PROGRAM MITRA DESA MANDIRI| i - PUSTAKA RAKYAT · PDF fileSecara umum panduan teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku ... dana administrasi atau ... dana setiap desa ditetapkan

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI| i

\

ii | PT. VALE INDONESIA

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | iii

Panduan Teknis Operasional

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI

Kesehatan dan Ekonomi

iv | PT. VALE INDONESIA

PT Vale Indonesia Tbk. menyadari

bahwa keberhasilan kami tergantung

dari kekuatan hubungan yang kami

jalin dengan pemangku kepentingan

lain. Kami percaya bahwa kontribusi

yang kami bangun dalam masyarakat

diharapkan memberikan manfaat

secara berkelanjutan. Kami akan

membangun kemitraan dengan

pemerintah daerah, lembaga dan

anggota masyarakat untuk

mengembangkan dan menjalankan

program yang dalam rangka

memperbaiki kehidupan di saat ini maupun di masa depan.

Pengembangan masyarakat Membangun hubungan yang kuat dalam masyarakat

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | v

Panduan Teknis Operasional

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI Kesehatan dan Ekonomi

TIM KOORDINASI

PROGRAM TERPADU PENGEMBANGAN MASYARAKAT KABUPATEN LUWU TIMUR

2013

vi | PT. VALE INDONESIA

Dipublikasikan 2013

Luwu Timur - Indonesia

Tel: +62-21-524 9000

Fax: +62-21-524 9020

Website: http://www.valeindonesia.co.id

© PT. Vale Indonesia Tbk. 2013

The opinions expressed in this publication are the authors’

and do not necessarily reflect those of PT. Vale Indonesia Tbk. Author: Wahjudin Sumpeno.

Design, Layout and Printing: Wahjudin Sumpeno. Desain Cover: Wahjudin Sumpeno.

http://www.valeindonesia.co.id/

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | vii

Daftar Singkatan

1. AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2. BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. BAPDK Berita Acara Penggunaan Dana Kelompok 4. BLM Bantuan Langsung Masyarakat 5. BPD Badan Permusyawaratan Desa 6. BPMPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 7. BP3K Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 8. CLC Community Learning Center 9. CSR Corporate Social Responsibility 10. DOK Dana Operasional Kegiatan 11. DINKES Dinas Kesehatan 12. DISKOPERINDAG Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 13. FMC Field Management Consultant 14. FD PTPM Fasilitator Desa Program Terpadu Pengembangan Masyarakat 15. FK PTPM Fasilitator Kecamatan Program Terpadu Pengembangan-

Masyarakat 16. F-Kab. PTPM Fasilitator Kabupaten Program Terpadu Pengembangan-

Masyarakat 17. K3 Konsultasi Kerjasama Kemitraan 18. KD Komite Desa 19. KK Komite Kecamatan 20. KMS Kartu Menuju Sehat 21. KIA Kesehatan Ibu dan Anak 22. KPMD Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 23. KSP Koperasi Simpan Pinjam 24. LKM-Kec Lembaga Keuangan Mikro Kecamatan 25. LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 26. LPD Laporan Penggunaan Dana 27. LP2K Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan 28. LSM Lembaga Swadaya Masyarakat 29. MDGs Millenium Development Goals 30. Musdes Musyawarah Desa 31. Musdus Musyawarah Dusun 32. Muskec Musyawarah Kecamatan 33. Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan 34. PMDM Program Mitra Desa Mandiri 35. PK Pelaksana Kegiatan 36. PPL Penyuluh Pertanian Lapangan 37. Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat 38. Pustu Puskesmas Pembantu 39. RAB Rencana Anggaran Biaya

viii | PT. VALE INDONESIA

40. RPD Rencana Penggunaan Dana 41. RFB Realisasi Fisik dan Biaya 42. RT Rukun Tetangga 43. RTM Rumah Tangga Miskin 44. SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 45. SKKD Surat Keputusan Kepala Desa 46. SPC Surat Penetapan Camat 47. SP3K Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan 48. TK-Kab. Tim Koordinasi Kabupaten 49. TPUMD Tim Penyusun Usulan dan Monitoring Desa 50. TPUMK Tim Penyusun Usulan dan Monitoring Kecamatan 51. TPH Tim Pemelihara Kegiatan 52. TVK-Kab Tim Verifikasi Kegiatan Kabupaten 53. PK-Des Pelaksana Kegiatan Desa 54. PK-Kec Pelaksana Kegiatan Kecamatan 55. PTPM Program Terpadu Pengembangan Masyarakat 56. UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah 57. USP Unit Simpan Pinjam 58. UEP Unit Ekonomi Produktif

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | ix

Ringkasan Eksekutif

anduan Teknis Operasional (PTO) Program Mitra Desa Mandiri merupakan kerangka acauan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat yang didanai PTVI. Panduan ini memberikan arahan

dan penjelasan secara teknis seluruh pentahapan program mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan penilaian. Setiap tahapan menjelaskan tentang tujuan, proses yang harus dilalui dan hasil oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Mitra Desa Mandiri.

Secara umum panduan teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI dalam membangun kerjasama kemitraan melalui upaya pengembangan masyarakat di wilayah terdampak operasi. Secara khusus tujuan disusunnya panduan ini, yaitu: (a) memberikan kerangka kebijakan bagi pemangku kepentingan sebagai acauan dalam melaksanakan Program Mitra Desa Mandiri; (b) memberikan informasi tentang konsep, prinsip-prinsip dan strategi pengembangan masyarakat terpadu melalui Program Mitra Desa Mandiri; (c) memberikan penjelasan tentang alur dan mekanisme Program Mitra Desa Mandiri; (d) menyediakan panduan kerja dalam pemantauan, penilaian dan pelaporan; serta (e) memastikan Program Mitra Desa Mandiri dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

Prinsip-prinsip yang dibangun dalam Program Mitra Desa Mandiri meliputi: (1) Keberpihakan kepada masyarakat rentan dan miskin: dimana dukungan program yang diberikan PTVI mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan khususnya yang berada di wilayah terdampak operasi. (2) Keberpihakan kepada perempuan: dengan memberikan akses dan kesempatan terhadap layanan kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Perempuan sesuai perannya berpartisipasi dalam setiap tahapan program yang akan dilaksanakan. (3) Bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia: mendorong pembangunan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kesehatan dan ekonomi dan kelembagaan bukan semata berorientasi pada pembangunan fisik saja. (4) Partisipasi: masyarakat diberikan kesempatan yang luas dalam siklus program mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengendalian. Termasuk kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan ekonomi. (5) Akuntabilitas: dimana setiap tahapan program harus dikelola secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau kepada pihak lain yang berkepentingan baik secara moral, teknis, administratif dan sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Transparansi: masyarakat memiliki akses terhadap seluruh informasi dan pengambilan keputusan secara terbuka terkait Program Mitra Desa Mandiri. (7) Kemandirian: dimana masyarakat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, berkontribusi dan secara mandiri menentukan pilihan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi sesuai

P

x | PT. VALE INDONESIA

dengan permasalahan, kapasitas dan kebutuhan pembangunan di daerahnya. (8) Kemitraan: masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI tanggungjawab bersama dalam meningkatkan layanan kesehatan dan ekonomi khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Masing-masing pihak saling bekerjasama secara sinergis dalam mendorong pencapaian tujuan dengan peran dan tanggungjawab masing-masing sesuai kewenangannya.

Landasan hukum pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social (CSR) dan lingkungannya. Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR, dan AMDAL yang telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Januari 2008. Dalam RKL/RPL AMDAL dinyatakan 6 (enam) program yang wajib dikelola dan dipantau oleh perusahaan, yaitu: (1) penyediaan fasilitas dan layanan pendidikan, (2) penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, (3) inisiatif peningkatan usaha pertanian dan teknik budidaya pertanian, (4) kesempatan usaha lokal, (5) penyediaan sarana dan prasarana umum, dan (6) pelestarian budaya.

Sasaran program Program Mitra Desa Mandiri adalah masyarakat di wilayah pemberdayaan PTVI yang berlolasi di desa-desa yang tersebar di kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti dan Malili serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan akses ekonomi terutama yang masuk dalam katagori Rumah tangga Miskin (RTM) dan kelompok rentan. Penerima manfaat diutamakan bagi kelompok masyarakat miskin, kelompok rentan dan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan akses ekonomi.

Jenis kegiatan yang didukung pendanaannya oleh PTVI melalui Program Mitra Desa Mandiri bersifat terbuka (open menu), dimana masyarakat diberikan ruang untuk menentukan kegiatan sesuai kebutuhan yang terkait bidang kesehatan dan ekonomi. Disamping itu, ditetapkan kriteria kegiatan yang termasuk dalam dalam daftar larangan (negative list) dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan program. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di desa harus mampu menjangkau pelayanan kesehatan dasar dan ekonomi produktif bagi kelompok rentan dan rumah tangga miskin terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum atau tidak mampu mengakses layanan tersebut.

Alur dan mekanisme pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mensinergikan upaya yang dilalukan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan lainnya. Dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan Program Mitra Desa Mandiri mendorong pengintegrasian mekanisme pelaksanaan kegiatan kesehatan dan ekonomi di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan pemangku kepentingan sebagai berikut:

a. Di tingkat desa dipilih, dibentuk, dan dikembangkan: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Fasilitator Desa (FD PTPM), Komite Desa (KD), Tim

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | xi

Penyusun Usulan dan Monitoring Desa (TPUMD), Pelaksana Kegiatan Desa (PK-Des), dan Tim Pemelihara Kegiatan (TPH).

b. Di tingkat kecamatan dipilih, dibentuk dan dikembangkan: Komite Kecamatan (KK), Tim Penyusun Usulan dan Monitoring Kecamatan (TUMPK), Pelaksana Kegiatan Kecamatan (PK-Kec), dan Fasilitator Kecamatan (FK PTPM).

c. Di tingkat kabupaten dipilih, dibentuk dan dikembangkan: Konsultasi Kerjasama Kemitraan (K3), Tim Koordinasi Kabupaten (TK-Kab PTPM), Tim Verifikasi Kegiatan Kabupaten (TVK-Kab), dan Fasilitator Kabupaten (F-Kab PTPM).

d. Diselenggarakan kegiatan pelatihan atau bantuan teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bagi perangkat pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka mendorong akuntabilitas dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

e. Penataan dan pengembangan kelembagaan lokal.

Program Mitra Desa Mandiri mengembangkan organisasi kerja tidak dimaksud untuk membangun kelembagaan baru tetapi lebih mengutamakan penguatan kelembagaan masyarakat yang telah ada. PTVI mendorong penguatan kelembagaan tersebut agar dihasilkan keselarasan, katerpaduan, harmonisasi dan optimalisasi kegiatan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

PTVI menyediakan dukungan dana program yang bersifat stimulan dengan tujuan untuk mendorong keswadayaan dan kemandirian masyarakat. Dana ini sebagai bagian dari peran tanggung jawab PTVI terhadap masyarakat yang terkena dampak operasi. Pola dukungan dana ini terdiri dari (a) dana bantuan langsung desa; (b) dana bantuan langsung kecamatan/kabupaten dan (c) dana administrasi atau pendukung operasional kegiatan (DOK). Disetiap desa lokasi program akan mendapat alokasi dana yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan program. Besaran alokasi dana setiap desa ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah Rumah Tangga Miskin dan tingkat kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan ekonomi. Besaran alokasi dana setiap kecamatan lokasi terdampak operasi PTVI ditentukan berdasarkan cakupan wilayah kerja, jumlah desa dan ketersediaan akses terhadap kesehatan dan ekonomi untuk mendanai kegiatan antar/lintas desa yang menjadi lingkup kecamatan atau antarkecamatan lokasi terdampak operasi yang menjadi lingkup kabupaten. Penyaluran dana Program Mitra Desa Mandiri dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam sistem administrasi dan keuangan PTVI dengan tetap mempertimbangkan kaidah akuntabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Setiap kegiatan yang didanai melalui Program Mitra Desa Mandiri harus didasarkan kebutuhan pembangunan jangka panjang dengan sistem pemeliharan dan pelestarian. Hal ini diarahkan untuk memperkokoh keberlanjutan melalui pola perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui program ini, sehingga secara terus-menerus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

xii | PT. VALE INDONESIA

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | xiii

Sambutan

Bupati Luwu Timur

Bismillahirahmanirrahiim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT bahwa dengan rahmatnya buku yang berjudul Panduan Teknis Operasional: Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah daerah, dan PTVI dalam menyelenggarakan PTPM. Secara khusus, panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang prinsip-prinsip, mekanisme serta pola penyelenggaraan program sebagai bagian penting dari peran sosial dan kontribusi PTVI dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur khususnya di kecamatan terdampak operasi, yaitu: Nuha, Wasuponda, Towuti dan Malili. Buku ini akan memandu proses dan capaian target keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Berkaitan hal tersebut, PMDM yang didorong oleh PTVI harus dilakukan melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan. Dengan demikian upaya yang dilakukan bersama melalui kerjasama kemitraaan antara masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan dan kapasitas kelembagaan secara langsung di wilayah terdampak operasi dan tidak langsung kepada masyarakat lain di kabupaten Luwu Timur.

PMDM dibutuhkan dalam rangka; (1) memperkuat harmonisasi antarpelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarwilayah, lingkungan, dusun, antardesa), antarsektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur), maupun antarfungsi pemerintahan, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan baik seda, kecamatan dan kabupaten, serta (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kehadiran panduan ini juga untuk membantu pelaksanaan program yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, bersama komponen masyarakat lainnya dalam merumuskan program pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan pola dukungan perusahaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Terlebih dengan melihat kondisi saat ini, dimana situasi kehidupan masyarakat mengalami perubahan cepat menyangkut berbagai isu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan mutu pelayanan publik, komitmen untuk menjaga keberlangsungan, penyelenggaraan pemerintahan (good governance), penguatan

xiv | PT. VALE INDONESIA

kelembagaan lokal, penyelesaian berbagai permasalahan sosial, pola pengelolaan sumber daya, dan hubungan antarpemangku kepentingan di daerah.

Semoga panduan ini dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PMDM serta memenuhi harapan kita semua untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan melalui dukungan penuh seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, swasta, dan pihak terkait lainnya.

Malili, Agustus 2013

H. Andi Hatta Marakarma, MP Bupati Luwu Timur

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | xv

Sambutan Ketua BPMPD Kabupaten Luwu Timur

Bismillahirahmanirrahiim

Puji dan syukur kehadirat Alloh SWT atas rahmatnya, mulai tahun 2013 PTVI bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencanangkan Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak operasi perusahaan. Salah satunya dilakukan melalui Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) yaitu sebuah program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan bidang kesehatan dan ekonomi sekaligus membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PMDM merupakan salah satu kontribusi PTVI dalam mendukung upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi keluarga miskin dan rentan di wilayah terdampak operasi yaitu di Kecamatan Malili, Towuti, Wasuponda dan Nuha.

Dampak yang diharapkan PMDM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di wilayah terdampak operasi PTVI. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi. Kemandirian berarti masyarakat mampu mengorganisir diri dan mengelola sumber daya yang tersedia secara berkelanjutan, dan mengatasi masalah yang dihadapi. Secara khusus PMDM diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas masyarakat; (2) memperkuat kelembagaan lokal; (3) mendorong pembangunan partisipatif; (4) memperkuat fungsi dan peran pemerintahan lokal; (5) peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan ekonomi masyarakat; (6) pengembangan kemitraan antara PTVI, pemerintah kabupaten Luwu Timur dan masyarakat.

PMDM digulirkan dalam kerangka strategi kerjasama kemitraan antara masyarakat, pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PTVI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2013–2017. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan sebuah panduan operasional bagi pemangku kepentingan terkait dalam mengelola program atau kegiatan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Panduan Teknis Operasional PMDM diharapkan dapat memberikan arahan dan strategi program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan dampak. Berdasarkan pola dikembangkan, maka PMDM lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PMDM diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan seluruh tahapan pemberdayaan, yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui program sebelumnya.

xvi | PT. VALE INDONESIA

Kami berharap Panduan Teknis Operasional PMDM ini dapat memberikan arahan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam menjalankan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraaan dan kemandirian.

Malili, Agustus 2013

Andi Tabacina Akhmad, MSi Ketua BPMPD Kabupaten Luwu Timur

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | xvii

Sambutan Direksi PT. Vale Indonesia Tbk.

Sebagaimana misi kami mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan.

PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) merupakan bagian dari Vale sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan terbesar kedua di dunia. Didirikan di Indonesia pada 1968, Selama ini, perusahaan telah berupaya menunjukkan komitmennya melakukan peran sosial kepada masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Target operasi perusahaan untuk memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dari komitmen kami dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan yang berkelanjutan. Mencapai manfaat yang berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah, manajemen perusahan dan karyawan.

PTVI berkomitmen untuk meningkatkan strategi pertumbuhan jangka panjang. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan seluruh tantangan dan peluang pada tataran global, nasional, regional dan lokal. Sebuah kehormatan bagi PTVI untuk memberikan dukungan dalam mendorong upaya pengembangan masyarakat dalam kerangka Rencana Pengelolaan Sosial PTPM periode 2013-2017. Sebagai bagian penting dari perusahaan tambang terbesar kedua di dunia, PTVI siap mewujudkan rencana pertumbuhan strategisnya dan memberikan keuntungan dan nilai lebih kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak operasi, maka PTVI berupaya mengimplementasikan PMDM secara sistematis. Mengalokasikan dana untuk melaksanakan program berbasis masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi desa, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta infrastruktur pendukung lain. Kesempatan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan PMDM di masa yang akan datang disadari lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Disamping itu, mendorong kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak melalui strategi penguatan kelembagaan dan kesinambungan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar upaya yang dilakukan benar-benar menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan panduan kerja yang memadai untuk memberikan arahan bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam menjalan program pengembangan masyarakat. Panduan ini juga dapat digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan, ekonomi, lingkungan dan isu-isu sosial lain secara terpadu.

xviii | PT. VALE INDONESIA

Kami berharap, kerjasama kemitraan yang dibangun dalam rangka pengembangan masyarakat dapat memberikan dampak yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kelompok miskin dan yang membutuhkan.

Jakarta, Agustus 2013

Nico Kanter Presiden Direktur

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | xix

Daftar Isi

Daftar Istilah dan Singkatan vii

Rinkasan Eksekutif Ix

Sambutan Bupati Luwu Timur xiii

Sambutan Ketua BPMPD Kabupaten Luwu Timur xv

Sambutan Direksi PT. Vale Indonesia Tbk. xvii

Daftar Isi xix

Pedoman Umum

Bab 1 : Pendahuluan

1.1. Tujuan 1.2. Pengertian Program 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sasaran Program dan Penerima Manfaat 1.5. Prinsip-Prinsip 1.6. Pengembangan Masyarakat dalam AMDAL

1.6.1. Penyediaan Fasilitas dan Layanan Pendidikan 1.6.2. Penyediaan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat 1.6.3. Inisiatif Peningkatan Pertanian dan Teknik Budidaya Pertanian 1.6.4. Kesempatan Usaha Lokal 1.6.5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum 1.6.6. Pelestarian Budaya

1.7. Bidang Pengembangan Masyarakat 1.7.1. Bidang Kesehatan 1.7.2. Bidang Ekonomi

1.8. Ketentuan Dasar Program 1.8.1. Desa Berpartisipasi 1.8.2. Jenis dan Kriteria Kegiatan 1.8.3. Prioritas Kegiatan 1.8.4. Mekanisme Usulan Kegiatan 1.8.5. Swadaya Masyarakat 1.8.6. Monitoring dan Evaluasi 1.8.7. Sanksi 1.8.8. Pengelolaan Dana

1.9. Pendampingan dan Bantuan Teknis 1.9.1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan

3 3 3 4 4 6 7 7 8

9 9

10 10 10 10 11 11 11 14 14 16 16 16 17 18 18

xx | PT. VALE INDONESIA

1.9.2. Pendampingan Teknis Pemerintahan Lokal 1.10. Pendanaan

1.10.1. Sumber dan Alokasi Dana 1.10.2. Penyaluran Dana 1.10.3. Mekanisme Pencairan Dana 1.10.4. Pola Dukungan Pendanaan

19 20 20 20 21 22

Bab 2 : Pemangku Kepentingan Program Mitra Desa Mandiri

2.1. Pemangku Kepentingan di Desa 2.1.1. Kepala Desa 2.1.2. Badan Perwakilan/Musyawarah Desa (BPD) 2.1.3. Fasilitator Desa PTPM/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

(FD PTPM/KPMD) 2.1.4. Komite Desa (KD) 2.1.5. Tim Penyusun Usulan Kegiatan dan Monitoring Desa (TPUMD) 2.1.6. Tim Pemelihara Kegiatan 2.1.7. Penyedia Layanan (PL) 2.1.8. Kelompok Sasaran

2.2. Pemangku Kepentingan di Kecamatan 2.2.1. Camat 2.2.2. Puskesmas 2.2.3. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 2.2.4. Komite Kecamatan (KK) 2.2.5. Kelompok Kerja (Pokja) 2.2.6. Fasilitator Kecamatan (FK PTPM) 2.2.7. Pendamping Lokal (PL)

2.3. Pemangku Kepentingan di Kabupaten 2.3.1. Bupati 2.3.2. Konsultasi Kerjasama Kemitraan (K3) 2.3.3. Tim Koordinasi Kabupaten (TK-Kab) 2.3.4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) 2.3.5. Tim Verifikasi Kegiatan (TVK) 2.3.6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 2.3.7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa

(BPPMD) 2.3.8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kelautan

(BP4K) 2.3.9. Dinas Kesehatan 2.3.10. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 2.3.11. Dinas Kehutanan 2.3.12. Dinas Kelautan dan Perikanan 2.3.13. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG) 2.3.14. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (NAKERTRANSOS)

25 25 26 26

26 27 28 29 29 29 29 29 30 30 31 31 32 32 32 32 32 33 33 34

34

34 35 36 36 37 37 37

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | xxi

2.3.15. Fasilitator Kabupaten (F-Kab PTPM) 2.4. Pemangku Kepentingan Lainnya

38 39

Bab 3 : Tahapan Kegiatan Program Mitra Desa Mandiri

3.1. Persiapan dan Sosialisasi 3.1.1. Pengenalan Kondisi Desa 3.1.2. Sosialisasi Kepada Penyedia Layanan 3.1.3. Musyawarah Desa Sosialisasi (Musdes Sosialisasi) 3.1.4. Pelatihan FD PTPM/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.2. Perencanaan Kegiatan 3.2.1. Diskusi Terarah Kelompok 3.2.2. Penggalian Informasi Dasar Kesehatan dan Ekonomi 3.2.3. Pengorganisasian Kelompok Sasaran 3.2.4. Rapat Perumusan Kegiatan 3.2.5. Musyawarah Desa Perencanaan 3.2.6. Penulisan Usulan Kegiatan 3.2.7. Verifikasi Usulan Kegiatan 3.2.8. Musyawarah Desa Prioritas Usulan Kegiatan 3.2.9. Musyawarah Desa Penetapan Usulan Kegiatan 3.2.10. Musyawarah Kecamatan Sosialisasi 3.2.11. Musyawarah Kecamatan Kajian Usulan Kegiatan 3.2.12. Penulisan Usulan Kegiatan Kecamatan 3.2.13. Verifikasi Usulan Kegiatan Kecamatan 3.2.14. Musyawarah Kecamatan Prioritas Usulan Kegiatan 3.2.15. Musyawarah Kecamatan Penetapan Usulan Kegiatan 3.2.16. Sosialisasi Hasil Musyawarah Kecamatan 3.2.17. Lokakarya Penyedia Layanan 3.2.18. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

3.3. Pelaksanaan Kegiatan 3.3.1. Persiapan Pelaksanaan 3.3.2. Pelaksanaan 3.3.3. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban 3.3.4. Musyawarah Kecamatan Pertanggungjawaban 3.3.5. Dokumentasi 3.3.6. Penyelesaian Kegiatan 3.3.7. Musyawarah Desa Serah Terima 3.3.8. Musyawarah Kecamatan Serah Terima

3.4. Pemeliharaan Kegiatan 3.4.1. Hasil Kegiatan 3.4.2. Proses Pemeliharaan Kegiatan 3.4.3. Komponen Pendukung Pemeliharaan Kegiatan 3.4.4. Sistem Pemeliharaan Kegiatan 3.4.5. Pelatihan Pemeliharaan Kegiatan

43 43 45 45 47 48 49 49 51 52 53 54 55 55 58 59 60 62 62 63 65 66 67 67 69 69 71 73 75 77 79 79 82 84 84 85 85 86 86

xxii | PT. VALE INDONESIA

Bab 4 : Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan

4.1. Pemantauan 4.1.1. Pemantauan Partisipatif Oleh Masyarakat 4.1.2. Pemantauan Oleh Pemerintah Daerah 4.1.3. Pemantauan Oleh Fasilitator 4.1.4. Pemantauan Oleh Pihak Lain 4.1.5. Audit dan Pemeriksaan Keuangan

4.2. Evaluasi 4.3. Pelaporan

4.3.1. Pelaporan Jalur Struktural 4.3.2. Pelaporan Jalur Fungsional

4.4. Pengelolaan Pengaduan dan Masalah

88 88 89 89 89 90 91 92 92 93 93

Lampiran

Lampiran 1 Kode Etik Fasilitator Program Mitra Desa Mandiri 99

Lampiran 2 Pemetaan Sosial Kondisi Kesehatan dan Ekonomi 103

Lampiran 3 Panduan Substansi Kesehatan dan Ekonomi 109

Lampiran 4 Komite Desa PTPM 123

Lampiran 5 Komite Kecamatan PTPM 129

Lampiran 6 Tim Koordinasi Kabupaten PTPM 137

Lampiran 7 Monitoring dan Evaluasi Program Mitra Desa Mandiri 143

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | xxiii

xxiv | PT. VALE INDONESIA

Pedoman Umum

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | xxv

Menjadi perusahaan

sumber daya alam nomor

satu di dunia yang

memberikan manfaat

jangka panjang melalui

keunggulan dan semangat

hidup untuk manusia dan lingkungan hidup

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI| 1

Bab 1

Pendahuluan

emerintah daerah kabupaten Luwu Timur bersama masyarakat, dan PTVI. dalam kerangka kerjasama kemitraan berupaya memberikan dukungan peningkatan kesejahteraan khususnya di wilayah

terdampak operasi melalui Program Mitra Desa Mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan dan ekonomi, memperkuat kelembagaan dan pemerintahan lokal. Program ini bersinergi dengan upaya pemerintah dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah.

Rendahnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan ekonomi bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan merupakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh masyarakat, pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Demikian halnya di wilayah terdampak operasi PTVI terutama 4 (empat) kecamatan yaitu: Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha masih ditemukan tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular, rendahnya sanitasi lingkungan, tingginya angka mortalitas balita serta rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi permasalahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten Luwu Timur.

Tentunya, tanpa disertai upaya serius dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan berdampak pada rendahnya daya tahan dan kemampuan sumber daya manusia di masa depan terutama yang hidup dalam rumah tangga miskin. Demikian juga akan menghambat upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di di Kabupaten Luwu Timur akan sulit dilakukan. Ditinjau dari sisi kebutuhan masyarakat serta pelayanan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia, ada beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan PTVI diantaranya:

P

2 | PT. VALE INDONESIA

a. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian rumah tangga miskin terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

b. Ketidakmampuan keuangan rumah tangga miskin untuk membiayai perawatan kesehatan maupun membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Ketidakmampuan keluarga miskin untuk secara konsisten menjaga keberlanjutan perawatan kesehatan

d. Keterbatasan keluarga miskin untuk mengakses sumber mata pencaharian secara berkelanjutan.

e. Pola matapencaharian yang kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat miskin.

f. Biaya layanan kesehatan yang dinilai masyarakat cukup tinggi, terutama bagi keluarga miskin.

g. Lokasi layanan kesehatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga miskin. h. Persaingan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga keluarga miskin sulit

menjangkaunya. i. Waktu layanan kesehatan dan pola matapencaharian yang kurang sesuai dengan

pola aktivitas anggota keluarga miskin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu upaya sistematis dan strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Upaya strategis yang dilakukan oleh PTVI bersama pemerintah daerah harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Pengalaman PTVI dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan menunjukkan bahwa masalah layanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin menjadi salah satu prioritas utama termasuk upaya mendorong kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan melalui penyediaan akses ekonomi yang memadai. Harapannya masyarakat miskin mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan dasar kesehatan dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, Program Mitra Desa Mandiri mengupayakan mendekatkan kelompok rentan dan masyarakat miskin terhadap layanan bidang kesehatan dan sumber ekonomi secara optimal dan berkelanjutan.

Diharapkan melalui program ini, masyarakat kabupaten Luwu Timur khususnya di wilayah terdampak operasi PTVI dalam jangka panjang mampu membangun generasi yang sehat dan mengurangi angka kemiskinan. Program ini merupakan salah satu kontribusi PTVI dalam mendukung upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi keluarga miskin dan rentan di wilayah pemberdayaan. Program ini direncanakan dalam kerangka strategi kerjasama kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2013 – 2017.

Secara operasional, Program Mitra Desa Mandiri menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui prinsip-prinsip partisipatif, kemandirian, akuntabilitas, keterpaduan dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan. Program ini harus dibangun melalui proses pemberdayaan dari, oleh dan untuk masyarakat. Berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan juga bagi masyarakat. Dibandingkan dengan pendekatan lainnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat lebih mampu menjamin efektivitas dan

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI | 3

keberlanjutannya. Program Mitra Desa Mandiri juga sebagai bentuk keselarasan dan kesinambungan dari program pembangunan daerah yang telah ada sebelumnya, maka pemangku kepentingan dan kelembagaan yang telah dibangun melalui program lain yang di dorong oleh pemerintah akan tetap digunakan dalam program ini.

1.1. TUJUAN Tujuan Program Mitra Desa Mandiri adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah terdampak operasi PTVI.

1.2. PENGERTIAN PROGRAM

Program Mitra Desa Mandiri adalah pola dukungan PTVI melalui program fasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program Mitra Desa Mandiri merupakan dana stimulan bagi masyarakat dalam menyusun perencanaan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang akan dilakukan serta menyediakan dukungan/bantuan pendanaan langsung masyarakat. Disamping itu, mengupayakan munculnya kontribusi pendanaan dari sumber atau potensi yang ada di masyarakat, pemerintah daerah, lembaga swadaya atau kelompok lainnya.

1.3. LANDASAN HUKUM

a. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

d. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social (CSR) dan lingkungannya;


e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

f. Undang-Undang Nomor 13 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

h. Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

m. AA 1000 Stakeholders Engagement Standard.

1.4. SASARAN PROGRAM DAN PENERIMA MANFAAT

Pengertian sasaran program adalah kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan dan dukungan dari program Program Mitra Desa Mandiri serta dipantau perkembangannya atau perolehan layanan bidang kesehatan dan ekonomi. Sasaran Program Mitra Desa Mandiri adalah masyarakat di wilayah pemberdayaan PTVI yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan akses ekonomi terutama yang masuk dalam katagori kelompok rentan dan miskin. Penerima manfaat adalah anggota masyarakat yang menerima manfaat secara langsung dari PTVI melalui Program Mitra Desa Mandiri. Penerima manfaat diutamakan bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin, kelompok rentan dan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan akses ekonomi.

1.5. PRINSIP-PRINSIP

Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri meliputi:


Keberpihakan kepada masyarakat rentan dan miskin

Program Mitra Desa Mandiri mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat yang diterapkan pada setiap tahapan kegiatan. Orientasi Program Mitra Desa Mandiri baik dalam proses maupun pemanfaatan harus ditujukan bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan atau anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan akses ekonomi secara memadai. Masyarakat miskin harus didorong untuk ikut berperan aktif dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan kegiatan baik di desa, antar/lintas desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat dan memelihara keberlanjutannya.

Keberpihakan kepada perempuan Program Mitra Desa Mandiri mengutamakan keberpihakan terhadap perempuan terutama dari kalangan kelompok rentan dan miskin dengan memberikan akses atau kesempatan yang luas terhadap layanan kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Perempuan sesuai perannya berpartisipasi pada setiap tahapan program yang akan dilaksanakan. Bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia Program Mitra Desa Mandiri bertumpu pada prinsip pembangunan sumber daya manusia bahwa masyarakat memilih kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi lebih diarahkan pada upaya mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan bukan berorientasi pada pembangunan fisik semata. Partisipasi Program Mitra Desa Mandiri merupakan salah satu mekanisme perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program pemberdayaan sebagai bagian dari kontribusi PTVI yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi termasuk kelompok yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan ekonomi dalam setiap tahapan kegiatan dengan memberikan sumbangan pikiran, tenaga, dana maupun barang yang dimilikinya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Akuntabilitas Dalam setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan harus dikelola secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat atau kepada pihak lain yang berkepentingan baik secara moral, teknis, administratif dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI. Transparansi Prinsip transparansi atau keterbukaan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap seluruh informasi dan pengambilan keputusan terkait Program Mitra Desa Mandiri. Oleh karena itu, seluruh kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang berdomisili di desa


dan kecamatan harus mengetahui, memahami dan berperan dalam mekanisme pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri. Kemandirian Melalui Program Mitra Desa Mandiri, masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menentukan pilihan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi sesuai dengan permasalahan, kapasitasnya dan kebutuhan pembangunan. Prinsip kemandirian juga mengandung pengertian bahwa masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri, bertanggung jawab dan berkontribusi secara positif terhadap keberhasilan program. Kemitraan Masyarakat bersama pemerintah daerah dan PTVI memiliki tanggungjawab bersama dalam meningkatkan layanan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat miskin. Masing-masing pihak saling bekerjasama secara sinergis dalam mendorong pencapaian tujuan bersama dengan peran dan tanggungjawab masing-masing sesuai kewenangannya. Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk memutuskan dan mengelola kegiatan yang didanai PTVI secara mandiri dan partisipatif melalui mekanisme yang ada sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan yang berlaku. Keberlanjutan Prinsip keberlanjutan mengandung pengertian bahwa dalam setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan telah mempertimbangkan sistem keberlanjutan dan pelestarian lingkungannya. Pemerintah daerah dan PTVI lebih berperan pada upaya memberikan bantuan teknis serta mendorong masyarakat dalam pengembangan dan keberlanjutan.

1.6. PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM AMDAL

AMDAL merupakan dokumen yang menjelaskan dampak Program Mitra Desa Mandiri terhadap aspek lingkungan dan sosial, tata cara pengelolaan dengan meningkatkan dampak positif serta menghindari, meminimumkan, memberikan kompensasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkannya. AMDAL mengikat perusahaan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTVI berkewajiban menjalankan ketentuan yang tertera dalam RKL/RPL AMDAL sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai Pasal 3 PP TJSL (PP No 47/2012).

Berikut beberapa ketentuan umum tentang AMDAL:

a. PTVI berupaya untuk melaksanakan ketentuan AMDAL yang telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Januari 2008.

b. Dalam RKL/RPL AMDAL dinyatakan 6 (enam) program yang wajib dikelola dan dipantau oleh perusahaan, yaitu: (1) penyediaan fasilitas dan layanan


pendidikan, (2) penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, (3) inisiatif peningkatan usaha pertanian dan teknik budidaya pertanian, (4) kesempatan usaha lokal, (5) penyediaan sarana dan prasarana umum, dan (6) pelestarian budaya.

c. Pengembangan masyarakat dalam RKL/RPL AMDAL dapat dijabarkan secara rinci tanpa mengubah ketentuan dokumen AMDAL dengan pertimbangan sebagai berikut:

(a) Mengakomodasi regulasi baru yang ada (misalnya, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

(b) Menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial terbaru.

(c) Menegaskan kewajiban dan hak setiap pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan dan pihak lainnya.

1.6.1. Penyediaan Fasilitas dan Layanan Pendidikan

Tujuan

(1) Membantu pemerintah dalam penyediaan layanan dan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan masyarakat melalui PTPM.

(2) Memastikan dana PTPM digunakan secara bertanggung jawab dan efektif.

Pengelolaan

(1) Melakukan inventarisasi kebutuhan dan mengembangkan data dasar pendidikan sebelum pelaksanaan program pendidikan serta diintegrasikan dalam rencana program pendidikan oleh pemerintah setempat.

(2) Memberi prioritas desa terpencil dalam penyediaan layanan dan fasilitas pendidikan.

(3) Membantu pemerintah, sesuai kemampuan, dalam melaksanakan rencana jangka panjang yang komprehensif untuk mewujudkan “sistem pendidikan nasional plus” di kecamatan terpilih.

Pemantauan

(1) Sebaran ketersediaan fasilitas pendidikan di wilayah Kontrak Karya. (2) Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk penyediaan fasilitas dan layanan

pendidikan. (3) Kebutuhan masyarakat terhadap kualitas layanan dan fasilitas pendidikan.

1.6.2. Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat

Tujuan

Membantu pemerintah dalam distribusi sarana kesehatan masyarakat yang dikelola PTPM.


Pengelolaan

(1) Melakukan pemetaan kesehatan untuk memahami status sarana dan prasarana kesehatan, kemampuan paramedis, jenis penyakit, pertumbuhan penduduk dan sarana kesehatan yang tersedia, sehingga program dapat membantu menanggulangi masalah utama kesehatan masyarakat.

(2) Mengintegrasikan bantuan kesehatan dengan program kesehatan pemerintah setempat.

(3) Membantu pemerintah, sesuai kemampuan, dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kesehatan minimum masyarakat.

Pemantauan

(1) Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, kualitas pelayanan, jumlah yang dilayani dan jumlah tenaga kesehatan.

(2) Jumlah dana yang dikeluarkan untuk PTPM dalam penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan masyarakat.

(3) Kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan layanan kesehatan masyarakat.

1.6.3. Inisiatif Peningkatan Pertanian dan Teknik Budidaya Pertanian

Tujuan

(1) Membantu pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian yang memadai.

(2) Membantu peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian lokal penting.

Pengelolaan

(1) Membantu petani mendapatkan sarana produksi. (2) Membantu petani mendapatkan faktor produksi dengan kualitas baik, seperti

pupuk dan benih. (3) Memberi pelatihan berbagai aktivitas pertanian berdasarkan keunggulan

komparatif masing-masing daerah. (4) Membantu memelopori dan mendorong pola pertanian organik yang dapat

menghasilkan produksi pertanian berkualitas dengan harga yang tinggi.

Pemantauan

(1) Ketersediaan komoditas pertanian bernilai tinggi di wilayah Kontrak Karya. (2) Tingkat produksi komoditas pertanian lokal. (3) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian di wilayah

Kontrak Karya.


1.6.4. Kesempatan Usaha Lokal

Tujuan

Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi.

Pengelolaan

(1) Mendorong penggunaan dan pembelian barang dan jasa oleh perusahaan dan kontraktor lokal.

(2) Membantu pelatihan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha lokal.

(3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam kewirausahaan melalui kegiatan usaha produktif.

(4) Meningkatkan kualitas barang dan jasa melalui kerjasama dengan masyarakat setempat.

Pemantauan

(1) Jumlah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat. (2) Jenis barang dan jasa yang dapat disediakan. (3) Nilai aktivitas ekonomi lokal. (4) Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (5) Tingkat partisipasi masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan ekonomi.

1.6.5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum

Tujuan

Mendukung pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum.

Pengelolaan

(1) Menentukan sarana dan prasarana yang akan disediakan, melalui kerjasama dengan pemerintah setempat.

(2) Mendorong dan membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan inisiatif pelayanan sosial secara mandiri.

Pemantauan

(1) Sebaran ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah Kontrak Karya. (2) Jumlah dana yang dikeluarkan untuk penyediaan sarana dan prasarana umum

dari PTPM. (3) Kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan sosial.


1.6.6. Pelestarian Budaya

Tujuan

Membantu masyarakat lokal dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaan.

Pengelolaan

Mendukung program dan aktivitas masyarakat lokal dalam menjaga kebudayaan lokal, termasuk aktivitas seni dan budaya tradisional, festival budaya, seminar, konferensi, buku dan monografi bahasa, sejarah, sosiologi dan antropologi lokal.

Pemantauan

(1) Aktivitas tradisional, festival budaya, buku dan monograf tentang bahasa, sejarah, sosiologi dan antropologi lokal.

(2) Perubahan nilai-nilai tradisional, budaya dan adat istiadat.

1.7. BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Program Mitra Desa Mandiri merupakan program yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada masyarakat miskin terutama di wilayah terdampak operasi PTVI melalui mekanisme pemberdayaan dan keswadayaan yang difokuskan pada dua bidang utama yaitu kesehatan dan ekonomi.

