13
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602- 73470-5-2 156 PROGRAM KERJA AIRLANGGA HARTARTO MENTERI BIDANG KOORDINASI PEREKONOMIAN RI MELALUI MEDIA ONLINE Salsa Billa Nadia Mafatikhul Laily 1 , Elista Nanda Praptiwi 2 , Andi Saputra 3 , Nia Andini 4 , Muhammad Hanif Zein Arrosin 5 , Dian Suluh Kusuma Dewi 6 Universitas Muhammadiyah Ponorogo Alamat Korespondensi: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini menganalisis tentang program kerja menteri bidang koordinator dan ekonomi Airlangga Hartarto selama tahun 2019-2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui media online dengan cara mengumpulkan data-data dari berita yang berfokus pada satu sumber yaitu CNN Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui program kerja menteri koordinasi perekonomian sebagai cara agar melihat terealisasinya program kerja, untuk melihat transformasi perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor terutama dalam peningkatan SDM. Hasil penelitian ini menunjukkan ada lima program kerja Airlangga Hartarto sebagai menteri koordinator antara lain: pembangunan sumber daya manusia (SDA), pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan sumber- sumber pertumbuhan ekonomi, dan akses destinasi wisata, penerbitan dua omnibus law yakni cipta lapangan kerja dan perpajakan, penyederhanaan birokrasi melalui reformasi dan otomasi serta integrasi sistem layanan, dan transformasi ekonomi. Terdapat 15 program kerja yang diprioritaskan dan ditargetkan rampung yang akan dijalankan dalam 6 bulan kedepan. Airlangga Hartarto adalah ketua umum Partai Golkar berkebangsaan Indonesia. Airlangga Hartarto adalah menteri Kordinator Bidang Perekonomian Indonesia 2019-2024 pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin, yang dilantik pada 23 Okteber 2019. Airlangga Hartarto pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Program kerja Airlangga Hartarto ini akan dilihat hasilnya selama satu periode kepemimpinannya sebagai Menteri Koordinasi Perekonomian RI. Di era perkembangan yang cukup pesat ini Indonesia harus mampu menyeimbangkan perekonomian dunia. Dengan mencukupinya SDM maka tujuan perekonomian akan berjalan dengan lancar. Kata Kunci: Menteri, Perekonomian, Program Kerja. ABSTRACT This study analyzes the work program of the field of coordinator and economics Airlangga Hartarto during 2019-2024. The method used is descriptive quantitative through online media by collecting data from news that focuses on one source, namely CNN Indonesia. The purpose of this research is to find out the work program of the minister of economic coordination as a way to see the realization of the work program, to see the transformation of the Indonesian economy from year to year, and to encourage economic growth from various sectors, especially in increasing human resources. The results of this study indicate that there are five work programs of Airlangga Hartarto as the coordinating minister, among others: human resource development (SDA), infrastructure development that will connect the sources of economic growth, and access to tourist destinations, the issuance of two omnibus laws namely employment creation and taxation , simplification of bureaucracy through reform and automation as well as integration of service systems, and economic transformation. There are 15 prioritized and targeted work programs that will be carried out within the next 6 months. Airlaangga Hartarto is the general chairperson of the Indonesian Golkar Party. Airlangga Hartarto is the Coordinating Minister for the Economy of Indonesia 2019-2024 in the Indonesian Cabinet Advanced President Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, who was appointed on 23 October 2019. Airlangga Hartarto had served as Minister of Industry replacing Saleh Husin in the reshuffle of President Joko Widodo's President's Cabinet. Jusuf Kalla. Airlangga Hartarto's work program will see the results during a period of his leadership as the Coordinating Minister for the Indonesian Economy. In this era of rapid development, Indonesia must be able to balance the world economy. With sufficient human resources, the economic goals will run smoothly.

