LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RIDALAM RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2008 – 2009

KE PROVINSI JAWA BARAT TANGGAL 3 – 6 NOVEMBER 2008

I. PENDAHULUAN

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 65B/PIMP/I/2008-2009 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009. Dalam Reses Masa Persidanan I Tahun Sidang 2008 – 2009, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 s/d 6 November 2008 dengan komposisi keanggotaan terdiri dari 20 (duapuluh) orang Anggota Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Drs. Sidarto Danusubroto, SH dan didukung oleh : 2 (dua) orang Staf Sekretariat Komisi I, 1 (satu) orang Tenaga Ahli Komisi I DPR RI , 1 (satu) orang Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI, 1 (satu) orang Penghubung Dephan, 1 (satu) orang Penghubung Depkominfo, dan 1 (satu) orang Penghubung Telkom.

Adapun susunan keanggotaan sebagai berikut :1. Drs. Sidarto Danusubroto, SH F-PDIP Ketua Tim2. DR. Arief Mudatsir Mandan, MSi F-PPP Anggota Tim3. Drs. Guntur Sasono, MSi F-PD Anggota Tim4. Yorris T.H. Raweyai F-PG Anggota Tim5. DR. Happy Bone Zulkarnaen F-PG Anggota Tim6. Affifudin Thaib, SH F-PG Anggota Tim7. DR. Yuddy Chrisnandi F-PG Anggota Tim8. Djoko Subroto F-PG Anggota Tim9. Drs. Joeslin Nasution, MSi F-PG Anggota Tim10. DR. Andreas Pareira F-PDIP Anggota Tim11. Sabam Sirait F-PDIP Anggota Tim12. RK. Sembiring Meliala F-PDIP Anggota Tim13. DR. Syarief Hasan F-PD Anggota Tim14. Marcus Silano F-PD Anggota Tim15. F.X. Soekarno F-PD Anggota Tim16. H.A. Chudlary Syafii Hadzami F-PPP Anggota Tim17. Drs. Dedi Djamaluddin Malik F-PAN Anggota Tim18. DR. Effendi Choirie, M.Ag. MA F-PKB Anggota Tim19. Drs. R. Bagus Suryama F-PKS Anggota Tim20. Bachrum R. Siregar - Anggota Tim21. Suprihartini, SIP Sekretariat Tim22. Suparno Sekretariat Tim

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dalam rangka

mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, luar negeri dan komunikasi & informasi.

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Indonesia (Staatblad Nomor: 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No. 11 Tahun 1950

tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat. Selama 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain: sumber daya air, sumber daya alam dan pemanfaatan lahan, sumber daya hutan, sumber daya pesisir dan laut serta sumber daya ekonomi. Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah wilayah Pembantu Gubernur tetap di 5 wilayah, terdiri dari: 20 Kabupaten dan 5 Kotamadya, dan tahun 1999 jumlah Kotamadya bertambah menjadi 8 Kotamadya, Kota administratif berkurang dari 6 daerah menjadi 4 daerah, karena Kota Administratif Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi Kota Otonom.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000, lahirlah Provinsi Banten, maka wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Dengan adanya perubahan ini maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri atas: 16 Kabupaten dan 9 Kotamadya dengan membawahi 584 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan didasarkan melalui pembaharuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua unsur masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Pelibatan tersebut melalui wahana Dialog, yaitu: Dialog Sunda 2010, Dialog Jawa Barat 2010, Dialog Rencana Regional Makro, Dialog Rencana Tata Ruang Wilayah, Dialog Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Dialog Delapan Kawasan Andalan yang diikuti oleh unsur masyarakat, pakar perguruan tinggi dan birokrat yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Disamping itu dilaksanakan pula Forum koordinasi pembangunan sebagai formulasi baru Rakorbang dengan nuansa dan semangat yang baru, dengan diawali dari motivasi untuk lebih menyerap aspirasi kabupaten/kota dan masyarakat. Melalui kajian tersebut, maka lahirlah Visi Provinsi Jawa Barat, yaitu : “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010”. Adapun Misi Pemerintahan Daerah Jawa Barat yaitu:1. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya informasi politik sehat2. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-

nilai budaya luhur daerah)3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan

terbuka4. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan5. Menjadikan Jabar sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal6. Memberdayakan potensi Lemabaga Keuangan untuk mendorong usaha ekonomi

masyarakat7. Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari

Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian dan PengembanganProvinsi Jawa Barat secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

bagian barat dan Banten serta DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinisi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudra Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat yaitu 44.354,61 Km2 atau 4.435.461. Ha. Dengan ditetapkannya Banten sebagai Provinsi, maka luas Jawa Barat saat ini yaitu: 34.816,96 Km2.

Berdasarkan hasil sensus nasional tahun 1999, jumlah penduduk Jawa Barat setelah Banten terpisah berjumlah 34.555.622 jiwa. Pada Tahun 2000 berdasarkan sensus penduduk meningkat menjadi 35.500.611 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.022 jiwa per km2. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk selama dasawarsa 1990-2000 mencapai angka 2,17%. Sedangkan pada tahun 2003, jumlah penduduk telah bertambah menjadi 38.059.540 jiwa. Selanjutnya berdasarkan hasil survei Sosial dan ekonomi pada tahun 2004, jumlah penduduk Jawa Barat berkembang menjadi 39.140.812 jiwa.

Situasi keamanan di Provinsi Jawa Barat aman dan terkendali, sehingga aktivitas pemerintahan dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ancaman keamanan/terorisme

2

2

dapat dikendalikan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Pelaksanaan Pilkada Gubernur berjalan dengan lancar. Namun demikian aparat keamanan tetap melakukan kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat menggangu situasi dan keamanan di Provinsi Jawa Barat.

III. BIDANG PERTAHANAN

A. KODAM III/SILIWANGI 1. Tugas Pokok Kodam III/Siliwangi yaitu: Menyelenggarakan pembinaan kemampuan,

kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan Teritorial, untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan Negara di wilayah Jawa Barat dan Banten untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Tugas sebagai Kotama BIN yaitu : menyiapkan kekuatan untuk menangkal segala bentuk ancaman, membangun kemampuan intel dan teritorial, meningkatkan pemantapan satuan tempur/bantuan tempur dan bantuan administrasi, menyiapkan satuan pemukul untuk siap operasional, meningkatkan professionalisme prajurit melalui peningkatan mutu latihan, menyiapkan satuan untuk membantu POLDA dan PEMDA Jabar dan Banten, menyiapkan personel setiap satuan untuk siap melaksanakan tugas Civil Mission, menyiapkan dan memelihara materiil, sarana dan prasarana, menyelenggarakan pembinaan teritorial dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

3. Tugas sebagai Kotama Operasional, yaitu: menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional, melaksanakan Operasi Pertahanan sesuai Kebijakan Panglima TNI, melaksanakan pengamanan Instalasi Obyek vital TNI, melaksanakan pengamanan kegiatan kenegaraan dan melaksanakan pengamanan fisik pejabat penting negara (VVIP) dan tamu negara serta perwakilan negara sahabat yang berada di wilayah Kodam III/Siliwangi berdasarkan kebijaksanaan Panglima TNI.

