1

PROPOSAL PENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang menuju

modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap

sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk

kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan

bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan

beranekaragam.

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat

merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala

masyarakat yang dijumpai disetiap bidang kehidupan masyarakat baik

dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya

sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah

korupsi.1

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi

disebutkan :

“ Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

1 Evi Hartanti, Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 24.

2

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan

semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan

suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk

melakukan korupsi.2

Dari survey yang dilakukan oleh transparency.org, sebuah badan

independen dari 146 negara, tercatat data 10 besar negara yang dinyatakan

sebagai negara terkorup,

Negara Republik Indonesia berada di peringkat ke 5 negara terkorup di dunia, tapi di tingkat asia pasifik, negara kita adalah yang terkorup.Berikut adalah 5 besar negara paling korup di Asia-Pasifik :1. Indonesia2. Kamboja3. Vietnam4. Filipina5. India3

Selain dari data di atas berbagai macam bentuk korupsi yang telah

terjadi di Indonesia misalnya : korupsi pengadaan barang dan jasa

penggelapan ,mark up anggaran ,proyek fiktif (20 kasus), penyalahgunaan

anggaran , dan suap , bahkan bantuan-bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat

miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana

alam-pun tidak luput dari praktek korupsi.

2 Andi Hamzah, Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

3 http://ridsabs.blogspot.com/2013/03/negara-paling-banyak-korupsi-di-dunia.html,diakses tanggal 27 Juni 2013

3

Berdasarkan data di atas membuktikan tindak pidana korupsi tambah

merajalela walaupun telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi,

yakni :

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi,

2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi,

3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi,

4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

  Khusus untuk dana bantuan sosial ada beberapa peraturan yang telah

mengaturnya, antara lain :

1. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 32 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

4

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait

dengan pemberantasan korupsi tersebut di atas, bahkan membuat para

koruptor tidak menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan korupsi dana bantuan sosial , data dari di salah satu

surat kabar nasional di Indonesia mengatakan bahwa : “Untuk dana bantuan

sosial. Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah. Pada

periode 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp

300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, alokasi dana

bansos sekitar Rp 47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4

triliun.”4 Namun demikian penyaluran dana bantuan sosial (bansos) banyak

terjadi penyimpangan dari tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat.

Akibat penyimpangan yang terjadi, dana bansos menjelma menjadi dana

bantuan koruptor.

Korupsi dana bantuan sosial melahirkan sejumlah aktor atau pelaku

utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah

daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Aktor lain yang juga

terlibat adalah pengurus yayasan, panitia pembangunan rumah ibadah,

lembaga pendidikan, partai politik, ataupun organisasi masyarakat.

Salah satu contoh bentuk korupsi bantuan sosial di Sumatera Selatan

yang terjadi di Sekretariat Daerah Kab. OKU atas penggunaan anggaran

belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan TA. 2008 yang diduga

dilakukan secara bersama-sama tersangka SUGENG, S.Sos Bin

4 Emerson Yuntho  ;  Anggota Badan Pekerja ICW, Dana Bantuan Koruptor, KOMPAS, 01 Maret 2013

5

WARSOTIKNO dan tersangka SYAMSIR DAJLIB , dimana ketika itu

tersangka SUGENG, S.Sos Bin WARSOTIKNO menjabat Kabag

Perlengkapan dan umum Setda Kab. Oku dengan cara mengajukan

permintaan uang kepada Bupati OKU dan menggunakan uang APBD

tersebut dengan tidak mengacu kepada peraturan Bupati OKU No. 3 tahun

2008 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.

3.005.841.420,11 (tiga milyard lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu

empat ratus dua puluh rupiah koma sebelas sen).

Atas perbuatan tersebut diduga kuat telah melanggar Pasal 2 ayat (1),

pasal 3, pasal 9, pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1)

KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk kasus di atas, dari hasil investigasi dan analisis dokumen

ditemukan bahwa dalam penyusunan, pembahasan dan pengesahannya

dilakukan tanpa adanya pelibatan masyarakat secara maksimal, sehingga

terdapat kelemahan APBD yang ditetapkan tersebut, termasuk juga dalam hal

pengawasan di masyarakat. Berbagai modifikasi kasus yang sering terkenal

dengan mark-up, anggaran kegiatan fiktif dan modus-modus lain pada

beberapa pos anggaran yang telah disusun. Banyak sekali mata anggaran yang

tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.Hal ini terjadi karena adanya konspirasi antara legislatif

dan eksekutif dalam penyusunan, pembahasan, penetepan dan implementasi

6

di lapangan yang justru banyak ditemukan menyimpang dan tidak

mempunyai landasan hukum yang jelas.

Melihat hal di atas sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor

penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan

untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah

dikorupsi oleh pejabat, dampak lain, korupsi juga memperbesar tindak pidana

pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan

penulisan dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL”

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka

Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

a). Bagaimana modus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ?

b). Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dana

bantuan sosial dalam upaya pengembalian kerugian Negara ?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka

penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada

peranan penegak hukum dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.

7

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah

a). Untuk mengetahui modus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial

b). Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi dana

bantuan sosial dalam upaya pengembalian kerugian Negara.