PROGRAM KERJA AIRLANGGA HARTARTO MENTERI BIDANG …

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

156

PROGRAM KERJA AIRLANGGA HARTARTO MENTERI

BIDANG KOORDINASI PEREKONOMIAN RI MELALUI

MEDIA ONLINE

Salsa Billa Nadia Mafatikhul Laily 1, Elista Nanda Praptiwi

2, Andi Saputra

3, Nia Andini

4,

Muhammad Hanif Zein Arrosin5, Dian Suluh Kusuma Dewi

6

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alamat Korespondensi: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang program kerja menteri bidang koordinator dan ekonomi

Airlangga Hartarto selama tahun 2019-2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif

melalui media online dengan cara mengumpulkan data-data dari berita yang berfokus pada satu

sumber yaitu CNN Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui program kerja menteri

koordinasi perekonomian sebagai cara agar melihat terealisasinya program kerja, untuk melihat

transformasi perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun, dan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi dari berbagai sektor terutama dalam peningkatan SDM. Hasil penelitian ini menunjukkan

ada lima program kerja Airlangga Hartarto sebagai menteri koordinator antara lain: pembangunan

sumber daya manusia (SDA), pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan sumber-

sumber pertumbuhan ekonomi, dan akses destinasi wisata, penerbitan dua omnibus law yakni cipta

lapangan kerja dan perpajakan, penyederhanaan birokrasi melalui reformasi dan otomasi serta

integrasi sistem layanan, dan transformasi ekonomi. Terdapat 15 program kerja yang

diprioritaskan dan ditargetkan rampung yang akan dijalankan dalam 6 bulan kedepan. Airlangga

Hartarto adalah ketua umum Partai Golkar berkebangsaan Indonesia. Airlangga Hartarto adalah

menteri Kordinator Bidang Perekonomian Indonesia 2019-2024 pada Kabinet Indonesia Maju

Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin, yang dilantik pada 23 Okteber 2019. Airlangga Hartarto

pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan

Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Program kerja Airlangga Hartarto ini akan

dilihat hasilnya selama satu periode kepemimpinannya sebagai Menteri Koordinasi Perekonomian

RI. Di era perkembangan yang cukup pesat ini Indonesia harus mampu menyeimbangkan

perekonomian dunia. Dengan mencukupinya SDM maka tujuan perekonomian akan berjalan

dengan lancar.

Kata Kunci: Menteri, Perekonomian, Program Kerja.

ABSTRACT

This study analyzes the work program of the field of coordinator and economics Airlangga

Hartarto during 2019-2024. The method used is descriptive quantitative through online media by

collecting data from news that focuses on one source, namely CNN Indonesia. The purpose of this

research is to find out the work program of the minister of economic coordination as a way to see

the realization of the work program, to see the transformation of the Indonesian economy from

year to year, and to encourage economic growth from various sectors, especially in increasing

human resources. The results of this study indicate that there are five work programs of Airlangga

Hartarto as the coordinating minister, among others: human resource development (SDA),

infrastructure development that will connect the sources of economic growth, and access to tourist

destinations, the issuance of two omnibus laws namely employment creation and taxation ,

simplification of bureaucracy through reform and automation as well as integration of service

systems, and economic transformation. There are 15 prioritized and targeted work programs that

will be carried out within the next 6 months. Airlaangga Hartarto is the general chairperson of the

Indonesian Golkar Party. Airlangga Hartarto is the Coordinating Minister for the Economy of

Indonesia 2019-2024 in the Indonesian Cabinet Advanced President Joko Widodo-KH Ma'ruf

Amin, who was appointed on 23 October 2019. Airlangga Hartarto had served as Minister of

Industry replacing Saleh Husin in the reshuffle of President Joko Widodo's President's Cabinet.

Jusuf Kalla. Airlangga Hartarto's work program will see the results during a period of his

leadership as the Coordinating Minister for the Indonesian Economy. In this era of rapid

development, Indonesia must be able to balance the world economy. With sufficient human

resources, the economic goals will run smoothly.