4. Tugas sebagai PTF Dephan, yaitu: mengumpulkan dan mengelola data Sumberdaya nasional yang tersedia untuk kepentingan pertahanan negara di daerah Jabar dan Banten, mengkoordinir kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka pengelolaan pertahanan negara di daerah Jabar dan Banten, menyusun Rencana Program Kerja dalam rangka PTF Departemen Pertahanan di daerah Jabar dan Banten, berkoordinasi dan bekerjasama dengan PEMDA/Instansi terkait dalam upaya pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan di daerah Jabar dan Banten, melaksanakan pengawasan atas pengelolaan sumberdaya nasional untuk kepentingan pertahanan negara di daerah Jabar dan Banten, menyampaikan laporan dan saran kepada Menteri Pertahanan di bidang tugas dan tanggungjawab sebagai PTF Dephan di daerah Jabar dan Banten.

5. Pengadaan rumah dinas diatur oleh Aslog Kodam dengan bantuan KPR BTN dari YKPP. BUMN Rp. 14 juta (anggota tetap menambah uang administrasi, kelebihan tanah).

6. Anggaran Kodam III/Siliwangi T.A. 2008 sebesar Rp. 76.794.046.200,- dengan perincian :(a) Realisasi anggaran yang sudah disalurkan yaitu Rp. 76.727.233.925,-(b) Sisa Anggaran 7.066.812.275,-(c) Penggunaan anggaran

- Belanja Pegawai 5. 152.652.250,- - Belanja Barang 42.152.652.250,- - Belanja Modal 22.422.331.000,-

7. Asset BTB Kodam III/SLW yang berada di wilayah Prov. Jabar dan Banten, yaitu sbb:(a) Tanah: 446 Bidang, luas 82.785.025 m2 (8.278.502 Ha)(b) Bangunan: 12.170 bh, Luas 2.474.057,44 m2(c) Yang bersertifikat: 330 bidang (73.99%); Luas 32.967.745 m2/ 3.296.774 Ha

(39,80%)

3

3

(d) Yang belum Bersertifikat: 116 Bidang (26,01 %); Luas 49.617.280 m2/4.961.728 Ha (60,20%).

Dari asset tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain :(a) Proses Pengadilan ada 15 kasus(b) Tanah yang disertifikasi pihak lain ada 9 lokasi(c) Klaim pihak lain ada 13 lokasi(d) Diperjualbelikan Satkai/perorangan ada 6 lokasi(e) Proses Rusislag ada 30 lokasi(f) ‘Proses BOT ada 6 lokasi(g) Dikerjasamakan ada 14 lokasi(h) Digunakan sekolah ada 28 lokasi’(i) Digunakan Tower BTS ada 16 lokasi(j) Rumdis yang disalahgunakan ada 7 lokasi.

B. KOMANDO RESOR MILITER 061/SURYA KENCANA 1. KOREM 061/SK merupakan salah satu gelar kekuatan TNI AD di jajaran KODAM

III/SILIWANGI dengan tugas pokok penyelenggaraan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat serta menjaga keamanan yang dijabarkan dalam bentuk tugas dan fungsi utama, pertempuran, pembinaan kekuatan, pembinaan teritorial, tugas pelaksanaan fungsi organik militer dan tugas pelakasanaan fungsi organik pembinaan serta tuga PTF DEPHAN dan tugas Kegarnizunan.

2. KOREM 061/SK meliputi wilayah Bogor, terdiri atas 3 Kabupaten (Sukabumi, Cianjur dan Bogor) dan 2 Kota (Kota Bogor dan Kota Sukabumi) dengan jumlah penduduk 8.928.861 jiwa dan luas wilayah 9.970.413 Km2.

3. Kondisi prajurit : a. Kuantitas Kekuatan Personel:

1) Makorem 061 Militer : 179,8%2) Kodim 0606 : 118.9%3) Kodim 0607 : 90,1%4) Kodim 0608 : 104,3%5) Kodim 0621 : 105,4%6) Yonif 315 : 91,3%

b. Kualitas Sesuai Tingkat Pendidikan: 1) SESKO TNI : 100% (1 orang) 2) SESKOAD : 63,6% (11 orang) 3) SELAPA : 73,4% (15 orang) 4) SUSPA : 75,5% (151 orang) 5) SUSBA : 40,9% (1891 orang) 6) SUSTA : 16,7% (885 orang)

c. Kualitas Sesuai Tingkat Pangkat

1) Pamen : 77,8%2) Pama : 100,7%3) Ba : 82,2%4) Ta : 66,7%5) PNS : 43,3%

4. Kondisi Materiil : 1) Kendaraan:

(a) Ran Jeep ¼ Ton: 55%(b) Ran ¾ Ton Mini Bus: 50%(c) Truck 2 ½ Ton : 40%(d) Truck 5 Ton: 45%(e) Sepeda Motor : 70%

2) Senjata : (a) M 16 A1 : 65%(b) SP-1: 50%(c) PM : 40%

4

4

(d) Pistol : 70%(e) SS-1 : 85%(f) Minimi : 75%(g) Mo : 70%

3) Alat perhubungan : PRC 60% dan HT 50% 4) Alat Optik :Teropong 75%, Kompas 80% dan GPS 80% 5. Kondisi pangkalan : 1) Bangunan meliputi 6 pangkalan seluas 15.499,5 m2 dengan kondisi Aula

Makorem 061/SK Rehab 2008 dan Pangkalan Yonif 315/Grd sedang di rehab 2008.

2) Perumahan: Jumlah 1.346 unit, seluas 860.357 m2 dengan kondisi membutuhkan Rehab 262 unit (19,5%)

3) Tanah: Luas tanah bersertifikat: 2.797.723 m2 dan belum bersertifikat sejumlah: 5.288.536 m2., jumlah seluruhnya: 8.086.259 m2

6. Kondisi teritorial : a) Geografi: Keadaan tanah di daerah pedalaman sebagian besar di wilayah Korem

061/SK terdiri dari pegunungan dengan struktur tanah lumpur dengan tingkat kesuburan baik. Daerah Pantai: Daerah tepi laut selatan bertanah pasir sejauh 3 sd 5 km dari tepi laut bertanah merah menjadi becek pada musim hujan, cukup baik untuk lahan pertanian dan perikanan. Keadaan Hutan terdiri atas Hutan Produktif (seluas 21.733.119,52 Ha); Hutan Lindung (seluas 23.677.232,3 Ha); Hutan Wisata/Hutan Kota (seluas 20 Ha) dan Hutan Suaka Alam (seluas 6.341.775 Ha). Keadaan Sungai: Sungai-sungai yang terdapat diwilayah Bogor sebagian besar merupakan sungai tadah hujan. Sungai-sungai yang besar anatara lain: Sungai Cisadane, Ciliwung, Cianten, Cgorong, Cigawung, Cimandiri dan Cijampang. Keadaan Pegunungan terdapat Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Gede. Jalan Pendekat: Terdapat jalan-jalan pendekat kelas 1 (satu) yang mengubungkan Bandung-Sukabumi-Bogor-Jakarta dan Bandung-Cianjur-Jakarta. Daerah Rawan Bencana: Rawan Longsor terdapat di daerah-daerah ketinggian di Kota Bogor (seluruh kecamatan), di Kab Sukabumi (Kec Pelabuhan Ratu dan Kec. Cisolok), Cianjur (Kec. Cikalong dan Kecamatan Pacet) dan Kab Bogor (Kec. Gunung Putri, Kec. Leuwiliang dan Kec. Nanggung). Rawan Banjir: Terutama di daerah-daerah DAS dan kerendahan di Kota Bogor, Kab. Sukabumi (Kec. Cikidang) Kab. Cianjur (Kec. Kota Cianjur) dan Kab. Bogor (kec. Citeureup).