1.7.1. Bidang Kesehatan

Program Mitra Desa Mandiri memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan dasar bagi kelompok rentan dan keluarga miskin. Program ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan kesehatan berbasis masyarakat. Bidang kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sebagai kondisi yang akan dicapai oleh masyarakat. Indikator pencapaian bidang kesehatan dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dalam rangka berpartisipasi dalam program ini. Masyarakat memfokuskan pada pencapaian tujuan program kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Program bidang kesehatan meliputi:

(1) Promosi kesehatan (2) Kesehatan lingkungan (3) Kesehatan ibu dan anak (4) Perbaikan gizi (5) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (6) Upaya pengobatan

1.7.2. Bidang Ekonomi

Program Mitra Desa Mandiri mendorong masyarakat khususnya kelompok miskin agar secara mandiri mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dengan memberikan


akses terhadap sumber daya dan pasar. PTVI mendorong pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama untuk membangun kekuatan ekonomi kerakyatan untuk melakukan percepatan pengurangan tingkat kemiskinan. Program Mitra Desa Mandiri akan bersinergi dengan program ekonomi lainnya dengan memfasilitasi upaya penyediaan matapencaharian, lapangan pekerjaan, pengembangan unit ekonomi produktif dan kelembagaan di desa.

(1) Peningkatan produktivitas pertanian (2) Agroindustri (3) Penguatan kelembagaan ekonomi desa (4) Akses pasar dan jaringan usaha (5) Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung ekonomi perdesaan (6) Pengembangan livelihood dan usaha alternatif

1.8. KETENTUAN DASAR PROGRAM

Ketentuan dasar Program Mitra Desa Mandiri sebagai acuan pelaksanaan menjelaskan ketentuan pokok yang digunakan oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan program secara lebih terarah. Program Mitra Desa Mandiri menetapkan beberapa ketentuan dasar sebagai berikut:

1.8.1. Desa berpartisipasi

Program Mitra Desa Mandiri mendorong peran serta seluruh desa yang berlokasi di wilayah kecamatan terdampak operasi PTVI berhak untuk terlibat dalam upaya pencapaian tujuan dari program ini. Setiap desa yang berpartisipasi dalam program ini harus membuat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan yang berlaku dan bersedia memberikan kontribusi sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya dan menyediakan kader pemberdayaan masyarakat yang secara sukarela memfasilitasi pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri. Pernyataan kesanggupan tersebut dibuat berdasarkan keputusan musyawarah masyarakat.

1.8.2. Jenis dan Kriteria Kegiatan

Jenis kegiatan yang difasilitasi oleh PTVI melalui Program Mitra Desa Mandiri bersifat terbuka (open menu), dimana masyarakat diberikan ruang untuk menentukan kegiatan apa saja yang terkait dengan bidang kesehatan dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program. Kegiatan tersebut tidak termasuk dalam dalam daftar larangan (negative list) dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan program. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di desa harus mampu menjangkau pelayanan kesehatan dasar dan ekonomi produktif bagi kelompok rentan dan rumah tangga miskin, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum atau tidak mampu mengakses layanan tersebut. Kunci keberhasilan pengembangan masyarakat dalam Program Mitra Desa Mandiri berupa kegiatan yang terfokus dan mendukung kepada kelompok atau anggota masyarakat yang tidak


mendapatkan layanan kesehatan secara langsung dan mereka yang mendapatkan akses ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga.

Kriteria Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Program Mitra Desa Mandiri diutamakan untuk jenis kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah. b. Keselarasan dengan program pembangunan daerah. c. Rencana pembangunan desa yang menjadi kebutuhan masyarakat. d. Sinergi dengan program yang telah ada di desa. e. Mendorong harmonisasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam program. f. Penerapan prinsip akuntabilitas publik. g. Kegiatan yang memberikan manfaat langsung dalam peningkatan layanan

kesehatan dan ekonomi masyarakat miskin (rumah tangga miskin) di wilayah terdampak operasi PTVI.

h. Kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kapasitas masyarakat. i. Ketersediaan sumber daya lokal. j. Kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, termasuk kegiatan

pelatihan pengembangan kader kesehatan masyarakat. k. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi

produktif. l. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana pendukung ekonomi

perdesaan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin. m. Penambahan permodalan melalui unit simpan pinjam atau lembaga keuangan

mikro. n. Kegiatan yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan.

Dibawah ini diuraikan beberapa contoh kegiatan bidang kesehatan yang dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, antara lain:

a. Sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya perilaku hidup sehat khususnya kepada sasaran program.

b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak. c. Mengorganisir kelompok peduli kesehatan. d. Subsidi biaya transportasi kepada bidan atau tenaga kesehatan ke desa dan

dusun terpencil atau yang bukan menjadi wilayah kerjanya. e. Subsidi biaya transportasi masyarakat menuju fasilitas kesehatan/penyediaan

angkutan perdesaan. f. Penyediaan tempat tinggal kepada bidan atau penyediaan ruangan dekat tempat

pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes) bagi ibu hamil tua yang mendekati tanggal kehamilannya.

g. Pengelolaan sanitasi dan lingkungan. h. Pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil. i. Dukungan dana bagi para kader penggerak posyandu. j. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan LSM atau tenaga kesehatan swasta

untuk memberikan paket layanan ke desa.


Sedangkan beberapa contoh kegiatan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan dan ekonomi perdesaan, antara lain:

a. Sosialisasi dan Penyuluhan pertanian untuk komoditas unggulan. b. Pelatihan unit usaha produktif. c. Penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro. d. Kerjasama jaringan usaha dan akses pasar. e. Tambahan permodalan untuk usaha produktif bagi keluarga miskin melalui

kelembagaan keuangan masyarakat. f. Memperbaiki infrastruktur pendukung ekonomi perdesaan.

Usulan kegiatan pendirian pelayanan kesehatan dan ekonomi yang baru harus sesuai dengan rencana pembangunan dari instansi terkait di kabupaten Luwu Timur. Lebih lanjut tentang jenis kegiatan dapat di lihat pada lampiran 3 panduan pelaksanaan ini.

Jenis Kegiatan yang Dilarang

Disamping kriteria jenis kegiatan yang dapat didanai program, PTVI pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya telah menetapkan kriteria jenis kegiatan yang tidak dapat didanai program atau usulan yang masuk dalam kegiatan yang dilarang (negative list).

Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative Lists)

Berikut beberapa Jenis kegiatan yang tidak boleh (dilarang) dibiayai melalui program Program Mitra Desa Mandiri sebagai berikut:

a. Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan politik praktis/ partai politik dan militer/angkatan bersenjata.

b. Pembangunan atau rehabilitasi bangunan rumah tinggal, kantor pemerintah dan tempat Ibadah.

c. Pembelian barang atau bahan yang dapat merusak lingkungan, seperti senjata, bahan peledak, asbes, pestisida, dan obat-obatan/bahan terlarang lainnya.

d. Pembiayaan gaji atau honorarium bagi pegawai negeri (PNS) dan karyawan PTVI.

e. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak di bawah usia kerja. f. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan dan penjualan

barang terlarang. g. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pada lokasi yang telah ditetapkan

sebagai cagar alam atau kawasan hutan lindung, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait.

h. Kegiatan pengolahan tambang. i. Pengambilan dan penggunaan terumbu karang dan biota yang dilindungi, j. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur aliran sungai, k. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha.


1.8.3. Prioritas Kegiatan

Program Mitra Desa Mandiri memberikan dukungan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dengan sumber daya dan sumber pendanaan yang terbatas sehingga sulit untuk mencukupi seluruh kebutuhan bidang kesehatan dan ekonomi, maka perlu dibuat prioritas kegiatan. Prioritas kegiatan diperlu agar kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaannya Program Mitra Desa Mandiri bukan bersifat bantuan langsung tunai (cash program) atau dibagi rata kepada masyarakat melainkan sebagai dana stimulan yang diharapkan dapat mendorong kemandirian, peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi terutama kelompok rentan dan rumah tangga miskin. Prioritas kegiatan dibuat berdasarkan permasalah dan isu strategis kesehatan dan ekonomi yang menjadi tujuan pembangunan desa. Misalnya penanganan kasus anak dengan gizi buruk atau pemberantasan penyakit menular akibat lingkungan tidak sehat). Disamping itu, prioritas kegiatan kesehatan dan ekonomi yang paling memungkinkan dapat memenuhi atau meningkatkan capaian ukuran keberhasilan dan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Anggota masyarakat miskin dan kelompok rentan yang belum mendapatkan pelayanan harus mendapat prioritas untuk ditangani melalui program ini.

Kategori anggota masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan meliputi:

a. Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu

b. Bayi atau Balita yang berat badanya masih di bawah garis merah (gizi buruk atau gizi kurang) pada Kartu Menuju Sehat (KMS).

c. Ibu hamil yang jarang periksa ke bidan atau dokter.

d. Penderita penyakit menular yang perlu mendapatkan penanganan segera.

e. Keluarga yang jarang mendapatkan layanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas.

f. Masyarakat yang sulit memperoleh bahan baku, alat produksi dan akses pasar karena lokasinya di daerah terpencil.

g. Kelompok atau unit usaha yang ada dan memiliki potensi untuk dikembangkan.

h. Kelompok tani yang belum mendapatkan akses bantuan atau pembinaan dari pemerintah.

1.8.4. Mekanisme Usulan Kegiatan

Program Mitra Desa Mandiri menggunakan mekanisme usulan kegiatan yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dan SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/


2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Mengacu pada ketentuan tersebut, masyarakat dapat mengajukan usulan kegiatan yang dapat didanai Program melalui mekanisme musyawarah pembangunan desa dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap rencana pembangunan (RPJM Desa dan RKP Desa) yang telah ditetapkan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan atau 1 (satu) paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Usulan kegiatan yang dimaksud, yaitu:

a. Usulan kegiatan sarana prasarana pendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan dan ekonomi).

b. Usulan kegiatan peningkatan kapasitas atau pelatihan kader kesehatan yang ditetapkan dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan rencana induk kesehatan di tingkat kabupaten.

c. Usulan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa.

d. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Alokasi dana kegiatan simpan pinjam ini maksimal 10 % dari dana program perdesa dan harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.

Jika terdapat usulan kegiatan yang mencakup kebutuhan antardesa yang saling berkaitan dalam satu kecamatan maka dapat diajukan dalam musyawarah tingkat kecamatan untuk dikaji oleh Komite Kecamatan bersama TK-Kab PTPM, kemudian ditetapkan kembali pembagian proporsi pembagian pengelolaan usulan tersebut sesuai lokasi desa yang mengusulkan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan teknis kegiatan.

Khusus untuk usulan antar/lintas desa yang menjadi kewenangan kecamatan atau kabupaten dapat didanai Program Mitra Desa Mandiri dengan pagu dana disesuaikan dengan jumlah desa, jumlah penduduk dan cakupan luas wilayah kerja kecamatan. usulan kegiatan tersebut akan diputuskan dalam musyawarah kecamatan dengan mempertimbangkan rencana strategis dinas atau instansi terkait di kabupaten.

1.8.5. Swadaya Masyarakat

Dana Program bersifat stimulan dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah bersama masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pengembangan ekonomi perdesaan. Artinya bahwa kegiatan yang akan dilakukan masyarakat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, membangun kemandirian dan pencapaian indikator keberhasilan program bukan semata-mata karena tersedianya dana batuan. Kegiatan yang akan dilaksanakan perlu mendapat dukungan dan kontribusi masyarakat, pemerintah daerah atau sumber dana lainnya. Keswadayaan merupakan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi positif baik dalam bentuk pengetahuan, sumber daya, tenaga, material yang disumbangkan


sebagai bagian dari kepedulian terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Nilai keswadayaan masyarakat berupa kepedulian dan kerelaan masyarakat harus dipastikan atas kesadaran diri bebas dari tekanan atau keterpaksaan. Program ini mendorong rumah tangga miskin untuk terlibat dalam setiap pekerjaaan dan tidak membolehkan pemotongan atas upah tenaga kerja yang menjadi haknya. Atau upah tersebut tidak boleh dipotong atau diminta sebagai bentuk dari kontribusi atau keswadayaan masyarakat.

1.8.6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan untuk mengetahui sejauhamana kegiatan yang dilakukan masyarakat mencapai tujuan terhadap ukuran keberhasilan program baik bidang kesehatan maupun ekonomi. Monitoring sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja pemangku kepentingan yang terlibat dalam mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Proses monitoring dapat dilakukan secara rutin baik oleh pengelola program, PTVI, Pemerintah daerah dan masyarakat setiap bulan selama tahap pelaksanaan kegiatan sampai menjelang dimulainya siklus tahun berikutnya. Monitoring pencapaian ukuran keberhasilan dilakukan dengan melihat seberapa besar perolehan layanan dasar kesehatan dan peningkatan ekonomi dari seluruh sasaran program di desa.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauhmana Program Mitra Desa Mandiri memberikan dampak terhadap perubahan masyarakat baik dibidang kesehatan dan ekonomi perdesaan. Melalui evaluasi dapat diketahui efektivitas program ini terhadap perubahan tingkat layanan kesehatan dan pengurangan tingkat kemiskinan yang diharapkan di desa, kecamatan dan kabupaten.

1.8.7. Sanksi

Sanksi merupakan bentuk pemberlakukan peraturan terhadap pelanggaran atas ketentuan dan tatacara yang telah ditetapkan atau kesepakatan yang telah dibuat dalam Program Mitra Desa Mandiri. Pemberlakukan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan program. Sanksi yang diberikan berupa:

a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Seluruh kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara musyawarah.

b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku program sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait indikasi pelanggaran pidana maupun perdata.

c. Sanksi program, pemberhentian bantuan program apabila kelompok masyarakat, desa dan kecamatan yang bersangkutan tidak dapat mengelola program dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam panduan teknis ini berupa


penyalahgunaan dana atau wewenang. Kelompok penerima, desa atau Kecamatan tersebut akan dimasukkan dalam daftar desa atau kecamatan yang bermasalah (black List) sehingga dapat dilakukan penundaan pencairan dana terkait kegiatan yang sedang berlangsung, dan dilakukan pengurangan atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

1.8.8. Pengelolaan Dana

Dalam pelaksanaan program di tingkat desa dan kecamatan, PTVI menetapkan dua pola pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Pengelolaan dana langsung oleh Pelaksana Kegiatan dan (2). Pengelolaan dana melalui kelompok kerja (pokja).

Pengelolaan dana langsung oleh pelaksana kegiatan berlaku untuk kegiatan yang langsung digunakan sekaligus, seperti: pengadaan sarana kesehatan dan ekonomi atau kegiatan yang dikerjakan dalam jangka waktu yang relatif pendek, seperti: pembangunan prasarana pendukung kesehatan atau ekonomi. Pengelolaan dana untuk kegiatan di tingkat desa ini dilakukan oleh Komite Desa, dimana PTVI akan langsung menyalurkan dana ke kas Komite Desa berdasarkan usulan kegiatan yang telah di sepakati dalam musdes dan diverifikasi oleh FK PTPM dan TVK-Kab kemudian disalurkan ke Pelaksana Kegiatan di desa. Khusus untuk tingkat kecamatan dilakukan oleh Komite Kecamatan sesuai hasil muskec dan telah diverifikasi oleh F-Kab PTPM dan TVK-Kab dengan Surat Penetapan Camat kemudian disalurkan ke kas Pelaksana Kegiatan.

Pengelolaan dana melalui kelompok kerja (Pokja) untuk kegiatan yang dilaksanakan secara berkala/rutin atau yang bersifat multiyears atau tidak langsung dilaksanakan sekaligus, seperti: kegiatan transportasi tenaga bidan desa, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu dan balita, asuransi kesehatan bagi rumah tangga miskin, honor kader kesehatan, dan lain-lain. Penyaluran dana tidak langsung diberikan sekaligus kepada pemanfaat, tetapi diberikan secara rutin (sebulan sekali) sesuai rencana yang telah disusun. PTVI. akan melakukan proses pencairan dana melalui rekening kolektif Komite Desa atau Komite Kecamatan langsung ke rekening pokja. Rekening pokja ada di tingkat desa atau kecamatan dengan mempertimbang-kan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan sesuai dengan kebutuhannya. dan dapat dibuka untuk beberapa kegiatan dengan spesimen tanda tangan dari Pelaksana Kegiatan, perwakilan pokja, FD PTPM/KPMD, dan atau wakil masyarakat yang dipilih dalam musyawarah desa.

Demikian halnya untuk pokja di tingkat kecamatan rekening pokja ada di tingkat kecamatan dan dapat dibuka untuk beberapa kegiatan dengan specimen tanda tangan wakil Komite Kecamatan, perwakilan pokja kecamatan, FK PTPM, wakil masyarakat yang dipilih dalam musyawarah kecamatan. Pengelolaan dana langsung oleh Pelaksana Kegiatan atau yang melalui pokja harus dilakukan secara transparan dan ada laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rapat bulanan di desa, serta ditempel di papan informasi.


1.9 PENDAMPINGAN DAN BANTUAN TEKNIS

PTVI memberikan dukungan program melalui pendampingan dan bantuan teknis dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan pemerintahan lokal dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak operasi.

1.9.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan

Dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan agar secara berkelanjutan mampu mandiri dalam mendorong keberhasilan bidang kesehatan dan ekonomi, maka:

a. Di tingkat desa dipilih, dibentuk, dan dikembangkan: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Fasilitator Desa (FD PTPM), Komite Desa (KD), Tim Penyusun Usulan dan Monitoring Desa (TPUMD), Pelaksana Kegiatan Desa (PK-Des), dan Tim Pemelihara Kegiatan (TPH).

b. Di tingkat kecamatan dipilih, dibentuk dan dikembangkan: Komite Kecamatan (KK), Tim Verifikasi Kecamatan (TV-Kec), Pelaksana Kegiatan Kecamatan (PK-Kec), dan Fasilitator Kecamatan (FK PTPM).

c. Diselenggarakan kegiatan pelatihan atau bantuan teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bagi perangkat pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelatihan yang dapat dilakukan diantaranya: penyusunan peraturan desa, penyusunan RPJM/RKP Desa, APBDes, monitoring dan evaluasi, pengelolaan penanganan masalah, kepemimpinan dan manajemen konflik.

d. Dilakukan penataan dan pengembangan kelembagaan lokal di tingkat desa dan kecamatan.

Program Mitra Desa Mandiri mengembangkan organisasi kerja tidak dimaksud untuk membangun kelembagaan baru tetapi lebih mengutamakan penguatan kelembagaan masyarakat yang telah ada. Kelembagaan yang telah terbentuk di desa dan kecamatan sebelumnya dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. PTVI. mendorong penguatan kelembagaan tersebut agar dihasilkan keselarasan, katerpaduan, harmonisasi dan optimalisasi kegiatan.

Organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil kegiatan, baik yang telah dikerjakan melalui program pemerintah maupun yang akan dikerjakan melalui Program Mitra Desa Mandiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dan penataan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor dan kewilayahan secara intensif serta menyesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pokok-pokok kebijakan penataan organisasi kerja/kelembagaan masyarakat desa dan kecamatan di wilayah pemberdayaan PTVI terkait dengan pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri, sebagai berikut:


a. Diarahkan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan dan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan yang sinergi dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

b. Memperkuat kedudukan Pelaksana Kegiatan Desa (PK-Des) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat desa.

c. Mendorong Komite Kecamatan sebagai unit mengelola Program Mitra Desa Mandiri di tingkat Kecamatan.

d. Mengintegrasikan dan menseleraskan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang didorong melalui pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri dengan RPJM/RKP desa dan Renstra/Renja SKPD terkait.

e. Program MItra Desa Mandiri akan memberdayakan organisasi kerja yang ada di tingkat desa dan kecamatan dengan melengkapi dukungan pendampingan FD PTPM/KPMD dan FK PTPM untuk mendampingi masyarakat.

f. Kelompok usaha ekonomi produktif dibagi menjadi dua jenis kelompok, yakni kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam.

g. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan dan pendampingan yang bersifat partisipatif, kolektif, dan representatif.

1.9.2. Pendampingan teknis pemerintahan lokal

Program Mitra Desa Mandiri berupaya mendorong peranserta pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak operasi PTVI. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penguatan pemerintahan lokal. Kegiatan ini dilakukan melalui proses pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemerintah di desa, kecamatan dan kabupaten dalam melaksanakan Program Mitra Desa Mandiri. Peran pendampingan ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas pemerintahan menyangkut tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. PTVI menyediakan dukungan berupa tenaga pendamping yang akan mendukung upaya pemberdayaan dan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sebagai berikut:

a. Di setiap desa disediakan Fasilitator Desa (FD PTPM/KPMD) dan Komite Desa (KD).

b. Di setiap kecamatan disediakan Fasilitator Kecamatan (FK PTPM) dan Komite Kecamatan (KK).

c. Di setiap kabupaten disediakan Fasilitator Kabupaten (F-Kab PTPM), dan Tim Koordinasi Kabupaten (TK-Kab)

d. Di tingkat kabupaten dibentuk Konsultasi Kerjasama Kemitraan/K3 (Joint Consultative Committee) yang berperan sebagai SC (steering committee) memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan kerjasama antara PTVI Pemerintah Daerah Luwu Timur dan Masyarakat.


e. Fasilitator Kabupaten (F-Kab PTPM) ditetapkan sebagai koordinator fasilitator untuk Program Mitra Desa Mandiri oleh Tim Koordinasi Kabupaten (TK- Kab).

1.10. PENDANAAN

PTVI menyediakan dukungan dana program yang bersifat stimulan dengan tujuan untuk mendorong keswadayaan dan kemandirian masyarakat. Dana ini sebagai bagian dari peran tanggung jawab PTVI terhadap masyarakat terdampak operasi.

1.10.1. Sumber dan Alokasi Dana

Sumber dana Program Mtra Mandiri berasal dari:

a. Kontribusi utama dari PTVI.

b. Pemerintah Daerah.

c. Swadaya masyarakat

d. Partisipasi dunia usaha dan lembaga lainnya.

Ketentuan penentuan alokasi dana Program Mitra Desa Mandiri, sebagai berikut:

a. Berdasarkan penetapan lokasi desa dan kecamatan yang dibahas bersama melalui konsultasi Kerjasama Kemitraan (K3) antara Pemerintah Daerah, wakil masyarakat dan PTVI.

b. Alokasi dana Program Mitra Desa Mandiri dicatat dalam Daftar Pembukuan atau Administrasi keuangan PTVI.

1.10.2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana Program Mitra Desa Mandiri dilakukan melalui mekanisme penyaluran dana dana langsung dari bagian yang bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan PTVI ke rekening kolektif bantuan langsung masyarakat yang dikelola oleh Komite Desa dan Komite Kecamatan. Mekanisme penyaluran dana Program Mitra Desa Mandiri diuraikan sebagai berikut:

a. Penyaluran dana yang berasal dari PTVI mengikuti ketentuan yang diatur dalam sistem keuangan perusahaan.

b. Penyaluran dana untuk mendukung pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri yang berasal dari PTVI dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Panduan Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

c. Besaran dana dari Program Mitra Desa Mandiri yang disalurkan langsung kepada masyarakat harus utuh sesuai dengan pagu yang disepakati untuk setiap desa dan kecamatan tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.


1.10.3. Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana Program Mitra Desa Mandiri mengkuti mekanisme pencairan dana yang berasal dari PTVI dari rekening kolektif program yang dikelola Komite Desa kepada Pelaksana Kegiatan (PK-Des). Sedangkan di tingkat kecamatan dana disalurkan melalui rekening kolektif program yang dikelola oleh Komite Kecamatan kemudian disalurkan kepada (PK-Kec). Mekanisme pencairan dana sebagai berikut:

Mekanisme Pencairan Dana di Tingkat Desa

a. Seluruh usulan di tingkat desa telah melalui proses penyepakatan dalam Musdes dan diverifikasi oleh TVK-Kab PTPM dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa (SKKD).

b. Komite Desa menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dengan melampirkan dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan dokumen pendukung lainnya).

c. Pembuatan Surat Perjanjian Penyaluran Dana (SPPD) antara Komite Desa dengan PK-Des yang diketahui oleh FK PTPM.

d. Pencairan dana dilakukan sekaligus oleh PTVI melalai rekening kolektif Komite Desa sesuai dengan alokasi pendanaan desa dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas.

e. Komite desa sesuai dengan SPPD melakukan pencairan dana ke rekening PK-Des secara bertahap sesuai dengan perkembangan pekerjaan dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan bukti-bukti yang sah.

Mekanisme Pencairan Dana di Tingkat Kecamatan

a. Seluruh usulan di tingkat kecamatan telah melalui proses penyepakatan dalam Muskec dan diverifikasi oleh TVK-Kab PTPM dengan melampirkan Surat Penetapan Camat (SPC).

b. Komite Kecamatan menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dengan melampirkan dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan dokumen pendukung lainnya).

c. Pembuatan Surat Perjanjian Penyaluran Dana (SPPD) antara Komite Kecamatan dengan PK-Kec yang diketahui oleh F-Kab PTPM.

d. Pencairan dana dilakukan sekaligus oleh PTVI melalui rekening kolektif Komite Kecamatan sesuai dengan alokasi pendanaan kecamatan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas.

e. Komite kecamatan sesuai dengan SPC melakukan pencairan dana ke rekening PK-Des secara bertahap sesuai dengan perkembangan pekerjaan dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan bukti-bukti yang sah.


1.10.4. Pola Dukungan Pendanaan

Pola dukungan dana Program Mitra Desa Mandiri, terdiri dari: (a) dana bantuan langsung desa; (b) dana bantuan langsung kecamatan/kabupaten dan (c) dana administrasi atau pendukung operasional kegiatan.

Dana Bantuan Langsung Desa

Disetiap desa lokasi program akan mendapat alokasi dana bantuan langsung masyarakat yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan Program Mitra Desa Mandiri. Besaran alokasi dana setiap desa ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah Rumah Tangga Miskin dan tingkat kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan ekonomi. Dana program di tingkat desa merupakan stimulan bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan program. Dana alokasi tersebut dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jenis dan Proporsi Alokasi Pendanaan Program di Desa

No Alokasi Jenis Kegiatan Jumlah

(%) 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Kesehatan 30 %

2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi perdesaan

40 %

3. Bantuan tambahan permodalan (dana bergulir) melalui lembaga keuangan mikro

10 %

4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan (mis: pelatihan, life skills, penyuluhan, konsultasi dll)

15 %

5. Biaya administrasi dan operasional program (ATK, transportasi, pertemuan/rapat, insentif Komite Desa)

5 %

Khusus untuk bantuan tambahan permodalan melalui dana bergulir masing-masing desa sebesar 10 % dari alokasi pendanaan program akan dikelola di tingkat kecamatan melalui lembaga keuangan yang telah ada atau dibentuk berdasarkan hasil musyawarah kecamatan yang dihadiri oleh wakil dari desa. Secara khusus pengelolaan dana bergulir akan diatur melalui ketentuan tersendiri.

Dana Bantuan Langsung Kecamatan/Kabupaten

Disetiap desa lokasi program akan mendapat alokasi dana bantuan langsung masyarakat yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan program yang menjadi lingkup kecamatan atau kabupaten. Besaran alokasi dana setiap kecamatan lokasi terdampak operasi PTVI ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa. Dana bantuan langsung di tingkat kecamatan digunakan untuk mendanai kegiatan antar/lintas desa yang menjadi lingkup kecamatan atau


antarkecamatan lokasi terdampak operasi PTVI yang menjadi lingkup kabupaten. Dana Program Mitra Desa Mandiri di tingkat kecamatan merupakan stimulan bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan program. Dana alokasi kecamatan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jenis dan Proporsi Alokasi Pendanaan Program di Kecamatan/Kabupaten

No Alokasi Jenis Kegiatan Jumlah

(%) 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

kesehatan lingkup kecamatan 30 %

2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi lingkup kecamatan

45 %

3. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan di tingkat kecamatan (mis: pelatihan, life skills, penyuluhan, konsultasi dll)

20 %

4. Biaya administrasi dan operasional (mis: ATK, kunjungan lapang, rapat koordinasi, insentif Komite Kecamatan)

5 %

Dana Administrasi dan Operasional Kegiatan

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan kegiatan, PTVI menyediakan dana administrasi dan operasional kegiatan yang bersifat stimulan. Pada tahap perencanaan, disediakan dana operasional kegiatan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan perencanaan di tingkat desa dan kecamatan berupa insentif bagi Komite Desa, Komite Kecamatan dan KPMD.

Pada tahap pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri, disediakan dana untuk administrasi dan operasional kegiatan bagi setiap desa yang besarnya maksimal 5 % dari total alokasi pendanaan program. Penggunaan dana ini untuk administrasi dan operasional kegiatan seperti: penyelenggaraan rapat rutin pelaku desa, rapat rutin kelompok sasaran, foto copy formulir yang diperlukan, transportasi pertemuan koordinasi di kecamatan, dan lain-lain. Di tingkat desa, dana tersebut diadministrasi-kan oleh Komite Desa.

Administrasi dan operasional di tingkat kecamatan disediakan 5 % dari total dana alokasi program di kecamatan. Dana tersebut digunakan untuk administrasi dan operasional kegiatan di tingkat kecamatan, seperti: foto copy proposal dari desa, dokumen pencairan dan penyaluran dana program, kegiatan kunjungan dan monitoring ke desa, dan insentif honor pengelola. Ditingkat kecamatan dana administrasi dan operasional kegiatan dikelola oleh Komite Kecamatan.



Bab 2

Pemangku Kepentingan Program Mitra Desa Mandiri

rogram MItra Desa Mandiri merupakan bentuk bantuan langsung masyarakat yang dilaksanakan melalui pelibatan langsung kelompok masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain

sesuai dengan perannya dalam keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pelestarian. Kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama Program Mitra Desa Mandiri yang memiliki peran sesuai dengan tugas dan kemampuannya dalam mendorong pencapaian tujuan yang ditetapkan. Disamping pemangku kepentingan program di tingkat desa, juga dilibatkan pemangku kepentingan tingkat kecamatan dan kabupaten yang berfungsi memberikan arahan, pendamping, bimbingan dan pembinaan agar tujuan Program Mitra Desa Mandiri dapat dicapai berdasarkan kebijakan, prinsip-prinsip, mekanisme yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku atau kesepakatan antara masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI.

2.1. PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA

Pemangku Program Mitra Desa Mandiri di tingkat desa terdiri dari:

2.1.1. Kepala Desa

Pemerintah desa adalah Kepala Desa yang berperan dalam mensosialisasi-kan program, memfasilitasi berbagai pertemuan atau musyawarah pembangunan di tingkat desa serta menandatangani pernyataan kesediaan desa untuk berpartisipasi dalam Program Mitra Desa Mandiri. Peran Kepala Desa sebagai pembina dan pengendali program di tingkat desa agar berjalan secara efektif dan mencapai ukuran keberhasilan sebagaimana ditetapkan dalam Program Mitra Desa Mandiri.

P


Kepala desa bersama BPD menyusun peraturan desa (Perdes) yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur program sebagai bagian dari pola pembangunan partisipatif serta pengembangan dan pelestarian aset program yang telah tersedia di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah desa.

2.1.2. Badan Perwakilan/Musyawarah Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawal dan mengawasi proses dari setiap tahapan program, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian di desa. Selain itu, BPD juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian program di desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam hal-hal tertentu yang dibutuhkan untuk mendorong inisiatif atau prakarsa berdialog dalam penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program serta menjalin kerjasama antar/lintas desa.

2.1.3. Fasilitator Desa PTPM/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (FD PTPM/ KPMD)

FD PTPM/KPMD adalah warga masyarakat yang berdomisili di desa bersangkutan yang bersedia dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa sebagai fasilitator yang bertugas memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan keseluruhan tahapan proses program di tingkat desa mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pelestarian kegiatan. Di setiap desa diberikan kewenangan untuk memilih dan menetapkan 2 (dua) FD PTPM/KPMD dengan ketentuan minimal 1 (satu) dari FD PTPM/KPMD adalah perempuan. Beberapa kader desa lain yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi FD PTPM/KPMD diantaranya kader posyandu atau kader kesehatan yang masih aktif di desa. Peran utama FD PTPM/KPMD untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program, sehingga dibutuhkan kesediaan, kemampuan memfasilitasi dan waktu yang cukup. Oleh karena itu, para penyedia pelayanan di desa, seperti pegawai negeri, bidan desa, kepala sekolah, kepala desa tidak dapat dipilih sebagai FD PTPM/KPMD. Dalam rangka membantu tugas FD PTPM/KPMD untuk melakukan sosialisasi, menyebarluaskan informasi program dan membantu memfasilitasi pertemuan ditingkat dusun atau kelompok, maka di setiap dusun perlu dibentuk beberapa orang kader dusun yang bekerja sukarela, jujur, diterima oleh masyarakat dan meluangkan waktu. Kualifikasi FD PTPM/KPMD memiliki kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu FK PTPM dalam setiap tahapan kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat.

2.1.4. Komite Desa (KD)

Komite desa dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada musyawarah desa dalam menetapkan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat desa. Jumlah anggota Komite Desa sebanyak 9


(Sembilan) orang. Komposisi anggota komite yang dipilih terdiri dari: wakil dari pemerintah desa, wakil dari BPD, LPMD, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, perempuan, dan wakil kelompok miskin. Khusus untuk wakil kelompok miskin diwakilkan oleh 2 (dua) orang minimal 1 (satu) perempuan. Kepala Desa bertindak sebagai Pembina atau penasehat Komite Desa. Keanggotaan Komite Desa dipilih secara berjenjang mulai dari tingkat dusun atau RT oleh masyarakat juga oleh para calon dari wakil dusun itu sendiri. Komite Desa dibentuk dan anggotanya dipilih untuk mendukung pengelolaan program dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa. Komite Desa sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. Keanggotaan Komite Desa dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya ketua bidang Kesehatan dan Ketua bidang Ekonomi.

Secara umum tugas Komite Desa sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Kerja yang bertugas memfasilitasi penyusunan usulan kegiatan dan monitoring.

b. Menyelenggarakan rapat untuk merumuskan kegiatan kelompok yang dapat membantu meningkatkan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat.

c. Menyelenggarakan rapat untuk menyusun prioritas kegiatan dan membuat rekomendasi kepada musyawarah desa tentang jenis kegiatan yang akan dikerjakan dan didanai melalui Program Mitra Desa Mandiri.

d. Menyelenggarakan rapat evaluasi terhadap pencapaian ukuran keberhasilan secara rutin (setiap bulan sekali).

e. Pada tahap pelaksanaan Komite Desa menyelenggarakan rapat atau musyawarah persiapan pelaksanaan dan pemilihan/pembentukan Pelaksanaan Kegiatan di tingkat desa.

f. Mengelola admnistrasi dan keuangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Layanan (PL) atau Pelaksana Kegiatan (PK-Des) yang ditunjuk dalam musyawarah desa.

2.1.5. Tim Penyusun Usulan Kegiatan dan Monitoring Desa (TPUMD)

TPUM berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim TPUMD adalah menyiapkan dan menyusun gagasan atau usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa, serta dokumen pendukung yang diperlukan untuk Musyarawah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) termasuk RPJM Desa dan RKP Desa. Anggota TPUMD dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Tim TPUMD dipilih sebanyak 3 (tiga) orang untuk penyusunan usulan kegiatan dan monitoring dengan peran, sebagai berikut:

a. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader desa yang ada.

b. Bersama FD PTPM/KPMD, mencocokkan gagasan atau usulan kegiatan hasil diskusi terarah dengan ukuran keberhasilan, sebagai bahan rapat perumusan gagasan.


c. Bersama FD PTPM/KPMD mendokumentasikan hasil rapat perumusan gagasan sebagai bahan untuk Musyawarah Desa Pendanaan dan Lokakarya dengan penyedia layanan.

d. Bersama FD PTPM/KPMD mendokumentasikan hasil Musyawarah Desa Pendanaan dan lokakarya dengan penyedia layanan sebagai bahan untuk rapat prioritas usulan.

e. Bersama FD PTPM/KPMD menulis proposal atau usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

f. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan manfaat layanan kegiatan dari sasaran program.

g. Mendorong masyarakat untuk mencapai seluruh ukuran keberhasilan

h. Melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana atau penyedia layanan.

2.1.6. Tim Pemelihara Kegiatan (TPH)

Tim Pemelihara Kegiatan dibentuk sebagai salah satu syarat pendanaan melalui penunjukkan atau pemilihan Pelaksana Kegiatan untuk memastikan pemanfaatan dan pelestarian. Tim pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa perencanaan. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa. Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.

2.1.7. Penyedia Layanan (PL)

Penyedia Layanan adalah kelompok atau organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi (diutamakan memiliki keahlian di bidangnya) untuk melaksanakan kegiatan kesehatan dan ekonomi yang diputuskan dalam forum musyawarah desa untuk dikerjakan atau didanai melalui program. Misalnya, koperasi, unit simpan pinjam, pengelola pasar desa, kelompok usaha, kelompok pengajian, kelompok tani atau gabungan kelompok tani, Posyandu, PKK dan lain-lain. Penyedia Layanan akan mengelola kegiatan langsung yang berhubungan dengan pemanfaat atau sasaran program. Penyedia layanan dapat bertindak sebagai pelaksana kegiatan di tingkat desa (PK-Des). Anggota Komite Desa dan aparat pemerintah desa termasuk BPD tidak dapat dipiilih dan bertindak sebagai Penyedia Layanan. Tugas Penyedia Layanan adalah mengadministrasikan atau mengelola kegiatan dan keuangan, pengadaan barang/bahan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang didanai atau dikerjakan langsung oleh warga atau kelompok masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya Penyedia Layanan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada musyawarah desa.


2.1.8. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah penerima manfaat langsung kegiatan terutama warga masyarakat dari rumah tangga miskin, misalnya dalam sasaran program kesehatan terdapat ibu dan anak merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk dengan mengumpulkan seluruh ibu yang menjadi sasaran program terutama bagi mereka yang sedang hamil dan memiliki anak balita. Penentuan kelompok sasaran sangat tergantung kebutuhan dari jumlah sasaran yang ada serta kondisi dari lokasi dusun atau desa masing-masing, bisa dibentuk ditingkat RT/RW, dusun atau desa. Kelompok ini harus difasilitasi oleh Penyedia Layanan agar mampu mengakses layanan kesehatan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Penerima manfaat secara berkelompok melakukan pengkajian permasalahan dan berbagai kebutuhan serta berbagai pengalaman diantara anggotanya terkait bidang kesehatan dan ekonomi dalam forum diskusi. Penting untuk diperhatikan, bahwa anggota masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan pelayanan harus diikutkan dalam kelompok ini. Jika sudah ada kelompok posyandu, PKK, kelompok usaha produktif dan telah melakukan aktivitasnya secara rutin, maka tidak perlu membentuk kelompok baru.

2.2. PEMANGKU KEPENTINGAN DI KECAMATAN

Pemangku kepentingan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat kecamatan, meliputi:

2.2.1. Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan. Selain itu, camat bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah kecamatan dan telah diverifikasi oleh TVK-Kab untuk didanai melalui Program Mitra Desa Mandiri. Camat berperan sebagai pembina pelaksanaan program di wilayah kecamatan. Camat juga berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara masyarakat desa dengan Puskesmas, Badan Penyuluhan dan cabang dinas atau UPTD terkait di wilayahnya. Camat beserta aparatnya juga berperan memfasilitasi penyelenggaraan proses musyawarah kecamatan.

2.2.2. Puskesmas

Kepala Puskesmas atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten berperan sebagai pembina pelaksanaan program di wilayah cakupan pelayanan Puskesmas itu berada. Tugas Puskesmas adalah memberi masukan dan memfasilitasi kegiatan bidang kesehatan, seperti: kegiatan posyandu, peningkatan kapasitas kader desa, penyuluhan masalah kesehatan, pengadaan bidan jika dibutuhkan masyarakat, serta memberikan faslitasi lainnya yang mendukung program. Dalam pelaksanaan program ini, puskesmas berkoordinasi dengan Komite Desa, Komite Kecamatan dan fasilitator.


2.2.3. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Kepala BP3K atas nama Dinas Kabupaten berperan sebagai pembina pelaksanaan program dalam bidang ekonomi (pertanian, perikanan dan, kehutanan) di wilayah cakupan cabang dinas itu berada. Tugas BP3K termasuk memberi masukan, arahan, bimbingan dan memfasilitasi kegiatan penyuluhan bagi kelompok masyarakat yang bergerak disektor pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam pengadaan tenaga penyuluh atau fasilitas pendukung ekonomi berbasis komoditas lokal lainnya, apabila dibutuhkan oleh masyarakat, serta memberikan fasilitasi lainnya yang mendukung program. Khusus untuk para penyuluh, pengisian daftar hadir kegiatan penyuluhan yang didorong melalui Community Learning Center (CLC) secara menjadi sebuah kewajiban yang harus diisi. Dalam program ini, BP3K dengan fasilitator baik FD PTPM/KPMD, FK PTPM, dan F-Kab PTPM.