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

157

Keywords: Minister, Economy, Work Program.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas perekonomian mampu

menghasilkan pertambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan

,berati secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah

pengangguran. Apalagi persaingan bisnis ekonomi dalam era 4.0 ini semakin

ketat. Untuk itu, dalam menghadapi era revolusi industri keempat, sektor industri

nasional perlu banyak berbenah, terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang

menjadi kunci penentu daya saing. (Satya, 2018) Banyak perusahaan global

dengan unit bisnis yang beragam telah menjadikan pengembangan sumber daya

manusia sebagai strategi utama untuk menghadapi persaingan global agar tidak

tenggelam oleh perubahan zaman.Dalam 3 tahun terakhir ,ekonomi Indonesia

telah tumbuh di atas 5% .Di perkirakan pada tahun 2020 pertumbuhannya akan

mencapai 6% pertahun karena manajemen makro ekonomi yang kuat dam

percepatan proyek pembangunan strategis nasional.Pembangunan di Indonesia ini

pada dasarnya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah peluang

kerja dalam usaha meingkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijaksanaan

pembangunan yang di laksanakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi

sektoral yang menggambarkan tingkat perubahan struktur ekonomi yang terjadi.

Tolok ukur pembangunan ekonomi dapat di ketahui berdasarkan tingkat

srtuktur produksi dan penyerapan tenaga kerja, seperti yang di ungkapkan oleh

menteri bidang koordinator dan ekonomi ,melalui program kerjanya ia akan

meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan meghubungkan

sumber-sumber petumbuhan ekonomi. Perubahan ekonomi ini akan di mulai dari

pembangunan ekonomi Daerah atau wilayah. Melalui sumber daya manusia yang

baik akan meningkatkan daya saing wilayahnya dan mengurangi ketimpangan

pembangunan antar wilayah. Pembangunan yang strategis dan berkualitas akan

dapat memajukan kehidupan masyarakatnya dan pendapatan masyarakat rata-rata

setara. (Lincolin, 1999). Mengartikan istilah pembangunan sebagai peningkatan

pendapatan perkapita yaitu tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB)

pada tahun tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk,atau perkembangan

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

158

produk dosmetik bruto dibarengi dengan modernisasi struktur ekonomi.

Kemajuan teknologi juga merupakan sektor yang mendukung terjadinya

perubahan struktur perekonomian (Sukirno, 2006).

Namun pada kenyataanya pertumbuhan ekonomi di indonesia tidak di

sertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang. (Swasono;

Sulistyaningsih, 1993).

RUMUSAN MASALAH

a. Bagaimana program kerja Airlangga Hartarto dalam merencanakan

pembangunan ke depan?

b. Apa saja yang akan di wujudkan Airlangga Hartarto dalam membawa

perubahan ekonomi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif

kuantitafif. Analisis kuantitatif bersifat terperinci dengan cara mengumpulkan

semua data yang di peroleh dari berita-berita di media online, data yang

terkumpul kemudian di konversikan menggunakan kategori atau kriteria yang

sudah di tetapkan sebelumnya. Pengolahan data dalam penelitian kuantitatif di

lakukan dengan cara mengkategorikan data dari berita-berita yang berdasarkan

tema dan fokus penelitiannya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh

berita mengenai program kerja menteri bidang koordinator perekonomian

Indonesia, Airlangga Hartarto, yang di muat di CNN Indonesia, yaitu sejak bulan

Oktober-November kemarin. Sebanyak 7 (tujuh) berita. Berita yang di tampilkan

umumnya teks berita singkat dan video yang berdurasi kurang lebih satu menit.