b) Keadaan Demografi: Jumlah Penduduk wilayah Korem 061/SK yaitu: 9.032.779 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 0,90% (kelahiran) dan 0,20% (kematian). Penyebaran Penduduk tidak merata di perkotaan cenderung lebih padat dengan kepadatan rata-rata: 20.535 jiwa/km2. Komposisi penduduk relatif seimbang berdasarkan jenis kelamin laki-laki: 4.592.113 jiwa dan perempuan: 4.440.666 jiwa serta heterogen baik berdasarkan keturunan, umur, pendidikan, maupun pekerjaan, terdapat 597,921 jiwa pengangguran di wilayah Korem 061/SK. Status kesehatan: kesehatan masyarakat pada umumnya sudah baik, penyakit berjangkit di daerah-daerah kumuh/pantai dengan penghasilan rendah mengakibatkan kekurangangizi sedangkan penyakit yang sering berjangkit adalah muntaber, DBD/Cikungunyah.

c) Keadaan Sosial: (1) Ideologi Pancasila pada umumnya masih diterima di masyarakat sebagai dasar negara, landasan hukum dan penghidupan bangsa. (2) Politik: Kehidupan dan kesdaran berpolitik dilingkungan masyarakat semakin maju. Hal tersebut terlihat saat diselenggarakannya Pilkada di beberapa wilayah tidak menimbulkan gejolak. Suhu politik menjelang Pemilu 2009 semakin meningkat, khususnya semakin aktifnya peranan 44 partai politik peserta Pemilu dalam masa kampanye. (3) Bidang Ekonomi: Krisis Moneter yang berkepanjangan serta kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat, khususnya di daerah perkotaan dan dapat meningkatkan angka pengangguran. Di bidang Perdagangan pada umumnya masih didominasi oleh WNI keturunan Cina sedangkan komoditas pertanian dikuasai oleh Bandar yang

5

5

dalam prakteknya cenderung merugikan petani. Masyakat ekonomi lemah di kota dan di desa masih merupakan masalah utama yang dapat mengundang berbagai masalah seperti kekumuhan lingkungan, kriminalitas, penyalahgunaan obat terlarang dan pengangguran, sehingga mudah untuk dijadikan sasaran kegiatan subversi dan kerusuhan sosial.

d) Bidang Sosial Budaya : (1) Tingkat pendidikan masyarakat Bogor secara umum bertambah maju, hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah warga masyarakat yang buta huruf. Disamping itu juga tercermin dari semakin meningkatnya daya tampung pada setiap tingkatan sekolah dan jumlah tamatannya. (2) Toleransi kehidupan antar umat beragama serta antar pemeluk agama dengan pemerintah dirasakana cukup baik. (3) Adat istiadat dan Jiwa gotong royong masyarakat masih tinggim terutama di pedesaan, sehingga pengaruh Toga, Tomas dan Todat maupun Pemimpin Formal masih dijunjung tinggi dan dijadikan panutan. (4) Seni budaya tradisional masih dijunjung tinggi serta terpelihara dan terus dikembangkan.

e) Bidang Pertahanan dan Keamanan : (1) Secara umum wilayah Bogor kondisi aman dan terkendali, setiap gejolak sosial yang terjadi sejauh ini masih dapat dikendalikan melalui tindakan antisipatif. (2) Organisasi massa yang antara lain terdiri atas kaum cendekiawan (LSM, LBH, dan Mahasiswa) semakin mendorong dinamika kehidupan sosial politik namum disisi lain berimplikasi terhadap meningkatnya kerawanan sosial. (3) Dalang teroris belum terungkap disisi lain wilayah Korem 061/SK merupakan daerah penyelemanan yang perlu diwaspadai. (4) Banyaknya satuan-satuan TNI, POLRI di wilayah dapat mengakibatkan tindakan-tindakan perilaku arogan yang dapat memudarkan solidaritas.

f) Anggaran Korem 061/SK yang telah didistribusikan sampai dengan Triwulan III TA 2008 sebsar Rp. 1.485.985.250,- yang dialokasikan untuk 6 Unit Satuan yaitu: Makorem 061, Kodim 0606, Kodim 0607, Kodim 0608, Kodim 0621 dan Yonif 315.Grd.

9. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan dihadapkan dengan dinamisasi perkembangan situasi serta keterbatasan kondisi satuan dan dukungan mengaibatkan timbulnya permasalahan dan kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang dicapai, antara lain :

a) Permasalahan Bidang Anggaran: (a) Dukungan yang diterima untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dirasakan tidak sesuai dengan pengeluaran biaya operasional (Dukungan Kodal, BPD, latpam VVIP) dan kurang realistis dihadapkan dengan kebaikan bahan-bahan kebutuhan. (b) Dukungan anggaran yang diterima tidak tepat waktu pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan, bahkan pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan dana belum turun. (c) Kendala: Dalam pelaksanaan kegiatan latihan maupun tugas tidak dapat memenuhi dukungan secara maksimal sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai/kualitas sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan latihan sering terhambat dan tumpang tindih dengan kegiatan yang lain. Seringnya para Dansat bahkan prajurit harus menanggung dulu bahkan tidak jarang nombok (uang Tol dan Jaldis)

b) Bidang Materiil: Permasalahan Kendaraan: (a) Mobil Dinas Danrem, Kasrem, para Kasirem 061/SK sebagian besar sudah tidak layak pakai karena kondisi kendaraan yang sudah tua. (b) Jumlah sepeda motor Babinsa sampai saat ini masih kurang untuk mendukung kegiatan kewilayahan. Kendala: Kegiatan operasional para Komandan dan Staf tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Kegiatan operasional para Babinsa tidak dapat dilaksanakan secara maksimal terutama ke daerah pedalaman. Permasalahan Senjata: (a) Sebagian besar senjata yang dimiliki Korem 061/SK beserta jajaran jumlahnya terbatas dan rata-rata buatan tahun 1970-an sehingga akurasi tembakan menurun karena laras sebagian sudah aus.(b) Seuai dengan tugas Orgas Korem terbaru, bahwa

6

6

senjata PM-1/PINDAD sudah tidak boleh digunakan lagi karena aspek keamanan (rawan) dan sampai dengan sekarang belum ada penggantian. Kendala: Setiap pelaksanaan menembak tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan pelaksanaan latihan PM-1 tidak bisa dilaksanakan sehingga profesionalisme menembak kurang tercapai.

c) Bidang Munisi: Dukungan munisi sangat terbatas selama satu tahun Anggaran (TA 2008) diprogramkan untuk menembak Pistol 4 butir/triwulan (16 butir/tahun)sedangkan Senapan tiga sikap 15 butir/triwulan (satu sikap 5 butir/triwulan) atau tiga sikap 60 butir/tahun (satu sikap 20 butir/tahun). Kendala: Kesempatan menembak bagi prajurit kurang maksimal sehingga prajurit tidak dapat mencapai keterampilan sampai dengan tingkat mahir.

