.000 org (TNP2K,2014)

5

Perbandingan Persentase Angka Tuna Aksara terhadap Persentase Angka Kemiskinan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

6

Jumlah Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun per Provinsi, Tahun 2014

7

Persentase Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun per Provinsi Tahun 2014

Catatan: Data PDSP 2014:

terdapat 1,6 juta anak/tahun DO dan tidak melanjutkan (37.43%)

Data dari TNP2K 2015: terdapat 4 juta anak usia sekolah 6-21 tahun tidak sekolah.

Cohort Pendidikan Dasar dan Menengah

Warga belajar:- Usia 15-

59 th- Tidak

dapat baca tulis hitung

Belajar keaksaraan dasar: - Belajar baca

tulis hitung- Pendekatan isi

pembelajaran (fungsional) disesuaikan dengan kondisi, masalah dan kebutuhan warga

Evaluasi:Kemampuan baca tulis hitung

SUKMA (sertifikat)

Usaha Mandiri

Peran dalam

masyarakat

GRAND DESAIN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN(MENUJU PENDIDIKAN KESETARAAN)

Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar

Akan menerbitkan Permendikbud ttg Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)

Setara Paket A kelas 1-3

Paket A setara Kls. 4

Paket B

Paket C

Keaksaraan Usaha Mandiri

(KUM)

Multi Keaksaraan

Placement test

Permendikbud No. 86/2014 dan No. 42/2005, dapat diunduh di: www.ditdikmas.kemdikbud.go.id

Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan

http://www.dindikmas.kemdikbud.go.id/






Setiap program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, harus:• Jelas komponen dan standar program • Memiliki izin penyelenggaraan

program• Melaksanakan SKL dan kurikulum

sesuai Permendikbud• Memenuhi standar nasional

pendidikan• Siap diakreditasi oleh BAN PNF• Administrasi pengelolaan program

harus dilakukan secara tertib dan teratur

Kebijakan Pengembangan Program

Kebijakan Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

• Penguatan kapasitas kelembagaan SKB menjadi satuan pendidikan nonformal

• Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran

• Penyiapan SKB sebagai “testing centre” pendidikan kesetaraan (ujian per modul/mata pelajaran berbasis komputer)

• Memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas

• Peningkatan kompetensi pamong belajar• Akreditasi program dan lembaga sebagai

pengakuan kualitas pembelajaran• Masuk dalam Dapodik (data pokok

Pendidikan - NPSN)• Warga belajar pendidikan kesetaraan

memperoleh NISN• Menjadi satuan pendidikan nonformal

unggulan atau rujukan

Kebijakan Sistem Pendataan dan Informasi

• Pengembangan aplikasi persuratan

• Pengembangan aplikasi kelembagaan satuan PNF

• Pengembangan sistem layanan informasi berbasis website

• Pengembangan aplikasi dapodik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan

• Pengumpulan data berbasis by name by adress (melalui aplikasi data online)

Program Terobosan Tahun 2016

• Gerakan Indonesia Membaca (GIM)

• Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)

• Dapodik Diktara• Digitalisasi Diktara• Akreditasi PKBM• Satuan Pendidikan (Revitalisasi)

SKB• Layanan Pendidikan Alternatif

JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAMDIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN

KESETARAAN TAHUN 2016No Jenis Bantuan Program Volume Unit Cost Jumlah (Rp)

1. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara) 64.500 org 450.000 29.025.000.000

2. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T 30.000 org 750.000 22.500.000.000

3. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.000 org 2.500.000 2.500.000.000

4. BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) 77.370 org 600.000 46.422.000.000

5. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A 12.640 org 970.000 12.260.800.000

6. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B 123.160 org 1.400.000 172.424.000.000

7. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C 92.500 org 1.700.000 157.250.000.000

8. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional 11.000 org 2.000.000 22.000.000.000

9. Bantuan Penyelenggaraan PKH Perempuan Marjinal 10.000 org 1.000.000 10.000.000.000

10. Bantuan Pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) 20 pkt 130.000.000 2.600.000.000

11. Bantuan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) 31 pkt 250.000.000 7.750.000.000

No Jenis Bantuan Program Volume Unit Cost Jumlah (Rp)

12. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra 51 lbg 50.000.000 2.550.000.000

13. Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF (PKBM dan Rumpin) 470 lbg 85.000.000 39.950.000.000

14. Bantuan Sarana bagi TBM 155 lbg 50.000.000 7.750.000.000

15. Bantuan TBM di SKB 40 lbg 50.000.000 2.000.000.000

16. Bantuan Sarana bagi SKB 100 pkt 100.000.000 10.000.000.000

17. Bantuan Pembangunan (Revitalisasi) SKB 20 lbg 2.175.000.000 43.500.000.000

18. Bantuan POKJA PUG 20 lbg 50.000.000 1.000.000.000

19. Bantuan PTPPO 26 lbg 60.000.000 1.560.000.000

20. Bantuan Pendampingan Komunitas Rumah Belajar (homeschooling) 35 kom 35.000.000 1.225.000.000

21. Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi 20 desa 200.000.000 4.000.000.000

22. Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi 31 desa 160.000.000 4.960.000.000

23. Bantuan Tanggap Darurat Bencana 18 paket 100.000.000 1.800.000.000

Jumlah 605.026.800.000

JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAMDIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN

KESETARAAN TAHUN 2016

Langkah Percepatan Penyaluran Bantuan Program Ditbindiktara Tahun 2016

1. Telah mengalokasikan sasaran program pada setiap daerah pada Rakor Regional I – III bulan Februari yang lalu sesuai kuota yang tersedia dan kebutuhan minimal daerah;

2. Setiap daerah seharusnya sudah melakukan pemetaan sasaran program dengan menunjuk lembaga penyelenggara program yang dinilai kredibel;

3. Setiap lembaga penyelenggara program yang telah ditetapkan, mengajukan usulan proposal kepada Ditbindiktara dengan batas waktu sampai akhir bulan April 2016;

4. Jika sampai batas akhir tersebut, lembaga penyelenggara program yang ditunjuk belum menyampaikan usulan proposal, maka Ditbindiktara akan mengalihkan program pada daerah yang membutuhkan;

5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkewajiban memantau pelaksanaan program yang dilakukan oleh lembaga, agar pelaksanaannya mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tranparansi dan Akuntabilitas(Catatan Khusus dalam setiap Juknis Penyelenggaraan Program

Ditbindiktara Tahun 2016)

1. Lembaga penyelenggara program sebagai penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi berupa: a. mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara; b. tidak diperkenankan mengakses dana bantuan pada tahun tahun berikutnya; c. dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan.2. Direktorat Bindiktara tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian bantuan dalam bentuk apapun untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan.3. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program.4. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Ditbindiktara.

Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan(Pakta Integritas)

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

2. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi kepada siapapun;

3. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan

1Banten

1 Lebak 2,000

900,000,000

Proposal Sudah Masuk

2 Jawa Barat2 Indramayu

2,500

1,125,000,000


3 Bogor 2,500

1,125,000,000

4 Cirebon 1,800

810,000,000

5 Subang 1,500

675,000,000


6 Karawang 1,500

675,000,000


7 Bekasi 1,500

675,000,000

3 Jawa Tengah8 Brebes

2,000

900,000,000

9 Sragen 1,200

540,000,000

10 Tegal 1,200

540,000,000

11 Pemalang 1,200

540,000,000

12 Blora 1,200

540,000,000

13 Pati 1,200

540,000,000

14 Grobogan 1,200

540,000,000

4 Jawa Timur15 Jember

3,500

1,575,000,000 Sudah SK

16 Sumenep 2,000

900,000,000


17 Sampang 1,500

675,000,000

18 Bangkalan 1,500

675,000,000

19 Probolinggo 1,500

675,000,000

20 Malang 1,500

675,000,000


21 Pasuruan 1,500

675,000,000

22 Bojonegoro 1,000

450,000,000

23 Pamekasan 1,000

450,000,000 Sudah SK

24 Tuban 1,000

450,000,000


25 Situbondo 1,000

450,000,000

26 Bondowoso 1,000

450,000,000

27 Lumajang 1,000

450,000,000


5 Bali28 Bangli

1,000

450,000,000

Progres Bansos KD ( Per 13-April-2016)

Sebaran KD Terpadat 2016 :

No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan5 Bali

28 Bangli 1,000

450,000,000

29 Klungkung 1,000

450,000,000

30 Karangasem 1,000

450,000,000


6 Nusa Tenggara Barat 31 Lombok Barat

1,750

787,500,000

32 Lombok Tengah 1,750

787,500,000

33 Lombok Timur 1,000

450,000,000

7 Nusa Tenggara Timur 34 Sumba Tengah

1,000

450,000,000

35 Sumba Barat Daya 1,000

450,000,000

36Timor Tengah Utara

1,000

450,000,000

8 Sulawesi Selatan37 Toraja Utara

1,500

675,000,000


38 Bantaeng 1,000

450,000,000 Sudah SK

9 Sumatera Utara 39 Nias Selatan 1,500

675,000,000

10 Kalimantan Barat40 Kayong Utara

1,500

675,000,000

41 Sanggau 1,500

675,000,000

11 Pusat 5,500

2,475,000,000

Jumlah 64,500

29,025,000,000

Progres Bansos KD ( Per 13-April-2016 )

Sebaran KD Terpadat 2016 :

Progres Bansos KD ( Per 13-April-2016 )

Sebaran KD-3T, Papua, dan Papua Barat 2016No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan

1 Sumatera Barat 1 Mentawai 1,000

750,000,000

2 Sumatera Utara 2 Serdang Bedagai 750

562,500,000 Proposal Sudak Masuk

3 Lampung 3 Lampung Barat 750


4 Kalimantan Barat4 Bengkayang

750

562,500,000

5 Kapuas Hulu 750

562,500,000

6 Sambas 750

562,500,000

7 Sintang 750

562,500,000

5 Sulawesi Tengah8 Parigi Moutong

750


9 Sigi 750

562,500,000

6 Sulawesi Barat 10 Polewali Mandar 750


7 Sulawesi Selatan 11 Jeneponto 750

562,500,000 Sudak SK

8 Sulawesi Tenggara 12 Konawe 500

375,000,000 Sudak SK

9 Nusa Tenggara Timur13 Timor Tengah Selatan

500

375,000,000

14 Belu 500

375,000,000

10 Papua15 Deiyai

3,500

2,625,000,000

16 Puncak Jaya 2,500

1,875,000,000

17 Mamberamo Tengah 1,000

750,000,000

18 Nduga 2,000

1,500,000,000 Proposal Sudak Masuk

19 Jayawijaya 2,000

1,500,000,000

20 Lanny Jaya 2,500

1,875,000,000

21 Puncak 1,000

750,000,000

22 Intan Jaya 1,000

750,000,000

23 Yalimo 1,000

750,000,000

24 Paniai 750

562,500,000

25 Tolikara 1,000


26 Keerom 750

562,500,000

11 Papua Barat 27 Teluk Wondama 1,000

750,000,000

Jumlah 30,000

22,500,000,000

Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )

Sebaran KUM Terpadat 2016 :No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan1 Banten

1,500

1 Kab. Lebak

1,000

600,000,000 Proposal Sudah Masuk

2 Kab. Pandeglang

500

300,000,000

2 Jawa Barat 9,300

3 Kab. Indramayu 1,800

1,080,000,000 Proposal Sudah Masuk

4 Kab. Bogor 2,000

1,200,000,000

5 Kab. Cirebon 1,300

780,000,000

6 Kab. Karawang 1,200


7 Kab. Bekasi 1,200

720,000,000

8 Kab. Subang

800


9 Kab. Pangandaran

500

300,000,000

10 Kab. Sukabumi

500


3 Jawa Tengah 7,000

11 Kab. Brebes 2,000

1,200,000,000

12 Kab. Sragen

800

480,000,000

13 Kab. Tegal 1,000

600,000,000

14 Kab. Pemalang

800


15 Kab. Blora

800

480,000,000

16 Kab. Pati

800

480,000,000

17 Kab. Grobogan

800

480,000,000


Sebaran KUM Terpadat 2016 :No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan

4 Jawa Timur

19,500

18 Kab. Jember 2,200

1,320,000,000 Sudak SK

19 Kab. Sumenep 2,000


20 Kab. Sampang 1,500


21 Kab. Bangkalan 1,500

900,000,000

22 Kab. Probolinggo 1,500

900,000,000

23 Kab. Malang 1,300

780,000,000

24 Kab. Pasuruan 1,300

780,000,000

25 Kab. Bojonegoro 1,000

600,000,000

26 Kab. Pamekasan 2,000

1,200,000,000 Sudah SK

27 Kab. Tuban 1,000


28 Kab. Situbondo 1,400

840,000,000

29 Kab. Bondowoso 1,500

900,000,000

30 Kab. Lumajang 1,300


5 Bali 1,500

31 Kab. Bangli

500

300,000,000

32 Kab. Klungkung

500

300,000,000

33 Kab. Karangasem

500


6 Nusa Tenggara Barat 3,800

34 Kab. Lombok Barat 1,800

1,080,000,000

35 Kab. Lombok Tengah 1,500

900,000,000

36 Kab. Lombok Timur

500

300,000,000



7 Nusa Tenggara Timur 2,000

37 Kab. Sumba Tengah

500

300,000,000

38 Kab. Sumba Barat Daya 1,000

600,000,000

39 Kab. Timor Tengah Utara

500

300,000,000

8 Sulawesi Selatan 3,400

40 Kab. Toraja Utara 1,000


41 Kab. Bantaeng

800

480,000,000 Sudak SK

42 Kab. Takalar

800

480,000,000

43 Kab. Jeneponto

800

480,000,000 Sudah SK

9 Sumatera Utara

800

44 Kab. Nias Selatan

800

480,000,000

10 Sulawesi Barat 1,200

45 Kab. Mamuju Utara

800

480,000,000

46 Kab. Mamasa

400

240,000,000

11 Lampung

800

47 Kab. Lampung Selatan

800

480,000,000

12 Kalimantan Barat 1,800

48 Kab. Kayong Utara

800

480,000,000

49 Kab. Kubu Raya

500


50 Kab. Melawi

500

300,000,000



13 Papua

11,700

51 Kab. Nduga 1,800


52 Kab. Intan Jaya 1,000

600,000,000

53 Kab. Memberamo Tengah 2,000

1,200,000,000

54 Kab. Lanny Jaya 1,000

600,000,000

55 Kab. Tolikara

600


56 Kab. Jayawijaya 1,200

720,000,000

57 Kab. Sarmi

400

240,000,000

58 Kab. Keerom

900

540,000,000

59 Kab. Yalimo

500

300,000,000

60 Kab. Dogiyai

500

300,000,000

61 Kab. Paniai

500

300,000,000

62 Kab. Puncak Jaya

800

480,000,000

63 Kab. Yahukimo

500

300,000,000

14 Papua Barat 1,500

64 Kab. Teluk Wondama

500


65 Kab. Manokwari

600


66 Kab. Sorong Selatan

400

240,000,000


Sebaran KDUMTerpadat 2016 :

No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan

15 Sumatera Selatan 1,000

67 Kab. Banyuasin 1,000


16 Kepulauan Riau

500

68 Kab. Karimun

500

300,000,000

17 Sulawesi Tengah 1,800

69 Kab. Donggala

800


70 Kab. Parigi Moutong 1,000


18 Sulawesi Tenggara

500

71 Kab. Konawe Kepulauan

500

300,000,000

19 Pusat 7,770

4,662,000,000

Jumlah 77,370

46,422,000,00

0

NO KAB/KOTA

PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016)

Ket

PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C

ORG SATUAN BIAYA

ANGGARAN (Rp.000) ORG SATUAN

BIAYA ANGGARAN

(Rp.000) ORG SATUAN BIAYA

ANGGARAN

(Rp.000)