HASIL PEMBAHASAN

Menteri bidang perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu

mengumpulkan Menteri dari berbagai bidang dan pejabat Negara di bawah satuan

kerja yang di pimpinnya. Saat acara berlangsung membahas mengenai rancangan-

rancangan program prioritas serta program kerja untuk tahun 2020-2024 dibidang

perekonomian, menurut Airlangga Hartarto ada empat program prioritas yang

akan di sasar tahun depan. Program yang diusulkan Airlangga Hartarto yang

pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk menuju

ekonomi yang berkualitas baik, Yang kedua ialah meningkatkan kesetaraan

ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Program selanjutnya ialah untuk

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

159

selalu memberi dukungan terhadap kelanjutan ekonomi. Program yang terakhir

adalah meningkatkan daya saing perekonomian. (Putro, 2019)

Gambar 1. saat Airlangga Hartarto mengumumkan 15 program prioritas

Langkah awal yang diambil, Airlangga Hartarto menyebutkan terdapat

sekitar 15 program unggulan yang menjadi prioritas yang diharapkan rampung

dalam kurun waktu 6 bulan kedepan. Berikut program kerja yang menjadi

prioritas antara lain program implementasi mendatori B30 (Bahan Bakar Nabati)

yang akan digunakan untuk transportasi saja, memperbaiki tatanan ketenaga

kerjaan secara utuh, menjamin produk-produk halal, penelitian dan

pengembangan industri farmasi. Sekretaris Kementrian Koordinator bidang

perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa, kerangka yang disusun oleh

Airlangga Hartarto tentu akan berjalan sesuai dengan visi-misi Presiden RI

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Susiwijono

juga menuturkan ada beberapa program kerja atau kegiatan yang akan di

koordinasikan di Kementrian Ekonomi. Yang pertama bersifat srategis dan

berdampak langsung pada masyarakat Indonesia, yang kedua bersifat lintas sector

atau lintas bidang dan berdampak luas. Tentang usulan 15 program prioritas

tersebut anggota dalam Kementrian Perekonomian telah menyiapkan cara

penyampaian program dengan matang, sasaran program prioritas atau tujuan

program prioritas, deskripsi program atau kegiatan, target atau indicator

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

160

keberhasilan kinerja, beserta pencapaian waktu atau jadwal pelaksanaan dari

masing-masing program. (Putro, 2019)

Seperti yang telah di ungkapkan di atas, bahwa Airlangga Hartarto akan

melaksanakan program campuran minyak nabati sebanyak 30% ke bahan bakar

minyak (BBM) jenis solar alias B30 mulai 1 Januari 2020, dan di perkirakan

melakukan uji coba. Program B30 ini diyakini dapat menghemat devisa mencapai

USS 8 milyar atau sekitar 112 triliun. (Fajrlan, 2019)

Gambar 2. postingan Airlangga Hartarto di Instagram mengenai program B30

Sebab minyak sawit mentah atau CPO akan terserap di proyeksi mencapai

10 juta kiloliter. Program ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan CPO

domestic yang di haraokan dapat menjadi penopang pergerakan harga CPO

Internasional. Untuk menyambut program ini, produsen CPO beserta turunannya,

PT Tunas Baru Lampung akan menambah kapasitas pabrik biodiselnya.

Pembangunan ini di perkirakan akan selesai pada akhir tahun 2020. Meskipun

belum di berlakukan namun program B30 pemerintah ini telah berpengaruh ke

permintaan biodiesel dalam negeri.

Selanjutnya program perbaikan ekosistem ketenagakerjaan dengan

menciptakan program kartu Pra-kerja. Kartu Pra-kerja ini bertujuan memberikan

bantuan pelatihan dan pembinaan vokasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

161

mereka yang sedang mencari kerja, pekerja aktif, ataupun pekerja terkena

pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Setiap masyarakat yang mendapatkan kartu Pra-kerja nantinya akan mendapatkan

beberapa manfaat, seperti latihan vokasi, sertifikat komtetensi dan insentif berupa

dana melalui e-wallet yang akan di terima dengan kisaran 300-500 ribu perbulan,

sehingga bisa di gunakan untuk uang transportasi saat mengikuti kursus selama

kurang lebih tiga bulan.Pemerintah juga akan mentargetkan sekitar dua juta orang

yang akan mendapatkan kartu Pra-kerja ini. Kartu Pra-kerja ini diberikan kepada

anak-anak muda atau generasi milenial yang sudah tamat sekolah menengah atas

maupun lulusan perguruan tinggi. Program ini tentunya juga akan mengurangi

tingkat pengangguran di Indonesia. Menurut airlangga Hartarto kartu Pra-kerja

tersebut akan di luncurkan awal tahun 2020. Bahkan menurutnya penerima kartu

Pra-kerja ini bisa menerima pelatihan kerja hingga ke luar negeri. Dimana semua

biaya nya di tanggung pemerintah. Menteri keuanagan Sri Mulyani

menganggarkan biaya tersebut dari APBN dan memakan biaya sebanyak 10

triliyun. (Wicaksono, 2019a)