2.2.4. Komite Kecamatan (KK)

Komite Kecamatan berperan sebagai unit pengelola dan pengendalian kegiatan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat kecamatan. Beberapa usulan yang menjadi lingkup kecamatan berdasarkan usulan desa atau antar/lintas desa dengan memper-timbangkan arah kebijakan kabupaten yang diputuskan dalam musyawarah kecamatan akan didanai melalui alokasi pendanaan di tingkat kecamatan. Komite kecamatan beranggungjawab mengkoordinasikan pertemuan dengan instansi terkait, UPTD, wakil desa dan pemangku kepentingan lain di kecamatan. Pengurus Komite Kecamatan terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang berasal dari wakil kecamatan, UPTD terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil pemuda, wakil perempuan dan anggota masyarakat diutamakan dari kelompok miskin yang diajukan berdasarkan hasil dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah kecamatan.

Secara umum tugas Komite Kecamatan, sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses keselarasan usulan di tingkat desa, antar/lintas desa dan kecamatan terhadap arah kebijakan kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis SKPD terkait.

b. Membentuk Tim Kerja yang bertugas memfasilitasi penyusunan usulan kegiatan dan monitoring kegiatan antar/lintas desa atau lingkup kecamatan.

c. Menyelenggarakan rapat untuk merumuskan kegiatan antardesa yang menjadi lingkup kecamatan dalam upaya membantu meningkatkan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat.

d. Menyelenggarakan rapat untuk menyusun prioritas kegiatan dan membuat rekomendasi kepada musyawarah kecamatan tentang jenis kegiatan lingkup kecamatan yang akan dilaksanakan dan didanai melalui Program Mitra Desa Mandiri.

e. Menyelenggarakan rapat evaluasi terhadap pencapaian ukuran keberhasilan secara rutin (setiap bulan sekali).


f. Mengelola admnistrasi dan keuangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penyedia layanan yang ditunjuk dalam musyawarah kecamatan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5. Kelompok Kerja (Pokja)

Pokja dibentuk untuk mengelola dana untuk kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang tidak langsung dilaksanakan sekaligus, tetapi dilaksanakan berkali-kali secara rutin (atau yang bersifat multiyears), Dalam program ini, dapat dibentuk beberapa Pokja, misalnya:

a. Pokja Kesehatan Ibu-Anak, untuk kegiatan seperti: bantuan transportasi ibu hamil dan bayinya menuju tempat layanan, transportasi bidan, pemberian makanan tambahan untuk bayi atau balita gizi buruk/kurang dan ibu hamil.

b. Pokja Pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan, untuk kegiatan bantuan terhadap pengelolaan sampah atau pemeliharaan sanitasi dan air bersih, seperti bantuan peralatan, tranportasi sampah dan honor tenaga kebersihan.

c. Pokja Dukungan Layanan Ekonomi Masyarakat, untuk kegiatan pendukung pengembangan ekonomi dan pemasaran produk unggulan dengan memberikan insentif atau transportasi tenaga penyuluh pertanian.

Pembentukan Pokja dilakukan dengan memperhatikan jenis kegiatan yang diusulkan oleh desa lingkup kecamatan. Kegiatan dari beberapa desa yang sejenis atau relevan dapat dijadikan satu paket kegiatan yang dikelola oleh Pokja. Jenis pokja dan pengurus yang akan ditetapkan dibahas dan dipilih pada saat musyawarah kecamatan. Masing-masing Pokja, minimal terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur: Komite Kecamatan, FK PTPM, Puskesmas, UPTD dinas terkait, tokoh Masyarakat, tokoh Perempuan. Tugas pokok Pokja adalah mencairkan dana program dari rekening kolektif Komite Kecamatan dan menyalurkan ke Pelaksana Kegiatan di desa atau di kecamatan. Terkait kepentingan pencairan dana, maka masing-masing pokja dapat membuka rekening dengan spesimen tanda tangan: wakil pokja, Komite Kecamatan, FK PTPM dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih dalam musyawarah kecamatan. Rekening pokja disimpan di kantor Komite Kecamatan.

2.2.6. Fasilitator Kecamatan (FK PTPM)

FK PTPM merupakan pendamping masyarakat yang bertugas memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan Program Mitra Desa Mandiri mulai dari tahap sosialisasi, pelatihan, pemetaan sosial, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. FK PTPM juga berperan dalam membimbing FD PTPM/KPMD, Kader Dusun atau pemangku kepentingan program di tingkat desa dan kecamatan. Dalam melakukan tugasnya FK PTPM selalu berkoordinasi dengan F-Kab PTPM dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan dan kabupaten. Setiap kecamatan akan ditempatkan 1 (satu) orang FK PTPM dengan kualifikasi memiliki pemahaman dan keterampilan dalam pendampingan dan didukung dengan latar belakang pendidikan bidang kesehatan masyarakat, ekonomi, pertanian atau koperasi.


2.2.7. Pendamping Lokal (PL)

Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang berasal dari program pemerintah yang ada, organisasi atau lembaga swadaya yang secara bersama-sama dengan FK PTPM untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan Program Mitra Desa Mandiri pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian baik di tingkat desa dan kecamatan.

2.3. PEMANGKU KEPENTINGAN DI KABUPATEN

Pemangku kepentingan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat Kabupaten meliputi:

2.3.1. Bupati

Bupati merupakan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembangunan di tingkat kabupaten. Dalam Program Mitra Desa Mandiri Bupati berperan sebagai pembina Tim Koordinasi Kabupaten dengan memberikan arahan kebijakan, masukan dan pengendalian terhadap keterlibatan dinas/instansi atau unit kerja kabupaten. Bersama DPRD, Bupati bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan program.

2.3.2. Konsultasi Kerjasama Kemitraan (K3)

PTVI mendorong kerangka kemitraan masyarakat, pemerintah daerah dan perusahaan berupa kerjasama lintas pemangku kepentingan di tingkat kabupaten yang terlibat dalam pencapaian tujuan dan ukuran keberhasilan program. K3 dibentuk sebagai forum kerjasama kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI dalam mendukung harmonisasi, keselarasan dan optimalisasi kegiatan pemberdayaan di wilayah terdampak operasi. K3 berperan memberikan arahan, masukan dan kerangka kebijakan operasional Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur khususnya di 4 (empat) wilayah pemberdayaan yaitu kecamatan Nuha, Wosuponda, Towuti dan Malili. K3 juga berfungsi sebagai forum konsultasi untuk membahas berbagai permasalahan, kebutuhan, dan rencana pengembangan terkait Program Mitra Desa Mandiri. Keanggotaan K3 terdiri dari Bupati sebagai wakil pemerintah daerah, wakil DPRD Kabupaten Luwu Timur, PTVI dan wakil masyarakat (tokoh masyarakat) di wilayah terdampak operasi.

2.3.3. Tim Koordinasi Kabupaten (TK-Kab PTPM)

Tim koordinasi Kabupaten (TK-Kab PTPM) dibentuk oleh Bupati dan beranggotakan Bappeda, BPMPD, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan serta instansi lain yang dipandang perlu. Tim Koordinasi Kabupaten adalah Tim Koordinasi PTPM di bawah tanggung jawab Bupati, Wakil Bupati sebagai


pengarah, Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim/Koordinator dan BPMD sebagai Sekretaris Tim. Tugas TK-Kab PTPM adalah membina pengembangan peran serta masyarakat, membina administrasi kegiatan, serta mengkoordinasikan antarinstansi terkait di kabupaten dalam mendorong efektivitas PTPM. Disamping itu, TK-Kab PTPM juga bertugas menyerap aspirasi dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat terhadap bentuk pelayanan bidang kesehatan dan ekonomi yang terjadi di tingkat masyarakat. TK-Kab PTPM harus memastikan keselarasan antara program pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh instansi terkait dengan dukungan PTVI melalui Program Mitra Desa Mandiri di wilayah pemberdayaan agar bersinergi, tidak terjadi tumpang tindih dan pembagian peran yang jelas termasuk apa yang telah menjadi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat tidak dibatalkan, karena kehadiran program ini.

2.3.4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev)

Tim Monev adalah tim yang dibentuk dan dipilih oleh TK-Kab PTPM yang bertugas melakukan kegiatan pengendalian dan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan ukuran keberhasilan Program Mitra Desa Mandiri yang dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan. Keanggotaan Tim Monev berasal dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, profesional, masyarakat, media dan perusahaan (PTVI) diluar pelaksana dan pengelola kegiatan. Tim Monev mengutamakan independensi dan profesionalitas dalam melakukan penilaian terhadap program. Hasil penilaian dari Tim Monev akan dilaporkan kepada TK-Kab PTPM untuk dikonsultasikan kepada K3 sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan. Tim Monev akan melakukan kegiatan pengendalian dan penilaian kegiatan setiap tahun dan pada akhir program (3 – 5 tahun) sesuai dengan Rencana Pengelolaan Sosial PTPM PTVI.

2.3.5. Tim Verifikasi Kegiatan Kabupaten (TVK-Kab)

TVK-Kab adalah tim yang dibentuk oleh TK-Kab PTPM sesuai kebutuhan yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, usaha mikro, produksi pertanian, pemasaran produk, kesehatan, koperasi atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa dan kecamatan untuk perencanaan. TVK-Kab berperan dalam melakukan pemeriksaan serta penilaian secara teknis terkait usulan kegiatan di semua desa dan kecamatan yang akan didanai Program Mitra Desa Mandiri serta membuat rekomendasi kepada musyawarah desa dan kecamatan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan. TVK-Kab menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari TK-Kab PTPM melalui forum musyawarah kabupaten.

2.3.6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda merupakan perangkat pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang perencanaaan pembangunan daerah.


Disamping itu, Bappeda melakukan pengkoordinasian, pengendalian-pengawasan program dan kegiatan lintas sektor dan lintas wilayah di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Kedudukan Bappeda dalam Program Mitra Desa Mandiri menjadi ketua Tim Koordinasi Kabupaten dalam rangka mengkoordinasikan dan mendorong inisiatif masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan dengan keselarasan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Bappeda bersama F-Kab PTPM mendorong upaya pengintegrasian Program Mitra Desa Mandiri sebagai bagian integral dari dukungan PTVI terhadap pembangunan daerah yang secara berkelajutan melalui aktivitas forum lintas pemangku kepentingan atau Forum SKPD di bidang kesehatan dan ekonomi.

2.3.7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

BPMPD merupakan perangkat pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan desa. BPMPD melakukan penyelenggaraan pelayanan administrasi, merencana-kan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/kegiatan dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan desa serta pembinaan organisasi. Kedudukan BPMPD dalam Program Mitra Desa Mandiri menjadi Sekretaris Tim Koordinasi Kabupaten dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi pengelolaan program dan mendorong inisiatif masyarakat terkait partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta pemberdayaan perempuan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. BPMPD bersama F-Kab PTPM mendorong upaya pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi, penyediaan fasilitator atau pendamping dan pengorganisasian masyarakat sebagai bagian integral dari Program Mitra Desa Mandiri.

2.3.8. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

BP4K merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas BP4K membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Kabupaten Luwu Timur. Dukungan BP4K dalam penyelenggaraan Program Mitra Desa Mandiri, diantaranya:

a. Bersama TK-Kab PTPM dan BP3K memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.

b. Bersama TK-Kab PTPM dan BP3K mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.

c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha.


d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.

e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.

f. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan.

g. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

2.3.9. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang dipimpin oleh kepala dinas kesehatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokoknya melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan bidang pembangunan kesehatan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan unit pelayanan teknis (UPTD) lainnya. Dukungan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Mitra Desa Mandiri, diantaranya:

a. Mendorong penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan.

b. Bersama TK-Kab PTPM melakukan koordinasi dan penyelarasan kebijakan pembangunan kesehatan daerah.

c. Bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lain meningkatkan status kesehatan melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, PHBS, promosi kesehatan, KIA , dan lain-lain.

d. Bersama TK-Kab PTPM Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kesehatan.

e. Bekerjasama dalam pembinaan sumber daya kesehatan dan penguatan kelembagaan.

f. Pembinaan masyarakat seperti Puskesmas, Pustu, Polindes, UKS, dan Desa Sehat.

g. Penyuluhan kesehatan.

h. Penyelenggaraan pengawasan kerjasama kesehatan di wilayah pemberdayaan.

2.3.10. Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian, Peternakan dan


Perkebunan bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dukungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dalam penyelenggaraan Program Mitra Desa Mandiri, diantaranya:

a. Bersama TK-Kab PTPM melakukan penyelarasan Program Mitra Desa Mandiri dengan kebijakan daerah, rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

b. Bersama TK-Kab PTPM melakukan pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

c. Bersama TK-Kab PTPM mendorong penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan di 4 (empat) kecamatan wilayah terdampak operasi PTVI.

d. Bersama TK-Kab PTPM melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

e. Bersama TK-Kab PTPM mensinergikan bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan di 4 (empat) kecamatan wilayah terdampak operasi PTVI.

2.3.11. Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang dipimpin oleh kepala dinas kehutanan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati. Dukungan Dinas Kehutanan dalam penyelenggaraan Program Mitra Desa Mandiri, diantaranya:

a. Bersama TK-Kab PTPM melakukan penyelarasan Program Mitra Desa Mandiri dengan kebijakan daerah, rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan.

b. Bersama TK-Kab PTPM dan UPTD melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan hasil hutan dan tata niaga hasil hutan melalui pendekatan Hutan Kemasyarakat untuk menjaga kelestarian hutan.

c. Bersama TK-Kab PTPM mensinergikan bantuan kepada masyarakat khususnya di 4 (empat) kecamatan wilayah pemberdayaan PTVI dalam upaya pemanfaatan ekonomi hasil hutan, rehabilitasi dan perlindungan fungsi hutan.

d. Bersama TK-Kab PTPM dan UPTD melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian hutan secara terpadu.


2.3.12. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Bupati. Dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan Program Mitra Desa Mandiri, diantaranya:

a. Bersama TK-Kab PTPM melakukan penyelarasan Program Mitra Desa Mandiri dengan kebijakan dan rencana pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Bersama TK-Kab PTPM dan UPTD melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya alam, jasa kelautan dan perikanan.

c. Bersama TK-Kab PTPM melakukan peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan produksi perikanan.

d. Bersama TK-Kab PTPM mensinergikan bantuan kepada masyarakat khususnya di wilayah pemberdayaan PTVI dalam upaya pemanfaatan sumber daya kelautan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulai kecil.

2.3.13. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG)

Dinas KOPERINDAG merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperindag bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan oleh Bupati. Dukungan Dinas KOPERINDAG dalam penyelenggaraan Program Mitra Desa Mandiri diantaranya;

a. Bersama TK-Kab PTPM melakukan penyelarasan Program Mitra Desa Mandiri dengan kebijakan dan rencana pembangunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

b. Bersama TK-Kab PTPM dan UPTD melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap industri pengolahan, arus barang dan jasa, produksi usaha mikro, koperasi dan industri rumah tangga.

c. Bersama TK-Kab PTPM melaksanakan upaya konservasi industri dan perdagangan di di wilayah terdampak operasi PTVI.

d. Bersama TK-Kab PTPM mensinergikan bantuan sektor koperasi, industri dan perdagangan kepada masyarakat khususnya di wilayah terdampak operasi PTVI.

2.3.14. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (NAKERTRANSOS)

Dinas NAKERTRANSOS merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial yang dipimpin oleh kepala


dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas NAKERTRANSOS bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Bupati. Dukungan Dinas NAKERTRANSOS dalam penyelenggaraan Program Mitra Desa Mandiri diantaranya:

a. Bersama TK-Kab PTPM melakukan penyelarasan Program Mitra Desa Mandiri dengan kebijakan dan rencana pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan sosial.

b. Bersama TK-Kab PTPM melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan ketenagakerjaan, transmigrasi dan kesejahteraan sosial.

c. Bersama TK-Kab PTPM melaksanakan upaya pemberdayaan tenaga kerja, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, penangulangan bencana alam, kawasan transmigrasi, dan kesejahteraan sosial di wilayah terdampak operasi PTVI.

d. Bersama TK-Kab PTPM mensinergikan bantuan sektor tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya di wilayah terdampak operasi PTVI.

2.3.15. Fasilitator Kabupaten (F-Kab PTPM)

Fasilitator Kabupaten Program Mitra Desa Mandiri (F-kab PTPM) merupakan tenaga profesional yang memberikan bantuan teknis berkedudukan di tingkat kabupaten untuk memfasilitasi dan membantu TK-Kab PTPM dalam mengkoordinasikan, mengembang-kan, dan melestarikan kegiatan sebagai hasil dari program yang didanai oleh PTVI. F-Kab PTPM bertugas melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait di tingkat kabupaten dan memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program MItra Desa Mandiri berjalan dengan baik, tepat waktu dengan mengacu pada prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan. Disamping itu, F-Kab PTPM melakukan bimbingan dan dukungan teknis kepada pemangku kepentingan program di tingkat kabupaten dan mendorong munculnya Forum Lintas Pemangku Kepentingan bidang kesehatan dan ekonomi, seperti: Forum SKPD/Gabungan SKPD untuk kesehatan dan Ekonomi. Memfasilitasi pertemuan atau musyawarah kabupaten dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi kegiatan di wilayah pemberdayaan PTVI serta melakukan supervisi dan pemantauan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan.


2.4. PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Disamping pemangku kepentingan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, PTVI mendorong pelibatan pihak lainnya yang memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana pendukung serta penyediaan alternatif usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin di wilayah terdampak operasi di tingkat provinsi dan nasional baik dari pemerintah maupun konsultan. Tugas dan tanggung jawab pelaku lainnya akan dituangkan dalam dokumen lainnya.


Bagan 2.1: Struktur Organisasi Program Mitra Desa Mandiri




Bab 3

Tahapan Kegiatan Program Mitra Desa Mandiri

T. Vale Indonesia Tbk., telah merumuskan pola dukungan PTPM di Kabupaten Luwu Timur, khsususnya untuk wilayah terdampak operasi dalam sebuah Rencana Pengelolaan Sosial 2013 – 2017. Program Mitra Desa Mandiri merupakan salah satu dukungan

PTVI, yang dilaksanakan tertintegrasi dengan mekanisme atau pentahapan pembangunan daerah. Tahapan Kegiatan dalam Program Mitra Desa Mandiri dibagi dalam empat tahapan, yaitu: (a) tahapan persiapan dan sosialisasi, (b) tahapan perencanaan, (c) tahapan pelaksanaan dan monitoring, serta (d) tahapan penilaian. Pada tahun 2014 dan seterusnya, tahapan persiapan, sosialisasi dan perencanaan dilakukan secara simultan dengan tahapan pelaksanaan serta monitoring tahun sebelumnya.

3.1. PERSIAPAN DAN SOSIALISASI

Hal yang penting perlu dilakukan sebelum memulai tahap perencanaan, yaitu melakukan orientasi atau pengenalan kondisi sosial di desa dan kecamatan. Tahapan persiapan dan sosialisasi Program Mitra Desa Mandiri dimulai dari pengenalan kondisi sosial mencakup perkembangan kesehatan dan ekonomi masyarakat setempat, hingga musyawarah dusun sosialisasi. Kegiatan yang dilakukan dalam pengenalan desa, diantaranya:

3.1.1. Pengenalan Kondisi Desa

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memfasilitasi tahapan program ini, yaitu melakukan kajian berupa pengenalan kondisi desa yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan ekonomi. Pengenalan kondisi desa dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

P


a. Menginventarisasi data sekunder tentang profil wilayah desa dan data kependudukan.

b. Mengidentifikasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, seperti; Posyandu, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta kader kesehatan atau kader posyandu yang ada di desa.

c. Mengidentifikasi sarana dan prasarana ekonomi (saluran irigasi sekunder, lahan pertanian, peternakan, perikanan, primer koperasi, toko, distributor/supplayer, pasar, produksi padi, alat mesin pertanian, kelompok tani, gapoktan, tenaga penyuluh, transportasi dan lain-lain).

d. Menginventarisasi kegiatan atau program kesehatan dan ekonomi yang telah atau sedang berjalan di desa/kecamatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, atau swasta.

e. Jarak rata-rata pusat dusun/RT/RW ke Puskesmas atau Pustu (yang terdekat dengan desa).

f. Ada atau tidak ada bidan yang ditugaskan untuk melayani masyarakat desa tersebut.

g. Jarak rata-rata pusat perekonomian seperti pasar terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa.

h. Ketersediaan tenaga penyuluh atau pendamping untuk melayani kelompok tani.

i. Sumber daya produksi dan teknologi pengolahan pasca panen yang tersedia di desa

j. Rantai pasar yang mungkin ditelurusi mulai dari dusun/desa, hingga pembeli atau konsumen.

Hasil dari orientasi kondisi desa terkait dicatat sebagai data dan informasi awal yang akan dianalis menjadi sebuah profil desa dan kecamatan secara sederhana yang dapat menggambarkan tentang keberadaan dan kondisi pelayanan kesehatan dan perekonomian di tingkat desa dan kecamatan. Dalam analisis kondisi desa akan diketahui gambaran aspek sosial budaya, geografis, sumber daya alam, nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat setempat. Profil ini sebagai bahan dalam menemukenali permasalahan dan isu-isu strategis kesehatan dan ekonomi desa yang akan didorong kedepan melalui beberapa gagasan kegiatan dalam Program Mitra Desa Mandiri. Beberapa perangkat alat penilaian dan analisis partisipatif seperti PRA/RRA dapat digunakan untuk menggambarkan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat tentang profil desa bersangkutan dan perubahan yang akan dilakukan ke depan. Profil yang dibuat bersama masyarakat ini akan menjadi bahan dasar bagi fasilitator untuk memfasilitasi tahapan kegiatan sosialisasi dan perencanaan kepada para penyedia layanan kesehatan baik puskesmas, pustu, posyandu, polindes, bidan desa, dokter atau kelompok penggerak desa lainnya yang ada di desa.

Hasil yang diharapkan dalam tahap pengenalan kondisi desa adalah terisinya data dasar kependudukan, pelayanan kesehatan dan perkembangan ekonomi. Kegiatan pengenalan kondisi desa untuk lokasi pada tahun berikutnya dilakukan dengan memperbaiki atau memperbarui data dan informasi dasar tentang pelayanan


kesehatan, profil kependudukan dan ekonomi baik di tingkat desa maupun kecamatan.

3.1.2. Sosialisasi kepada Penyedia Layanan

Proses sosialisasi kepada penyedia layanan dilakukan dengan mendatangi dan menjelaskan kepada para penyedia layanan (koperasi, kelompok usaha bersama, lembaga keuangan mikro, puskesmas, posyandu, polindes dan bidan desa) yang dilanjutkan dengan mengundang mereka untuk mendapatkan penjelasan di desa atau di kecamatan.

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi program secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak. Melalui upaya ini diharapkan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap Program Mitra Desa Mandiri yang akan digulirkan.

Pemanfaatan Media dan Sarana Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan setiap saat atau kesempatan oleh fasilitator bersama pemangku kepentingan lain di tingkat desa atau kecamatan dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana komunikasi yang tersedia. Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan/pengajian, pertemuan adat, rembug desa, gotong royong, arisan, dan lain-lain sebagai forum alternatif untuk menyebarluasan informasi Program Mitra Desa Mandiri secara terbuka dan tranparan. Penyebarluasan informasi program dapat dilakukan melalui beberapa media yang ada diantaranya: papan pengumuman di desa atau kecamatan, media cetak (koran, majalah, brosur) serta media elektronika, seperti radio komunitas dan televisi lokal.

3.1.3. Musyawarah Desa Sosialisasi (Musdes Sosialisasi)

Musdes Sosialisasi merupakan rangkaian pertemuan antardusun di desa untuk mensosialisasikan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Program Mitra Desa Mandiri serta mensosialisasikan hasil pengenalan kondisi desa kepada masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Desa Sosialisasi, sebagai berikut:

a. Tersosialisasinya informasi pokok Program Mitra Desa Mandiri, meliputi: tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang harus dilakukan kepada masyarakat desa,

b. Dipahaminya cara pengambilan keputusan di tingkat desa terutama menyangkut seleksi dan prioritas kegiatan kesehatan dan ekonomi, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana sesuai prosedur yang ditetapkan PTVI.


c. Dipahaminya peran dan kontribusi PTVI dalam mendorong upaya pengembangan masyarakat di wilayah terdampak operasi.

d. Tersosialisasikannya hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan yang di danai PTVI sebelumnya terutama berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian sarana prasarana yang telah dibangun, serta pengelolaan kegiatan perguliran

e. Tersosialisasikannya pembentukan Komite Desa beserta tugas dan kewenangan-nya. Bagi desa yang sudah terbentuk Komite Desa perlu disosialisasikan kepada peserta tentang tugas, kewenangan, kriteria keanggotaan yang lebih independen dan kategori kinerja sesuai dengan tujuan Program Mitra Desa Mandiri.

f. Dipahaminya metode pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok rentan lainnya dan pemanfaatannya untuk kebutuhan rencana dan monitoring kegiatan.

g. Dipahaminya perencanaan partisipatif desa bidang kesehatan dan ekonomi dengan menggunakan pola Program MItra Desa Mandiri sebagai panduan penyelarasan RPJM Desa, RPJMD serta rencana program/proyek kabupaten atau pihak lain yang akan dilaksanakan di desa.

h. Disepakatinya mekanisme musyawarah desa (musdes) termasuk pemilihan pokok kesepatan dalam penyelenggaraan musyawarah, keanggotaan musdes, dan penetapan anggota Tim Penyusun Usulan dan Monitoring Desa (TPUMD).

i. Ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri di desa.

j. Disepakatinya jadual kegiatan musyawarah desa sosialisasi di setiap desa termasuk rencana pelaksanaan musyawarah prioritas usulan dan pendanaan.

k. Disepakatinya waktu penyusunan Detail Desain Teknis dan (RAB) usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi.

l. Tersusunnya rencana tindak lanjut untuk perencanaan dan pendanaan program di tingkat desa.

Peserta Musdes Sosialisasi terdiri dari:

a. 6 (enam) orang wakil perdesa: Kepala Desa, 2 (dua) orang wakil dari BPD/nama lain yang sejenis (jika sudah ada), dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat minimal 3 (tiga) dari keenam wakil tersebut adalah perempuan dari semua dusun di desa.

b. Unsur-unsur yang dapat dipilih mewakili desa untuk hadir dalam Musdes Sosialisasi, diantaranya: Kades, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM dari setiap dusun, wakil perempuan dari setiap dusun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas), tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota masyarakat lainnya.

c. Musdes Sosialisasi juga dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat terkait, wakil dari Instansi Sektoral Kecamatan (ISK) maupun terbuka untuk anggota masyarakat lainnya yang berminat. Narasumber dalam pertemuan Musdes Sosialisasi, diantaranya: FK PTPM, Komite Kecamatan, Camat dan Instansi tingkat kecamatan terkait. Sedangkan fasilitator pertemuan adalah: pemerintah desa


dan FD PTPM/KPMD. Sumber pendanaan berasal dari dana administrasi dan operasional kegiatan dari Program Mitra Desa Mandiri, swadaya desa dan masyarakat.

Proses Musdes Sosialisasi, meliputi:

a. Mensosialisasikan kebijakan atau ketentuan Program Mitra Desa Mandiri mencakup tujuan, proses/mekanisme pelaksanaan, indikator hasil dan dampak.

b. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan tahun sebelumnya.

c. Pembuatan kesepakatan desa berpartisipasi dalam Program Mitra Desa Mandiri.

d. Pembentukan dan pemilihan Komite Desa sebagai penanggungjawab dan pengelola kegiatan di desa.

e. Menyepakati jadual pemetaan kondisi kesehatan dan ekonomi desa.

f. Penyusunan rencana penggunaan dana operasional kegiatan.

Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Musdes Sosialisasi, sebagai berikut:

a. Berita acara hasil kesepakatan atau keputusan musyawarah.

b. Jadual Musyawarah Desa Pendanaan.

c. Rencana penggunaan dana operasional perencanaan kegiatan.

3.1.4. Pelatihan FD PTPM/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

FD PTPM/KPMD yang telah terpilih dan ditetapkan sebelum melaksanakan tugasnya dalam memfasilitasi Program Mitra Desa Mandiri akan mendapat pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh PTVI bersama TK-Kab PTPM yang dibantu F-Kab PTPM. Hasil yang diharapkan dalam pelatihan FD PTPM/KPMD, sebagai berikut:

a. Dipahaminya latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme Program Mitra Desa Mandiri.

b. Dipahaminya peran dan tugas FD PTPM/KPMD dalam Program Mitra Desa Mandiri.

c. Penguasaan dalam melakukan teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan Program Mitra Desa Mandiri, termasuk perencanaan secara partisipatif di tingkat desa.

d. Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar mampu mengelola Program Mitra Desa Mandiri secara mandiri.

e. Bertambahnya kemampuan FD PTPM/KPMD dalam menyusun rencana kerja,

f. Dipahaminya instrumen pemetaan rumah tangga miskin dana kajian kebutuhan pelayanan kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai informasi dasar desa secara partisipatif.


g. Dipahaminya proses fasilitasi dalam rangka merumuskan gagasan dan isu-isu strategis kesehatan dan ekonomi desa.

h. Menselaraskan kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi dengan kebijakan pembangungan desa termasuk RPJM/RKP Desa yang telah ditetapkan.

i. Dipahaminya sosiogram kelembagaan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

j. Dipahaminya pola penyampaian informasi.

k. Dipahaminya tatacara penanganan pengaduan dan masalah (complain handling).

l. Dipahaminya tatacara pemantauan dan evaluasi.

m. Kemampuan mengelola administrasi dan pelaporan.

Pendanaan penyelenggaraan pelatihan FD PTPM/KPMD berasal dari alokasi dana kegiatan Program Mitra Desa Mandiri, swadaya atau sumber dana lainnya.

3.2. PERENCANAAN KEGIATAN

Perencanaan kegiatan dalam Program Mitra Desa Mandiri merupakan tahapan selanjutnya dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan tujuan, strategi dan prioritas kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang akan didanai oleh PTVI. Perencanaan kegiatan menjadi dasar dan kerangka acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mengelola permasalahan yang dihadapi di desa dan kecamatan secara komprehensif dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku, kondisi sosial budaya setempat, dan kapasitas masyarakat untuk melaksanakannya. Perencanaan kegiatan harus didasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM Desa, RTRW, dan arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan dan ekonomi di tingkat kabupaten.

Prinsip Keselarasan dan Keterpaduan Rencana Kegiatan

Program Mitra Desa Mandiri merupakan salah satu bentuk dukungan atau kontribusi PTVI terhadap pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur, khususnya untuk 4 (empat) wilayah terdampak operasi, yaitu kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti dan Malili. Rencana yang disusun dalam program ini bukan rencana kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi bersifat integratif (terpadu) dan pedukungan terhadap rencana pembangunan yang ada. Sehingga rencana kegiatan yang digagas melalui program ini harus selaras dengan rencana pembangunan di desa, kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu, pada tahap perencanaan harus dilakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang didorong oleh Program Mitra Desa Mandiri dengan program lain yang ada di kecamatan atau kabupaten. Upaya sinkronisasi program sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan.


Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian informasi dasar (baseline), pemetaan sosial sampai merumuskan kegiatan kesehatan dan ekonomi dalam musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan melakukan kajian terhadap usulan antar/lintas desa di bidang kesehatan dan ekonomi dalam lingkup kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten. Arah kebijakan kabupaten tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD terkait. Pengkajian usulan kegiatan di tingkat kecamatan dimulai dari Musyawarah Kecamatan (Muskec) prioritas usulan sampai dengan Musyawarah Kecamatan (Muskec) Penetapan Usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.

3.2.1. Diskusi Terarah Kelompok

Diskusi terarah dengan kelompok dilakukan di tingkat dusun melalui RT, RW atau kelompok masyarakat, sebagai media kelompok perempuan untuk mendiskusikan atau membahas masalah, potensi, serta kebutuhan bidang kesehatan dan ekonomi dalam upaya memenuhi ukuran keberhasilan program. Diskusi terarah ini dilakukan dengan sejumlah warga antara 15 sampai 20 orang dan dapat dilakukan melalui pertemuan informal. Dalam satu dusun tidak hanya dilakukan diskusi terarah sekali atau dalam satu kelompok saja, tetapi dapat dilakukan beberapa kali dengan kelompok yang berbeda. Diskusi terarah juga perlu dilakukan terhadap rumah tangga yang selama ini belum atau tidak mendapatkan layanan kesehatan dasar dan akses ekonomi atau kelompok perempuan.

Hasil yang diharapkan dari diskusi terarah kelompok:

(1) Notulensi hasil diskusi terarah.

(2) Daftar identifikasi masalah dan kebutuhan dasar kesehatan dan ekonomi.

3.2.2. Penggalian Informasi Dasar Kesehatan dan Ekonomi

Perumusan kegiatan merupakan serangkaian kegiatan penggalian informasi dasar untuk mengidentifikasi gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan ekonomi yang dihadapi masyarakat dengan mengembangkan potensi yang ada. Pada tahap awal dari proses penggalian informasi dasar ini dilakukan melalui pertemuan di tingkat dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan dan kesehatan bersama-sama dengan warga dusun setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan peta sosial dalam pertemuan dusun, sebagai berikut:

Pemetaan Sosial dan Kesejahteraan

Penyusunan peta sosial dilakukan dengan menggambarkan (visualisasi) dalam sebuah sketsa peta dusun/desa tentang: kondisi geografis, sumber daya alam, fasilitas umum,


dan potensi desa lainnya, termasuk yang di luar batas desa tetapi membawa pengaruh besar terhadap sosial ekonomi desa, seperti hutan, tambang, kebun, pabrik, pasar, dan alur transportasi strategis. Kegunaan Peta sosial yaitu; (a) sebagai alat bantu dalam menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan kesehatan dan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas rumah tangga miskin; (b) melaksanakan dan memantau tahapan Program Mitra Desa Mandiri, seperti penulisan usulan, verifikasi, dan musyawarah desa.

Peta sosial desa dan kesejahteraan menekankan pada kejadian dan penyebaran tingkat kemiskinan yang banyak digunakan oleh sejumlah pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, SKPD, lembaga swadaya, pihak swasta dalam mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Penyusunan peta sosial kondisi kesehatan dan ekonomi untuk kegiatan dan lokasi tahun berikutnya dilakukan dengan meninjau kembali hasil pemetaan sosial tahun sebelumnya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.

Pembuatan peta sosial dan kesejahteraan melalui kajian terhadap peta sosial tahun pertama dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

(1) Mengidentifikasi atau mendata sasaran program, meliputi rumah tangga yang memiliki ibu hamil, memiliki anak balita, anak gizi buruk, tingkat pengangguran di desa, lahan pertanian produktif, jenis usaha rumah tangga dan kelompok usaha.

(2) Mendata rumah tangga yang selama ini belum atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan akses ekonomi.

(3) Mengidentifikasi atau mendata kondisi dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar baik yang dari pemerintah maupun swasta dan fasilitas umum lainnya.

(4) Mengidentifikasi atau mendata fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk koperasi di desa yang pernah mendapat bantuan atau permodalan dari pemerintah atau pihak lainnya.

(5) Menggambarkan potensi dan sumber daya yang mendukung perekonomian di desa, seperti, pasar termasuk rantai produk, pabrik pengolahan, gudang, pusat penyuluhan, irigasi, sarana dan prasarana transportasi lintas desa/kecamatan dan sentra ekonomi desa.

(6) Menggambarkan kondisi kesehatan dan ekonomi desa yang telah diidentifikasi-kan sebagaimana proses di atas dalam sebuah peta sosial. Selanjutnya, peta ini digunakan sebagai alat/media diskusi terarah untuk menggali gagasan kegiatan dengan kelompok masyarakat.

Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) secara Partisipatif

Pemetaan RTM secara partisipatif merupakan serangkaian kegiatan perumusan kriteria dan mengidentifikasi nama kepala keluarga, jumlah, dan lokasi RTM di dusun. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan kriteria penerima manfaat dan baseline data RTM yang mendekati kenyataan tentang kelompok sasaran program. Pendataan ini sebagai data pendukung dalam memfasilitasi penentuan aspek dominan kelayakan


suatu usulan oleh tim verifikasi. Informasi klasifikasi RTM dapat menggunakan data yang telah ada yang dipublikasi di desa. Kegiatan ini dilakukan di dusun dan difasilitasi oleh FD PTPM/KPMD di bawah supervisi FK PTPM. Dalam proses ini, fasilitator harus mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangga miskin.

Langkah-langkah penentuan klasifikasi kesejahteraan sebagai berikut:

(1) Masyarakat yang hadir diminta untuk mengungkapkan bagaimana tingkatan kesejahteraan dalam masyarakat selama ini, bagaimana membedakan rumah tangga dalam komunitas desa. Misalnya ada rumah tangga yang kaya, menengah atau miskin. Jenis tingkatan yang disebutkan masyarakat harus dicatat.

(2) Masyarakat yang hadir dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok diskusi; kelompok diskusi tentang rumah tangga kaya, menengah, dan miskin.

(3) Masing-masing kelompok diminta membuat sebuah gambar yang menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya (gambar mengacu pada realitas yang ada di masyarakat)

(4) Selesai membuat gambar, informasi ini digunakan sebagai panduan bagi kelompok untuk mendiskusikan ciri-ciri tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya. Ciri-ciri yang disepakati kemudian dituliskan dalam kertas.

(5) Sebelum Musdes Perencanaan, FD PTPM/KPMD bersama FK PTPM melakukan pengelompokkan berupa daftar rumah tangga miskin dan kriterianya, termasuk peta sosial hasil pertemuan dusun sebagai baseline profil desa tentang kondisi sosial dan rumah tangga miskin di desa.

Dokumen yang dihasilkan:

(1) Kriteria dan kategori rumahtangga miskin (2) Profil Kepala Keluarga (KK) Rumah Tangga Miskin di Desa

Pemetaan Kelembagaan Desa

Selanjutnya, FD PTPM/KPMD bersama FK PTPM melakukan pemetaan kelembagaan lokal yang ada di dusun dan desa, termasuk kelompok tani, kelompok usaha bersama, pemuda, koperasi, KSM, simpan pinjam perempuan, serta menggambarkan pola hubungan yang ada. Tujuan pemetaan kelembagaan desa agar masyarakat dapat memanfaatkan lembaga yang ada sebagai sarana memecahkan masalah bidang kesehatan dan ekonomi yang dihadapi serta mengoptimalkan potensi sumber daya dan lingkungan yang ada. Metode pemetaan kelembagaan desa menggunakan metode diagram Venn yaitu dengan mengidentifikasi lembaga atau organisasi yang paling dekat dengan lokasi masyarakat, kekuatan dan potensinya, hubungan antar lembaga, serta peluang dan manfaatnya bagi masyarakat.

3.2.3. Pengorganisasian Kelompok Sasaran

Setelah proses diskusi terarah, FD PTPM/KPMD berdasarkan data hasil pemetaan sosial tentang sasaran program, mengumpulkan warga masyarakat yang menjadi


sasaran, seperti ibu hamil dan yang memiliki anak balita, atau kelompok usaha bersama dari rumah tangga miskin untuk membentuk kelompok tersendiri. Dimana kelompok ini nantinya dapat mengadakan pertemuan secara rutin minimal sebulan sekali. Kelompok tersebut perlu dikelola dan didampingi untuk melakukan pertemuan sebagai wahana komunikasi, berbagi informasi, masalah dan pengalaman diantara mereka. Disamping itu, pertemuan rutin dapat digunakan sebagai media untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku hidup sehat, menjaga kesehatan bagi ibu dan anak, pengumpulan kartu pemantauan indikator kesehatan dan lain-lain.

Dalam upaya memperkuat kelompok sasaran, maka FD PTPM/KPMD dapat memfasilitasi penyusunan tatatertib kelompok dan kepengurusan. Keanggotaan tetap lebih memprioritaskan sasaran program yang belum atau tidak mendapat pelayanan kesehatan atau akses ekonomi. Kelompok bersifat sukarela, dinamis dan luwes disesuaikan dengan jumlah sasaran yang ada atau kondisi dari lokasi masing-masing. Kelompok ini dapat dibentuk di tingkat RT, RW, Dusun atau Desa. Khusus untuk lokasi dusun yang jauh atau sulit dijangkau atau yang tidak ada pelayanan kesehatan, seperti: pustu atau posyandu, FD PTPM/TPMD dapat memfasilitasi adanya kelompok tersendiri dengan melakukan pertemuan secara rutin bulanan di daerah tersebut. Pada tahap pelaksanaan kegiatan, kelompok ini juga dapat berperan sebagai Pelaksana Kegiatan (PK).

