PROGRES IMPLEMENTASI RENCANA AKSI - acch.kpk.go.id · Barat : Samudera Hindia ... 2 perusahaan IUP OP telah melaksanakan pembayaran royalti ... PT. Anugerah Pratama Inspirasi IUPHHK-RE

Rabu, 22 April 2015

Auditorium Gd. Manggala Wanabakti

Kementerian Lingkungan Hidup dan KEHUTANAN

Jalan Gatot Subroto, Jakarta

PROGRES IMPLEMENTASI RENCANA AKSIPENATAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN & PERKEBUNAN

DI PROVINSI BENGKULU

Oleh :

H. JUNAIDI HAMSYAH

GUBERNUR BENGKULU

Luas Daratan : 2,007,223.93 Ha

Jumlah Penduduk: 2.104.903 Jiwa(Biro Pemerintahan Prov. Bengkulu 2013)

Administrasi

Kabupaten : 9

Kota : 1

Kecamatan : 126

Desa & Kelurahan : 1.513(Permendagri No.39-2015)

Batas Administrasi

Timur : Sumsel, Jambi

Selatan : Lampung

Barat : Samudera Hindia

Utara : Sumatera Barat

Panjang Jalan: 8.023,84 Km

Nasional : 783,86 Km

Provinsi : 1.562,67 Km

Kabupaten : 5.677,30 Km

Bentuk Wilayah Relatif

Memanjang Sejajar Garis

Pantai.

Panjang : ± 525 Km(Bakosurtanal 2010)

Penggunaan Lahan

Kawasan Hutan : ± 46%

APL : ± 54%(analisis th SK 784/Menhut-II/

2012)

Kegiatan usaha pertambangan :

IUP Eksplorasi 66 buah

IUP Operasi Produksi : 37 buah

Bahan galian (minerba) yang diusahakan:

Batubara, Pasir besi, Bijih besi, dan Emas dmp

Terkonsentrasi di Kab. Bengkulu Utara,

Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Lebong,

Kab. Seluma, Kab. Kaur, dan Kab. Mukomuko.

Produksi – penjualan (batubara) :• Tahun 2012 = 4,8 juta ton

• Tahun 2013 = 5,0 juta ton

• Tahun 2014 = 5,3 juta ton

1 IUP OperasiProduksi (pasir besi) :

Tahun 2014 = 31.500 ton

Jumlah PNBP 2014 : Rp. 165 milyar

NO KABUPATEN PRODUKSI

(Ton)

PENJUALAN (Ton)

LN DN

1.

2.

3.

4.

Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah

Lebong

Kaur (pasir besi)

4.047.739

882.622

103.826

31.500

1.214.467

564.080

44.315

31.500

3.099.251

346.112

0

0

JUMLAH

Batubara

Pasir Besi

5.034.188

31.500

1.778.546

31.500

3.469.678

0

UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Penerbitan Surat Gubernur No. 543.5/963/ESDM

Tanggal 19 Desember 2014

Ditujukan kepada Kepala Kantor Bea Cukai Bengkulu, Kepala KSOP

P. Baai Bengkulu dan Kepala UPP Linau

Perihal : Pengawasan pemasaran dan kewajiban keuangan

kegiatan usaha tambang

Substansi :

- Bea Cukai untuk tidak menerbitkan Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

- KSOP / UPP untuk tidak menerbitkan Surat Perintah

Berlayar

Terhadap perusahaan pertambangan yang belum melaksanakan

kewajiban pembayaran royalti, yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Pembayaran Iuran oleh Dinas ESDM Provinsi.