Gambar 3. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Berlanjut pada program usulan penjaminan produk halal, kali ini menteri

perindustrian menargetkan capaian industry halal menembus hingga 25 milyar

dollar AS pada 2019. Angka tersebut naik 20% di bandingkan realisasi capaian

tiga tahun lalu.

Program usulan yang di bahas terakhir adalah program pengembangan

industri farmasi. Program ini di prioritaskan karena bahan farmasi merupakan

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

162

salah satu sektor andalan yang di prioritaskan di tanah air. Lebih lanjut lagi

Airlangga Hartarto menjelaskan dalam mendorong sector strategis ini,

pemerintah telah mencanangkan program percepatan oengembangan industri

farmasi melalui penerbitan Paket Ekonomi Kebijakan XI yang di tuangkan dalam

instruksi presiden Nomor 6 tahun 2016. Program ini bertujuan untuk menciptakan

kemandirian industri farmasi dan alkes nasional, sehingga masyarakat

memperoleh obat dengan mudah, terjangkau, dan berkesinambungan. Selain itu

pemerintah juga akan mengurangi pajak penghasilan badan atau tax allowance

bagi industri farmasi di Indonesia.

Airlangga Hartarto juga menerbitkan kebijakan industri ini juga akan

menjadikan Airlangga Hartarto bekerja secara ekstra. Era revolusi industri 4.0 ini,

peningkatan sektor industri berbasis teknologi dan informasi dapat menjadi kunci

bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi dan informasi

diyakini dapat meningkatkan produktivitas sektor industri yang nantinya

berimplikasi pada peningkatan kontribusi dari sektor industri kepada pertumbuhan

ekonomi. (Industri & Irawati, 2019). Bahwa pekerjaan terbesar Airlangga Hartarto

di bidang perekonmian sebenarnya adalah menerbitkan kebijakan investasi untuk

industri. Sebab, kinerja industri belakangan ini terus menurun. Seharusnya sebagai

menteri perindustrian pada masa lalu Airlangga Hartarto sangat mengerti betul

apa saja yang dibutuhkan industri demi menaikkan produksi dan kinerjanya. Ia

hanya perlu melakukan koordinasi antar menteri yang ada dibawah

pengelolaannya. Terkait dengan bahan baku impor, produksi industri terganggu

karena lamanya perizinan impor yang dikeluarkan. Selain itu kebijakan terkait

intensif pajak juga mempengaruhi kinerja industri kedepannya. Sebagai informasi,

data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan industri kuartal II

2019 hanya 3,54 persen. Realisasi itu berada dibawah pertumbuhan ekonomi yang

menyentuh 5 persen dan turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu

sebesar 3,88 persen. Peluang kerja yang semakin meningkat dan menurunkan

transaksi neraca perdagangan, serta berkembangnya industri ekspor dan subtitusi

impor. Airlangga Hartarto mengklaim akan membenahi persoalan defisit neraca

perdagangan yang menjadi problem pada masa akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf

Kalla. Neraca perdagangan periode Januari-September 2019, masih tercatat defisit

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

163

US$ 1,9 miliar karena tinginya impor migas maupun nonmigas. Perbaikan neraca

perdagangan pada oktober 2019 utamanya di sumbangkan oleh surplus non-migas

sebesar 990,5 juta dollar AS. Selain itu nilai ekspor pada oktober 2019 mencapai

14,93 miliar dollar AS, dengan demikian realisasi nilai ekspor pada oktober 2019

sudah melebihi ekspetasi yang di perkirakan. (Wicaksono, 2019c). Inflasi

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian, dimana naiknya

inflasi membuat turunnya daya beli masyarakat. selain faktor inflasi, jumlah uang

beredar yang naik juga membuat nilai uang turun dan nilai dari barang-barang

akan meningkat. (Adisetiawan, 2018).

