PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI … · Kawasan Hutan di Aceh dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya bersama-sama melakukan penilaian/evaluasi pemenuhan

PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI

KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN

NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

SEKTOR KEHUTANAN DI ACEH

OLEH: PEMERINTAH ACEH

FAKTA HUTAN ACEH• Luas kawasan hutan dan perairan Aceh

+3.562.291 ha ( 62,76%);• Aceh memiliki tutupan hutan yang

paling baik di Sumatera;• Memiliki kawasan konservasi paling

lengkap (Taman Nasional, Cagar Alam,Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam,Tahura, Taman Buru).

• Pengurangan tutupan hutan di Aceh(deforestasi), ± 68 % berasal dari luarkawasan hutan (APL).

• Hutan Aceh dikelola berdasarkankarakteristik ekosistem dalam DAS.

Sumber :

kemenhut, 2014

KAWASAN HUTAN ACEH BERDASARKAN PERHITUNGAN TERHADAP PETA LAMPIRAN KEPMENHUT NO. 941/MENHUT-II/2013 (Sementara, menunggu data Spasial SK. Menhut 865/2014)

LUAS KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN ACEH

3. 562. 291 ha ( 62, 76 %)

dari Total Luas Daratan Aceh

5.675.840,82 hektar

HUTAN KONSERVASI : 1.057.942 Ha

a. Cagar Alam : 15.688 Hab. Suaka Margastwa Rawa Singkil : 81.827 Hac. Taman Nasional Gunung Leuser : 624.388 Had. Taman Wisata Alam :

- Darat : 30.076 Ha- Perairan : 211.023Ha

e. Tahura :8.620 Ha(PMI + Simueulue + Sebulussalam)

f. Taman Buru Linge Isaq : 86.320 Ha

HUTAN LINDUNG : 1.790.256

HUTAN PRODUKSI = 714.093 hektarHutan Produksi Terbatas = 141.856 Ha

Hutan Produksi Tetap = 556.795 HaHutan Produksi Konversi = 15. 442 Ha

PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM

PERLINDUNGAN HUTAN

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

6 SASARAN RENCANA

AKSI KORSUP

KEHUTANAN

RENCANA AKSI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

MEMBENTUK TIM INVENTARISASI PENGUASAAN,

PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (I

4PT)

MEMBENTUK TIM INVENTARISASI

PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

TANAH (I 4PT)

MELAKUKAN EVALUASI HAK-HAK ATAS

TANAH MASYARAKAT DALAM

KAWASAN HUTAN

MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN

INFORMASI PENGGUNAAN KAWASAN

DAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA

MELAKUKAN PENERTIBAN DAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG

TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR

DAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

Pembentukan Tim dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan

proses pengukuhan batas kawasan hutan pasca RTRWA .

Mendorong dilaksankannya evaluasi serta penyelesaian Hak-

hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan

Batas Kawasan Hutan.

Melakukan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi data Izin Penggunaan

Kawasan Hutan di Aceh dengan Kementrian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, selanjutnya bersama-sama melakukan

penilaian/evaluasi pemenuhan kewajiban, sebagaimana tertuang

dalam Izin atau proses perizinan yang telah dikeluarkan.

Meningkatkan koordinasi dengan institusi Penegak Hukum,

Pemerintah Kab/Kota dan Pengelola Hutan ditingkat Tapak untuk

melakukan penertiban dan penegakan hukum secara terpadu

terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak sesuai

prosedur.

Pemerintah Aceh akan mendorong Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan

Hutan dengan prioritas pada Batas Kawasan Hutan yang mengalamai perubahan

peruntukan dalam pola ruang hutan Aceh (RTRWA) guna memberikan kepastian hukum

pengguna lahannya.

Kewenangan penataan batas kawasan berada di Kementerian Kehutanan.