d) Bidang ALOPTIK: Dukungan Aloptik (kompas, teropong, GPS) di Satuan jajaran Korem 061/SK sangat terbatas dan belum memenuhi TOP Satuan. Kendala: Kebutuhan Aloptik untuk latihan maupun untuk tugas operasi tidak dapat terpenuhi sehingga keterampilan penggunaan aloptik bagi para prajurit tidak mencapai tingkat mahir.

e) Bidang ALSATRI/ALKAP: Alokasi dukungan Alsatri/Alkapsat sangat terbatas dan belum memenuhi TOP. Kondisi Alsatri/Alkapsat yang dimiliki satuan jajaran mrupakan dukungan lama dan sebagian rusak sehingga hanya mampu mendukung 55% kebutuhan.

f) Bidang ALKOM. Alokasi dukungan Alkom sangat terbatas dan belum memenuhi TOP. Kondisi Alkom yang dimiliki Korem 061/SK beserta jajarannya jumlahnya terbatas dan sebagian rusak dengan kondisi 60%.

g) Bidang ALSINTOR. Dukungan untuk Komputer, mesin tik, mesin forocopy, mesin hitung, Faximile, Penghancur Kertas dan Printer) sangat terbatas sedangkan semua kegiatan sudah menggunakan sistem komputer. Kondisi yang dimiliki saat ini 60%.

h) Bidang Perkantoran, Perumahan Asset Tanah. Bangunana perkantoran jajaran Korem 061/SK sebagian besar bangunan lama dan belum direnovasi sehingga tidak layak huni. Dalam pelaksanaan kegiatan sering terganggu akibat bangunan perkantoran yang bocor maupun roboh. Perumahan terdapat keterbatasan anggaran pembangunan perumahan dinas maupun renovasi Harbang perumahan dinas di satuan. Jumlah bangunan rumah dinas yang dimiliki saat ini belum sesuai dengan jumlah personel (kekuatan personel 3.269 orang) jumlah rumah: 900 unit dan ditempati oleh purnawirawan, warakawuri/anak sebanyak 647 unit. Masih banyaknya prajurit yang menyewa rumah/kontrak di luar. Kenadala: Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian prajurit yang berada di luar komplek/menyewa di luar tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

i) Bidang Asset Tanah. Masih adanya tanah-tanah TNNI AD cq KOREM yang belum disertifikasi. Adanya tanah yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat diklaim oleh pihak ketiga/masyarakat dengan sertifikat ganda yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian di BPN dan Pengadilan Tinggi Jabar.

C. YONIF 300/RAIDER BANJAR KEDATON 1. Pembentukan Batalyon Raider merupakan wujud kegiatan antisipasi terhadap

ancaman dari Luar Negeri (Perang Modern). Batalyon ini merupakan satuan pemukul Mobil Kodam III/SLW yang mempunyai tugas pokok mencari, mendekati, menawan dan menghancurkan musuh untuk sasaran yang strategis. Cikal bakal Balalyon Infrantri 300/RBK adalah salah satu batalyon kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang sudah terbukti dan teruji pengabdiannya kepada bangsa dan negara yaitu Batalyon Infanteri 317/Brajawijaya. Nama Brajawijaya memiliki hubungan yang erat dengan Banjar Kedaton karena keduanya merupakan nama salah satu pasukan perang semasa Kerajaan Pajajaran. Arti dari Banjar=daerah, Kedaton=Pusat Ibukota, berarti yaitu: Suatu Batalyon yang bertugas dan bertanggungkawab terhadap keutuhan Wilayah NKRI, Pemerkasa pembentukan Batalyon ini yaitu Jendral TNI Ryamizard Ryacudu (Mantan KASAD) yang dibentuk pada tanggal 22 Desember 2003

7

7

bertepatan dengan peringatan Hari Juang Kartika tahun 2003. Peresmian dilakukan di Jakarta dengan 9 Raider lainnya dari Seluruh Indonesia.

2. Personil terdiri dari : pejabat Yonif 300/RBK yaitu 14 orang dari mulai Danyonif sampai dengan Keprimkopad dan organisasi sejumlah 758 orang.

3. Penugasan meliputi :1) Pada Tanggal 13 Januari 2004 penugasan operasi di daerah rawan Aceh2) 25 Januari penugasan persobel Satgas Yonif 300/RBK BKO Koops TNI di Provinsi

NAD3) Penugasan Pereintah Operasi Trisula4) Perintah Opearasi Sakti Bireuen5) Perintah Operasi Banjar Kedaton

Dalam menjalankan penugasan, berhasil menembak mati pemberontak GAM sebanyak 54 orang, tertangkap hidup 15 orang dan 17 orang menyerahkan diri. Senjata rampasan sebanyak 44 pucuk, munisi, alkom, Alat Optik, Alkapjat, Alkap Militer. dan Alkap Sipil. Berhasil pengamankan kedatangan Presiden George W Bush ke Bogor pada tanggal 20 November 2006. Lima personil luka tembak,

4. Permasalahan yang dihadapi :1) Bidang Intel: Masih terbatasnya Sarana Komunikasi Khusus Anggota Intel; Masih

kurangnya kesadaran disiplin anggota dan terbatasnya dukungan Sargal2) Bidang Ops: Penempatan Pers Jabatan sesuai TOP 95 masih belum sesuai

khusunya PKT & KPT, Kemampuan menembak perorangan masih belum maksimal; Kemampuan Zihandak anggota masih kurang dikaitkan dengan tugas khusus Raid penghancuran, belum adanya regenerasi personel yang berkualifikasi Gultor.

3) Bidang PERS: Masih adanya personel yang belum dididik Raider; kebutuhan personel sesuai TOP belum terdukung, terbatasnya Pinak tentang Hukum.

4) Bidang LOGISTIK: Terbatasnya ATK, Kondisi Dapur rusak ringan, Kondisi jalan di dalam komplek belum diaspal selruhnya, Genderang SangkakalaKorsik yang tidak memenuhi syarat. Tidak tersedianya fasilitas kolam renang, Banyak perumahan dalam kondisi rusak berat, masih kurangnya perumahan bagi anggota yang berkeluarga, Jumlah kendaraan truk yang ada di satuan hanya mengangkut personel 1 kompi.

D. PUSDIK PASSUS – KOPPASSUS 1. Keadaan Poudik Passus-Kopassus pada saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini

diperlihatkan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadai yang meliputi:1) Kedudukan anggaran masih disamakan dengan pendidikan TNI-AD lainnya2) Dukungan ULP saat ini Rp.17.500,- hanya dapat mendukung 3000 kalori/hari.

Dukungan ideal Rp.30.000,- untuk memenuhi kebutuhan 4000 kal/hari.3) Alins/Alongins banyak yang rusak, tidak maksimal mendukung kegiatan

pendidikan4) Fasilitas pendidikan yang tidak memadai dan tidak memenuhi persyaratan

sebagai tempat untuk mengembangkan prajurit Kopassus yang profesional5) Daerah latihan banyak banyak telah berubah fungsi menjadi pemukinan rakyat.6) Belum ada jaminan asuransi bagi srdik dan pelatihan.