Gambar 4. Airlangga saat pelantikan kabinet maju dan Momen saat Presiden

memperkenalkannya

Tantangan yang akan dihadapi Airlangga Hartarto adalah terkait upaya

meningkatkan efisiensi dan produk migas serta implementasi energi biofuel.

Mengevaluasi paket kebijakan juga menjadi tugas Airlangga Hartarto sekarang,

mengawal sistem layanan integrasi terpadu (OSS) dan realisasi Kredit Usaha

Rakyat (KUR). Perlu diketahui bahwa pada kurun waktu 5 tahun ini pertumbuhan

ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 5%. Dibandingkan dengan

negara-negara anggota G20,Indonesia masih berada di urutan ketiga dibawah

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

164

India dan Amerika Serikat. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini tidak sebanding

dengan utang Indonesia. Padahal sejak tiga tahun terakhir utang yang dialokasikan

kepada pembangunan infrastruktur terus meningkat. Dalam kurun waktu tiga

tahun ini bertambah cukup pesat justru mengarah ke kontraproduktif. Harapan

yang mampu mengakselerasi produktivitas dan daya saing nasional dan

kemandirian kita ini masih sangat kontraproduktif. Dampak utang dalam rangka

pembangunan infrastruktur ini berdampak tidak langsung atau berdampak dalam

jangka pendek, utang ini akan mempengaruhi investasi. Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian membocorkan salah satu materi yang akan dimasukkan

dalam perbaikan aturan investasi melalui skema omnibus law. Materi berkaitan

dengan pajak. (Wicaksono, 2019b). Prioritas investasi harus ditingkatkan karena

sebagai kunci utama dalam perekonomian. Pemerintah berupaya menjaga

pertumbuhan ekonomi tetap tercapai walaupun perekonomian global melambat.

Dengan ini pemerintah harus lebih hati-hati mengenai perekonomian Indonesia

yang sering terjadi ketidak stabilan dari waktu ke waktu.

Prioritas penyederhanaan birokrasi yang terkait dengan Pemda yaitu

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ( ETP ) ini adalah suatu upaya untuk

mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai

menjadi non tunai berbasis digital. Kebanyakan masyarakat Indonesia tak jarang

kalangan remaja telah mengetahui, memakai , dan sangat paham tentang alat

pembayaran non tunai atau tidak menggunakan uang tunai sebagai alat

pembayaran. Alat pembayaran yang sering digunakan oleh masyarakat dan selalu

dibawa kemana pun serta sangat besar manfaatnya adalah kartu ATM, kartu debet

atau kartu kredit. Dapat dilihat dari fungsinya alat pembayaran non tunai ini dapat

digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran, Tarik tunai dan belanja, selain

itu juga dapat digunakan untuk transaksi pembayaran dengan mudah. Ada

beberapa factor yang membuat masyarakat tertarik dan mendorong untuk

menggunakan alat pembayaran non tunai ini. Pertama factor keamanan, factor

keamanan sendiri diciptakan dari teknologi yang digunakan bank untuk menjaga

informasi seorang klien yang telah dipercayakan, kemudahan dalam mengunakan

alat pembayaran non tunai adalah seseorang dapat menggunakan kapan saja dan

dimana saja ini dapat memudahkan masyarakat bertransaksi, dengan alat

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

165

pembayaran non tunai dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi aktivitas