RENCANA AKSI PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN

• Melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data perizinan danpelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajibanlainnya dari pemegang izin;

• Mendorong Institusi yang menangani Kehutanan di Kab/Kota,serta KPH untuk melakukan pembinaan, pengawasan danpengendalian terhadap Pemegang Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu;

• Menyampaiakan data dan informasi pendukung yang terkaitdengan kinerja Pemegang Izin ke Kementrian LingkunganHidup dan Kehutanan;

• Merekomendasikan Kepada pemberi izin (Kemen LHK) untukmelakukan evaluasi terhadap areal kerja, kinerja dankomitmen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu, dan memberikan tindakan tegas untuk setiappelanggaran terjadi.


a. Mengumpulkan data dan informasiyang terkait dengan wilayah kelolamasyarakat:

• Proses dan status tahapan perizinan;

• Aktifitas lapangan; dan

• Kendala permasalahan pengelolaankawasan.

b. Sosialisasi program pengelolaan hutanbersama masyarakat, untukmeningkatkan minat masyarakat secaraaktif dan partisipatif;

c. Mendorong pengembangan skemapelibatan masyarakat dalampengelolaan hutan yang lebih efektifdan efisien (kemitraan);

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

- Membantu melakukan prosesidentifikasi terhadap penggunaan lahanyang di indikasikan berpotensi konflikdengan batas kawasan hutan denganmengacu pada Surat Keputusan MenteriKehutanan No. SK. 865/Menhut-II/2014tentang Kawasan Hutan dan KonservasiProvinsi Aceh;

- Melaksanakan sosialisasi Batas KawasanHutan ke pada para pihak terkait.

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

• Sedang disusun Peraturan Gubernur tentang Pencegahan, PengendalianKebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Gubernur tentang Izin Lokasiuntuk Kegiatan yang berbasis lahan di Aceh;

• Substansi yang diatur di dalam draft Pergub tersebut salah satunyamengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup;

• Pergub tersebut akan menjadi instrumen yang mensinergikan sistemkoordinasi, kewenangan dan tata hubungan kerja dalam Penanganan danPengendalian Kebakaran Hutan dan Penyelenggaraan Izin Lokasi;

• Pembentukan lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) sebanyak7 unit melalui Pergub No. 20 Tahun 2013, dengan dileniasi wilayahdidasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), menjadi kelembagaan yang efektifdan efisien dalam mengintegrasikan kegiatan perlindungan hutan berbasisdaya dukung ekosistem hulu dan hilir;

• Kawasan Hutan dikeloladengan didasarkan padaDAS: Kawasan Hutanmerupakan kesatuanekosistem, satu rencana,dan dengan satu sistempengelolaan;

• Pengelolaan KawasanHutan: Melibatkan parapemangku kepentingan,terkoordinasi, menyeluruhdan berkelanjutan;

• Adaptif terhadap kondisispesifik dan perubahankondisi yang dinamis sesuaidengan karakteristik DAS.

Pengelolaan Hutan Aceh Berdasarkan DAS

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

• Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinankehutanan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh;

• Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sisteminformasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan;

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan sudah dilaksanakan sejak tahun2012, dan updating di tahun 2014;

• Mendorong percepatan operasional lembaga pengelola hutan di tingkattapak (KPH) untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalianterhadap kawasan hutan termasuk pemegang izin kehutanan di lapangan;

• Untuk menjamin keterbukaan informasi publik telah dibentuk TimSekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada institusiyang menangani kehutanan di Aceh (Tahun 2014).

KONDISI SAAT INI HASIL UPDATING DATADAN INFORMASI PERIZINAN KEHUTANAN DIACEH

1. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI

ACEH

2. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA DAN RE);

3. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI);

4. PERKEMBANGAN HKM;

5. PERKEMBANG HUTAN DESA;

6. UPDATING INVENTARIS IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL

HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR);

UPDATING DATA PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI PROVINSI ACEH

NO LOKASI PENGGUNAANNAMA

PEMOHON NOMOR SURATMASA

BERLAKULUAS (Ha)

KAWASAN HUTAN KETERANGAN

1 Kec. Blang Bintang

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Bupati Aceh Besar

S. 765/Menhut-VIII/2007

2 Tahun200 Hutan

ProduksiPersutujan Prinsip

Kab. Aceh Besar

Tanggal 27 November 2007 206

Persetujuan Kerjasama

2Kec. Beutong Pembangkit

Listrik Tenaga Minihydro

PT. Senagan Energi

SK. 483/Menhut-II/2014

27 Juni 2018 12,02Hutan

LindungIzin Pinjam Pakai

Kab. Nagan Raya

Tanggal 2 Oktober 2014

3 Kab. Aceh Barat Jaringan SUTET

275 kVPT. PLN (Persero)

S. 388/Menhut-II/2012

2 Tahun 84,46Hutan

Lindung

Persetujuan Prinsip.

dan Kab. Pidie

Tanggal 29 Agustus 2012

Dalam proses perpanjangan

4Kec. Indrapuri Penambangan

Bijih besiPT. Tambang Indrapuri Jaya

S. 624/Menhut-II/2013 S.d April

2026344

Hutan Produksi

Izin Pinjam Pakai.Kab. Aceh Besar

Tanggal 17 September 2013

5 Kec. Penanggalan,

Penambangan Bijih besi PT. Estamo

Mandiri

S. 669/Menhut-II/2014

17 Tahun (10 Oktober 2031)

100,42Hutan

ProduksiIzin Pinjam Pakai.

Kota Subulussalam

Tanggal 5 Agustus 2014

No Nama IUPHHK-HA SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) Kabupaten Keterangan

1 PT. Lamuri Timber 863/Kpts-VI/1999 14 Nop 2034 44.400 Kab. A. Jaya, A. Barat, Pidie

Blm memiliki PHPL, VLK

2. PT. Aceh Inti Timber

859/Kpts-VI/1999 9 Juli 2049 80.804 Kab. Aceh Jaya

Blm ada PHPL, VLK

3. PT. Raja Garuda Mas Unit II

851/Kpts-VI/1999 11 Agus 2052 96.500 Kab. Aceh Barat, Nagan Raya

Blm ada PHPL, VLK

4. Kopontren Najmussalam

876/kpts-II/1999 14 Okt 2054 30846 Kab. Bireun Blm ada PHPL, VLK

IUPHHK-HA DI Aceh sejak tahun 2007 tidak beroperasi setelah ditetapkannyakebijakan moratorium logging melalui Instruksi Gubernur Aceh No. 05/INSTR/2007tanggal 6 Juni 2007

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN

KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE)

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)

No Nama IUPHHK-HTI SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) RKU (SK) RKT TERAKHIR

1. PT. Gunung Medang Raya Utama Timber

495/Kpts-II/1992 1 Juni 2045 7. 300 - -

2. PT. Tusam Hutani Lestari

556/Kpts-II/1997 14 Mei 2035 97. 300 SK.87/VI-BPHT/2010

22/12/2014

3. PT. Aceh Nusa Indrapuri

95/Kpts-II/1997 5 Agust 2035 111. 000 SK.73/VI-BPHT/2009

21/10/2013

4. PT. Rimba Wawasan Permai

558/Kpts-II/1997 15 Juli 2053 6.120 SK. No. 88/IV-

BPHT/2009

21/12/2009

5. PT. Rimba Penyangga Utama

195/Kpts-II/1997 21 Feb 2035 6. 150 S.407/BUHT-3/2013

-

6. PT. Rimba Timur Sentosa

262/Kpts-II/1997 1 Sept 2053 6250 64/VI-BPHT/2009

-

7. PT. Mandum Payah Tamita

522/052/2003 23 Des 2038 8015 522.51/BP2T/2918/RKUPH

HK-HT/IX/2013

30/12/2013

8. PT. Rencong Pulp and Paper Industri

522.51/569/2011 17 Okt 2071 10384 - -


Luas (ha) Fungsi HL HP Nomor SK Tanggal Luas (Ha) HL HP/HPT (Unit SK)

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 NAD Aceh Timur 7.563 HL/HP 3.964 3.599 SK.607/Menhut-II/2010 28 Oktober 2010 6.200 3.000 3.200 1 KSU. Flora Potensi Belum Pengukuhan -

Aceh Timur 6.095 HP - 6.095 SK.155/Menhut-II/2012 26 Maret 2012 6.095 - 6.095 1 KSU. Bina Meufakat Belum Pengukuhan -

Aceh Tamiang 3.352 HP - 3.352 SK.154/Menhut-II/2012 26 Maret 2012 3.352 - 3.352 1 Koperasi Bina Lestari Belum Pengukuhan

Bener Meriah 95 HL 95 - SK.541/Menhut-II/2013 30 Juli 2013 95 95 1 Gapoktan Peteri Ijo Belum Pengukuhan -

Aceh Tamiang 5.148 HL 5.148 - SK.740/Menhut-II/2013 31 Oktober 2013 - - - - - - -

Kota Sabang 1.100 HL 1.100 - SK.503/Menhut-II/2014 30 Mei 2014 - - - - Kelompok Aneuk Glee -Dalam Proses Penerbitan SK