3.2.4. Rapat Perumusan Kegiatan

Rapat perumusan kegiatan merupakan pertemuan kelompok yang secara formal dilakukan ditingkat dusun untuk mengidentifikasi dan merumuskan gagasan pokok tentang kegiatan kesehatan dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat terutama untuk memberikan akses pelayanan kepada kelompok rentan dan miskin (RTM). Kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana Program Desa Mitra Mandiri saja, tetapi berupa gagasan atau isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan status kesehatan dan pendapatan masyarakat khususnya dari kelompok rentan dan keluarga miskin dalam jangka panjang.

Dalam rangka memfasilitasi perumusan kegiatan, FD PTPM/KPMD dapat melakukan pengorganisasian kelompok baik perempuan dan laki-laki sesuai dengan pola dan kapasitasnya sebagai berikut:

(1) Pengelompokkan didasarkan hubungan atau ikatan kemasyarakatan sesuai latar belakang wilayah, seperti RT, RW, RK, Dusun, Kampung, Jurong, Banjar dan lain-lain.

(2) Kelompok informal di masyarakat, seperti kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok usaha bersama, atau kelompok perempuan.

(3) Pengelompokan masyarakat lainnya disesuai kondisi setempat.

Musyawarah penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Bahan yang diperlukan


berupa peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin di dusun berikut kriterianya, serta lembar diagram Venn kelembagaan.

Hasil yang diharapkan dari musyawarah perumusan kegiatan:

(1) Dipahaminya aspek-aspek pokok Program Mitra Desa Mandiri, meliputi: tujuan, prinsip-prinsip, ketentuan dasar, dan alur kegiatan yang telah diatur dalam panduan teknis operasional.

(2) Rumusan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang mengacu pada visi dan misi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan dan penyebab rendahnya tingkat kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki.

(3) Daftar usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi.


(1) Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah.

(2) Daftar Rumusan Kegiatan Kesehatan dan Ekonomi.

3.2.5. Musyawarah Desa Perencanaan

Musdes Perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di tingkat desa yang bertujuan membahas seluruh usulan kegiatan sebagai hasil dari proses penggalian informasi dasar kesehatan dan ekonomi yang telah dilakukan oleh masyarakat di tingkat kelompok/dusun. Dalam kegiatan ini, wakil setiap dusun yang ditunjuk membawa bahan atau dokumen hasil diskusi dan pemetaan sosial, seperti: daftar peta desa, catatan diskusi terfokus, rekap data RTM dusun sosiogram kelembagaan, rekapitulasi permasalahan dan kebutuhan, serta rekapitulasi gagasan atau usulan kelompok.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Perencanaan:

(1) Tersusunnya peta sosial desa dan prioritas kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi dari hasil penggalian informasi dasar yang kemudian dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

(2) Berdasarkan tabel penggalian informasi dasar, permasalahan, kebutuhan dan gagasan pokok di tingkat dusun, selanjutnya dirumuskan beberapa usulan kegiatan sarana dan prasarana pendukung kesehatan dan ekonomi desa serta peningkatan kapasitas (keterampilan) kelompok termasuk usulan kegiatan dana bergulir untuk penambahan modal usaha.

(3) Berdasarkan tabel usulan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi dilakukan pengesahan dengan sebelumnya dilakukan sinkronisasi kebutuhan lintas dusun.

(4) Ditetapkannya daftar usulan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang akan diajukan pendanaanya melalui dana stimulan Program Mitra desa Mandiri dan sumber dana lainnya (swadaya, pendapatan desa, APBD Kabupaten, Alokasi


Dana Desa (ADD), dan lain-lain). Usulan kegiatan dapat disampaikan melalui musrenbangdes dan musyawarah kecamatan pada tahap selanjutnya.

(5) Terpilih dan ditetapkannya Tim Penyusun Usulan dan Monitoring (TPUMD).

(6) Terpilihnya wakil-wakil dusun yang akan hadir dalam musyawarah desa prioritas usulan terdiri dari dari kepala dusun, tokoh masyarakat/agama dan wakil rumah tangga miskin. Minimal 40 % wakil dusun adalah perempuan.

Peserta dari Musdes Perencanaan terdiri dari:

(1) Kepala desa dan aparat desa. (2) Badan Perwakilan/Permusyawarahan Desa (BPD). (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). (4) Wakil RTM desa. (5) Wakil perempuan. (6) LSM/ormas setempat (7) Tokoh masyarakat atau tokoh agama. (8) Anggota masyarakat lainnya.

Proses Musdes Perencanaan difasilitasi oleh Komite Desa, kader desa, atau FD PTPM/KPMD dengan mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40 % dari peserta musyawarah adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan Musdes Perencanaan berasal dari dana operasional kegiatan, swadaya desa atau masyarakat. Setelah musyawarah desa perencanaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi oleh TPUMD.

Usulan Kegiatan Kesehatan dan Ekonomi

Dalam program ini lebih diprioritaskan usulan kegiatan yang didasarkan kepada hasil kajian terhadap RPJM Desa sektor kesehatan dan ekonomi yang belum didanai. JIka, masih belum terpenuhi, maka dapat diusulkan kegiatan baru/tambahan yang mendukung dan selaras dengan kebijakan pembangunan desa.


(1) Berita acara hasil Musyawarah Desa Perencanaan. (2) Peta sosial, Pemasalahan, Isu strategis dan kelembagaan desa. (3) Hasil review RPJM Desa dan RKP Desa. (4) Dipilih dan ditetapkan Tim Penyusun Usulan dan Tim Monitoring Desa (TPUMD) (5) Daftar usulan kegiatan desa bidang kesehatan dan ekonomi.

3.2.6. Penulisan Usulan Kegiatan

Setelah disepakati daftar usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi, selanjutnya dilakukan proses penulisan oleh TPUMD yang telah dipilih dan ditetapkan dalam Musdes Perencanaan. Penulisan usulan kegiatan di tingkat desa merupakan proses


pendokumentasian usulan kegiatan yang menjelaskan secara tertulis rumusan atau gagasan kegiatan masyarakat bidang kesehatan dan ekonomi yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada Musdes Pendanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPUMD akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari FK PTPM atau F-Kab PTPM.

Hasil yang diharapkan dari TPUMD berupa proposal kegiatan kesehatan dan ekonomi berdasarkan keputusan Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke Musdes Prioritas Usulan, serta dokumen pendukung yang diperlukan untuk musyawarah rencana pembangunan desa reguler, termasuk RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam penyusunan dokumen untuk musrenbang reguler dengan merujuk kepada hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan, TPUMD dapat bekerjasama dengan kepala desa atau perangkat pemerintahan desa.

Pengajuan usulan kegiatan harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, sasaran serta gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Masyarakat juga dapat mengajukan usulan yang dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3.2.7. Verifikasi Usulan Kegiatan

Verifikasi usulan kegiatan bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi yang diusulkan masyarakat untuk didanai Program Mitra Desa Mandiri. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh TVK-Kab yang dibentuk oleh TK-Kab PTPM dengan beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang yang memiliki keahlian sesuai jenis usulan kegiatan. Sebelum menjalankan tugasnya Tim Verifikasi akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari F-Kab PTPM dan SKPD terkait.

TVK-Kab PTPM harus memberikan umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh FK PTPM, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TVK-Kab PTPM membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh FK PTPM. Rekomendasi TVK-Kab PTPM akan menjadi dasar pembahasan dalam Musyawarah Desa Prioritas Usulan Kegiatan.

3.2.8. Musyawarah Desa Prioritas Usulan Kegiatan

Musyawarah Desa Proritas Usulan Kegiatan merupakan pertemuan yang dilaksanakan di tingkat desa yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan berdasarkan hasil usulan kegiatan yang dirumuskan pada Musyawarah Desa Perencanaan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TVK-Kab PTPM dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan yang bersifat penambahan modal dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan kegiatan desa lainnya.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Proritas Usulan Kegiatan sebagai berikut:


(1) Disepakati metode pemeriksaan dan penilaian (sesuai kriteria yang digunakan TVK-Kab PTPM dalam memeriksa usulan kegiatan yang diajukan masyarakat).

(2) Ditetapkannya urutan atau peringkat usulan kegiatan kesehatan, ekonomi dan tambahan permodalan dan usulan lainnya sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat,

(3) Dipilih dan ditetapkannya Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kebutuhan atau jenis usulan kegiatan.

(4) Disampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan Komite Desa (bila Komite Desa sudah terbentuk).

(5) Disampaikan laporan kemajuan penanganan masalah beserta rencana tindak lanjut.

(6) Disepakatinya sanksi yang akan diterapkan selama pelaksanaan Program MItra Desa Mandiri di desa tersebut.

(7) Disampaikannya usulan kegiatan masyarakat yang akan diajukan dan didanai dari sumber lain (APBD, ADD, dan pihak ketiga lain). Usulan kegiatan ini dapat disampaikan melalui musrenbang kecamatan reguler atau musyawarah kecamatan tahap selanjutnya.

(8) Dirumuskannya dokumen prioritas kegiatan pembangunan desa yang menjadi lingkup kecamatan dari hasil dokumen RPJM Desa yang telah dirumuskan pada Musdes Perencanaan.


(1) Berita acara hasil musyawarah

(2) Daftar rangking usulan kegiatan

Peserta Musdes Prioritas Usulan terdiri dari:

(1) 4 (empat) orang wakil perdusun: Kepala dusun, tokoh masyarakat/pemuka agama, wakil rumah tangga miskin. Wakil perdusun ini memiliki hak memberikan suara atau pendapat pada saat pengambilan keputusan.

(2) Kepala Desa dan staf terkait. (3) Camat atau staf terkait. (4) Wakil dari instansi sektoral kecamatan (ISK). (5) Badan Perwakilan/permusyawaratan Desa (BPD). (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). (7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas). (8) Anggota masyarakat lainnya.

Setelah Musdes Prioritas Usulan Kegiatan, selanjutnya dilakukan penyusunan Detail Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu:

Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Detail Desain, dan RAB

TPUMD bersama FD PTPM/KPMD dengan bimbingan FK PTPM melakukan survei, pengukuran lokasi dan survei harga material khusus menyangkut prasarana


pendukung pelayanan kesehatan dan ekonomi. Jika, TPUMD dan FD PTPM/KPMD memiliki kemampuan untuk melakukan survei, maka berdasarkan hasil survei disusun detail desain, gambar teknis (rencana prasarana) atau rencana pelaksanaan kegiatan, dan RAB. Proses pembuatan desain dan RAB tetap mengacu kepada:

a. Kaidah dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam rangka penjaminan

mutu kegiatan.

b. Kebutuhan masyarakat bidang kesehatan dan ekonomi yang digali melalui

proses partisipatif.

c. Arah kebijakan pembangunan yang tertera dalam Rencana Induk Kawasan,

RTRW dan RPJMD.

Pemeriksaan Desain dan RAB

Setiap detail desain dan RAB yang telah selesai disusun oleh TPUMD harus diperiksa oleh FK PTPM atau melibatkan instansi sektoral kecamatan (SIK) terkait, seperti Puskesmas atau Tenaga Penyuluh. Khusus untuk usulan kegiatan berupa prasarana kesehatan dan ekonomi desa termasuk rencana pelaksanaan dan pengadaan bahan yang akan diajukan harus memenuhi beberapa kriteria teknis dan persyaratan lain yaitu:

(a) Setiap kegiatan yang akan dilakukan dimungkinkan adanya sumbangan lahan atau aset lain dari masyarakat. Sumbangan ini dapat bersifat sukarela untuk kepentingan umum atau bersifat sumbangan dengan kompensasi. Fasilitator dan Komite Desa wajib memberikan penjelasan lengkap kepada masyarakat tentang latar belakang dukungan swadaya, persyaratan yang perlu dilengkapi agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa, dan prosesnya didokumentasikan secara benar oleh pihak terkait.

(b) Kegiatan yang menyertakan dana swadaya, maka perlu dicantumkan dalam komponen RAB dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan memberikan swadaya sesuai atau senilai yang tercantum dalam RAB.

(c) Apabila kegiatan yang diusulkan perlu diberikan dana kompensasi, maka prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan nilainya layak sesuai kondisi setempat. Biaya kompensasi tersebut tidak boleh dialokasikan dari dana Program Mitra Desa Mandiri, tetapi berasal dari sumber lain yang tidak mengikat.

(d) Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, maka proses pemberian kompensasi harus sudah diselesaikan.

(e) Setiap kegiatan harus dilengkapi dengan rencana pemeliharaan mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan.

(f) Setiap pelaksanaan kegiatan harus meminimalkan pengaruh buruk sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.


Sosialisasi Desain dan RAB

Sosialisasi desain dan RAB di desa dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama kelompok pengusul tentang pokok-pokok rencana kegiatan yang telah disusun sesuai kaidah teknis dan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Sosialisasi dilakukan dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh TPUMD dibantu FD PTPM/KPMD dan/atau FK PTPM. Desain dan RAB ini juga harus ditempelkan pada papan informasi di desa yang telah disediakan.

3.2.9. Musyawarah Desa Penetapan Usulan Kegiatan

Musyawarah desa penetapan usulan kegiatan atau Musdes Pendanaan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang akan didanai melalui Program Mitra Desa Mandiri. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah ditetapkan pada saat Musdes Prioritas Usulan. Apabila pada Musdes Prioritas Usulan Kegiatan, seluruh usulan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung termasuk detail desain dan RABnya, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui Program Mitra Desa Mandiri bisa langsung dilanjutkan setelah agenda Musdes Prioritas Usulan Kegiatan diselesaikan. Apabila belum selesai detail desain dan RABnya, maka Musdes Penetapan Usulan Kegiatan dilakukan pada waktu yang berbeda.

Hasil yang akan dicapai dari Musdes Penetapan Usulan Kegiatan:

(1) Ditetapkannya pendanaan usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi desa berdasarkan keputusan Musdes Prioritas Usulan Kegiatan.

(2) Disepakatinya ketentuan tentang pemberlakuan sanksi lokal atas pelanggaran yang dilakukan.

(3) Disampaikannya informasi tentang status kontribusi PTVI dalam mendanai usulan kegiatan.

(4) Disepakatinya rancangan jadual pelaksanaan kegiatan di setiap desa.

(5) Disepakatinya prioritas usulan antardesa atau lingkup kecamatan yang akan diajukan dalam Musdes Kecamatan.

(6) Disampaikannya usulan kegiatan desa yang akan diajukan dan didanai dari sumber lain (Misalnya: APBD, ADD, atau pihak ketiga lain) yang dapat disampaikan melalui musrenbang kecamatan sekaligus ditetapkannya penunjukan wakil desa untuk memproses pada tahapan berikutnya di kecamatan sebagai bagian dari utusan kecamatan.

(7) Ditetapkannya prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dapat diajukan sebagai rencana kecamatan, serta utusan kecamatan yang nantinya mewakili masyarakat dalam Forum SKPD.


(1) Berita acara hasil musyawarah.


(2) Daftar usulan yang didanai PTVI. (3) RKTL pelaksanaan. (4) Masukan Renstra SKPD bidang kesehatan dan ekonomi dalam lingkup

Kecamatan.

Peserta Musdes Penetapan Usulan Kegiatan terdiri dari:

(1) 4 (empat) orang wakil perdusun: Kepala dusun, 1 tokoh masyarakat/pemuka agama, 2 wakil Rumah Tangga Miskin. Wakil perdusun ini memiliki hak memberikan suara atau pendapat pada saat pengambilan keputusan.

(2) Kepala Desa dan staf terkait. (3) Camat atau staf terkait. (4) Wakil dari Instansi Sektoral Kecamatan (ISK). (5) Badan Perwakilan/permusyawaratan Desa (BPD). (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). (7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas). (8) Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Pendanaan atas penyelenggaraan Musdes Penetapan Usulan Kegiatan berasal dari DOK program, swadaya desa atau masyarakat.

Hasil dari keputusan Musdes Penetapan Usulan Kegiatan disahkan sesegera mungkin oleh Kepala Desa atas nama Bupati melalui Surat Keputusan Kepala Desa (SKKD) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan Program Mitra Desa Mandiri di desa yang bersangkutan. SKKD berikut lampirannya, mencantumkan nama desa/dusun, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh Komite Desa kepada Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, FK PTPM dan F Kab PTPM.

3.2.10. Musyawarah Kecamatan Sosialisasi

Muskec Sosialisasi merupakan pertemuan antar/lintas desa untuk melakukan sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Program Mitra Desa Mandiri serta untuk menentukan kesepakatan kegiatan antar/lintas desa bidang kesehatan dan ekonomi yang menjadi lingkup kecamatan. Hasil yang diharapkan dalam Muskec Sosialisasi, sebagai berikut:

(1) Dipahaminya informasi pokok Program Mitra Desa Mandiri meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, dan prosedur oleh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

(2) Dipahaminya pola pengambilan keputusan di tingkat kecamatan untuk mengakomodir kebutuhan antar/lintas desa yang menjadi lingkup kecamatan, terutama menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana program dan dana pendukung lainnya.

(3) Dipahaminya perencanaan pembangunan daerah di kecamatan dengan menggunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJMD, serta rencana program kabupaten atau pihak lain yang akan dilaksanakan di kecamatan.


(4) Disepakatinya mekanisme musyawarah kecamatan termasuk terpilihnya pimpinan rapat dan pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan musyawarah, dan penetapan anggota Komite Kecamatan.

(5) Disepakatinya jadwal kegiatan musyawarah kecamatan sosialisasi dari tiap kecamatan dan rencana pelaksanaan musyawarah kecamatan prioritas usulan antar/lintas desa.

(6) Disepakatinya waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan antar/lintas desa yang menjadi lingkup kecamatan.

(7) Tersosialisasikannya pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Kecamatan (LKM-Kec) beserta tugas dan kewenangannya. Bagi kecamatan yang telah memiliki kelembagaan keuangan mikro maka dapat disosialisasikan tugas, kewenangan, dan kategori kinerja kelembagaan kepada peserta yang hadir.

(8) Disampaikannya hasil evaluasi pelaksanaan PTPM yang telah berjalan sebelumnya terutama berkaitan dengan kegiatan pelestarian sarana prasarana yang telah dibangun serta pengelolaan dana bergulir.

(9) Tersusunnya rencana penggunaan Dana Operasional Kegiatan Perencanaan.

Peserta Muskec Sosialisasi terdiri dari unsur di tingkat desa dan kecamatan sebagai berikut:

(1) 8 (Delapan) perwakilan dari desa: Kepala desa, wakil dari BPD, 2 wakil dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 2 orang tokoh masyarakat, dan 2 wakil RTM dari semua desa di kecamatan bersangkutan (minimal 3 dari enam wakil tersebut adalah perempuan).

(2) Camat dan staf terkait. (3) Wakil Instansi Sektoral Kecamatan (ISK). (4) Puskesmas. (5) TK-Kab PTPM. (6) LKM-Kec. (7) FK PTPM. (8) Anggota masyarakat lainnya.

Fasilitator penyelenggaraan Muskec Sosialisasi adalah: Komite Kecamatan dan FK PTPM. Sumber pendanaan pertemuan berasal dari dana operasional kegiatan (DOK) kecamatan dari Program Mitra Desa Mandiri, swadaya masyarakat dan/atau kecamatan.


(1) Berita Acara hasil keputusan musyawarah. (2) Jadual musyawarah kecamatan Kajian Usulan Kegiatan. (3) Rencana Penggunaan DOK Perencanaan.

3.2.11. Musyawarah Kecamatan Kajian Usulan Kegiatan

Muskec Kajian Usulan Kegiatan merupakan pertemuan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan yang bertujuan membahas seluruh usulan kegiatan antar/lintas


desa bidang kesehatan dan ekonomi yang menjadi lingkup kecamatan sebagai hasil dari Musdes Prioritas Usulan Kegiatan. Dalam kegiatan ini setiap desa akan menunjuk wakilnya dengan membawa bahan atau dokumen pendukung berupa catatan hasil diskusi dan pemetaan sosial, seperti: daftar peta desa, catatan diskusi terfokus, rekap data RTM dusun sosiogram kelembagaan, rekapitulasi permasalahan dan kebutuhan, rekapitulasi usulan kegiatan desa yang menjadi lingkup kecamatan.

Hasil yang diharapkan dari Muskec Kajian Usulan Kegiatan:

(1) Tersusunnya prioritas kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang menjadi lingkup kecamatan atau kabupaten sesuai hasil usulan kegiatan di tingkat desa yang kemudian dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD).

(2) Berdasarkan tabel usulan kegiatan antar/lintas desa bidang kesehatan dan ekonomi di kecamatan bersangkutan dilakukan sinkronisasi dengan rencana pembangunan kabupaten.

(3) Ditetapkannya daftar usulan kegiatan kegiatan antar/lintas desa bidang kesehatan dan ekonomi yang akan diajukan pendanaannya melalui sumber dana Program Mitra desa Mandiri dan sumber dana lainnya (swadaya, APBD Kabupaten, APBN dan lain-lain). Usulan ini dapat disampaikan melalui musrenbangkec dan musyawarah kecamatan pada tahap selanjutnya.

(4) Terpilih dan ditetapkannya Tim Penyusun Usulan dan Tim Monitoring Kecamatan (TPUMK).

Peserta dari Muskec Kajian Usulan Kegiatan terdiri dari:

(1) Camat dan staf terkait. (2) Kepala desa dan staf terkait. (3) Wakil dari Instansi Sektoral Kecamatan (ISK). (4) Badan Perwakilan/permusyawaratan Desa (BPD). (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). (6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas). (7) Wakil RTM desa. (8) Tokoh masyarakat atau tokoh agama. (9) Anggota masyarakat lainnya.

Penyelenggaraan kajian usulan kegiatan difasilitasi oleh Komite Kecamatan dan FK PTPM dengan mengupayakan keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Pendanaan atas penyelenggaraan kajian usulan kegiatan antar/lintas desa yang menjadi lingkup kecamatan berasal dari dana operasional kegiatan program tingkat kecamatan, swadaya atau dana lainnya. Setelah musyawarah kecamatan, dilanjutkan dengan penulisan usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi oleh TPUMK yang menjadi prioritas kecamatan didasarkan hasil kajian terhadap usulan antar/lintas desa yang diusulkan dan belum didanai dengan menselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam RPJMD/RKPD. Jika masih belum terpenuhi, maka dapat diusulkan kegiatan baru/tambahan yang mendukung dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.



(1) Berita acara hasil Musyawarah Kajian Usulan Kegiatan antar/lintas desa atau lingkup kecamatan.

(2) Pemasalahan, Isu strategis dan kelembagaan kecamatan.

(3) Hasil review RPJMD dan RKPD.

(4) Daftar usulan kegiatan kecamatan bidang kesehatan dan ekonomi.

(5) Dipilih dan ditetapkan Tim Penyusun Usulan dan Monitoring Kecamatan (TPUMK).

3.2.12. Penulisan Usulan Kegiatan Kecamatan

Setelah disepakati daftar usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi selanjutnya dilakukan proses penulisan oleh TPUMK yang telah dipilih dan ditetapkan Musyawarah Kecamatan Kajian Usulan Kegiatan. Penulisan usulan kegiatan kecamatan merupakan proses penelaahan usulan kegiatan antar/lintas desa yang menguraikan secara tertulis rumusan/gagasan kegiatan antar/lintas desa bidang kesehatan dan ekonomi yang sudah disetujui sebagai usulan kecamatan yang akan diajukan pada Musyawarah Kecamatan Pendanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPUMK akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari FK PTPM atau F-Kab PTPM.

Hasil yang diharapkan dari TPUMK berupa proposal kegiatan kesehatan dan ekonomi berdasarkan keputusan Muskec Kajian Usulan Kegiatan antar/lintas Desa yang akan diajukan ke Muskec Prioritas Usulan disertai dokumen pendukung yang diperlukan untuk musyawarah rencana pembangunan daerah reguler, termasuk RPJMD dan RKPD. Dalam penyusunan dokumen untuk musrenbang reguler dengan merujuk kepada hasil perencanaan yang telah dilakukan, TPUMK dapat bekerjasama dengan Komite Kecamatan, Camat atau perangkat pemerintahan kecamatan dan dinas terkait.

TPUMK menyusun usulan kegiatan lingkup kecamatan harus disertai dengan desain dan RAB yang mudah dipahami, yaitu berupa latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, sasaran serta gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya.

3.2.13. Verifikasi Usulan Kegiatan Kecamatan

Verifikasi usulan kegiatan kecamatan bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi antar/lintas desa yang diusulkan masyarakat untuk didanai Program Mitra Desa Mandiri. Verifikasi usulan kegiatan kecamatan dilakukan oleh TVK-Kab PTPM yang dibentuk di tingkat Kabupaten yang memiliki keahlian sesuai jenis usulan kegiatan. Sebelum menjalankan tugasnya TVK-Kab PTPM akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari F-Kab PTPM dan SKPD terkait.


TVK-Kab PTPM harus memberikan umpan balik di kecamatan sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan, khususnya menyangkut keselarasan dengan kebijakan daerah, RPJMD, dan keterpaduan dengan Rencana Strategis SKPD terkait. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh F-Kab PTPM, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TVK-Kab PTPM akan membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh F-Kab PTPM. Rekomendasi TVK-Kab PTPM akan menjadi dasar pembahasan dalam Musyawarah Kecamatan Prioritas Usulan Kegiatan.

3.2.14. Musyawarah Kecamatan Prioritas Usulan Kegiatan

Muskec prioritas usulan kegiatan merupakan pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan antar/lintas desa yang diajukan masyarakat. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TVK-Kab PTPM dalam menilai usulan kegiatan. Hasil yang diharapkan dari Muskec Prioritas Usulan Kegiatan, sebagai berikut:

(1) Disepakati cara memeriksa dan menilai (sesuai kriteria yang digunakan TVK-Kab PTPM) usulan kegiatan yang diajukan desa yang menjadi lingkup kecamatan.

(2) Disampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan Komite Kecamatan (bila Komite Kecamatan sudah terbentuk).

(3) Disepakatinya sanksi lokal yang akan diterapkan selama pelaksanaan program Mitra Desa Mandiri di kecamatan tersebut.

(4) Disampaikan laporan kemajuan penanganan masalah beserta rencana tindak lanjut.

(5) Disampaikannya usulan kecamatan yang akan diajukan dan didanai dari sumber lain (APBD, APBN, dan pihak lain). Usulan ini dapat disampaikan melalui musrenbang kecamatan dan musyawarah kecamatan pada tahap selanjutnya.

(6) Dirumuskannya dokumen prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dari hasil kajian usulan antar/lintas desa yang sebelumnya telah diselaraskan dengan RPJMD yang telah dirumuskan pada Muskec Kajian Usulan Kegiatan.


(1) Berita acara hasil musyawarah prioritas usulan kegiatan kecamatan (2) Daftar rangking usulan kegiatan kecamatan (3) Masukan RPJMD dan RKPD

Peserta Muskec Prioritas Usulan Kegiatan terdiri dari:


(2) Camat dan staf terkait. (3) Wakil Instansi Sektoral Kecamatan (ISK). (4) Puskesmas.


(5) TK-Kab PTPM. (6) LKM-Kec. (7) FK PTPM. (8) Anggota masyarakat lainnya.

Penyelenggaraan Muskec Prioritas Usulan Kegiatan difasilitasi oleh Komite Kecamatan dan FK PTPM dengan mengupayakan keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Pendanaan atas kegiatan ini berasal dari dana operasional kegiatan Program Mitra Desa Mandiri tingkat kecamatan, swadaya atau dana lainnya.

Setelah Muskec Prioritas Usulan Kegiatan, selanjutnya dilakukan Penyusunan Desain dan RAB, sebagai berikut:

Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Desain, dan RAB

TPUMK bersama FK PTPM dengan bimbingan dari F-Kab PTPM melakukan survei dan pengukuran lokasi serta survei harga material. Bila TPUMK dan FK PTPM mampu melaksanakannya secara mandiri, maka berdasarkan hasil survei tersebut dibuat desain dan gambar teknis menyangkut prasarana kesehatan dan ekonomi yang akan dibangun di tingkat kecamatan termasuk RAB-nya. Dalam upaya penjaminan mutu kegiatan yang akan dilaksanakan proses pembuatan desain dan RAB harus mengacu kepada kaidah dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Pemeriksaan Desain dan RAB

Setiap desain dan RAB yang telah selesai dibuat oleh tim kecamatan harus diperiksa oleh F-Kab PTPM. Khusus untuk usulan kegiatan prasarana kesehatan dan ekonomi di tingkat kecamatan termasuk rencana pelaksanaan kegiatan dan pengadaan bahan yang diajukan harus memenuhi beberapa kriteria teknis dan aspek lingkungan serta beberapa persyaratan, sebagai berikut:

(1) Komponen RAB yang menyertakan dana swadaya dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan memberikan swadaya senilai yang tercantum dalam RAB.

(2) Setiap kegiatan yang akan dilakukan dimungkinkan adanya sumbangan lahan atau aset lain dari masyarakat. Sumbangan ini bersifat sukarela untuk kepentingan umum dan dapat bersifat sumbangan dengan kompensasi. Oleh sebab itu, masyarakat wajib diberi penjelasan yang lengkap dan tepat tentang persyaratannya, serta prosesnya didokumentasikan dengan baik,

(3) Apabila diberikan kompensasi, maka prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan harganya layak sesuai kondisi setempat. Biaya kompensasi tersebut tidak boleh dialokasikan dari dana program, tetapi berasal dari sumber lain yang tidak mengikat.

(4) Proses pemberian kompensasi harus sudah diselesaikan sebelum pelaksanaan kegiatan.


(5) Rencana pemeliharaan harus sudah dibuat mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan,

(6) Setiap pelaksanaan kegiatan harus meminimalkan dampak buruk terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sosialisasi Desain dan RAB

Sosialisasi desain dan RAB di kecamatan bertujuan menjelaskan kepada masyarakat atau kelompok yang mengusulkan kegiatan tersebut tentang pokok-pokok rencana yang telah disusun sesuai kaidah teknis dan standar lingkungan yang harus dipenuhi. Sosialisasi desain dan RAB dilakukan dalam musyawarah kecamatan yang difasilitasi oleh TPUMK dibantu FK PTPM dan/atau F Kab PTPM. Desain dan RAB ini juga harus ditempelkan pada papan informasi yang telah disediakan.

3.2.15. Musyawarah Kecamatan Penetapan Usulan Kegiatan

Muskec Penetapan Usulan Kegiatan merupakan musyawarah di tingkat kecamatan untuk mengambil keputusan terhadap usulan antar/lintas desa atau lingkup kecamatan yang akan didanai melalui Program Mitra Desa Mandiri. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat Muskec Prioritas Usulan Kegiatan. Jika, pada saat Muskec Prioritas Usulan Kegiatan, seluruh usulan telah selesai dibuat berikut detail desain dan RABnya, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui Program Mitra Desa Mandiri dapat langsung diselenggarakan setelah agenda Muskec Prioritas Usulan Kegiatan diselesaikan. Jika, belum selesai desain dan RABnya, maka Muskec Penetapan Usulan Kegiatan dapat dilakukan pada waktu yang berbeda.

Hasil yang akan dicapai dari Muskec Penetapan Usulan Kegiatan:

(1) Ditetapkannya pendanaan usulan sesuai dengan keputusan Muskec Prioritas Usulan Kegiatan.

(2) Disetujuinya ketetapan tentang pemberlakuan sanksi lokal terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.

(3) Disampaikannya informasi tentang status kontribusi PTVI dalam mendanai usulan kegiatan kecamatan.

(4) Disampaikannya rancangan jadual pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.

(5) Disampaikannya usulan kecamatan yang akan diajukan dan didanai dari sumber lain (APBD, APBN, atau pihak lain), yang dapat disampaikan melalui musrenbang kecamatan sekaligus ditetapkannya penunjukkan wakilnya sebagai bagian dari utusan kecamatan untuk hadir pada tahapan berikutnya di kabupaten dalam forum SKPD.

(6) Ditetapkannya prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dapat diajukan sebagai Renstra SKPD, serta utusan kecamatan yang nantinya mewakili masyarakat dalam Forum SKPD.



(1) Berita acara hasil keputusan Musyawarah Penetapan Usulan Kegiatan Kecamatan.

(2) Daftar usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi antar/lintas desa yang didanai. (3) RKTL pelaksanaan. (4) Masukan untuk Renstra SKPD.

Peserta Muskec Penetapan Usulan Kegiatan terdiri dari:


(2) Camat dan staf terkait. (3) Wakil Instansi Sektoral Kecamatan (ISK). (4) Puskesmas. (5) TK Kab PTPM. (6) LKM-Kec. (7) FK PTPM. (8) Anggota masyarakat lainnya.

Penyelenggaraan Muskec Penetapan Usulan Kegiatan difasilitasi oleh Komite Kecamatan dan FK PTPM dengan mengupayakan keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Pendanaan atas kegiatan ini berasal dari dana operasional kegiatan program tingkat kecamatan, swadaya atau dana lainnya.

Hasil dari keputusan Muskec Penetapan Usulan Kegiatan disahkan sesegera mungkin oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan Program Mitra Mandiri di tingkat Kecamatan yang bersangkutan. SPC berikut lampirannya, mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh Komite Kecamatan kepada TK-Kab PTPM dengan tembusan kepada Bupati dan FK-Kab PTPM.

3.2.16. Sosialisasi Hasil Musyawarah Kecamatan

Sosialisasi hasil Muskec merupakan kegiatan musyawarah untuk menyebarluaskan hasil penetapan alokasi dana Program Mitra Desa Mandiri kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang diputuskan dalam Muskec Penetapan Usulan Kegiatan. Sosialisasi dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan desa di wilayah pemberdayaan PTVI. Kegiatan sosialisasi diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Terpilih dan ditetapkannya Pelaksana Kegiatan Kecamatan (PK-Kec) berikut susunan pengurusnya sesuai dengan jenis kegiatan yang akan didanai program.

(2) Disosialisasikannya jadual pelaksanaan kegiatan kecamatan yang akan dilaksanakan.


(3) Disosialisasikannya sanksi terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Sanksi tersebut akan diberlakukan selama program berjalan.

(4) Disepakatinya rencana realisasi sumbangan termasuk kompensasi lahan atau aset lain masyarakat yang harus dipenuhi.

(5) Disepakatinya besaran insentif bagi pekerja (per HOK) dan tata cara pembayarannya.

(6) Dipahaminya mekanisme pengadaan barang dan jasa.

(7) Tersedianya pola pelestarian kegiatan dengan membentuk tim pemelihara yang akan menjaga keberlanjutan Program Mitra Desa Mandiri.

(8) Disampaikannya kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjut Program Mitra Desa Mandiri.

3.2.17. Lokakarya Penyedia Layanan

Selesai agenda musyawarah di tingkat desa dan kecamatan, langsung dilanjutkan dengan lokakarya penyedia layanan kesehatan dan ekonomi dengan peserta dari masing-masing desa dan kecamatan. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan setelah musyawarah Penetapan Usulan Kegiatan baik di desa maupun kecamatan, lokakarya dapat dilakukan pada hari berikutnya. Lokakarya penyedia layanan kesehatan dan ekonomi merupakan media bagi cabang Dinas/UPTD dan Puskesmas untuk menyampaikan informasi kepada wakil masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tentang upaya yang harus diilakukan oleh para penyedia layanan untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi. Lokakarya ini dapat dijadikan media untuk berkonsultasi bagi desa atau kecamatan kepada penyedia layanan, tentang kegiatan yang telah dibahas dan diusulkan masyarakat. Penyedia layanan, dalam hal ini cabang dinas/UPTD dan puskesmas, akan melihat apakah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan desa memenuhi hal-hal berikut :

(1) Bermanfaat bagi peningkatan status kesehatan bagi sasaran program, terutama mereka yang masuk dalam katagori Rumah Tangga Miskin.

(2) Bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan bagi Rumah Tangga Miskin.

(3) Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

(4) Berpotensi tinggi untuk memenuhi ukuran keberhasilan program.

(5) Mendesak untuk dilaksanakan.

(6) Keberlanjutan.

3.2.18. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dalam rangka mendorong percepatan, optimalisasi sumber daya dan keterpaduan pembanguan daerah, maka PTVI dan TK–Kab PTPM mendorong penguatan peran Forum SKPD sebagai wadah bersama antarpelaku pembangunan untuk membahas


prioritas kegiatan pembangunan bidang kesehatan dan ekonomi hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Muskec Penetapan Usulan Kegiatan telah menetapkan dokumen daftar prioritas kegiatan kecamatan yang menjadi lingkup kerja kabupaten dan utusan kecamatan yang akan berpartisipasi dalam Forum SKPD. Isu-isu strategis pembangunan yang didorong dalam program ini dimusyawarahkan dengan pemangku kepentingan terkait dalam Forum SKPD kesehatan dan ekonomi. Dalam Forum SKPD perlu didorong partisipasi aktif utusan kecamatan/wakil masyarakat untuk memastikan bahwa usulan masyarakat yang ditetapkan di tingkat kecamatan menjadi agenda pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat kabupaten.

Tujuan Forum SKPD:

(1) Dilakukannya sinkronisasi/keselarasan prioritas kegiatan yang didorong melalui Program Mitra desa Mandiri dengan kerangka kerja pembangunan daerah mulai dari tingkat desa, kecamatan dengan Renstra dan Renja SKPD.

(2) Dimuatnya prioritas kegiatan kecamatan dalam Rencana Kerja SKPD.

(3) Disesuaikannya prioritas Rencana Kerja SKPD dengan pagu dana yang termuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) daerah.

Hasil dari Forum SKPD:

(1) Rancangan Rencana Kerja SKPD berdasarkan hasil forum gabungan SKPD.

(2) Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD (kabupaten dan provinsi) dan APBN yang termuat dalam Renja SKPD menurut kecamatan dan desa.

Dokumen masukan untuk pelaksanaan Forum SKPD terdiri dari:

(1) Daftar kegiatan prioritas dari RPKPD. (2) Pendanaan kegiatan dari APBD. (3) Rancangan Renja SKPD. (4) Prioritas dan pagu dana indikatif dari setiap SKPD. (5) Daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan.

Dengan adanya daftar prioritas kecamatan hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan melalui penggalian gagasan, musyawarah desa dan musyawarah kecamatan dalam Program Mitra Desa Mandiri, diharapkan usulan kegiatan tersebut menjadi prioritas untuk diselaraskan dengan RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD. Usulan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang telah masuk dalam Renja SKPD selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Musrenbang Kabupaten yang juga dihadiri oleh utusan kecamatan.

Jadual pelaksanaan kegiatan Forum SKPD dilaksanakan setelah musrenbang kecamatan dan sebelum musrenbang kabupaten bertempat di Kabupaten dengan peserta terdiri dari:

(1) Kepala SKPD dan para pejabat perangkat daerah (2) Wakil DPRD, khususnya komisi yang menangani bidang kesehatan dan ekonomi.


(3) Utusan kecamatan. (4) Lembaga swadaya masyarakat. (5) Wakil kelompok masyarakat (yang berkedudukan dan beroperasi di kabupaten)

yang berkaitan langsung dengan SKPD kesehatan dan ekonomi.

3.3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Selesai musyawarah kecamatan penetapan usulan kegiatan, berarti seluruh tahapan perencanaan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan dalam Program Mitra Desa Mandiri ini telah selesai dilaksanakan. Pada tahun berikutnya, jika monitoring terhadap perolehan layanan sasaran program siklus sebelumnya sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan, maka dalam tahap pelaksanaan ini segera diadakan proses penilaian akhir kegiatan. Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan persiapan yang matang mengacu pada prinsip dan mekanisme Program Mitra Desa Mandiri. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat, Komite Desa, Komite Kecamatan, pendamping dan pemangku kepentingan Program Mitra Desa Mandiri lainnya. Oleh karena itu, Komite desa dan Komite Kecamatan perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang akan didanai Program Mitra Desa Mandiri. Pelatihan Komite Desa, Komite Kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan dalam masa persiapan pelaksanaan.

3.3.1. Persiapan Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan

Rapat koordinasi awal difasilitasi oleh Komite Kecamatan, FK PTPM dibantu F-Kab PTPM. Rapat dihadiri oleh Kepala Desa, Komite Desa, FD PTPM/KPMD, dan PK-Des penerima dana Program Mitra Desa Mandiri. Waktu penyelenggaraan rapat, diharapkan tidak lebih dari satu minggu setelah pelaksanaan pelatihan bagi Komite Desa dan Komite Kecamatan.

Hasil yang diharapkan:

(1) Penyamaan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada di kecamatan terhadap pelaksanaan program, termasuk dalam hal yang perlu dilakukan seperti: monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Disepakati mekanisme koordinasi dan rapat lain selama periode pelaksanaan. (3) Saran dan masukan dari peserta terhadap rencana setiap desa yang akan

dilaksanakan. (4) Dibahas dan disepakati tentang mekanisme penyelesaian masalah yang mungkin

muncul dalam proses pelaksanaan.