perekonomian. Kebanyakan masyarakat yang menggunakan alat pembayaran non

tunai adalah orang-orang yang menyukai cara pembayaran tanpa ribet. Alat

pembayaran non tunai sangat memudahkan pengguna dalam segala hal yang

berurusan dengan kecepatan teknologi. Pemahaman masyarakat yang sangat

cepat memudahkan alat pembayaran ini sangat cepat berkembang. Dengan

demikian masyarakat mampu mengikuti berbagai gaya cara berbelanja dan

pembayaran dengan mudahnya. Banyaknya penyedia layanan atau outlet yang

dapat menerima pembayaran non tunai ini juga sangat memudahkan masyarakat

untuk bertransaksi. Sekarang juga terdapat agen BRI link yang memudahkan

masyarakat yang tidak mempunyai ATM juga dapat melakukan pembayaran

secara mudah dengan menggunakan Atm agen dan hanya menyetorkan pin yang

akan dituju. Tentunya ini sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan

transaksi. Dengan demikian dapat menghemat waktu transaksi, keamanan yang

sudah terjamin serta kecepatan dalam bertransaksi ini membuat masyarakat

banyak menggunakannya. Penggunaan alat pembayaran non tunai ini sudah

menjadi trend dalam beberapa waktu yang cukup lama. Dalam hal ini perbankan

dunia juga dapat meningkatkan inovasi baru dalam menggunakan kartu-kartu

pembayaran agar konsumen lebih puas terhadap apa yang disediakan dalam

layanan tersebut. Pembayaran non tunai juga menjadi pendorong untuk

meningkatkan bagaimana cara melakukan transaksi jarak jauh dengan seseorang.

Respon yang positif dari masyarakat ini juga sangat mendukung kerja bank di

Indonesia bahkan di dunia untuk terus menambah hal hal yang diperlukan untuk

mengikuti perkembangan zaman.

Airlangga telah menargetkan perekomonian Indonesia akan meningkat.

Dengan adanya program prioritas yang disesuaikan dengan visi dan misi presiden

beberapa persen program tersebut akan terlaksana sesuai dengan apa yang telah

dipersiapkan. Melihat tantangan ekonomi di tahun 2020 akan semakin banyak

Airlangga memperkuat tatanan program sesuai apa yang telah direncanakan.

Peningkatan daya saing antar negara juga harus kita waspadai. Indonesia memiliki

banyak keunggulan dari negara lain yang belum diketahui secara keseluruhan oleh

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

166

kebanyakan orang lokal, tetapi banyak dari negara lain yang sudah mengetahui

dan berusaha mengambil alih apa yang Indonesia miliki.

Menteri koordinator bidang perokonomian Airlangga Hartarto akan

mengolah kembali formula Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai permintaan

presiden Joko Widodo. (Wicaksono, 2019d). Upaya pengolahan kembali formula

tersebut dilakukan demi membantu para pelaku usaha Mikro, Kecil , dan

Menengah. Supaya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

mendapatkan akses modal usaha dengan bunga murah. Sebelumnya presiden Joko

Widodo meminta agar subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditingkatkan.

Peningkatan subsidi tersebut dimaksudkan untuk membantu para pelaku Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah menurunkan bunga Kredit

Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6% mulai Januari 2020. Selain menurunkan bunga

KUR, pemerintah jugameningkatkan total plafon KUR, dari 140 triliun menjadi

190 triliun sesuai ketersediaan APBN 2020. Artinya, ada kenaikan plafon KUR

sebanyak 35,71%. Kenaikan ini akan dilakukan secara bertahap sampai 2024

menjadi Rp325 triliun. Menteri perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita

menyatakan kebijakan baru terkait KUR akan memberikan dampak positif pada

neraca perdagangan dalam Negeri. Penurunan bunga KUR ini akan mendorong

penyaluran kegiatan indutri. (Rika, 2019)

Gambar 5. Hasil rapat kebijakan KUR

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

167

KESIMPULAN

Airlangga Hartarto sebagai Menteri bidang koordinator dan perekonomian

mempunyai berbagai macam rencana pembangunan. Rencana rencana ini

merupakan upaya Airlangga untuk memberikan nafas baru pada kabinet baru

Presiden Jokowi. Pembangunan pada sektor ekonomi dilakukan Airlangga dengan

15 program prioritas yang akan di sasar tahun depan. Ada empat kelompok

program yang di sasar dalam Program Prioritas dan Program Kerja 2020-2014 di

bidang perekonomian, pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas, Program kedua untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan

pengurangan kesenjangan social. Program ketiga ialah untuk mendukung

keberlanjutan ekonomi. Program keempat untuk meningkatkan daya saing

ekonomi.