E. Kerangka Teori

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara

memperkaya diri sendiri atau orang lain.5 Oleh karena itulah, menjadi suatu

kewajiban bersama bahwa perilaku dan tindakan korupsi ini harus di cegah

sejak dini. Memberantas korupsi tidak serta merta hanya sekedar

menangkap dan memenjarakan orang yang terlibat dalam korupsi, tapi

bagaimana menciptakan budaya hukum itu sendiri menjadi tanggungjawab

penegak hukum , pemerintah , masyarakat itu sendiri. Sehingga tercapai

proses penegakan hukum yang mampu mewujudkan nilai, ide dan cita

hukum tersebut secara konkrit dan menghasilkan keadilan secara substansial

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hukum.Tujuan hukum akan tercapai

apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam

melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari

penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum

tersebut.

1. Teori Penegakan Hukum

5 R.Wiyono Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Sinar Grafika,Jakarta,edisi kedua,2005,hal 27

8

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh

Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. 6 Keinginan-keinginan

hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran

badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang

dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana

penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu

memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu

sendiri. .7 Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan

hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system

hokum. unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal

structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal

culture).8

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif

serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian,

Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan

lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan

maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan,

kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-

6 Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.

7 Ibid8 Lawrence Friedman, “American Law”, (London: W.W. Norton & Company, 1984),

hal. 6.

9

nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan

lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang

bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen

yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (legal

impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah

dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.

Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger

Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide

tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam

tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum,

sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya

untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam

menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan

bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum.

Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu

menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga

hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang

berbeda.9

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-

undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh

aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis

9 Roger Cotterrell, 1984, The Sociology of Law An Introduction, London: Butterworths, hal. 25.

10

untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum

dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum

law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound,, atau yang di

dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum

yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.10

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan

sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif

mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang

memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak

asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat

yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil

peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif

terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat

demokrasi.

Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi

hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan

untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi

kepentingan rakyat di dalam masyarakat. Sehubungan dengan karakter

dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-

10 Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, hal. 11

11

Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum

sebagai sarana rekayasa sosial ini.11

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan

peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau

konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan

komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri.

Oleh karena semangat hokum (spirit of law) yang dibangun berkaitan

erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks

membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk

undang-undang penting dilakukan.

Dalam pembentukan undang-undang ini Roeslan Saleh

menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang

merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan

kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.12

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengatakan dalam

melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang

mempengaruhinya, yaitu :

a.   Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang b.   Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun yang menerapkan hukum.c.    Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

11 C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, hal. 53

12 Roeslan Saleh, 1979, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Jakarta: Bina Aksara, hal. 12.

12

e.   Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 13

1. Undang-undang

Undang-undang di buat oleh DPR, dalam menciptakan substansi

atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang

harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan

memberikan keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi

masyarakat atau justru di buatnya hukum akan semakin membuat

ketidak adilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,

yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai

dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan

mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu

menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh

mereka.

Ada tiga faktor elemen penting menurt penulis yang mempengaruhi

kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan

prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

13; Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rajawali, hal.: 4,5.

13

b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai

kesejahteraan aparatnya, dan

c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya

maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja,

baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang

sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau

fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan

peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk

sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai

berikut:

a. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;

b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;

c. Yang kurang-ditambah;

d. Yang macet-dilancarkan;

e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

14

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang

dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan

hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan

yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan

mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum

sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya

hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi

abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang

dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam

hukum, adalah:

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Berdasarkan faktor-faktor di atas penulis akan mencoba untuk

mengkaitkan faktor-faktor di atas dengan tindak pidana korupsi dana

bantuan sosial .

15

b. Teori Penyalagunaan Kekuasaan (abuse of power)

Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus, kuasa untuk

memerintah, kemampuan, kesanggupan kemampuan orang atau golongan

untuk menguasai orang atau golongan lain, fungsi menciptakan dan

memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan.1414

Namun di dalam kekuasaan tersebut banyak disalahgunakan untuk

mencari kekayaan. Sehingga banyak penguasa mencari kekayaan tersebut

dengan berbagai cara termasuk menggunakan kekuasaan yang telah di

amanahkan rakyat kepadanya. Banyak penguasa yang menyalahgunakan

kekuasaan demi kepentingan peribadi sehinga HAM rakyat rela

dikorbankan. Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan seperti

korupsi, mafia hukum, pengelapan sehingga membutuhkan  hukum

pidana untuk mengatur masalah penyalahgunaan kekuasaan, dan

menghindari jatuhnya korban akibat penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dilakukan oleh para

penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan dapat pula meningkatkan

angka statistik kejahatan yang dialami korban. Kekuasaan pemerintahan

yang sewenang-wenang melanggar HAM rakyat masih banyak terjadi

dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan.

1414 Tim media. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Media senter,J:akarta.  Hlm 362

16

Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penguasa  berupa :

1. Pelanggaran hukum (korupsi, mafia hukum, penggelapan, 

melakukan kejahatan)

2. Pelanggaran HAM (kekerasan thd rakyat, pengabaian hak

rakyat atau pembiaran pelanggaran HAM

Tindak pemerintahan yang menyalahi hukum menimbulkan

korban, maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan

hukum dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan

perlindungan hukum represif.