Rapat Persiapan Pelaksanaan di Kecamatan

Komite Kecamatan, Camat dan ISK terkait melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan di tingkat kecamatan untuk mengkoordinasikan kepada pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam Program Mitra Desa Mandiri sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di desa difasilitasi oleh FK PTPM. Hasil rapat persiapan pelaksanaan di kecamatan akan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya.


(1) Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas pemangku kepentingan terutama tim Komite Kecamatan dalam PK-Kec untuk mengelola kegiatan kesehatan dan ekonomi yang telah diputuskan dalam Muskec dan akan di danai melalui Program Mitra Desa Mandiri.

(2) Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan termasuk sumber daya dan waktunya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan baku, penyediaan peralatan, pembuatan contoh dan trial pekerjaan.

(3) Disepakati jadual, tata cara, dan sanksi yang perlu diberlakukan termasuk pertemuan rutin mingguan atau bulanan Komite Kecamatan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan.

(4) Disepakatinya jadual supervisi yang akan dilakukan oleh Komite Kecamatan terhadap pelaksanaan kegiatan kesehatan dan ekonomi di tingkat desa dengan berkoordinasi dengan Komite Desa, Kepala Desa dan FD PTPM/KPMD.

Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa

Komite Desa bersama Kepala Desa segera melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan di desa untuk mengkoordinasikan kepada pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam program sebelum dimemulainya pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di desa difasilitasi oleh FD PTPM/KPMD. Hasil rapat persiapan pelaksanaan di desa akan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya.


(1) Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas pemangku kepentingan terutama tim Komite Desa dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri.

(2) Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan termasuk sumber daya dan waktunya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan baku, penyediaan peralatan, pembuatan contoh dan trial pekerjaan.

(3) Disepakati jadual, tata cara, dan sanksi yang perlu diberlakukan termasuk pertemuan rutin mingguan atau bulanan Komite Desa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan.


3.3.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan serangkaian aktvitas penjabaran dan tindakan operasional dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan Penetapan Usulan dan Informasi Hasil musyawarah di tingkat desa dan kecamatan serta rapat persiapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Dalam Program Mitra Desa Mandiri, masyarakat merupakan pemilik kegiatan dan akan mempertanggungjawabkan hasilnya, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat.

(2) Rumah Tangga Miskin merupakan bagian masyarakat yang mendapatkan prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan.

(3) Apabila ada kebutuhan seluruh atau sebagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, maka dapat mendatangkan tenaga terampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah desa untuk pekerjaan di tingkat desa dan musyawarah kecamatan untuk pekerjaan yang menjadi lingkup kecamatan. Kebutuhan tenaga terampil tersebut harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan.

(4) Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.

Penyaluran Dana

Penyaluran dana Program Mitra Desa Mandiri dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam sistem administrasi dan keuangan PTVI dengan tetap mempertimbangkan kaidah akuntabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Penyaluran dana Progran Mitra Desa Mandiri di tingkat kecamatan diajukan oleh Komite Kecamatan bersama FK PTPM yang sebelumnya telah diverifikasi oleh F-Kab PTPM melalui pengajuan proposal/usulan kegiatan termasuk desain teknis dan RABnya. Dana tersebut akan disalurkan melalui rekening kolektif Komite Kecamatan. Dana tersebut akan disalurkan melalui rekening kolektif Komite Kecamatan. Selanjutnya Komite Kecamatan secara bertahap akan menyalurkan dana kepada PK-Kec sesuai rencana dan tahap penyelesaian pekerjaan.

(2) Penyaluran dana Progran Mitra Desa Mandiri di tingkat desa diajukan oleh Komite Desa bersama FD PTPM/KPMD yang sebelumnya telah diverifikasi oleh FK PTPM melalui pengajuan proposal/usulan kegiatan termasuk desain teknis dan RABnya. Dana tersebut akan disalurkan melalui rekening kolektif Komite Desa. Selanjutnya Komite Desa secara bertahap akan menyalurkan dana kepada PK-Des sesuai rencana dan tahap penyelesaian pekerjaan.

(3) PTVI akan melakukan supervisi pengelolaan keuangan kepada pengelola kegiatan dalam hal ini Komite Desa dan Komite Kecamatan untuk memastikan penggunaan dana agar tepat sasaran.


Pengadaan Tenaga Kerja

Komite Desa dan Komite Kecamatan mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan yang akan didanai Program Mitra Desa Mandiri kepada masyarakat meliputi: kebutuhan tenaga kerja, upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai desain teknis dan RAB. Pengadaan tenaga kerja untuk kegiatan prasararana pendukung kesehatan dan ekonomi dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh warga masyarakat. Program Mitra Desa Mandiri lebih mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal, khususnya dari kalangan RTM dan kelompok perempuan. Pengumuman disampaikan secara terbuka melalui papan informasi di desa, di kecamatan dan tempat strategis lainnya, dimana masyarakat biasa berkumpul dengan tujuan agar setiap warga tahu bahwa ada pembangunan di desanya. Calon tenaga kerja hanya diperbolehkan mengisi Format Pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja hingga selesai, dan diperbolehkan mendaftarkan diri kembali untuk kegiatan yang lain.

Pengadaan Bahan dan Alat

Proses pengadaan bahan dan alat dalam Program Mitra Desa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat secara transparan. Atas persetujuan masyarakat, Komite Desa dan Komite Kecamatan menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan melaporkan setiap tindakannya kepada masyarakat melalui forum pertemuan masyarakat dan papan informasi. Pengadaan bahan dan alat senilai atau kurang dari Rp 15 juta harus dilakukan survei terhadap harga minimal yang ditawarkan oleh minimal 3 (tiga) vendor/penyedia/toko, kemudian dipilih penawaran harga paling murah, berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Hasil survei dan penentuan vendor/penyedia/toko yang dipilih harus disampaikan dalam forum pertemuan masyarakat dan papan informasi. Pengadaan bahan dan alat dengan nilai di atas Rp 15 juta, maka Komite Desa dan Komite Kecamatan menyelenggarakan proses penawaran harga melalui pelelangan yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia bahan dan alat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelelangan bahan dan alat, diantaranya:

(1) Jika ternyata hanya ada 1 (satu) peserta lelang dari beberapa penyedia barang dan alat mengikuti penawaran yang mendekati anggaran, sementara yang lainnya jauh dari harga yang dianggarkan, fasilitator perlu memastikan tidak ada penyalahgunaan dana dan atau kolusi dalam pengadaan bahan dan alat tersebut.

(2) Karena sesuatu hal hanya ada 1 (satu) penyedia di wilayah tersebut yang mengikuti penawaran, maka fasilitator memfasilitasi pertemuan masyarakat agar kondisi ini dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat setempat.

Rapat Evaluasi Komite

Komite Desa dan Komite Kecamatan harus melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses pengadaan bahan dan alat untuk mendukung kegiatan kesehatan dan ekonomi


perdesaan sesuai kewenangannya. Evaluasi dilakukan melalui pertemuan periodik mingguan atau bulanan untuk memastikan dan menilai perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya.


(1) Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana yang sudah dibuat. (2) Adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta mencari

penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan. (3) Evaluasi kinerja setiap PK-Des dan PK-Kec. (4) Tersusunnya Laporan Penggunaan Dana (LPD). (5) Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya.

3.3.3. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban

Musdes Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menyampaikan laporan kemajuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Program Mitra Desa Mandiri oleh PK-Des kepada masyarakat. Musdes pertanggungjawaban ini juga sebagai umpan balik bagi masyarakat, pengelola dan pemangku kepentingan lain di tingkat desa untuk melakukan penilaian dan masukan perbaikan ke depan. Musdes Pertanggungjawaban dilaksananakan minimal 2 (dua) kali, yaitu setelah PK-Des memanfaatkan dana Program MItra desa Mandiri pada tahap pertama dan tahap kedua.

Hasil yang diharapkan dari musdes pertanggungjawaban:

(1) Penyampaian laporan dari Komite Desa tentang penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan RTM dan kelompok perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.

(2) Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari Komite Desa berdasarkan hasil penilaian kinerja atau voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan.

(3) Evaluasi terhadap kinerja Komite Desa serta upaya peningkatan kualitas kegiatan yang dilakukan oleh PK-Des pada periode berikutnya.

(4) Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat.

(5) Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya. (6) Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

Fasilitator dalam Musdes Pertanggungjawaban adalah FK PTPM atau Komite Kecamatan. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar RTM lebih banyak dilibatkan dan minimal 40 % dari peserta Musdes pertanggungjawaban adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK Program Mitra Mandiri tingkat Desa, swadaya desa atau masyarakat.


(1) Berita acara hasil Musdes Pertanggungjawaban. (2) Catatan saran atau masukan peserta terhadap kinerja Komite Desa. (3) Rencana kerja periode berikutnya.


Sertifikasi Kegiatan Desa

Sertifikasi kegiatan desa merupakan penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat desa berdasarkan spesifikasi teknis yang dilakukan oleh FK PTPM. Tujuan sertifikasi ini untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh FK PTPM pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat. Terhadap semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh FK maka F-Kab PTPM berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan secara acak, sebagai bagian dari tindakan pengendalian.

Revisi Kegiatan Desa

Revisi kegiatan desa dimaksudkan untuk melakukan perubahan yang diperlukan mencakup desain, volume, jumlah, atau spesifikasi kegiatan dari rencana dan atau desain semula yang diakibatban perubahan kondisi awal desain, terjadinya kekeliruan di awal desain, atau karena situasi force majeur. Revisi kegiatan hanya dapat dilakukan dengan syarat tidak menambah dana program yang telah ditetapkan.

Penetapan suatu kondisi yang menuntut dilakukannya revisi kegiatan harus dilaporkan secara terbuka oleh Komite Desa yang disertai pernyataan terjadinya bencana alam/force majeur yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Revisi kegiatan dibuat oleh Komite Desa berdasarkan persetujuan musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara revisi dan mendapatkan persetujuan FK PTPM. Berita acara revisi harus diumumkan melalui papan informasi.

Revisi desain dan RAB juga dapat dilakukan atas saran F-Kab PTPM berdasarkan pertimbangan teknis hasil kunjungan lapangan. Pertimbangan teknis tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Setiap bentuk revisi desain/RAB harus dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Setiap bentuk perubahan baik terhadap target, desain, spesifikasi, dan lain-lain dianggap tidak syah bila tidak dilengkapi dengan Berita Acara Revisi. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran yang akan mengakibatkan adanya sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Beberapa prinsip revisi kegiatan, diantaranya:

(1) Jumlah alokasi bantuan perdesa yang sudah diputuskan oleh musdes harus tetap (tidak bisa dirubah). Hal ini berarti tidak diperbolehkan memindahkan kegiatan ke lokasi lain.

(2) Jumlah alokasi dana tiap kegiatan, kecuali biaya umum, tidak boleh dialihkan (misalnya alokasi dana peningkatan kapasitas kelompok tani dialihkan ke kegiatan prasarana).

(3) Kedua prinsip di atas tidak berlaku pada kasus khusus dimana dana bantuan tidak terserap 100 %.

Prosedur dalam melakukan revisi kegiatan:


(1) Perubahan sampai batas 10 % dari volume kegiatan semula yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa.

(2) Perubahan diatas 20 % dari volume semula kegiatan di tingkat desa dapat mengakibatkan pembatalan kegiatan, kecuali dalam situasi force majeure, misalnya terjadi bencana alam.

Penggantian Pemangku Kepentingan Desa

Pemangku kepentingan desa seperti Komite Desa, Pelaksana Kegiatan (PK-Des) dan FD PTPM/KPMD dimungkinkan untuk diganti dengan orang lain, apabila yang bersangkutan dinilai tidak mampu atau lalai melaksanakan tugasnya. Penggantian pemangku kepentingan desa berdasarkan atas rekomendasi hasil rapat evaluasi bulanan, dengan mengangkat kembali calon yang telah ada berdasarkan peringkat tertinggi pada saat pemilihan pemangku kepentingan desa.

3.3.4. Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Pertanggungjawaban

Muskec Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menyampaikan laporan kemajuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Program Mitra Desa Mandiri oleh PK-Kec kepada masyarakat. Muskec pertanggungjawaban berfungsi sebagai umpan balik bagi masyarakat, pengelola dan pemangku kepentingan lain di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk melakukan penilaian dan masukan perbaikan ke depan. Muskec Pertanggungjawaban dilakukan minimal 2 (dua) kali yaitu setelah PK-Kec memanfaatkan dana Program MItra desa Mandiri pada tahap pertama dan tahap kedua.

Hasil yang diharapkan dari Muskec Pertanggungjawaban:

(1) Penyampaian laporan dari Komite Kecamatan tentang penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan RTM dan kelompok perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.

(2) Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari Komite Kecamatan berdasarkan hasil penilaian kinerja atau voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan.

(3) Evaluasi terhadap kinerja Komite Kecamatan serta upaya peningkatan kualitas kegiatan yang dilakukan oleh PK-Kec pada periode berikutnya.

(4) Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat.

(5) Pembuatan rencana kerja dan pendanaan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat kecamatan untuk periode berikutnya.

(6) Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

Fasilitasi kegiatan Muskec Pertanggungjawaban dilakukan oleh F-Kab PTPM atau TK-Kab PTPM Kabupaten. Fasilitator perlu mengupayakan keterlibatan seoptimal mungkin RTM dan sekurang-kurangnya 40% dari peserta Musdes pertanggungjawaban


adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan Muskec Pertanggungjawaban berasal dari DOK Program Mitra Mandiri tingkat kecamatan, swadaya desa atau masyarakat.


(1) Berita acara hasil Muskec Pertanggungjawaban. (2) Catatan saran atau masukan peserta terhadap kinerja Komite Kecamatan. (3) Rencana kerja periode berikutnya.

Sertifikasi Kegiatan Kecamatan

Sertifikasi kegiatan kecamatan merupakan penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan berdasarkan spesifikasi teknis yang dilakukan oleh F-Kab PTPM. Sertifikasi bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh F-Kab PTPM pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi yang tersedia di desa dan kecamatan agar dapat diketahui seluruh masyarakat. Terhadap semua kegiatan sertifikasi kegiatan kecamatan yang dilakukan oleh F-Kab PTPM, maka TK-Kab PTPM berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan secara acak, sebagai bagian tindakan pengendalian.

Revisi Kegiatan Kecamatan

Revisi kegiatan kecamatan dimaksudkan untuk melakukan perubahan usulan kegiatan kecamatan yang diperlukan mencakup volume, jumlah, spesifikasi, atau desain kegiatan dari rencana dan/atau desain semula yang diakibatkan perubahan kondisi, terjadinya kekeliruan di awal desain, atau karena situasi force majeur. Revisi kegiatan di kecamatan hanya dapat dilakukan dengan syarat tidak menambah alokasi dana Program Mitra Desa Mandiri yang telah ditetapkan.

Penetapan suatu kondisi yang menuntut dilakukannya revisi kegiatan di tingkat kecamatan harus dilaporkan secara terbuka oleh Komite Kecamatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain disertai pernyataan yang menjelaskan kebutuhan perubahan seperti terjadinya bencana alam/force majeur dan ditetapkan melalui musyawarah kecamatan. Revisi kegiatan dibuat oleh Komite Kecamatan berdasarkan persetujuan musyawarah kecamatan yang dituangkan dalam berita acara revisi dan mendapatkan persetujuan dari F-Kab PTPM. Berita acara revisi harus diumumkan melalui papan informasi.

Revisi desain dan RAB dapat juga dilakukan atas saran F-Kab PTPM berdasarkan pertimbangan teknis hasil kunjungan lapangan. Pertimbangan teknis tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Setiap bentuk revisi desain/RAB harus dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Setiap bentuk perubahan baik terhadap desain, target, spesifikasi, dan lain-lain dianggap tidak sah bila tidak dilengkapi dengan Berita Acara Revisi. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian


atau pelanggaran yang akan mengakibatkan adanya sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian dari pekerjaan tersebut.

Beberapa prinsip revisi kegiatan, diantaranya:

(1) Jumlah alokasi bantuan kecamatan yang sudah diputuskan oleh muskec harus tetap (tidak bisa dirubah). Hal ini berarti perubahan yang dilakukan tidak diperbolehkan memindahkan kegiatan ke lokasi lain.

(2) Jumlah alokasi dana tiap kegiatan di tingkat kecamatan, kecuali biaya umum, tidak boleh dialihkan, misalnya: alokasi dana peningkatan kapasitas tanaga puskesmas dialihkan ke kegiatan prasarana kesehatan lain.

(3) Kedua prinsip di atas tidak berlaku pada kasus khusus dimana dana bantuan tidak terserap 100 %.

Prosedur dalam melakukan revisi kegiatan:

(1) Perubahan sampai batas 10 % dari volume kegiatan semula yang telah ditetapkan melalui musyawarah kecamatan.

(2) Perubahan diatas 20 % dari volume semula kegiatan di tingkat kecamatan dapat mengakibatkan pembatalan kegiatan, kecuali dalam situasi force majeure, misalnya terjadi bencana alam.

Penggantian Pemangku Kepentingan Kecamatan

Pemangku kepentingan kecamatan seperti Komite Kecamatan, pelaksana kegiatan dan FK PTPM dimungkinkan untuk diganti dengan orang lain, apabila yang bersangkutan dinilai tidak mampu atau lalai melaksanakan tugasnya. Penggantian pemangku kepentingan kecamatan berdasarkan atas rekomendasi hasil rapat evaluasi bulanan, dengan mengangkat kembali calon yang telah ada berdasarkan peringkat tertinggi pada saat pemilihan pemangku kepentingan kecamatan.

3.3.5. Dokumentasi

Seluruh kegiatan dari Program Mitra Desa Mandiri harus didokumentasikan oleh FD-PTPM/KPMD dan FK PTPM sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing sebagai bahan laporan kegiatan pendampingan yang dilakukan. Disamping itu, masyarakat juga perlu mengetahui keseluruhan kegiatan baik untuk kepentingan desa dan kecamatan, maka Komite Desa dan Komite Kecamatan harus melakukan dokumentasi kegiatan. Pada akhir periode pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri, FD PTPM/ KPMD dan FK PTPM harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Foto yang ditampilkan merupakan dokumenasi setiap kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat desa dan kecamatan yang bersangkutan. Foto tersebut merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada.


(2) Foto harus mendokumentasikan masing-masing kegiatan kesehatan dan ekonomi di desa dan kecamatan, tetapi tidak boleh hanya foto dari satu kegiatan saja.

(3) Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.

(4) Foto yang ditampilkan meliputi:

Foto kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari lokasi dan sudut pengambilan yang sama.

Foto yang memperlihatkan kelompok orang sedang bekerja.

Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan kesehatan dan ekonomi.

Foto yang memperlihatkan pembayaran insentif atau upah kerja secara langsung kepada masyarakat.

3.3.6. Penyelesaian Kegiatan

Penyelesaian kegiatan merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses pelaksanaan setiap jenis kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi yang telah selesai sebagai bagian dari pertanggungjawaban Komite Desa dan Komite Kecamatan. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, yaitu:

Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) memuat pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan yang didanai Program Mitra Desa Mandiri telah selesai dilaksanakan (100%) serta siap diperiksa oleh PTVI. Khusus untuk kegiatan simpan pinjam yang dananya di kelola di tingkat kecamatan oleh LKM-Kec yang dananya disalurkan kepada masyarakat, pelaporan disusun sampai dengan tanggal dibuatnya laporan. LP2K desa ditandatangani oleh Komite Desa dan FD PTPM/KPMD, sedangkan untuk LP2K kecamatan di tandatangani oleh Komite Kecamatan dan FK PTPM. Pada saat penandatanganan LP2K, seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya harus sudah lengkap dan tuntas, termasuk Laporan Penggunaan Dana (LPD). LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan pada PTVI dengan tembusan kepada TK-Kab PTPM dan F-Kab PTPM agar dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan pemeriksaan di lapangan.

Laporan Penggunaan Dana

Laporan Pemanfaatan Dana (LPD) merupakan penjelasan rinci tentang laporan penerimaan dan pengeluaran biaya dari kegiatan yang didanai Program Mitra Desa Mandiri di tingkat desa dan kecamatan. Untuk kejelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan terkait kegiatan kesehatan dan ekonomi di lapangan serta penggunaan dana program di desa, PK-Des harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya dan melaporkan kepada Komite Desa. Selanjutnya Komite Desa bersama FD PTPM/KPMD yang dibantu oleh FK PTPM untuk menyusun rekapitulisasi realisasi kegiatan dan biaya


di tingkat desa. Demikian juga dilakukan di tingkat kecamatan PK-Kec membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya dari kegiatan atau pekerjaan yang telah diselesaikan dan melaporkan kepada Komite Kecamatan. Selanjutnya Komite Kecamatan bersama FK PTPM yang dibantu F-Kab PTPM menyusun rekapitulasinya.

LPD merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K, sehingga harus sudah dapat diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. LPD untuk masing-masing kegiatan dibuat secara terpisah. LPD harus dibuat sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan dengan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri baik di tingkat desa maupun kecamatan. Harga satuan, volume, besarnya HOK terserap, dan distribusi dana dari setiap kegiatan di luar prasarana kesehatan dan ekonomi harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan serta sesuai dengan catatan yang ada pada buku kas umum. Fasilitator dan komite desa/kecamatan harus menghindari tindakan yang hanya menyalin atau menulis ulang RAB awal saja, tanpa melihat realisasi di lapangan. Penyusunan LPD dilakukan dengan merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan. Apabila dalam kegiatan bersangkutan terdapat kontribusi swadaya masyarakat selama periode pelaksanaan, perlu dicantumkan dalam LPD.

Pencatatan yang dilakukan dalam LPD memberikan manfaat bagi komite dan fasilitator dalam menjelaskan berbagai pertanyaan yang mungkin muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Pada kegiatan pembangunan prasarana kesehatan dan ekonomi perincian volume dan biaya yang tercantum dalam format LPD harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan berkaitan erat dengan gambar/dokumentasi akhir pekerjaan sebagai bagian integral dari lampiran dalam dokumen penyelesaian. Gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian berupa denah atau lay-out, peta situasi, detail konstruksi dan gambar lain yang menjadi bagian dari LPD harus sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Harus dihindari melampirkan gambar desain dalam dokumen penyelesaian tanpa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Apabila karena sesuatu hal terjadi perubahan atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan, maka harus dilakukan perubahan pada gambar dan harus dituangkan dalam berita acara revisi.

Pelaksana Kegiatan (PK-Des/PK-Kec) juga menyerahkan Laporan Penggunaan Dana dan bukti penggunaan dana sebelumnya ke Komite Desa untuk tingkat desa dan Komite Kecamatan untuk tingkat Kecamatan untuk mendapatkan pencairan dana berikutnya. Komite akan melihat kesesuaian dana yang telah diambil oleh desa dengan kemajuan kegiatan yang terjadi di lapangan. Penjelasan lengkap mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana sebagaimana pada lampiran PTO tentang acuan pencairan dan penyaluran dana Program Mitra Desa Mandiri.

3.3.7. Musyawarah Desa Serah Terima

Musyawarah Desa Serah Terima merupakan bentuk mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam Program Mitra Desa Mandiri terhadap seluruh pengelolaan kegiatan dan pemanfaatan dana oleh PK-Des kepada masyarakat setelah kegiatan atau pekerjaaan selesai dilaksanakan. Tujuan Musdes Serah Terima untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, sehingga hasil kegiatan yang telah


dilaksanakan di desa dapat diterima oleh masyarakat. Hasil musdes dituangkan dalam berita acara. Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan PK-Des belum dapat diterima oleh peserta musdes, maka PK-Des diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya serta melengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui Musdes Serah Terima berikutnya. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan setelah masyarakat menerima hasil kegiatan atau pekerjaan dalam musyawarah desa tersebut.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Serah Terima:

(1) Penjelasan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain di tingkat desa bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka berakhir sudah tanggung jawab PK-Des terhadap realisasi kegiatan di lapangan.

(2) Laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan di tingkat desa, termasuk pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana.

(3) Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja PK-Des, dan penggunaan dana.

(4) Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan, serta ditetapkannya Tim Pemeliharaan Kegiatan di desa.

(5) Ditetapkannya rencana pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah diserahterimakan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan.

Fasilitator dalam Musdes Serah Terima adalah FD PTPM/KPMD atau Komite Desa. Fasilitator mengupayakan seoptimal mungkin kehadiran minimal 40% dari peserta Musdes Serah Terima adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa berasal dari DOK di tingkat desa, swadaya desa atau masyarakat.

Peserta Musdes Serah Terima terdiri dari:

(1) 4 (empat) orang wakil perdusun: Kepala dusun, 1 tokoh masyarakat/pemuka agama, 2 wakil Rumah Tangga Miskin. Wakil perdusun ini memiliki hak memberikan suara atau pendapat pada saat pengambilan keputusan.

(2) Kepala Desa dan staf terkait. (3) Camat atau staf terkait. (4) Wakil dari Instansi Sektoral Kecamatan (ISK). (5) Badan Perwakilan/permusyawaratan Desa (BPD). (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). (7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas). (8) Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.


(1) Berita acara hasil Musdes Serah Terima. (2) Lampiran pendukung.


Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) di Desa

Secara resmi pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat desa dinyatakan selesai apabila telah dilakukan serah terima kepada masyarakat dalam Musdes Serah Terima dengan ditandatanganinya SP3K oleh Ketua PK-Des dan Komite Desa yang diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati. Kegiatan tambahan atau lanjutan yang bersumber dana dari luar Program Mitra Desa Mandiri baru dapat dimulai setelah diterbitkan SP3K. Misalnya, pembangunan saluran irigasi sekunder melalui dana APBD, pengaspalan jalan, tambahan permodalan dari bank terhadap kegiatan simpan pinjam dan lain-lain. Komite Desa harus memastikan bahwa kegiatan yang diserahterimakan atau yang tercantum dalam SP3K telah memenuhi syarat, sesuai dengan RKB, gambar akhir penyelesaian kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dan catatan tentang kegiatan sesuai dengan data di masyarakat.

Apabila dalam pemeriksaan di lapangan ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi, maka Komite Desa dapat memberikan kesempatan waktu kepada PK-Des untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Baru kemudian SP3K dapat ditandatangani. Termasuk syarat dalam pengesahan SP3K bahwa pekerjaan diterima masyarakat dan PK-Des setelah membuat dan merumuskan bersama warga desa tentang rencana pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

Pembuatan Dokumen Penyelesaian di Desa

Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya. Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh PK-Des bersama FD PTPM/KPMD untuk didistribusikan oleh Komite Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal LP2K ditandatangani. Apabila sampai batas waktu tersebut Dokumen Penyelesaian belum dituntaskan, maka Ketua PK-Des, FD PTPM/KPMD dan Komite Desa harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan Penyelesaiannya untuk disampaikan kepada TK-Kab PTPM dan F-Kab PTPM. Pendistribusian dari dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh Komite Desa dibantu oleh FD PTPM/KPMD. Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian seluruhnya dimasukan pada biaya umum dari alokasi dana Program Mitra Desa Mandiri di desa, sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar.

Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan di Desa

Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka Ketua PK-Des dan FD PTPM/KPMD yang diketahui oleh Kepala Desa membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan sebagai pengganti LP2K. Berita cara tersebut menjelaskan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika, Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan telah dibuat, maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan yang didanai PTVI telah dituntaskan (100 %) sebagai bukti selesainya pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat dalam berita acara


status pelaksanaan kegiatan tersebut, mencakup: realisasi kegiatan dan biaya termasuk gambar akhir penyelesaian pekerjaan hingga saat dilaporkan.

3.3.8. Musyawarah Kecamatan Serah Terima

Musyawarah Kecamatan Serah Terima merupakan bentuk mekanisme pertanggung-jawaban yang diatur dalam Program Mitra Desa Mandiri terhadap seluruh pengelolaan kegiatan dan pemanfaatan dana oleh PK-Kec kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain setelah kegiatan atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil Muskec Serah Terima dituangkan dalam berita acara. Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan PK-Kec belum dapat diterima oleh peserta muskec, maka PK-Kec diberikan waktu/kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan yang akan disampaikan melalui Muskec Serah Terima berikutnya. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) di tingkat kecamatan disahkan setelah masyarakat menerima hasil kegiatan atau pekerjaan dalam musyawarah kecamatan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari Muskec Serah Terima:

(1) Penjelasan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain di tingkat kecamatan bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan, maka berakhir sudah tanggung jawab PK-Kec terhadap realisasi kegiatan di lapangan.

(2) Laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan atau pekerjaan bidang kesehatan dan ekonomi, termasuk pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana.

(3) Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja PK-Kec, dan penggunaan dana.

(4) Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dilestarikan, serta ditetapkannya Tim Pemeliharaan Kegiatan di tingkat kecamatan.

(5) Ditetapkannya rencana pemeliharaan kegiatan di tingkat kecamatan yang telah diserahterimakan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan.

Fasilitator dalam Muskec Serah Terima adalah FK PTPM atau Komite Kecamatan. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin kehadiran minimal 40% dari peserta Muskec Serah Terima adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa berasal dari DOK di tingkat kecamatan, swadaya kecamatan atau masyarakat.

Peserta Muskec Serah Terima terdiri dari:

(1) 8 (Delapan) perwakilan dari desa: Kepala desa, wakil dari BPD, 2 wakil dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 2 orang tokoh masyarakat, dan 2 wakil


RTM dari semua desa di kecamatan bersangkutan (minimal 3 dari enam wakil tersebut adalah perempuan).

(2) Camat dan staf terkait. (3) Wakil Instansi Sektoral Kecamatan (ISK). (4) Puskesmas. (5) TK-Kab PTPM. (6) LKM-Kec. (7) FK PTPM. (8) Anggota masyarakat lainnya.


(1) Berita acara hasil Muskec Serah Terima (2) Lampiran pendukung

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) di Kecamatan

Secara resmi pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat kecamatan dinyatakan selesai apabila telah dilakukan serah terima kepada masyarakat dalam Muskec Serah Terima dengan ditandatanganinya SP3K oleh Ketua PK-Kec dan Komite Kecamatan yang diketahui Camat dan Ketua TK-Kab atas nama Bupati. Kegiatan tambahan atau lanjutan yang bersumber dana dari luar Program Mitra Desa Mandiri baru dapat dimulai setelah diterbitkan SP3K. Komite Kecamatan harus memastikan bahwa kegiatan yang diserahterimakan atau yang tercantum dalam SP3K telah memenuhi syarat, sesuai dengan RKB, gambar akhir penyelesaian sesuai dengan kondisi di lapangan, dan catatan tentang kegiatan sesuai dengan data di masyarakat.

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka Komite Kecamatan dapat memberikan kesempatan waktu kepada PK-Kec untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Baru kemudian SP3K dapat ditandatangani. Termasuk syarat dalam pengesahan SP3K bahwa pekerjaan diterima masyarakat dan PK-Kec setelah membuat dan merumuskan bersama masyarakat tentang rencana pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

Pembuatan Dokumen Penyelesaian di Kecamatan

Dokumen penyelesaian kegiatan di kecamatan harus sudah dapat diselesaikan oleh PK-Kec bersama FD PTPM/KPMD untuk didistribusikan oleh Komite Kecamatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal LP2K ditandatangani. Apabila sampai batas waktu tersebut Dokumen Penyelesaian belum dituntaskan, maka Ketua PK-Kec, FK PTPM dan Komite Kecamatan harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan Penyelesaiannya untuk disampaikan kepada TK-Kab dan F-Kab PTPM. Pendistribusian dari dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh Komite Kecamatan dibantu oleh FK PTPM. Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian seluruhnya dimasukan pada biaya umum dari alokasi dana Program Mitra Desa Mandiri di


kecamatan, sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar.

Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan prasarana di tingkat kecamatan belum diselesaikan atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka Ketua PK-Kec dan FK PTPM yang diketahui oleh Camat membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan sebagai pengganti LP2K. Berita acara tersebut menjelaskan status atau kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan telah dibuat, maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan telah dituntaskan (100%) sebagai bukti selesainya pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat dalam berita acara status pelaksanaan kegiatan, yaitu realisasi kegiatan dan biaya termasuk gambar akhir penyelesaian pekerjaan hingga saat dilaporkan.

3.4. PEMELIHARAAN KEGIATAN

Pengelolaan kegiatan yang didanai Program Mitra Desa Mandiri di desa, kecamatan atau kabupaten harus mampu memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya Rumah Tangga Miskin dan kelompok rentan lain secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) juga harus terbangun. Kegiatan pengembangan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip Program MItra Desa Mandiri harus memberi dampak perubahan positif kepada masyarakat dan kelembagaan secara berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka seluruh pemangku kepentingan Program Mitra Desa Mandiri harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme program secara benar serta mendorong pelestarian kegiatan secara berkelanjutan.

3.4.1. Hasil Kegiatan

Seluruh hasil kegiatan di tingkat desa dan kecamatan yang didanai melalui Program Mitra Desa Mandiri berupa sarana-prasarana pendukung pelayanan kesehatan dan ekonomi merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Oleh karena itu, proses dan mekanisme mulai dari persiapan, perencanaan dan pelaksanaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pelestarian dan keberlanjutan, sehingga tidak ditemukan kegiatan yang bersifat sesaat dan jangka pendek. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah daerah, apabila ditemukan hasil kegiatan yang tidak dikelola dengan baik, seperti tidak terpelihara sarana dan prasarana kesehatan dan ekonomi yang telah dibangun, bahkan tidak bermanfaat bagi kelompok sasaran, atau pengembalian bantuan modal untuk setiap desa mengalami kemacetan, maka desa atau kecamatan yang bersangkutan akan


dievaluasi kembali dan dikurangi alokasi dana Program MItra Desa Mandiri untuk tahun berikutnya.

3.4.2. Proses Pemeliharaan Kegiatan

Proses pemeliharaan kegiatan merupakan tahapan pasca-pelaksanaan yang dikelola untuk menjamin keberlanjutan dan pemanfaatan yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Pada tahapan ini, masyarakat melakukan proses pemanfaatan dan pelestarian kegiatan berdasarkan atas prinsip-prinsip Program Mitra Desa Mandiri yang telah ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dari upaya pemeliharaan kegiatan:

(1) Keberlanjutan proses dan pemanfaatan hasil secara optimal sesuai prinsip Program Mitra Desa Mandiri secara partisipatif di masyarakat.

(2) Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan dan ekonomi perdesaan yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat, serta pengembangan kegiatan dana bergulir dengan kemampuan masyarakat sendiri.

(3) Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana pembangunan masyarakat.

(4) Meningkatkan good governance dan peran kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan program secara baik dan benar.

(5) Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.4.3. Komponen Pendukung Pemeliharaan Kegiatan

Dalam upaya mendukung pemeliharaan kegiatan, maka beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan:

(1) Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh kelompok masyarakat, Komite Desa/Komite Kecamatan, serta pemangku kepentingan lain Program Mitra Desa Mandiri di desa dan kecamatan.

(2) Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan, dan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam Program Mitra Desa Mandiri dapat mengetahui secara terbuka (transparan) serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan.

(3) Penguatan kelembagaan masyarakat di desa, kecamatan dan kabupaten, termasuk lembaga pengelola sarana/prasarana. Selama tahap pemeliharaan peran kader desa dan tenaga ahli secara berkelanjutan sangat diharapkan, mengingat yang bersangkutan telah memperoleh alih pengetahuan dan keterampilan dari para fasilitator.


3.4.4. Sistem Pemeliharaan Kegiatan

Sistem pemeliharaan Program Mitra Desa Mandiri diarahkan untuk memperkokoh pola perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun, sehingga secara terus-menerus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam mendorong terjadinya pemeliharaan, beberapa kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut:

(1) Rencana pemeliharaan sudah dimasukkan sejak dalam proses usulan kegiatan baik di tingkat desa dan kecamatan. Tim Pemelihara segera dibentuk dan dilatih paling lambat setelah Musdes atau Muskec Penetapan Usulan. Tim Pemelihara selanjutnya dilibatkan dalam memantau pekerjaan yang dilakukan oleh Komite.

(2) Apabila dibutuhkan, setiap jenis sarana dan prasarana kesehatan dan ekonomi telah dibuat daftar penanggung jawab dan penetapan biaya pemelihaan.

(3) Untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola dan pemeliharaan.

(4) Komite Desa dan Komite Kecamatan sesuai kewenangannya akan dilibatkan dalam rangka pemantauan pemeliharaan rutin.

(5) Pada dokumen penyelesaian kegiatan harus sudah dirumuskan kerangka umum rencana pemeliharaan yang wajib dilampirkan dalam SP3K.

3.4.5. Pelatihan Pemeliharaan Kegiatan

FK PTPM dibantu F-Kab PTPM harus memberikan pelatihan kepada anggota Tim Pemelihara atau lembaga lokal di desa atau kecamatan yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hampir selesai. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan mengenai pentingnya pemeliharaan, organisasi pengelola dan pemeliharaan, serta teknik yang digunakan seperti: teknik membuat inventarisasi masalah, respon situasi darurat, dan teknik memperbaikinya. Di samping itu akan dilakukan praktik di lapangan agar materi pelatihan lebih dapat dipahami dan mudah diterapkan oleh peserta pelatihan.


Bab 4

Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan

eluruh pentahapan kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharan Program Mitra Desa Mandiri secara berkala akan dilakukan pemantauan penilaian sebagai salah satu

bentuk pengendalian kinerja dan akuntabitas. Hal ini diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan sesuai dengan target indikator keberhasilan dan pola umpan balik yang diperlukan dalam bentuk bimbingan dan perbaikan. Upaya ini dilakukan melalui aktivitas pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan tindaklanjutnya sesuai dengan prinsip-prinsip program terhadap pelaksanaan kegiatan kesehatan dan ekonomi. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan Program Mitra Desa Mandiri bertujuan:

(1) Menjaga setiap proses Program Mitra Desa Mandiri agar sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan PTVI.

(2) Menjaga kualitas hasil dalam seluruh tahapan kegiatan yang diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar sesuai dengan kebutuhan Program Mitra Desa Mandiri.

(3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesehatan dan ekonomi sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan bersama.

(4) Menjamin kualitas dari setiap kegiatan kesehatan dan ekonomi yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

(5) Menjamin pemanfaatan dana Program Mitra Desa Mandiri agar tepat sasaran sesuai yang direncanakan dan dikelola secara terbuka.

(6) Mengendalikan agar setiap pemangku kepentingan Program Mitra Desa Mandiri dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

S


Proses pemantauan, penilaian dan pelaporan dilakukan melalui prinsip, strategi dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Program Mitra Desa Mandiri, yaitu:

(1) Seluruh pemangku kepentingan melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan baik di tingkat desa maupun kecamatan.

(2) Pemangku kepentingan Program Mitra Desa Mandiri di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal secara disiplin, akurat dan efektif.

(3) Harus ada pemeriksaan secara detail dan akurat oleh pemangku kepentingan yang terlibat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Program Mitra Desa Mandiri terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

(4) Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan hasil atau target capaian program dalam setiap tahapan yang dilaksanakan.

(5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

4.1. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui sejauhmana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur Program Mitra Desa Mandiri, mengukur kinerja semua pemangku kepentingan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Kegiatan pemantauan dilakukan di seluruh tahapan program, mulai dari persiapan, pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemantauan yaitu: masyarakat, aparat pemerintah daerah, dinas teknis, lembaga swadaya, konsultan, fasilitator, dan lain-lain. Manfaat dari pemantauan sebagai berikut:

(1) Memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan. (2) Memberikan masukan dan saran untuk evaluasi terhadap pelaksanaan Program

Mitra Desa Mandiri. (3) Dasar pembinaan kinerja atau dukungan teknis kepada pemangku kepentingan

program baik masyarakat, pemerintah daerah, dan PTVI.

4.1.1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat

Pemantauan partisipatif oleh masyarakat merupakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan program yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Dimana masyarakat sebagai pemilik program bertanggungjawab dalam memastikan apakah proses kegiatan kesehatan dan ekonomi berjalan sesuai dengan harapan. Dalam musyawarah desa, masyarakat dapat memilih dan membentuk kelompok atau tim


khusus yang akan melakukan pemantauan secara sukarela untuk menjaga kualitas dan manfaat kegiatan di desanya. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Tim ini mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Program Mitra Desa Mandiri di desanya. Dalam pelaksanaannya, musyawarah desa akan menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk berperan aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan Program Mitra Desa Mandiri di desa.

4.1.2. Pemantauan oleh Pemerintah Daerah

Pemantauan dilakukan juga oleh aparat pemerintah daerah atau dinas teknis terkait sesuai kewenangannya untuk membina dan memeriksa kegiatan yang dilaksanakan baik di tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Program Mitra Desa Mandiri berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam program (Bupati, DPRD, Tim Koordinasi Kabupaten, Camat, Kepala Desa, Komite Desa, Komite Kecamatan, Puskesmas, BP3K, UPTD, dan lain-lain) mempunyai tugas mengunjungi lokasi pelaksanaan program sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, baik secara rutin maupun berkala untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan membantu memfasilitasi penyelesaian masalah.