Pada wilayah ekonomi, Airlangga Hartarto di 6 bulan pertama

menargetkan akan merealisasikan 15 usulan program prioritas. Program prioritas

yang di ambil sebagai langkah awal yaitu pengimplementasian B30 (bahan bakar

nabati), perbaikan tatanan ketenagakerjaan, menjamin produk halal, penelitian dan

pengembangan industry farmasi. Airlangga Hartarto juga menerbitkan kebijakan

industry demi menaikkan produksi dan kinerja.

Menyederhanakan biokrasi juga menjadi program Airlangga Hartarto salah

satunya yakni dalam bentuk Prioritas penyederhanaan birokrasi yang terkait

dengan Pemda yaitu Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ( ETP ) ini

adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah

daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital. Menteri perokonomian

Airlangga Hartarto juga akan mengolah kembali formula Kredit Usaha Rakyat

(KUR) sesuai permintaan presiden Joko Widodo. Dengan meningkatkan subsidi

bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu para pelaku Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

Adisetiawan, R. (2018). Ekonomis: Jurnal of Economics and Business Vol.2 No.1

Maret 2018. 2(1), 66–80.

Fajrlan. (2019). Mundur dari Rencana, Program B30 Baru Mulai Januari 2020.

Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191022075908-85-

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

168

441672/mundur-dari-rencana-program-b30-baru-mulai-januari-2020

Industri, R. K. R., & Irawati, E. (2019). Re-thinking kebijakan revolusi industri

4.0. 2(1).

Lincolin, A. (1999). ekonomi pembangunan. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi.

Putro, A. W. (2019). Dongkrak ekonomi, pemerintah jalankan 15 program

prioritas. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191107192817-532-

446468/dongkrak-ekonomi-pemerintah-jalankan-15-program-prioritas

Rika, H. (2019). Pemerintah Turunkan Bunga KUR Jadi 6 Persen per Januari

2020. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112132255-78-

447623/pemerintah-turunkan-bunga-kur-jadi-6-persen-per-januari-2020

Satya, V. E. (2018). Strategi Indonesia Menghadapi.

Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan: Proses,Masalah Dan Dasar

Kebijakan. Kencana Prenada Media Grup.

Swasono, Sulistyaningsih. (1993). Pengembangan Sumberdaya Manusia:

Konsepsi Makro Untuk Pelaksanaan Di Indonesia. Izufa Gempita.

Wicaksono, A. (2019). Jokowi luncurkan kartu pra kerja untuk pengangguran

awal 2020. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from

https://m.cnnindesia.com/ekonomi/20191112183856-532-44743/jokowi-

luncurkan-kartu-pekerja-untuk-pengangguran-awal-2020

Wicaksono, A. (2019). Omnibus Law Berisi Penghapusan Pajak Ganda Bagi

Pengusaha. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191127130827-532-

451945/omnibus-law-berisi-penghapusan-pajak-ganda-bagi-pengusaha

Wicaksono, A. (2019). PR besar Airlangga Hartarto terbitkan kebijakan industri.

Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from

https://m.cnnindesia.com/ekonomi/2019102320515-532-44232/pr-besar-

airlangga-hartarto-terbitkan-kebijakan-industri

Wicaksono, A. (2019). Turuti jokowi, menko Airlangga kaji penurunan bunga

KUR. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from https://www.

cnnindonesia.com/ekonomi/20191112091054-78-447536/turuti-jokowi-

menko-airlangga-kaji-penurunan-bunga-kur