2. Penerbitan Surat Gubernur No. 540/988/ESDM

Tanggal 31Desember 2014

Ditujukan kepada Seluruh Bupati / Walikota se-Provinsi Bengkulu

Perihal : Penataan Pengelolaan Pertambangan

Substansi; Arahan agar para Bupati :

- Menertibkan IUP sampai status CnC

- Meninjau ulang dan evaluasi IUP yang berada di kawasan

hutan konservasi dan hutan lindung

- Mewajibkan pemegang IUP melunasi kewajiban keuangan

- Mewajibkan perusahaan tambang membuat NPWP

- Mewajibkan kelengkapan dokumen dan jaminan reklamasi dan

pasca tambang

.

3. Rapat Koordinasi Dinas ESDM Provinsi dan Dinas

Pertambangan Kabupaten

Rekonsiliasi IUP se-Provinsi Bengkulu

Inventarisasi dan evaluasi data Pengelolaan Pertambangan oleh

Pemda Kabupaten

Merumuskan Rencana Aksi / langkah-langkah yang diperlukan

dalam rangka penataan pengelolaan pertambangan.

KABUPATEN BENGKULU UTARA

• Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Bengkulu Utara :

- 26 IUP eksplorasi batubara ; status : 17 IUP CnC

- 1 IUP Eksplorasi pasir besi ; status : non-CnC

- 5 IUP Eksplorasi emas ; status : 5 IUP CnC

- 12 IUP Operasi Produksi batubara ; status : 12 IUP CnC

• Menyampaikan surat-surat teguran kepada para perusahaan

pemegang IUP untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban

sebagai pemegang IUP, termasuk teguran pembayaran

landrent dan tunggakan royalti.

• Melakukan pendataan dan penatausahaan terhadap dokumen-

dokumen Reklamasi dan Pascatambang termasuk jaminan

reklamasi dan jaminan pascatambang.

Sebanyak 22 IUP telah menyetorkan dana jaminan

kesungguhan

Sebanyak 8 IUP telah menyetorkan dana jaminan reklamasi

Sebanyak 7 IUP telah menyetorkan dana jaminan pasca

tambang

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

• Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Bengkulu Tengah :

- 14 IUP Eksplorasi batubara ; status : 3 IUP CnC

- 1 IUP Eksplorasi Pasir besi ; status : non-CnC

- 10 IUP Operasi Produksi batubara ; status :10 IUP CnC

- 1 IUP Operasi Produksi Batu besi ; status : CnC

• Memberikan surat-surat teguran kepada perusahaan pemegang

IUP untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ; Pembayaran

landrent, Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca

tambang.




Sebanyak 12 IUP telah menyetorkan Dana Jaminan Kesungguhan

Sebanyak 10 IUP telah menempatkan Dana Jaminan Reklamasi

Sebanyak 8 IUP telah menempatkan Dana Jaminan Pasca

Tambang

KABUPATEN MUKOMUKO

• Melakukan pencabutan IUP terhadap 11 IUP eksplorasi

KABUPATEN SELUMA

• Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Seluma :

- 5IUP Eksplorasi batubara : status 3 IUP CnC

- 3 IUP Eksplorasi pasir besi ; status non-CnC

- 1 IUP Eksplorasi emas ; status non-CnC

- 3 IUP Operasi produksi batubara ; status 2 IUP CnC

- 3 IUP Operasi produksi pasir besi; status 3 IUP CnC

• Menyampaikan surat-surat teguran kepada para perusahaan

pemegang IUP di Kabupaten Seluma untuk menyampaikan

kewajiban-kewajiban.

• Pendataan kewajiban-kewajiban :

Sebanyak 4 IUP telah menyetorkan dana jaminan kesungguhan


KABUPATEN KAUR

• Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Kaur :

- 7 IUP Eksplorasi pasir besi / bijih besi : 3 IUP CnC

- 4 IUP Operasi Produksi pasir besi : 3 IUP CnC

- 1 IUP Operasi Eksplorasi emas : CnC

- 2 IUP Eksplorasi bijih besi : dikembalikan: dikembalikan





Sebanyak 1 IUP telah menyetorkan dana jaminan pasca tambang

• Melakukan pendataan terhadap pelaksanaan kewajiban

pembayaran landrent dan royalti :

2 perusahaan IUP OP telah melaksanakan pembayaran royalti

13 perusahaan IUP telah melaksanakan pembayaran landrent

KABUPATEN LEBONG

• Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Kaur :

- 1 IUP Eksplorasi batubara ; tidak diperpanjang

- 1 IUP Eksplorasi emas ; status : non-CnC

- 1 IUP Operasi produksi emas ; status : CnC

- 1 IUP Operasi produksi batubara ; status : CnC




Sebanyak 2 IUP telah menyetorkan dana jaminan kesungguhan


• Melakukan pendataan terhadap pelaksanaan kewajiban

pembayaran landrent dan royalti :

1 perusahaan IUP OP telah melaksanakan pembayaran royalti

4 perusahaan IUP telah melaksanakan pembayaran landrent

REKAPITULASI IUP (Existing Maret 2015)

IUP EKSPLORASI

NO. KABUPATEN

JUMLAH IUP

BATUBARA PASIR BESI/ BIJIH BESI EMAS

MASIH

BERLAK

U

HBS

MASA

BERLAK

U

DICABUTDIKEMBALI

KAN

MASIH

BERLAK

U

HBS

MASA

BERLAK

U

DICABUTDIKEMBALI

KAN

MASIH

BERLAK

U

HBS

MASA

BERLAK

U

DICABUTDIKEMBALI

KAN

1 Provinsi Bengkulu 1

2 Bengkulu Utara 18 8 - - 1 - - - 5 - - -

3 Bengkulu Tengah - 10 - 1 - - - - - - - -

4 Bengkulu Selatan - - - - - - - - 3 - - -

5 Mukomuko - - 10 - - - - - - - - -

6 Kaur - - - - 7 - 1 2 1 - - -

7 Lebong - 2 - - - - - - 1 - - -

8 Seluma 5 - - - 2 1 - - 1 - - -

IUP OPERASI PRODUKSI

NO. KABUPATEN

JUMLAH IUP

BATUBARA PASIR BESI/ BIJIH BESI EMAS

MASIH

BERLAK

U

HBS

MASA

BERLAK

U

DICABUTDIKEMBALI

KAN

MASIH

BERLAK

U

HBS

MASA

BERLAK

U

DICABUTDIKEMBALI

KAN

MASIH

BERLAK

U

HBS

MASA

BERLAK

U

DICABUTDIKEMBALI

KAN

1 Bengkulu Utara 10 4 - - - - - - - - - -

2 Bengkulu Tengah 12 1 - - 1 - - - - - - -

3 Bengkulu Selatan - - - - - - - - - - - -

4 Mukomuko - - - - - - - - - - - -

5 Kaur - - - - 4 - - -- - - - -

6 Lebong 1 - - - - - - - 1 - - -

7 Seluma 3 - - - 4 1 - - - - - -

PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN

1. JAMINAN KESUNGGUHAN

NO KABUPATEN NOMINAL

(Rp)

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah

Seluma

Lebong

Kaur

Mukomuko

Bengkulu Selatan

2.407.357.555

613.366.055

443.299.500

618.500.000

-

-

-

22 IUP Eksplorasi

12 IUP eksplorasi

4 IUP Eksplorasi

2 IUP Eksplorasi

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada data

JUMLAH 4.082.523.110

2. JAMINAN REKLAMASI


(Rp)

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah

Seluma

Lebong

Kaur

Mukomuko

Bengkulu Selatan

12.494.126.818

1.733.474.992

280.027.000

342.992.939

45.885.636

-

-

8 Perusahaan

10 Perusahaan

1 Perusahaan

2 Perusahaan

1 Perusahaan

Tidak ada data

Tidak ada data

JUMLAH 14.896.507.385

3. JAMINAN PASCA TAMBANG


(Rp)

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah

Seluma

Lebong

Kaur

Mukomuko

Bengkulu selatan

2.649.898.874

1.165.000.000

-

0

656.089.862

-

-

7 Perusahaan

8 Perusahaan

Tdk ada data

Tidak ada

1 Perusahaan

Tdk ada data

Tdk ada data

JUMLAH 4.470.988.736

PENGAWASAN PRODUKSI

• Pengawasan melalui penekanan kewajiban pembayaran royalti

Sebelum melakukan pengapalan batubara / mineral ;

Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2010 Tentang : Pengawasan

Produksi dan Penjualan Usaha Pertambangan di Provinsi Bengkulu

• Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Produksi-Penjualan

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Keputusan Gubernur Bengkulu No. V.64.XXV. Tahun 2012

Keanggotaan Tim : - Dinas ESDM Prov

- Dispenda, Disperindag

- Kantor Bea Cukai

- KSOP – UPP

- Pelindo

- Sucofindo

Perusahaan tambang yang akan melakukan Pengapalan

mineral/batubara wajib membayar royalti, yang dibuktikan

Dengan Surat Keterangan dari Dinas ESDM.

23%

12%

9%

1%

1%

54%

KONSERVASI

HL

HPT

HP

HPK

APL

Sekitar 46% dari Luas daratan

Provinsi Bengkulu merupakan

KAWASAN HUTAN.

KAWASANLUAS

(Ha)

A. KSA/KPA 462,965

1. TAMAN NASIONAL 412,325

2. CAGAR ALAM 4,300

3. TAMAN WISATA ALAM 27,630

4. TAMAN BURU 16,962

5. TAMAN HUTAN RAYA 1,748

B. HUTAN LINDUNG 250,750

C. HUTAN PRODUKSI TERBATAS 173,280

D. HUTAN PRODUKSI TETAP 25,873

E. HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI 11,763

JUMLAH 924,631

Sumber: SK.784/Menhut-II/2012

No NAMASK

Luas

(Ha)Keterangan

1

1

IUPHHK-HA

PT. Anugerah Pratama

Inspirasi

IUPHHK-RE

PT. SIPEF Biodiversity

Indonesia

SK. Menhut No.

SK.682/Menhut-

II/2009; tanggal 16

Oktober 2009

SK. Menhut No.

SK.622/Menhut-

II/2013; tanggal 17

November 2013

33.070

12.672

Kabupaten Mukomuko

HP. Air Rami Reg. 68

Kabupaten Bengkulu Utara

HPT. Lebong Kandis Reg.

69, HPT. Air Rami Reg. 68

Kabupaten Mukomuko

HPT Air Majunto

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam &

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekositem

No. PEMEGANG IZINPEMBERI

IZIN

LUAS

(Ha)LOKASI

A. IUPHHK-HTR

1. Koperasi Usaha Kaur

Sejahtera.

2. Koperasi Kaur Sumber

Rezeki.

SK. Bup. Kaur

No. 290 Tahun

2009; tanggal

11 Nov 2009.

SK. Bup. Kaur

No. 254 Tahun

2010; tanggal

23 Juli 2010

10.000.

8.300.

Kaur.

Kaur.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat


IZIN

LUAS

(Ha)LOKASI

3. Koperasi Konsumen Tapi

Mandiri.

4. Koperasi Leban Jaya.

5. Koperasi Konsumen Tani

Batu Aji.

SK. Bup. B/S

No.522/509.B

tanggal 7

Oktober 2013

SK. Bup. B/S

No.522/509.A

tanggal 7

Oktober 2013

SK. Bup. B/S

No. 522/509;

tanggal 7

Oktober 2013

551

311

485

Bengkulu

Selatan.

Bengkulu

Selatan.

Bengkulu

Selatan.


IZIN

LUAS

(Ha)LOKASI

6. Koperasi Konsumen Ha

rapan Jaya.

7. Koperasi Konsumen Sim

pur Jaya.

8. Koperasi Konsumen Bukit

Rabang.