4.1.3. Pemantauan oleh Fasilitator

Fasilitator Program Mitra Desa Mandiri (F-Kab PTPM, FK PTPM dan FD PTPM/KPMD) termasuk pendamping lokal mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan yang didanai oleh PTVI fasilitator secara berjenjang wajib melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur Program Mitra Desa Mandiri diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi:

(1) Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur Program Mitra Desa Mandiri.

(2) Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Program Mitra Desa Mandiri.

(3) Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dan pengelolaan dokumen kegiatan.

(4) Pemeriksaan terhadap kualitas proses dan hasil (output) pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan.

4.1.4. Pemantauan oleh Pihak Lain

Pemantauan kegiatan juga dapat melibatkan organisasi atau pihak lain secara independen, sehingga diperoleh masukan terkait perbaikan kinerja dan proses Program Mitra Desa Mandiri dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya keterlibatan pihak lain yang independen akan memberikan informasi dan pandangan lebih obyektif


terhadap kemajuan dan temuan di lapangan dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal dapat dilakukan oleh DPR/DPRD, LSM, wartawan, perguruan tinggi, peneliti atau pihak lainnya. Dengan adanya keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pemangku kepentingan Program Mitra Desa Mandiri, diharapkan terjadi sinergi yang mendorong terbangunnya kesamaan pandangan, dukungan dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam rangka pembelajaran terkait penyelenggaraan PTPM.

4.1.5. Audit dan Pemeriksaan Keuangan

Disamping pemantauan yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat, pemerintah daerah, pendamping dan pihak lain yang independen, dilakukan juga pemeriksaan rutin dan audit internal.

Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan rutin dilakukan oleh FK PTPM atau Pendamping Lokal dari dinas/intansi terkait pada setiap kunjungan ke desa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan kesehatan dan ekonomi serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Komite Desa. Khusus untuk pemeriksaan rutin di tingkat kecamatan dilakukan oleh F-Kab PTPM bersama TK-Kab PTPM. Hasil pemeriksaan dibahas bersama Komite Kecamatan. Hasil pemeriksaan rutin juga menyertakan berbagai penjelasan tentang temuan, permasalahan dan saran perbaikan yang ditulis dalam buku pemantauan kegiatan. Audit Internal Audit internal dilakukan oleh F-Kab PTPM dan TK-Kab PTPM meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Program Mitra Desa Mandiri termasuk pemeriksaan terhadap pengelolaan dana kegiatan dan dana bergulir oleh kelompok dan LKM-Kec. Audit internal juga dilakukan untuk menilai kinerja fasilitator dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dilakukan melalui audit silang yang melibatkan fasilitator atau pendamping dari lokasi desa atau kecamatan lain yang berbeda. Mekanisme audit, indikator, parameter dan langkah kerja audit internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri. Audit Eksternal Pemeriksaan eksternal dapat dilakukan, jika ditemukan hal-hal yang perlu pendalaman yang secara resmi akan dilaksanakan oleh pihak atau lembaga auditor yang telah ditetapkan melalui kesepakatan dalam kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan PTVI. Auditor eksternal dapat bekerja sama dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Dalam kegiatan pemeriksaan ini, Auditor eksternal dan Bawasda akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap Program Mitra Desa Mandiri sebagai kerangka acuan pemeriksaan.


4.2. EVALUASI

Evaluasi dalam Program Mitra Desa Mandiri dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan dan target sasaran dari hasil pelaksanaan kegiatan selama satu fase sesuai Rencana Pengelolaan Sosial PTPM PTVI mencakup indikator keberhasilan, kualitas, termasuk di dalamnya kinerja para pemangku kepentingan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan.

Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi. Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan Program Mitra Desa Mandiri, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu oleh masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI baik dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program (siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pemangku kepentingan di lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut: Indikator keberhasilan: dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis kegiatan dalam Program Mitra Desa Mandiri. Misalnya tingkat partisipasi, tingkat kapasitas kelembagaan, dan jumlah sarana/prasarana yang terbangun.

Indikator kinerja dirumuskan dari tujuan khusus Program Mitra Desa Mandiri, misalnya sejauhmana peningkatan partisipasi masyarakat, apakah terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan di desa, dan sejuhmana kegiatan dan alokasi anggaran Program Mitra Desa Mandiri mampu mendorong peningkatan kelompok rentan dan miskin. Penjelasan tentang indikator, parameter, dan mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut di atas akan dijabarkan dalam panduan tersendiri.

Di luar kegiatan di tingkat masyarakat, akan ada survey evaluasi program dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

(1) Survei atau assessment awal. (2) Setelah pelaksanaan kegiatan tahun pertama. (3) Setelah pelaksanaan kegiatan tahun kedua dan seterusnya.

Survei sebagaimana di atas akan dilaksanakan di setiap kecamatan, dan desa yang telah mendapat bantuan dana Program Mitra Desa Mandiri yang dipilih secara acak. Survei ini termasuk kategori survey rumah tangga, dengan informan kunci adalah kepala desa, pihak intansi kecamatan, fasilitas kesehatan dan atau tenaga kesehatan, tenaga pendamping ekonomi lokal, penyuluh pertanian, pengelola balai latihan kerja dan masyarakat penerima manfaat. Penjelasan tentang kegiatan evaluasi diuraikan secara rinci dalam lampiran 5 panduan ini.


4.3. PELAPORAN

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri meliputi: kendala atau permasalahan yang dihadapi, penerapan dan pencapaian tujuan atau sasaran penrima manfaat. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri dilakukan melalui dua jalur yaitu: jalur struktural dan jalur fungsional. Hal ini dimaksud agar pelaporan ini mampu menjangkau secara cepat dan sistematis proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan hingga Kabupaten, serta untuk kebutuhan informasi kepada PTVI.

Penyampaian informasi harus disajikan secara rinci dan lengkap dengan menjelaskan hal-hal penting dalam laporan, sebagai berikut:

(1) Kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan yang sedang dilaksanakan.

(2) Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan.

(3) Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan.

(4) Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan.

(5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindak lanjutnya.

(6) Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

(7) Dampak terhadap peningkatan status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dari kegiatan yang dilaksanakan.

Mengingat keterbatasan kemampuan administratif Komite Desa atau Komite Kecamatan, maka sistem laporan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Komite Desa atau Komite Kecamatan dalam mekanisme Program Mitra Desa Mandiri dibuat secara sederhana dan mudah dipahami oleh pihak lain yang berkepentingan. Sistem laporan mengutamakan informasi yang benar dan akurat.

4.3.1. Pelaporan Jalur Struktural

Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam Program Mitra Desa Mandiri baik sebagai pembuat maupun penerima laporan, seperti Komite Desa, Komite Kecamatan, Kepala Desa, Camat, Bupati, dan TK-Kab PTPM, sebagai Tim Pengendali Program Mitra Desa Mandiri. Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

(1) PK-Des dengan bimbingan dari FD PTPM/KPMD membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Komite Desa.

(2) Komite Desa dengan bantuan FK PTPM menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua PK-Des. Selanjutnya Komite Desa menyusun dan membuat laporan bulanan yang


ditujukan kepada Camat cq Komite Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Desa dan arsip.

(3) PK-Kec dengan bimbingan dari FK PTPM membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Komite Kecamatan.

(4) Komite Kecamatan dengan bantuan F-Kab PTPM menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua PK-Kec. Selanjutnya Komite Kecamatan menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati cq TK-Kab PTPM dengan tembusan kepada Camat dan arsip.

(5) Ketua TK-Kab PTPM berdasarkan laporan dari Komite Kecamatan, hasil rapat evaluasi, dan kunjungan atau monitoring lapangan di 4 (empat) wilayah pemberdayaan untuk menyusun dan membuat laporan triwulan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas/SKPD terkait dan arsip.

(6) Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Bentuk dan waktu penulisan laporan bebas.

4.3.2. Pelaporan Jalur Fungsional

Pelaporan jalur fungsional akan melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti FD PTPM/KPMD, FK PTPM, F-Kab PTPM dan Ketua Tim/TL FMC. Mekanisme pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

(1) FD PTPM/KPMD membuat satu laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan Program Mitra Desa Mandiri di desanya yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. Laporan ditujukan kepada F-Kab PTPM setiap bulan pada setiap tanggal 1 dengan tembusan kepada Komite Desa dan arsip.

(2) FK PTPM membuat satu laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri di kecamatannya yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. Laporan ditujukan kepada F-Kab PTPM setiap bulan pada setiap tanggal 1 dengan tembusan kepada Komite Kecamatan dan arsip.

(3) Berdasarkan laporan dari FK PTPM dan hasil kunjungan atau monitoring ke lapangan serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait, F-Kab PTPM membuat laporan bulanan. Laporan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditujukan kepada PTVI pada setiap tanggal 5 dengan tembusan disampaikan kepada TK-Kab PTPM dan arsip.

(4) Dalam hal yang bersifat mendesak dan khusus, semua unsur dapat membuat dan menyampaikan laporan secara insidentil di luar jadwal laporan berkala.


4.4. PENGELOLAAN PENGADUAN DAN MASALAH

Pengelolaan Pengaduan dan Masalah Program Mitra Desa Mandiri merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak lain terkait pelaksanaan program harus ditindaklanjuti secara tepat, benar, proporsional dan segera oleh orang yang berkopenten untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri dapat dilakukan melalui:

(1) Surat/berita langsung/SMS/email kepada FD PTPM/KPMD, FK PTPM, F-Kab PTPM maupun tenaga ahli lainnya.

(2) Surat/berita langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan daerah dan lembaga atau dinas terkait, seperti Komite Desa, Komite Kecamatan dan Tim Koordinasi Program Mitra Desa Mandiri.

(3) Pemantau kegiatan Program Mitra Desa Mandiri lainnya, termasuk wartawan, perguruan tinggi, LSM dan lembaga lainnya.

(4) SMS ke no: ………….

(5) Email ke : ……………..

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) Kerahasiaan, dimana identitas pelapor pengaduan harus dilindungi dan dirahasiakan.

(2) Berjenjang, semua pengaduan ditangani sesuai tingkat dan kewenangannya. Apabila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pihak yang pertama kali bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa bersangkutan difasilitasi oleh Komite Desa, FD PTPM/KPMD, pendamping lokal, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Jika pelaku terkait sesuai tingkat dan kewenangannya tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaian masalah.

(3) Objektif, informasi pengaduan yang diterima harus sesuai atau berdasarkan dengan fakta di lapangan dan ditangani secara objektif. Artinya pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang (cross ceck). Sehingga tindakan yang dilakukan terhindar dari prasangka dan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan penyelesaian yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak yang bersengketa, melainkan konsistensi dengan prosedur yang telah ditetapkan.

(4) Transparan, masyarakat harus diberikan informasi yang memadai sesuai dengan fakta dilapangan dan diketahui oleh semua pihak.

(5) Partisipatif, masyarakat dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang di hadapi di lapangan sesuai wilayahnya dengan


difasilitasi oleh FD PTPM/KPMD. Masyarakat harus disadarkan untuk selalu menjaga dan mengendalikan kegiatan.

(6) Proporsional, penanganan sesuai dengan cakupan dan kewenangannya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahan berkaitan dengan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani mencakup pemeriksanaan prosedur atau penyalahgunaan dana secara komprehensif.

(7) Kemudahan, masyarakat terutama Rumah Tangga Miskin diberikan keleluasaan dan kemudahan untuk menyampaikan keluhan/pengaduan/masalah. Pelapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program dan/atau yang telah ada di tingkat desa atau kecamatan.

(8) Cepat dan akurat, setiap pengaduan dan permasalahan perlu dikelola secara benar dan cepat dengan menggunakan informasi yang akurat. Dengan demikian penanganan pengaduan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.

(9) Akuntabilitas, proses pengelolaan pengaduan dan penanganan masalah dari masyarakat serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.


Bagan 1: Alur Pengaduan dan Penanganan Masalah


Lampiran


1. Hidup sangat berharga 2. Menghargai sumber daya

manusia 3. Cintai bumi kita 4. Melakukan hal yang benar 5. Meningkatkan kinerja

bersama-sama 6. Mewujudkan tujuan

bersama-sama

Mengubah sumber daya alam

menjadi kemakmuran dan

pembangunan berkelanjutan

Misi kami


Lampiran 1

Kode Etik Fasilitator: Program Mitra Desa Mandiri

1. Ketentuan Umum

a. Kode etik adalah suatu bentuk tata nilai atau perilaku berupa aturan tertulis yang secara sistematik berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan memelihara integritas individu atau organisasi yang dinilai serta menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

b. Kode etik fasilitator merupakan nilai-nilai etis yang digali berdasar pada kesadaran akan tanggungjawab dalam membangun masyarakat yang madani, transparan dan berkeadilan;

c. Kode etik merupakan prinsip moral yang harus dijaga oleh fasilitator sebagai pendamping masyarakat. Apabila dilanggar akan mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil, terganggunya tatanan program Program Mitra Desa Mandiri serta berdampak pada kinerja dan profesi fasilitator.

d. Guna menjaga konsistensi dan kontinuitas pendampingan yang dilakukan, maka usaha yang dilakukan setiap fasilitator secara individu maupun secara institusi harus senantiasa berpegang pada kode etik fasilitator dan tanggungjawab yang tertuang dalam Standar Perilaku yang telah ditetapkan dalam Program Mitra Desa Mandiri.

e. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik ini akan dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Program Mitra Desa Mandiri.

f. Setiap pelanggaran terhadap peraturan yang tercantum dalam kode etik ini akan berakibat diberikannya sanksi atas profesi dan pemutusan hubungan kerja, dan apabila terdapat bukti yang cukup dapat diteruskan melalui upaya hukum.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Fasilitator Program Mitra Desa Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memfasilitasi masyarakat dalam seluruh proses atau mekanisme pentahapan Program Mitra Desa Mandiri.

b. Menjaga pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku.


c. Mendorong tindak lanjut penanganan masalah.

3. Krakteristik dan Kepribadian Fasilitator

Fasilitator dituntut menjunjung tinggi kode etik yang diwujudkan dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak setiap fasilitator baik dalam mengembangkan dirinya sebagai pendamping masyarakat maupun dalam melaksanakan visi dan misi Program Mitra Desa Mandiri, meliputi :

a. Memandang masyarakat sebagai bagian dari sistem kehidupan yang memiliki nilai-nilai, perilaku dan sifat luhur manusia, dimana tugas utama seorang fasilitator menggali nilai-nilai sifat luhur agar muncul, tumbuh dan berkembang.

b. Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Program Mitra Desa Mandiri.

c. Menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan yang membutuhkan bantuan melalui Program Mitra Desa Mandiri.

d. Berorientasi pada kepentingan dan tujuan Program Mitra Desa Mandiri secara keseluruhan, serta tidak didasarkan pada kepentingan dan tujuan pribadi, kelompok atau golongan.

e. Konsisten dan taat asas pada tugas pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai warga negara.

f. Melayani masyarakat dan tidak meminta untuk dilayani oleh masyarakat.

g. Tidak meminta atau menerima imbalan dari masyarakat.

h. Berorientasi kepada kemandirian masyarakat agar mampu menangani persoalan kemiskinan sesuai potensi yang dimilikinya dan tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada fasilitator maupun pada bantuan dari pihak lain di luar masyarakat.

i. Mendorong berbagai pemangku kepentingan melalui Program Mitra Desa Mandiri dalam membangun kemitraan, kebersamaan dan kesatuan, serta tidak menunjukkan sikap diskriminasi.

j. Tidak berorientasi kepada target capaian atau hasil program saja, tetapi juga mengedepankan proses.

k. Tidak memberikan janji muluk kepada masyarakat.

l. Senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi.

m. Menjunjung tinggi nilai-nilai; jujur, ikhlas, adil, setara, dapat dipercaya kebersamaan dan keragaman.

n. Menjunjung tinggi integritas profesi .


4. Kode Etik

a. Dilarang mengambil keputusan, bernegosiasi, kompromi, memberi saran dan/atau tindakan apapun yang dapat merugikan masyarakat dan/atau Program Mitra Desa Mandiri, jika tindakan tersebut:

Melanggar tujuan, prinsip dan prosedur yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Panduan Teknis Operasional (PTO).

Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merugikan program karena sasaran dan tujuan yang tidak tercapai.

Merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Menerima imbalan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun dengan tujuan.

Meloloskan proses seleksi usulan kegiatan masyarakat dan penetapan

alokasi dana Program Mitra Desa Mandiri.

Mempengaruhi proses perencanaan dengan pemilihan jenis kegiatan, lokasi

dan spesifikasi kegiatan.

Sebagai hadiah, kompensasi, komisi atau tanda terima kasih dalam kaitannya

dengan profesi sebagai fasilitator.

c. Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara.

d. Bertindak sebagai juru bayar, merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama Komite Desa, Komite Kecamatan, Pelaksana Kegiatan atau kelompok masyarakat.

e. Membantu atau menyalahgunakan dana Program Mitra Desa Mandiri untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Dana Program Mitra Desa Mandiri yang dimaksud dalam kode etik ini meliputi:

Dana Operasional Kegiatan (DOK).

Dana Bantuan Langsung ke Masyarakat (BLM).

Dana Operasional Administrasi Kantor.

Dana Technical Assistance.

f. Meminjam dana dari Program Mitra Desa Mandiri dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok.

g. Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. Dengan sengaja mengurangi kuantitas dan kualitas pekerjaan.

i. Dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi.



Lampiran 2

Pemetaan Sosial: Kondisi Kesehatan dan Ekonomi

1. Latar Belakang

Pemetaan sosial untuk mengenal kondisi kesehatan dan ekonomi dalam Program Mitra Desa Mandiri merupakan kegiatan penggalian dan pengumpumpulan informasi dasar tentang kondisi sosial yang dibuat berupa peta mental yang dapat menggambarkan lokasi sasaran, karakteristik masyarakat, potensi dan layanan kesehatan di tingkat desa serta akses terhadap kesejahteraan ekonomi. Pemetaan sosial desa menyangkut gambaran kondisi masyarakat dan tata ruang yang menjelaskan secara visual tentang potensi sumber daya alam, infrastruktur dasar, pelayanan publik dan masalah yang ada dalam suatu wilayah pembangunan misalnya dusun, desa, atau kecamatan. Peta sosial berguna untuk memperoleh pandangan cepat tentang apa yang terdapat di wilayah itu serta meneliti pola ruang, data demografis, karakteristik penduduk, budaya dan nilai, kondisi pertanian serta fasilitas umum lainnya. Peta sosial dapat digunakan untuk membuat rencana program berdasarkan kajian terhadap pola penyebaran penduduk, tataguna lahan, transportasi, dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam penerapannya digunakan alat atau bahan yang mudah dibuat dilokasi, seperti: peta tanah, foto, dan kertas lebar. Pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan perlengkapan sederhana dengan menggambarkan batas wilayah, kelengkapan infrastruktur, zona geografis yang ada, sebaran pemukiman dan fasilitas pelayanan kesehatan. Bentuknya berupa gambar grafis atau foto yang mengilustrasikan potensi dan masalah yang dituangkan dalam bentuk simbol atau tanda yang dilengkapi dengan keterangan lengkap yang mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Tujuan

Pemetaan sosial bertujuan:

(1) Mengidentifikasi atau memetakan keberadaan sasaran program, meliputi rumah tangga miskin dan kelompok rentan.

(2) Mengidentifikasi keberadaan dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Mengidentifikasi kondisi perekonomian masyarakat meliputi; potensi sumber daya, akses pasar, sarana dan prasarana produksi dan kondisi ekonomi desa.

(4) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dibidang kesehatan dan ekonomi serta gagasan kegiatan yang akan didorong


3. Hasil/Keluaran

(1) Gambaran berupa profil kelompok sasaran program di dusun/desa (Rumah Tangga Miskin dan kelompok rentan lainnya).

(2) Profil layanan kesehatan di tingkat dusun/desa.

(3) Profil kondisi ekonomi desa, meliputi potensi sumber daya, pasar, sarana dan prasarana ekonomi lokal.

(4) Daftar permasalahan dan gagasan kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi.

4. Proses Kegiatan

Langkah-langkah dalam menyusun peta sosial kondisi kesehatan dan ekonomi yang dilakukan dalam pertemun di tingkat dusun, sebagai berikut:

(1) FD PTPM/KPMD memfasilitasi proses penyusunan peta sosial dengan melibatkan warga dusun dengan mengupayakan kehadiran kelompok miskin secara bersama-sama menggambarkan peta yang menjelaskan lokasi sasaran, karakteristik penduduk, potensi sumber daya alam, akses pasar, kondisi kesehatan, lingkungan dan prasarana pendukung lainnya.

(2) Diinformasikan kepada masyarakat bahwa yang akan menjadi prioritas sasaran Program Mitra Desa Mandiri, meliputi: Rumah Tangga Miskin (RTM) yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan dan ekonomi. Ditegaskan bahwa rumah tangga yang didalamnya memiliki sasaran program akan digambarkan dalam peta sosial tersebut, termasuk sasaran program yang selama ini belum mendapatkan layanan kesehatan dan ekonomi.

(3) Minta peserta untuk menentukan legenda/keterangan tentang hal-hal apa saja yang akan digambarkan dalam peta, seperti: batas desa, batas dusun, jalan, tempat peribadatan, sekolah, sumber mata air, hutan lindung, persawahan, perkebunan, perikanan, balai desa, sungai dan lain-lain. Gunakan simbol untuk masing-masing jenis atau karakter gambar yang mudah dipahami.

(4) Minta peserta untuk membuat peta dusun di atas kertas lebar (kertas plano) atau di atas tanah, dimulai dengan membuat batas dusun dan seterusnya sesuai dengan legenda/keterangan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam membuat kerangka peta dusun, gunakan bahan atau material yang sederhana dan mudah dikoreksi, agar mudah dirubah apabila terjadi kesalahan. Jika peserta telah sepakat dengan hasilnya, gunakan spidol untuk menggambarkannya.

(5) Mintalah kesepakatan kepada peserta tentang simbol dan warna rumah yang akan digunakan untuk simbol rumah tangga miskin yang akan menjadi sasaran program, seperti: (1) belum mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas dengan warna hijau (2) belum memiliki pekerjaan tetap dengan warna kuning (3) memiliki anak yatim piatu dengan warna merah (4) memiliki orang tua lanjut usia dan berkebutuhan khusus dengan warna hijau, (5) tanggungan keluarga banyak belum memiliki rumah yang layak dengan warna hitam dan lain-lain.


(6) Minta peserta untuk menggambarkan simbol dan warna rumah warga masyarakat yang menjadi sasaran program dengan warna yang telah disepakati, di atas peta yang sudah dibuat. Jika dalam satu rumah tangga ada beberapa sasaran program, maka warna rumahnya juga dikombinasikan dengan beberapa warna tersebut. Misalnya, dalam satu rumah tangga belum mendapatkan pelayanan kesehatan, memiliki balita dan sangat miskin, maka warna rumah keluarga ini: merah-kuning-hijau.

(7) Mintalah peserta menyusun tingkatan kesejahteraan keluarga yang berlaku di masyarakat setempat, seperti, miskin, sedang, kaya, atau menggunakan istilah setempat lainnya. Buatlah kesepakatan simbol yang yang akan digunakan untuk menandai tingkat kesejahteraan sesuai kriteria yang disepakati oleh masyarakat sendiri.

(8) Mintalah peserta untuk mendata secara rinci sasaran Program MItra Desa Mandiri yang masuk kategori belum mendapatkan layanan kesehatan dan ekonomi, misalnya:

a. Bayi dan balita yang berat badannya dibawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS).

b. Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu.

c. Ibu hamil yang jarang periksa ke bidan atau dokter.

d. Ibu hamil atau yang menginginkan kehamilan yang rencana melahirkannya tidak dengan bidan atau dokter.

e. Kelompok fakir dan miskin.

f. Keluarga yang memiki anak yatim.

(9) Peserta melakukan pendataan tentang kondisi ekonomi (formal maupun informal) yang terjadi di masyarakat, misalnya:

a. Prasarana pendukung pertanian (irigasi, tempat pengeringan, pengolahan produk pertanian, jalan desa, dan pasar).

b. Ketersediaan lahan.

c. Kawasan cagar atau hutan lindung.

d. Potensi atau komoditas unggulan.

e. Akses pasar lintas desa atau kecamatan.

f. Kelompok tani.

g. Kelompok usaha produktif.

h. Koperasi, IKM dan UMKM

(10) Pada saat pertemuan di tingkat kelompok masyarakat Dusun/RT/RW, jika memungkinkan peta sosial dusun yang telah dihasilkan pada saat pertemuan di tingkat dusun diklarifikasikan kepada anggota masyarakat di tingkat RT untuk memastikan ketepatan dan kebenarannya.


(11) Jika ada rumah tangga sasaran program yang belum masuk/tergambarkan dalam peta sosial dusun tersebut bisa ditambahkan. Berdasarkan hasil pemetaan, FD PTPM/KPMD bersama kader dusun selanjutnya membuat daftar sasaran program. Contoh tabel sebagai berikut:

Tabel: Daftar Sasaran Program Mitra Desa Mandiri

No Nama sasaran Jenis

Kelamin Usia

Katagori Sasaran

Katagori Rumah Tangga Miskin Ket. Miskin Sedang Belum dapat

layanan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(12) Berdasarkan hasil pemetaan diatas selanjutnya membuat tabel jumlah sasaran program. Contoh tabel sebagai berikut:

Tabel: Daftar Jumlah Sasaran Program Mitra Desa Mandiri

No Sasaran

Katagori Rumah Tangga Miskin

Ket. Miskin Sedang Belum dapat Layanan

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Bayi dan Balita yang berat badannya dibawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS)

2. Bayi dan Balita yang Jarang dibawa ke Posyandu

3. Ibu hamil yang jarang diperiksa ke bidan atau dokter

4. Ibu hamil atau yang rencana melahirkannya tidak dengan bidan atau dokter

5. Penderita penyakit menular

7. KK yang tidak memiliki pekerjaan tetap

8. KK yang memiliki tanggungan banyak

9. KK yang memiliki tanggungan anak yatim

10. KK lanjut usia

11. KK dengan kebutuhan khusus

(13) Hasil dari pemetaan sosial ini, selanjutnya digunakan sebagai alat bantu dalam menggali gagasan atau usulan masyarakat melalui diskusi terarah untuk menentukan kegiatan apa saja yang dapat mendorong perbaikan kondisi kesehatan dan ekonomi serta memenuhi ukuran keberhasilan.


(14) Diskusi terarah dilakukan dengan kelompok yang ada di tingkat dusun. Manfaatkanlah kelompok perempuan yang sudah ada seperti: kelompok arisan, pengajian, PKK, atau Dasawisma. Jika, kelompok di atas belum ada di dusun, maka diskusi terarah dilakukan dengan mengundang warga masyarakat di dusun, terutama mereka yang termasuk dalam sasaran program.

Acuan Diskusi Terarah Langkah pertama yang harus dilakukan menjelaskan kepada masyarakat maksud dan tujuan dilaksanakan diskusi terarah. Selanjutnya, ajaklah peserta diskusi untuk mengajukan pendapatnya tentang kondisi, masalah atau kendala apa saja yang dirasakan masyarakat terkait dengan ukuran keberhasilan di bidang kesehatan dan ekonomi.

Pada saat diskusi gunakanlah peta sosial yang telah dibuat dan data pendukung hasil pemetaan untuk memberikan gambaran kepada peserta tentang kondisi umum dari sasaran program. Selanjutnya lakukan kajian bersama masyarakat, apakah gambaran informasi kondisi kesehatan dan ekonomi yang ada sudah mendekati pada indikator keberhasilan yang ditetapkan atau masih cukup jauh dari ukuran keberhasilan tersebut? Jika kondisi kesehatan dan ekonomi yang ada masih belum seperti target pada ukuran keberhasilan, maka FD PTPM/KPMD atau kader dusun perlu menggali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kondisi kesehatan dan ekonomi jauh dari ukuran keberhasilan tersebut.

Pada saat menggali permasalahan lakukan secara berurutan apakah mulai dari bidang kesehatan kemudian ekonomi atau sebaliknya. Agar memudahkan jalannya diskusi, maka topik pembahasan dilakukan secara berurutan, selesaikan topik yang satu baru dilanjutkan dengan topik yang lain.

(15) Hasil diskusi terarah tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat bidang kesehatan dan ekonomi, kemudian digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Daftar Gagasan Kegiatan Dusun

No Sasaran Masalah Hambatan/ Penyebab Masalah

Gagasan Kegiatan/

Kebutuhan Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Bayi dan Balita

2. Ibu Hamil

3. Penderita penyakit menular (diare, typhoid, DBD, HIV/AIDS dan penyakit lainya).

4. Keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap

5. Keluarga lanjut usia

6. Keluarga dengan kebutuhan khusus


(16) Buatlah catatan penting dan saran yang diperlukan berdasarkan hasil diskusi terarah.


Lampiran 3

Panduan Substansi Kesehatan dan Ekonomi

1. Tujuan

Secara umum panduan substansi kesehatan dan ekonomi bertujuan memberikan arahan dan acuan dalam penyelenggaraan Program Mitra Desa Mandiri kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain di desa, kecamatan dan kabupaten dalam merencanakan program kesehatan dan ekonomi masyarakat sesuai standar pelayanan minimal dan kebutuhan pengembangan yang dapat diterapkan sesuai kondisi lokal. Panduan substansi kesehatan dan ekonomi dalam penyelenggaraan PTPM PTVI secara khusus dimaksudkan untuk memudahkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam hal:

(1) Identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(2) Identifikasi kebutuhan pengembangan sektor ekonomi perdesaan dalam rangka mendorong pertumbuhan, pendapatan dan akses pasar.

(3) Penyusunan rencana kerja dan pencapaian target keberhasilan.

(4) Penilaian pengukuran kinerja pemangku kepentingan.

(5) Penyusunan laporan dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan ekonomi.

2. Ruang Lingkup

Program Mitra Desa Mandiri mendorong peningkatan kualitas atau standar pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satunya dalam menetapkan pedoman standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Dalam rangka desentralisasi, daerah diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab menangani urusan pemerintah tertentu.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang


Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan masyarakat sesuai standar

Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan ekonomi yang meliputi jenis pelayanan dan indikator kinerja serta target pencapaiannya pada tahun 2010-2015.

Pelayanan dasar kesehatan dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat miskin menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah melalui dinas teknis dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. SPM bidang kesehatan dan ekonomi di kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu tolok ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah baik yang dilakukan melalui program pembangunan maupun dukungan pihak lainnya.

2.1 Bidang Kesehatan

Dukungan PTVI terhadap pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur yang dicanangkan pada periode 2013–2017 mempertimbangkan kerangka kebijakan kesehatan di tingkat pusat dan daerah, salah satunya rekomendasi dalam National Summit (2009) tentang 4 (empat) isu pokok pembangunan kesehatan, yaitu: (1) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDG’s; (3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; dan (4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan terutama di Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Disamping itu, PTVI memandang perlu untuk menambahkan isu penting lainnya berupa dukungan peningkatan manajemen dan pelayanan kesehatan dasar, termasuk good governance, desentralisasi bidang kesehatan, dan struktur organisasi layanan yang efektif dan efisien. Dalam upaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan dasar di Kabupaten Luwu Timur, PTVI telah merumuskan isu-isu strategis pembangunan kesehatan yang meliputi:

(1) Dukungan terhadap ketersediaan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.

(2) Dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan. (3) Dukungan terhadap penurunan tingkat kematian ibu dan anak. (4) Dukungan terhadap penanggulangan penyakit menular.


Gambar: Kerangka Analisis PTPM Bidang Kesehatan


Melalui Program Mitra Desa Mandiri, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di lokasi terdampak operasi PTVI. Hai tersebut perlu diukur tingkat keberhasilannya terutama dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan melihat perkembangan kinerja dan status pelayanan kesehatan setelah mendapatkan dukungan program, diantaranya:

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

(1) Cakupan ibu hamil yang perlu mendapatkan pemeriksaan rutin. (2) Cakupan bayi berat lahir rendah (BBLR) yang ditangani.

Pelayanan Kesehatan Anak Pra-Sekolah dan Usia Sekolah

(1) Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita & pra-sekolah. (2) Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan

atau tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil. (3) Cakupan pelayanan kesehatan remaja.

Pemantauan Penyakit Menular

(1) Cakupan penderita penyakit menular. (2) Cakupan penderita yang mendapatkan penanganan penyakit menular.

Pemantauan Kesehatan lingkungan

(1) Cakupan keluarga yang menerima pelayanan air besih. (2) Cakupan pelayanan sanitasi lingkungan.

Pemantauan Pertumbuhan Balita

(1) Balita yang naik berat badannya. (2) Balita bawah garis merah (BGM).

Pelayanan Gizi

(1) Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A dua kali pertahun. (2) Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe. (3) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada bayi BGM dari

keluarga miskin. (4) Balita gizi buruk (BB/TB <-3 SD WHO NCHS) mendapat perawatan.

Pelayanan Pengobatan/Perawatan

(1) Cakupan rawat jalan. (2) Cakupan rawat inap.

2.1 Bidang Ekonomi

PTVI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis pertanian di wilayah terdampak operasi untuk mendukung pertumbuhan daerah. Upaya ini harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga swadaya dan pelaku ekonomi lainnya. Pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi perdesaan diharapkan mampu mendorong


alternatif matapencaharian, nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama yang bersifat padat karya (labor intensive) yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi. Disamping itu, Program Mitra Desa Mandiri juga memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menggerak ekonomi lokal, seperti pembuatan jalan menuju pasar, saluran air, bendungan dan jembatan yang juga menyerap banyak tenaga kerja.

Cakupan kegiatan pengembangan ekonomi perdesaan yang didorong PTVI mencakup upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah terdampak operasi, yaitu:

(1) Dukungan terhadap peningkatan produktivitas (pertanian, perikanan dan kelautan).

(2) Dukungan terhadap ketersediaan akses pasar. (3) Dukungan terhadap peningkatan nilai tambah. (4) Dukungan terhadap penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.

Berikut kerangka analisis program ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas, akses pasar, nilai tambah dan penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan yang dirumuskan dalam Rencana Pengelolaan Sosial PTPM PTVI.


Gambar: Kerangka Analisis PTPM Bidang Ekonomi


Perkembangan sektor ekonomi di desa perlu diukur tingkat keberhasilannya terutama dalam memberikan akses pelayanan usaha bagi masyarakat miskin dengan melihat perkembangan usaha dan penguatan kelembagaan setelah mendapatkan dukungan Program Mitra Desa Mandiri, diantaranya:

Peningkatan produktivitas (pertanian, perikanan dan kelautan)

(1) Luas areal konservasi lahan. (2) Kawasan pengembangan komoditas unggulan. (3) Cakupan budidaya komoditas unggulan (misalnya: padi, lada, dan coklat) (4) Cakupan budidaya perikanan dan kelautan. (5) Kelompok tani yang mendapat penyuluhan tenis. (6) Kapasitas produksi.

Peningkatan akses pasar

(1) Kebutuhan/permintaan pasar. (2) Cakupan distribusi dan ketersediaan produk pertanian. (3) Cakupan distribusi dan ketersediaan produk perikanan dan hasil laut. (4) Cakupan kelompok tani yang melakukan pemasaran bersama.

Peningkatan nilai tambah

(1) Cakupan agroindustri komoditas unggulan. (2) Cakupan produk pertanian, perikanan dan kelautan yang memenuhi standar

mutu. (3) Cakupan diversifikasi produk. (4) Cakupan kelompok tani yang menghasilkan nilai tambah dari produk.

Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi

(1) Cakupan kelompok tani atau rumah tangga miskin yang mendapat layanan permodalan.

(2) Cakupan lembaga yang memberikan pelayanan permodalan. (3) Cakupan pengembangan unit usaha produktif.

3. Fasilitasi Substansi bidang Kesehatan dan Ekonomi

Berikut diuraikan bagaimana proses penggalian informasi dan formulasi gagasan di tingkat desa untuk mengidentifikasi substansi bidang kesehatan dan ekonomi.

(1) FD PTPM/KPMD dan masyarakat harus memahami masalah yang timbul dan kondisi kesehatan dan ekonomi yang ada di desanya melalui pemetaan sosial dan diskusi terarah.

(2) Hasil informasi dan data yang dikumpulkan dari proses pemetaan sosial yang dilakukan di tingkat dusun/RT/RW menggambarkan kondisi sasaran program yang meliputi:

Kesehatan

a. Berapa jumlah ibu hamil (atau yang mengharapkan kehamilan)?


b. Berapa jumlah balita? c. Berapa jumlah ibu hamil yang akan mendapat pertolongan persalinan dari

dukun bayi/bidan di desa? d. Berapa jumlah ibu hamil dan balita yang jarang dibawa ke posyandu? e. Berapa jumlah ibu hamil yang jarang periksa ke bidan? f. Berapa jumlah penderita penyakit menular di dusun? g. Berapa jumlah penderita yang belum mendapatkan pertolongan dari

puskesmas? h. Bagaimana kondisi kesehatan lingkungan di desa? i. Bagaimana kondisi pelayanan kesehatan yang ada di dusun? j. Apakah di dusun atau di desa terdapat polindes atau pustu? Berapa jauh

lokasi polindes atau pustu tersebut? k. Apakah ada bidan di desa? l. Berapa kali bidan datang ke desa?

Ekonomi

a. Berapa Jumlah rumah tangga miskin? b. Berapa Jumlah pendapatan rata-rata dalam 1 (satu) bulan? c. Berapa Jumlah kepala rumah tangga yang pendapatannya dibawah Rp.

500.000/bulan? d. Berapa Jumlah rumah tangga yang memiliki lahan pertanian di desa?

Berapa luasnya? e. Berapa jumlah usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di desa? f. Berapa jumlah kelompok tani yang ada di desa? g. Berapa jumlah hasil pertanian yang dihasilkan didesa? h. Bagaimana kondisi lahan pertanian yang ada di desa? i. Apakah di dusun atau di desa terdapat unit pengolahan? Berapa kapasitas

pengolahan tersebut? j. Apakah ada pasar atau pusat ekonomi lain? Berapa jauh dari lokasi desa? k. Apakah tersedia prasarana pendukung ekonomi desa? l. Berapa kali penyuluh datang ke desa?

(3) Setelah diperoleh gambaran informasi di atas, selanjutnya lakukan diskusi terarah bersama masyarakat untuk mengkaji, apakah gambaran informasi kondisi kesehatan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Dan apakah usaha ekonomi yang ada di desa sudah mampu mengurangi tingkat kemiskinan serta mendorong pengembangan agroindustri sesuai dengan rencana induk pengembangan kawasan.

(4) Jika kondisi yang ada masih belum seperti target pada indikator pembangunan yang ditetapkan untuk sektor kesehatan dan ekonomi, maka FD PTPM/KPMD perlu menggali permasalahan apa saja yang menyebabkan kondisi kesehatan dan ekonomi jauh dari indikator tersebut. Dalam menggali permasalahan yang dihadapi, lakukan identifikasi permasalahan dahulu kelompok atau sasaran program dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Kesehatan


a. Siapa saja yang telah menerima pelayanan kesehatan khususnya kelompok ibu hamil, dan anak-anak balita dari rumah tangga miskin?

b. Siapa yang tidak menerima pelayanan, dan alasan kenapa mereka tidak menerima pelayanan tersebut?

c. Siapa yang menjadi pemberi pelayanan kesehatan utama di masyarakat? d. Apakah sosialisasi kesehatan terhadap masyarakat telah dilakukan? Apa

bentuk kegiatan sosialisasinya? e. Apakah ibu hamil dan balita melakukan pemeriksaan kesehatannya? f. Apakah ibu hamil pergi ke dukun bayi atau bidan untuk memperoleh

bantuan persalinan? g. Apakah alasan bagi ibu hamil pergi untuk memperoleh bantuan persalinan

ke dukun bayi? Apakah alasan ekonomi, dapat dijangkau atau alasan sosial budaya?

h. Berapa kali posyandu melakukan kegiatannya? Dan di berapa banyak lokasi?.

Ekonomi

a. Siapa saja yang telah memiliki usaha di desa? b. Siapa saja yang menerima pendampingan dan bantuan modal usaha di

desa? c. Siapa yang tidak menerima pendampingan dan bantuan modal usaha, dan

alasan kenapa mereka tidak menerima bantuan tersebut? d. Siapa yang menjadi pemberi jasa layanan usaha dan pendampingan usaha

utama di desa? e. Apakah masyarakat telah menerima informasi yang memadai tentang

layanan peningkatan usaha? Apa bentuk kegiatan sosialisasinya? f. Apakah rumah tangga miskin melakukan kegiatan usaha produktif? g. Apakah rumah tangga miskin pergi ke lembaga keuangan atau koperasi

untuk memperoleh bantuan permodalan? h. Apakah kesulitan yang mereka hadapi dalam mengakses permodalan? i. Apakah produk yang dihasilkan memilki nilai kompetitif di pasar? j. Apakah pemerintah daerah memberikan bantuan atau pendampingan

kepada kelompok usaha di desa?.