2. Kondisi Fasiltas Pendidikan: Barak perlu direnovasi, Tower Target mekanik tidak berfungsi, Sarana PJD kondisi rusak; Senjata Dopper Rusak berat. Alat selam tidak dapat digunakan.

3. Kondisi Anggaran: Anggaran pendidikan PUSDIK Index perorang baru dapat mencapai 30% (rentang Rp 255.000- 260.000)-dari kebutuhan ideal. (rentang Rp. 557.000-900.000). Sehubungan dengan itu diharapkan adanya peningkatan anggaran untuk meningkatkan professionalisme pasukan Kopassus di masa yang akan datang.

E. PANGKALAN UDARA ATANG SENJAYA 1. Pangkalan TNI AU Atang Senjaya melaksanakan garis-garis kebijakan dari

Pangkoopsau I sebagaimana yang tertuang dalam Program Kerja dan anggaran Koopsau I Tahun Anggaran 2008. Adapun sasaran kegiatan dimaksudkan untuk menindaklanjuti dan menjabarkan garis-garis kebijakan yang diberikan oleh Pangkoopsau I dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas kedinasan disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan.

2. Tugas Pokok: Satuan pelaksana Koopsau I yang berkedudukan langsung dibawah Pangkoopsau I bertugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya, pembinaan potensi dirgantara serta menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya.

8

8

3. Kondisi Pangkalan: (1) Operasi Pengamanan Perbatasan meliputi Ops Pamtas Papua-PNG; Ops Ambalat; Ops Pam P. Terluar, Pamtas Kalimantan-Malaysia. (2) Operasi Udara: Patud I, Patud II, Hanud. (3) Operasi SAR: Sar SPO, SAR PBR; SAR IWY dan SAR HND; (4) Operasi Angkutan Udara: Kodal, VIP/VVIP, Dukjun/Paskhas; Binkus; HUT TNI/TNI AU, Bansos, Dukungan Angkutan Udara. (5) Operasi Bantuan: Ops Ban Kuat TNI Polri; Ops Ban Tanggap Bencana, (6) Latihan: Perorangan, Latihan Satuan dan Antar Satuan, Latma, Latgab. (7) Produksi Jam Terbang: Jumlah jam terbang yang telah dicapai oleh Skadron Udara 6 dan Skadron Udara 8.

4. Kondisi Kesiapan Pesawat: Kesiapan rata-rata sampai dengan Triwulan III TA 2008 yaitu: (1) Skadron 6 (S58 T Twin Pac, Nas-332 Super Puma): 33,3%; (2) Skadron 8 (SA-330 Puma J/L) : 50% dan (3) Sarnas (Bolcow Bell): 100%. Kondisi rata-rata: 50%.

5. Fasilitas Penerbangan: (1) Kontruksi runway masih berupa rumput; (2) Alat Bantu navigasi (VOR/ILS) belum ada. (3) Shelter untuk pengisian dan dropping avtur belum ada.

6. Kendaraan Dinas: (1) Mobil Jabatan belum terpenuhi; (2) Motor dinas terbatas; (3) Kendaraan angkut personel terbatas.

7. Komposisi Personel: Kekuatan personel Lanud Atang Senjaya sesuai DSP 1566 orang dan kekuatan riil saat ini 1008 orang.

8. Panggon: Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengelola melaksanakan pendataan, penerbitan dan pelayanan pembuatan Surat Izin Menempati Rumah Dinas (SIMRD) baik pembuatan baru maupun perpanjangan SIMRD bagi seluruh anggota di lingkungan Linud Atang Senjaya. Saat iini Jumlah Rumah Dinas sebanyak 661 unit dan 9 unit mess.

9. Penerimaan Penghasilan: Gaji terendah Rp. 2.050.000,- dan tertinggi Rp. 7.119.065,-. 10. Dukungan Anggaran dan Realisasi: Pagu Awal: Rp. 7.019.409.700,-, Pagu Revisi: Rp.

3.849.015.700,-. Daya Serap Anggaran sd 30 September 2008: Pagu Revisi: Rp. 3.849.015.700,-, Penerimaan P-3: Rp. 2.775.989.025 (72%). Peneriman NPB Rp. 7.775.989.025. Wabkup/SPP: Rp 2.017.241.474. (73%).. Sisa Anggaran Rp. 758.747.550,- Sisa Dana: Rp. 758.747.550,-.

11. Rumah Sakit: Secara umum kegiatan Rumah Sakit dalam menyelenggarakan kegiatan dukungan da pelayanan kesehatan terhadap anggota Lanud Atang Senjaya dan keluarganya serta masyarakat umum dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan yang dihadapi yaitu: Kekuatan Personel Organik RS Tingkat III Lanud Atang Senjaya belum sesuai dengan DSP, jumlah saat ini sebanyak 99 orang yang terdiri atas 42 orang militer, 55 PNS dan 2 orang DP. Kondisi Gedung sudah tua dan terbatas sehingga mengakibatkan pelayanan kesehatan terutama yang rawat inap/mondok terbatas. Diperlukan penambahan bangunan gedung dan fasilitas RS khususnya untuk Rawat Inap/mondok dengan kapasitas minimal 50 orang.

12. Permasalahan yang dihadap Lanud Atang Senjaya: 1) Permasalahan Asset Tanah: (1) Saat ini Luas Tanah Lanud sebanyak 42,007 Ha

dengan sertifikat Hak Pakai nomor 7 Tahun 1986 sebagian dikuasai masyarakat. (2) Tanah Rumpin Luas 550 Ha dukuasai masyarakt, 450 Ha dipakai Den Bravo Water Training Training Lapan dan sebagian dikuasai masyarakat. (3) Tanah Ujung Genteng luas 85,825 Ha belum bersertifikat dan sebagian dikuasai masyarakat. (4) Tanah Cikalapa luas 18 Ha status quo karena diklaim oleh masyarakat (dalam sengketa).

2) Permasalahan Rumah Dinas: Jumlah Rumah Dinas sebanyak 661 unit, personel organik Lanud yang belum dapat rumah dinas sebanyak 192 KK.

3) Perkembangan Pembangunan Dan Bravo di Rumpin: (1) Pembangunan tahap 1 di atas lahan seluas 24 Ha meliputi perkantoran, rumah dinas, mess, gudang senjata dan shelter telah selesai pembangunanannya. (2) Rencana pembangunan tahap selanjutnya meliputi pembangunan Satuan Rudal jarak sedang, fasilitas sosial, fasilitas latihan dan fasilitas penerbangan membutuhkan lahan seluas 376 Ha. (3) Sampai saat ini masih dalam proses sertifikasi tanah tahap 1 seluas 55,9 Ha.

13. Permasalahan Yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas: (1) Jumlah pesawat yang ada sangat kurang (seharusnya satu skadron jumlahnya 12 pesawat) (2) Dukungan suku cadang sangat terbatas, sehingga kesiapan pesawat kurang. (3) Fasilitas untuk mendukung penerbangan belum memenuhi standard.