1 DKI. JAKARTA

1Kota Jakarta Selatan 100 970 97,000 200 1,400 280,000

150 1,700

255,000 2 JAWA BARAT

1Kab. Bogor 400 970 388,000 2,810 1,400 3,934,000

2,100 1,700

3,570,000 Sudah SK

2Kab. Garut 150 970 145,500 1,520 1,400 2,128,000

500 1,700

850,000

3Kab. Indramayu 150 970 145,500 670 1,400 938,000

500 1,700

850,000 Sudah SK

4Kab. Karawang 200 970 194,000 1,310 1,400 1,834,000

450 1,700

765,000

5Kab. Bandung Barat 150 970 145,500 720 1,400 1,008,000

350 1,700

595,000

6Kota Bogor 970 - 460 1,400 644,000

300 1,700

510,000

7Kota Bandung 150 970 145,500 860 1,400 1,204,000

600 1,700

1,020,000

8Kota Cirebon 970 - 150 1,400 210,000

100 1,700

170,000 Sudah SK

3 JAWA TENGAH

1Kab. Banyumas 80 970 77,600 200 1,400 280,000

500 1,700

850,000

2Kab. Boyolali 970 - 190 1,400 266,000

200 1,700

340,000 Sudah SK

3Kab. Klaten 970 - 170 1,400 238,000

200 1,700

340,000 Sudah SK

4Kab. Rembang 100 970 97,000 250 1,400 350,000

250 1,700

425,000 Sudah SK

5Kab. Pati 970 - 100 1,400 140,000

200 1,700

340,000

6Kab. Jepara 150 970 145,500 375 1,400 525,000

300 1,700

510,000 Sudah SK

7Kab. Kendal 970 - 180 1,400 252,000

400 1,700

680,000 8Kota Salatiga 970 - 100 1,400 140,000 100 1,700 170,000 Sudah SK

NO KAB/KOTA


Ket.

PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C

ORG SATUAN BIAYA

ANGGARAN

(Rp.000) ORG SATUAN

BIAYA ANGGARAN


ANGGARAN (Rp.000)

4 JAWA TIMUR

1Kab. Pacitan 970 -

627 1,400

877,800 120 1,700 204,000

2Kab. Malang 150 970 145,500

930 1,400

1,302,000 440 1,700 748,000

Sudah SK

3Kab. Lumajang 970 -

200 1,400

280,000 190 1,700 323,000

4Kab. Magetan 970 -

80 1,400 112,000 200 1,700

340,000

5Kab. Bojonegoro 970 -

130 1,400

182,000 400 1,700 680,000

6Kab. Pamekasan 970 -

130 1,400

182,000 300 1,700 510,000 Sudah SK

5 ACEH

1Kab. Simeulue 970 -

40 1,400 56,000 100 1,700

170,000

2Kab. Aceh Timur 100 970 97,000

160 1,400

224,000 100 1,700 170,000

3Kab. Aceh Utara 100 970 97,000

260 1,400

364,000 230 1,700 391,000 Sudah SK

6 SUMATERA UTARA

1Kab. Nias 970 -

140 1,400

196,000 100 1,700 170,000

2Kab. Deli Serdang 100 970 97,000

530 1,400

742,000 1,400 1,700 2,380,000 Sudah SK

3Kab. Langkat 100 970 97,000

370 1,400

518,000 600 1,700 1,020,000

4Kota Tebing Tinggi 970 -

70 1,400 98,000 150 1,700

255,000

NO KAB/KOTA


Ket. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN

PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN

PAKET C

ORG SATUAN BIAYA


BIAYA ANGGARAN


ANGGARA

N (Rp.000)

7 SUMATERA BARAT

1Kab. Agam 970 -

40 1,400

56,000 200 1,700

340,000 Sudah SK

8 LAMPUNG

1Kab. Lampung Selatan 100 970

97,000 330 1,400

462,000 220 1,700

374,000 9 KALIMANTAN BARAT

1Kota Singkawang 970 -

140 1,400

196,000 200 1,700

340,000 Sudah SK

10 KALIMANTAN TENGAH

1Kab. Barito Selatan 970 -

20 1,400

28,000

60 1,700 102,000

2Kab. Barito Utara 970 -

80 1,400

112,000 100 1,700

170,000

3Kab. Sukamara 970 -

20 1,400

28,000 1,700 -

4Kab. Lamandau 970 -

60 1,400

84,000 100 1,700

170,000

5Kab. Seruyan 970 -

110 1,400

154,000 100 1,700

170,000

6Kab. Pulang Pisau 970 -

40 1,400

56,000 100 1,700

170,000

7Kab. Gunung Mas 970 -

270 1,400

378,000 1,700 -

8Kab. Barito Timur 970 -

60 1,400

84,000 1,700 -

9Kab. Murung Raya 970 -

90 1,400

126,000 1,700 -

10Kota Palangka raya 970 -

100 1,400

140,000 100 1,700

170,000

NO KAB/KOTA


Ket.

PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A

PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C

ORG SATUAN BIAYA

ANGGARAN

(Rp.000) ORG SATUAN

BIAYA ANGGARAN


ANGGARAN (Rp.000)

11 SULAWESI SELATAN

1Kab. Gowa 100 970

97,000

350 1,400 490,000

100 1,700

170,000

2Kab. Bone 100 970

97,000

280 1,400 392,000

200 1,700

340,000

3Kab. Wajo 50 970

48,500

130 1,400 182,000

200 1,700

340,000

4Kab. Sidenreng Rappang 970 -

60 1,400 84,000

100 1,700

170,000

5Kab. Pinrang 100 970

97,000

170 1,400 238,000

500 1,700

850,000

6Kab. Enrekang 970 -

180 1,400 252,000

100 1,700

170,000

7Kab. Luwu 970 -

280 1,400 392,000

200 1,700

340,000

8Kab. Tana Toraja 970 -

220 1,400 308,000

100 1,700

170,000

9Kab. Luwu Utara 970 -

270 1,400 378,000

200 1,700

340,000

10Kab. Luwu Timur 970 -

190 1,400 266,000

100 1,700

170,000 13 Maluku

1Kota Ambon 160 970

155,200

100 1,400 140,000

100 1,700

170,000 12 BALI

1Kab. Karang asem 970 -

150 1,400 210,000

100 1,700

170,000 13 BENGKULU

1Kota Bengkulu 970 -

130 1,400 182,000

100 1,700

170,000 Sudah

SK

NO KAB/KOTA


Ket. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN

PAKET C

ORG SATUAN BIAYA


BIAYA ANGGARAN


ANGGARAN

(Rp.000)

14 BANTEN

1Kab. Lebak 70 970 67,900 820 1,400 1,148,000

550 1,700 935,000

Sudah SK

15 PAPUA BARAT

1Kab. Manokwari 150 970 145,500 150 1,400 210,000

200 1,700 340,000

Total 5,684,200 52,421,600

52,734,000

“31 lokasi GIM dan 20 lokasi GP3M”

Sinergi GIM & GP3M1 Kota Bengkulu, Bengkulu2 Kab. Pamekasan, Jawa Timur

3 Kota Ambon, Maluku4 Kota Manado, Sulawesi Utara

5 Kab. Lombok Barat, NTB

6 Kota Kupang, NTT7 Kab. Nunukan, Kaltara8 Kota Singkawang, Kalbar

9 Kab. Aceh Utara, NAD10 Kab. Karangasem, Bali11 Kab. Gorontalo, Gorontalo

12 Kab. Lebak, Banten13 Kab. Banyumas, Jateng

GP3M

14 Kab. Jepara, Jawa Tengah

15 Kab. Agam, Sumatera Barat

16 Kab. Indramayu, Jawa Barat

17 Kab. Malang, Jawa Timur

18 Kab. Deli Serdang, Sumut

19 Kota Batam, Kepri

20 Kab. Bogor, Jabar

GIM

14 Kab. Samosir, Sumatera Utara

15 Kota Padang, Sumatera Barat

16 Kab. Bandar Lampung, Lampung

17 Kab. Bangka, Bangka Belitung

18 Kota Jambi, Jambi

19 Kota Pekanbaru, Riau

20 Kota Palembang, Sumsel

21 Kab. Ciamis, Jawa Barat

22 Kab. Banyumas, Jawa Barat

23 Kab. Gunung Kidul, DIY

24 Kota Palangka Raya, Kalteng

25 Kab. Banjar Baru, Kalsel

26 Kota Samarinda, Kaltim

27 Kab. Polman, Sulsel

28 Kota Kendari, Sultra

29 Kab. Gowa, Sulsel

30 Kab. Lanny Jaya, Papua

31 Kab. Manokwari, Papua Barat

- Daerah Terpadat Buta Aksara- Telah tumbuh kegiatan literasi

- Ada Tokoh perempuan- Daerah Trafficking- DO Tertinggi

Ayo, Semangat Belajar dan Bekerja

Terima kasih

Documents

program indonesia pintar (pip) bagi warga belajar kesetaraan