SK. Bup. B/S

No. 522/508;

tanggal 7

Oktober 2013

SK. Bup. B/S

No. 522/508. B;

tanggal 7

Oktober 2013

SK. Bup. B/S

No. 522/508. A;

tanggal 7

Oktober 2013

408

492

598

Bengkulu

Selatan.

Bengkulu

Selatan.

Bengkulu

Selatan.


IZIN

LUAS

(Ha)LOKASI

9. Koperasi Suban Abadi.

10. Koperasi Hijau Makmur.

SK. Bup. B/S

No. 522/617;

tanggal 30 Nov

2013.

SK. Bup. B/S

No. 522/618;

tanggal 30 Nov

2013.

485

617

Bengkulu

Selatan.

Bengkulu

Selatan.


IZIN

LUAS

(Ha)LOKASI

B. IUPHKm.

1. Kelompok Tani HKm Desa

Air Lanang Kabupaten

Rejang Lebong.

2. Kelompok Tani HKm

Kabupaten Kepahiang.

SK. Bup. R/L

No. 386 s/d 392

Tahun 2009

tanggal 10

Desember

2009.

SK. Bup. Kph

No. 470 Tahun

2009 tanggal

10 Nov. 2009.

348

1.720

Rejang Lebong.

Kepahiang.

Izin Usaha Pemanfaatan – Hutan Kemasyarakatan


IZIN

LUAS

(Ha)LOKASI

C. HPH Desa

Lembaga Desa Depati Junjung.

JUMLAH (A,B,C)

SK. Gub. Bkl.

No. L. 128.XXIII

Tahun 2013

tanggal 2 April

2013.

-

995

25.310

Kepahiang.

-

No KABUPATEN SK - PAK LUAS (Ha) Keterangan

1 Bengkulu Selatan SK.543/Menhut-II/2013; tanggal30 Juli 2013

605 Proses PenerbitanIUP HKm

2

3

4

Bengkulu Selatan

Rejang Lebong

Rejang Lebong

SK.544/Menhut-II/2013; tanggal30 Juli 2013SK. Menhut No. 545/Menhut-II/2013; tanggal 30 Juli 2013 SK.18/Menhut-II/2014; tanggal9 Januari 2014

600

1.165

310

Proses PenerbitanIUP HKm


Proses PenerbitanIUP HKm.


5

6

7

Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah

Lebong

SK.19/Menhut-II/2014; tanggal9 Januari 2014SK.20/Menhut-II/2014; tanggal 9 Januari2014SK.21/Menhut-II/2014; tanggal 9 Januari2014

3.842

4.325

3.950





8

9

10

11

12

13

Kaur

Kepahiang

Bengkulu Utara

Seluma

Desa Tanah Hitam Kabupaten Bengkulu Utara.Desa Batu Raja R Kabupaten B/U.

JUMLAH (1 s/d 13)

Dalam proses.

Dalam proses.

Dalam proses.

Dalam proses.

SK.508/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014.Dalam proses.

-

8.801

4.267

3.176

14.808

1.125

1.053

48.027.

Sudah diverifikasi oleh Kemen LHK.Sudah diverifikasioleh Kemen LHK.Sudah diverifikasi oleh Kemen LHK.Sudah diverifikasi oleh Kemen LHK.Proses penerbitanHPH Desa.

Sudah diverifikasi oleh Kemen LHK.

-

No NAMASK Luas

(Ha)

Keterangan

1 PT. LION POWER ENERGY SK.244/Menhut-

II/2014; 18-Mar-2014

156,0 Eksplorasi Emas dan

Mineral Pengikutnya di

Kab. Lebong.

No NAMASK

Luas

(Ha)Keterangan

1 PT. INTI BARA PERDANA S.309/Menhut-VII/2014 200.94 Operasi Produksi Batu Bara

di Kab. Bengkulu Tengah

2 PT. PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan III

S.153/Menhut-VII/2014 17.40 Pembangunan SUTT 150 kV

Pagaralam - Manna dan SUTT

150 kV Curup - Pulau Baai

3 PT. Sahung Brantas Energy 4/1/PP-

PKH/PMDN/20015

14,66PLTM di Kabupaten Kaur

No NAMASK

Luas

(Ha)Keterangan

1 BUPATI KAUR SK. 659/Menhut-

II/2014

38.83 Pembangunan Jalan

2 BUPATI KEPAHIANG SK.435/Menhut-II/2012 11.76 Pembangunan Jalan

3 PT. PERTAMINA

GEOTHERMAL ENERGY

SK.879/Menhut-II/2013 80.79 Pengembangan Panas Bumi

dan Sarana Penunjangnya di

Kab. Lebong

4 PT. MANNA ENERGY

PRATAMA

SK.47/Menhut-II/2009 15.45 Pembangunan PLTMH di Kab.

Bengkulu Selatan

5 PT. EXELCOMINDO PRATAMA SK.386/Menhut-II/2010 0.10 Pembangunan reapter GSM

di Kab. Kepahiang

No NAMASK

Luas

(Ha)Keterangan

6 PT. TELKOMSEL SK.27/Menhut-II/2011 0.06 Pembangunan Tower

Reapeter GSM

7 PT. BARA INDAH LESTARI SK.781/Menhut-II/2013 1,013.28 Pertambangan Batubara

8 PT. DANAU MASHITAM SK.138/Menhut-II/2013 370.00 Penambangan Batubara dan

sarana penunjangnya

9 PT. RATU SAMBAN MINING SK.600/Menhut-II/2010 128.58 Pertambangan Batubara dan

Sarana Penunjang

10 PT. BUKIT SUNUR SK.117/Menhut-II/2013 700.00 Penambangan Batubara dan

sarana penunjangnya

Kesatuan Pengelolaan Hutan

UNIT FUNGSI LUAS (Ha)

UNIT I KPHP 78.274

UNIT II KPHP 69.455

UNIT III KPHL 94.772

UNIT IV KPHL 82.516

UNIT V KPHL 49.123

UNIT VI KPHL 81.866

UNIT VII KPHL 16.658

Penetapan Wilayah KPH berdasarkan

SK. 91/Menhut-II/2010:

KAWASAN HUTAN LUAS (Ha)

HPT 66.337

HP 11.937

Penetapan Wilayah KPH Model

Mukomuko berdasarkan Kepmenhut No.

331/Menhut-II/2010 seluas ± 78.274 ha,

terdiri dari :

Penetapan Wilayah KPH Model

Bengkulu Utara berdasarkan Kepmenhut

No. 997/Menhut-II/2013 seluas ± 52.351

ha, terdiri dari :

KAWASAN HUTAN LUAS (Ha)

HL 165

HPT

HP

42.640

9.546

KONDISI PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI PROVINSI

BENGKULU

Instruksi Gubernur No. 18 Th. 2013, yang memerintah bahwa seluruh pelayanan

publik baik perizinan maupun non perizinan ke dalam satu sistem

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk perusahaan lintas wilayah

Izin Usaha diterbitkan oleh

Gubernur melalui KP2T

KP2T

(Provinsi)

Untuk perusahaan yang lokasinya

berada di wilayah Kabupaten, Izin

Usaha diterbitkan oleh Bupati /

Walikota

PTSP

(Kabupaten)

