PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/POS/POS Pengelolaan... · 2018-12-29 · prosedur operasional standar (pos) pengelolaan keuangan skala lingkungan

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

PENGELOLAAN KEUANGAN SKALA LINGKUNGAN

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)TAHUN 2018

POS|PengelolaanKeuanganSkalaLingkungan i

PROSEDUROPERASIONALSTANDARPENGELOLAANKEUANGANSKALALINGKUNGAN

PROGRAMKOTATANPAKUMUH(KOTAKU)

ii POS|PengelolaanKeuanganSkalaLingkungan

POS|PengelolaanKeuanganSkalaLingkungan iii

DAFTARISI

DaftarIsi|iii

DaftarIstilahdanSingkatan|v

1. Pengantar|12. Tujuan|13. Keluaran|1

4. PelaksanaanKegiatan|2a. KetentuanPengelolaanKeuangan|2

1) PengeloladanSumberDana|2

a) LembagaKeswadayaanMasyarakat(LKM)|2

b) UnitPengelolaKeuangan(UPK)|2

c) KelompokSwadayaMasyarakat(KSM)/Panitia/KPP|2

2) SistemPencatatanKeuangan|2

3) ManajemenOrganisasi|2

a) StrukturOrganisasiLembagaKeswadayaanMasyarakat(LKM)|3

b) StrukturOrganisasiUnitPengelolaKeuangan(UPK)|3

c) StrukturKSM/Panitia/KPP|4

4) PengendalianPengelolaanKeuangan|5

a) Pengamananrekeningbank|5

b) KetentuanKas|6

c) Honor/InsentifSekretariatdanTenagaUnitOperasional|7

d) Pendapatanjasa,bebanadministrasidanpajakbank|7

e) PembagiankeuntunganUPK|7

f) MekanismepengembaliandanadariKSMkeBKM|7

g) PengelolaansisadanaKSM(kegiatanInfrastruktur)diBKM|8

b. ProsesPembukuandanLaporanKeuangan|8

1) NormaPengelolaanPembukuandanLaporanKeuangan|8

2) PrinsipPembukuanTransaksi|9

3) PrinsipHargaPerolehan|9

4) PrinsipPendapatandanBiaya|9

5) PenghapusbukuanPinjaman|9

6) Pembukuan|10

iv POS|PengelolaanKeuanganSkalaLingkungan

c. LaporanKeuangan|15

1) LaporanKeuanganLKM|15

2) LaporanKeuanganUPK|15

3) LaporanKeuanganKSM/Panitia/KPP|15

4) LaporanKeuanganKSMSosial|15

5) LaporanKeuanganKSMEkonomi|15

d. AuditLaporankeuangan|15

e. Pengendalian|15

1)PengendalianPengelolaanKeuanganLKM|15

2)PengendalianPengelolaanKeuanganUPK|15

3)PengendalianPengelolaanKeuanganKSM/Panitia/KPP|16

4)PengukuranKinerjaPembukuan|16

Lampiran-Lampran|17

Lampiran1. FormatPembukuanLKM|18

Lampiran2a.FormatPembukuanUPK|25

Lampiran2b.FormatPembukuanUPKSyariah|42

Lampiran3. FormatPembukuanKSM|54

POS|PengelolaanKeuanganSkalaLingkungan v

DAFTARISTILAHDANSINGKATANA. AD :AnggaranDasar

ART :AnggaranRumahTanggaAPBD :AnggaranPendapatanBelanjaDaerahATK :AlatTulisKantor

B. BA :BeritaAcara

BKK :BuktiKasKeluarBKM :BuktiKasMasukBDC :BusinessDevelopmentCenter(PusatPengembanganUsaha)BDI :BantuanDanaInvestasiBOP :BiayaOperasional

BUMN :BadanUsahaMilikNegara BUMD :BadanUsahaMilikDaerah BPB :BuktiPemindahbukuan BPK :BadanPemeriksaKeuangan BPKP :BadanPengawasanKeuangandanPembangunanD. DPK :DalamPerhatianKhususK. KAP :KantorAkuntanPublik

KMP :KonsultanManajemenPusatKMW :KonsultanManajemenWilayahKorkot :KoordinatorKotaKOTAKU :ProgramKotaTanpaKumuhKPP :KelompokPemanfaatdanPemeliharaanKSM :KelompokSwadayaMasyarakat

L. LKM :LembagaKeswadayaanMasyarakat,merupakannamalainBKM(BadanKeswadayaanMasyarakat)

LPJ :LaporanPertanggungjawabanLPPU :LaporanPemasukandanPengeluaranUang

P. PKM :PeningkatanKapasitasMasyarakat

POS :ProsedurOperasionalStandarPPK :PejabatPembuatKomitmen

R. RPLP :RencanaPenataanLingkunganPermukimanRWT :RembugWargaTahunan

S. SATKERPKPBM :SatuanKerjaPengembanganKawasanPermukimanBerbasisSATKERPIP :SatuanKerjaPembangunanInfrastrukturPermukiman

MasyarakatSAS :SistemAkuntansiSederhanaSDM :SumberDayaManusiaSIM :SistemInformasiManajemen

vi POS|PengelolaanKeuanganSkalaLingkungan

U. UP :UnitPengelolayangdibentukBKM

UPK :UnitPengelolaKeuanganUPL :UnitPengelolaLingkunganUPS :UnitPengelolaSosial

POS|PengelolaanKeuanganSkalaLingkungan 1

1. PENGANTARProgramKotaTanpaKumuh(KOTAKU)yangmeliputipencegahandanpeningkatankualitaskawasan kumuh serta peningkatan penghidupan berkelanjutanmemerlukan proses tatakelola yang baik, yang salah satunya adalah menjamin terlaksanakannya aspektransparansidanakuntabilitas.Halinidimaksudkanuntukmenjaminterkendalinyakualitasprogram, serta tercapainya daya guna dan hasil guna pengelolaan keuangan dalamimplementasiprogram.

Untuk menjalankan aspek transparansi dan akuntabilitas tersebut, Program KOTAKUmenetapkanstandardanaturan-aturandasaryangdituangkandalamProsedurOperasionalStandar(POS)PengelolaanKeuanganSkalaLingkungan.

ProgramKOTAKUdiselenggarakandi tingkat kabupaten/kotadan tingkat desa/kelurahan,oleh karena itu POS pengelolaan keuangan ini terbagi 2 (dua) yaitu : POS pengelolaankeuangan tingkat kabupaten/kota dan POS pengelolaan keuangan Skala Lingkungan. POSpengelolaan keuangan Skala Lingkungan inimerupakan bagian yag tidak terpisahkan dariPetunjukPelaksanaanPenyelenggaraanProgramKOTAKUtingkatdesa/kelurahan.

Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan ini ditujukan kepada LembagaKeswadayaanMasyarakat (LKM),UnitPengelolaKeuangan (UPK)danKelompokSwadayaMasyarakat (KSM)/Panitia/Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang memuatsejumlahaturandasardenganmengacupadaPetunjukTeknisProgramKOTAKU.

DenganadanyaPOSinidiharapkanpengelolaankeuangandi tingkatdesa/kelurahan(LKM,UPK, KSM/Panitia/KPP) memenuhi standar yang berlaku umum melalui pencatatantransaksi keuangan secara baik, menyusun laporan keuangan yang dapatdipertanggungjawabkan dan layak dilakukan audit, serta mempunyai kinerjapembukuanyangbaik.

2. TUJUAN

Adapun tujuan khusus POS Pengelolaan Keuangan Program KOTAKU TingkatDesa/Kelurahaniniadalah:a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan Lembaga KeswadayaanMasyarakat

(LKM),UPK,KSM/Panitia/KPPsesuaistandaryangberlakudiProgramKOTAKU;b. Menyediakan laporan keuangan yang layak audit sebagai informasi dan

pertanggungjawabankepadaberbagaipihakterkait;c. Menyediakan laporan keuangan yang memiliki kinerja pembukuan sesuai dengan

standaryangberlakudiProgramKOTAKU.3. KELUARAN

KeluaranyangdiharapkandariPengelolaanKeuangan:a. AdanyaLembagaKeswadayaanMasyarakat(LKM),UPK,KSM/Panitia/KPPyangmampu

mengelolakeuangansesuaistandaryangberlakudiProgramKOTAKU;b. Tersedianya laporan keuangan yang layak audit sebagai informasi dan

pertanggungjawabankepadaberbagaipihakterkait;c. Tersedianyalaporankeuanganyangmemilikikinerjapembukuansesuaidenganstandar

yangberlakudiProgramKOTAKU.

2 POS|PengelolaanKeuanganSkalaLingkungan

4. PELAKSANAANKEGIATANa. KetentuanPengelolaanKeuangan

1) PengeloladanSumberDanaDalam pelaksanaan pengelolaan keuangankegiatan Program KOTAKU dilakukanpemisahanpengelolabaikdiLKM,UPKdanKSM/Panitia/KPPsesuaidengansumberpendanaan,peruntukandanpenggunaannya.

BerikutadalahpengeloladanakegiatanProgramKOTAKU:a) LembagaKeswadayaanMasyarakat(LKM)

MengeloladanayangbersumberdariBantuanDanaInvestasi(BDI),Kemitraandan sumber lainnya, seluruh aspek dicatat dan dilaporkan sesuai denganaturan yang berlaku sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diperiksa oleh pihak-pihak yangberkepentingan(Masyarakat,KAP,ITDA,BPKPdanBKP).

b) UnitPengelolaKeuangan(UPK)Mengelola dana yang bersumber dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat(LKM), untuk kegiatan Pinjaman Dana Bergulir (PDB), berikut administrasikeuangannya berupa pencatatan, analisis, penafsiran, penggolongan danpengklasifikasian transaksi yang bersifat keuangan serta penyajiannya dalambentuklaporankeuangan.

c) KelompokSwadayaMasyarakat(KSM)/Panitia/KPPMengelola dana kegiatan ekonomi, kegiatan infrastruktur serta kegiatanpemanfaat dan pemeliharaan yang bersumber dari Lembaga KeswadayaanMasyarakat (LKM) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK), berupa pencatatan,pelaporan keuangan dan pelaporan kegiatan dalam bentuk laporanpertanggungjawaban(LPJ).

2) SistemPencatatanKeuangan

Pencatatanmenggunakan sistempembukuanberpasangandengan cashbasisdanaccrualbasis.Pembukuanberpasanganmerupakancarapencatatanyanglebihmemungkinkanuntukmencatatpenerimaandanpengeluarandenganmencatatdikedua akun tersebut. Sistem ini memudahkan untuk melakukan pengecekanseberapa besar perbedaannya jika dibandingkan dengan anggarannyamasing-masing.SistempembukuanLKM,UPK,KSM/Panitia/KPPdisusunsedemikianrupa,lengkapdengandokumendanaturanmainpelaksanaannya.

3) ManajemenOrganisasiStrukturorganisasiataupengorganisasianadalahsalahsatufungsimanajemenyangmerupakansebuahsistemataujaringankerja daritugas-tugas,komunikasisertapelaporan. Struktur organisasimenggambarkan pendistribusian pekerjaanmelaluisebuah divisi pekerjaan dan menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerjasehinggasasaranorganisasidapatterselenggaradenganbaik.

Berikut adalah struktur organisasi Program KOTAKU serta peran dan tugas darimasing-masing unit kelembagaan yang berkaitan langsung dengan pengelolaankeuanganmulaidariBKM,Sekretaris,UPK,PengawasUPKdanKSM/Panitia/KPP.


a) StrukturOrganisasiLembagaKeswadayaanMasyarakat(LKM)

StrukturLKMberikut:

Penjelasan:1. LKM adalah pimpinan kolektif 9 - 13 orang yang bersama masyarakat bertugas

memfasilitasi dalam penyusunan perencanaan penanganan kumuh ditingkatdesa/kelurahan;

2. Sekretariatadalah anggota masyarakat diangkat oleh LKM yang bertugasmengelolaadministrasidankeuanganLKM;

3. Pengawas adalah anggota masyarakat diangkat oleh LKM yang memilikikemampuanmengawasidanmembinakegiatanUPKdalampengelolaanpinjamanbergulir.Adapunjumlahpengawas2-3orang;

4. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalahUnit Kerja yangdiangkatoleh LKMuntukmelakukantugasmengelolakegiatan-kegiataninfrastruktur/lingkungan;

5. Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah Unit kerja terdiri dari 2 - 4 orang yangdiangkatolehLKMuntukmengelolapinjamandanabergulir;

6. Unit pengelola Sosial (UPS) adalah Unit kerja yang diangkat oleh LKM untukmelakukantugasmengelolakegiatan-kegiatansosial.

LKM/BKM

PengawasUPK

UnitPengelolaKeuangan(UPK)

UnitPengelolaLingkungan(UPL)

UnitPengelolaSosial(UPS)

Masyarakat (KSM/Panitia)

Sekretariat


b) StrukturOrganisasiUnitPengelolaKeuangan(UPK)StrukturUPKberikut:

Penjelasan:1. Manajer UPK adalah pemimpin UPK yang bertanggungjawab kepada LKM atas

pengelolaankegiatanUPK;2. Pendamping Lapang KSM adalah petugas UPK yang melakukan pendampingan

kepadaKSMdanbertanggungjawabataskelancaranpinjamanKSM;3. Pembuku adalah petugas UPK yang bertaggugjawab atas pengelolaan kegiatan

pembukuandanlaporankeuanganUPK;4. Kasir adalah petugas UPK yang bertanggungjawab kepada manajer UPK atas

pengelolaankasUPK.Catatan:Apabila terjadi kesulitan, dalam hal mencari petugas atau sumber dana untukmembayar gaji para petugas personil UPK minimal 2 orang, pembagian tugasnyaManajer UPKmerangkap pembuku dan kasir merangkap tugas Pendamping Lapang(PL)KSM

c) StrukturKSM/Panitia/KPP

StrukturKSM/Panitia/KPPberikut:

KetuaKSM/Panitia/KPP

Sekretaris

Bendahara

AnggotaKSM/Panitia/KPP

ManajerUPK

PembukuPendampingLapang(PL)KSM

Kasir


Penjelasan:1. KetuaKSM/Panitia/KPPadalahorangdipiliholehanggotaKSMdalammemimpin

kegiataKSM/Panitia/KPP;2. Sekretaris KSM/Panitia/KPP adalah orang yang bertanggungjawab terhadap

pengelolaanadministrasiKSM/Panitia/KPP;3. Bendahara KSM/Panitia/KPP adalah orang yang bertanggungjawab terhadap

pengelolaankeuanganKSM/Panitia/KPP;4. AnggotaKSM/Panitia/KPPadalahorangyangtergabungdalamKSM/Panitia/KPP

dalammelaksanakankegiatan.

4) PengendalianPengelolaanKeuangan

a) PengamananRekeningBankMeskipun banyak lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki rekeningbank ketika memulai kegiatannya, namun sangat penting untuk memastikanbahwarekeningbankdibukapadakesempatanyangpalingawal.Seberapapunbesarnyatransaksikeuangan.Halyangrealistisdanmudahdikendalikanadalahmenanganitransaksitersebutmelaluirekeningbank,bukantransaksikas(tunai).Karena, sangat jauh lebih mudah untuk memantau transaksi bank dari padatransaksi tunai, disamping bank merupakan tempat yang paling aman untukmenyimpandana.LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP sebagai lembaga masyarakat yang mengelolakegiatan dan keuangan secara transparan dan akuntable wajib membukarekening. Hal tersebut bertujuan selain pengamanan rekening, juga untukmemudahkan pemantauan transaksi serta pertanggungjawabannya. (khususuntuk KSM Infrastruktur dengan nilai kegiatan minimal Rp.30 juta wajibmembukarekeningbank).

(1).AturanPengamananRekeningBank

(a) Transfer bank hanya dilakukan jika sudah disetujui oleh BKM dandisertaiBeritaAcarapersetujuanpemanfaatan;

(b) Semua dokumen bank, seperti contoh tanda tangan daripenandatanganrekeningbankdisimpandalamfileyangamanbersamadengancatatankeuanganlainnya;

(c) Memastikan bahwa rekening bank LKM, UPK, KSM/Panitia/KPPmenggunakannamaorganisasibukannamapribadi;

(d) Pembukaan rekening bank LKM, UPK, KSM/Panitia/KPP harusditandatanganiolehtigaoranganggota.

(e) Rekening bank untuk LKM harus ditandangani oleh tiga oranganggotaLKMaktif;

(f) RekeningbankuntukUPKharusditandanganiolehduaoranganggotaLKMdansatuorangUPK(Manajer);

(g) Rekening bankuntuk KSM/Panitia/KPP harusditandanganiolehtigaorang:Ketua,SekretarisdanBendaharaKSM/Panitia/KPP.


(2)PenandatangananPenarikanDanadariRekeningBank(a) Setiap penarikan dana dari rekening bank harus ditandatangani oleh

tiga nama penandatangan sesuai spesimen, dan didukung ataudilampiri Berita Acara (BA) hasil rapat, untuk LKM danKSM/Panitia/KPP;

(b) PenarikanatautransferdanalebihdariRp.5.000.000,-harusdiketahuiolehKordinator/Manajer/Ketualembaga.

(c) SetiaptransaksiminimalRp.10juta(sepuluhjuta)antaraKSMdenganpihak ke 3 harusmenggunakanmetode transfer. Khusus untuk lokasiremote dapat melakukan dengan metode non transfer denganmemberitahukan secara tertulis kepada pihak Satker PIP / PPK dankonsultan Program KOTAKU. Transaksi dibawah 10 juta dapat jugadilakukandenganmetodetransfer.

(3)ProsedurPenandatanganPengeluaranDana(a) Pembayaran dengan Bukti Kas Keluar (BKK) perlu dilakukan

pemeriksaan oleh Koordinator maupun anggota LKM, UPK danKSM/Panitia/KPPsewaktu-waktu;

(b) BKK ditandatangani oleh Koordinator/Anggota LKM, Sekretariat danPenerima.;

(c) SemuapengeluaranBKKdicatatdalamsistempembukuanyangberlakudandilakukanuji silangdengandaftarpengeluaran (buktikaskeluar),sifatataujenispembayarannyaharusteridentifikasisecarajelas;

(d) SemualembarcopyBKKharusdiselesaikanpadasaatpembayarandandisimpan sesuai dengan aturan penyimpanan (diodner dan uruttanggaltransaksi);

(e) TidakadaBKKyangditandatanganitanpaadanyadokumenpendukungyangmembuktikanjenisdansifatpembayaran;

(f) BlankoBKKyangmasihkosongtidakdiperkenankanditandatangani.

b) KetentuanKasLKM,UPK,KSM/Panitia/KPPharusmemutuskanmengenaijumlahmaksimaldanakasyangharusadapadarentangwaktutertentu.KoordinatorLKM,ManajerUPKdan Ketua KSM/Panitia/KPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwaaturanmainpengelolaandanakasditaati.Besarandanakasbiasanyaditentukanuntukoperasionaldalamjangkawaktusatuminggu.(1) PengelolaanKas

a. Jumlahkasditangan(SekretariatdanUPK)tidaklebihdariRp.1.500.000,-dengankurunwaktumaksimal2harikerja;

b. Jumlah kas ditangan KSM yang melaksanakan kegiatan infrastrukturtidak lebih dari Rp.5.000.000,- dengan kurun waktu maksimal 2 harikerja.

c. Pengelolakasadalahsekretariat,UPKdanbendaharaKSM/Panitia/KPP;d. SemuatransaksikasharusdidukungdenganBKKatauBKM;e. Pengelola keuangan Sekretariat,UPK dan KSM/Panita/KPP melakukan

kasopnamesecaraberkala.


(2) InspeksimendadakKasUntukmemastikanbahwadanakasdikeloladenganbaik,carapengendalianbagi pengelola keuangan adalah dengan melakukan inspeksi mendadaksecara periodik. Koordinator/Anggota LKM, Pengawas, Manajer UPK danKetua KSM/Panitia/KPP harus melakukan pengendalian dari waktu kewaktu.KegiataninidapatdilakukandenganmenggunakanforminspeksiKas(FormKasOpname)demikianjugauntukpenghitungantiapakhirbulan.Siapapunyangmelakukanpenghitunganhendaknyamenanyakansaldokassaat ini sesuai buku kas kepada penanggungjawab keuangan, selanjutnyamencatatnya di bagian atas form. Lakukan penghitungan phisik semuadana.kas yang tersimpan di tempat penyimpan (cash box) dan catatlah semuapecahanuangkertasdanlogam(coins)besartajumlahnyakedalamform.Jika saldo di buku kas tidak sesuai dengan hasil penghitungan, makacatatlah alasan-alasan yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebutpadaform

c) Honor/InsentifSekretariatdanTenagaUnitOperasional

Komponen paling penting (significant) atas pengeluaran setiap bulankemungkinan besar untuk honorarium/insentif tenaga unit operasional. Olehsebab itu, penting sekali transaksi ini dikelola dengan hati-hati disesuaikandenganprosedurpraktikterbaikyangdimengertiolehsemuapihak.Besarnya honorarium/insentif ditetapkan oleh LKM dan disesuaikan dengankemampuan keuangan di BKM. Setiap perubahan honorarium/insentif harusdisetujui oleh LKM, termasuk kenaikan honorarium/ insentif tahunan di setiapawaltahunkeuanganbaru.

d) PendapatanJasa,BebanAdministrasidanPajakBank

Pendapatan jasa,bebanadministrasidanpajakyangterjadidari transaksibankLKM,UPKdanKSM/Panitia/KPP,pengelolaanyadiatursebagaiberikut:(1) Penggunaan pendapatan jasa bank oleh LKM, KSM/Panitia/KPP diatur

berdasarkan kebutuhan yang mendukung kegiatan masyarakat sesuaikesepakatanmusyawarahdengandidukungberitaacara;

(2) PendapatanjasabankpadarekeningUPKdiakuisebagaipendapatannonoperasional sedangkan administrasi dan pajak bank diakui sebagai biayanonoperasionalyangberpengaruhdilaporanlabarugiUPK

e) PembagianKeuntunganUPK

UPKdalammengelolausahanyadiharapkanmampumenutupsemuabiayayangdikeluarkan setiap bulannya dan memperoleh keuntungan. Selajutnyakeuntungan tersebut dapat digunakan untuk pemupukan modal, membiayaikegiatan LKM dan UP-UP lainnya termasuk honor pengawas yang disesuaikandenganaturanyangadadalamAD/ARTLKMatauhasilrembugwargatahunan.


f) MekanismepengembaliandanadariKSMkeBKM.Dalamhalterdapatkelebihansisadana(tunaimaupundirekeningKSM)padasaatpekerjaan KSM sudah dinyatakan selesaimaka KSMwajibmengembalikan danatersebutkepadaBKM/LKM,denganmekanismesebagaiberikut;- KSM mengajukan surat pemberitahuan kepada BKM/LKM, dan menyatakan

bahwaKSMtelahselesaimelakukanpekerjaan.- KSMmenyerahkansisadana tersebutkepadaBKM/LKMdanmengarsipbukti

penyerahandanakepadaBKM.- KSMmenyusunLPJdenganmelampirkanlaporankeuangankegiatan.

g) PengelolaansisadanadariKSM(kegiataninfrastruktur)diLKM/BKM.

- BKM/LKM melaporkan sisa dana kepada satker/PPK dan memohonpersetujuanuntukmemanfaatkansisadana tersebutuntukkegiatan lanjutanpengurangankumuhyangadadiRPLP.

- Sisadanadigunakanuntukpekerjaansubproyekbaruyangberkontribusipadapenangananpermasalahan kumuhdi lokasi RT kumuhdalamkelurahan yangsama.

- BKMdapatmembentuk KSM yang baru ataumenunjuk salah satu KSM yangsudahterbentuksebagaipelaksanakegiatan

- KSMmenyusunprposalusulankegiatan- Sisa dana tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika telah mendapatkan

persetujuandaripihakSatker/PPK.

b. ProsesPembukuandanLaporanKeuanganSetiap terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat melaluisistempembukuansesuaiprinsip-prinsipyangadadalamstandarakuntansikeuanganyangberlakudiIndonesia.

1) Normapengelolaanpembukuandanlaporankeuangan

Adapun norma-norma yang harus diperhatikan dalam rangka pengelolaanpembukuan dan laporan keuangan BKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP adalahsebagaiberikut:

a) KesatuanAkuntansi

SistempembukuanmenganutprinsippemisahankesatuankeuanganantarakeuanganLKM,UPK,KSM/Panitia/KPPdengankeuanganpribadi.Pemisahandalamartipengeluarandanpenerimaanpribadiataulembagalain yang tidak ada kaitannya dengan LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPPtidak dapat dicatat sebagai penerimaan dan pengeluaran LKM, UPK danKSM/Panitia/KPP.DemikianjugaharusadapemisahanyangjelasdantegasantarahartamilikLKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP dengan harta pihak-pihak lain yangberkepentingandenganLKM,UPKdanKSM/Panitia/KPP.

b) PeriodeAkuntansi

PadadasarnyaLKM,UPKdanKSM/Panitia/KPPdidirikanuntukwaktuyangtidak terbatas. Akan tetapi untuk dapat mempertanggungjawabkankinerjanya LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP perlu menyediakan informasi


berupa laporan keuangan secara berkala sesuai dengan kebutuhannya,sebagaiberikut:(1) LKM menyusun dan melaporkan kegiatan pengelolaan keuangan

dilakukantiapbulan;(2) UPK menyusun dan melaporkan kegiatan pengelolaan keuangan

dilakukan tiap bulan, dan menetapkan periode akuntansinya yaitutahuntakwimdimulaipadatanggal1Januarisampaidengantanggal31Desembertahunyangsama.

(3) KSM/Panitia/KPP menyusun laporan pertanggungjawaban sesuaipelaksanaankegiatan

2) PrinsipPembukuanTransaksi

Apabila terdapat transaksi pembukuan baik penerimaan, pengeluaranmaupunpemindahbukuandilakukanpencatatandenganketentuan:a) Aktiva bertambah, dibuku sebelah debet dan aktiva berkurang dibuku

sebelahkredit;b) Pasiva bertambah dibuku sebelah kredit dan pasiva berkurang dibuku

sebelahdebet;c) Pendapatan bertambah dibuku sebelah kredit dan pendapatan berkurang

dibukusebelahsebelahdebet;d) Biayabertambahdibukusebelahdebetdanbiayaberkurangdibukusebelah

kredit.

3) PrinsipHargaPerolehanKekayaantetap(Aktivatetap)atauaktivalainnyayangdiperolehLKM,UPKdan KSM/Panitia/KPP harus dicatat sebesar nilai atau harga perolehan ataupertukaranpadasaatterjadinyatransaksi.JaditidakdiperkenankanLKM,UPKdanKSM/Panitia/KPP mengubah-ubah nilai aktiva sesuaidenganperubahanhargapasar.

4) Penetapanpendapatandanbiaya

Penetapan pendapatan dan biaya dapat dilakukan berdasarkan cash basis(dilakukan sesuai pada saat terjadinya transaksi) dan acrual basis (pencatatansekarang walau terjadinya pendapatan/biaya baru kemudian). Hal ini berlakuuntuk pengelolaan keuangan di tingkat LKM dan UPK serta KSM/Panitia/KPPyang mengelola kegiatan dan dana secara sustainable sedangkan bagiKSM/Panitia/KPPsifatnyasementaracukupmenggunakanbasiskas/tunai.

5) PenghapusbukuanPinjaman

Hapus buku adalah tindakan administratif yang dilakukan UPK denganmengeluarkan catatanhutang anggotaKSMdari pembukuanUPK.Hapusbukupinjaman tidak mengakibatkan dihapusnya hak UPK untuk melakukanpenagihan.Untukmendukung pelaksanaan hapus buku perlu dikeluarkan biaya cadanganpenghapusan yang perhitungan dan pembukuannya dilakukan tiap bulandenganperhitungan,sebagaiberikut:a) PinjamanLancar = 0,5% Xsaldopinjamanlancarb) PinjamanDalamPerhatianKhusus= 0,5% XsaldopinjamanDPK


c) Pinjamankuranglancar = 10% Xsaldopinjamankuranglancard) Pinjamandiragukan = 50% Xsaldopinjamandiragukane) PinjamanMacet =100% Xsaldopinjamanmacet

Jumlah hasil perhitungan setiap akhir bulan dibandingkan dengan saldocadanganresikopinjamanbulansebelumnyaApabila nilai cadangan resiko lebih besar dari sebelumnya maka selisihnyadibukusebagaibiayacadanganresiko,denganpembukuansebagaiberikut:Debet BiayaCadanganResikoPinjaman=Rp.................Kredit CadanganResikopinjaman=Rp...............Apabila hasilnya lebih kecil dari sebelumnya maka selisihnya dibuku sebagaipengurang biaya cadangan resiko pinjaman , dengan pembukuan sebagaiberikut:Debet CadanganResikoPinjaman=Rp.................Kredit BiayacadanganResikoPinjaman=Rp...............

Bila terjadi pembayaran pinjaman secara tunai yang telah dihapusbukukandicatatdalambukukasdenganjurnalsebagaiberikut;Debet Kas=Rp................Kredit CadanganResikoPinjaman(pokok)=Rp..............Kredit Pendapatanlain-lain(bunga)=Rp..............

6) Pembukuan

a) PembukuanLembagaKeswadayaanMasyarakat(LKM)Pembukuan LKM yang dikerjakan oleh Sekretaris membukukan transaksipenerimaan, pengeluaran dan pemindahbukuan dana BDI sesuaiperuntukannya kedalam :BukuBank, BukuKas,BukuLingkungan,BukuSosial, Buku Ekonomi Bergulir, Buku BOP, Buku PPMK, Buku PeningkatanKapasitas, Buku Register Inventaris, Rencana dan Realisasi Kegiatan, danLaporanPenerimaandanPengeluranUangLKM.


FlowchartPembukuanLKM

Transaksi

Bukti Kas MasukBukti

PemindahbukuanBukti Kas Keluar

Buku Kas Buku Bank Buku BOP Buku Dana Infrastruktur

Buku Dana Sosial

Buku Dana Ekonomi Buku PKM

Buku Daftar Register

Inventaris

Laporan Pemasukan dan

Pengeluaran Uang BKM/LKM

PembukuanUnitPengelolaKeuanga(UPK)

1) PembukuanUPKKonvensional

PembukuanUPKkonvensionaldalammengelolapinjamanregulerdanPPMK dipelihahara kerjakan oleh Pembuku dengan mencatat setiapterjadi transaksi penerimaan, pengeluaran dan pemindahbukuansesuaiakunnya.Adapun jenis akundanbukuUPKkonvensionalyangdipeliharakerjakanPembukuterdiridari:BukuBank,BukuKas,BukuPinjaman, Buku Inventaris, Buku Harta tetap, Buku Hutang, BukuTabungan, Buku Modal, Kartu Pinjaman, Register Pinjaman, KartuTabungan, Kartu Persediaan, Catatan Uang Masuk, Catatan UangKeluar, Buku Pendapatan dan Biaya, Buku besar Neraca Saldo danrincianlaba/rugi.


FlowchartPembukuanUPK

2) PembukuanUPKsistemSyariahPembukuan UPK sistem syariah pada prinsipnya sama denganpembukuan konvensional, hal yang membedakannya pembukuansyariah memelalui jurnal Sistem Akuntansi Syariah (SAS) kemudianmencatatpadaaplikasiyangdipeliharakerjakanadalahapabilaterjaditransaksidibuatkanbukti transaksi,dicatatpada SAS,kartuangsurandan, kartu tabungan individu, register KSM, kartu persediaan, kartuinventarisdankartuutangsesuaiterjadinyatransaksisertamenyusunNeracadanrincianLaba/Rugi.

FlowchartPembukuanUPKSyariah


b) PembukuanKelompokSwadayaMasyarakat/Panitia/KPP

PengelolaanpembukuanKSMdan jenis laporankeuangannya disesuaikandengankeperluanprogramdimanadibedakansesuaipenggunaandananya,yakniKSMinfrastruktur,KSMSosialdanKSMEkonomi;

1) KSM/Panitia/KPPInfrastruktur

Pembukuan KSM/Panitia/KPP untuk kegiatan infrastruktur dilakukandalam rangka mendukung pemanfaatan dana BDI berupa pembukuansederhana dimana yang dikerjakan adalah buku Kas, dalam jumlahtertentu Buku Bank sedangkan sebagai laporan pertanggungjawabanpenggunaannyaberupaLPJ.FlowchartPembukuanKSM/Panitia/KPP/Infrastruktur

2) KSMSosialKSMsosialmelakukanpencatatanpenerimaandanasosialdariKSMdanlaporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana untukkegiatansosial.


FlowchartPembukuanKSMSosial

3) KSMEkonomiKSMekonomimelakukanpembukuanatasdanayangdikelolaKSMbaikyang bersumber dari iuran anggota maupun dari BDI karena dalamkegiatannya disamping belajar mengelola tabungan juga mengelolakegiatan pinjaman sebagai pembelajaran bagi anggota kelompoknyasebelum mendapatkan fasilitas pinjaman dari UPK. Laporanpertanggungjawaban dibuat hanya untuk laporan kegiatan atas danayangdikelolauntukkepentingananggotaKSM.

FlowchartPembukuanKSMEkonomi


c. LaporanKeuanganProduk akhir dari kegiatan pembukuan adalah laporan keuangan. terdapatperbedaan antara laporan keuangan LKM, UPK dan KSM/UPP/KPP. Adapunlaporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing lembaga adalahsebagaiberikut:1) LaporankeuanganLKM

LKM setiap bulan menyusun laporan keuangan berupa pemasukan yangbersumber dari dana BDI atau sumber lain dan pengeluaran yangberdasarkan alokasi dana untuk Kegiatan Infrastruktur, Sosial, Ekonomi,PPMK,BOPdanPKM.

2) LaporanKeuanganUPKUnitPengelolaKeuangan(UPK)melaporkankegiatanpengelolaanpinjamandanabergulirsetiapbulan,meliputi:Neraca,rincianpendapatandanbiaya(Laba/Rugi),danKolektibilitasPinjaman.

3) LaporanKeuanganKSM/Panitia/KPPKSM/Panitia/KPPmelaporkanpemanfaatandanaBDImaupun sumber laindalampelaksanaankegiataninfrastruktur.

4) LaporanKeuanganKSMSosialKSM Sosial melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dana untuk kegiatansosialberupaLaporanPertanggungjawaban(LPJ)

5) LaporanKeuanganKSMEkonomiKSM Ekonomi menyusun laporan internal KSM tentang pengelolaankeuanganyangdikelolaKSM.

d. AuditLaporanKeuanganElemen yang sangat penting dalam pelaporan keuangan adalah Audit. Disampingpemeriksaan eksternal yangharus dilakukanoleh auditor independensetiap tahun (sesuai dengan ketentuan program), LKM hendaknya memilikisistem pemeriksaan internal dilakukan setiap tahun melalui kegiatan reviewkeuangan. Petugas yang melakukan pemeriksaan internal haruslah yangmengenal kelembagaan LKM, UPK dan KSM/Panitia/KPP, dan independenterhadapkegiatanadministrasidankeuangan.

e. Pengendalian

Pengendalian pengelolaan Keuangan program KOTAKU dilakukan secaraberjenjang baik internal yaitu oleh LKM dan Pengawas UPK, maupun secaraeksternal yang dilakukan oleh Masyarakat, KAP, Pemerintah Daerah, BPKPmaupun BPK dengan tujuan agar pengelolaan dan penggunaan dana sesuaidengantujuandankaidahyangberlaku.1) PengendalianPengelolaanKeuanganLKM

Dalam rangka pengendalian pengelolaan Keuangan LKM secara rutin LKMmelakukan verifikasi terhadap pembukuan pengalokasian BDI yangdipeliharakerjakanSekretarisLKM,dandilaporkankepadamasyarakatsaatRembugWargaTahunan(RWT)

2) PengendalianPengelolaanKeuanganUPKDalam Pengendalian Pengelolaan PinjamanDana Bergulir LKM disamping

melakukan analisis atas laporan Pengawas dalam melakukan kegiatanpengawasanUPKjugadapatsecaralangsungmelakukanpemeriksaanUPK,


disamping itu setiapbulan UPKdiwajibkanuntukmelakukanpenempelandatakeuangandi5(lima)titikstrategis.

3) PengendalianPengelolaanKeuanganKSM/Panitia/KPPPengendalian pengelolaan dan pemanfaatan dana oleh KSM/Panitia/KPP

dilakukanmelaluiverifikasiatasLaporanPertanggungjawabanpemanfaatandana.

4) PengukuranKinerjaPembukuanSekretariat,UPKdanKSM.

Pengukuran Kinerja pembukuan Sekretariat-LKM dan UPK, dilakukansebagai upaya peningkatan pelayanan, perencanaan dan pengelolaanprogram yang diharapkan berdampak pada peningkatan kepercayaanmasyarakat.

Salahsatufaktorkuncisuksesorgansasiadalahadanyasistempengelolaandan pelaporan keuangan yang baik serta memastikan terlaksananyatransparansidanakuntabilitas.Tanpaduahaltersebutsulituntukdiketahuibagaimana kelembagaan, kebijakan, pengelolaan keuangan, dansumberdayadigunakan.

Upayayangdapatdilakukanadalahdenganmelakukanpengukurankinerjapembukuan secara konsisten dan menerus (bulanan setelah tutup buku)maupun sesuai dengan kebutuhan, yang juga dapat digunakan sebagaifungsi pembinaan, monitoring dan pengawasan sekaligus sebagaipembelajaranbagiLKMmaupunUPKdanmasyarakatuntukmembuktikantelahdijalankanprinsiptransparansidanakuntabilitas.

Secara detail pembahasan mekanisme dan prosedur dalam melakukanpengukuran kinerja pembukuan baik di Sekretariat BKM, UPK dan KSMmerujukkepadaPOSPengukuranKinerjaPembukuanSekretariat,UPKdanKSM.


LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran1.FormatPembukuanLKM

BUKTITRANSAKSI








Lampiran2a.FormatPembukuanUPK


















Lampiran2b.FormatPembukuanUPKSyariah













Lampiran3.FormatPembukuanKSM

Nama KSM :……………………….. Kelurahan/Desa :...…………………….. Kecamatan :...…………………….. Kota/Kabupaten :..........................

BUKTI PEMINDAHBUKUAN No.Bukti: …../bp/…../20.....

Uraian Debet Kredit ...................................................... ................................ ................................ ...................................................... ................................ ................................ ...................................................... ................................ ................................ ...................................................... ................................ ................................ Keterangan transaksi: ……………………………………………………………………………………….................................................. ………………………………………………………………………………………..................................................

...........……………, ............……….. 20…....... Ketua KSM Bendahara

Nama KSM :……………………….. Kelurahan/Desa :...…………………….. Kecamatan :...…………………….. Kota/ Kabupaten :..........................

No. Transaksi : ...../uk/...../............

BUKTI KAS KELUAR Terima dari : ………………………………… Keterangan : ………………………………… Jumlah yang diterima : Rp …………………………… Terbilang ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

…………………, ……………………… 20…………

Ketua KSM Bendahara Penyetor (………………………) (………………………) (………………………)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYATJl. Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta - Selatan 12110

Documents

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/POS/POS Pengelolaan... · 2018-12-29 · prosedur operasional standar (pos) pengelolaan keuangan skala lingkungan