IV. BIDANG INTELIJEN

9

9

Dibidang intelijen dilaporkan, bahwa di Provinsi Jawa Barat ada kegiatan pesantren, yang didalam beberapa kegiatan tersebut disinyalir adanya gerakan penggalangan terhadap kekuatan mujahidin/Jamaah Islamiah. Aktivitas tersebut dilakukan secara terselubung dengan dalih kegiatan olahraga/pembinaan fisik dan mental. Situasi keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 masih terkendali, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan Pilkada Gubernur yang berjalan lancar, dan kegiatan parpol peserta pemilu masih terkendali.

V. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

A. PT. TELKOM DAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI JAWA BARAT 1. Daerah Operasi & Layanan meliputi : (a) Datel Sukabumi (Home Line 84,1 K, Flexi

41,8K, Spedy: 4,2K) dengan covered area Kodya Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab Pandeglang, Kab Lebak; (b) Datel Cianjur (Home Line 46,5K, Flexi 31,6K; Speedy 2,7K), coverage area: Kabupaten Cianjur. (c) Datel Cirebon (Home line 141,2K, Flexi 78,4K dan Speedy 6,35K; Coverage area: Kota Cirebon, Kab Cirebon, Kab Majalengka, Kab Kadipaten, Kab Indramayu, Kab Kuningan dan Kab Subang. (d) Datel Tasikmalaya, (home land 117,K, Flexi 64,2K dan Speedy 4,8K dengan coverage area: Kodya Tasik, Kotif Banjar, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis dan Kab Garut. (e) Datel Bandung (Home lane: 451,6K, Flexi 711,3K dan Speedy 32,6K dengan coverage area: Kota Bandung, Kotif Cimahi, Kab Bandung, Kab Sumedang, Kab Bandung Barat.

2. Produk Telkom: (a) Akses Internet (Speedy); (b) Voice, sms, data (Flexi), (c) Internet 165/menit (Telkomnet Instan); (d) Budget International Call (Qizz) dan (e) Telepon Rumah (Home Line).

3. Kapasitas Eksisting dan Deployment Plan 2008 ALPRO: (1) JUMBO: Menjangkau seluruh pelosok Jawa Barat; Positioning Telkom Flexi adalah FWA berteknologi CDMA dengan mobilitas terbatas: Tarif < tarif GSM. Kapasitas terpasang adalah 307 BTS dan melayani 927 K pelanggan existing, Deployment 2008 direncanakan 234. (2) HOMELINE: Menjangkau seluruh pelosok Jawa Barat & Banten sampai Kecamatan; Kapasitas terpasang adalah 910K SST dengan jumlah pelanggan 840k; Pada Tahun 2008 akam membangun 54,8k SST. (3) SPEEDY: Insfrastruktur Speedy Divre III sudah terpasang di seluruh STO; Kapasitas Terpasang adalah 103k SSL dan telah melayani 50,7 k pelanggan existing; Deployment 2008 direncanakan dengan konsep MSAN (Multi Services Access Network sebesar 51 k SSL; Total akan terinstal di akhir 2008 adalah 154k SSL untuk mendukung Program Jabar CyberLand.

4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan: Melakukan Kep Menteri BUMN yaitu program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang diputuskan oleh Direksi Telkom menjai Organisasi Pusat Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Community Development Center).(1) Realisasi Program Kemitraan ini mempraktekan penyaluran Pinjaman sampai dengan Tahun 2008 berjalan sebesar Rp. 74.617.650.000,- meliputi Industri, perdagangan, Jasa, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Pertanian dan lainnya. Jumlah Mitra sebanyak: 5,322. Program Pembinaan Bagi Mitra Binaan ini yaitu: (a) Pembekalan diberikan sebelum calon mitra binaan menerima penyaluran kredit, meliputi pengertian tentang Telkom, program kemitraan, sentuhan rohani tentang kewajiban membayar kembali kreditnya hingga lunas. (b) Sarasehan untuk Mitra Binaan yang memiliki piutang bermasalah secara priodik per twiwulan; (c) Pendidikan dan Pelatihan dengan materi antara lain: Motivasi Bisnis dan Kewirausahaan, Adminitrasi keuangan dan usaha sederhana; (d) Pameran/Bazaar sebagai penghargaan bagi mitra binaan yang

10

10

pembayarannya lancar. (e) Promosi Produk dan profil usaha mitra binaan dalam katalog produk bagi mitrabinaan unggulan.

(2) Realisasi Bina Lingkungan: Memmbangun Indonesia Cerdas melalui Program Jabar Cyber, dengan kegiatan: (a) Cyber School (Bantuan PC untuk Lab Komputer Sekolah ICT; (b) Cyber Learning Center (Lab internet untuk pelatihan bagi masyarakat secara gratis; (c) Kampoeng Cyber (Bantuan lab internet untuk Desa); (d) Taman Cyber (Taman Kota dilengkapi dengan Hot Spot); (e) Pemuda bersuara (Menjembatani komunikasi Pemuda dan Pemerintah Jabar dengan memberikan fasilitas penyampaian aspirasi melalui pengisian 500 spanduk, SMS ke 7003 dan situs www.pemudabersuara.com’; (f) Layanan TELKOM PEDULI (Pemberdayaan lingkungan masyarakat Khususnya tingkat kelurahan/Desa Provinsi Jabar. Program lainnya yaitu: Bantuan Pendidikan, Bantuan Kesehatan, Bantuan Sarana Umum; Bantuan Sarana Ibadah; Bantuan Pemeliharaan & Pelestarian Lingkungan.

5. Kontribusi Operator seluler antara lain : peningkatan kualitas dan jangkauan layanan telekomunukasi, mendukung komunikasi informasi berbasis data, suport infrastruktur program pendidikan berbasis IT, percepatan pembangunan telekomunikasi di daerah terpencil, pelaksanaan program CSR untuk masyarakat yang membutuhkan.

6. Permasalahan yang dihadapi operator seluler, antara lain : Problem komunitas dan adanya oknum LSM yang memprovokasi warga sekitar Tower tentang dampak negative pembangunan Tower Seluler, sehingga warga enggan memberikan ijin dan sering terjadi pencurian perangkat dan material.

B. POS INDONESIA 1. Pada saat ini POSINDO telah menjangkau seluruh Nusantara yang telah membangun

network company yang memiliki jaringan pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh Nusantara dan penjuru dunia (jaringan postal operator UPU), memiliki 3.200 kantor pos Online, menjangkau 100% Kota/Kabupaten, 100% Kecamatan/desa dengan Jumlah Kantor Pos: 3.453.

2. Jaringan Fisik: Fasilitas Pos meliputi Kantor Pos (207); Kantor Pos Cabang/Kabupaten (88); Kantor Pos Cabang/dalam kota (791), Kantor Pos Cabang/luar kota (2.458), MPC (5); Sentral Giro (1); Kantor Tukar (2); Kantor Filateli (1); Loket Ekstensi (252), Pos Keliling Kota (284); Pos Keliling Desa (2,963); Pos Sarling (265) dan Pelayanan Pos Lainnya (16,353).

3. Public Service diwujudkan dengan ketersebaran node atau fasilitas fisik pelayanan hingga daerah terpencil dan pemukiman transmigrasi yang secara bisnis tidak layak. Saat ini seluruh kecamatan, lokasi pemukiman transmigrasi dan lebih dari 50% kelurahan/desa di Indonesia telah terjangkau oleh layanan Pos.

4. Wilayah Kerja POSINDO Jabar: Meliputi Kab Bandung, Kab. Banjar; Ciamis, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Ujungberung dan Soreang.

5. Kinerja Layanan Posindo Jabar tahun 2008: Surat dan Paket dengan standar waktu penyerahan : Surat Reguler (93%); Paketpos: 93%; Kilat Khusus (96%), Pos Express: 99,6%.

6. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I Jabar sebesar Rp. 813.446.400.000,- (93,57%); Tahap II: sebesar Rp. 1.043.980.400.00,- (90,07%). Permasalahannya yaitu: (a) Validitas data dari RT/RW kurang karena berubah-ubah, kelengkapan data (Nama, alamat, tidak ada tanda tangan RT/RW, Cap, dll), (b) Terjadi penolakan oleh warga atas hasil verifikasi (warga yang merasa miskin tapi tidak terdaftar); (c) Domisili warga di daerah terpencil; (d) Kemanan pendistribusian dana, khususnya di daerah terpencil. Penyaluruan Dana di Jabar lainnya yaitu: Pembayaran Pensiun Taspen/Asabri; Dana BOS Diknas; Block Grand Departemen Agama, Dana Pengawas Guru, Tunjangan Fungsional, Kualifikasi dan Profesi.

7. Luas layanan wilayah Jabar: 34.816,96 km2, Penduduk: 39 Juta jiwa. Sebaran penduduk tidak merata; Daerah Layanan terpencil, pedalaman, terisolasi, perbatasan. Perubahan pengaturan wilayah tidak terinfokan ke POS.

Tantangan Pos dalam melayani di daerah pedesaan (rural area): Adanya keterbatasan Insfrastructure; Luas wilayah yang dilayani per kantor pos rata-rata >3.300 km2 berupa perairan, rawa-rawa, pegunungan. Keterbatasan SDM (one man for one post office), Beban Kerugian (Voleme transaksi/pendapatan belum dapat menutup biaya penyelenggaraan kapasitas layanan pos minimal yang harus disediakan.

11

11

8. Impliklasi tanpa PSO: (1) Posindo tidak mampu mempertahankan/menyediakan kapasitas layanan Pos di luar kota, sehingga berakibat banyak kantor pos cabang luar kota yang terpaksa harus ditutup. (2) Penutupan Kantor pos cabang luar kota berakibat rasionalisasi pegawai eks kantor pos cabang luar kota (4.000 pegawai) yang dapat berdampak secara psikologis maupun soisial. (3) Penutupan kantor pos cabang luar kota juga

C. TVRI JAWA BARAT 1. TVRI Jawa Barat berdiri pada tanggal 11 Maret 1987, beralamat di Jalan Cibaduyut

Raya No. 269 Bandung 40236, Luas Lokasi 47.627 m2, jangkauan siaran 35.862 km dengan kekuatan transmisi anatara 1 sampai dengan 10.000 watt. Satus TVRI terus berubah dan terakhir menjadi Lembaga Penyiaran Publik TVRI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13. tahun 2005. TVRI Jabar adalah bagian dari TVRI Nasional, ditunjang oleh satu station penyiaran di Bandung dan 17 pemancar yang tersebar di seluruh wilayah Jabar dan Banten, hingga kini sudah 21 tahun TVRI Jawa Barat melayani masyarakat Jabar.

2. Mengutamakan siaran-siaran yang sifatnya Pro-Publik, yang meliputi: pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan dapat menjadi sarana perekat sosial dalam masyarakat serta untuk melestarikan budaya bangsa dengan program siaran yang berorientasi pada kepentingan masayarakat/publik.

3. Produk Acara meliputi : (a) Berita, Current Affair, dan Olah Raga; (b) Program Siaran Budaya, Musik, Pendidikan dan Agama.(c) Kabar dari Desa; (d) Jalan-Jalan dari Desa; (e) Pengembangan Teknologi Budi Daya Tani, (f) Pasar Agro; (g) Feature Jawa Barat; (h) Feature Ramadhan; (i) Dokumenter; (j) Pasosore (siaran langsung); (k) Cahaya Qalbu; (l) Terapi; (m) Fit and Fresh dan (n) Gema Ramadhan.

4. Jangkauan Siaran :Mulai dari Cilegon, Pandeglang, Pasir Bogor, Nagrak, Cimahi, Sumedang, Bayah, Sikuray, Pameungpek, Pasir Koja, sampai dengan Bandung.

5. Dukungan anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 14.614.040.000,0 (yang dialokasikan untuk Gaji, program & operasional); (2) APBD TA 2008 Rp. 2.000.000.000,- dan Pendapatan kerja sama pihak III rata-rata Rp. 250.000.000.000,- per bulan.

6. Permasalahan yang dihadapi, antara lain : (a) Kondisi peralatan Teknik Transmisi/Pemancar yang rata-rata daya pancar tinggal 50%, (b) Sulitnya mengatur jam siaran terutama yang menyangkut permintaan siaran langsung diluar jam siaran lokal yang ditetapkan oleh Jakarta. (c) Peralatan operasional siaran kondisinya sudah mengkhawatirkan sehingga sangat rentan terhadap gangguan teknis dalam pelaksanaan kegiatan; (d) Pengiriman berita hasil liputan kontributor belum dilakukan dengan cepat karena pengiriman masih konvensional (melalui travel atau titipan kilat).

7. Kondisi Peralatan Teknik Transmisi dan Teknik Studio Tahun 2008: (a) Pemancar produksi LEN Bandung di 12 Satuan Transmisi TVRI Jawa Barat, kondisi Usia Pemancar diatas 20 tahun, kondisi antara 20%-70%, sukucadang tidak diproduksi lagi (Transistor powe BLV33). (b) Pemancar Thorncast Prancis di 4 Satuan Transmisi TVRI Jabar dengan power output 2 KW, 5 KW dan 10 kW kondisi antara 0% sd 40% kerusakan pada Power Supply dan Power Amplifier, tidak ada suku cadang. (c) Microwave teresterial ALCATEL yang menghubungkan TVRI Bandung, Panyandakan (Cimahi), Psr Sumbul (Puncak-Cianjur) G Tela (Bogor) dan Senayan Jakarta kondisi Rusak pada power supply, Wave Guide patah, reposisi antena parabola. Berakibat kualitas siaran TVRI di wilayah Jabar bagian Barat (Video dan Audio) kurang baik.

(d) Diesel Generator (Genset) Perkin 75 KVA di Statiun Transmisi G Nagrak (sebagai back up PLN) kondisi rusak perlu overhaul. Apabila aliran listrik PLN putus, maka siaran TVRI di daerah Subang, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Priangan Timur tidak dapat dilayani/putus. (e) Pengadaaan VHF/UHF Sweet Generator dan Simetrikal Power Aupply lab 30 Volt/10 Ampere, kondisi alat ukur maintenance Pemancar TV tidak ada. (f) Power Supply Digital Frame Syncronizer di Studio TVRI Jabar, kondisi 2 unit rusak, masih menunggu suku cadang. (g) Video Mixer di Sub Control Studio 1 TVRI Jabar 1 unit, kondisi Output video tidak ada, rusak pada borad digital to analog corventer. Dalam proses pengadaan suku cadang. (h) Vedeo Cassete Recorder (VCR) 1 unit (mini DV tidak mau threading), kondisi rusak pada kabel ke sensor (cassette compartemen) menunggu sukucadang dari Jakarta. (i)

12

12

Crane lighting (alat untuk menaikkan dan menurunkan grid lampu) studi 1 TVRI Jabar, kondisi Proses pengadaan sukucadang MCB Ampere.

D. KPID PROVINSI JAWA BARAT 1. KPID Jabar dalam operasionalnya mengalami berbagai kendala dalam isi siaran,

kelembagaan dan struktur siaran. Pada saat ini KPUD Jabar belum memiliki format isi siaran, standar pemantauan dan format penanganan aduan publik untuk melakukan monitoring dan evaluasi siaran.

2. Kendala yang dihadapi : Anggaran KPID Jabar sebagai Lembaga Negara Independen masih bersifat bantuan, hingga saat ini masih berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jabar. Saat ini KPID Jabar mengalami keterbatasan penggunaan jaringan/peralatan telekomunikasi seperti Telepon dan Fax, serta Internet, bahkan Laboratorium mediasi dan pemantauan media penyiaran yang sampai saat ini belum ada.

3. Pada saat ini KPID-Jabar memiliki 5 Sub Komisi, yaitu Sub Komisi Perencanaan Program & Kajian; Pemantauan & Mediasi; Registrasi & Standarisasi, Pengembangan SDM & Sosialisasi dan Jaringan Kelembagaan & Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua.

4. Perda yang menjadi regulasi tentang jasa penyiaran dan penyelenggaraan penyaiaran belum terpikirkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga pemanfaatan ranah publik melalui kanal penyaiaran dan izin penyelenggaraan penyaiaran belum dapat dioptimalkan. Frekuensi Radio dan TV merupakan ranah publik yang harus ditata dengan baik agar memberikan aksesibilitas bagi peningkatan PAD Prov. Jabar dibidang jasa penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32, ps 33, ayat (7) tentang perizinan.

D. BALAI MONITORING 1. Balai Monitor merupakan UPT Ditjen Postel yang pada awalnya hanya merupakan

stasiun monitoring sebagai perwujudan peran Indonesia dalam fora internasional setelah meratifikasi konvensi bidang telekomunikasi melalui UU RI No. 11 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional Nairobi 1982.

2. Wilayah kerja Balmon Jabar terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota. Balmon melakukan kegiatan pemantauan dan pengamatan terhadap penggunaan/pendudukan frekuensi radio secara umum, pemantauan pada pita-pita yang digunakan untuk komunikasi/navigasi penerbangan, maritim, usaha telekomunikasi dan penyiaran. Balmon memiliki 2 stasiun, yaitu stasiun tetap ADF yang bekerja pada frekuensi 20 – 2700 Mhz dan stasiun bergerak (MM-L/HF/VHF/UHF).

3. Program rutin yang dilakukan antara lain : pemantauan dan pengamatan terhadap penggunaan/pendudukan frekuensi radio secara umum, pemantauan pita-pita yang digunakan untuk komunikasi/navigasi penerbangan maritim, pelayanan gangguan stasiun radio, observasi dan pengukuran parameter teknis stasiun radio, validasi data patameter teknis stasiun radio.

4. Stasiun ADF pada frekuensi 20 – 2700 Mhz terdiri dari master control di Arcamanik dibantu dengan 3 slave masing-masing di Lembang, Cileunyi dan Cigondewah, di instal oleh Thales pada tahun 2003.

E. RRI JAWA BARAT

1. Di Propinsi Jawa Barat terdapat 3 Stasiun RRI, yaitu : RRI BANDUNG yang bertype B, RRI Bogor dan RRI Cirebon bertype C yang bertugas menyelenggarakan penyiaran radio sesuai dengan prinsip radio publik .

2. Secara Garis besar RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dihadapkan pada tantangan antara lain : persaingan antar media massa di Provinsi Jawa Barat yang sangat ketat, masih adanya wilayah blankspot terhadap siaran RRI, belum adanya frekuensi FM bagi Programa 1 dan Programa 4 di RRI Bandung, SDM yang sebagian besar berpendidikan SMA (50 %) dan lemahnya kekuatan / daya pemancar RRI.

13

13

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Situasi keamanan di Provinsi Jabar aman dan terkendali. Ancaman keamanan yang ditunjukan oleh aktivitas kegiatan terorisme dapat dikendalikan oleh aparat keamanan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Namun demikian kewaspadaan tetap dilakukan, sehubungan dengan adanya gerakan terorisme, khususnya yang berhubungan dengan Majelis Mujahidin, yang diduga masih memperkuat diri dengan gerakan bawah tanah. Pihak Polda beserta aparat intelijen terus melakukan monitor dan operasi intelijen, guna melakukan upaya preventif dalam menjaga keamanan di Provinsi Jawa Barat.

2. Belum memadainya dukungan anggaran operasional TNI dan sarana materiil, baik darat maupun udara yang diperuntukan bagi satuan TNI dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, sehingga ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

3. Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional prajurit TNI, maka perlu diperhatikan hal-hal, antara lain : peningkatan intensitas latihan yang dilengkapi dengan sarana latihan yang memadai serta ketersediaan amunisi dan bekal pokok sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Berkenaan dengan masih banyaknya permasalahan aset tanah dan rumah dinas di lingkungan TNI, khususnya diwilayah Provinsi Jawa Barat, maka perlu segera dilakukan upaya-upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, antara lain melakukan sertifikasi terhadap aset tanah dan rumah dinas yang belum bersertifikat, melakukan verifikasi dan penertiban administrasi terhadap aset TNI yang dipergunakan untuk kegiatan usaha, serta upaya penyelesaian hukum terhadap aset TNI yang masih dalam sengketa.

5. Dibidang penyiaran, perlu terus dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan informasi. Disamping itu Perda yang menjadi regulasi tentang jasa penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran belum terpikirkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga pemanfaatan ranah publik melalui kanal penyiaran dan izin penyelenggaraan penyiaran belum dapat dioptimalkan. Frekuensi Radio dan TV merupakan ranah publik yang harus ditata dengan baik agar memberikan aksesibilitas bagi peningkatan PAD Prov. Jabar dibidang jasa penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya pasal 33 ayat (7) tentang perizinan.

6. Dibidang telekomunikasi perlu terus diupayakan peningkatan sarana bagi daerah-daerah yang belum dapat terjangkau oleh fasilitas telekomunikasi, sedangkan untuk kegiatan pelayanan pos, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, daerah layanan terpencil, pedalaman, terisolasi, dan perbatasan, maka perlu dilakukan peningkatan Insfrastructure dan sumber daya manusia serta sedapat mungkin mengurangi beban kerugian (Volume transaksi/pendapatan belum dapat menutup biaya penyelenggaraan kapasitas layanan pos minimal yang harus disediakan).

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008 – 2009. Kami harapkan hasil kunjungan kerja tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia.

Jakarta, 9 Desember 2008

K E T U A,

DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, SHA. 328

14

14

15

15