IUPHKm oleh Gubernur

Keterangan (Permasalahan)NO Provinsi Kab/KotaPenetapan AKHKm SK IUPHKm

Penerima HKm Status Pengukuhan

Perkembangan HKm di Aceh

Perkembang Hutan Desa (HD) di Provinsi Aceh

1 2 3 4 5 6 7

1 Aceh Timur 370 HP 1. Surat Bupati No. 522/480 Tgl. 2 Februari 2012

tentang Usulan Kawasan HP sebagai Areal Kerja

HD

2. Verifikasi BA Hasil Verifikasi Usulan PAK HD

No. BA 127/BPS-3/2012 tgl 19 Juni 2012 di

rekomendasi seluas ± 370 Ha

2 Pidie Jaya 1.088 HL 1.

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Penetapan

Areal Kerja HD No. 98/BPS-3/2014 tgl 26 Juni

2014, Rekomendasi luas HD : 1.080 Ha

1.133 HL 1.




3 Pidie 16.687 HL 1.




16.127 HL 1.




11.989 HL 1.




4 Aceh Tamiang 200 HL Desa Tenggulum, Kec. Tenggulum1. Menunggu Fasilitasi Data dari BPDAS

Krueng Aceh

47.594

No KabUsulan

Luas

Status

KawasanLokasi Progres HD Ket

Desa Blang Seunong

Kec. Pante Bidari

Telah dilakukan

diverikasi oleh

Tim Kemehut

Desa Kayee Jato, Mukim

Cubo, Kec. Banda Baru

Surat Usulan Areal Kerja HD Oleh Keuchik

No. 03/7/kj/2014 Tgl. 5 Februari 2014

Telah dilakukan

diverikasi oleh

Tim Kemehut

Desa Blangsukon,

Mukim Cubo Kec. Banda

Surat Usulan Areal Kerja HD Oleh Keuchik

No. 22/78/2014 Tgl. 4 Februari 2014

Telah dilakukan

diverikasi oleh

Tim Kemehut

Desa Lutueng, Mukim

Lutung, Kec. Mane

Surat Usulan Penetapan Areal Kerja HD Oleh

Bupati Pidie No. 522.74/2190/2014 tanggal 10

Maret 2014 ke Menhut

Telah dilakukan

diverikasi oleh

Tim Kemehut

JUMLAH

Desa Mane, Mukim

Lutung, Kec. Mane

Surat Usulan Penetapan Areal Kerja HD Oleh



Telah dilakukan

diverikasi oleh

Tim Kemehut

Desa Blang Dalam.

Mukim Lutung, Kec.

Surat Usalan Penetapan Areal Kerja HD Oleh



Telah dilakukan

diverikasi oleh

Tim Kemehut

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN

TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)

1 2 3 4 5 6 7

1 Koperas i Tuah Nanggroe Aceh 522/944/2009 23 November 2009 811 Kab. Aceh Utara Stagnan

3.545

Kab. Bireuen

6 Kel . Tani Hutan Usaha Maju 237/2012 11 Juni 2012 244,4 Kab. Aceh Besar

405 Kab. Bireuen5 Koperas i Gerakan Aceh Makmu 18/2010 17 Februari 2010

455 19/2010 17 Februari 2010

4 Kop. Pertanian Aneuk Nanggroe 17/2010 17 Februari 2010

3 Koperas i Wanita Seulanga

475

2 Koperas i IKAPEDA 522/72/2010 16 Februari 2010

Kab. Bireuen

Lokasi (Kab)

1.155 Kab. Aceh Utara

KeteranganNo Nama Perusahaan Nomor Izin Tanggal IzinLuas ( ±

Ha)

RENCANA AKSI KEGIATAN KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN

NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR

PERKEBUNAN DI ACEH

PERKEBUNAN ACEH

1. PERKEBUNAN BESAR 385.435 Ha (32%)

2. PERKEBUNAN RAKYAT 810.093 Ha (68%)

PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR

No KabupatenJumlah

Perusahaan

Luas

HGU

Luas Areal Tanaman (Ha)Luas Tanah

Bangunan

(M2)

TanahCadangan

(Ha)

Tanah yangtidak dapat

dimanfaatkan

(Ha)

Keterangan

TBM TM TR Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 Aceh Besar 1 113 7 21 - 28 1 29 56 Lada, Kemiri, Kakao

2 Pidie 2 242 10 - - 10 - 232 - Kakao, Jahe

3 Pidie Jaya 1 416 71 18 20 108 1 60 247 Kakao, K. Sawit

4 Bireuen 7 4.371 331 1.175 34 1.540 19 2.593 220 Karet, K.Sawit

5 Aceh Utara 12 35.200 3.541 4.507 3.458 11.506 268 22.720 707 Karet, Kakao, K.Sawit

6 Aceh Timur 25 101.321 22.586 56.990 10.048 89.624 1.598 56.263 14.401 Karet, K.Sawit

7 Aceh Tamiang 27 46.371 8.182 27.253 1.670 37.105 368 7.207 1.692 Karet, Kakao, K.Sawit

8 Aceh Tengah 2 353 - - - - - 353 - Kopi

9 Aceh Barat 7 42.322 10.929 9.974 2.777 23.680 50 21.179 1.579 Karet, K.Sawit

10 Aceh Jaya 3 11.317 2.414 968 - 3.381 23 5.471 2.443 Kakao, K.Sawit

11 Nagan Raya 15 65.455 13.930 24.791 5.378 44.099 684 15.416 5.258 K.Sawit

12 Aceh Barat Daya 3 12.772 1.372 3.528 1.659 6.558 3 5.570 641 K.Sawit

13 Aceh Selatan 3 5.201 1.435 2.201 1.447 5.083 68 48 2 K.Sawit

14 Subulussalam 9 14.973 3.124 3.023 - 6.146 347 6.657 1.881 K.Sawit

15 Aceh Singkil 10 45.008 6.831 27.273 - 34.103 283 5.499 3.949 K.Sawit

Total 127 385.435 74.762 161.719 26.490 262.971 3.712 149.297 33.074

PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT

No Kabupaten/KotaLuas Perkebunan

Rakyat

(Ha)

1 2 3

1 Aceh Besar 30.948

2 Pidie 34.598

3 Pidie Jaya 20.279

4 Bireuen 36.434

5 Aceh Tengah 64.659

6 Aceh Utara 70.663

7 Lhokseumawe 1.258

8 Aceh Timur 70.336

9 Langsa 1.790

10 Aceh Tamiang 43.040

11 Aceh Tenggara 36.379

12 Gayo Lues 37.484

13 Aceh Jaya 38.843

14 Aceh Barat 38.073

15 Nagan Raya 60.368

16 Simeulue 36.473

17 Aceh Barat Daya 27.209

18 Aceh Selatan 38.947

19 Aceh Singkil 38.508

20 Subulussalam 23.979

21 Sabang 5.778

22 Bener Meriah 54.047

Total 810.093

PELAKSANAAN PENATAAN

PERIZINAN PERKEBUNAN

PERLUASAN WILAYAH

KELOLA MASYARAKAT

MEMBANGUN SISTEM

PENGENDALIAN ANTI

KORUPSI

3 SASARAN

RENCANA

AKSI KORSUP

PERKEBUNAN

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

PERKEBUNAN

MELAKUKAN

PENGUMPULAN DATA DAN

INFORMASI SEMUA

KEWAJIBAN KEUANGAN

DAN KEWAJIBAN LAINNYA

DARI PEMEGANG IZIN

USAHA PERKEBUNAN

1. MEMBENTUK TIM

PELAKSANA PENILAIAN

USAHA PERKEBUNAN

3. MENETAPKAN HASIL

PENILAIAN USAHA

PERKEBUNAN

2. MELAKUKAN PENILAIAN

USAHA PERKEBUNAN


• Mensosialisasi dan Pelaksanaan STD-P Pada Dinas Yang Membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota

Melakukan Pendaftaran Terhadap Kegiatan Perkebunan

yang dilakukan Masyarakat

• Mengharuskan Semua Perusahaan Perkebunan Melakukan Kemitraan dengan Masyarakat Sekitarnya dan Segera Berkoordinai dengan Bupati /Walikota Setempat

Meningkatnya Jumlah Ketaatan Terhadap

Program Kemitraan Dalam Usaha Perkebunan dan Tersusunnya Rencana

Pembinaan Perkebunan Masyarakat

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN

ANTI KORUPSI

1. Melakukan Penyempurnaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perizinan Usaha Perkebunan

2. Publikasi Hasil Pemberian Izin Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Secara Berkala Triwulan

3. Memperketat Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Perizinan

www.acehprov.go.id

Documents

PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI … · Kawasan Hutan di Aceh dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya bersama-sama melakukan penilaian/evaluasi pemenuhan