(5) Setelah mendapatkan gambaran kondisi kesehatan dan ekonomi termasuk tempat jasa atau layanan yang ada, maka FD PTPM/KPMD bersama masyarakat melakukan identifikasi masalah dan penyebab dengan mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

a. Apa saja permasalahan yang dialami oleh rumah tangga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan peningkatan ekonomi?

b. Apakah masalah yang sama juga dialami oleh kelompok lainnya?

c. Apa penyebab rumah tangga miskin sulit mengakses layanan kesehatan dan ekonomi?

(6) Langkah berikutnya mengajak masyarakat untuk mencari alternatif pemecahan masalah atau solusi dalam bentuk rumusan gagasan kegiatan yang akan didanai


melalui Program Mitra Desa Mandiri dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

a. Pendekatan seperti apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan minimnya akses terhadap layanan kesehatan di desa?

b. Menurut masyarakat, apa solusi yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan memelihara kesehatan lingkungan?

c. Bagaimana meningkatkan status kesehatan di desa?

d. Bagaimana rumah tangga miskin dapat meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?

e. Bagaimana rumah tangga miskin dapat meningkatkan produktivitas, pasar dan mengakses permodalan?

4. Perumusan Masalah dan Solusi bidang Kesehatan dan Ekonomi

Berikut ini diberikan contoh alternatif solusi potensial yang dapat digunakan sebagai acuan pada saat memfasilitasi masyarakat untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam mencapai indikator keberhasilan bidang kesehatan dan ekonomi:

Tabel: Daftar Masalah dan Gagasan Kegiatan Kesehatan

No Bidang Kesehatan Masalah Penyebab Gagasan

Kegiatan/Kebutuhan

1. Promosi Kesehatan Kesadaran masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat masih rendah

Keterbatasan SDM dalam melakukan penyuluhan.

Rendahnya informasi kesehatan di desa

Terbatasnya pengetahuan tentang PHBS

Jumlah tenaga penyuluh kesehatan sangat terbatas

Pemerintah desa belum terlibat secara optimal.

Media promosi kesehatan yang belum memadai

Penyuluhan PHBS.

Pelatihan penyuluh kesehatan (kader kesehatan, Pembina sekolah, bidan dan dokter).

Pengembangan media promosi kesehatan di desa.

Promosi kesehatan melalui Polindes dan Pustu.

2. Kesehatan Lingkungan

Pencemaran lingkungan akibat sampah domestik

Tidak ada pembuangan sampah akhir di 2 kecamatan (Towuti dan Wasuponda).

Tidak ada pengawasan dalam penanganan sampah.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dan sanitasi

Penyuluhan kesehatan lingkungan

Pengelolaan sampah terpadu.

Pembuatan tempat pembuangan sampah (TPA).

3. Kesehatan Ibu dan Anak .

Kematian ibu hamil.

Kematian anak Balita.

Lebih percaya dengan dukun bayi karena

Pelatihan kader desa tentang


No Bidang Kesehatan Masalah Penyebab Gagasan Kegiatan/Kebutuhan

pelayanan bagi ibu hamil cukup dipercayai oleh pasien.

Pengatahuan ibu hamil masih rendah.

Sulit mengakses pelayanan kesehatan (pustu, puskesmas dan rumah sakit) karena jarak tempat tinggal yang jauh.

kesehatan ibu dan anak.

Pelibatan UKBM/SBH/ KarangTaruna/ Tokoh agama)

Kemitraan bidan-dukun.

4. Perbaikan gizi Tingginya anak penderita gizi buruk

Pengetahuan tentang gizi masih rendah.

Rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga.

Pemberian makanan tambahan (PMT).

Pemantauan status gizi buruk oleh kader desa.

Kerjasama lintas sektor untuk menangani keluarga kurang mampu dalam memenuhi standar gizi.

5. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit menular

Tingkat penyakit menular diare, typhoid, DBD, HIV/AIDS dan penyakit lainya.

Rendahnya kualitas vaksin (pendingin atau suhu kamar) yang didistribusikan ke puskesmas semakin berkurang.

Rendahnya pengetahuan tentang penyakit menular.

Kurangnya sarana dan perlengkapan Puskesmas/pustu dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit

Kerjasama dengan KPA.

Penertiban tempat indikasi prostitusi termasuk perizinan rumah makan dari praktek prostitusi.

Kerjasama subsidi silang untuk TBC antara pemerintah untuk pengadaan obat dan PTVI khusus untuk laboraturium dan pemeriksaan.

Puskesmas Wasuponda untuk menangani kasus TBC dengan manambah puskesmas rujukan microskop (PLM)

6. Upaya pengobatan Tingkat pengobatan di rumah sakit PTVI sangat tinggi.

Angka rujukan sangat tinggi

Jarak pusat pelayanan kesehatan terlalu jauh.

Keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat puskesamas/Pustu khusus untuk alat-alat “pemeriksa darah/HB”.

Pelayanan RS PTVI dianggap lebih baik.

Terbatasnya dokter spesialis

Fasilitas tindakan di rumah sakit daerah dan puskesmas belum memadai.

Meningkatkan layanan kesehatan berbasis masyarakat untuk gawat darurat.

Mengembangkan sistem tanggap darurat

Penataan sistem jaminan kesehatan masyakat dari PTVI.

Dukungan pelayanan kesehatan gratis (APBN, APBD dan


No Bidang Kesehatan Masalah Penyebab Gagasan Kegiatan/Kebutuhan

PTVI).

Pendataan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan.

Ada penjadualan praktek dokter spesialis dan pengobatan lengkap di puskesmas minimal satu bulan sekali.


Tabel: Daftar Masalah dan Gagasan Kegiatan Ekonomi

No Bidang Ekonomi Masalah Penyebab Gagasan

Kegiatan/Kebutuhan

1. Produktivitas Pertanian

Terbatasnya areal pertanian produktif.

Produksi tanaman (coklat dan lada) cenderung menurun.

Kondisi lahan kritis

Pola tanam yang tidak tepat.

Minimnya pengetahu-an petani dalam pengelolaan lahan pertanian.

Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian

Konservasi lahan pertanian.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Budidaya komoditas unggulan.

Penyuluhan pertanian.

Sekolah lapang

Penyediaan sarana alat dan mesin pertanian (RMU)

Pembangunan prasarana produksi (gudang, irigasi, pengeringan, dsb)

2. Ketersediaan akses pasar

Nilai jual produk sangat rendah.

Tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Tingginya pesaing produk sejenis.

Belum terorganisirnya kelompok.

Terbatasnya jaringan usaha dan informasi pasar.

Tingginya biaya distribusi hasil usaha.

Tidak memiliki stock produk.

Pengembangan segmentasi pasar.

Kerjasama kemitraan usaha dan jaringan pasar.

Optimalisasi jalur distribusi.

Pemasaran bersama

Pendampingan teknis dan pemasaran.

3. Peningkatan Nilai tambah

Rendahnya kuantitas dan kualitas produk/komoditas

Hasil penjualan produk tidak mencukupi kebutuhan.

Pola tanam tradisonal

Tidak adanya sistem manajemen mutu

Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pengembangan produk.

Diversifikasi produk unggulan.

Sertifikasi produk

Pelatihan mutu

Pendampingan teknis pengembangan produk.

Pengolahan pasca panen.

Agroindustri.

4. Kelembagaan usaha

Rumah tangga miskin sulit mengakses sumber permodalan dan akses ekonomi lain.

Terbatasnya peluang usaha atau mata pencaharian.

Tidak adanya lembaga keuangan mikro.

Kecilnya skala usaha

Belum terorganisirnya kelompok usaha.

Terbatasnya jaringan usaha.

Pengorganisasian kelompok (pra koperasi)

Pembentukan koperasi primer.

Bantuan permodalan dan pendampingan usaha.

Kerjasama dengan lembaga keuangan.

Pengembangan unit usaha produktif.

Kemitraan usaha



Lampiran 4

Komite Desa Program Mitra Desa Mandiri

1. Pengertian Komite Desa

Komite Desa adalah organisasi atau tim pengelola Program Mitra Desa Mandiri yang dibentuk, dipilih dan dipercaya oleh masyarakat sebagai mitra dari pemerintah desa untuk menyusun rencana dan memantau upaya peningkatan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat khususnya rumah tangga miskin dan kelompok rentan lainnya sesuai dengan ukuran keberhasilan yang ditetapkan. Komite Desa merupakan organisasi pengelola program yang dibentuk dalam rangka mendorong upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang didukung pendanaannya melalui Program Mitra Desa Mandiri. Komite Desa dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan ekonomi. Komite Desa dibangun atas dasar prinsip-prinsip sukarela, kesetaraan, keterbukaan dan kebersamaan. Komite Desa menjadi salah satu struktur organisasi yang dibentuk untuk mendorong kerjasama kemitraan di tingkat desa antara masyarakat, pemerintah desa dan PTVI.

2. Pembentukan Komite Desa

Kondisi rendahnya akses pelayanan kesehatan dan akses ekonomi di desa merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, lembaga swadaya, swasta dan masyarakat secara bersama menentukan pilihan yang tepat untuk menyelesaikannya. Seringkali diskusi pembangunan bidang kesehatan dan ekonomi di desa didominasi oleh kelompok tertentu saja yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kepentingan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Masih rendahnya keterlibatan kelompok rentan atau miskin dalam membahas permasalahan kesehatan dan ekonomi sangat menentukan keberhasilan dan pencapaian target pembangunan itu sendiri. Ketika berbicara tentang pembangunan di perdesaan seringkali permasalahan rendahnya layanan kesehatan, buruknya sanitasi lingkungan, tingginya penderita penyakit menular, rendahnya pendapatan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan sederet permasalahan lain banyak dihadapi oleh rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan lainnya. Umumnya, diskusi tentang pembangunan sering diartikan oleh masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur perdesaan) seperti: jalan, jembatan, saluran irigasi atau perbaikan gedung pertemuan. Sebagian masyarakat seringkali juga masih mengabaikan akan pentingnya perbaikan kondisi kesehatan dan penguatan struktur ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin.


Kebiasaan dan perilaku sebagian masyarakat yang kurang tepat secara turun temurun dalam menghadapi persoalan kesehatan dan ekonomi, masih banyak dilakukan. Agar masyarakat lebih memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi secara berkesinambungan, maka perlu dibangun sebuah tim, organisasi atau komite di tingkat desa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat untuk memfokuskan diri dalam mendorong pembahasan pembangunan terkait permasalahan tersebut. Komite Desa berperan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan khususnya masyarakat miskin dalam menentukan kebutuhan dan rencana masa depan desa bidang kesehatan dan ekonomi. Melalui dukungan Program Mitra Desa Mandiri dibentuklah Komite Desa dengan sebagian anggotanya berasal dari kelompok miskin, perempuan dan kelompok rentan lainnya. Bagi desa yang belum terbentuk Komite Desa, maka dapat dibentuk baru atau mengoptimalkan kelembagaan yang telah ada, seperti Tim Perumus Musyawarah Desa (TPMD) dengan menambah fungsi dan peran sebagai Komite Desa.

3. Tugas Komite Desa

Secara umum Komite Desa dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada musyawarah desa dalam menetapkan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat desa. Komite Desa dibentuk untuk mendukung pengelolaan program dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.

Secara rinci tugas Komite Desa sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Kerja yang bertugas memfasilitasi penyusunan usulan kegiatan dan monitoring.

b. Menyelenggarakan rapat untuk merumuskan kegiatan kelompok yang dapat membantu meningkatkan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat.

c. Menyelenggarakan rapat untuk menyusun prioritas kegiatan dan membuat rekomendasi kepada musyawarah desa tentang jenis kegiatan yang akan dikerjakan dan didanai melalui Program Mitra Desa Mandiri,

d. Menyelenggarakan rapat evaluasi terhadap pencapaian ukuran keberhasilan secara rutin (setiap bulan sekali).

e. Mengelola administrasi dan keuangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan (PK-Des) yang ditunjuk dalam musyawarah desa.

f. Pada tahap pelaksanaan Komite Desa menyelenggarakan rapat atau musyawarah pembentukan atau penentuan Pengelola Kegiatan kesehatan dan ekonomi di tingkat desa.

Dalam membantu tugasnya di lapangan, Komite Desa dapat membentuk Tim kerja khususnya dalam membantu penyusunan usulan dan monitoring. Tugas Tim Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :


a. Bersama FD PTPM/KPMD, melakukan sinkronisasi dan optimalisasi usulan kegiatan dari tingkat dusun hasil diskusi terarah dengan ukuran keberhasilan, sebagai bahan rapat perumusan gagasan ditingkat desa.

b. Bersama FD PTPM/KPMD mendokumentasikan hasil rapat perumusan gagasan sebagai bahan untuk Musdes Alokasi Dana.

c. Bersama FD PTPM/KPMD meyelenggarakan lokakarya dengan penyedia layanan.

d. Bersama FD PTPM/KPMD mendokumentasikan hasil Musdes Alokasi Dana dan lokakarya dengan penyedia layanan sebagai bahan untuk rapat prioritas usulan.

e. Bersama FD PTPM/KPMD menulis proposal atau usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musdes.

f. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target dan sasaran program.

g. Mendorong atau menggerakkan masyarakat untuk mencapai seluruh ukuran keberhasilan.

h. Melakukan audit antardusun/RW setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Selanjutnya, Komite Desa akan menyusun sendiri tugasnya secara rinci sesuai kondisi dari masing-masing desa. Komite Desa akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.

4. Keanggotaan Komite Desa

Jumlah anggota tim ini adalah 9 (Sembilan) orang. Anggota Komite Desa yang dipilih melalui mekanisme musyawarah di tingkat desa dengan melibatkan warga desa setempat untuk membentuk, memilih dan menetapkan perwakilannya. Anggota Komite Desa dipilih dengan komposisi terdiri dari: Wakil dari BPD, LPMD, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, perempuan, dan wakil kelompok miskin. Khusus untuk wakil kelompok miskin diwakilkan oleh 2 (dua) orang minimal 1 (satu) perempuan. Aparat pemerintah desa (Kades dan perangkatnya) tidak bisa menjadi anggota Komite Desa. Keanggotaan Komite Desa dipilih secara berjenjang mulai dari tingkat dusun atau RT oleh masyarakat juga oleh para calon dari wakil dusun itu sendiri. Komite Desa terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. Keanggotaan Komite Desa dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya ketua bidang Kesehatan dan Ketua bidang Ekonomi.

Kriteria Anggota Komite Desa Pada dasarnya kriteria anggota komite desa yang dipilih diputuskan sendiri oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan terutama integritas, kepedulian, kejujuran dan kerelawanan yang bersifat netral. Prinsip-prinsip ini dapat dimiliki oleh siapa saja, baik yang tua atau muda, miskin atau kaya, berpendidikan atau tidak, dan lain-lain. Namun demikian, kemampuan orang berbicara, tingkat pendidikan atau jabatan sesorang bukan menjadi kriteria yang utama dalam memilih anggota Komite Desa.


5. Pemilihan Anggota Komite Desa

Anggota Komite Desa dipilih oleh perwakilan anggota masyarakat di tingkat dusun melalui pertemuan ditingkat desa yang dihadiri oleh seluruh calon anggota komite dari masing-masing dusun ditambah 2 (dua) calon anggota yang dipilih dan diusulkan dari unsur perempuan. Calon anggota komite dipilih oleh warga masyarakat di tingkat dusun. Pemilihan calon anggota tim ini dilakukan melalui pertemuan musyawarah masyarakat di tingkat RT/RW dan Dusun. Fasilitator perlu memberikan pemahaman kepada peserta tentang nilai-nilai kemasyarakatan dan keberpihakan kepada kelompok miskin sebagai landasan dalam memilih anggota komite desa. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan perwakilan yang akan duduk sebagai anggota Komite Desa adalah orang-orang yang memiliki kepedulian, jujur, dipercaya, sukarela dalam membantu masyarakat melalui Program Mitra Desa Mandiri, bukan untuk mencari orang yang pintar dan pandai bicara saja. Sebelum melakukan pemilihan, peserta pertemuan dusun berdiskusi untuk menentukan kriteria apa saja yang dibutuhkan sebagai anggota Komite Desa. a. Penjaringan calon anggota Komite Desa di tingkat RT

Proses pemilihan calon anggota tim diharapkan dapat dimulai dari tingkatan kelompok masyarakat yang paling rendah, yaitu RT. Pemilihan di tingkat RT dilakukan untuk pemilih calon anggota tim sebanyak 4 orang, minimal 2 perempuan. Proses pemilihan calon anggota Komite Desa, sebaiknya dilakukan setelah warga masyarakat mendapatkan penjelasan tentang apa itu Program Mitra Desa Mandiri dan telah tersusun peta sosial kondisi kesehatan dan ekonomi. Pemahaman atas kondisi atau masalah kesehatan dan ekonomi yang terjadi, warga masyarakat diharapkan akan memilih calon yang peduli dan menyadari akan pentingnya kesehatan dasar dan ekonomi serta suka rela untuk menanganinya dan bersedia untuk dipilih menjadi calon anggota Komite Desa. Proses ini difasilitasi oleh Kader Dusun atau dibantu FD PTPM/KPMD.

Proses pemilihan perwakilan dusun sebagai berikut:

(1) Jelaskan kepada peserta musyawarah tentang apa yang dimaksud dengan Komite Desa, fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.

(2) Mintalah peserta musyawarah RT untuk berdiskusi dan mensepakati tentang kriteria yang perlu dipenuhi oleh calon anggota Komite Desa. Kriteria yang akan dibuat lebih didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, keberpihakan kepada kelompok miskin dan kemasyarakatan.

(3) Minta kepada peserta untuk menyebutkan siapa saja warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, dan buat daftar namanya. Jumlah yang dinominasikan harus memenuhi kriteria, minimal sebanyak 6 (enam) orang dan minimal 3 (tiga) orang atau lebih adalah perempuan.

(4) Dari 6 orang tersebut, mereka melakukan pemilihan secara tertutup. Masing-masing orang menuliskan 4 (empat) nama minimal 2 (dua) calon perempuan


yang menurutnya dinilai layak mewakili RT, sebagai calon anggota Komite Desa (boleh menulis namanya sendiri).

(5) Selanjutnya dilakukan perhitungan dan dibuatkan urutan mulai dari nama yang paling banyak dipilih dan seterusnya. Tetapkan terlebih dahulu 2 (dua) orang teratas dari calon perempuan, baru diambilkan 2 orang lagi dari urutan tertinggi, untuk menjadi calon anggota Komite Desa dari RT tersebut. 4 orang dari masing-masing RT selanjutnya akan dipilih sebagai calon anggota Komite Desa tingkat dusun.

b. Pemilihan calon anggota Komite Desa di tingkat Dusun

(1) Proses pemilihan dilakukan pada saat Musyawarah Dusun dan difasilitasi oleh FD PTPM/KPMD dibantu kader dusun. Jumlah calon anggota dari wakil dusun, bervariasi tergantung dari jumlah dusun, sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Jumlah Calon Anggota Komite Desa dari Setiap Dusun

Jumlah Dusun dalam Desa Jumlah Calon Anggota Komite Desa per Dusun

Jumlah Minimal Calon Komite Desa dari Perempuan

1 – 3 Dusun 8 orang 4 orang

4 – 5 Dusun 4 orang 2 orang

> 6 Dusun 2 orang 1 orang

(2) Sebelum dilakukan pemilihan, kader dusun akan menyampaikan terlebih dahulu kriteria calon anggota komite yang telah dirumuskan di masing-masing RT. Kemudian, peserta musyawarah dusun mensepakati kriteria calon anggota Komite Desa berdasarkan kriteria yang telah disusun dari RT masing-masing. Proses pemilihan bukan oleh semua yang hadir di musyawarah dusun, tetapi hanya oleh calon anggota yang telah dipilih dari masing-masing RT. Pada prinsipnya proses sama dengan yang dilakukan di tingkat RT, yaitu: Masing-masing peserta menuliskan nama sejumlah orang sesuai jumlah calon anggota Komite Desa tingkat dusun (sesuai tabel di atas), dengan menulis secara seimbang antara laki-laki dan perempuan.

(3) Lakukan perhitungan dan buatlah urutan nama dari yang paling banyak dipilih dan seterusnya. Sekian orang teratas laki-laki dan sekian orang teratas perempuan, sesuai tabel di atas menjadi calon anggota Komite Desa dari dusun tersebut. Mereka yang sudah terpilih di tingkat dusun akan memilih dan dipilih untuk menjadi anggota komite di tingkat desa.

c. Pemilihan calon anggota Komite Desa di tingkat Desa

(1) Pemilihan anggota Komite Desa dilakukan pada saat pertemuan seluruh calon dari wakil dusun di tingkat desa, yang difasilitasi oleh FD PTPM/KPMD dibantu FK PTPM. Peserta pemilihan adalah calon anggota Komite Desa yang telah dipilih


dari masing-masing dusun ditambah 2 (dua) orang calon anggota dari unsur perempuan. Jika ada peserta lain yang bukan calon dari wakil dusun atau 2 orang wakil perempuan, maka mereka tidak berhak untuk memilih dan dipilih. Mereka boleh ikut pertemuan atau musyawarah tetapi hanya sebagai peninjau. Sebelum dilakukan pemilihan anggota Komite Desa, FD/KPMD akan memfasilitasi beberapa hal sebagai berikut:

a. Penjelasan tentang apa Komite Desa, apa peran, tugas dan tanggung jawabnya

b. Kesepakatan tentang pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam tata tertib atau aturan dalam Komite Desa.

c. Menyampaikan kriteria calon anggota komite yang telah dibuat di masing-masing dusun.

d. Mensepakati kriteria anggota komite berdasarkan kriteria yang telah disusun di tingkat dusun

(2) Proses pemilihan anggota Komite Desa dilakukan secara tertutup, dengan masing-masing peserta menulis 9 (sembilan) orang dan diboleh menulis namanya sendiri yang dirasakan memenuhi sejumlah kriteria yang telah disepakati.

(3) Kemudian kertas yang sudah tertulis 9 (sembilan) nama dikumpulkan dan dilakukan perhitungan terhadap nama calon Komite Desa yang ada dengan membuat urutan mulai dari nama yang paling banyak dipilih dan seterusnya. 4 (empat) nama calon teratas perempuan ditetapkan terlebih dulu menjadi anggota Komite Desa. Selanjutnya, musyawarahkan apakah akan dilakukan penambahan kuota anggota Komite Desa dari perempuan atau tidak. Jika akan menambah kuota perempuan harus disepakati berapa tambahannya dan lanjutkan dengan urutan calon perempuan berikutnya. Kemudian mengambil urutan teratas dari calon laki-laki untuk memenuhi sampai 9 (sembilan) orang anggota Komite Desa.

(4) Pengurus Komite (ketua, sekretaris dan bendahara) dapat dipilih sesuai hasil musyawarah pemilihan atau diserahkan kepada anggota terpilih, dimana wewenang dan hak suara pengurus sama dengan anggota yang lain.


Lampiran 5

Komite Kecamatan Program Mitra Desa Mandiri

1. Pengertian Komite Kecamatan

Komite Kecamatan adalah organisasi atau tim pengelola Program Mitra Desa Mandiri yang dibentuk, dipilih di tingkat kecamatan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai mitra dari pemerintah kecamatan untuk menyusun rencana dan memantau upaya peningkatan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat yang menjadi lingkup antardesa atau kecamatan. Komite Kecamatan bertanggungjawab dalam mengelola program di tingkat kecamatan sebagai keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di tingkat desa dan didukung pendanaannya melalui Program Mitra Desa Mandiri. Komite Kecamatan dibentuk untuk menselaraskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah (kabupaten) yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan ekonomi. Komite Kecamatan dibangun atas prinsip-prinsip sukarela, kesetaraan, keterbukaan dan akuntabilitas. Komite Kecamatan menjadi salah satu struktur organisasi yang dibentuk untuk mendorong kerjasama kemitraan di tingkat kecamatan antara masyarakat, pemerintah desa dan PTVI.

2. Pembentukan Komite Kecamatan

Kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan ekonomi masyarakat memiliki jangkauan tidak hanya untuk melayani kepentingan pembangunan desa saja tetapi menjangkau target dan sasaran antar/lintas desa dalam lingkup kecamatan. Upaya untuk mendorong kemudahan akses--kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan lainnya seperti: penyediaan tenaga medis dan paramedis, puskesmas, pengelolaan TPA, irigasi, pasar, gudang, pusat pengolahan dan penampung produk pertanian tentunya akan menjangkau kebutuhan antar/lintas desa atau kecamatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kebutuhan tersebut tentunya perlu direncanakan dan dikelola secara optimal dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, lembaga swadaya, swasta, UPTD dan instansi sektoral terkait secara bersama menentukan strategi dan pilihan kegiatan yang tepat untuk menyelesaikannya.

Seringkali diskusi pembangunan di tingkat desa menghasilkan beberapa usulan bidang kesehatan dan ekonomi yang sulit dilakukan karena menjangkau kebutuhan dan sasaran yang lebih luas dan perlu ditindaklanjuti di tingkat kecamatan melalui


forum musrenbang kecamatan. Usulan kegiatan tersebut bersifat antar/lintas desa atau kecamatan yang pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan intansi teknis lainnya. Komite Kecamatan dibentuk dalam rangka melakukan sinkronisasi usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi antar/lintas desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD. Dengan demikian, beragam usulan masyarakat yang tidak dapat di tampung melalui alokasi dana desa dan menjadi kewenangan pemerintah daerah akan dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan dukungan alokasi dana Program Mitra Desa Mandiri dan sumber dana lainnya.

Kerapkali diskusi tentang permasalahan rendahnya layanan kesehatan,tingginya kematian ibu hamil, tingginya penderita gizi buruk, pencemaran lingkungan, pengangguran, rendahnya pendapatan keluarga, dan rendahnya kualitas pertanian memerlukan kajian yang mendalam dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan dan lintas wilayah. Permasalahan tersebut tidak semuanya dapat diselesaikan oleh masyarakat langsung di desa tetapi membutuhkan upaya strategis di tingkat yang lebih tinggi baik kecamatan maupun kabupaten. Umumnya diskusi tentang pembangunan sering diartikan oleh masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana fisik pendukung kesehatan di tingkat desa saja. Sebagian masyarakat juga masih mengabaikan kebutuhan yang bersifat antar/lintas desa dan efektivitas cakupan wilayah dan target perbaikan kondisi kesehatan dan ekonomi yang lebih strategis.

Beberapa kegiatan yang bersifat lintas desa yang memiliki nilai strategis perlu didorong seperti; pengembangan sentra komoditas unggulan, pasar, pengelolaan kawasan hutan, revitalisasi puskesmas, penanganan penyakit menular dan dokter ahli. Kegiatan tersebut akan berpengaruh terhadap perbaikan status kesehatan dan ekonomi dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas, efektivitas pencapaian target dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Usulan kegiatan yang didanai Program Mitra Desa Mandiri di tingkat kecamatan harus berasal dari usulan masyarakat yang telah disepakati dalam Muskec Pendanaan. Proses ini membutuhkan pendampingan dan pengawalan dari Komite Kecamatan untuk memastikan bahwa usulan tersebut berdampak terhadap peningkatan status kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat miskin di tingkat kecamatan sekaligus menselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Agar pemerintah daerah dan masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi dengan cakupan kebutuhan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor, maka perlu dibangun sebuah tim, organisasi atau komite di tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan instansi teknis lainnya untuk melakukan pengkajian terhadap usulan masyarakat antar/lintas desa dan menselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah. Melalui dukungan Program Mitra Desa Mandiri dibentuklah Komite Kecamatan dengan sebagian anggotanya berasal dari kelompok miskin, instansi sektor terkait, perempuan dan kelompok rentan lainnya. Komite Kecamatan berperan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan atau kabupaten dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kebutuhan bidang kesehatan dan ekonomi yang belum tertampung dan telah diusulkan oleh masyarakat mulai dari tingkat desa.


3. Tugas Komite Kecamatan

Secara umum Komite Kecamatan dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada musyawarah kecamatan dalam menetapkan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten. Komite Kecamatan dibentuk untuk mendukung pengelolaan program dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat melalui forum musyawarah kecamatan.

Secara rinci tugas Komite Kecamatan sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses keselarasan usulan di tingkat desa, antardesa dan kecamatan terhadap arah kebijakan kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis SKPD terkait.

b. Membentuk Tim Kerja di tingkat kecamatan yang bertugas memfasilitasi penyusunan usulan kegiatan dan monitoring.

c. Menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan dinas teknis terkait untuk mengkaji usulan kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan.

d. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyusun prioritas kegiatan dan membuat rekomendasi kepada musyawarah kecamatan tentang jenis kegiatan yang akan dikerjakan dan didanai melalui Program Mitra Desa Mandiri,

e. Menyelenggarakan rapat evaluasi terhadap pencapaian ukuran keberhasilan program di kecamatan secara rutin (setiap bulan sekali).

f. Mengelola administrasi dan keuangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penyedia layanan yang ditunjuk dalam musyawarah kecamatan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pada tahap pelaksanaan Komite Kecamatan menyelenggarakan rapat atau musyawarah penunjukan Pengelola Kegiatan di tingkat kecamatan.

Dalam membantu tugasnya di lapangan, Komite Kecamatan dapat membentuk Tim kerja khususnya dalam membantu penyusunan usulan dan monitoring. Tugas Tim Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bersama FK PTPM, melakukan sinkronisasi dan optimalisasi usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi dari tingkat desa atau antar/lintas desa berdasarkan hasil kajian dengan ukuran keberhasilan, sebagai bahan rapat perumusan program.

b. Bersama FK PTPM mendokumentasikan hasil rapat perumusan gagasan sebagai bahan untuk Muskec Pendanaan.

c. Bersama FK PTPM meyelenggarakan lokakarya dengan penyedia layanan.

d. Bersama FK PTPM mendokumentasikan hasil Muskec Pendanaan dan lokakarya dengan penyedia layanan sebagai bahan untuk rapat prioritas usulan.


e. Bersama FK PTPM menulis proposal atau usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam muskec.

f. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target dan sasaran program di tingkat kecamatan.

g. Mendorong atau menggerakkan masyarakat untuk mencapai seluruh ukuran keberhasilan.

h. Melakukan audit antar/lintas desa setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Komite Kecamatan akan menyusun sendiri tugasnya secara rinci sesuai kondisi dari masing-masing kecamatan. Komite Keamatan akan berkoordinasi dengan Komite Desa dan TK-Kab PTPM serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat melalui forum musyawarah kecamatan.

4. Keanggotaan Komite Kecamatan

Jumlah anggota Komite Kecamatan terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang dipilih melalui mekanisme musyawarah di tingkat kecamatan dengan melibatkan masyarakat, camat, dan instansi dinas terkait untuk membentuk, memilih dan menetapkan perwakilan-nya. Jumlah anggota komite yang dipilih sebanyak 9 Komposisi anggota komite yang dipilih terdiri dari: Wakil kecamatan, wakil dari dinas terkait bidang kesehatan dan ekonomi, tokoh masyarakat, perempuan, dan wakil kelompok miskin. Khusus untuk wakil kelompok miskin diwakilkan oleh 2 (dua) orang minimal 1 (satu) perempuan. Camat tidak bisa menjadi anggota Komite Kecamatan tetapi dapat mengajukan wakilnya untuk duduk dalam Komite Desa. Keanggotaan Komite Kecamatan berbeda dengan Komite Desa yang dipilih secara berjenjang. Namun, dalam pemilihan anggota Komite Kecamatan dilakukan dalam forum musyawarah kecamatan. Komite Kecamatan terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. Keanggotaan Komite Kecamatan dapat dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya ketua bidang Kesehatan dan Ketua bidang Ekonomi.

5. Pemilihan Anggota Komite Kecamatan

Anggota Komite Kecamatan dipilih oleh perwakilan anggota masyarakat di tingkat kecamatan melalui pertemuan ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh seluruh calon anggota komite kecamatan dari masing-masing instansi atau dinas terkait ditambah 2 (dua) calon anggota yang dipilih dan diusulkan dari unsur rumah tangga miskin dan minimal 1 orang perempuan. Calon anggota Komite Kecamatan dipilih melalui musyawarah kecamatan dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan kelompok dan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Fasilitator perlu memberikan pemahaman kepada peserta tentang prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh anggota Komite Kecamatan terutama berkaitan dengan sikap dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemasyarakatan, keberpihakan kepada kelompok miskin dan akuntabilitas. Diharapkan anggota Komite Kecamatan dapat menunjukkan kemampuan tentang Program Mitra Desa Mandiri dan orang yang memiliki kepedulian, jujur, dipercaya,


sukarela dalam membantu masyarakat. Sebelum melakukan pemilihan, peserta pertemuan dusun berdiskusi untuk menentukan kriteria apa saja yang dibutuhkan sebagai anggota Komite Kecamatan. Proses ini difasilitasi oleh FK PTPM dibantu F-Kab PTPM.

b. Pemilihan calon anggota Komite Kecamatan di tingkat Desa

(1) Proses pemilihan dilakukan pada saat Musyawarah desa dan difasilitasi oleh FD PTPM/KPMD dibantu FK PTPM. Jumlah calon anggota Komite Kecamatan dari wakil desa bervariasi tergantung dari jumlah desa, sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Jumlah Calon Komite Kecamatan dari Setiap Desa

Jumlah Desa dalam Kecamatan

Jumlah Calon Anggota Komite Kecamatan per Desa

Jumlah Minimal Calon Komite Kecamatan dari Perempuan

1 – 3 Desa 8 orang 4 orang

4 – 5 Desa 4 orang 2 orang

> 6 Desa 2 orang 1 orang

(2) Sebelum dilakukan pemilihan, FD PTPM/KPMD akan menyampaikan terlebih dahulu kriteria calon anggota Komite Kecamatan yang akan dipilih pada saat musyawarah kecamatan. Kemudian, peserta musyawarah desa mensepakati kriteria wakilnya yang akan dicalonkan sebagai anggota Komite Kecamatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

(3) Proses pemilihan wakil calon anggota Komite Kecamatan dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Komite Desa. Bagi yang telah duduk sebagai anggota Komite Desa tidak diperbolehkan dicalonkan menjadi calon Komite Kecamatan. Pemilihan dilakukan oleh semua yang hadir dalam musyawarah desa. Masing-masing peserta menuliskan nama sejumlah orang sesuai jumlah calon anggota Komite Kecamatan tingkat desa (sesuai tabel di atas). Wakil desa yang akan diajukan menjadi calon Komite Kecamatan diupayakan berasal dari kalangan masyarakat miskin dengan menulis secara seimbang antara laki-laki dan perempuan.

(4) Lakukan perhitungan dan buatlah urutan nama dari yang paling banyak dipilih dan seterusnya. Jumlah orang teratas laki-laki dan jumlah orang teratas perempuan, sesuai tabel di atas menjadi calon anggota Komite Kecamatan dari desa bersangkutan. Wakil yang sudah terpilih di tingkat desa akan memilih dan dipilih untuk menjadi anggota komite Kecamatan di tingkat kecamatan.

b. Pemilihan calon anggota Komite Kecamatan di tingkat Kecamatan

(1) Pemilihan anggota Komite Kecamatan dilakukan pada saat pertemuan seluruh calon dari wakil desa di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh FK PTPM dibantu F-Kab PTPM.


(2) Jelaskan kepada peserta musyawarah tentang apa yang dimaksud dengan Komite Kecamatan, fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.

(3) Kesepakatan tentang pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam tata tertib atau aturan dalam Komite Kecamatan.

(4) Mintalah peserta musyawarah kecamatan untuk berdiskusi dan mensepakati tentang kriteria yang perlu dipenuhi oleh calon anggota Komite Kecamatan. Kriteria yang akan dibuat lebih didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, keberpihakan kepada kelompok miskin dan kemasyarakatan.

(5) Minta kepada peserta untuk menyebutkan siapa wakil dari masing-masing elemen masyarakat dan pemerintahan yang akan duduk sebagai anggota Komite Kecamatan dengan kriteria yang telah disepakati bersama. Dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel: Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Kecamatan

Elemen Wakil Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Jumlah Jumlah Minimal Calon Komite Kecamatan dari Perempuan

Wakil Kecamatan 1 orang -

Wakil Dinas/Instansi Kecamatan 2 orang 1 orang

Wakil Tokoh Masyarakat 1 orang -

Wakil Pemuda 1 orang -

Wakil Perempuan 1 orang 1 orang

Wakil Rumah Tangga Miskin 3 orang 2 orang

(6) Aparatur kecamatan dibolehkan mewakilkan 1 (satu) orang untuk menjadi anggota Komite Kecamatan (tetapi tidak boleh camat). Dinas/intansi terkait dapat mengajukan wakilnya masing-masing 1 (satu) orang di bidang kesehatan dan 1 (satu) orang di bidang ekonomi. Khusus untuk wakil masyarakat miskin saja warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, dan buat daftar namanya. Jumlah yang dinominasikan harus memenuhi kriteria, minimal sebanyak 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang adalah perempuan.

(5) Khusus untuk wakil dari kecamatan dan instansi sektor terkait (kesehatan dan ekonomi) dapat ditetapkan langsung calonnya oleh camat bersama instansi bersangkutan. Sisanya sebanyak 6 (enam) orang dillakukan pemilihan secara tertutup dengan masing-masing peserta menulis 6 (enam) orang dan diboleh menulis namanya sendiri yang dirasakan memenuhi sejumlah kriteria yang telah disepakati.

(6) Kemudian kertas yang sudah tertulis 6 (enam) nama dikumpulkan dan dilakukan perhitungan terhadap nama calon Komite Desa yang ada dengan membuat urutan mulai dari nama yang paling banyak dipilih dan seterusnya. 4 (empat) nama calon teratas perempuan ditetapkan terlebih dulu menjadi anggota Komite Kecamatan. Selanjutnya, musyawarahkan apakah akan dilakukan penambahan kuota anggota komite dari perempuan atau tidak. Jika akan menambah kuota


perempuan harus disepakati berapa tambahannya dan lanjutkan dengan urutan calon perempuan berikutnya. Kemudian mengambil urutan teratas dari calon laki-laki untuk memenuhi sampai 6 orang anggota Komite Kecamatan.

(7) Pengurus Komite (ketua, sekretaris dan bendahara) dapat dipilih sesuai hasil musyawarah pemilihan atau diserahkan kepada anggota terpilih, dimana wewenang dan hak suara pengurus sama dengan anggota yang lain.



Lampiran 6

Tim Koordinasi Kabupaten Program Mitra Desa Mandiri

1. Pengertian Tim Koordinasi Kabupaten

Tim Koordinasi Kabupaten adalah organisasi atau tim pengelola Program Mitra Desa Mandiri yang dibentuk dan dipilih di tingkat kabupaten yang memiliki peran strategis dalam mendorong kerjasama tiga pihak yaitu: masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI. Tim Koordinasi Kabupaten merupakan kelembagaan yang dibentuk sebagai mitra dari masyarakat dan PTVI untuk membantu mengintegrasikan rencana dan memantau upaya peningkatan status kesehatan dan ekonomi masyarakat yang menjadi lingkup kabupaten. Tim Koordinasi Kabupaten bertanggungjawab dalam mengelola program di tingkat kabupaten sebagai keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di tingkat kecamatan dan desa yang didukung pendanaannya melalui Program Mitra Desa Mandiri. Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk untuk menselaraskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah kabupaten dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan ekonomi. Tim Koordinasi Kabupaten berkerja atas prinsip-prinsip sukarela, kesetaraan, keterbukaan dan akuntabilitas.

2. Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan ekonomi bagi masyarakat memiliki jangkauan tidak hanya untuk melayani kepentingan pembangunan di tingkat desa, antar/lintas desa, kecamatan atau antar/lintas kecamatan saja tetapi menjangkau target dan sasaran kewilayahan dan lintas sektor. Peran kabupaten sangat penting dalam memberikan arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan berupa alur dan interaksi akses pelayanan kesehatan dan ekonomi. Setiap simpul pelayanan sarana/prasarana pendukung kesehatan dan ekonomi dalam suatu kawasan atau wilayah tentunya memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan kemampuan dalam menghubungkan unit pelayanan yang satu dengan unit lainnya, sehingga secara optimal dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Tim Koordinasi Kabupaten berperan dalam mengukur sejauhmana setiap unit pelayanan itu mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan terhadap fasilitas kesehatan seperti: pelayanan tenaga medis dan paramedis, puskesmas, serta pengobatan.


Demikian halnya dalam memberikan akses terhadap pengembangan kawasan ekonomi perdesaan khususnya penyediaan prasarana pendukung agroindustri yang menjadi kewenangan kabupaten, seperti: penyediaan lahan, lingkungan, irigasi, pasar, gudang, terminal, pabrik dan pusat pengolahan tentunya membutuhkan regulasi dan sistem pengelolaan pembangunan yang mampu menjangkau kebutuhan lintas wilayah antardesa atau antarkecamatan serta lintas sektor baik pertanian, kelautan, kehutanan dan perdagangan. Tim Koordinasi Kabupaten berperan dalam membantu pemerintah daerah untuk menselaraskan kebutuhan tersebut secara terpadu melalui koordinasi pemangku kepentingan dan pengendalian perencanaan yang berada di bawahnya. Tim Koordinasi Kabupaten berperan dalam mengelola usulan kegiatan yang bersifat lintas kewilayahan mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten serta usulan yang bersifat lintas sektor baik kesehatan dan ekonomi sesuai dengan kebijakan tata ruang dan strategi pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang bersifat lintas kewilayanan dan lintas sektor yang memiliki nilai strategis perlu didorong oleh Tim Koordinasi Kabupaten, seperti; pengembangan kawasan agroindustri melalui rencana induk pengembangan komoditas unggulan, akses pasar, pengelolaan kawasan hutan terpadu, optimalisasi pelayanan dan jangkauan pusat pelayanan kesehatan dalam memberikan pengobatan dan penanganan penyakit. Kegiatan tersebut akan berpengaruh terhadap perbaikan status kesehatan dan ekonomi di tingkat kabupaten dengan jangkauan unit pelayanan yang lebih luas, efektivitas pencapaian target dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Usulan kegiatan masyarakat yang didanai Program Mitra Desa Mandiri di tingkat desa dan kecamatan harus didasarkan mekanisme yang disepakati dalam forum musyawarah pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Proses ini membutuhkan pendampingan, pembinaan dan pengawalan dari Tim Koordinasi Kabupaten agar usulan tersebut selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, pegembangan rencana induk dan berdampak terhadap peningkatan status kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat miskin.

Dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri, Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk dengan anggotanya berasal dari dinas teknis terkait, perempuan, tokoh masyarakat, lembaga swadaya dan wakil dari masyarakat miskin lainnya. Tim Koordinasi Kabupaten berperan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kebutuhan bidang kesehatan dan ekonomi yang belum tertampung dan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

3. Tugas Tim Koordinasi Kabupaten

Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada musyawarah pembangunan di tingkat kabupaten (musrenbangkab) dalam menetapkan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat desa dan kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten. Tim Koordinasi Kabupaten PTPM (TK-Kab PTPM) dibentuk untuk mendukung pengelolaan Program


Mitra Desa Mandiri melalui kegiatan pembinaan dan pengendalian serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat melalui forum SKPD dan Musrenbangkab.

Tim Koordinasi Kabupaten dalam Program Mitra Desa Mandiri memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mensosialisasikan Program Mitra Desa Mandiri mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

b. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program Mitra Desa Mandiri di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Induk Kawasan, RTRW dan Rencana Strategis SKPD terkait.

a. Menetapkan lokasi/desa dan kelompok sasaran Program Mitra Desa Mandiri.

b. Melakukan analisis dalam masalah kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan

Program Mitra Desa Mandiri.

c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri.

d. Menanggulangi permasalahan antarsektor yang timbul dalam pelaksanaan

Program Mitra Desa Mandiri.

e. Melakukan monitoring kemajuan program dan melaporkan kepada Bupati.

f. Memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program.

g. Membentuk Tim Kerja di tingkat kabupaten yang bertugas melakukan verifikasi

usulan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa.

h. Menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan di

tingkat kabupaten dan dinas teknis terkait untuk menselaraskan usulan kegiatan

yang didanai Program Mitra Desa Mandiri dalam mendorong optimalisasi

sumberdaya dan pendanaan di tingkat kabupaten.

i. Menyelenggarakan rapat evaluasi terhadap pencapaian ukuran keberhasilan

program di kabupaten secara rutin (setiap bulan sekali).

j. Pada tahap pelaksanaan Tim Koordinasi Kabupaten menyelenggarakan rapat

atau musyawarah dalam merumuskan rencana monitoring dan evaluasi Program

Mitra Desa Mandiri.

Dalam membantu tugasnya di lapangan, Tim Koordinasi Kabupaten dapat membentuk Tim kerja khususnya untuk membantu melakukan verifikasi kegiatan, dan monitoring dan evaluasi. Tugas Tim Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bersama F-Kab PTPM, melakukan bimbingan kepada Komite desa dan Komite Kecamatan untuk menselaraskan usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan dengan kebijakan pembangunan daerah.

b. Bersama F-Kab PTPM mendokumentasikan hasil temuan monitoring dan evaluasi Program Mitra Desa Mandiri.

c. Bersama F-Kab PTPM meyelenggarakan lokakarya dengan penyedia layanan.


d. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target dan sasaran Program Mitra Desa Mandiri.

e. Mendorong atau menggerakkan masyarakat untuk mencapai seluruh ukuran keberhasilan.

f. Melakukan audit kinerja terhadap pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat desa dan kecamatan.

Tim Koordinasi Kabupaten akan menyusun sendiri tugasnya secara rinci sesuai kondisi dari masing-masing kecamatan. Tim Koordinasi Kabupaten akan bekerjasama dengan Komite Kecamatan, dinas teknis, F-Kab PTPM dan PTVI serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat melalui forum musyawarah kabupaten.

4. Keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten

Komposisi dan jumlah anggota Tim Koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan dan pengendalian Program Mitra Desa Mandiri dengan melibatkan unit atau dinas teknis bidang kesehatan dan ekonomi. Disamping itu, keanggotaan tim dapat melibatkan pihak lain yang dipilih melalui mekanisme musyawarah di tingkat kabupaten dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi dinas terkait, camat, kepala desa dan lembaga swadaya masyarakat. Komposisi anggota Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari: wakil dari dinas terkait bidang kesehatan dan ekonomi, tokoh masyarakat, perempuan, dan wakil kelompok miskin dari wilayah terdampak operasi PTVI. Khusus untuk wakil kelompok miskin diwakilkan oleh 2 (dua) orang minimal 1 (satu) perempuan.

Keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten berbeda dengan Komite Desa atau Komite Kecamatan yang dipilih secara berjenjang. Tim Koordinasi Kabupaten anggotanya dipilih sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan ekonomi yang dilakukan dalam forum musyawarah kabupaten. Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota. Keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten dapat dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya ketua bidang Kesehatan dan Ketua bidang Ekonomi. Berikut komposisi keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten:

Tabel: Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten

PTPM

No Jabatan Instansi Jabatan dalam Tim

1. Bupati Luwu Timur Penanggung Jawab

2. Wakil Bupati Luwu Timur Pengarah

3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur Wakil Pengarah

4. Kepala Bappeda Kab.Luwu Timur Ketua Tim Koordinasi

5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab.Luwu Timur

Sekretaris


No Jabatan Instansi Jabatan dalam Tim

6. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Luwu Timur Anggota

7. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Luwu Timur

Anggota

8. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab.Luwu Timur

Anggota

9 Kepala Dinas Kehutanan Kab. Luwu Timur Anggota

10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Luwu Timur

Anggota

11. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Kab.Luwu Timur

Anggota

12. Wakil Tokoh masyarakat Anggota

13. Wakil Rumah Tangga Miskin Anggota

14. Wakil Lembaga lainnya Anggota

5. Proses Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten

Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk dan dipilih mewakili dinas instansi terkait ditambah 2 (dua) calon anggota yang dipilih atau diusulkan dari unsur rumah tangga miskin, dan minimal 1 orang perempuan serta 2 (dua) Calon anggota yang dipilih atau diusulkan mewakili tokoh masyarakat dan lembaga lainnya. Tim Koordinasi Kabupaten dipilih melalui musyawarah kabupaten dengan mempertimbangkan keterwakilan dan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Fasilitator perlu memberikan pemahaman kepada peserta tentang prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh anggota Tim Koordinasi Kabupaten berkaitan dengan sikap, kepedulian, nilai-nilai kemasyarakatan, keberpihakan kepada kelompok miskin dan akuntabilitas. Diharapkan anggota Tim Koordinasi Kabupaten memiliki pemahaman tentang Program Mitra Desa Mandiri.

Proses pembentukan dan pemilihan anggota Tim Koordinasi difasilitasi oleh Bappeda dibantu F-Kab PTPM melalui musyawarah kabupaten, sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

(1) Kepala Bappeda menyampaikan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari musyawarah pembentukan dan pemilihan anggota Tim Koordinasi Kabupaten.

(2) Pastikan kehadiran peserta atau calon yang akan mewakili anggota Tim Koordinasi Kabupaten dari masing-masing intansi atau dinas terkait.

(3) Kesepakatan tentang pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam tata tertib atau aturan dalam Tim Koordinasi Kabupaten.

(4) Sebelum dilakukan pemilihan, disampaikan terlebih dahulu kriteria calon anggota Tim Koordinasi Kabupaten yang akan dibentuk dan diusulkan pada saat musyawarah kabupaten.

(5) Mintalah peserta musyawarah kabupaten untuk berdiskusi dan mensepakati tentang kriteria yang perlu dipenuhi oleh calon anggota Tim Koordinasi Kabupaten. Kriteria yang akan dibuat lebih didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, keberpihakan kepada kelompok miskin dan kemasyarakatan.


(7) Aparatur atau pejabat pemerintah kabupaten mewakilkan 1 (satu) orang dapat ditetapkan langsung sebagai anggota Tim Koordinasi Kabupaten sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan (lihat tabel Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten).

(8) Khusus untuk wakil rumah tangga miskin dapat diusulkan oleh peserta nama warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, dan buat daftar namanya. Jumlah yang dinominasikan harus memenuhi kriteria, minimal sebanyak 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang adalah perempuan.

(9) Khusus untuk wakil dari tokoh masyarakat dan lembaga lainnya dapat diseleksi oleh peserta musyawarah dengan memenuhi kriteria yang telah disepakati. Minta kepada peserta untuk menyebutkan siapa wakil dari masing-masing elemen atau tokoh masyarakat dan lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan ekonomi untuk duduk sebagai anggota Tim Koordinasi Kabupaten.

(6) Pemilihan dilakukan oleh semua yang hadir dalam musyawarah kabupaten. Fasilitator membantu menuliskan wakilnya untuk masing-masing peserta dengan menuliskan nama sejumlah orang sesuai jumlah calon anggota Tim Koordinasi Kabupaten (sesuai tabel di atas).

(7) Buatlah kesimpulan dan berita acara hasil musyawarah. Kemudian daftar nama anggota Tim Koordinasi Kabupaten yang telah disepakati diajukan kepada Bupati untuk dibuatkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten PTPM.


Lampiran 7

Monitoring dan Evaluasi Program Mitra Desa Mandiri

1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari siklus suatu program atau kegiatan untuk mengukur pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pengelola program dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya menjaga agar program berada pada jalur yang benar dalam pencapaian serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi berhubungan dengan pengukuran indikator keberhasilan yang telah disepakati apakah telah dicapai dalam jangka waktu tertentu. Monitoring dan evaluasi juga melihat apakah perlu dilakukan perubahan dalam desain program, penambahan atau pengurangan kegiatan dan input, strategi dan pendekatan program. Monitoring dan evaluasi merupakan alat deteksi dini dari keberhasilan dan kegagalan program. Tanpa penilaian yang baik dan memadai kegagalan program dalam mencapai tujuan yang disepakati dapat dipastikan akan terjadi. Kegiatan monitoring dan evaluasi seharusnya telah direncanakan pada saat menyusun program. Pada tahap awal penyusunan program dibuat hierarki tujuan program, indikator kinerja keberhasilan yang akan diukur, metode pengukuran, waktu, sumberdaya yang disediakan untuk melakukan penilaian, serta asumsi kritis dalam pencapaian keberhasilan.

Keberhasilan suatu upaya pengembangan masyarakat tidak hanya dilihat dari telah diberikan input oleh perusahaaan dan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat berdasarkan input tersebut. Lebih jauh keberhasilan suatu program diukur dari pencapaian tujuan yang lebih tinggi seperti terjadinya perubahan perilaku positif pada masyarakat, adopsi teknologi yang lebih baik, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup, kemandirian masyarakat, serta kemampuan masyarakat untuk memimpin dirinya sendiri mengatasi untuk melakukan perubahan positif.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, PTVI dapat mengetahui pencapaian tujuan dan target pengembangan masyarakat termasuk kinerja pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Mitra Desa Mandiri sehingga dapat dilakukan pendampingan, bimbingan, perbaikan dan terhindar dari kesalahan yang sama atau berulang sepanjang siklus program. Penilaian terhadap proses dan hasil program yang dilakukan akan diketahui sejauhmana pencapaian kinerja, kesalahan dapat diperbaiki, dan praktik terbaik dikumpulkan serta dikembangkan.


2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Secara umum tujuan monitoring dan evaluasi untuk mengukur sejauhmana pencapaian status dan kualitas kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat terdampak operasi PTVI di empat kecamatan (Nuha, Wosuponda, Towuti, dan Malili) Kabupaten Luwu Timur melalui Program Mitra Desa Mandiri. Sedangkan secara khusus tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi, sebagai berikut:

a. Menilai pencapaian tingkat produktivitas pertanian dan pendapatan masyarakat melalui pertanian berkelanjutan.

b. Menilai pencapaian target sumber pendapatan keluarga melalui kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian.

c. Menilai status layanan kesehatan masyarakat melalui akses, dukungan, dan layanan kesehatan.

d. Menilai kualitas pendidikan masyarakat melalui akses dan dukungan pendidikan masyarakat.

e. Menilai kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat pada bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (livelihoods).

3. Siklus Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan bagian siklus Program Mitra Desa Mandiri. Fungsi penilaian dalam siklus Program Mitra Desa Mandiri sangat penting karena tidak hanya terkait dengan pengukuran pencapaian keberhasilan indikator kinerja program, namun juga untuk mendapatkan praktik terbaik dalam pelaksanaan program yang digunakan pada masa yang akan datang, menghindari kesalahan yang sama dan berulang, memilih intervensi yang paling efektif dan efisien untuk menghasilkan dampak yang besar dan signifikan. Siklus Program Mitra Desa Mandiri yang dilaksanakan meliputi:

a. Desain proyek: desain program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang telah teridentifikasi.

b. Pelaksanaan proyek: Pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri dilakukan sesuai rencana kerja masyarakat dan unit kerja lainnya dengan fokus kepada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

c. Monitoring proyek: Monitoring Program Mitra Desa Mandiri dilakukan secara reguler (bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan). Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan oleh internal departemen ataupun pihak eksternal yang ditunjuk. Hasil dari monitoring berupa sebuah dokumen monitoring yang menjadi masukan bagi staf, manajemen perusahaan, masyarakat yang terlibat dalam program, serta para pemangku kepentingan lain. Monitoring yang sifatnya partisipatif akan didorong dimana kelompok sasaran/pemanfaat ikut serta memantau dan menilai kegiatan yang dilaksanakan.

d. Evaluasi proyek: Evaluasi Program Mitra Desa Mandiri dilakukan untuk menilai apakah sesuai dengan arah atau tujuan yang telah ditetapkan.

e. Konsep baru: hasil penilaian dan pembelajaran dijadikan masukan bagi setiap pemangku kepentingan untuk membangun ide dan konsep baru Program Mitra Desa Mandiri ke depan. Praktik terbaik dalam pelaksanaan suatu program akan


dijadikan pembelajaran dan benchmark agar dapat menghilangkan kelemahan dan resiko kegagalan dalam pelaksanaan proyek di masa akan datang.

3.1. Monitoring

Monitoring Program Mitra Desa Mandiri dilakukan secara regular selama masa penyelenggaraan yang bertujuan untuk memastikan arah dan perkembangan program sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Monitoring juga melihat apakah pelaksanaan program telah sesuai tujuan, termasuk menilai apakah input dan sumberdaya yang diberikan sesuai dengan perencanaan. Hasil monitoring digunakan untuk menilai apakah perlu dilakukan perubahan strategi dan penyesuaian input serta sumberdaya yang tersedia.

Dalam pelaksanaan monitoring dibutuhkan data dasar (baseline) terkait dengan indikator kinerja yang akan diukur. Baseline study menjadi syarat utama sebelum kegiatan monitoring dilakukan. Pelaksanaan monitoring harus didasarkan pada logical framework yang dibuat di mana di dalamnya tercantum Kegiatan, Output, Intermediate Result (capaian antara), Strategic Objective (atau biasa disebut Purpose), dan Goal. Pada setiap tingkatan pernyataan tujuan proyek disusun asumsi kritis sebagai faktor yang mempengaruhi pencapaian program. Rencana monitoring secara rinci mencantumkan jadwal monitoring, indikator kinerja yang akan diukur, penanggung jawab, serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

3.2. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu Program Mitra Desa Mandiri telah berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi melibatkan serangkaian pengumpulan data dan membuat pengambilan keputusan untuk perbaikan, perubahan strategi dan desain bahkan penghentian suatu proyek. Evaluasi Program Mitra Desa Mandiri dilakukan secara regular dalam siklus proyek, meliputi:

Evaluasi tengah program (midterm evaluation)

Evaluasi tengah program dilakukan pada saat program berjalan, idealnya dilakukan pada tengah tahun berjalan yang bertujuan:

a. Melakukan penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri.

b. Menyediakan data dan informasi sebagai tools bagi manajemen dalam melakukan perbaikan terhadap output dan kegiatan.

c. Memperbaiki manajemen internal dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri.


Evaluasi Akhir (final evaluation)

Evaluasi akhir dilakukan pada akhir tahun atau masa program yang bertujuan:

a. Untuk mengetahui dampak dari Program Mitra Desa Mandiri kepada penerima pemanfaat sebagaimana tertuang dalam proposal. Fokus penilaian dari evaluasi akhir berupa tingkatan pencapaian goal dan strategic objectives bukan pada level kegiatan atau output;

b. Sebagai proses pembelajaran terhadap semua bagian dari siklus Program Mitra

Desa Mandiri dan memberikan masukan kepada PTVI dalam desain dan pengelolaan program.

c. Memastikan bahwa semua target dalam indikator kinerja (performance indicators) tercapai.

Penilaian Program Mitra Desa Mandiri dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan, pihak ketiga dalam hal ini konsultan, atau dapat juga didesain M&E partisipatoris dimana pemanfaat program dan perusahaan bersama-bersama melakukan penilaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan program. Studi evlauasi silang (cross-evaluation) merupakan salah satu bentuk penilaian partisipatif dimana antar kelompok masyarakat saling berkunjung dan menilai kinerja program. Model penilaian ini sangat efektif dalam menilai program dan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat penerima bantuan, disaat yang bersamaan memberikan dampak pada perubahan perilaku penerima program.

4. Kerangka Logis Program (KLP)

Setiap program yang baik harus memiliki kerangka logis proyek (logical framework) yang menjadi dokumen tentang pernyataan hierarki tujuan program. Dokumen logframe memberikan pemahaman menyeluruh dari serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat. Dokumen kerangka logis program berisi pernyataan tujuan, indikator kinerja yang diukur, metode pengukuran dan sumber data, serta asumsi kritis dari setiap level tujuan. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Perhatian utama kegiatan monitoring pada level activities, output, dan intermediary results, sedangkan pada kegiatan evaluasi lebih berfokus pada level yang lebih tinggi, yaitu intermediary results, strategic objectives, dan goal. Baik pada kegiatan monitoring maupun evaluasi akan diperoleh pembelajaran (learning) bagi staf, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan lain.

Kerangka logis program terdiri dari:

Activities menggambarkan peran dan fungsi yang harus diambil dan dikelola dalam rangka mencapai output proyek bagi pemanfaat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program.

Outputs muncul dari keberhasilan penyelesaian kegiatan (activites), baik berupa barang, jasa, pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan kondisi lingkungan yang dihasilkan Program Mitra Desa Mandiri (sebagai hasil dari activities yang telah


dilaksanakan). Output harus dapat ditunjukkan dan secara efektif diterima oleh pemanfaat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program.

Gambar: Matrik Kerangka Logis Program Monitoring dan Evaluasi

Objectives Statements

Performance Indictors

Statements

Measurement method/Data

sources

Critical Assumptions

Goal

Strategic Objectives

Intermediary Results

Outputs

Activities

Intermediate Results (IR) adalah perubahan perilaku yang diharapkan dari pemanfaat dan peserta Program Mitra Desa Mandiri dari keberhasilan meraih dan menerima output. Disebut sebagai capaian antara (intermediate) karena pada tingkat ini merupakan tahapan sangat penting untuk dapat mencapai strategic objectives. Pada Intermediate Result respon atau perubahan yang terjadi berupa:

a. Perubahan pemanfaat dan peserta Program Mitra Desa Mandiri dalam mengadopsi perilaku atau keterampilan baru.

b. Perluasan cakupan dan jangkauan Program Mitra Desa Mandiri.

c. Cara baru dalam mengorganisir atau mengelola suatu sistem.

d. Munculnya inovasi dari pemanfaat program akibat output.

Strategic Objectives (SO) menggambarkan manfaat penting dan diharapkan akan diterima oleh pemanfaat dan peserta proyek pada akhir program. Manfaat ini dicapai karena keberhasilan dan perubahan yang terjadi pada tingkatan IR, output, dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. SO merupakan titik sentral dari suatu proyek, sehingga dalam mendesain suatu program, SO harus ditentukan paling awal.

Goal menggambarkan hal-hal yang bersifat jangka panjang, lebih luas, perubahan dan peningkatan mata pencaharian dan kualitas hidup masyarakat dimana proyek memberikan kontribusi baik dalam skala regional maupun nasional. Biasanya Goal merupakan akibat dari pekerjaan atau serangkaian program dari berbagai pihak dimana perusahaan atau organisasi menjadi bagian di dalamnya yang berkontribusi dalam pencapaian goal tersebut.

Monitoring dan evaluasi Program Mitra Desa Mandiri membutuhkan kemampuan mengelola informasi dan sumberdaya yang meliputi:

Monitoring dan Pembelajaran

Evaluasi dan Pembelajaran


a. Kerangka logis program (Logframe) – untuk mengetahui berbagai tingkat tujuan dari suatu program dan pernyataan indikator kinerja yang diukur.

b. Metode pengukuran dan kertas kerja sumber data (worksheets) – untuk mengetahui informasi rinci yang terkait pengumpulan data dari indikator kinerja yang diukur.

c. Tabel tracking Indikator kinerja – ringkasan tabulasi untuk setiap indikator kinerja yang akan diukur baik tahunan, bulanan, tengah tahunan dan akhir proyek (end of project).

d. Baseline survey worksheet – untuk mengetahui informasi rinci bagaimana baseline survey dilakukan dan implikasi terhadap sumberdaya.

e. Kalender penilaian – berisi jadual tahunan kegiatan monitoring dan evaluasi, tujuan, anggaran dan waktu pelaporan yang dihubungkan dengan kebutuhan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan informasi dan pengambilan keputusan dari hasil penilaian.

Kendala yang dihadapi oleh PTVI dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang baik kemungkinan muncul dari proses usulan kegiatan kesehatan dan ekonomi masyarakat dalam Program Mitra Desa Mandiri tidak melalui perencanaan yang terstruktur untuk membentuk satu hierarki tujuan pada perusahaan atau masyarakat dan tidak tersedianya data dasar (baseline) sebelum program, tujuan dan indikator keberhasilan kinerja yang akan diukur pada setiap hierarki tujuan.


Kerangka Acuan

Monitoring dan Evaluasi Program Mitra Desa Mandiri

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya monitoring dan evaluasi dalam Program Mitra Desa Mandiri berperan penting dalam mengukur keberhasilan dan menjaga kualitas penyelenggara-an program. Disamping itu memberikan panduan bagi pemangku kepentingan baik pemerintah daerah dan PTVI dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi PTVI bersama pemangku kepentingan lain dapat mengetahui sejauhmana kemajuan kegiatan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, pola bimbingan yang diperlukan, penilaian kinerja, mengukur capaian hasil dan dampak program terhadap pemberdayaan masyarakat.

Monitoring dan evaluasi merupakan alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi, data, fakta dan desain evaluasi yang telah dirumuskan, sehingga secara tepat mampu mengukur perkembangan program dan menganalisis hasilnya secara tajam. kegiatan monitoring dan evaluasi dapat memberi gambaran tentang sejuhmana pencapain tujuan, hasil dan kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang ada, efektivitas biaya serta arah yang diharapkan di masa depan. Dengan menyediakan informasi dan data yang relevan untuk pembuat kebijakan, monitoring dan evaluasi dapat membantu menata seperangkat prioritas, mengarahkan alokasi sumber dana, memfasilitasi, memodifikasi dan penajaman struktur program, aktivitas serta memberi sinyal terhadap kebijakan penataan ulang sumber daya manusia yang dimiliki. Monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menilai dan meningkatkan kualitas serta kebijakan program.

Monitoring dan evaluasi merupakan sarana untuk mengukur pencapaian Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang diinisiasi oleh PTVI bersama pemerintah dan lembaga lainnya. Penerapan metodologi dan perangkat (tools) penilaian sangat penting dalam mengukur tingkat pencapaian tujuan program secara berkelanjutan. Kerapkali ditemukan program yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan disebabkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Banyaknya program pemberdayaan yang dilakukan kurang optimal dalam menjawab permasalahan dan tujuan pembangunan yang diharapkan. Hal ini disebabkan program yang dilaksanakan tidak didasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan penetapan indikator kinerja ingin dicapai. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman dan keterampilan merancang program yang bisa menjawab kebutuhan sekaligus kemampuan monitoring dan evaluasi program yang telah dijalankan.

Kemampuan metodologis dalam mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi sangat diperlukan bagi para pemangku kepentingan di lapangan khususnya staf PTVI, pemerintah daerah dan pendamping masyarakat dalam menjalankan


Program Mitra Desa Mandiri. Oleh karena itu, perlu dirancang sebuah sistem monitoring dan evaluasi yang mampu mengukur secara komprehensif perubahan perilaku, keberhasilan pembangunan dan dampak secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Secara umum monitoring dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Program Mitra Desa Mandiri sesuai dengan indikator keberhasilan dan target capaian sebagai salah satu bentuk kontribusi PTVI dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat terdampak operasi di empat kecamatan (Nuha, Wosuponda, Towuti, dan Malili) Kabupaten Luwu Timur secara berkelanjutan.

Tujuan khusus dari monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data dan informasi terkait kemajuan pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri.

b. Memastikan semua target dalam indikator kinerja (performance indicators) dinilai dan terpenuhi.

c. Memberikan informasi tentang temuan terkait siklus Program Mitra Desa Mandiri.

d. Menyediakan data dan informasi sebagai panduan (tools) bagi manajemen dalam melakukan perbaikan terhadap output dan kegiatan.

e. Memperbaiki manajemen internal dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri.

f. Mengidentifikasi dampak dari Program Mitra Desa Mandiri kepada pemanfaat sebagaimana tertuang dalam proposal. Sebagai proses pembelajaran terhadap semua bagian dari siklus proyek dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan PTVI dalam desain dan pengelolaan program Program MItra Desa Mandiri.

C. Keluaran

Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi Program Mitra Desa Mandiri sebagai berikut

a. Tersedianya data dan informasi terkait kemajuan pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri.

b. Profil indikator kinerja (performance indicators).

c. Informasi awal terkait capaian atau dampak program kepada pemanfaat proyek sebagaimana tertuang dalam proposal.

d. Tersedianya data dan informasi sebagai panduan (tools) bagi manajemen dalam melakukan perbaikan terhadap output dan kegiatan.

e. Saran dan masukan bagi manajemen internal


f. Saran dan masukan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bagi pihak lain yang terlibat dalam kemitraan Program Mitra Desa Mandiri.

D. Metodologi

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode survei kepada pengelola dan pelaksana Program Mitra Desa Mandiri. Tim monitoring dan evaluasi akan melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan 4 (empat) lokasi terdampak operasi yaitu: Nuha, Wosuponda, Towuti, dan Malili dengan mewawancarai penerima program, tim pendamping (jika ada), Komite Desa dan Komite Kecamatan, instansi dan dinas teknis terkait di Kabupaten Luwu Timur.

Tingkat Masyarakat (dalam hal ini kelompok/lembaga yang mengajukan proposal kegiatan)

Pengumpulan informasi pada tingkat masyarakat penerima manfaat (beneficiaries) dilakukan dua tahap, yakni wawancara dengan panduan pertanyan dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (FGD). Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui the most significant change dengan menangkap pandangan atau analisis lebih mendalam tentang suatu keberhasilan atau kegagalan program dari tokoh-tokoh yang punya peran penting di masyarakat.

Di tingkat Multipihak (Pemerintah, Komite Desa dan Komite Kecamatan)

Pengumpulan informasi dari kalangan kelompok multipihak (staf Pemerintah, pelaksana lapangan, seperti: SKPD, PPL/Dinas terkait, Komite Desa dan Komite Kecamatan) akan dilakukan dengan diskusi terbuka (per-institusi) serta wawancara mendalam kepada staf kunci yang terlibat dalam mendukung Program Mitra Desa Mandiri.

Di tingkat Perusahaan (PTVI dalam hal ini External Relation)

Pengumpulan informasi dari PTVI yakni melalui diskusi dengan tim manajemen (direktur, manajer, koordinator program, pelaksana lapangan, dan staf yang mendukung program lainnya).

E. Pelaksana

Monitoring dan evaluasi Program Mitra Desa Mandiri dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk di tingkat kabupaten dan difasilitasi oleh TK-Kab PTPM dan F-Kab PTPM dengan melibatkan pemangku kepentingan lain diantaranya: Komite Kecamatan, Komite Desa, UPTD, Instansi Sektoral Kecamatan (ISK), LSM, media dan staf PTVI.

F. Pendanaan

Pendanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Program Mitra Desa Mandiri bersumber dari PTVI, pemerintah daerah dan swadaya.


G. Waktu Pelaksanaan

No Kegiatan Pelaksana APRIL MEI KET

I II III IV I ii iii IV (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Persiapan PTVI/TK-Kab PTPM 2. Pembekalan Internal (Exrel) PTVI/TK-Kab PTPM 3. Lokakarya 1: Pembekalan 3.1 Malili dan Wosuponda PTVI/TK-Kab PTPM 3.2 Towuti dan Nuha PTVI/TK-Kab PTPM 4. Evaluasi Lapang (Field

Evaluation) Tim Monev

5. Lokakarya 2: Analisis Data dan Kesimpulan

5.1 Malili dan Wosuponda PTVI/TK-Kab PTPM 5.2 Towuti dan Nuha PTVI/TK-Kab PTPM 6. Pelaporan PTVI/TK-Kab PTPM 7. Publikasi PTVI/TK-Kab PTPM


LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Kegiatan :

Alamat :

Desa :

Kecamatan :

Tanggal :

Penerima Manfaat Tim Lapangan

___________________________ ____________________________

Mengetahui;

Tim Monev TK-Kab PTPM

___________________________ ____________________________


FORMAT INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI1 PROGRAM MITRA DESA MANDIRI

TAHUN …………

A. Identitas Umum

1. Nama Kegiatan :

2. Pelaksana (kelompok) :

3. No. Kontrak :

4. Lokasi :

5. Sasaran Penerima/Jumlah :

6. Telepon :

7. Faximili

:

8. Email :

9. Dana yang disetujui/dikelola :

: Rp.

10 STATUS KEGIATAN2 [ ] O % [ ] 25 % [ ] 75 % [ ] 10O %

1 Instrumen ini digunakan sebagai panduan dalam menggali informasi secara mendalam bagi pelaksana

kegiatan di tingkat desa sesuai dengan dokumen proposal yang telah disetujui 2 0 % = belum ada realisasi kegiatan sama sekali hingga 100 % keseluruhan kegiatan sudah selesai

dilaksanakan.


B. Perencanaan

Petunjuk: Beri tanda silang (X) pada aspek manajemen kegiatan Tidak (TDK), Ada-Tidak Lengkap (TL), Ada-Lengkap (L). jika hal tersebut lengkap dan dilaksanakan, maka tuliskan permasalahan atau kendala yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, dan saran/masukan)

NO ASPEK PENILAIAN

JAWABAN DOKUMEN

PENDUKUNG3 TDK

YA

TL L

SKOR 0 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (7)

1. Apakah kelompok memiliki rencana kegiatan untuk diajukan kepada PTVI.

2. Apakah rencana kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan kelompok.

3. Apakah rencana kegiatan yang dibuat mempertimbangkan sumber daya lokal

4. Apakah rencana kegiatan yang dibuat mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan lingkungan.

5. Apakah rencana kegiatan yang disusun sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa (RPJM Desa).

6. Apakah rencana program disusun dilengkapi dengan desain teknis (Ded) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

7. Apakah rencana kegiatan melibatkan kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan.

8. Apakah rencana kegiatan melibatkan perempuan.

9. Apakah rencana kegiatan dikonsultasikan dengan dinas teknis (UPTD)

10. Apakah rencana kegiatan disosialisasikan secara terbuka kepada kelompok.

11. Apakah rencana kegiatan disetujui melalui mekanisme musyawarah di desa.

12. Apakah jumlah dana yang diusulkan oleh kelompok sesuai dengan jumlah yang disetujui.

13. Apakah ada kontribusi anggota kelompok dalam pendanaan kegiatan ini

14. Apakah rencana kegiatan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas kelompok

3 Dokumen pendukung kegiatan harus dilampirkan sebagai informasi dan alat verifikasi kegiatan

kelompok, seperti foto kegiatan, daftar hadir, notulen rapat, berita acara kesepakatan, dsb).


MASALAH: (Catatlah berbagai temuan sesuai pengamatan terkait masalah, keterbatasan, kesulitan yang dihadapi penerima manfaat dalam kegiatan ini)

KESIMPULAN:


C. Pelaksanaan Petunjuk: Beri tanda silang (X) pada aspek manajemen kegiatan Tidak (TDK), Ada-Tidak Lengkap (TL), Ada-Lengkap (L). jika hal tersebut lengkap dan dilaksanakan, maka tuliskan permasalahan atau kendala yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, dan saran/masukan)

NO ASPEK PENILAIAN

JAWABAN DOKUMEN

PENDUKUNG4 TDK

YA

TL L

SKOR 0 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (7)

1. Apakah kegiatan yang dilaksanakan mempertimbangkan tingkat kesulitan kelompok.

2. Apakah pencairan dana program tepat waktu

3. Apakah uang dibagikan secara terbuka kepada kelompok

4. Apakah pembagian tersebut dilakukan secara adil.

5. Apakah kelompok membuat laporan pengeluaran dana

6. Apakah kegiatan dilaksanakan tepat waktu

7. Apakah diberikan pelatihan khusus kepada kelompok

8. Apakah pelatihan yang diberikan sesuai dengan rencana yang telah diusulkan dalam proposal

9. Apakah PTVI memberikan dukungan pendampingan dan bimbingan teknis kepada kelompok

10. Apakah kelompok mendapatkan pendampingan atau bimbingan dari pihak lain

11. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pengorganisasian kelompok dan kelembagaan

12. Apakah pemangku kepentingan lain dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan

13. Apakah kelompok miskin/rentan dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan

14. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan dinas teknis

15 Apakah dalam pelaksanaan kegiatan kelompok melibatkan bantuan tenaga ahli





KESIMPULAN:


D. Pemeliharaan dan Pemanfaatan


NO ASPEK PENILAIAN

JAWABAN DOKUMEN

PENDUKUNG5 TDK

YA

TL L

SKOR 0 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (7)

1. Apakah kegiatan yang dilaksanakan didukung dengan mekansime pemeliharaan dan pemanfaatan.

2. Apakah kelompok memiliki rencana pemeliharaan dan pemanfaatan atas kegiatan yang dilakukan.

3. Apakah kelompok dapat memanfaatkan hasilnya secara berkeadilan.

4. Apakah ada pemangku kepentingan lain di luar kelompok yang memanfaatkan hasilnya.

5. Apakah kelompok berpartisipasi dalam memelihara kegiatan.

6. Apakah kelompok mampu menyediakan bahan atau sumber daya lokal untuk kelangsungan kegiatan.

7. Apakah kelompok mendapatkan dukungan dana lain untuk mendukung pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan.

8. Apakah kelompok mendapatkan bimbingan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan.

9. Apakah pemerintah daerah memberikan dukungan dalam memelihara kegiatan.

10. Apakah PTVI memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan.


KESIMPULAN:




E. Dampak


NO ASPEK PENILAIAN

JAWABAN DOKUMEN

PENDUKUNG6 TDK

YA

TL L

SKOR 0 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (7)

1. Apakah kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak kepada perubahan perilaku pada masyarakat.

2. Apakah kegiatan memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan.

3. Apakah kegiatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan/pendapatan masyarakat miskin.

4. Apakah kelompok mampu mengadopsi teknologi baru.

5. Apakah masyarakat dapat belajar dari pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Apakah pelatihan yang diberikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan kelompok.

7. Apakah kegiatan yang dilaksanakan memberikan ruang belajar bagi masyarakat.

8. Apakah kelompok mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi.

9. Apakah kegiatan yang dilaksanakan mampu mendorong kelompok mendapatkan sumber dana baru di luar perusahaan.

10. Apakah kelompok dapat meningkatkan kemampuan permodalan sendiri.

11. Apakah kegiatan yang dilaksanakan dapat mendorong munculnya kader dari masyarakat yang dapat menjadi fasilitator atau inisiator dalam pengembangan masyarakat.

12. Apakah kegiatan yang dilaksanakan dapat mendorong partisipasi masyarakat.





KESIMPULAN:


F. Akuntabilitas dan Potensi Penyimpangan


NO ASPEK PENILAIAN

JAWABAN DOKUMEN

PENDUKUNG7 TDK

YA

TL L

SKOR 0 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (7)

1. Apakah penggunaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan kelompok sesuai dengan proposal yang disetujui.

2. Apakah kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran

3. Apakah penyediaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam proposal

4. Apakah terjadi pengalihan kegiatan oleh kelompok disetujui oleh komite desa

5. Jika terjadi pengalihan apakah masih relevan dengan usulan awal.

6. Apakah kegiatan yang dilaksanakan di dukung oleh informasi dan data

7. Apakah keompok memiliki mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.

8. Apakah penerima manfaat proyek ini membagi rata uang kegiatan kepada masing-masing anggota kelompok menjadi kegiatan individu

9. Apakah penerima manfaat menggunakan uang kegiatan untuk kepentingan lain di luar tujuan proyek.

10. Apakah kelompok menyusun laporan kegiatan

11. Apakah kelompok menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

12 Apakah setiap tahapan kegiatan di sosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat





KESIMPULAN:


CATATAN PENGAMATAN

1. Apakah terjadi pengalihan kegiatan dalam program ini, apakah kegiatan tersebut masih

relevan atau sesuai dengan usulan awal dalam proposal ? (YA / TIDAK)

Jika ‘YA’ Jelaskan?

2. Apakah ditemukan kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ? (YA / TIDAK)


3. Apakah ditemukan terjadi pengeluaran biaya yang tidak ada kaitannya dengan rencana

kegiatan ?

(YA / TIDAK)



Kami hadir sebagai social enterprise yang memiliki visi “menjadi lembaga independen, terbuka dan terpercaya dalam mewujudkan gagasan dan praktik triple bottom‐line operasi perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui pendekatan

kemitraan tiga sektor”. Misi A+ CSR Indonesia; (a) berkontribusi dalam karya nyata untuk mendorong setiap upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui upaya membumikan prinsip‐prinsip dasar dan praktik kegiatan usaha yang menjunjung nilai‐nilai keadilan multidimensional; (b) bermitra dengan dunia usaha dan pemangku kepentingannya dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kajian, pendampingan, jaminan dan advokasi; dan (c) berkontribusi dalam pengembangan wacana CSR melalui publikasi dalam berbagai bentuk serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang relevan A+ CSR Indonesia menghimpun berbagai keahlian profesional dalam isu‐isu seputar CSR. Dengan keahlian itu, berbagai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan CSR dapat diidentifikasikan dengan tepat dan peluang bagaimana melakukan perbaikan atasnya dapat direkomendasikan. Di sisi lain A+ juga menghimpun keahlian yang sama untuk memajukan konsep CSR, agar khalayak dapat menggunakan konsep tersebut untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. A+ CSR Indonesia memastikan bahwa perkembangan terbaru dalam CSR selalu diketahui melalui literatur mutakhir. Lebih dari 100 buku CSR dimiliki, selain lebih dari 2500 artikel. Seluruh pustaka tersebut selalu menjadi sumber yang penting ketika A+ CSR Indonesia bekerja membantu perusahaan. Dengan kombinasi pengalaman dan literatur mutakhir, A+ CSR Indonesia berupaya memberikan pelayanan berupa knowledge management dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat.


Documents

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI| i - PUSTAKA RAKYAT · PDF fileSecara umum panduan teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku ... dana administrasi atau ... dana setiap desa ditetapkan