NoNama

KabupatenJenis Komoditi

Jumlah

Perusahaan

1 Bengkulu Tengah Kelapa Sawit 4

Kakao 1

2 Bengkulu Utara Kelapa Sawit 12

Karet 5

Kakao 2

3 Muko-muko Kelapa Sawit 8

Kakao 1

Karet 1

4 Rejang Lebong Kopi 1

Teh 1

NoNama

KabupatenJenis Komoditi

Jumlah

Perusahaan

5 Lebong Bunga 1

Kopi 1

6 Kepahiang Teh 2

7 Seluma Kelapa Sawit 7

Karet 1

8 Bengkulu Selatan Kelapa Sawit 2

9 Kaur Kelapa Sawit 6

Total Perusahaan 56

No Jenis Komoditi Jumlah Perusahaan

1 Kelapa Sawit 39

2 Kakao 4

3 Karet 7

4 Kopi 2

5 Teh 3

6 Bunga 1

TOTAL 56

No Pemerintah DaerahLegalitas

HGU IUP/IUP-B IZIN LOKASI

1 Prov. Bengkulu - - -

2 Bengkulu Tengah 4 4 -

3 Bengkulu Utara 12 12 1

4 Muko-muko 6 8 -

5 Rejang Lebong 2 - -

6 Lebong 2 1 -

7 Kepahiang 2 - -

8 Seluma 4 7 2

9 Bengkulu Selatan 1 2 -

10 Kaur 1 3 1

No Kabupaten

Jumlah

Pabrik

(Unit)

Legalitas

Perizinan

Pasokan Bahan

Baku

Ada

Kebun

Tanpa

Kebun

1 Muko Muko 10 3 IUP, 7 IUP-P 5 5

2 Bengkulu Utara 6 1 IUP, 5 IUP-P 5 1

3 Bengkulu Tengah 4 1 IUP, 3 IUP-P 1 3

4 Seluma 3 2 IUP, 1 IUP-P 2 1

5 Bengkulu Selatan 2 2 IUP-P 1 1

6 Kaur 1 1 IUP-P - 1

Jumlah 26

RENCANA AKSI

PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

6 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP GNP-SDA

KEHUTANAN

NO FOKUS AREAREKOME

NDASI

RENCANA AKSI = 74 PELAPORAN RENAKSI

PEMDAPUSAT PEMDA CSO

1 Penyelesaian Pengukuhan Kawasan

Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah

Administratif

3 20 7 2

Laporan Berkala

10 Maret 2015

10 Juni 2015

10 Desember 2015

(dari Gubernur ditujukan

kepada KPK tembusan

KLHK dan Kemtan)

2 Penataan Perizinan Kehutanan dan

Perkebunan2 6 4 2

3 Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat 2 5 4 1

4 Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan 1 2 2 1

5 Penguatan Instrumen Lingkungan

Hidup Dalam Perlindungan Hutan2 4 0 0

6 Membangun Sistem Pengendalian Anti

Korupsi6 9 3 2

16 46 20 8

MATRIKS RENCANA AKSI ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SDA INDONESIA

SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Membentuk Tim Inventarisasi

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan (IP4T )dengan

daerah dan mengumpulkan informasi

penguasaan tanah dalam kawasan

hutan (termasuk peta penggunaan

lahan, peta masy. Adat)

Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bersama 4

Menteri mengenai Pembentukan TIM Inventarisasi

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan (IP4T )

Provinsi dan Kabupaten

Menyusun Perda Pengaturan dan

Penetapan Masyarakat/Desa Adat

Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mendukung

Pemerintah Kabupaten dalam menyusun perda tentang

masyarakat hukum adat.

Menyelesaikan batas wilayah

administrasi~

Melakukan evaluasi hak-hak atas

tanah masyarakat dalam kawasan

hutan

Setelah tim IP4T terbentuk Pemda Provinsi dan Kabupaten

melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam

kawasan hutan

Melakukan pengumpulan data dan

informasi penggunaan kawasan hutan

untuk kepentingan non kehutanan dan

pemenuhan kewajibaannya

Pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan

dan pemenuhan kewajibannya secara kontinyu terus

dilakukan updating melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Melakukan penertiban dan penegakan

hukum terhadap penggunaan kawasan

hutan yang tidak sesuai prosedur dan

tidak memenuhi kewajiban

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan

kawasan hutan Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya

melakukan penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan

yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban.


informasi pelaksanaan semua

kewajiban keuangan dan kewajiban

lainya dari pemegang izin

Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua

kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang

izin dilaksanakan melalui kegiatan monev.

Melakukan rekonsiliasi data

perizinan: 1) produksi, 2) wilayah

konsesi, 3) kepemilikan saham, 4)

kewajiban keuangan (PNBP dan

Pajak), 5) perlindungan lingkungan

hidup.

Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan rekonsiliasi

data perizinan dengan berkoordinasi dengan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


informasi pelaksanaan semua

kewajiban keuangan dan kewajiban

lainya dari pemegang izin usaha

perkebunan

Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua

kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang

izin dilaksanakan melalui kegiatan monev.

Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi

usaha perkebunan: 1) produksi tiap

komoditas, 2) areal usaha dan hak

atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4)

kewajiban keuangan (PNBP dan

Pajak), 5) perlindungan lingkungan

hidup.

Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan rekonsiliasi

data perizinan dengan berkoordinasi dengan Kementerian

Pertanian.

Melakukan pengumpulan informasi

dan evaluasi terhadap pengelolaan

hutan tingkat tapak dan oleh

masyarakat (KPH, usulan

pencadangan HKm, HD, dan HTR)

Pengumpulan informasi terhadap pengelolaan tingkat tapak

dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan

HTR) secara periodik dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Bengkulu.

Melakukan pengajuan izin HKm, HD,

dan HTR

• Pada saat ini di Provinsi Bengkulu terdapat : 1 HPH Desa, 10

IUPHHK-HTR, 2 IUP-HKm dan pengajuan izin: 11 IUPHKm dan

2 HPH Desa.

• Melakukan Inventarisasi Kawasan Hutan Lindung dan

Produksi yang dimungkinkan untuk pengajuan Izin HKm, HD

dan HTR

Melakukan pendaftaran terhadap

kegiatan perkebunan yang dilakukan

masyarakat

Melakukan monitoring dan pengawasan pendaftaran terhadap

perkebunan masyarakat

Meningkatkan jumlah ketaatan

terhadap program kemitraan dalam

usaha perkebunan, dan tersusunnya

perencanaan untuk pembinaan

perkebunan masyarakat

Melakukan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan

sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun

2013

Menyusun regulasi mengenai

mekanisme penanganan konflik SDA

Pemerintah Provinsi berpedoman kepada Regulasi yang

dikeluarkan oleh Pemerintah.

Menyediakan desk penyelesaian dan

membangun basis data informasi

tentang konflik sumber daya alam

(termasuk melibatkan KPH)

Dalam rangka mendukung penanganan dan penyelesaian

konflik sumber daya alam Pemerintah Provinsi Bengkulu akan

melakukan inventarisasi konflik sumber daya alam.

Tidak ada Rencana Aksi Tingkat PEMDA

Inventarisasi data dan informasi

daerah yang diperlukan dalam sistem

informasi untuk perencanaan,

pengelolaan, dan pengawasan di

sektor kehutanan

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013 tentang

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi merupakan acuan dalam

perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di sektor

kehutanan.

Melakukan pemutakhiran terhadap

Neraca Sumber Daya Hutan

berdasarkan data dan informasi

inventarisasi hutan, perizinan,

penatausahaan hasil hutan, peredaran

kayu, dan pembayaran kewajiban

keuangan

Penyusunan Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)

Provinsi Bengkulu direncanakan akan dilaksanakan pada 2015

ini.

Menyediakan informasi SDH dan

Perkebunan bagi publik sesuai dengan

UU KIP

Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk

menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik

sesuai dengan UU KIP melalui website.

Documents

PROGRES IMPLEMENTASI RENCANA AKSI - acch.kpk.go.id · Barat : Samudera Hindia ... 2 perusahaan IUP OP telah melaksanakan pembayaran royalti ... PT. Anugerah Pratama Inspirasi IUPHHK-RE