Pada perlindungan hukum preventif diberikan kesempatan kepada

korban untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan

pemerintah mendapat bentuk definitif. Perlindungan ini bertujuan

mencegah terjadi perkara pidana.  Perlindungan hukum represif adalah

melalui peradilan umum dilakukan terhadap korban untuk memperoleh

kembali hak-haknya yang dilanggar oleh penguasa. Misalnya pembelaan

hak rakyat oleh penagak hukum.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normative

dilengkapi dengan empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang

benar dan obyektif.

17

Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk

mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: asas, konsepsi, doktrin hukum

serta isi kaedah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas

pengadilan dalam memeriksa kasus korupsi bantuan dana sosial.

Sedangkan pendekatan secara empiris dilakukan karena penelitian ini

ditujukan ketentuan perundang-undangan yang terjadi dalam praktek yaitu

terhadap aparat penegak hukum, yaitu hakim,polisi .

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penggunaan data

primer akan diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait

(referensi) dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam

penelitian. Data sekunder (library research) yaitu peraturan perundang–

undangan dan literatur–literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian

ini, serta sebagai pelengkap data pustaka akan dilakukan wawancara

kepada pihak–pihak terkait.

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Kab. Ogan Komering Ulu

(OKU).

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan

metode purposive sampling yaitu sample ditetapkan secara sengaja oleh

18

peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Data sekunder

diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dilakukan melalui

kegiatan studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-

undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua bentuk tulisan

yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Data tersebut dikumpulkan

melalui penelusuran bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat, yang terdiri dari :

i. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

ii. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 32

Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah

iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

19

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi: Yurisprudensi,

doktrin, asas-asas hukum pidana dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder :

1. jurnal ilmiah, literatur, majalah, makalah, media cetak dan

elektronik

2. Kamus hukum.

5. Teknik Analisa Data

Analisis yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu penyorotan terhadap

masalah serta usaha pemecahannya,1717 dalam arti data tersebut akan

dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya

dipergunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat

menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan 1717 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas

Indonesia UI-Press ,Jakarta, 1996, hlm. 32.

20

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari IV (empat) Bab, dimana

masing-masing berisikan tentang :

Bab I : Membicarakan tentang latar belakang, rumusan masalah,

manfaat dan tujuan penelitian,kerangka teoritis dan

kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab II : Dalam bab ini akan dibahas lebih rinci Pengertian Pidana

dan tindak pidana, Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana

Korupsi, Tinjauan tentang bantuan sosial

Bab III : Pembahasan mengenai modus dan pertanggungjawaban

pidana terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial dan

peranan penegak hukum dalam tindak pidana korupsi

bantuan sosial dalam upaya pengembalian kerugian Negara

Bab IV : Mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta

saran-saran yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesain

terhadap permasalahan yang timbul.

21

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Andi Hamzah, Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara. Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama; Bandung, 2008

Evi Hartanti, Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Barda Nawawi Arief, Kebiiakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Penerbit: Universitas Diponegoro Semarang, 1994

-----------------------,, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PL Citra Aditya Bakti Bandung, 1998

--------------------, Bunga Rampai Kebiiakan Hukum Pidana. PT. Citra AdityaBakti Bandung, 1996,

Hamzah Hatrik, Asas-Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,PT . Radja Grafindo Persada,Jakarta,1996

Lawrence Friedman, “American Law”, (London: W.W. Norton & Company, 1984)

Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian kedua), Sinar Grafika: Jakarta, 1991

----------------, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik), C etakan Pertama, Sinar Grafika,Jakarta:, 1991

Moeljatni, Azas-Azas Hukum Pidana, PT.Bina Aksara, ,Jakarta,1987

Mochtar Kusumaatmadja, , Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta,1986

Muladi dan Dwidja Priyatno, Muladi,Dwidja Priyatno, Pertanggunngjawaban

Korporasi Dalam Hukum Pidana,Bandung 1991

R.Wiyono Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Sinar Grafika,Jakarta,edisi kedua,2005

22

Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Jakarta: Bina Aksara,1979

Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press ,Jakarta, 1996

--------------------------, , Faktor-Faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rajawali,1983

; Sudarto., Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni Bandung, 1981

Tim media. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Media senter,J:akarta. 

Widja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, cet. Ke-I: Penerbit CV. Utomo, Bandung2004,

Surat kabar dan Internet :

Emerson Yuntho  ;  Anggota Badan Pekerja ICW, Dana Bantuan Koruptor, KOMPAS, 01 Maret 2013

Ray Pratama Siadari dalam http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html, diakes tanggl 3 Mei 2013

http://ridsabs.blogspot.com/2013/03/negara-paling-banyak-korupsi-di-dunia.html,diakses tanggal 27 Juni 2013

23

PROPOSAL PENELITIAN

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK

PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL

DISUSUN OLEH

NAMA : ANDY SUANTO

NPM : 12100019.P

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG